PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN MELALUI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN NOMOR 33-12/23/600.1/2012 DI WILAYAH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA GORONTALO
ABSTRAK
RISTANTIO RAIS,1 NIM : 271410065, “PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN MELALUI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN NOMOR 33-12/23/600.1/2012 DI WILAYAH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA GORONTALO” Pembimbing I Moh. R. Puluhulawa,2 SH. MHum, Pembimbing II Bayu Lesmana Taruna, SH,. MH3
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui keputusan direktur jenderal nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah perusahaan listrik Negara gorontalo, serta hambatan dalam penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui keputusan direktur jenderal nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah perusahaan listrik Negara gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan wawancara, dan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh menunjukan bahwa penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menggunakan surat keputusan Direktur Jenderal ketenagalistrikan nomor 33-12/23/600.1/2012 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik.Dalam penerapannya karyawan akan menerima sanksi yang lebih berat apabila ditemukan sebuah pelanggaran,tapi yang lebih banyak melakukan pelanggaran adalah masyarakat biasa atau pelanggan listrik.Ada juga tenaga kontrak yang sering melakukan pelanggaran.Apabila ditemukan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik akan diberikan sanksi Administrasi. Sanksi administrasi untuk karyawan terbagi atas tiga jenis yaitu pelanggaran ringan,sedang,dan berat serta untuk pelanggan listrik dengan membayar tagihan susulan.Selama masalah pelanggaran pemakaian tenaga listrik masih bisa diselesaikan dengan membayar sanksi administrasi maka prosesnya hanya sampai pada tingkat pemeriksaan pihak yang berwenang atau petugas dari PLN,dengan demikian akan menghapuskan pelanggan yang melakukan pelanggaran dari segala tuntutan. Akan tetapi jika di temukan melakukan pelanggaran namun tidak mau membayar sanksi administrasi maka akan di serahkan kepada pihak kepolisian dengan ancaman ‘Sanksi Pidana” Kata Kunci : Penerapan undang undang,keputusan direktur jenderal,ketenagalistrikan.
1
Ristantio Rais Mahasiswa ilmu hukum fakultas hukum Moh.R Puluhulawa Dosen ilmu hukum fakultas hukum 3 Bayu Lesmana Taruna Dosen ilmu hukum fakultas hukum 2
PENDAHULUAN Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai anggota masyarakat yang masing-masing mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lain seperti sifat maupun kepribadiannya sehingga mengakibatkan setiap tindakan dan perilaku seseorang akan mengakibatkan yang berbeda pula. Hukum bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Yang pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, sering kali tidak menghiraukan aturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan. 4 Ini terjadi karena kurang menyadari akan pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban, bahkan mungkin akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain. Mengingat arti pentingnya tenaga listrik sebagai sumber energi bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara nyata menegaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usahausaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Pembangunan di sekitar kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4
Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.
Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada pelaksanaan pembangunan saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Padahal listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara perorangan maupun untuk usaha-usaha yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ditengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejengkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik. Dengan terjadinya perubahan yang semakin cepat di dalam era globalisasi ternyata menuntut bahwa semua ini kegiatan jasa maupun barang harus bermuara pada kepuasan pelanggan, hal ini terjadi karena pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan harus dipenuhi. Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah penyalahgunaan aliran listrik yang pada akhir-akhir ini sering dilakukan oleh masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, baik perorangan maupun kelompok bahkan perusahaan-perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar. Namun ditengah banyaknya persoalan yang menyangkut permasalahan tindak pidana pencurian listrik, sangat sulit untuk mendapatkan data tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik melalui informasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi karena adanya perang kepentingan dari
masing-masing individu yang ingin menyamarkan perbuatannya sehingga sulit untuk di ekspos ke publik. Dengan demikian sangat sulit untuk mencari dan membuktikan fakta yang rill dilapangan. Adanya tantangan akan hal ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara hukum social (sosiologis legal research) dengan mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian empiris dengan judul
“Penerapan undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui keputusan Direktur Jenderal ketenagalistrikan Nomor 3312/23/600.1/2012 di wilayah PLN Gorontalo”
1.
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui keputusan direktur jenderal nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah perusahaan listrik Negara gorontalo, serta hambatan dalam penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui keputusan direktur jenderal nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah perusahaan listrik Negara gorontalo. METODE PENULISAN
jenis penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian empiris/sosiologis.Menurut suratman dan Philips Dilla, dalam buku metode penelitian hukum dikemukakan bahwa: Penelitian non doctrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teoriteori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat. Tipologi penelitian ini sering juga disebut socio legal reseach. Pada umumnya suatu suatu penelitian social termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut-sudut: sifat, bentuk, penerapan dan tujuan serta dari sudut disiplin ilmu.5
Sementara Syahrudin Nawi dalam bukunya penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empris, menjelaskan, bahwa: “penelitian hukum sosial adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan
5
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta Bandung, hlm. 45.
antara harapan(das solen) dengan kenyataan (das sain) dibidang hukum.Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah realitas hukum dalam masyarakat atau law in action.6
Hasil Pembahasan Dalam proses penegakan hukum tindak pidana bagi pengguna tenaga listrik secara illegal milik pemerintah dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN), maka untuk wilayah PLN Gorontalo
selama
ini
telah
menggunakan
Surat
Keputusan
Direktur
Jenderal
Ketenagalistrikan Nomor. 33-12/23/600.1/2012 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik, sebagai berikut: 1. Karyawan akan menerima sanksi yang lebih berat apabila ditemukan sebuah pelanggaran sesuai bukti nyata dilapangan. 2. Masyarakat yang lebih banyak melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik 3. Ada juga tenaga kontrak (OS) yang sering melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik. Dalam penerapanya; 1. Apabila ditemukan seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik, maka akan diberikan sanksi administrasi.7 Adapun ancaman sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut: 1) Terhadap Karyawan PLN Sanksi yang diberikan kepada karyawan PLN yang melakukan pelanggaran terbagi atas 3 macam yaitu: 1. Hukuman Ringan Artinya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai temuan dilapangan akan diberikan sanksi peringatan secara tertulis maupun sanksi disiplin berupa pemotongan gaji. Pelanggaran ringan seperti
hilangnya segel
PLN pada alat
pembatas,alat pembatas rusak atau hilang,dan kemampuan alat batas sudah berubah
6
Syahruddin Nawi, 2013, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, PT. UMI TOHA UKHUWA Grafika, Makassar, hlm. 6. 7 Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23/600.1/2009 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
2. Hukuman Sedang Artinya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai temuan dilapangan akan diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan dituntut membayar ganti rugi sesuai pelanggaran yang dibuat. Pelanggaran sedang seperti memperbesar daya meteran,membiarkan orang yang tidak memiliki meteran tapi mempunyai listrik,dan tidak melaporkan pelanggaran sesuai temuan dilapangan ke kantor karena alasan keluarga maupun kerabat. 3. Hukuman berat Artinya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai temuan dilapangan akan diberikan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat dan diwajibkan membayar ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Pelanggaran
berat
meteran,memberikan
:
memperbesar
fasilitas
kelistrikan
daya,mempengaruhi secara
illegal,dan
memgajarkan segala sesuatu tentang kelistrikan yang mengakibatkan kerugian PLN dan Negara.
2) Terhadap pelanggan listrik Sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran sesuai temuan dilapangan akan diberikan sanksi berupa pemutusan aliran listrik dan diwajibkan membayar TS atau tagihan susulan sesuai pelanggaran yang dibuat. Dengan catatan selama belum membayar tagihan susulan atau TS maka di pastikan belum bisa mendapatkan aliran listrik.
2. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik dan tidak mau menerima sanksi administrasi yang ditetapkan maka pihak terkait akan memberikan sanksi pidana dengan menyerahkan semua permasalahan ini kepada pihak kepolisian.
Selama masalah pelanggaran pemakaian tenaga listrik masih bisa. diselesaikan dengan membayar sanksi administrasi’’ maka proses penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat pemeriksaan yang berwenang (orang PLN), artinya prosedur yang dilakukan dengan cara membayar biaya sanksi administrasi di PLN dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.dengan demikian akan menghapuskan pelanggan yang melakukan pelanggaran dari segala tuntutan. Akan tetepi jika ditemukan melakukan pelanggaran namun tidak mau membayar sanksi administrasi maka pihak yang terlibat akan diserahakan kepada pihak kepolisian dengan ancaman “sanksi pidana”
Hambatan dalam penerapan sanksi 1. Tidak mengakui Ketika ada pelanggan yang dicurigai maupun ditemukan melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik pada dasarnya tidak mau mengakui perbuatan tersebut. 2. Tidak mengerti listrik Alasanya tidak mugkin melakukan pelanggaran tenaga listrik apabila tidak mengerti segala sesuatu tentang kelistrikan. 3. Marah dan emosi Apabila ditemukan melakukan pelanggaran dengan bukti yang cukup bisa dipastikan pelanggaran akan marah-marah dan berkata-kata kasar kepada petugas bahkan mengusir petugas dengan berbagai cara. Dalam pembuktian yang diterapkan oleh PLN itu berupa temuan langsung dilapangan,artinya setiap pelanggan yang diketahui melakukan pelanggaran itu hanya sesuai bukti yang ditemukan bukan sesuai tuduhan oleh petugas. Akan tetapi masyarakat berhak memberikan pembelaan diri kepada petugas dengan mengajukan bukti dan alasan yang bisa melepaskan dari segala tuduhan. Dengan catatan bahwa ancaman sanksi administrasi tetap pasti untuk pelanggan yang diketahui melakukan pelanggaran berdasarkan bukti yang ada,walaupun mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun. Jenis Pelanggaran 1. Pelanggaran golongan 1 (P 1) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. 2. Pelanggaran goloongan 2 (P 2) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi.
3. Pelanggaran golongan 3 (P 3) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energy. 4. Pelanggaran golongan 4 (P 4) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Sanksi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) 1. Sanksi terhadap pelanggan a) Pemutusan sementara b) Pembongkaran rampung c) Pembayaran tagihan susulan d) Pembayaran biaya P2TL lainnya. 2. Sanksi terhadap bukan pelanggan a) Pembongkaran rampung b) Pembayaran TS4 c) Pembayaran biaya P2TL lainnya. Besaran sanksi Administrasi 1. Pelanggaran golongan 1 (P 1) Perhitungan unutuk pelanggaran ini sebagai berikut TS1 = 6 X (2 x daya tersambung x biaya beban) 2. Pelanggaran golongan 2 (P 2) Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut TS2 = 9 X 720 jam X daya tersambung X harga per kWh 3. Pelanggaran golongan 3 (P 3) Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut TS3 = TS1 + TS2 4. Pelanggaran golongan 4 (P 4) Perhitungan untuk pelanggaran ini adalah sebagai berikut TS4 = 9 X (2 x daya kedapatan x biaya beban) + (9 x 720 jam x
daya
kedapatan x tarif tertinggi pada golongan) Pelanggaran 1 hari itu dihitung selama 9 bulan.8
8
Yayan Gobel : Asisten Manager Transaksi Energi Listrik PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Gorontalo
Dibawah ini akan diuraikan Rincian pelanggaran dan Sanksi Target Tahun Tagihan Susulan Realisas Pelanggan Pemeriksa
Energi
Energi
(KWH)
(Rp)
N
Unit
an
o
Area
Pelanggan
Jum Peme rik
Tahun
Pelanggaran Ju
P
P
P
P
m
I
II
III
IV
Saan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
GTLO
-
262.741
447.370.101
360
30
18
63
47
10
2010
0
0
10
63
27
11
4
2011
74
18
12
3
2012
75
67
5
62
19
2013
9
3
1
GTLO
-
37.179
134.260.176
469
5 1
GTLO
-
117.325
155.276.288
317
10 7
1
GTLO
-
1.274.27
920.100.048
5.611
1
Laporan Pendapatan P2TL (penertiban pemakaian tenaga listrik) PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Gorontalo Akumulasi S/D Bulan Desember 2013
Berikut adalah penjelasan dari tabel diatas: 1. Tahun 2010 Pada tahun 2010 untuk area Gorontalo yang dilakukan pemeriksaan itu sejumlah 360 kasus,dan terbukti melakukan pelanggaran sejumlah 300 kasus,dengan rincian pelanggaran P1 sejumlah 180 kasus,pelanggaran P2 sejumlah 63 kasus,pelanggaran P3 sejumlah 47 kasus,dan pelanggaran P4 itu sejumlah 10 kasus. Dengan total kerugian energi sejumlah 262.741 kWh dan apabila dirupiahkan menjadi Rp. 447.730.101 Catatan : pelanggaran P1 menjadi jenis pelanggaran yang sering ditemukan dilapangan. 2. Tahun 2011 Pada tahun 2011 untuk area gorontalo yang dilakuan pemeriksaan itu sejumlah 469 kasus,dan terbukti melakukan pelanggaran sejumlah 105 kasus,dengan rincian pelanggaran P1 sejumlah 63 kasus,pelanggaran P2 sejumlah 27 kasus,pelanggaran P3 sejumlah 11 kasus,dan pelanggaran P4 sejumlah 4 kasus. Dengan total kerugian energi sejumlah 37.179 kWh dan apabila dirupiahkan menjadi Rp. 134.260.176 Catatan : pada tahun 2011 pelanggaran pemakaian tenaga listrik menurun dari 300 kasus menjadi 105 kasus atau selisih 195 kasus akan tetapi pelanggaran P1 masih mendominasi pelanggaran dengan 63 jumlah kasus yang terjadi. 3. Tahun 2012 Pada tahun 2012 untuk area gorontalo yang dilakukan pemeriksaan sejumlah 317 kasus dan terbukti melakukan pelanggran sejumlah 107 kasus dengan rincian pelanggaran P1 sejumlah 74 kasus,pelanggaran P2 sejumlah 18 kasus,pelanggaran P3 sejumlah 12 kasus,dan pelanggaran P4 sejumlah 3 kasus.
Dengan total kerugian energi sejumlah 117.326 kWh dan apabila dirupiahkan menjadi Rp. 155.276.288 Catatan : pada tahun 2012 pelanggaran pemakaian tenaga listrik mengalami peningkatan dari 105 kasus menjadi 107 kasus atau naik 2 kasus dengan
kerugian energi listrik yang meningkat tajam dengan pelanggaran P1 menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 74 kasus. 4. Tahun 2013 Pada tahun 2013 untuk area gorontalo yang dilakukan pemeriksaan sejumlah 5.611 dan terbukti melakukan pelanggaran sejumlah 759 kasus,dengan rincian pelanggaran
P1
sejumlah
673
kasus,pelanggaran
P2
sejumlah
5
kasus,pelanggaran P3 sejumlah 62 kasus,dan pelanggaran P4 sebanyak 19 kasus. Dengan total kerugian energi sejumlah 1.274,271 kWh dan apabila dirupiahkan menjadi Rp. 920.100.048 Catatan : pada tahun ini merupakan tahun yang paling buruk untuk PLN karena pada tahun ini yang paling parah terjadi pelanggaran pemakaian tenaga listrik,sebagai buktinya pada tahun ini terjadi 759 kasus yang sebelumnya hanya 107 kasus pada tahun 2012. Dengan pelangaran yang paling menonjol adalah P1 dengan 673 kasus.
Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa masih tingginya pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik yang menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi bangsa ini,sehingganya dibutuhkan upaya-upaya yang luar biasa untuk menekan angka pelanggaran pemakaian tenaga listrik itu sendiri. Jumlah kerugian energi yang didapatkan hanya sesuai yang ditemukan dilapangan,sehingga antara jumlah daya yang terdaftar dengan jumlah daya yang keluar itu sangat jauh berbeda karena diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan.sehingga sosialisasi menjadi cara yang diandalkan guna menekan angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan aliran listrik itu sendiri.
Penutup Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa bentuk kesimpulan tentang penerapan sanksi tindak pidana ketenagalistrikan diwilayah perusahaan listrik Negara gorontalo menurut undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, adalah sebagai berikut :
1. Pihak PLN selama ini telah menggunakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor. 33-12/23/600.1/2012 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. 2. Bahwa Karyawan akan menerima sanksi yang lebih berat apabila ditemukan sebuah pelanggaran. 3. Tapi yang lebih banyak melakukan pelanggaran adalah masyarakat biasa. 4. Ada juga tenaga kontrak (os) yang sering melakukan pelanggaran. Dalam penerapanya; 5. Apabila ditemukan seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik, maka akan diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud sebagai berikut 1. Terhadap karyawan PLN a) Pelanggaran ringan b) Pelanggaran sedang c) Pelanggaran berat 2. Terhadap pelanggan listrik Dengan membayar sanksi administrasi berupa tagihan susulan (TS) 6. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik dan tidak mau menerima sanksi administrasi yang ditetapkan maka pihak terkait akan memberikan sanksi pidana dengan menyerahkan semua permasalahan ini kepada pihak kepolisian.
Selama masalah pelanggaran pemakaian tenaga listrik masih bisa. diselesaikan dengan membayar sanksi administrasi’’ maka proses penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat pemeriksaan yang berwenang (orang PLN), artinya prosedur yang dilakukan dengan cara membayar biaya sanksi administrasi di PLN dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.dengan demikian akan menghapuskan pelanggan yang melakukan pelanggaran dari segala tuntutan. Akan tetepi jika ditemukan melakukan pelanggaran namun tidak mau membayar sanksi administrasi maka pihak yang terlibat akan diserahakan kepada pihak kepolisian dengan ancaman “sanksi pidana”
Saran Meskipun PLN telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pengguna listrik secara illegal, akan tetapi masih ditemukan banyaknya masyarakat yang memiliki tenaga listrik secara illegal. Selain kepemilikan listrik secara illegal, terkadang PLN tidak secara adil dan profesional dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengguna listrik secara illegal. Karena itu penulis menyarankan: 1. Harus ada regulasi atau aturan yang yang lebih khusus memberi efek jera terhadap pengguna listrik secara illegal, agar efek jera tersebut menjadi pelajaran bagi semua warga masyarakat yang memiliki tenaga listrik milik pemerintah. 2. Menyarankan kepada PLN agar lebih profesional dan adil dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik. 3. Harus ada sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyalahgunaan aliran listrik,baik itu tiap sebulan sekali maupun tiga bulan sekali asalkan rutin.dan sasarannya seperti disekolah dan ke desa-desa.temanya pun bisa diambil seperti bahaya jika mencuri listrik,dampak dari penyalahgunaan aliran listrik maupun penghematan listrik agar masyarakat bisa lebih tau dan mengerti akan manfaat listrik sendiri. Dengan sosialisasi seperti ini bukan tidak mungkin antara petugas dan pelanggan bisa mengerti tentang kewajiban masing-masing mengenai listrik. 4. Terbukanya kritik dan saran artinya dengan membuka kritik dan saran melalui telepon maupun melalui online yang didalamnya berisi segala sesuatu tentang PLN. Manfaatnya selain untuk mengabarkan segala hal yang terjadi,itu juga bisa dipakai untuk memberikan masukan dan saran secara cepat.walaupun itu terlihat sederhana,tetapi hal yang luar biasa juga berasal dari ide-ide yang sederhana terlebih dahulu. 5. Kinerja pegawai harus ditingkatkan,artinya kualitas dari para pegawai harus diperhatikan.tegas dalam memecat pegawai PLN yang curang walaupun itu pegawai senior dan menaikkan jabatan untuk orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya serta sering mengecek hasil usaha pekerjaan dilapangan dan orang-orang kantor.
Daftar Pustaka Bayu Lesmana Taruna Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23/600.1/2009 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Moh.R Puluhulawa Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Ristantio Rais Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Sudarsono. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. PT Rineka Cipta. Jakarta. Suratman dan Philips Dilla. 2013. Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta Bandung.
Syahruddin Nawi. 2013. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. PT. UMI TOHA UKHUWA GRAFIKA. Makassar. Yayan Gobel : Asisten Manager Transaksi Energi Listrik PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Gorontalo
