A. Beberapa pemimpin yang bertindak diktator terhadap rakyatnya : 1. Adolf Hilter
2. Napoleon Bonaparte
3. Benito Mussolini
4. Jendral TNI Soeharto
5. Saddam Husein
B.Alasan pemimpin atau pemerintah diktator dibenci oleh rakyatnya
2.Bentuk pemerintahan di dunia dibagi ke dalam bentuk pemerintahan sebagai berikut: 1. Pemerintahan Aristokrasi . Pemerintahan ini secara tradisional dikuasai oleh orang terbaik. Aristokrasi mengacu pada pemerintahanan oleh warga elit; sistem pemerintahanan di mana seseorang yang memerintah aristokrasi adalah seorang aristokrat. Ini telah datang berarti pemerintahanan oleh “aristokrasi” yang adalah orang-orang yang terpandang. Sebuah meritokrasi mengacu memerintah oleh berjasa; sistem pemerintahanan di mana kelompok-kelompok yang dipilih berdasarkan kemampuan masyarakat, pengetahuan dalam bidang tertentu, dan kontribusi kepada masyarakat. Akhirnya, teknokrasi mengacu pada aturan oleh berpendidikan; sistem pemerintahanan di mana orang-orang yang ahli atau mahir mengatur di daerah masingmasing keahlian di bidang teknologi akan mengendalikan semua pengambilan keputusan. Dokter, insinyur, ilmuwan, profesional dan teknologi yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan atau, akan menyusun badan, bukan politisi, pengusaha, dan ekonom.
2. Pemerintahan Otokratik Pemerintahan otokratik diperintah oleh satu orang yang memiliki semua kekuasaan atas orang-orang di suatu negara. Republik Romawi membuat diktator untuk memimpin selama masa perang. Di zaman modern, aturan yang otokrat itu tidak dihentikan oleh aturan hukum, konstitusi, atau lembaga sosial dan politik lainnya. Setelah Perang Dunia II, banyak pemerintahan di Amerika Latin, Asia, dan Afrika diperintah oleh pemerintahan otokratis.
3. Pemerintahan Demokrasi Pemerintahan ini yang paling umum di dunia Barat dan di beberapa negara di timur. Dalam demokrasi, semua orang di suatu negara dapat memilih pada pemilihan perwakilan atau partai politik yang mereka sukai. Orang-orang di negara demokrasi dapat memilih wakil-wakil yang akan duduk di legislatif seperti DPR atau Kongres. Partai politik adalah organisasi dari orang-orang dengan ide yang sama tentang bagaimana sebuah negara atau wilayah harus diatur. Partai politik yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang bagaimana pemerintahan harus menangani masalah yang berbeda. Demokrasi adalah pemerintahanan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
4. Pemerintahan Kerajaan Yang diperintah oleh seorang raja atau ratu yang mewarisi posisi mereka dari keluarga mereka. Ada dua jenis yang berlawanan dari monarki “keluarga kerajaan yakni Monarki absolut dan monarki konstitusional. Dalam sebuah monarki absolut, penguasa tidak memiliki batas pada keinginan atau kekuatan mereka. Dalam sebuah monarki konstitusional kekuasaan penguasa yang dibatasi oleh sebuah dokumen yang disebut konstitusi.
5. Pemerintahan Oligarki Diperintah oleh sekelompok kecil orang yang kuat dan / atau berpengaruh. Orang-orang ini dapat menyebar kekuatan sama atau tidak sama. Oligarki berbeda dari demokrasi sejati karena sangat sedikit orang yang diberi kesempatan untuk mengubah keadaan. Oligarki tidak harus keturunan atau monarki. Oligarki tidak memiliki satu penguasa yang jelas, tetapi beberapa orang yang kuat. Beberapa contoh sejarah oligarki adalah bekas Uni Soviet Republik Sosialis dan Apartheid di Afrika Selatan. Contoh oligarki fiksi termasuk masyarakat dystopian Oceania ditampilkan dalam buku Nineteen Eighty-Four, pemerintahan diktatur militer dari Starship Troopers, dan kritarchic “Jalan Hakim” Hakim Dredd.
3.Dasar hukum dan penjelasan bentuk pemerintahan Republik Indonesia Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstit usional sebagai bentuk pemerintahan. Dalamkonstitusi Indonesia Undangundang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".
4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar Negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik (2008:118 119)mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah : 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6) Menjamin tegaknya keadilan.
Kemudian, menurut menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan (2006:84), suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan.
5. Sistem presidensial (presidensiil)
Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di manakekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: 7. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 8. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 9. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawarmenawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas 10.Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
6. sistem Pemerintahan A. Presidensil : – Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah – Presiden memilih mentri dan mentri bertanggung jawab kepada presiden – Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan
B. Parlementer : • Presiden ratu hanya sebagai warga negara • Perdana menteri kepala pemerintahan • Parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri
7. sistem pemerintahan indonesia
A. landasan dan mekanisme impeachment diatur dalam pasal 7A sampai 7B ayat 7 UUD RI 45, B. Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ means ‘accusating’ or ‘charge’.”Artinya, kata impeachment itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhani. Lebih jelas, menurut Marsilam Simanjuntak impeachment adalah: “Suatu proses tuntutan hukum (pidana) khusus terhadap seorang pejabat publik ke depan sebuah quasi-pengadilan politik, karena ada tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan Undang Undang Dasar. Hasil akhir dari mekanisme impeachment ini adalah pemberhentian dari jabatan, dengan tidak menutup kemungkinan melanjutkan proses tuntutan pidana biasa bagi kesalahannya sesudah turun dari jabatannya”. Dengan demikian nyatalah bahwa impeachment berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga “impeachment” itu identik dengan ‘pemberhentian’. Padahal proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut impeachment itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.
C. Penjabaran Trias Politika : .Legislatif :Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. .Eksekutif : Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undangundang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators. . Yudikatif :Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).
