BAB IV KEANGGOTAAN BURSA 400.
UMUM 1.
2. 3.
401.
KATEGORI KEANGGOTAAN BURSA 1.
2.
402.
Setiap Pihak dapat mengajukan permohonan keanggotaan Bursa dengan mengisi formulir pendaftaran, dan memenuhi persyaratan keanggotaan, persyaratan keuangan, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa. Keanggotaan Bursa memberi hak kepada Anggota Bursa untuk melakukan transaksi di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa. Setiap Anggota Bursa dianggap telah menerima, membaca, memahami, dan selanjutnya wajib mematuhi serta terikat dengan Peraturan Bursa. Anggota Bursa wajib menerima keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan Peraturan Bursa ini sebagai keputusan final.
Bursa menetapkan kategori keanggotaan Bursa sebagai berikut: a. Pialang Berjangka; b. Pedagang Berjangka; c. Pedagang Berjangka Remote; d. Pialang Berjangka yang memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; e. Pedagang Berjangka yang memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Peraturan mengenai persyaratan keanggotaan, permodalan dari Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diatur dalam Bab tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
PERSYARATAN KEANGGOTAAN BURSA BERDASARKAN KATEGORI 1.
Pialang Berjangka: a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang berdomisili di Indonesia, sesuai dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Bappebti; b. hanya dapat bertransaksi di Bursa untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan amanat Nasabah, atau dalam kondisi khusus, dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri dengan persetujuan Bappebti; c. memenuhi persyaratan Modal Dasar dan Modal Disetor yang ditetapkan oleh Bursa sesuai dengan ketentuan Bursa;
20 BKDI-PTT-2012
d. wajib memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan operasional dan pengalaman yang cukup berkaitan dengan Perdagangan Berjangka; e. wajib memiliki sistem manajemen risiko, kepatuhan, dan pengawasan internal yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan operasional; f. tidak sedang dibekukan (suspend) atau dicabut haknya sebagai anggota bursa lain dan/atau lembaga kliring lain karena melanggar peraturan organisasi tersebut; g. dalam kondisi kegiatan usahanya tidak sedang dibekukan (suspend) atau izin usahanya tidak dicabut oleh Bappebti; h. memiliki sistem perencanaan kesinambungan usaha atau Business Continuity Plan (BCP) yang memadai dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Bursa; i. memiliki pengurus dengan karakter yang baik, integritas bisnis yang tinggi, dan kemampuan mengelola keuangan yang memadai, serta memenuhi kriteria kepatutan dan kelayakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; j. melunasi kewajiban keuangan: i. biaya pendaftaran; ii. biaya keanggotaan; iii. Dana Kompensasi; iv. iuran bulanan; dan v. biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Bursa. k. memiliki reputasi bisnis yang baik, antara lain: i. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana bidang ekonomi dan keuangan; ii. tidak pernah masuk dalam daftar hitam perbankan; iii. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir. l. melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi: i. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; ii. daftar nama pemegang saham; iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); iv. rencana kegiatan usaha (Business Plan) v. neraca awal yang telah diaudit oleh akuntan publik; vi. daftar pengurus perusahaan yang terdiri dari minimal 2 (dua) komisaris dan 2 (dua) direksi (untuk Pialang); vii. copy identitas dewan komisaris dan direksi; viii. daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi; ix. nama salah satu direktur yang telah lulus ujian profesi sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti; x. memiliki SOP Pelayanan Nasabah.
21 BKDI-PTT-2012
2.
Pedagang Berjangka a. berbentuk badan usaha atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan memperoleh Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka dari Bappebti; b. hanya dapat bertransaksi di Bursa untuk dan atas nama dirinya sendiri atau kelompok usahanya; c. memenuhi persyaratan Modal Dasar dan Modal Disetor yang ditetapkan oleh Bursa sesuai dengan ketentuan Bursa; d. melunasi kewajiban keuangan: i. biaya pendaftaran; ii. biaya keanggotaan; iii. iuran bulanan; dan iv. biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Bursa. e. memiliki reputasi bisnis yang baik, antara lain: i. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana bidang ekonomi dan keuangan; ii. tidak pernah masuk dalam daftar hitam perbankan; iii. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir. f. Pedagang Berjangka yang merupakan badan usaha, melengkapi persyaratan administratif yang meliputi: i. anggaran dasar/akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); iii. rencana kegiatan usaha 3 tahun (Business Plan); iv. laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; v. identitas pengurus; vi. struktur organisasi; vii. riwayat hidup pengurus; g. Pedagang Berjangka yang merupakan orang perseorangan, melengkapi persyaratan administratif yang meliputi: i. daftar riwayat hidup; ii. identitas diri; iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3.
Pedagang Berjangka Remote a. orang perseorangan Warga Negara Asing atau badan hukum asing yang berkedudukan hukum di luar Indonesia; b. hanya dapat bertransaksi di dalam Bursa untuk dan atas nama dirinya sendiri; c. memiliki tenaga ahli di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. d. menjadi Anggota Kliring Berjangka.
22 BKDI-PTT-2012
403.
MODAL MINIMAL DAN PERSYARATAN KEUANGAN Dalam memutuskan pemohon dapat menjadi Anggota Pialang Berjangka, Bursa akan mempertimbangkan aspek keuangan dan kondisi usaha dari pemohon. 1.
2.
3.
404.
Pemohon keanggotaan Bursa dengan kategori Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan: a. Modal Disetor untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) paling sedikit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); b. Modal Bersih Disesuaikan (MBD) paling sedikit sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau 10 persen dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya, yang mana yang lebih besar; Pemohon keanggotaan Bursa dengan kategori Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka Remote wajib memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu. Bursa berwenang, dari waktu ke waktu, menetapkan, memperbaharui, atau mengubah setiap persyaratan permodalan dan keuangan terhadap Anggota Bursa sesuai dengan kategori keanggotaan, dan dilaporkan ke Bappebti.
PROSES PENDAFTARAN 1. 2.
Mengisi formulir permohonan keanggotaan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bursa. Menandatangani Surat Pernyataan (Commitment Letter) yang berisikan kesanggupan calon Anggota Bursa untuk: a. mematuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Bursa; b. membuktikan kepemilikan atas Izin Usaha bagi Pialang Berjangka atau Sertifikat Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka yang dikeluarkan oleh Bappebti; c. tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan; d. tidak pernah masuk daftar hitam perbankan; e. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir; f. kesanggupan untuk memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan Bursa; g. memberikan kewenangan kepada Bursa dan Komite yang ditunjuknya untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perselisihan (mediasi), pemeriksaan/audit, teguran dan peringatan, pembebanan denda, pembekuan (suspend), pencabutan serta mengumumkan tindakan-tindakan dimaksud apabila dianggap perlu oleh Bursa; h. menyetujui untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dengan Nasabah atau Anggota Bursa yang lain secara musyawarah;
23 BKDI-PTT-2012
3.
4. 5.
6.
7.
8.
i. apabila kesepakatan tidak dapat diperoleh melalui musyawarah, Anggota Bursa menyetujui untuk menyelesaikan semua perselisihan perdata melalui mediasi yang difasilitasi oleh Bursa; j. menyetujui untuk memilih dan menyelesaikan semua perselisihan perdata yang timbul dengan Nasabah, antara sesama Anggota Bursa, dan dengan Bursa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dengan menggunakan Peraturan BAKTI, apabila perselisihan perdata tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi; k. menyetujui untuk melaksanakan transaksi kliring, penyelesaian (settlement) dan penjaminan melalui Lembaga Kliring Berjangka yang ditunjuk oleh Bursa; l. tidak sedang dibekukan (suspend) atau dicabut haknya sebagai anggota bursa lain dan/atau lembaga kliring lain karena melanggar peraturan organisasi tersebut. Guna mendukung fakta yang diberikan pemohon, maka sebelum diterima sebagai Anggota Bursa, Komite Keanggotaan dapat mewawancarai pemohon, serta meminta dan memeriksa salinan dari pembukuan, pencatatan atau dokumen, selanjutnya Komite Keanggotaan akan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Direksi. Bursa memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak setiap permohonan keanggotaan Bursa. Keputusan Bursa bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Dalam hal penerimaan atau penolakan atas permohonan, Bursa akan memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada pemohon. Bursa tidak berkewajiban untuk memberikan alasan atas keputusannya tersebut. Setiap pemohon yang telah diterima sebagai Anggota Bursa tidak berhak memanfaatkan hak keanggotaannya kecuali: a. telah melunasi semua kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bursa; b. memenuhi persyaratan keuangan minimal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bursa; c. telah mendapatkan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka; Apabila calon Anggota Bursa yang mengajukan permohonan gagal memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bursa, maka yang bersangkutan akan dianggap gugur sebagai calon Anggota Bursa dan jumlah uang yang telah dibayarkan atau disetorkan ke Bursa tidak dapat dikembalikan, kecuali Dana Kompensasi. Apabila pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan keuangan, administratif, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bursa, maka Bursa akan menyerahkan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPKB), sebagai tanda bukti keabsahan pemohon sebagai Anggota Bursa.
24 BKDI-PTT-2012
405.
KETENTUAN PENGKLIRINGAN 1. 2. 3.
406.
Semua transaksi yang dilakukan di Bursa wajib dikliringkan oleh Lembaga Kliring Berjangka melalui Anggota Kliring Berjangka sesuai dengan Peraturan Kliring; Anggota Bursa yang belum menjadi Anggota Kliring Berjangka wajib membuat kerjasama pengkliringan dengan Pialang Anggota Kliring Berjangka; Bilamana Bursa diberitahu bahwa kerjasama pengkliringan dibatalkan, maka Anggota Bursa yang bersangkutan tidak dapat melakukan akses perdagangan melalui ATS yang dioperasikan oleh Bursa, sampai dengan kerjasama pengkliringan tersebut diberlakukan kembali.
HAK ANGGOTA BURSA Anggota Bursa berhak antara lain untuk: 1. Mempergunakan sistem jaringan ATS dan/atau sarana yang disediakan oleh Bursa; 2. Memanfaatkan nama Bursa secara wajar dan benar dalam rangka menjalankan usahanya di lingkungan Perdagangan Berjangka; 3. mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan peraturan, produk dan sistem, sesuai dengan jadwal program yang ditetapkan oleh Bursa; 4. Mendapatkan informasi berkaitan dengan : a. perubahan (amandemen) Peraturan Bursa; b. Spesifikasi Kontrak dan setiap perubahannya; c. Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Surat Pemberitahuan dan pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan Bursa. 5. Memperoleh bantuan penyelesaian perselisihan yang timbul dengan Nasabahnya atau dengan sesama Anggota Bursa melalui mekanisme musyawarah serta proses mediasi yang difasilitasi oleh Bursa; 6. Menjadi Anggota Kliring Berjangka apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.
407.
KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA 1.
Kewajiban Anggota Bursa adalah sebagai berikut: a. mematuhi Peraturan Bursa, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Surat Pemberitahuan, Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan peraturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada, peraturan tentang tindak pidana pencucian uang, penipuan atau penyalahgunaan pasar (market misconduct or market abuse); b. membayar semua kewajiban keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa;
25 BKDI-PTT-2012
c. memelihara sistem dan prosedur untuk penyelenggaraan transaksi, pencatatan, pelaporan dan penyelesaian atas Kontrak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bursa; d. melakukan upgrade perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana diberitahukan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dari waktu ke waktu; e. berpartisipasi dalam sesi simulasi perdagangan yang diselenggarakan oleh Bursa untuk menguji perangkat lunak yang telah dimutakhirkan, serta untuk menguji produk baru yang akan diperdagangkan di Bursa; f. memiliki karyawan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang cukup serta mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh Bursa; g. memenuhi dan memelihara persyaratan keuangan serta kewajiban keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bursa; h. menyimpan dokumen keuangan, laporan tahunan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bursa untuk disimpan; i. bersikap kooperatif dengan Bursa pada setiap saat dilakukan pemeriksaan pembukuan dan kegiatan perdagangan Anggota Bursa; j. menjaga dan memelihara standar etika bisnis dengan integritas yang tinggi serta sikap jujur yang dilandasi itikad baik; k. mematuhi ketentuan tentang Rekening Terpisah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka; l. khusus Anggota Bursa dengan kategori Pialang Berjangka tidak diperkenankan melakukan transaksi atas amanat Nasabah tanpa didahului penandatanganan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Perjanjian Pemberian Amanat; m. tidak membuat dokumen atau informasi palsu, menyesatkan atau tidak akurat untuk diserahkan kepada Bursa; n. tidak menyebarkan informasi palsu, menyesatkan atau tidak akurat mengenai Bursa, Lembaga Kliring atau transaksi Perdagangan Berjangka; o. memelihara dan menggunakan izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau peraturan lainnya sesuai dengan peruntukkannya; p. wajib mematuhi sepenuhnya setiap keputusan dari Bursa dan/atau BAKTI. 2.
Untuk menghindari keraguan, kegagalan dalam mematuhi kewajiban yang diatur dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran atas Peraturan Bursa;
26 BKDI-PTT-2012
408.
KESALAHAN INFORMASI 1.
2.
409.
Bursa dapat membekukan, mencabut, atau mengambil tindakan disiplin lainnya terhadap Anggota Bursa yang telah memberikan pernyataan palsu atau gagal menunjukkan dokumen-dokumen yang sah sehubungan dengan proses pendaftaran. Dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas maka segala biaya yang telah dibayarkan ke Bursa tidak akan dikembalikan.
KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG Semua Anggota Bursa wajib memastikan seluruh pejabat dan pegawainya, Wakil Pialang Berjangka, dan Nasabahnya untuk setiap saat mematuhi Peraturan Bursa ini beserta peraturan lainnya yang terkait.
410.
BIAYA DAN SETORAN LAIN 1.
2.
3. 4.
411.
Bursa berwenang, dari waktu ke waktu, membebankan Anggota Bursa dari semua kategori keanggotaan, kewajiban untuk membayar : a. biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pendaftaran, biaya keanggotaan, biaya transaksi, dan iuran tahunan; b. Dana Kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa ini. Bursa, dari waktu ke waktu, berwenang untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan/Surat Edaran untuk menetapkan antara lain persyaratan, metode pembayaran, dan prosedur pembayaran biaya-biaya, Dana Kompensasi, atau pembayaran kewajiban keuangan lain yang sejenis. Anggota Bursa wajib membayar semua biaya dan kewajiban keuangan yang ditetapkan menurut Peraturan Bursa ini, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa. Setiap keterlambatan dalam memenuhi kewajiban keuangan akan dikenakan denda dalam jumlah yang ditetapkan oleh Bursa.
KOMISI PIALANG BERJANGKA Pialang Berjangka wajib membebankan komisi atas transaksi perdagangan kontrak kepada Nasabah yang minimal besarannya ditentukan oleh Bursa melalui Surat Edaran.
412.
PERINGATAN Bursa berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa, berupa peringatan tertulis yang berisikan teguran dan disertai perintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang
27 BKDI-PTT-2012
harus dilakukan Anggota Bursa dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender. 413.
PERSETUJUAN BURSA 1.
2. 3.
4.
5.
414.
Anggota Bursa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bursa : a. apabila Anggota Bursa Pialang Berjangka akan: i. mengalihkan 20 persen/lebih saham yang diterbitkan milik Anggota Bursa; ii. menerbitkan saham baru yang mengakibatkan salah satu/lebih pemegang saham menguasai lebih dari 20 persen/lebih saham yang diterbitkan; iii. menunjuk Pengurus dan pergantian Auditor. b. apabila terjadi perubahan struktur organisasi termasuk namun tidak terbatas, jika terjadi penggabungan (Merger) atau peleburan (Amalgamation) badan usaha; c. akan mengalami perubahan keadaan yang berakibat terjadinya perubahan kendali hukum dan manfaat terhadap Anggota Bursa yang bersangkutan; Bursa dapat menolak permohonan usulan perubahan yang diajukan oleh Anggota Bursa dengan menyebutkan alasannya. Perubahan komposisi kepemilikan saham yang disetujui oleh Bursa dianggap berlaku efektif terhitung sejak tanggal Anggota Bursa memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Bursa mengenai perubahan tersebut. Persetujuan perubahan oleh Bursa akan berlaku untuk jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal persetujuan tersebut diberikan; kecuali Bursa menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan. Apabila perubahan dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Bursa, maka Bursa berwenang untuk melakukan tindakan pendisiplinan sesuai dengan Peraturan Bursa ini, yaitu antara lain berupa tindakan pembekuan (suspend) atau pencabutan keanggotaan.
KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA BURSA 1.
Anggota Bursa wajib segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bursa dalam hal: a. adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran oleh Anggota Bursa (termasuk pejabat dan pegawainya, Wakil Pialang Berjangka, dan Nasabahnya) terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Bursa ini; b. setiap adanya Kejadian Pelanggaran; c. setiap perubahan informasi, dokumen, fakta, atau kejadian yang sudah diajukan oleh Anggota Bursa kepada Bursa pada waktu proses pengajuan keanggotaan, yang diperkirakan memiliki dampak terhadap pelaksanaan kewajiban Anggota Bursa dimaksud sesuai dengan Peraturan Bursa;
28 BKDI-PTT-2012
d. setiap adanya pemeriksaan, tindakan penegakan hukum, sanksi atau pembatasan hak Anggota Bursa atau Nasabahnya, pejabat-pejabatnya, Wakil Pialang Berjangka, pegawai-pegawainya oleh Bappebti atau oleh lembaga hukum lain yang berwenang; e. terlibat, atau menerima usulan untuk terlibat di bidang usaha baru, atau adanya maksud untuk mengubah maksud dan tujuan perseroan atau jenis kegiatan usahanya; f. setiap perubahan nama, alamat, atau perubahan lain sejenis; g. setiap adanya perubahan manajemen senior atau pemegang saham substansial (mengacu pada pihak yang menguasai 5 % saham/lebih dari modal dasar), atau adanya kematian, disolusi atau kepailitan dari pihak-pihak tersebut diatas, atau adanya perubahan komposisi pengurus perusahaan sebagai akibat adanya pengunduran diri dari anggota direksinya; h. adanya perubahan anggaran dasar dari Anggota Bursa; i. adanya kegagalan memenuhi persyaratan permodalan dan keuangan minimal, atau khusus untuk Anggota Pialang Berjangka memiliki Modal Bersih Disesuaikan (MBD) yang berada di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau Peraturan Bursa, atau ambang batas dari sumber keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau Peraturan Bursa ini telah terlampaui; j. setiap kegagalan Anggota Pedagang Berjangka Remote untuk memenuhi persyaratan permodalan dan keuangan minimal, atau apabila jumlah modal tersebut berada di bawah batas yang ditetapkan oleh otoritas di negara dimana Anggota Pedagang Berjangka Remote berada; k. setiap kejadian yang dapat berdampak pada kegiatan usaha atau kondisi keuangan (termasuk kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo) dari Anggota Bursa tersebut, serta berdampak pada hubungannya dengan Bursa; l. setiap penunjukan atau pencabutan kewenangan Wakil Pialang Berjangka; m. adanya perubahan terhadap sumber keuangan atau Modal Bersih Disesuaikan (MBD) dari Anggota Pialang Berjangka, atau perubahan Modal Bersih (net capital) dari Anggota Pedagang Berjangka Remote yang berbentuk badan hukum. 2.
415.
Dengan pemberitahuan terlebih dahulu, Bursa berwenang untuk meminta tambahan dokumen atau informasi, serta mengambil tindakan-tindakan terkait yang dianggap perlu.
PENGALIHAN KEANGGOTAAN BURSA 1. 2.
Anggota Bursa berhak mengalihkan keanggotaaannya (“Transferor”) kepada calon Anggota Bursa yang memenuhi persyaratan keanggotaan Bursa (“Transferee”). Anggota Bursa wajib memberitahu Bursa mengenai niat yang bersangkutan untuk mengalihkan keanggotaannya.
29 BKDI-PTT-2012
3. 4. 5.
6.
7.
8.
Bursa dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengalihan keanggotaan dimaksud. Bursa berwenang melarang Anggota Bursa untuk melakukan pengalihan keanggotaan selama periode waktu tertentu sesuai yang ditetapkan oleh Bursa (“Non-Transfer Period”). Masa Non-Transfer Period berlangsung selama 1 (satu) tahun atau selama jangka waktu lain, tanggal mana yang paling akhir, yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang terhitung mulai: a. Tanggal diperolehnya ijin usaha; b. Tanggal persetujuan keanggotaan Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka; atau c. Tanggal dimulainya proses kliring untuk Anggota Kliring Berjangka; Pengalihan keanggotaan hanya dapat dilaksanakan apabila terpenuhi hal-hal berikut ini: a. Non-Transfer Period telah kadaluarsa; b. Transferor telah memenuhi seluruh kewajiban keuangannya kepada Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka; c. Transferor wajib menutup semua Posisi Terbuka sesuai amanat Nasabahnya atau mengalihkan semua Posisi Terbuka kepada Anggota Bursa yang lain dengan persetujuan dari Nasabahnya; d. Transferor wajib mengembalikan saldo Margin milik Nasabahnya; e. Transferor wajib mematuhi semua persyaratan pengalihan yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu; f. Transferee wajib memenuhi segala biaya pengalihan dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu; g. Transferee membuat surat pernyataan bahwa segala kewajiban yang timbul setelah tanggal pengalihan akan menjadi tanggung jawab Transferee. h. Transferee telah memenuhi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) dari Bappebti yang ditunjukkan dengan Sertifikat Izin Usaha Perdagangan Berjangka. Bursa berhak untuk menolak permohonan pengalihan keanggotaan dan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk mengungkapkan alasan penolakan atas permohonan pengalihan. Keputusan Bursa bersifat final dan mengikat. Transferee, secara resmi diberikan hak keanggotaan dan diterima sebagai Anggota Bursa apabila telah terpenuhi hal-hal berikut ini: a. Bursa telah menyelesaikan proses penerimaan anggota dan memberikan pemberitahuan secara tertulis perihal persetujuan dimaksud; b. Bursa menerima salinan perjanjian pengalihan antara kedua belah Pihak; c. Transferor telah mematuhi ketentuan angka 1, 2, dan 3 di atas; d. Transferee telah melunasi segala biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu; e. Transferee mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa.
30 BKDI-PTT-2012
416.
PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BURSA 1.
2.
3.
4.
5.
417.
Anggota Bursa dapat mengajukan pengunduran diri dengan suatu pemberitahuan tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya kepada Bursa, minimal 3 bulan sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya tersebut, kecuali Bursa menetapkan periode waktu yang berbeda. Pengunduran diri dilakukan setelah Anggota Bursa yang bermaksud mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajibannya (termasuk namun tidak terbatas) kepada Nasabahnya dan Lembaga Kliring Berjangka. Tanpa bertentangan dengan Peraturan Bursa ini, Bursa berwenang menolak menerima permohonan pengunduran diri dari Anggota Bursa, atau mengubah periode waktu pemberitahuan pengunduran diri, dengan pertimbangan: a. menjaga integritas keuangan, reputasi atau kepentingan dari Bursa atau Lembaga Kliring Berjangka; b. melindungi kepentingan Nasabah; atau c. menjaga kesinambungan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efektif, dan efisien. Bursa dapat membebankan persyaratan-persyaratan atau batasan–batasan yang dianggap perlu kepada Anggota Bursa, baik sebelum maupun sesudah pengunduran diri tersebut berlaku efektif. Tanpa mengesampingkan pengaturan pada angka 2 di atas, pengunduran diri akan efektif apabila: a. periode yang telah ditetapkan Bursa telah lewat waktu; b. Anggota Bursa telah memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka; c. Anggota Bursa yang mengundurkan diri adalah Anggota Pialang Berjangka, Anggota Bursa tersebut harus telah menutup semua Posisi Terbuka yang dimilikinya atas nama Nasabahnya sesuai dengan instruksi dari Nasabah, atau telah mengalihkan seluruh Posisi Terbukanya kepada Anggota Bursa yang lain, atas persetujuan Nasabahnya; d. Anggota Pialang Berjangka yang bermaksud mengundurkan diri telah mengembalikan kepada Nasabahnya seluruh dana Nasabah, dana jaminan, atau bentuk aset lain yang diterimanya dari Nasabahnya; e. Anggota Bursa telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang diberlakukan oleh Bursa.
PEMBEKUAN KEANGGOTAAN BURSA 1.
Bursa setelah mendapat rekomendasi dari Komite Disiplin, berwenang untuk membekukan sebagian atau seluruh hak Anggota Bursa jika terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut: a. terjadi Kejadian Pelanggaran baik yang dinyatakan secara tegas oleh Bursa (Declared Default);
31 BKDI-PTT-2012
2.
3. 4.
418.
b. adanya pelanggaran oleh Anggota Bursa atau setiap pejabatnya, pegawainya, Wakil Pialang Berjangka, atau Nasabahnya terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Bursa; c. kegagalan untuk memenuhi persyaratan permodalan dan keuangan minimum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Bursa; d. kegagalan memenuhi kewajiban keuangan terhadap Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka pada waktu yang telah ditentukan; e. tidak mampu memberikan solusi penyelesaian berkaitan dengan pengaduan Nasabahnya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa; f. Anggota Bursa, atau setiap pejabatnya, Wakil Pialang Berjangka, pegawainya, atau Nasabahnya diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Bursa, yang mana pelanggaran dimaksud akan berdampak merugikan Bursa; g. tidak memenuhi keputusan arbitrase yang ditetapkan oleh BAKTI, putusan atau perintah pengadilan di Indonesia atau yurisdiksi lainnya yang relevan dan berwenang; h. Anggota Bursa ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan; i. Anggota Bursa sedang dalam proses pendisiplinan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bursa ini; Pembekuan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikenakan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Disiplin sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Bab 9 Peraturan Bursa. Bursa juga memiliki hak untuk membekukan dengan atau tanpa pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya hak keanggotaan Bursa sampai dengan periode 3 bulan jika terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf c. Tunduk pada ketentuan angka 1 di atas pembekuan dapat dilakukan secepatnya, atau pada tanggal dan dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Bursa. Pembekuan dapat dicabut pada akhir periode yang telah ditetapkan, setelah mendapat rekomendasi dari Komite Disiplin, Dewan Direksi menilai bahwa pelanggaran telah diperbaiki oleh Anggota Bursa. Apabila pelanggaran belum diperbaiki, pembekuan dapat diperpanjang, atau berdasarkan kewenangan penuh Bursa, keanggotaan Bursa dapat dicabut.
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA 1.
Bursa setelah menerima rekomendasi dari Komite Disiplin, berwenang untuk mencabut Keanggotaan Bursa jika terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut: a. setiap kejadian pada Pasal 417 angka 1; b. Anggota Bursa telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar seluruh hutanghutangnya yang telah jatuh tempo, atau adanya gugatan permohonan, atau perintah
32 BKDI-PTT-2012
2.
3.
419.
untuk dilakukan disolusi, kepailitan, insolvency atau keadaan-keadaan lain sejenis, yang diajukan di yurisdiksi pengadilan manapun; c. adanya pengalihan atau kompensasi hutang yang dibuat oleh Anggota Bursa untuk kepentingan para kreditornya; d. kematian atau keadaan tidak mampu secara mental dari Anggota Bursa orang perseorangan; e. pencabutan, atau penghentian izin usaha, sertifikat pendaftaran, persetujuan yang dimiliki Anggota Bursa, atau penerbitan larangan terhadap Anggota Bursa dimaksud oleh Bappebti; f. Anggota Bursa yang terkena pembekuan tidak melakukan upaya memperbaiki keadaan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa, atau membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung sampai dengan berakhirnya jatuh tempo pembekuan; Pencabutan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikenakan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Disiplin sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Bab 9 Peraturan Bursa. Bursa berwenang untuk menetapkan tindakan pencabutan keanggotaan untuk berlaku segera, atau berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan kemudian dan melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan pencabutan dimaksud.
KONSEKUENSI ATAS PENGUNDURAN DIRI, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN 1.
2.
3.
4.
Anggota Bursa yang telah mengundurkan diri, atau dibekukan, atau dicabut keanggotaannya bertanggung jawab kepada Bursa atas semua kewajibannya yang masih tertunda dan yang timbul selama masa efektif keanggotaannya sampai dengan berakhirnya keanggotaan karena alasan pengunduran diri, dibekukan, atau dicabut keanggotaannya. Anggota Bursa yang mengundurkan diri atau dicabut keanggotaannya wajib bersikap kooperatif dan membantu Bursa dalam semua hal yang timbul akibat dari pengunduran diri, pembekuan, atau pencabutan keanggotaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan Posisi Terbuka miliknya ke Anggota Bursa lain atau melikuidasi Posisi Terbukanya serta wajib menuntaskan semua Kontrak Berjangka yang belum terselesaikan. Anggota Bursa yang mengundurkan diri, dibekukan atau dicabut keanggotaannya akan diumumkan oleh Bursa dan diberitahukan kepada Bappebti, Anggota Bursa lainnya dan masyarakat. Untuk kepentingan ini, Bursa tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari pengumuman tersebut. Bursa harus memberitahukan Lembaga Kliring Berjangka secepatnya atas pengunduran diri, pembekuan dan pencabutan keanggotaan Bursa.
33 BKDI-PTT-2012
5.
420.
Anggota Bursa yang telah mengundurkan diri, dibekukan atau dicabut keanggotaannya tidak berhak untuk menuntut pengembalian biaya keanggotaan atau iuran tahunan yang telah dibayarkan ke Bursa.
DAFTAR ANGGOTA BURSA Bursa wajib menyimpan daftar seluruh Anggota Bursa yang mana daftar dimaksud setiap saat dapat diakses oleh umum, baik melalui website atau media lainnya.
421.
PEMBERITAHUAN KE ANGGOTA BURSA 1.
2.
Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bursa ini, setiap pemberitahuan ke Anggota Bursa disampaikan melalui surat atau faks atau perangkat elektronik lain (sebagaimana yang dianggap layak oleh Bursa) dan: a. apabila dikirim melalui surat pos tercatat atau secara langsung, ditujukan ke alamat terakhir yang tercatat di Bursa; b. apabila melalui faks, ditujukan ke nomor faks Anggota Bursa yang tercatat di Bursa. Pemberitahuan kepada Anggota Bursa dianggap sudah dilaksanakan secara penuh, jika dikirim secara: a. langsung adalah pada tanggal pengiriman diterima berdasarkan tanda terima surat; b. faks adalah berdasarkan bukti pengiriman dari mesin faks; atau c. pos tercatat adalah dua hari (untuk lokal) dan tujuh hari (untuk luar negeri) setelah tanggal pengiriman.
34 BKDI-PTT-2012
