BAB III PENUTUP A. Simpulan Setelah dilakukan penelitian dapat diambil simpulan bahwa: 1. Sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak belum pernah diterapkan sanksi pidana. Sanksi yang sesuai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 88 belum diterapkan dikarenakan terdapat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Pasal 46 dan Pasal 47, yang penerapannya sering dilakukan oleh SATPOL PP namun dalam faktanya yang diterapkan yaitu sanksi sosial. Dengan demikian sanksi pidana belum diterapkan karena Penyidik Polri berpendapat bahwa penerapannya diserahkan kepada SATPOL PP dikarenakan adanya Peraturan Daerah. 2. Kendala dalam menerapkan sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah apabila diterapkan sanksi pidana, maka akan menimbulkan dampak psikis pada anak.
B. Saran Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum / skripsi ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
60
61
1. Perlunya ada peningkatan perlindungan hukum terhadap anak khususnya diperlukan pencegahan dan penanggulangan kasus eksploitasi anak tersebut. 2. Sosialisasi Undang-Undang perlindungan anak
serta Undang-Undang
yang terkait guna mencegah terjadinya kasus eksploitasi anak lebih sering ditingkatkan sehingga dapat mencegah kasus tersebut terjadi berulang kali agar masyarakat tahu dan dapat berperan melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam penegakan hukum pidana guna memberikan perlindungan bagi korban eksploitasi jika melihat kasus anak jalanan atau kasus anak yang dipaksa menjadi artis.
DAFTAR PUSTAKA Buku: MG.Endang Sumiarni dan Chandera Halim.,2000, Perlindungan hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak diIindonesia Rajawali pers, Jakarta. P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung. Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta. Moeljatno, Kitab undang-Undang Hukum Pidana, 2008, Bumi aksara, Jakarta. R. Subekti, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta. Hari sasangka. Dan Mily Rosita, 2000, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung. NN, 2008, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. Syuaeb Hadi., TT, Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap, Sendang Ilmu, Solo. Website: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26836/3/Chapter%20II.pdf. Maret 2012, 21:53.
7
http://zoel.web.id/ruvita-kabur-terobsesi-jadi-artis-terkenal.php, 9 Maret 2012, 19:09. http://www.kamusbesar.com/55485/orang-tua-angkat, 21 Maret 2012, 18:53. http://artikata.com/arti-349017-sanksi.html, 15 Maret 2012, 19:57. http://www.scribd.com/endabageur/d/52566553-pengertian-pelaku-menurutundang, 24 Maret 2012, 22:08 http://artikata.com/arti-369605-pelaku.html, 15 Maret 2012, 21:10. http://www.gugustugastrafficking.org/index.php, 15 Maret 2012, 21:15 62
63
http://artikata.com/arti-326116-eksploitasi.html, 15 Maret 2012, 20:17 http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091224205638AArcVDb, 24 Maret 2012, 22:35. http://www.anneahira.com/pengertian-ekonomi.htm, 24 Maret 2012, 22:43. http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertianekonomi.html, 24 Maret 2012, 22:50. http//pusatbahasa kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, 15 Maret 2012, 20:23. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, 15 maret 2012, 20:26. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Hak Anak), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,.
LAMPIRAN
