KRONOLOGIS FKK BPD SUMBAR I.
Pendahuluan
Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat merupakan suatu organisasi serikat pekerja yang terdiri dari karyawan BPD Sumatera Barat yang beranggotakan 541 orang. Organisasi ini dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya. Organisasi ini telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat tanggal 25 Maret 2002. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Dinasnya mengeluarkan SK nomor 0033/W3/C/2002 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja dan dengan bukti Pencatatan 052/S.P. KET/01/III/DTK/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003. Pada tanggal 16 April 2002 Pengurus FKK BPD Sumatera Barat menyurati Direksi sebagai laporan keberadaan Forum Komunikasi Karyawan BPD Sumatera Barat dan meminta Direksi untuk berdialog dengan FKK BPD Sumatera Barat. Namun hal ini tidak pernah terwujud, bahkan tanggal 28 Juli 2003 Direksi mengeluarkan surat nomor. SR/007/DIR/DIV/07-2003 tentang keberadaan wadah pemersatu karyawan yang isinya ada intervensi dari Pihak Manajemen Bank Nagari terhadap FKK yang jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Buruh (Public, No 33 Th I/14-21 Agustus 2003. Hal ini lebih memicu perseteruan antara Direksi dan FKK BPD Sumatera Barat. II FAKTA EMPIRIS-YURIDIS 1.
Tanggal 19 Februari 2002, Semua Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah dibuat oleh anggota Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat dikumpulkan untuk kemudian dibahas lagi untuk disempurnakan;
2.
Tanggal 20 Februari 2002, Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diperbanyak dan disempurnakan dengan adanya masukan dari anggota FKK BPD Sumatera Barat. Pada hari itu yang hadir sebagai deklarator ada 13 orang; Alimuddin, Azwir Anwar, Edwarli, Armadi, Errozyan August, Heppy Mustafa, Irmai Sastri Asih, Jeffalino, John Effendi, Riki Riswandi, Soeharyanto, Syahrial Hakim, Syukri Zarkovic;
3.
Tanggal 23 Februari 2002, Draft Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dicetak dan dibagikan kepada seluruh pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sekaligus menetapkan waktu untuk mensosialisasikan FKK dengan mengundang Direksi, Divisi dan seluruh pegawai Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
4.
Tanggal 25 Februari 2002, Panitia menyurati Bapak Direksi untuk pemakaian ruang lantai V beserta peralatannya untuk pertemuan tanggal 2 Maret 2002. Surat permohonan ini disampaikan langsung oleh Panitia;
5.
Tanggal 26 Februari 2002, membuat undangan untuk seluruh karyawan, Direksi, Divisi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Undangan ini perihal sosialisasi dalam rangka pembentukan Wadah Pemersatu Karyawan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2002 jam 8.30 sampai selesai;
6.
Tanggal 27 Februari 2002 Surat untuk Direksi perihal pemakaian tempat dan peralatannya disampaikan oleh Alimuddin (Ketua FKK) diterima oleh Bapak Syafruddin Nur;
7.
Tanggal 28 Februari 2002 Syafruddin Nur menyetujui pemakaian ruangan dan peralatannya;
8.
Tanggal 1 Maret 2002 Direktur umum tidak menyetujui pemakaian ruang dan peralatannya dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Direksi Utama. Akhirnya terjadi perdebatan antara Alimuddin dengan Direktur umum dan Direktur pemasaran. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang akhirnya pemakaian ruangan diperbolehkan hanya untuk agenda
sosialisasi untuk Serikat Pekerja. Padahal FKK menginginkan ruangan ini dipakai untuk pembentukan Forum Komunikasi Karyawan BPD Sumatera Barat; 9.
Tanggal 2 Maret 2002, Dilaksanakan sosialisasi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat sekaligus pembentukan Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat dan terpilih sebagai Ketua Formatur Bapak Alimuddin. Ketua Formatur dalam waktu singkat dapat memberikan susunan pengurus Forum Komunikasi Karyawan (FKK) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
10. Tanggal 6 Maret 2002 Surat dari SDM yang ditujukan Pemimpin cabang dan wakil cabang BPD Sumatera Barat dengan No. SR/107/SDM/CB/03-2003 tentang menyikapi Perbankan akhir-akhir ini yang akan diadakan pada tanggal 9 Maret 2002; 11. Tanggal 9 Maret 2002 Pertemuan diadakan dan acara ini ternyata bertujuan untuk memperhalus nama FKK (Kopri paradigma baru) dihadiri sebanyak 33 orang, 5 orang dari mereka yang hadir tidak setuju dengan adanya perubahan ini. 12. Tanggal 10 Maret 2002, Telah terbentuk Pengurus Forum Komunikasi Karyawan (FKK) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Susunan Pengurus Inti Ketua umum Alimuddin, wakil ketua I, Yondrival, wakil Ketua II Errozyan August, Wakil Ketua III Dedy Cardi, Sekretaris Jenderal, Syahrial Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal I Edwarli, Wakil sekretaris Jenderal II, Armadi, Bendahara Heppy Mustafa, wakil Bendahara, Rosmiyati; 13. Tanggal 18 Maret 2002 Direksi mengeluarkan Surat Keputusan nomor 072/DIR/SDM/032002 tentang Pembentukan Tim Perumus Wadah Karyawan dan Karyawati Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Surat keputusan itu berisikan, pertama, Susunan keanggotaan Tim perumus wadah karyawan dan karyawati Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut: Amrel Amir, Indra Wediana, Nasril Nasir, Alimuddin, Syahrial Hakim, John Effendi, Bayrizal.Kedua, Tugas tim perumus adalah merumuskan suatu wadah bagi karyawan dan karyawati Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dapat mempersatukan semua karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga wadah karyawan/karyawati BPD Sumatera Barat. Keempat, setelah pelaksanaan tugas, Tim Perumus harus membuat laporan tertulis kepada Direksi. Kelima, Tim bertugas paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan dan tim ini bubar dengan sendirinya setelah selesainya pelaksanaan tugas ini. Dengan keluarnya SK ini secara tidak langsung Direksi sudah mengintervensi tentang keberadaan wadah FKK BPD Sumatera Barat. 14. Tanggal 25 Maret 2002, Pengurus terpilih mendaftarkan diri kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, susunan pengurus, jumlah anggota Forum Komunikasi Karyawan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat; 15. Tanggal 3 April 2002, Adanya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor : Kep 0033/W3/C/2002 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja FKK BPD Sumatera Barat; 16. Tanggal 16 April 2002, Pengurus menyurati Bapak Direksi sebagai Laporan keberadaan Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat sebagai kewajiban pengurus yang diatur dalam Undang-undang; 17. Tanggal 18 April 2002 Tim Perumus wadah karyawan/karyawati Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat menyampaikan laporannya sesuai dengan SK Direksi 072/DIR/SDM/032002 tentang Pembentukan Tim Perumus Wadah Karyawan dan Karyawati Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan tim ini mulai bekerja pada tanggal 18 Maret 2002 dan demi kelancaran pelaksanaan tugas tim memilih Ketua Tim (Alimuddin) dan sekretaris (John Effendi). Hasil kerja tim pertama, wadah yang dibentuk sesuai dengan hasil pertemuan seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin cabang tanggal 9
Maret 2002 yaitu menerima wadah yang telah dibentuk sebelumnya, namun perlu dilakukan penyisipan atau perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ada. Wadahnya adalah Serikat Pekerja dengan nama Forum Komunikasi Karyawan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Kedua, Penyisipan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah dilakukan dari tanggal 18 s/d 22 Maret 2002.Ketiga, tim juga telah membuat memo tanggal 21 Maret 2002 pada Pemimpin SDM. Untuk melakukan study banding beberapa BPD, study banding ini dijadwalkan awal April 2002 berdasarkan keputusan Bapak Direksi saat pertemuan di ruangan Bapak Direktur Utama yang dihadiri Oleh: Syamsir Alam, SE (Direktur Utama), Anis Muchtar, SE (Direktur), Syafrudin Nur, SE (Direktur), Ir. Achmad Rusdi (Pemimpin Divisi SDM), Amrel Amir, SE (Pemimpin Divisi Perencanaan), Nasril Nasir, SE (Wakil Pemimpin cabang utama Padang), Indra Wediana, SH (Pemipin Cabang Payakumbuh), Alimuddin, SE (Pemimpin cabang Tapan). Namun study banding ini sampai berakhirnya masa tugas dari dari TIM yaitu tanggal 18 April 2002 belum terealisir; 18. Tanggal 22 April 2002 FKK mengirim surat kepada pengurus FKK BPD perihal undangan pengurus dengan nomor surat 011/FKK-BPDSB/04-2002 dalam rangka menindak lanjuti SK tim Formatur FKK BPD nomor 001/TF/FKK BPDSB/04-2002 tanggal 9 April 2002 tentang penunjukan dan pengangkatan Pengurus FKK BPD tahun 2002-2006. 19. Tanggal 23 April 2002, Adanya dialog Armadi dengan John Effendi di ruang kerja divisi perkreditan kantor pusat BPD Sumatera Barat tentang jumlah dana yang di keluarkan untuk FKK, dijawab sudah banyak termasuk uang pribadinya. Namun ketika pembicaraan sedang berlangsung muncul Direktur Utama dan bilang” Waang co mangecek co urang indak di kantua, co urang dipasa dan dijawab sehingga lagi muncul kata-kata kasar dari Direksi mis”Kareh juo suara waang dan mangareh juo waang lai; 20. Tanggal 29 April 2002, Bank Nagari mengeluarkan surat nomor SR/010/DIR/DIS/04-2002 yang ditujukan pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang BPD perihal Penjelasan tentang wadah pemersatu karyawan, pertama, Pada prinsipnya manajemen sangat mendukung terbentuknya wadah pemersatu karyawan BPD, untuk itu Direksi telah memberi izin melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi tentang rencana pembentukan wadah pemersatu karyawan BPD Sumatera Barat tanggal 2 Maret 2002. Kedua, Tanggal 9 Maret 2002 telah diadakan pertemuan antara Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang untuk membicarakan kelanjutan pembentukan wadah tersebut, ketiga Hasil pertemuan tanggal 9 Maret 2002 telah di sepakati untuk membentuk suatu tim perumus yang terdiri dari: Amrel Amir, Indra Wediana, Nasril Nasir, Alimuddin, Syahrial Hakim, Jhon Efendi, Bayrizal. Keempat, keberadaan tim perumus dikukuhkan dengan SK Direksi nomor 072/SDM/032002, Kelima Tim perumus tanggal 27 Maret 2002 menyerahkan AD dan ART kepada Divisi hukum untuk ditelaah lebih lanjut, Keenam Setelah AD dan ART disepakati, AD dan ART akan dibawa kedalam rapat untuk pengesahan dan sekaligus dilakukan pemilihan pengurus; 21. Tanggal 10 Juni 2002, Armadi mengirimkan surat ke Direksi BPD Sumatera Barat perihal SK Direksi nomor 146/DIR/SDM/05-2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Mutasi. Dalam suratnya ini Armadi memberikan tanggapan, pertama Setiap ada mutasi pegawai, biasanya di beritahukan kepada pegawai yang bersangkutan tentang mutasi tersebut, kedua, Berpedoman pada keputusan Direksi nomor 008/DIR/08-2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Jenjang jabatan dan persyaratan jabatan struktural Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang mempunyai dampak yang tidak baik terhadap karir saya, hal ini terlihat dari SK-SK yang telah saya terima antara lain: a. SK nomor 247/DIR/SDM/06-2001 tentang rotasi jabatan, saya di tetapkan sebagai PJ Pemimpin Bagian Administrasi dan Asuransi BPD Sumatera Barat di Kantor Pusat tertanggal 29 Juni 2001, b.SK Direksi nomor 146/DIR/SDM/05-2002 tentang Mutasi jabatan ditetapkan sebagai wakil Pemimpin BPD Sumatera Barat cabang Lintau tertanggal 1 Mei 2002. Selama ini belum ada surat teguran tertulis yang Armadi terima atas kesalahan dan kekeliruan yang berdampak secara financial merugikan lembaga ini. Ketiga SK nomor 146/DIR/SDM/05-2002 ada kaitan dengan FKK BPD SB, dimana Armadi tercantum sebagai pengurus inti; 22. Tanggal 11 September 2002, Pengurus dan anggota FKK BPD Sumatera Barat mengajak Direksi berdialog sehubungan dengan keberadaan organisasi mereka. Namun Bapak Direksi
tidak hadir bahkan meninggalkan kantor. Dialog akhirnya dilanjutkan dengan divisi-divisi untuk menampung aspirasi yang berkembang, untuk selanjutnya hasil pertemuan disampaikan kepada Direksi; 23. Tanggal 12 September 2002 Direksi Bank Pembangunan Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan nomor SK/357/DIR/SDM/09-2002 tentang Mutasi Pegawai. Dalam surat keputusan tersebut memutuskan Mardayetti (Petugas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cab Pasar Raya) dengan pangkat Pelaksana Muda B/1 dan ditetapkan sebagai Petugas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Sawah lunto , terhitung tanggal 23 September 2002. Dalam SK tersebut mutasi ini dilakukan dengan pertimbangan , pertama, Untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan karir pegawai, kedua lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja dan tanggung sesuai dengan tuntutan tugas. Selama ini Mardayetti aktif di FKK sebagai anggota dan ikut aktif menggagas pertemuan yang diadakan tanggal 11 September 2002 antara Direksi dan FKK; 24. Tanggal 11 Oktober 2002 FKK mengirim surat yang ditujukan kepada Pemimpin-pemimpin divisi perihal tanggapan dan tindak lanjut catatan dan notulen pertemuan Pengurus dan anggota FKK BPD Sumatera Barat dengan Pemimpin Divisi. Dalam hal ini FKK meminta 2 hal; pertama agar mereka memberikan konfirmasi hasil pertemuan dan risalah tindak lanjut tentang catatan dan usulan dari FKK BPD Sumatera Barat dengan Bapak Direksi berikut dengan beberapa tanggapan dan usulan sebagaimana terdapat pada notulen pertemuan. Kedua, Penjelasan tersebut kiranya telah dapat kami dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, mengingat sampai saat sekarang kami belum menerima informasi dari Bapak, sejak pertemuan sampai dengan saat sekarang yang telah berjalan kurang lebih satu bulan; 25. Tanggal 27 Oktober 2002, Komisariat-komisariat yang berada dikantor cabang membentuk Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) Forum Komunikasi Karyawan (FKK) Bank Pembangunan Sumatera Barat; 26. Tanggal 6 Februari 2003, Dewan Pengawas BPD Sumatera Barat mengundang Pengurus FKK BPD Sumatera Barat guna membicarakan keberadaan Serikat Pekerja (SP) Forum Komunikasi Karyawan BPD Sumatera Barat. Pada kesempatan itu Masri Darwis mewakili Dewan Pengawas (anggota) menyampaikan bahwa Gubernur pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui keberadaan Serikat Pekerja FKK BPD Sumatera Barat. Pihak Direksi diminta oleh Bapak Gubernur untuk mempertimbangkan dan memperhatikan masalah kesejahteraan dan SDM secara bertahap sesuai dengan kemampuan bank; 27. Tanggal 25 Februari 2003, Mardayetti mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direksi BPD Sumatera Barat perihal persoalan mutasinya bisa dipertimbangkan kembali (sesuai dengan pembicaraan dengan Ahmad Rusdi tanggal 21 Februari 2003) dengan alasan pertama, Bahwa ia baru saja melahirkan putra tanggal 19 Desember 2002 (Anaknya baru berumur 2 bulan), Kedua, Suami saya bekerja dan berdomisili Di Kota Padang. Ketiga, Anak-anaknya juga bersekolah di Kota Padang; 28. Tanggal 5 Maret 2003, Bank Nagari dalam hal ini diwakili oleh Divisi Sumber Daya Manusia (Ahmad Rusjdi) mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Mardayetti yang isinya meminta Mardayetti untuk segera melaksanakan SK Mutasinya yang telah di keluarkan Direksi BPD Sumatera Barat; 29. Tanggal 12 April 2003, Forum komunikasi karyawan (FKK) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menyurati Direksi dengan perihal Tuntutan kebijakan yang realistis yang dituangkan dalam surat FKK No. 028/FKK-BPD Sumatera Barat yang berisikan tuntutan kami karyawan yang tergabung FKK BPD Sumatera Barat yang menyangkut; Pertama, Status pegawai BPD Sumatera Barat sesuai dengan SK Direksi No.SK.010/DIR/06-2001 tanggal 1 Juni 2001, Kedua gaji, kenaikan gaji 12 % s/d 20 % sejak krismon terjadi inflasi 2002 +/-400% sedangkan kenaikan gaji 85%, Ketiga tunjangan jabatan, tunjangan transpor, tunjangan hari raya, uang lembur, uang perjalanan dinas, karyawan honor bulanan, promosi, kepangkatan, kredit karyawan, pensiunan dan persoalan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Namun tuntutan ini tidak di tanggapi oleh Direksi;
30. Tanggal 12 April 2003, Pengurus FKK-BPD Sumatera Barat menyurati Direksi untuk mengadakan dialog langsung sehubungan dengan kondisi Bank Nagari yang tidak kondusif lagi yang tertuang pada surat tertanggal 12 April 2003. Pertemuan inipun tidak direspon oleh Direksi; 31. Tanggal 5 Mei 2003, FKK BPD Sumatera Barat kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direksi Bank Nagari perihal Dialog langsung antara pengurus FKK BPD SB dengan Direksi dengan nomor surat 029/FKK-BPD SB/05-2003; 32. Tanggal 2 Juni 2003 Direksi BPD Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan nomor SK/209/DIR/SDM/04-2003 tentang Peringatan pertama (I) yang ditujukan kepada Armadi (wakil Sekjen II FKK BPD). Alasan Direksi mengeluarkan SK ini karena Saudara Armadi dianggap telah melakukan pelanggaran yaitu tidak mematuhi Keputusan Direksi yang merupakan kewajiban bagi setiap pegawai. Dalam SK ini diputuskan, pertama memberikan Peringatan kepada Armadi (Staf Compliance Officer Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat), pangkat staf-C/3 terhitung tanggal 2 Juni 2003. Kedua, bahwa kepadanya diberikan sanksi berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; 33. Tanggal 17 Juni 2003, Armadi mengirim surat kepada Bapak Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) BPD Sumatera Barat perihal Mohon penjelasan surat peringatan I tanggal 2 Juni 2003. Pertama, Dengan telah dilaksanakan Sidang MPP pada hari rabu tanggal 19 Februari 2003 dengan acara sidang membahas SK Direksi nomor, SK/146/DIR/SDM/052002 tangal 1 Mei 2002 dan hasil kerja MPP telah mengeluarkan SK Direksi tertanggal 2 Juni 2003 tentang peringatan I. Kedua, Agar MPP Seharusnya melaporkan hasil Sidang yang independen, transparan dan objektif sehingga terhindar dari intervensi dan terkontaminasi dan dapat melahirkan keputusan yang lebih rasional dan populer. Ketiga mempertanyakan kepada Majelis, apakah Surat Peringatan I Ini ada kaitannya sebagai pengurus FKK BPD Sumatera Barat (wakil Sekjen II) dan mempertanyakan apakah sudah selayaknya atau sewajarnya ia diberi Peringatan I sesuai hasil kerja maksimal Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); 34. Tanggal 20 Juni 2003, Armadi mengirim surat yang ditujukan kepada Direksi BPD Sumatera Barat perihal mohon penjelasan surat peringatan I tanggal 2 Juni 2003. Dalam SK Direksi perihal Peringatan I dalam kata menimbang (huruf a) pertama, bahwa ia telah melakukan pelanggaran dan tersirat makna bahwa Armadi telah melakukan atau perbuatan pelanggaran semua aturan dan keputusan Direksi. Kedua, Timbulnya SK Direksi No 146/DIR/SDM/052002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Penunjukan saya sebagai wakil pemimpin cabang BPD Sumatera Barat Lintau adalah berbuntut dari peristiwa tanggal 23 April 2002 dan Direksi memanggil saya bersama divisi SDM untuk konfirmasi peristiwa tanggal 23 April 2002. Ketiga terlihat lebih jelas kinerja manajemen Bank Nagari, dengan bukti telah dimutasikannya beberapa rekan saya, seperti Jeffalino, Mohidin Sadar, Mairizal Halim, Jasniati juga dipertanyakan Bank Indonesia tentang SK permutasiannya ke kantor cabang, tidak lain hanya keterkaitannya dengan FKK BPD Sumatera Barat; 35. Tanggal 30 Juni 2003, Kelengkapan persyaratan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang tata cara Pencatatan Serikat buruh telah di penuhi oleh Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat dengan No Bukti Pencatatan 052/S P.KET/01/III/DTK/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003; 36. Tanggal 30 Juni 2003, Pos Metro memuat, Tuntut Perbaikan Kesejahteraan, Bank Nagari sarat masalah. Ketua FKK mengatakan, untuk masalah kesejahteraan contoh masalah uang lembur yang sejak tahun 1975 yang dinilainya tidak pernah naik, hanya 30/perjam dan ditambah uang makan bila lembur dari 5 jam. Juga persolan gaji dimana karyawan Bank Nagari tertinggal sekitar 50 %-75 % dari kenaikan gaji karyawan sejenis di tanah air dan mengusulkan agar standar gaji dirubah dengan mengacu kepada PP No 11 tahun 2003; 37. Tanggal 1 Juli 2003, Aliansi Pejuang Hak Asasi Manusia mengirim surat yang ditujukan kepada Direksi dan Ketua Forum Kumunikasi Karyawan (FKK) Bank Pembanguann Daerah Sumatera Barat yang isinya; pertama mendesak komisi B DPRD Sumatera barat untuk
mengundang ke dua belah pihak untuk mengumpulkan informasi dan substansi dari permasalahan, kedua, agar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tidak melakukan intimidasi dan tindakan yang lain yang dapat merugikan karyawan yang tengah memperjuangkan haknya; 38. Tanggal 10 Juli 2003, FKK BPD Sumatera Barat mengirim surat kepada Ketua DPRD Sumbar perihal; Kemelut berkepanjangan antara FKK dengan Direksi Bank Nagari yang intinya, pertama, adanya kemelut berkepanjangan antara Direksi dengan karyawan Bank Nagari yang tergabung dalam FKK; kedua bahwa pembentukan FKK sesuai dengan Undangundang yang berlaku dan telah didaftarkan secara resmi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun keberadaan FKK belum diterima oleh Direksi; 39. Tanggal 28 Juli 2003, Direksi Bank Nagari mengeluarkan SK Direksi Nomor: SR/007/DIR/DIV/07-2003 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia perihal Penjelasan tentang keberadaan wadah pemersatu karyawan. Dalam surat tersebut dinyatakan : pertama, keberadaan FKK dapat diterima dengan beberapa penyempurnaan, kedua, pejabat eksekutif (Pemimpin/wakil pemimpin divisi, pemimpin/wakil pemimpin cabang beserta pejabat yang membidangi SDM dan keuangan tidak dibenarkan jadi pengurus FKK BPD Sumatera Barat, ketiga untuk pelaksanaan musyawarah besar disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) yang dibantu sepenuhnya oleh Divisi SDM, keempat hasil dari musyawarah besar tersebut dilaporkan kepada pihak manajemen. Hal ini adalah suatu bentuk intervensi dan melanggar undang-undang No. 21 tahun 2000 pasal 28 tentang Serikat Buruh yang dilakukan Direksi Bank Nagari; 40. Tanggal 6 Agustus 2003, FKK BPD Sumatera Barat mengirim surat kepada Ketua DPRD Sumatera Barat perihal; permohonan hearing untuk membantu penyelesaian masalah FKK BPD dengan Direksi. Hearing inipun tidak terlaksana karena tidak mendapat respon dari DPRD; 41. Tanggal 8 Agustus 2003, FKK Mengirim surat kepada Direktur Utama dan FKK memberikan penjelasan sehubungan surat Direksi No.SR/007/DIR/DIV/07-2003 tanggal 28 Juli 2003 perihal Penjelasan tentang keberadaan wadah pemersatu karyawan yang di alamatkan kedivisi SDM, pertama, B Janan, Dedy Kardi, Syahrial Hakim yang menghadiri pertemuan dengan Direksi pada tanggal 18 Juli 2003 tidak mewakili FKK BPD Sumatera Barat. Kehadiran mereka di undang secara pribadi yang di undang secara lisan dengan agenda yang tidak jelas, kedua Diterimanya FKK BPD Sumatera Barat oleh Direksi harus di lakukan secara tertulis, sebagai bahan untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan FKK. Ketiga, Pembatasan pejabat yang tidak diperkenankan duduk dalam kepengurusan FKK BPD Sumatera Barat hanya ditetapkan dengan KKB sesuai dengan Undang-undang No 21 tahun 2001 tentang Serikat Pekerja pasal 15. Keempat, Yang berwenang melaksanakan MUBES adalah Dewan Pengurus bersama Majelis Permusyawaratan Organisasi FKK BPD, Kelima Meminta Direksi dan Divisi –divisi untuk duduk bersama, mencarikan solusi terbaik agar kemelut ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan; 42. Tanggal 16 Agustus 2003, DPRD Propinsi Sumatera Barat mengirim surat yang ditujukan Drs.M Nazir, Drs Suherman dan Alimuddin untuk mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Barat; 43. Tanggal 29 Agustus 2003, Surat dari Aidanoer K yang ditujukan kepada Pengurus FKK BPD perihal klarifikasi keanggotaan FKK BPD. Aidanoer K yang bekerja di kantor pusat dimutasi ke kantor cabang Padang Panjang berdasarkan SK Direksi Nomor SK/296/DIR/SDM/08/2003 tentang Mutasi jabatan tertanggal 13 Agustus 2003. Dia dimutasi karena dianggap sebagai anggota FKK dan minta klarifikasi kepada pengurus bahwa dia bukan anggota FKK BPD. Hal ini merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan manajemen Bank Nagari terhadap karyawannya; 44. Tanggal 3 September 2003, FKK mengirim surat kepada wakil pemimpin Cabang utama BPD Sumatera perihal klarifikasi keanggotaan FKK BPD SB A/n Aidanoer K dengan nomor surat 038/FKK-BPDSB/09-2003. Pertama, Aidanoer K bukan anggota FKK BPD Sumatera Barat dan FKK beranggapan seolah-olah kepindahan Aidanoer K disebabkan ia dianggap
anggota FKK, maka hal jelas melanggar UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh pasal 28 dan hal ini sudah ada indikasi lainnya seperti mutasi 3 orang anggota FKK di kantor cabang pasar raya dan kantor pusat. Kedua Mutasi dan promosi hendaknya di lakukan secara wajar sesui dengan mekanisme yang ada; 45. Tanggal 29 Februari 2004, FKK mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur/Wali kota dan pemegang saham dengan nomor surat 01/FKK-BPD SB/02-2004. yang menyatakan pertama, hingga saat ini keberadaan FKK BPD belum diterima oleh Direksi meskipun telah diupayakan ke arah itu. Sehingga masalah-masalah yang menyangkut pengelolaan SDM belum dapat diselesaikan secara maksimal. Kedua, Kinerja dan kemampuan manajemen bank sangat memprihatinkan baik yang bersifat internal dan ekternal. Ini dapat dilihat dari banyaknya kebijakan yang diambil dalam pengelolaan SDM seperti Status kepegawain (PTT), Kesejahteraan Karyawan (gaji, tunjangan, lembur); 46. Tanggal 17 April 2004, Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat mengajukan surat yang di tujukan kepada Gubernur perihal calon Direksi Bank Nagari Sumatera Barat dengan nomor surat 02/FKK-BPDSB/04-2004 yang mana berisikan pertama, diusulkan untuk mengadakan semacam konvensi untuk memaparkan visi dan misi terhadap calon-calon direksi, kedua Mengajukan beberapa nama sebagai calon direksi periode tahun 2004-2008 yang menurut FKK BPD Sumatera Barat mempunyai kompetensi yang memadai sebagai calon direksi; 47. Tanggal 7 Mei 2004, Tanggal 7 Mei 2004. FKK BPD mengirim surat kepada Direksi BPD Perihal perlakuan terhadap pengurus FKK BPD Sumatera Barat dengan Nomor Surat 03/FKK-BPDSB/05-2004 yang berisikan agar menghentikan tindakan sewenang-wenang terhadap pengurus FKK BPD khususnya terhadap Sdr. Errozyan August dan melakukan dialog dengan FKK BPD untuk penyelesaian masalah ini; 48. Tanggal 24 Mei 2004, Disnaker mengirim surat yang ditujukan kepada Direksi BPD dengan Nomor Surat B 341/PTK/HI/V-2004 perihal Perlakuan terhadap pengurus FKK BPD yang di tandatangani Syafrizon Karim ( Kepala Dinas); 49. Tanggal 7 Juni 2004 FKK mengirim Surat kepada Kepala Dinas Tenaga kerja kota Padang perihal mediator hubungan Industrial guna menyelesaikan Perselisihan berdasarkan Undangundang. Beberapa hal yang disampaikan, pengaturan soal Serikat buruh sudah jelas dan tegas dalam UU No 21 tahun 2000, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan, UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam hal ini Direksi BPD Sumatera Barat tidak mematuhi aturan dan membuat aturan yang tidak berdasar seperti pembayaran uang lembur yang tidak punya perhitungan dan waktu kerja, Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) merupakan pengadilan pegawai dengan menentukan sanksi sesuai dengan kemauan Direksi dan sudah ada anggota dan pengurus yang mendapat intimidasi, pembunuhan karakter bahkan Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk itu FKK meminta kepada Disnaker untuk menjadi media mediasi guna mencari solusi terbaik. III. A N A L I S A Y U R I D I S Berdasarkan fakta diatas, beberapa analisis penting yang dapat dilakukan adalah: 1.
Bahwa Keberadaan Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat adalah legal dan sah karena dilindungi oleh Undang-undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Buruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 25 Maret 2002 berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta adanya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor : Kep 0033/W3/C/2002 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja FKK BPD Sumatera Barat serta bukti pencatatan 052/S P.KET/01/III/DTK/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Direksi untuk tidak menerima keberadaan FKK BPD Sumatera Barat yang nota bene karyawan BPD Sumatera Barat;
2.
Bahwa Direksi Bank Nagari telah melakukan tindakan intervensi terhadap keberadaan FKK BPD Sumatera Barat dengan mengeluarkan SK Direksi Nomor 1 SR/DIV/07-2003 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia perihal Penjelasan tentang keberadaan wadah pemersatu karyawan. Dalam surat tersebut dinyatakan,pertama, keberadaan FKK dapat diterima dengan beberapa penyempurnaan, kedua, pejabat eksekutif (Pemimpin/wakil pemimpin divisi, pemimpin/wakil pemimpin cabang beserta pejabat yang membidangi SDM dan keuangan tidak dibenarkan jadi pengurus FKK BPD Sumatera Barat, ketiga untuk pelaksanaan musyawarah besar disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) yang dibantu sepenuhnya oleh Divisi SDM, keempat hasil dari musyawarah besar tersebut dilaporkan kepada pihak manajemen;
3.
Bahwa Direksi Bank Nagari telah melakukan tindakan semena-mena dan intimidasi terhadap pengurus maupun anggota FKK. Hal ini jelas melanggar Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh pasal 28 yang isinya; Siapapun dilarang menghalangi-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, menjadi anggota dan tidak menjadi anggota dan /menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja. c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini dapat dibuktikan pertama, dengan DI PHK-nya Errozyan August dengan alasan yang tidak jelas dan berdasar. Yang lebih mengedepan alasan di PHK Errozyan August karena keterlibatannya sebagai pengurus di FKK BPD Sumatera Bar yang vocal memperjuangkan aspirasi anggotanya, kedua, Surat dari Aidanoer K tertanggal 29 Agustus 2003 yang ditujukan kepada Pengurus FKK BPD perihal Klarifikasi keanggotaan FKK BPD. Aidanoer K yang bekerja di kantor pusat dimutasi ke kantor cabang Padang Panjang berdasarkan SK Direksi Nomor SK/296/DIR/SDM/08/2003 tentang Mutasi jabatan tertanggal 13 Agustus 2003. Dia dimutasi karena dianggap sebagai anggota FKK dan minta klarifikasi kepada pengurus bahwa dia bukan anggota FKK BPD. Ketiga Tanggal 2 Juni 2003 Direksi BPD Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan nomor SK/209/DIR/SDM/04-2003 tentang Peringatan pertama (I) yang ditujukan kepada Armadi (wakil Sekjen II FKK BPD). Dalam SK ini diputuskan, a. memberikan Peringatan kepada Armadi (Staf Compliance Officer Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat), pangkat staf-C/3 terhitung tanggal 2 Juni 2003. b, bahwa kepadanya diberikan sanksi berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun dan juga SK Direksi No 146/DIR/SDM/05-2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Penunjukan saya sebagai wakil pemimpin cabang BPD Sumatera Barat Lintau adalah berbuntut dari peristiwa tanggal 23 April 2002 dan tidak lain hanya karena keterkaitannya dengan FKK BPD Sumatera Barat (Pengurus inti FKK BPD Sumatera Barat. Kelima, Tanggal 12 September 2002 Direksi Bank Pembangunan Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan nomor SK/357/DIR/SDM/09-2002 tentang Mutasi Pegawai.Mardayetti (Petugas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cab Pasar Raya) dengan pangkat Pelaksana Muda B/1 dan ditetapkan sebagai Petugas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Sawah lunto , terhitung tanggal 23 September 2002. Selama ini dia aktif di FKK dan menggagas acara dialog dengan Direksi tanggal 11 September 2002;
4.
Bahwa atas tindakan tersebut (melanggar pasal 28 Undang-undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh diatas maka Direksi Bank Nagari dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) dan hal ini diatur dalam pasal 43 Undang-undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh.
IV. 1.
KESIMPULAN Bahwa Direksi telah melakukan tindakan semena-mena dan intimidasi terhadap pengurus dan anggota FKK serta intervensi terhadap Forum Komunikasi Karyawan (FKK) BPD Sumatera Barat dan melanggar ketentuan pasal 28 Undang-undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh.
2.
Bahwa jika tindakan Direksi dan manajemen ini dibiarkan akan mengekang hak-hak sipil politik karyawan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang Dasar 1945 amandemenn IV pasal 28.
Bahwa jika tindakan ini dibiarkan terus menerus akan merusak citra bank yang nota bene milik masyarakat Sumatera Barat dan akan menjadi preseden buruk terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak karyawan khususnya maupun nilai-nilai keadilan masyarakat Sumatera Barat pada umumya.
