48 Laily Purnawati, Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung

48 Laily Purnawati, Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung

EVALUASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI TAMAN ALOON – ALOON KABUPATEN TULUNGAGUNG Oleh : LAILY PURNAWATI ABSTRAKSI Tatkala industrialisasi pesat berkembang hingga di aras lokal, kualifikasi yang dapat ditawarkan pada kelompok ini pada umumnya hanya sebatas pekerja kasar. Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Perkembangan kota secara pesat (rapid urban growth) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam problem sosial yang sangat pelik (Alisjahbana, 2003). Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal kota adalah jawaban dari kondisi tersebut. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, senantiasa melakukan penataan dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar PKL dalam menjalankan kegiatannya tidak

menganggu keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PKL dengan kepetingan umum.Dalam upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar pernah dilakukan Pemerintah Kabupan Tulungagung yaitu pada saat relokasi pedagang kaki lima aloonaloon Tulungagung ke pujasera pasar ngemplak dan dilanjutkan dengan relokasi ke area Ngrowo Water Front yang berada di seputar sungai Ngrowo Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Akan tetapi pedagang kaki lima juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagangan sendiri karena malah menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat. Melihat dilema dalam penataan pedagang kaki lima ini maka diperlukan strategi di dalam penataan pedagang kaki lima agar bisa tetap bertahan dan tidak menggangu di dalam perencanaan kota mengingat PKL juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Pemerintah daerah juga perlu melibatkan pihak lain di dalam pemberdayaan sektor informal ini agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Kata Kunci: Sektor Informal, Penataan dan Pemberdayaan PKL

Laily Purnawati, Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung

49

BAB I

sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah

PENDAHULUAN

diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha

A. Latar Belakang Daerah wadah

ini, karena mudah dijadikan sebagai

perkotaan

konsentrasi

penduduk

dari

merupakan

lapangan kerja bagi masyarakat strata

permukiman

ekonomi rendah yang banyak terdapat

berbagai

kegiatan

ekonomi dan sosial dan mempunyai

di negara kita terutama pada kota besar maupun kecil.

peran yang sangat penting dalam

Kemampuan

kehidupan masyarakat. Perkembangan

dalam

penduduk

didukung oleh

kota

di

negara

sedang

sektor

menampung

informal

tenaga

kerja

faktor-faktor yang ada

berkembang tidak saja mencerminkan

yaitu faktor utama adalah sifat dari

pertambahan

sektor

alami

penduduk

kota

ini

yang

tidak

memerlukan

tetapi juga pertambahan arus penduduk

persyaratan dan tingkat keterampilan,

dari desa ke kota yang cukup besar.

sektor modal kerja, pendidikan ataupun

Pertumbuhan

kota

sarana yang dipergunakan semuanya

disebabkan oleh arus gerakan dari

serba sederhana dan mudah dijangkau

daerah pedesaan ke daerah perkotaan

oleh semua anggota masyarakat atau

yang lazim kita kenal dengan istilah

mereka yang belum memiliki pekerjaan

urbanisasi.Mimpi

mengubah

dapat terlibat didalamnya. Salah satu

nasib dan mendapatkan kehidupan

sektor yang kini menjadi perhatian

yang layak membuat arus urbanisasi di

pemerintah

kota kian meningkat.

adalah

penduduk

untuk

Di satu sisi kegiatan ekonomi

kabupaten

sektor

Tulungagung

tenaga

kerja

yang

sifatnya informal. Sektor kerja informal

dan sosial penduduk yang dibarengi

ini

dengan kebutuhan yang tinggi semakin

tertentu di setiap pusat keramaian kota

memerlukan ruang untuk meningkatkan

Tulungagung.

kegiatan

penduduk

beroperasi

sehingga

pada

Perkembangan

tempat-tempat

pedagang

kali

menyebabkan semakin bertambahnya

lima dari waktu kewaktu sangat pesat

ruang

kegiatan

jumlahnya, karena pedagang kaki lima

sektor informal. Menurut Jayadinata

dapat lebih mudah untuk dijumpai

(1999:146),

konsumennnya dari pada pedagang

informal

untuk

mendukung

Karakteristik yaitu

bentuknya

sektor tidak

resmi

yang

kebanyakan

bertempat

terorganisir, kebanyakan usaha sendiri,

tetap. Situasi tempat dan keramaian

cara kerja tidak teratur, biaya dari diri

dapat

dimanfaatkan

untuk

mencari


rejeki halal sebagai pedagang kaki

33,

lima,

masyarakatlah yang diutamakan bukan

misalnya

makanan

memanfaatkan

dengan

keterampilan

yang

dimana

kemakmuran

kemakmuran

orang

per

orang.

dimiliki dapat dipakai sebagai salah

Mendayagunakan sumber alam untuk

satu modal untuk mencari ataupun

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

menambah penghasilan. Dari uraian

dengan

tersebut dapat diketahui bahwa sektor

fungsi dan keseimbangan lingkungan

informal

hidup,

pedagang

kaki

lima

memperhatikan

kelestarian

pembangunan

yang

mempunyai peranan yang sangat besar

berkelanjutan,

untuk

perekonomian

dan kebudayaan masyarakat sekitar

terutama masyarakat ekonomi lemah

serta penataan ruang lingkungan yang

dan sektor ini juga menyerap tenaga

saling mendukung.

meningkatkan

kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim.

Perluasan merupakan

Pedagang

Kaki

Lima

(PKL)

kepentingan

kesempatan

kebutuhan

mendesak

ekonomi

dan

yang

dalam

kerja makin rangka

(street traders) adalah salah satu jenis

meratakan pembangunan ke seluruh

pekerjaan yang banyak digeluti oleh

wilayah

penduduk

kota

pertumbuhan angkatan kerja yang terus

sedang

berkembang

Indonesia. digambarkan

di

Para sebagai

pengangguran

negara-negara termasuk pelakunya

Indonesia.

meningkat,

sering

Tingkat

tidak

diimbangi

dengan tingkat pertumbuhan lapangan

perwujudan

pekerjaan.

tersembunyi

Dari

sinilah

awal

adanya

(Firmansyah, 1995:93) atau setengah

kecenderungan bahwa, mereka yang

pengangguran yang bekerja kurang

tidak

dari 35 jam seminggu. Bahkan ada

terpaksa berpartisipasi pada sektor

pandangan lebih ekstrim yang menilai

informal yang biasanya bergerak dalam

PKL

bidang

sebagai

parasit

dan

sumber

tertampung

atau

di

sektor

sektor

formal

jasa

dan

pelaku kejahatan atau semata-mata

perdagangan. Sebagaimana diketahui,

dianggap sebagai jenis pekerjaan yang

sektor ketenagakerjaan di Indonesia

sama sekali tidak relevan (Roggero

masih memprihatinkan. Sampai tahun

dalam Ramli, 1992).

1995, lapangan kerja masih didominasi

Terciptanya

perluasan

oleh

sektor

pertanian

(47,3%).

kesempatan kerja bagi masyarakat luas

Selanjutnya berturut-turut disusul sektor

merupakan pencerminan yang terdapat

perdagangan (16,6%), jasa (14,5%)

dalam Undang-Undang Dasar Pasal


serta

sektor

industri

(10,7%)

(Kartasasmita:1996:294).

51

bergerak di sub sektor usaha PKL adalah sebesar 1.673 orang.

Di berbagai sudut kota, setiap

Oleh

hari dengan mudah disaksikan aktivitas

Kabupaten

Pedagang Kaki Lima, meskipun secara

mengacu

umum sudah tertata dengan rapi tetapi

Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun

beberapa masih kurang memperhatikan

2012

keindahan kota. Beberapa PKL masih

ketertiban

menggunakan trotoar dan bahu jalan

melakukan penataan dan memberikan

untuk

pembinaan kepada pedagang kaki lima,

beraktifitas

dan

menggelar

sebab

itu

Pemerintah

Tulungagung pada

dengan

Peraturan

tentang

Daerah

penyelenggaraan

umum,

senantiasa

dagangannya, padahal trotoar itu dibuat

agar

PKL

dalam

menjalankan

untuk fasilitas pejalan kaki.

kegiatannya

tidak

menganggu

Dengan dipakainya trotoar untuk berjualan, maka pejalan kaki

akan

menggunakan sebagian bahu jalan

keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PKL dengan kepetingan umum.

untuk berjalan, hal inilah yang dapat

Dalam upaya penataan pedagang

membahayakan keselamatan pejalan

kaki

kaki

dilakukan

dan

berpotensi

menimbulkan

kemacetan lalu lintas.

lima,

langkah Pemerintah

Tulungagung,

pedagang

kaki

sebagaimana pemerintah lokal pada

Tulungagung

umumnya

juga

ngemplak

berbagai

permasalahan dari

pernah Kabupan

Tulungagung yaitu pada saat relokasi

Kabupaten

implikasi

besar

tidak

lepas

keberadaan

dari

sebagai sektor

lima

ke dan

Front.Kebijakan

aloon-aloon

pujasera

pasar

Ngrowo

Water

tersebut

dilakukan

karena pedagang kaki lima yang pada

informal. Dari 668.475 jiwa tenaga kerja

awalnya

produktif

orang

yang berjualan di parkir timur aloon-

(42,42%) bergerak di sektor informal

aloon Tulungagung, dari tahun ke tahun

(Bappeda Kab. Tulungagung, 2006:30).

pedagang

Angka tersebut didominasi oleh lulusan

jumlahnya dan akhirnya hampir seluruh

SLTA sejumlah 10.665 orang (3,76%),

jalan di seputar aloon-aloon baik luar

yang selanjutnya disusul 3.349 orang

maupun dalam dipergunakan untuk

lulusan S-1 dan berikutnya 2.850 orang

berjualan.

lulusan

Kab.

tersebut mengurangi keindahan kota

Tulungagung, 2011:106). Khusus yang

dan mengganggu fungsi jalan untuk

tercatat

D-3

283.611

(Bappeda

hanya

belasan

semakin

Sudah

jumlahnya

berkembang

tentu

keadaan

berlalu lintas, apalagi limbah bekas


jualan

terkadang

mengganggu

pengguna jalan.

LIMA DARI TAMAN ALOON-ALOON

Hal ini menjadi acuan pemerintah Kabupaten

Tulungagung

mengambil

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI

KOTA TULUNGAGUNG.

untuk

kebijakan

relokasi

pedagang kaki lima dan menjadikan

B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah

upaya

kawasan aloon-aloon bebas dari PKL

pemberdayaan pedagang kaki lima

dan dijadikan kawasan hijau untuk

pasca relokasi dari taman aloon-

keindahan

aloon Kabupaten Tulungagung?

kota.

Sehingga

permasalahan ini menjadi hal yang

2. Apa

saja

yang

menjadi

saling bertolak belakang dan saling

permasalahan di dalam penataan

bertentangan. Di satu sisi, para PKL

pedagang kaki lima khususnya di

justru memerlukan ruang sosial untuk

taman

berinteraksi

Tulungagung ?

walaupun

secara seringkali

ekonomis,

kawasan

yang

aloon-aloon

Kabupaten

3. Bagaimana strategi yang dilakukan

diinginkan tadi bagi perencana kota

untuk

justru dianggap tabu ditempati PKL. Di

penataan pedagang kaki lima di

sisi lain,kota tidak memberikan ruang

Kabupaten Tulungagung ?

sosial

yang

memadai

mengatasi

permasalahan

bagi

keberadaannya. Hal tersebut terlihat

BAB II

dari beberapa kebijakan relokasi bagi

TUJUAN DAN MANFAAT

PKL yang menjauhkan mereka dari

PENELITIAN

keramaian masyarakat kebijakan

kegiatan

perekonomian

sehingga tersebut

seringkali

melahirkan

aksi

penolakan.

A. Tujuan Penelitian 1. Mengkaji

upaya

pemberdayaan

pedagang kaki lima pasca relokasi

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penataan pedagang

dari taman aloon-aloon Kabupaten Tulungagung. 2. Mengetahui permasalahan di dalam

kaki limadi Kabupaten Tulungagung

penataan

sebagai upaya untuk pemberdayaan

khususnya di taman aloon-aloon

pedagang kaki lima sebagai salah satu

Kabupaten Tulungagung.

sektor informal. Oleh sebab itu maka judul kajian penelitian ini adalah : EVALUASI

PENATAAN

DAN

pedagang

kaki

lima

3. Merancang strategi yang dilakukan untuk

mengatasi

permasalahan


penataan pedagang kaki lima di

2. Menginventarisasi data – data


yang terkumpul. Data

B. Manfaat Penelitian 1. Merupakan

lebih

–

data

dikumpulkan

sarana

mengetahui

53

untuk

jauh

yang

dipilah

sudah –

pilah

dalam sub – sub bagian untuk

berbagai

memudahkan

persoalan dan upaya pemberdayaan

penyusunan

laporan penelitian.


3. Menyusun data – data dalam

dari taman aloon-aloon kabupaten

bentuk tulisan.

Tulungagung;

Penulisan data – data dalam

2. Memberikan alternative solusi bagi

bab

–

bab

yang

sudah

keberlanjutan (suistainable) program

ditentukan dan juga dilakukan


setting lay out

Kabupaten Tulungagung;

penelitian.

3. Sebagai penambah wawasan dan

buku laporan

4. Mengedit penulisan.

memperkaya pengetahuan tentang

Pengeditan

teori

kesalahan – kesalahan dalam

dan

alternative

permasalahan

solusi

penataan

dan

dilakukan

teknis maupun

pemberdayaan pedagang kaki lima.

penulisan dari

BAB III

agar

substansi dari

tidak

menyimpang

maksud

dan

tujuan

penyusunan buku profil.

METODE PENELITIAN

5. Mencetak dalam bentuk usulan penelitian dan laporan penelitian

A. Tahapan Penelitian Tahapan

.

Penelitian

yang

B. Lokasi Penelitian

dilaksanakan oleh peneliti adalah : 1. Melakukan pengumpulan data – data.

lokasi

Pedagang

Pedagang Semua data – data pustaka

yang

Lokasi penelitian dilakukan pada

berkaitan dengan kegiatan

Kaki

Kali

Ngrowo

Water

pertimbangan :

kapasitas dan akurasi data jumlah

1. Mengevaluasi

Kaki

Lima

di

Lima

Lima

eks

Aloon-Aloon

Tulungagung terutama di Pujasera dan

dalam rangka peningkatan kualitas,

Pedagang

Kaki

Front

dengan

berbagai

upaya

lokasi


Pujasera dan Kali Ngrowo Water

pasca direlokasi dari taman aloon-

Front Kabupaten Tulungagung.

aloon kota Tulungagung;


2. Mengetahui

faktor

penyebab

pemberdayaan PKL.

permasalahan di dalam penataan pedagang selalu

kaki

menjadi

limayang suatu

hampir

hal

D. Model Penelitian

yang

Model penelitian yang dipakai

dilematis baik bagi pemerintah dan

adalah

PKL sendiri.

bertujuan

3. Memberikan

alternatif

solusi

deskriptif

kualitatif

yang

mendeskripsikan

dan

menggambarkan fenomena yang ada.

terhadap permasalahan penataan

Menurut

Maman

(2002;3)

pedagang kaki lima yang hampir

penelitian

selalu

menggambarkan suatu gejala sosial.

menjadi

suatu

hal

yang

deskriptif

kata

lain

berusaha

dilematis baik bagi pemerintah dan

Dengan

penelitian

ini

PKL sendiri.

bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada

C. Perubah Yang Diamati Perubah

yang

saat

diamati

dalam

penelitian ini meliputi : 1. Situs

:

Pujasera

Ngrowo

dan

Water

Pedagang

:

bermanfaat

bagi

Kali

lebih banyak dapat diterapkan pada

Front

berbagai masalah. Metode kualitatif ada 4 macam :

kaki

lima

a. Metode Historis Yaitu metode yang menggunakan

Permasalahan dihadapi

di

penataan

PKL

yang

analisa

atau

dalam

dalam

masa

dan

pemberdayaan PKL . 4. Proses

ini

perkembangan ilmu pengetahuan serta

(PKL). 3. Peristiwa :

kualitatif

Pasar

Moyoketen. :

Metode

memberikan informasi yang mutakhir sehingga

Ngemplak

2. Pelaku

studi.

Evaluasi

terhadap

dijadikan

peristiwa-peristiwa silam

sebagai

kemudian

prinsip-prinsip

yang bersifat umum. b. Metode

Komparatif/

Metode

berbagai permasalahan

Perbandingan

yang dihadapi dalam

Yaitu metode yang mempergunakan

penataan

perbandingan

upaya

PKL

dan

pemberdayaan

antara

bermacam-

macam masyarakat beserta bidang-

PKL, mencari alternatif

bidangnya

solusi untuk mengatasi

perbedaan-perbedaan

berbagai permasalahan

persamaan-persamaan,

kemudian

penataan

untuk

petunjuk-

PKL

dan

untuk

mendapatkan

memperoleh dalam


petunjuk

mengenai

perikelakuan

manusia dalam masyarakat.

pertanyaan/kuesioner), (daftar

c. Metode Historis Komparatif

pertanyaan),

(pengamatan,

55

schedules dan

observasi

participant

observer

Yaitu metode yang dipergunakan

technique), penyelidikan sejarah hidup

untuk

(life

meneliti

masyarakat

pada

masa silam dan masa sekarang.

historical

investigation),

dan

analisis konten (content analysis).

d. Metode Case Study / Studi Kasus

Dalam

penelitian

Yaitu metode yang dipergunakan

pengumpulan

dengan tujuan untuk mempelajari

kondisi yang nyata, sumber data primer

sedalam-dalamnya salah satu gejala

dan teknik pengumpulan yang lebih

yang

kehidupan

banyak pada observasi, wawancara

bermasyarakat. Obyeknya adalah

mendalam dan dokumentasi. Marshal

keadaan kelompok-kelompok dalam

dan

masyarakat,

(2006:253)

nyata

masyarakat,

dalam

lembaga-lembaga maupun

data

kualitatif

Rossman

dilakukan

dalam

menyatakan

pada

Sugiyono bahwa

the

individu-

fundamental methods relied on by

individu dalam masyarakat. (Sri W.

qualitative researchers for gathering

dan Sutapa Mulya, 2007)

information are, participation in the

Dari beberapa metode penelitian tersebut diatas peneliti akan lebih menfokuskan pada metode Case Study

setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”. Untuk

memperoleh

data

/ Studi Kasus. Dari perkembangan yang

informassi yang dapat dijadikan bahan

terjadi berbagai persoalan muncul pada

dalam penelitian ini, maka penulis

pelaksanaan

mengumpulkan

penataan

dan

pemberdayaan pedagang kaki lima di

data

dengan

cara

melalui :

Kabupaten Tulungagung. Berawal dari persoalan tersebutlah peneliti akan

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

melakukan pengamatan lebih lanjut

Yakni

pengumpulan

data

yang

untuk memperoleh kesimpulan maupun

dilakukan secara langsung pada

alternative problem solver terhadap

lokasi penelitian atau objek yang

kasus yang ada.

diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik

pengumpulan

data diperoleh dengan cara-cara data

sebagi berikut.

kualitatif diantaranya adalah interview

a. Wawancara, yaitu mendapatkan

(wawancara), quesionere (pertanyaan-

data dengan cara Tanya jawab


dan

berhadapan

langsung

dengan responden. b.

Observasi,

sebelum

terjun

kelapangan

dan

berlangsung terus sampai penulisan

yaitu

melakukan

hasil penelitian. Analisis data menjadi

pengamatan langsung terhadap

pegangan

objek penelitian.

sampai

bagi jika

peneliti

selanjutnya

mungkin

teori

yang

“grounded”. Tetapi dalam penelitian 2. Teknik

Pengumpulan

Data

Sekunder

kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama

Yakni

data

yang

diperoleh

dengan pengumpulan data.

untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara

G. Pendekatan Penelitian

lain.

Penelitian

a. Studi Kepustakaan Yakni

menganalisis

pengumpulan

dengan

cara

ini dan

mengevaluasi

data-data

permasalahan di dalam penataan dan

mempelajari,

upaya pemberdayaan pedagng kaki

mendalami dan mengutip teori-

lima

teori dan konsep konsep dari

menggunakan

sejumlah literature baik buku,

Pendekatan ini dipilih dengan beberapa

jurnal, majalah, Koran ataupun

alasan sebagai berikut :

karya tulis lainnya yang relevan

1. Peneliti ingin mengetahui secara

dengan topik penelitian.

di

detail

b. Dokumentasi

penataan

Kabupaten

Tulungagung

metode

berbagai

kualitatif.

permasalahan

dan

pemberdayaan

Memanfaatkan dokumen tertulis,


gambar, foto atau benda-benda

dari taman Aloon-aloon Kabupaten

lain

Tulungagung;

yang

berkaitan

dengan

aspek-aspek yang diteliti.

2. Peneliti

ingin

mengidentifikasi F. Analisis Data

yang

Analisis data dalam penelitian kualitatif lokasi

berusaha

sejak

sebelum

penelitian

sampai

(2006:275)

dan

faktor

saja

menyebabkan

permasalahan

apa

berbagai

penataan

dan

memasuki


dengan

pasca relokasi dari taman Aloon-

selesainya penelitian. Nasution dalam Sugiyono

mengetahui

menyatakan

aloon Kabupaten Tulungagung; 3. Peneliti

dapat

mencari

berbagai

alternatif

bahwa analisis telah dimulai sejak

solusi

permasalahan

merumuskan dan menjelaskan masalah

berbagai permasalahan penataan


dan pemberdayaan pedagang kaki

dipandang

lima pasca relokasi dari taman

sekaligus cara.

Aloon-aloon

Kabupaten

Tulungagung.

sebagai

Pengertian

tujuan

57

dan

pemberdayaan

sebagai tujuan dan proses inilah yang seringkali digunakan sebagai indikator

H. Proses Pengumpulan dan Analisis Informasi

keberhasilan pemberdayaan, sehingga, pendekatan pemberdayaan masyarakat

Sifat-sifat

evaluasi

menurut

titik beratnya adalah penekanan pada

William N. Dunn (2003 : 608) sebagai

pentingnya

berikut :

mandiri sebagai suatu sistem yang

1. Fokus

Nilai.

Evaluasi

dengan

pemantauan,

pada

penilaian

keperluan

atau

nilai

berbeda dipusatkan

mengorganisir

diri

lokal

mereka

Pendekatan

yang

sendiri.

pemberdayaan

menyangkut

masyarakat yang demikian diharapkan

dari

dapat

suatu

kebijakan dan program. 2. Interdependensi

masyarakat

memberi

peranan

kepada

individu bukan sebagai obyek, tetapi

Fakta

Nilai.

justru

sebagai

subyek

pelaku

Tuntutan evaluasi tergantung baik

pembangunan yang ikut menentukan

“fakta” dan nilai untuk menyatakan

masa

bahwa

masyarakat secara umum (Setiana,

kebijakan

tertentu

telah

atau

program

mencapai

tingkat

depan

dan

kehidupan

2005).

kinerja yang tinggi atau rendah

Dengan

pendekatan

tersebut

diperlukan tidak hanya bahwa hasil-

maka penulis melakukan evaluasi serta

hasil kebijakan berharga bagi setiap

mencari

individu,

berbagai permasalahan penataan dan

kelompok

atau

seluruh

masyarakat. 3. Orientasi Lampau.

Masa

Kini

dan

Tuntutan

Masa

evaluative

diarahkan

pada

hasil

hasil dimasa depan.

I. Penafsiran

evaluasi ganda,

dan

Penarikan

Kesimpulan Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah

4. Kualitas Nilai. Nilai yang mendasari

kualitas

mengatasi


sekarang dan masa lalu, ketimbang

tuntutan

dalam

pemberdayaan pedagang kaki lima di

berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif,

strategi

mempunyai

karena

mereka

yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Walaupun hipotesis penting sebagai arah

dan

pedoman

kerja

dalam


penelitian, mutlak

semua

penelitian

BAB IV

memiliki

hipotesis.

TINJAUAN PUSTAKA

tidak

harus

Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah

A. Teori Evaluasi

atau tujuan penelitian. Dalam masalah

Sebuah kebijakan publik tidak

atau tujuan penelitian tampak apakah

bisa dilepas begitu saja. Kebijakan

penelitian menggunakan hipotesis atau

harus

tidak.

mekanisme Contohnya

eksplorasi

yaitu

yang

Penelitian

awasi

dan

salah

pengawasan

satu

tersebut

disebut sebagai evaluasi kebijakan.

untuk

Evaluasi ditunjuk untuk menilai sejauh

menggali dan mengumpulkan sebanyak

mana keefektifan kebijakan public guna

mungkin data atau informasi tidak

dipertanggungjawabkan

menggunakan hipotesis. Hal ini sama

konstituennya dan sejauh mana tujuan

dengan penelitian deskriptif, ada yang

dicapai ( nugroho 2004:183).

berpendapat hipotesis

tujuannya

di

tidak

sebab

menggunakan

hanya

membuat

kepada

Menurut Dwiyanto ( 2009:145) Evaluasi

kebijakan

public

deskripsi atau mengukur secara cermat

menilai

tentang fenomena yang diteliti, tetapi

kebijakan

ada juga yang menganggap penelitian

indikator

deskriptif

menggunakan

Indikator-indikator untuk mengevaluasi

hipotesis. Sedangkan, dalam penelitian

kebijakan biasanya menunjuk pada dua

penjelasan yang bertujuan menjelaskan

aspek : aspek proses dan hasil.

dapat

hubungan

antar-variabel

keharusan

untuk

adalah

menggunakan

hipotesis. Fungsi

keberhasilan

adalah

/

kegagalan

berdasarkan

indikator-

yang

Desain kemudian

telah

ditentukan.

evaluasi

kebijakan

dikembangkan

untuk

meyakinkan bahwa kebijakan benarpenting

hipotesis

di

benar

mengakibatkan

outcomes.

1. Untuk menguji teori,

evaluasi menurut Finsterbusch dan

2. Mendorong munculnya teori,

Motz ( dalam Dwiyanto 2009:146 ) ada

3. Menerangkan fenomena sosial,

empat jenis yaitu :

pedoman

untuk

mengarahkan penelitian, 5. Memberikan

kerangka

1. Single

Program

tipe

dan

dalam penelitian, yaitu:

4. Sebagai

Desain

output

penelitian

After-only,

yaitu

menunjuk bahwa evaluasi dilakukan untuk

hanya

mengidentifikasi

menyusun kesimpulan yang akan

kelompok

sasaran

pada

dihasilkan.

kebijakan selesai dilakukan.

kondisi saat


2. Single Program Before-After, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan

membandingkan

59

dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi.

kondisi

Terdapat konsensus dari para

sebelum dan sesudah dari kelompok

pemerhati sektor informal atas dua hal :

sasaran

1. Sektor informal pada hakekatnya

tanpa

menggunakan

kelompok pembanding. 3. Comparative

After

merupakan Only,

yaitu

sehingga

konsep

ekonomi,

kegiatannya

dapat

menunjuk bahwa evaluasi kebijakan

dikelompokkan menurut klasifikasi

dilakukan dengan mengidentifikasi

lapangan usaha

kondisi kelompok sasaran setelah implementasi

2. Bahwa

yang

dianalisa

adalah

dan

perilaku ”unit usaha” dan bukan

membandingkannya dengan kondisi

keluarga atau individu. Terhadap

pembanding.

unit usaha yang skalanya paling

4. Comparative Before After, yaitu

kecil (swakarya atau mandiri) maka

menunjuk bahwa evaluasi kebijakan

perilaku unit usaha akan identik

dilakukan

mengidentifikasi

dengan

sasaran

1996:6).

kondisi

dengan kelompok

dan

kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi.

perilaku

individu(Hidayat,

Aktivitas-aktivitas informal tidak terbatas

pada

pekerjaan-pekerjaan

perusahaan berskala kecil di pinggiran B. Sektor Informal

kora besar, tetapi bahkan juga meliputi

Konsep sektor informal pertama

berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ini

kali di pergunakan oleh Keirt Hard dari

dilakukan dengan ciri:

University of Manchester pada tahun

1. Mudah untuk dimasuki

1973 yang menggambarkan bahwa

2. Bersandar pada sumberdaya lokal

sektor informal adalah bagian angkatan

3. Usaha milik sendiri

kerja di kota yang berada di luar pasar

4. Operasinya dalam skala kecil

tenaga

5. Padatkarya

Kemudian

kerja

yang

konsep

terorganisir. informal

di

kembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian di Dunia Ketiga. Konsep itu

dan

tehnologinya

bersifat adaptif 6. Ketrampilan diperoleh diluar sistem sekolah forrmal

digunakan sebagai salah satu alternatif

7. Tidak terkena langsung oleh regulasi

dalam menangani masalah kemiskinan

8. Pasarnya

di Dunia Ketiga dalam hubungannya

bersifat

(Alisjahbana, 2003:10).

kompetitif


D. Pemberdayaan

memiliki

Pemberdayaan adalah

masyarakat

upaya

menciptakan/meningkatkan masyarakat,

baik

maupun

peningkatan

upaya

hidup,

saling terkait didalam pencapaian

individu

persoalan kualitas

kemandirian,

kesejahteraannya.

modal dasar aktualisasi diri.

kapasitas

dalam

terkait

menjadi

b. Terdapat dua kecenderungan yang

berkelompok, berbagai

yang

untuk

secara

memecahkan

kekuatan

dan

Pemberdayaan

pemberdayaan pertama, yang

masyarakat,

kecenderungan

menekankan

pemberian

primer

pada

atau

yaitu

proses

pengalihan

sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan

kepada

masyarakat

masyarakat memerlukan keterlibatan

atau individu agar lebih berdaya.

yang

Kedua,kecenderungan

lebih

besar

pemerintah

daerah

dari

perangkat berbagai

yang menekankan pada pemberian

pihak untuk memberikan kesempatan

stimulan, dorongan atau motivasi

dan menjamin keberlanjutan berbagai

agar

hasil yang dicapai.

mempunyai

Terdapat perspektif

yang

serta

sekunder

banyak

macam

berbeda

mengenai

pemberdayaan masyarakat. Menurut Prasojo

(2004:12),

dipahami

hal

karena

ini

dapat

sebenarnya

individu

atau

masyarakat kemampuan

menentukan

kebutuhan

hidupnya

melalui proses dialog. c. Pemberdayaan

masyarakat

tidak

hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada

berbagai

macam

pemberdayaan masyarakat merupakan

pemberdayaan,

salah

pemberdayaan bidang politik, bidang

satu

perspektif

dari

sekian

mengenai

banyak

pembangunan

masyarakat.

Selanjutnya

(2004:12-14)

memberikan

Prasojo rincian

tentang beberapa hal penting di dalam

ekonomi, sosial,

bidang bidang

diantaranya

hukum,

:

bidang

budaya,

bidang

ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual.

memahami dan membuat definisi yang

d. Pemberdayaan masyarakat dapat

operasional dari pemberdayaan, yang

dilihat sebagai program maupun

tentunya didasarkan pada pendapat

proses.

beberapa ahli, diantaranya adalah :

pemberdayaan

a. Pada

tahapan-tahapan

adalah

dasarnya,

pemberdayaan

memberikan

kekuatan

kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya

(powerless)

agar

dapat

Sebagai

program,

dilihat kegiatan

sebagai yang

biasanya telah ditentukan jangka waktunya.

Sedangkan

sebagai

61


BAB IV

proses, pemberdayaan merupakan

HASIL YANG DICAPAI

sebuah proses berkesinambungan. e. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat

A. Pembahasan dan Analisa Hasil

atau masyarakat menjadi pilihan

1. Profil

yang paling menguntungkan di masa

Wilayah

Kabupaten

Tulungagung

yang akan datang. Hal ini didasari

Kabupaten

Tulungagung

setidaknya oleh berbagai potensi

merupakan salah satu Kabupaten

yang dimilikinya.

yang terletak di selatan propinsi

f. Kosep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat development) yang

(community dan

bertumpu

pembangunan pada

manusia

(community based development).

Jawa

Timur.

Kabupaten

Luas

wilayah

Tulungagung

adalah

2

1.055,65 Km . Adapun batas-batas Wilayah

Kabupaten

Tulungagung

adalah sebagai berikut: a. Sebelah utara

: Berbatasan dengan

E. Strategi Pemberdayaan PKL Strategi

Kabupaten

pemberdayaan

pedagang kaki lima saat ini sangat diperlukan

dan

dilaksanakan

segala permasalahan dapat

Kediri. b. Sebelah Timur

: Berbatasan

agar

dengan

diatasi

Kabupaten

dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang

Blitar. c. Sebelah Selatan : Berbatasan

kaki lima dapat terwujud.

dengan

Beberapa langkah dalam upaya

Samudra

untuk memberdayakan pedagang kaki lima antara lain : a. memfasilitasi

Hindia d. Sebelah Barat

dan

: Berbatasan

mengarahkan

dengan

pedagang kaki lima ke arah yang

Trenggalek.

lebih maju melalui program stimulu. b. menyediakan tempat berjualan yang lebih strategis.

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut

Kabupaten

merupakan yang

daerah

merupakan

Tulungagung pegunungan bagian

dari


pegunungan

Bagian

marmer di Indonesia, dan terpusat di

rendah,

selatan Tulungagung, terutama di

sedangkan bagian selatan adalah

Kecamatan Campurdarat, yang di

pegunungan

merupakan

dalamnya banyak terdapat perajin

rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di

marmer, sayangnya saat ini marmer

sebelah barat laut Tulungagung,

kualitas terbaik sudah habis. Aset

tepatnya di Kecamatan Sendang,

marmer

terdapat Gunung Wilis sebagai titik

menembus pasar internasional. Di

tertinggi di Kabupaten Tulungagung

daerah yang sama, juga terdapat

yang memiliki ketinggian 2552 m. Di

industri

tengah Kota Tulungagung, terdapat

kualitas

Kali Ngrowo yang merupakan anak

industri marmer, di Tulungagung

Kali Brantas dan seolah membagi

juga

Kota

berbagai

tengah

Wilis-Liman.

adalah

dataran

yang

Tulungagung

menjadi

dua

bagian: utara dan selatan. Pada

akhir di

Tulungagung

tercatat

Tulungagung

onyx

yang

mirip

tumbuh

telah

mempunyai

marmer.`Selain

dan

industri

berkembang kecil

dan

menengah antara lain memproduksi

2015

penduduk

dari

jumlah

alat-alat/perkakas

rumah

tangga,

Kabupaten

batik, dan konfeksi termasuk bordir.

sebanyak

Beberapa batik yang terkenal di

1.002.807 jiwa yang terbagi atas

Tulungagung

laki-laki 498.533 (49,71%) jiwa dan

Tulungagung (sangat minim), Batik

perempuan

(50,29%).

Satriomanah, dan sebagainya. Di

Kepadatan penduduk terkonsentrasi

Kecamatan Ngunut terdapat industri

pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan

peralatan Tentara seperti tas ransel,

Tulungagung,

Kecamatan

sabuk,

Kecamatan

makanan

504.274

Kedungwaru,

dan

Boyolangu.

diantaranya

seragam, ringan

Batik

tenda seperti

dan kacang

atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan

2. Industri

di

Kabupaten

Tulungagung

satu

terbesar

penghasil

di

bersumber Tulungagung.

yang

berkualitas.

Di

kelurahan sembung juga di kenal

Tulungagung terkenal sebagai salah

genteng

marmer

Indonesia, di

bagian

sebagai

pusat

industri

rambak.

Sedangkan

di

krupuk bagian

yang

pegunungan utara, yakni Kecamatan

selatan

Sendang terdapat perusahaan air

Tulungagung

juga

susu sapi perah dan teh. Industri

termasuk salah satu pusat industri

perikanan, dan gula merah juga

63


Tulungagung juga tidak kalah, ini

tergabung

telah dikenal secara nasional. salah

paguyuban.

satunya

Pabrik

Modjopanggung

di

di

dalam

sebuah

Tabel 1:

Gula

JUMLAH DAN JENIS BARANG

Kecamatan

DAGANGAN PKL PUJASERA

Kauman.

NGEMPLAK 2. Pasar Ngemplak Tulungagung Pasar Ngemplak Tulungagung dahulunya

adalah

lahan

tanah

Jenis Dagangan

No.

Pedagang

%

1

Makanan

54

67,5

2

Non makanan

15

18,75

3

Makanan dan non makanan

11

13,75

Jumlah

80

100

bengkok desa botoran kecamatan Tulungagung Tulungagung. kebijakan

kabupaten Adanya

perubahan

pemerintah

kabupaten

Tulungagung yang merubah status desa

menjadi

kelurahan

maka

secara otomatis tanah bangkok /

Sumber: data primer diolah 2016

tanah kas desa ini pada akhirnya berubah pula statusnya menjadi aset daerah.

Pembangunan

pasar

Ngemplak yang merupakan milik pemerintah ini dimulai pada tahun 2002 dan merupakan pasar terbesar kedua di Tulungagung setelah pasar Wage.

Sedangkan Ngrowo water front merupakan pemanfaatan lahan di sepanjang bantaran sungai Ngrowo yang

pembangunan

sejak adalah

awal sebagai

tempat untuk rekreasi keluarga dan tempat

berjualan pedagang kaki

lima. Adapun nama-nama pedagang

Sebagai

pasar

tradisional,

aktivitas di pasar Ngemplak berbeda

kaki lima di Ngrowo Water Front adalah sebagai berikut :

dengan pasar tradisional lainnya

Tabel 2 : DATA PEDAGANG NGROWO WATER FRONT

karena berlangsung selama 24 jam penuh dan inilah yang menjadi salah satu

memang

alasan

pasar

Ngemplak

sebagai relokasi pedagang kaki lima. Jumlah pedagang kaki lima yang

No

Nama

Lapak

Pedagang

Jenis Dagangan

1.

Bangun Sugianto

Warung Kopi

Ds.Gedangse wu

2.

Sugeng Hariyadi

Nasi Campur

Ds.Gedangse wu

ada di pasar Ngemplak sebanyak 88 pedagang yang terdaftar resmi dan

Alamat


3.

Sariati

Pisang Coklat,Es Jus

Ds.Gedangse wu

21.

Melisa Martidawat i

Aneka Camilan

Kel.Kedungso ko

4.

Ria Astuti

Es Capucino Coklat

Ds.Gedangse wu

22.

Abdul Hapur

Ketan Susu

Kel.Kedungso ko

23.

Suliyah

Nasi Pecel

Ds.Moyoketen

5.

Sulastri

Sosis,Es Teler

Ds.Gedangse wu

24.

Hendri Bagus W

Rawon,Pe nyetan

Ds.Moyoketen

Tempe Penyet,Ja mu

Ds.Gedangse wu

25.

Choiriyyah

Krupuk Pecel

Ds.Gedangse wu

6.

Supiyah

7.

Abdul Wasil

Pecel Lele,Lodho

Ds.Gedangse wu

26.

Solikah

Punten Pecel

Ds.Gedangse wu

8.

Subandini

Kerajinan Kain Perca

Ds.Tunggulsar i

27.

Lilik Agustina

Aneka Kripik

Ds.Gedangse wu

9.

Sulkan Hadi W.

Ayam Goreng/Ba kar

Ds.Ketanon

28.

Yayuk Pamuji

Nasi Patik,Som pil

Ds.Gedangse wu

10.

Dahriani

Assesoris, Tas

Kel.Jepun

29.

Budi Yuswanto

Nasi Goreng

Ds.Sobontoro

11.

Kusnudin

Busana Muslim

Ds.Mojosari

30.

Aprilia Dwi S.

GadoGado

Ds.Moyoketen

12.

Sulistini

Gorengan, Kripik

Ds.Moyoketen

31.

Suroso

Bakso Naga

Ds.Sobontoro

13.

Subiyanto

Nasi Goreng,Mi e

Ds.Moyoketen

32.

Tedi Wahyu K.

Ronde Susu

Ds.Moyoketen

14.

Titis Suprihatin

Nasi Bakar/Both ok

Ds.Mojoagung

33.

Sumiati

Nasi Bantingan

Ds.Moyoketen

34.

Kasiar

Ds.Moyoketen

Sompil, Jadah Goreng

Ds.Mojoagung

Warung Kopi

35.

Uminarsih

Ds.Moyoketen

Moh.Edi Subhan

Bakso, Soto

Kel.Kedungso ko

Rujak Ulek,Es Dawet

36.

Karyatun

Gorengan

Windi Arismawati

Lodho Tiwul

Kel.Kedungso ko

Kel.Kedungso ko

37.

Nyoto

Ds.Moyoketen

Trianto

Sosis Takoyaki

Kel.Kedungso ko

Bakso,Mie Ayam

38.

Jamur Cress

Ds.Moyoketen

Heri Isdianto

Aneka Sosis

Kel.Kedungso ko

39.

Ermawati

Tahu Kres,Telo Kres

Kel.Kedungso ko

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sukati

Srianah

Siti Khotimah

Bakso Puyuh

Isi

Kel.Kedungso ko


40.

Ds.Sobontoro

B. Penataan

dan

65

Pemberdayaan

Yeni Widyasari

Es Oyen

41.

Wasis Supriyanto

Es Degan

Ds.Gedangse wu

42.

Kitik Wijati

Tahu Petis

Ds.Moyoketen

tentang Koordinasi Penataan dan

43.

Riyadi

Pentol Cilot

Ds.Sobontoro

Pemberdayaan PKL, dapat dimaknai

44.

Martakim

Bakso

Ds.Sobontoro

untuk memberikan payung hukum

45.

Setyo Budiono

Sompil,Tah u Lontong

Ds.Gedangse wu

bagi daerah dalam dan menata dan

46.

Retno Diah

Tahu Tek

Kel.Kedungso ko

47.

Karyatun

Sosis Goreng Dan Bakar

Kel.Kedungso ko

Pedagang Kaki Lima 1. Penataan Pedagang Kaki Lima Mencermati

PP

Suparno

Warung Kopi

Ds.Sobontoro

49.

Diana Maryati

Nasi Pecel

Ds.Sobontoro

Zaenal Arifin

Bakso Dan Es

Ds.Gedangse wu

Tri Lina

Pecel,Are mArem,Stmj

Ds.Gedangse wu

Tempe Penyet

Ds.Sobontoro

Ana Kristanti

Molen, Camilan

Ds.Moyoketen

54.

Kartono

Pecel,OteOte,Punten

Ds.Moyoketen

55.

Ribut Yuliati

Ronde

Ds.Sobontoro

56.

Imroatus

Gorengan

Kel.Kedungso ko

52.

53.

Zulfiana

PKL

Indonesia.Dalam

di

implementasinya,

Bupati/Walikota

melaksanakan

penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya

48.

51.

/2012

bahwa pemerintah telah bertekat

memberdayakan

50.

125

dengan

berpedoman

kepada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP125 /2012, yang meliputi : a. penetapan kebijakan penataan PKL;

b. penetapan

lokasi

dan/atau

kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang; c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah; d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Tulungagung 2016

e. penyusunan

program

dan

kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen

perencanaan

pembangunan daerah Menilik

Peraturan

Daerah

kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan

Tata

Kerja

Satuan

Polisi


Pamong

Praja

Kabupaten

umum sebagaimana disampaikan

Tulungagung, maka diketahui bahwa

diatas. Dalam hal khusus dengan

implementasi

penataan

waktu yang agak leluasa, petugas

pedagang kaki lima (PK-5) dilakukan

menggunakan strategi dari pintu

oleh

Pembinaan

ke pintu (door to door), dimana

Kapasitas,

petugas memberikan pembinaan

tehnis

Seksi

Pengembangan sedangkan penertiban dibantu

dalam pedagang

oleh

kaki

Seksi

Operasional Dalam

pelaksanaan

dan

lima

Pembinaan Pengamanan.

penataan

pedagang

kaki

lima, prosedur yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja

dengan

cara

mendatangi

pedagang kaki lima (PK-5) satu per

satu

dengan

penyampaian

tujuan

pembinaan

tepat sasaran dan lebih dipahami oleh pedagang. b. Penerbitan surat peringatan

Kabupaten Tulungagugung meliputi :

Dalam

a. Pembinaan secara lisan

penataan pedagang kaki

Pembinaan

secara

lisan

lebih

pelaksanaannya,

seringkali

lima

menemui

hambatan.

alasan,

seringkali

agar

petugas

merupakan langkah awal dalam

Bermacam

penataan PK-5, dilakukan dengan

dikemukakan

tujuan

memahami dan mentolelir praktek

untuk

pemahaman pedagang tentang

memberikan kepada

para

pelanggaran. Misalnya, mereka

lima

(PK-5)

(PKL) tetap memanfaatkan bahu

kaki

Peraturan

Daerah

jalan

dan

trotoar

untuk terjadi

Kabupaten Tulungagung Nomor

beraktifitas.

Apabila

29 Tahun 2002 yang mengatur

permasalahan

yang

ketentraman

langkah

dan

ketertiban

yang

demikian,

dilakukan

oleh

umum, khususnya yang berkaitan

petugas Satuan Polisi Pamong

dengan kegiatan pedagang kaki

Praja adalah memberikan Surat

lima (PK-5).

Peringatan.

Metode

pendekatan

berisi

Surat

Peringatan

penjelasan

Peraturan

persuasif dan edukatif diyakini

Daerah Kabupaten Tulungagung

efektif dalam penataan pedagang

Nomor 29 Tahun 2002 khususnya

kaki

mengingat

menjelaskan

pedagang

dalam

lima

kebanyakan

(PK-5),

larangan-larangan

menjalankan

merupakan masyarakat lapisan

berdagang

menengah ke bawah. Strategi

oleh

dan

Kepala

aktifitas

ditandatangani Satuan

Polisi


Pamong

Praja

Kabupaten

Tulungagung.

67

memelihara hasil kegiatan secara mandiri.

c. Penindakan

Keberadaan Pedagang Kaki

Penindakan

merupakan

Lima ( PKL ) sebagai salah satu

langkah terakhir yang terpaksa

upaya pemberdayaan ekonomi lokal

dilakukan apabila pedagang tidak

tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

memperhatikan surat peringatan

Begitu pula keberadaan pedagang

III (terakhir).

kaki lima (PKL) yang berada di

Jadwal

pelaksanaan

seputaran

aloon-aloon

kota

penataan pedagang kaki lima

Tulungagung. Aloon-aloon sebagai

merupakan

yang

tempat hiburan rakyat yang murah

dilaksanakan rutin oleh anggota

meriah menjadikannya salah satu

Satuan

tempat

kegiatan

Polisi

Pamong

kabupaten

Praja

Tulungagung.

yang

berjualan.

strategis

Semakin

untuk

hari

jumlah

Penataan pedagang kaki lima

pedagang kaki lima (PKL) semakin

dilakukan oleh Seksi Pembinaan,

membludak

Pengembangan

memakan jalan raya. Hal inilah yang

dibantu

Kapasitas

anggota

dari

regu

bahkan

sampai

semakin lama membuat masyarakat

Operasional dan Pengamanan,

menjadi

tidak

nyaman

terutama dalam penataan untuk

melayangkan

jadwal siang dan malam.

pemerintah daerah.

keberatan

dan kepada

Pemberdayaan adalah suatu 2. Pemberdayaan

Pedagang

Kaki

Lima

proses menyeluruh dan aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok

Pemberdayaan pedagang kaki

masyarakat yang perlu dibedayakan

lima merupakan bentuk strategi yang

melalui peningkatan pengetahuan,

bertujuan

ketrampilan,

untuk

masyarakat

memberdayakan

dan

mengalokasi/

mencapai

peluang

daya

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat, masyarakat

dapat

dan untuk

merencanakan,

mampu

membangun

dan

akses dalam

sistem

sumber

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

mendorong lebih

berbagai

kemudahan serta peluang untuk

menyesuaikan sumber daya dengan sehingga

pemberian

Masyarakat merasa keberatan dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di seputaran aloon-aloon kota

karena

jumlahnya

yang


semakin

banyak.

Di

pagi

hari,

dinas pendapatan daerah dan dinas

masyarakat yang ingin berolah raga

koperasi UMKM melakukan berbagai

di aloon-aloon merasakan suasana

upaya

yang tidak nyaman dengan adanya

pedagang

banyak sampah, sisa minyak bahkan

pujasera pasar Ngemplak ini.

bau yang tidak sedap. Menghadapi

untuk

pemberdayaan

kaki

lima

(PKL)

di

Salah satu cara adalah adanya keresahan

instruksi dari bupati kepada seluruh

masyarakat ini, pihak pemerintah

pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup

daerah Tulungagung tidak tinggal

pemerintah

diam.

Pihak

melalui

daerah

kabupaten

pemerintah

daerah

Tulungagung untuk berbelanja di

Pekerjaan

Umum

Pujasera pasar Ngemplak. Paling

melakukan

tidak ini bisa pula sebagai media

dinas

melakukan

upaya

pembersihan

aloon-aloon

setelah

promosi

dan

sosialisasi

bahwa

pedagang kaki lima (PKL) berjualan.

pedagang kaki lima di aloon-aloon

Akan tetapi ternyata kebijakan ini

telah dipindahkan ke pujasera pasar

tidak berjalan maksimal. Akhirnya

Ngemplak.

,pemerintah

daerah

kabupaten

Dari dinas koperasi UMKM

Tulungagung menerbitkan peraturan

kabupaten

Tulungagung

daerah

memfasilitasi

pembentukan

yang

melarang

pedagang

kaki

lima

seputaran

aloon-aloon

adanya

(PKL) kota

di

paguyuban para pedagang yang

dan

dinamakan Paguyuban “Ngemplak

aloon-aloon dikembalikan kembali ke

Bersatu”.

fungsinya semula sebagai lahan

organisasi paguyuban ini adalah

terbuka hijau dan sarana rekreasi

sebagai berikut :

dan olah raga masyarakat.

Ketua Paguyuban

: Mulyoto

Wakil ketua

: Mahmudi

Para

pedagang

kaki

lima

dimana

susunan

(PKL) di relokasi ke pasar Ngemplak

Sekretaris Paguyuban : Istiqomah

Tulungagung. Akan tetapi karena

Wakil sekretaris

: Suryani

letaknya yang berada di pinggiran kota

sehingga

jarang

didatangi

Nasution Bendahara Paguyuban: Endrik

pengunjung. Relokasi ini dianggap merugikan

lima

Wakil bendahara

karena omzet penjualan menurun

Paguyuban

drastis.

pedagang

Akan

tetapi,

kaki

Siswoyo

pemerintah

daerah melalui dinas terkait seperti

sebagai

wadah

keberlangsungan

: Agus Salim ini

dibentuk

untuk

menjaga

keberadaan


pedagang

kaki

lima

(PKL)

di

pujasera pasar Ngemplak dan agar

akhirnya

semua

pedagang

69

bisa

merasakan manfaatnya.

para pedagang kaki lima ini diakui

Koperasi

“Mumpuni”

ini

sebagai pedagang yang sah dan

memberikan potensi dalam kegiatan

terdaftar. Paguyuban ini dibentuk

pasar dan kegiatan pedagang yang

juga untuk memberikan rasa aman

menghendaki

terhadap para pedagang kaki lima

keuntungan

dari kekhawatiran akan direlokasi

pedagang ini dapat memperoleh

atau bahkan digusur.

laba atau sisa hasil usaha untuk

Paguyuban ini berdiri pada

dan

sehingga

pengembangan

anggota sebanyak 114 pedagang

selanjutnya.

berbagai

macam

para

disimpan dan dimanfaatkan guna

Februari tahun 2015 dengan jumlah

dengan

menginginkan

jenis

usaha

Pemerintah

mereka

daerah

juga

dagangan mulai dari sandal dan

pernah memberikan bantuan dana

sepatu,baju, asesoris dan pedagang

yang berasaldari pemerintah pusat

makanan.

yang

Salah

satu

bentuk

dilaksanakan

koperasi

terhadap adanya relokasi adalah

Rp.600.000.000,00 ( enam ratus juta

adanya fasilitas untuk berdagang

rupiah) yang diperuntukkan untuk

seperti

memperbaiki

penerangan

dan

saluran air bersih.

UMKM

dinas

kompensasi dari pemerintah daerah

tenda,

dan

oleh

bangunan

Dana tersebut juga digunakan untuk

kabupaten Tulungagung membantu

membangun

para

membuat saluran air.

dalam

pujasera

menjadi bangunan yang permanen.

Dinas koperasi dan UMKM

pedagang

sebesar

yang

paguyuban

tegabung ini

untuk

paving

jalan

Dengan

dan

semakin

membentuk sebuah koperasi yang

bertambahnya jumlah pedagang kaki

diberi nama koperasi ‘Mumpuni” dan

lima,

telah

kabupaten

berbadan

hukum.

koperasi

ini

pemerintah

dalam

bantuan

dana

Melalui

maka

pemerintah

daerah

Tulungagung

memudahkan

menyediakan satu lokasi lagi untuk

memberikan

menampung para pedagang kaki

kepada

para

lima ini agar tidak berdagang di bahu

pedagang kaki lima. Diharapkan

jalan yaitu di ngrowo water park.

dana bantuan dari pemerintah ini

Pemerintah kabupaten melalui dinas

bisa dikelola dan terus bergulir dan

Pekerjaan Umum membangun area di

sepanjang

bantaran

sungai


Ngrowo yang diharapkan ngrowo

Pelatihan yang dimaksud bisa

water park bisa dijadikan alternatif

bekerja sama dengan pihak terkait

wisata kuliner di Tulungagung dan

untuk

sebagai tempat pedagang kaki lima

berwirausaha

berdagang

berjualan dan yang lebih penting

dengan

aman

dan

nyaman.

memberikan

adalah

Salah satu upaya pemerintah daerah

Tulungagung

membantu

pedagang

untuk kaki

lima

bekal

seperti

dalam

starategi

menumbuhkan

jiwa

enterpreneurship bagi para PKL ini. Selain

pelatihan

pembinaan

juga diperlukan

secara

intensif

dan

dalam menarik minat pengunjung

berkesinambungan

adalah

mengadakan

pedagang kaki lima ini mempunyai

berbagai festival di kali ngrowo water

kesadaran untuk terus berkreasi

front seperti festival jaranan,reog

agar dagangan mereka dilirik oleh

dan musik. Bantuan lain berupa

pembeli seperti packaging produk

tenda dan rombong untuk berjualan

atau barang dan juga penataan

serta pavingisasi di sepanjang jalan

tempat

agar para pengunjung nyaman.

memperhatikan aspek estetika.

dengan

agar

berjualan

para

dengan

Di dalam pemberdayaan PKL

Faktor non teknis yang dapat

ini, selain melalui pembangunana

diperoleh pedagang PKL dalam hal

sarana dan prasarana juga melalui

ini adalah identitas, pengakuan serta

penguatan kapasitas kelembagaan

kejelasan status mata pencaharian

paguyuban

juga

PKL.

Penguatan

menentukan

dalam

kapasitas kelembagaan paguyuban

pemberdayaan PKL. Penataan para

ini akan bisa menjembatani antara

PKL

kepentingan

PKL

pihak

dagangannya, melakukan koordinasi

pemerintah

sehingga

kejelasan

intensif juga merupakan kekuatan

keamana

strategis

status

pekerjaan

mereka

dalam

dilegalkan.

dengan

dan

berjualan

Selain

bisa

itu,melalui

pedagang

untuk

dengan

dalam

lajur

jenis

berpartisipasi

perumusan kebijakan terkait dengan kepentingan usahanya.

paguyuban ini bisa memfasilitasi para

sesuai

Bagi

pemerintah

daerah,

bisa

penataan pedagang kaki lim ini

membrikan pelatihan-pelatihan dan

merupakan keharusan untuk bisa

tambahan

menyesuaikan dengan tata ruang

ketrampilan

sehingga

mereka bisa berinovasi dan semakin

dan

tata

wilayah

yang

telah

mandiri di dalam usahanya.

ditetapkan. Bagi pedagang, adanya


lokasi

yang

kompensasi

71

disediakan

sebagai

Pertama, kurangnya komunikasi antara

penggusuran

adalah

pedagang kaki lima dan pemerintah

ketenangan dan kenyamanan dalam

daerah

berdagang sehingga para pedagang

Kedua,

tidak

pedagang.

takut

lagi

Sedangkan

akan

bagi

digusur.

masyarakat,

kabupaten kurangnya

Tulungagung. kesadaran

Ketiga,kurangnya

sarana

dan prasarana yang memadai.

penataan ini membuat kenyamanan

1. Kurangnya komunikasi.

dalam beraktivitas di tempat umum

Kurangnya

dan ketertiban terjamin.

para

komunikasiyang

intensif dari beberapa pihak yang terlibat,

C. Permasalahan di dalam penataan

biasanyaterjadi

karena

kesibukan dari masing-masing pihak

dan pemberdayaan pedagang kaki

tersebut.

lima

salah satu hal penting yang harus

Penataan pedagang kaki lima yang

dilakukan

oleh

pemerintah

Komunikasi

merupakan

dibangun dari semua pihak yang saling

berhadapan,

terlebih

lagi

kabupaten Tulungagung adalah sebuah

saling berbeda kepentingan.

upaya untuk menyediakan kawasan

Pemerintah kabupaten Tulungagung

“legal” bagi pedagang kaki lima untuk

sebagai lembaga eksekutif di tingkat

berjualan

kabupaten

dan

penyediaan

bantuan

yang

harus

bisa

modal berupa daya bergulir. Penataan

mempertanggungjawabkan

ini juga untuk menghilangkan efek

kebijakan

negatif yang biasanya ditimbulkan oleh

dihadapan lembaga legislatif, namun

keberadaan

juga

PKL

dengan

pola

yang

kebijakan

diambilnya

tersebut

harus

ketidakteraturannya

seperti

berpihak pada rakyat dan salah

menciptakan

kumuh,

satunya adalah terkait penataan dan

kesemrawutan, kemacetan lalu lintas

pemberdayaan PKL. Oleh karena,

dan mengurangi keindahan kota.

PKL merupakan salah satu aset

Dalam

kawasan

penataan

pemerintah

dalam

dan pemberdayaan pedagang kaki lima

pendapatan

asli

di pujasera Ngemplak dan Ngrowo

sehingga penataan ke arah positiflah

water

yang diharapkan oleh PKL.

front,

permasalahan

pelaksanaan

terdapat yang

beberapa

melingkupinya.

meningkatkan daerah

(PAD)

Akan tetapi, dalam membuat

Permasalahan dalam penataan dan

agenda

pemberdayaan pedagang kaki lima ini

pemerintah

antara lain:

bertindak

kebijakan,

seringkali

daerah

cenderung

sepihak

sebagai

agen


tunggal

dalam

menyelesaikan

persoalan. Perbedaan persepsi dan logika

dalam

memandang

berarti mereka dirugikan apalagi tidak didengarkan keinginannya.

suatu

Untuk

menghindari

hal

ini

masalah antara pemerintah dengan

maka perlu dijalin komunikasi yang

pedagang kaki lima yang tanpa

baik

disertai adanya proses komunikasi

diantara

timbal

terlebih lagi antara pedagang kaki

balik

seringkali

diantar

menjadi

keduanya

alasan

tidak

lima

dan

berkesinambungan

ketiga

sebagai

pihak

obyek

tersebut

peraturan

dilibatkannya secara aktif perwakilan

dengan pihak pemerintah daerah

dari PKL dalm tim penggodokan

sebagai pihak yang menjalankan

kebijakan konsep relokasi PKL.

peraturan atau subyek peraturan.

Pada penataan pedagang kaki

Kurangnya komunikasi menjadikan

lima ini ada beberapa pihak yang

semua pihak saling berprasangka

saling

dan merasa harus menang.

daerah

terkait

yaitu

kabupaten

pemerintah Tulungagung

Dalam hal penataan pedagang

sebagai pihak yang oleh undang –

kaki

undang mempunyai kewajiban untuk

bersedia untuk duduk bersama dan

melindungi

kepentinagn

saling mendengarkan. Kepentingan

terkecuali.

mana yang lebih besar dan harus

Pedagang kaki lima sebagai pihak

didahulukan itulah yang akan di

yang

memenuhi

ambil. Agar komunikasi terus terjalin,

kebutuhan hidup dan masyarakat

pihak pemerintah daerah melalui

yang menuntut kenyamanan dalam

Dinas koperasi dan UMKM juga

beraktifitas.

Satpol PP menjadi mediator dengan

semua

masyarakatnya

bekerja

tanpa

untuk

Ketiga pihak ini mempunyai kepentingan bertentangan

yang

saling

semua

pihak

harus

pedagang kaki lima yang biasanya diwakili oleh paguyuban.

tidak

Permasalahan pedagang kaki

menutup kemungkinan untuk bisa

lima dmanapun selalu menjadi buah

dicarikan penyelesaian yang baik

simalakam bagi pemerintah daerah

dan tidak ada pihak yang merasa

setempat

dirugikan. Akan tetapi, serti halnya

pemerintah

kebijakan publik lainnya,pasti ada

menertibkan dan menata tata ruang

pihak

wilayah sesuai dengan peraturan

karena

yang tidak

meskipun

lima

merasa sesuai

tidak

puas

keinginan

mereka. Ketidakpuasan ini bukan

yang

karena

berlaku

di

satu

daerah

dan

di

sisi harus

sisi

lain,

pedagang kaki lima berdagang di


tempat

–

tempat

umum

yang

73

pujasera, serta adanya pedagang

strategis dan biasanya di tempat

yang

yang

memperoleh tempat yang strategis.

dilarang

untuk

berjualan

karena faktor himpitan ekonomi.

Kondisi

Hambatan lain adalah alasan kesibukan

masing-masing

saling

pihak.

berebutan

bangunan

untuk

yang

kurang

sesuai dengan keinginan pedagang juga

menyebabkan

adanya

Pihak pemerintah dengan jadwal

keinginan untuk berjualan di luar

kegiatan

tempat yang telah disediakan.

yang

padat

seringkali

meremehkan untuk bertemu dengan pedagang

kaki

terkadang

lima

.

yang

Hal

ini

Alasan yang biasanya dipakai adalah

tempat

yang

disediakan

menjadikan

kurang strategis sehingga membawa

pedagang kaki lima merasa tidak

dampak dagangan mereka menjadi

dihiraukan

di

kurang laku. Adanya penyadaran

bersama

bahwa penataan tempat berdagang

adalah jalan satu-satunya dimana

ini perlu dilakukan dan perlu ditaati

semua pihak

dengan kesadaran

agar para pedagang bisa nyaman

harus merelakan kepentingan sedikit

dan tidak akan takut untuk digusur

orang untuk kepentingan yang lebih

atau dipindahkan lagi. Apabila para

besar.

pedagang mau menuruti apa yang

dan

dengar.Sehingga

tidak

duduk

telah 2. Kurangnya kesadaran pedagang Kesadaran pedagang sangat dibutuhkan

dalam

dan

disepakati

maka kelangsungan usaha mereka akan bisa terjamin pula.

pelaksanaan

proses penataan dan pemberdayaan pedagang kaki limadi kabupaten Tulungagung.

ditentukan

Adanya

kesadaran

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai Pembangunan

dan

dari pedagang ini nantinya akan

prasarana

mampu

kegiatan-

merupakan hambatan yang masih

kegiatan yang sedang dan akan

dirasakan baik oleh pedagang dan

diupayakan oleh pihak pemerintah

pengunjung.

dan ini masih dirasa sangat kurang.

memang sudah menyediakan lokasi

memperlancar

yang

sarana

memadai

Pemerintah daerah

Hal ini terlihat dari adanya

dan tempat untuk berjualan. Akan

protes dari pedagang dan masih

tetapi, lokasi tersebut masih belum

adanya pedagang yang tidak patuh

tertata dengan rapi.

berjualan di luar area pasar dan


Akses

jalan

masih

belum

kebersihan

area

bagus karena masih merupakan

hanya

peninggalan

membersihkan

dari

pemanfaat

sebelumnya yaitu terminal angkutan

berjualan

dan

saja

yang

pedagang

tempat

mereka

berjualan.

pedesaan yang sudah tidak terpakai. Belum ada pergantian paving yang

D. Strategi

yang

dilakukan

lama dengan yang baru. Pemerintah

Pemerintah

daerah

sudah

penataan

untuk

pedagang kaki lima.

memang

menyediakan

tenda-tenda

berjualan namun ini masih dirasa

daerah dan

dalam

pemberdayaan

Strategi

pemberdayaan

kurang nyaman apalagi kalau musim

pedagang kaki lima saat ini sangat

penghujan. Tidak hanya pedagang

diperlukan

para pembeli juga tidak nyaman

segala permasalahan dapat

karena mereka masih kehujanan.

dengan baik sehingga tujuan untuk

Di malam hari, penerangan

dan

dilaksanakan

agar diatasi

meningkatkan kemandirian pedagang

dirasa sangat kurang. Kurangnya

kaki

penerangan

juga menjadikan

beberapa strategi yang telah dilakukan

pembeli kurang tertarik untuk datang

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

dan membeli di pasar pujasera dan

Tulungagung antara lain : pertama,

Ngrowo water front. Tenda-tenda

menyediakan lokasi berjualan yang

pdagang menjadi kurang menarik

strategis

karena

master plan RT/RW , kedua, revitalisasi

ini

penerangan

merupakan

salah satu daya tarik bagi pembeli. Pemerintah daerah memang sudah

menyediakan

saluran

air

bersihakan tetapi belum mencukupi

lima

dapat

dan

sarana

dan

terwujud.

disesuaikan

prasaran,

Adapun

dengan

ketiga,

peningkatan pelayanan kebersihan dan keamanan. Secara

prinsip,

di

Kabupaten

untuk kebutuhan semua pedagang

Tulungagung belum ada zonasi secara

kaki lima tersebut terlebih lagi bagi

detail dan terperinci.peruntukan lahan

pedagang makanan dan minuman.

hanya

Belum adanya kamar mandi permanen

juga

menyebabkan

pengunjung kurang nyaman untuk

diklasifikasi

sesuai

dengan

kecenderungan kawasan perdagangan – jasa dan kebutuhan pengembangan sesuai struktur fungsional perkotaan.

berlama-lama belanja di pujasera

Kawasan perdagangan dan jasa

dan Ngrowo water front. Selain itu,

skala regional untuk melayani wilayah

belum ada petugas yang merawat

Kabupaten

Tulungagung

semisal

:


pasar

induk,

mall/department notariat,

show store,

money

hotel,

changer,

75

room,

adanya kegiatan perdagangan informal

jasa

PKL. PKL (street trading/street hawker)

bank

)

adalah

salah

satu

usaha

dalam

diarahkan ke pusat perkotaan. Fasilitas

perdagangan dan salah satu wujud

regional untuk pelayanan Jalur Lintas

sektor informal. Kecenderungan PKL

Selatan (JLS), semisal : SPBU,rumah

berada pada lokasi strategis terkait

makan,

dengan arah pergerakan orang dan

penginapan,

perbengkelan,

diarahkan ke kawasan sepanjang JLS

terkait

yang

perdagangan-jasa

meliputi

:

Besuki,

Tanggunggunung,

dengan

sektor

pelayanan

lainnya

(pasar,

Kalidawir,

mall/plaza, tempat mangkal kendaraan

Pucanglaban, Ngunut dan Bandung

dan sebagainya). Pengadaan tempat

pada jalur utama. Di setiap kecamatan

khusus untuk PKL pada tempat-tempat

dikembangkan kawasan perdagangan

strategis di pusat kota dengan sistem

skala

pengelolaan

kecamatan

pada

kawasan

khusus

agar

tidak

perkotaan seperti : pasar kecamatan,

menimbulkan permasalahan kota dan

pasar hewan, SPBU, SPBE, Bank dan

operasionalnya(Hasil

Koperasi (Hasil Penyesuaian Evaluasi

Evaluasi RT-RW Kab. Tulungagung,

RT-RW Kab. Tulungagung, 2012-2032 :

2012-2032 : 4-86).

4-86).

Penyesuaian

Dari sini bisa dilihat bahwa salah

Dari kebijakan formal tersebut

satu strategi di dalam penataan dan

dapat diketahui bahwa masih terbuka


peluang luas tempat usaha bagi sektor

adalah memberikan ruang khusus atau

informal

lokasi

PKL.

Konsentrasi

yang

telah

disediakan

dan

pengembangan sektor usaha secara

disesuaikan dengan rancangan tata

umum adalah pemerataan konsentrasi

ruang dan tata wilayah kabupaten

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di

Tulungagung tersebut.

kecamatan-kecamatan. Sedang untuk

Strategi kedua adalah dengan

perencanaan RT-RW jangka panjang

membenahi dan merenovasi sarana

adalah menempatkan fasilitas umum

dan prasara atau disebut revitalisasi

antar kota sebagai infrastruktur Jalur

bangunan.

Lintas Selatan.

mensinergikan

Dalam pengembangan kawasan

potensial

Revitalisasi seluruh

yang

berarti

sumberdaya

dimiliki

baik

oleh

perdagangan dan jasa perlu diberikan

pemerintah daerah maupun pedagang

ruang

kaki lima dengan mempertimbangkan

publik,

terutama

di

wilayah

perkotaan yang berhubungan dengan

aspek

secara

komprehensif,


terintregasi

dan

holistik

sehingga

dan BMCK harus mampu memberikan

mampu meningkatkan daya saing para

pelayanan berupa kebersihan sarana

pedagang kaki lima ini.

dan prasarana. Kebersihan kawasan

Revitalisasi

ini

biasanya

PKL merupakan satu faktor penting

dilaksanakan oleh pemerintah daerah

yang harus diperhatikan agar tercipta

yang bekerja sama dengan pemerintah

kondisi yang nyaman untuk dikunjungi

pusat maupun pihak swasta. Hal yang

pembeli

perlu diperhatikan di dalam revitalisasi

lokasi PKL.

ini adalah bahwa pembenahan ini harus mengedepankan

kepentingan

pedagang

konsumen

dan

kepentingan

investor

semata

mendukung

Kebersihan

penataan

sarana

dan

para

prasarana ini bukan hanya tanggung

bukan

jawab dari dinas PU Bina Marga dan

atau

Cipt Karya saja akan tetapi merupakan

pemerintah daerah saja. Pemerintah

dan

tanggung jawab penjual dan pembeli melalui

juga. Pemeliharaan kebersihan ini juga

SKPD yang diberi tugas harus terus

merupakan upaya pemberdayaan PKL

memberikan pengarahan kepada para

yang meliputi menciptakan suasana

pedagang untuk mendorong kesadaran

kondusif baik pedagang dan semua

melakukan

lingkungan,

pihak yang terkait dengan bersedia

kesehatan dan menjual produk yang

menjaga kebersihan. Kebersihan ini

hygienis.

tidak hanya kebersihan jalan atau

sanitasi

Dengan sarana

daerah

dan

adanya

revitalisasi

lingkungan berjualan saja tetapi juga

prasarana

diharapkan

termasuk kebersihan alat-alat berjualan

kesan kumuh dan tidak teratur yang telah tertanam di benak masyarakat terkait

pedagang

lima

Kebersihan

ini

harus

terus

lama

dipupuk kepada semua pihak sehingga

kelamaan akan terkikis habis yang

jangan sampai para pedagang hanya

nampak adalah kesan modern, bersih

bertumpu kepada petugas kebersihan

dan indah. Hal ini tentunya akan dapat

saja karena merasa sudah membayar

menarik minat konsumen lebih besar

retribusi

lagi.

kesadaran yang juga timbul dari dalam Strategi

kaki

dan menyediakan tong sampah.

akan

tetapi

adalah

diri masing-masing pedagang dan juga

memberikan pelayanan kebersihan dan

pembeli sehingga bisa menimbulkan

jaminan

perasaan nyaman.

pedagang

ketiga

kebersihan

keamanan maupun

baik

kepada

konsumen.

Selain kebersihan, faktor yang

Pemerintah daerah melalui dinas PU

tidak kalah penting adalah keamanan


dan

ketertiban.

dan

dilakukan adalah melalui pembinaan

ketertiban ini bisa dilaksanakan oleh

dan pelatihan para PKL, penyediaan

Satpol PP kabupaten Tulungagung

sarana

sehingga para penjual dan pembeli

pembentukan

merasa aman ketika bertransaksi di

koperasi juga penguatan kapasitas

lokasi tersebut. Penyediaan tempat

kelembagaannya

parkir

kemudahan

dan

Keamanan

77

petugas

parkir

yang

bertanggung jawab juga membantu penciptaan

kondisi

prasarana,

paguyuban

dalam

dan

termasuk mendapatkan

modal bergulir.

kondusif

2. Dalam pelaksanaan penataan dan

sehingga pengunjung merasa aman


dan

di pujasera Ngemplak dan Ngrowo

tidak

yang

dan

khawatir

ketika

sedang

berbelanja. Di sisi lain, retribusi parkir

water

ini juga bisa menambah menciptakan

permasalahan yang melingkupinya.

lapangan pekerjaan bagi warga sekitar

Permasalahan dalam penataan dan

dan


jika

dikelola

oleh

desa

bisa

menambah pendapatan asli desa.

front,

terdapat

beberapa

ini antara lain: Pertama, kurangnya komunikasi antara pedagang kaki

BAB V

lima

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

pemerintah

daerah

kabupaten

Tulungagung.

Kedua,

kurangnya

kesadaran

para

pedagang. Ketiga,kurangnya sarana

Berdasarkan temuan

dan

hasil

temuan

–

di lapangan maka peneliti

dan prasarana yang memadai. 3. Strategi pemberdayaan pedagang

dapat menyimpulkan sebagai berikut :

kaki lima saat ini sangat diperlukan

1. Penataan

dan

dan

pemberdayaan

dilaksanakan

agar

segala

pedagang kaki lima di Kabupaten

permasalahan dapat diatasi dengan

Tulungagung merupakan salah satu

baik

upaya

meningkatkan

untuk

memberikan

sehingga

tujuan

untuk

kemandirian

kenyamanan dan ketertiban bagi

pedagang kaki lima dapat terwujud.

semua

Adapun

pihak.

Penataan

dan

beberapa

strategi

yang

pemberdayaan PKL melalui relokasi

telah dilakukan oleh Pemerintah

PKL dari taman aloon-aloon kota ke

Daerah

lokasi pujasera pasar Ngemplak

antara lain : pertama, menyediakan

Tulungagung front.Upaya

Kabupaten

Tulungagung

dan Ngrowo

water

lokasi berjualan yang strategis dan

pemberdayaan

yang

disesuaikan dengan master plan


RT/RW , kedua, revitalisasi sarana

penataan dan pemberdayaan PKL

dan prasaran, ketiga, peningkatan

ini juga kebijakan yang manusiawi.

pelayanan

kebersihan

dan DAFTAR PUSTAKA

keamanan. Buku B. Saran

Abdul

Berkenaan

dengan beberapa

kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran

Wahab, Solichin, 2002.Masa depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial Ekonomi dan Politik untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah, SIC, Malang.

sebagai berikut :

1. Dalam proses pemberdayaan PKL, Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus

melakukan

riset

khusus

Alisjahbana, 2003.Urban Hidden Economy: Peran tersembunyi sector informal perkotaan, Lembaga Penelitian ITS, Surabaya.

secara bertahap untuk mengamati dan

memetakan

persoalan

PKL

sehingga bisa meletakkan argumen logis

untuk

kebijakan berikutnya

BPS-Bappeda Kab. Tulungagung, 2008.Kabupaten Tulungagung dalam Angka/Tulungagung Regency in Figures 2008, Tulungagung.

sehingga model pembinaan PKL bisa berjalan.

2. Dalam pemberdayaan PKL ini perlu pelibatan semua elemen yang terkait

Dunn, William N,(disunting oleh Muhadjir), 1998.Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan semua elemen

lain

sehingga

dengan

semangat keterbukaan ini akan bisa menjadikan

kebijakan

pemerintah

kabupaten didukung dan dikawal

Firmansyah, 1995.Etos kerja sector informal pedagang kaki lima: Pengembangan Sektor Informal PKL di Perkotaan, Dewan Riset Nasional-Bappenas bekerja sama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, Jakarta.

pada pelaksanaannya. Komunikasi yang baik antara lemen-elemen ini adalah

kunci

keberhasilan

pemberdayaan PKL ini.

3. Perlu

dilakukan

evaluasi

yang

berkelanjutan dan dukungan faktorfaktor yang berpengaruh baik sarana maupun

prasarana

mengenai

Firdausy, CM, 1995. Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan,Jakarta : Dewan Riset Nasional -BABBENASPuslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI. Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic


Policy Analisys. Media,Yogyakarta.

Gava

Kartasasmita, Ginanjar, 1996.Pembangunan untuk rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta. Miles,

79

B. Mathew & A. Michael Hubberman, 1992.Analisa Data Kualitatif, Penerbit Ul Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Remadja Karya, Bandung. Maman Kh, 2002, ”Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dengan Kualitatif”, Makalah Pengantar Filsafat Sain, Program Pasca Sarjana/S3, IPB. Nugroho, Riant, 2004.” Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”. Gramedia, Jakarta. Sugiyono. 2006.” Metode Penelitian Bisnis”, cetakan kesembilan, CV Alvabeta: Bandung. Wiyarti, Sri Mg dan Widada Sutapa Mulya. 2007. “Sosiologi.” Surakarta: UNS Press. Setiana. L. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. DiklatPenyuluhan. Jakarta. Sarjono Y ,2005, Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Surakarta: Muhamamdiyah University Press. Perundang-Undangan: ……… BAPPEDA Kab. Tulungagung 2011, Tulungagung in Figure, 2011, Kerjasama BPS Kab. Tulungagung- BAPPEDA Kab. Tulungagung.

……….. BAPPEDA Kab. Tulungagung 2011,Hasil Penyesuaian Evaluasi RT-RW Kab.Tulungagung, 20122032). ................Dispenda Kab. Tulungagung, 2013. ……. …

LKPJ :Akhir Masa Jabatan Bupati Tulungagung Tahun 2003-2008.

…..….…Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995. Website : http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_k aki_lima

48 Laily Purnawati, Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung

Recommend Documents