BUPETI BIIITU]IG
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 30 TAHUN
2OO9
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 23 TAHUN 2OO8
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG,
lilenimbang
.4. bahwa untuk lebih jelas dan optimalnya
pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Staf Ahli sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2407 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung
dan Staf Ahli sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor
10 Tahun 2009
tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Penruakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung dan Staf Ahli, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli;
lhirengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor
Daerah Tingkat
28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan
ll dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821); 2.
I Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian'(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Undang-Undang Nomor
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 3.
Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4033);
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang
Republik lndonesia Nomor a389); 5.
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor '125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 20A7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737)',
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2047 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun
2407
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor
I
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 10.
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2047 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor
10 Tahun 2009
tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2OO7 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun
2OOB
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
:
lilkmetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 23 TAHUN 2OO8 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI.
PASAL
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli (Berita Daerah lGbupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 23), diubah sebagai berikut
:
1. Ketentuan pada Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7 Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas a.
:
memberikan telahaan bidang yang mencakup masalah penerapan asas umum penyelenggaraan negara dalarn tata pemerintahan, tata laksana organisasi pemerintahan daerah
serta pengembangan hubungan sinergis antar
pemerintah
daerah dengan masyarakat; b. membantu bupati dalam melaksanakan pengkajian penyampaian
hasil pemikiran serta saran dibidang tertentu
berdasarkan
keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada bupati;
membantu Bupati dalam melaksanakan evaluasi dan konsultasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, lnspektorat, Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, Badan
Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Belitung, Bagian Hukum Setda Kab. Belitung, Bagian Hubungan Masyarakat setda Kab. Belitung serta Kecamatan dan Kelurahan;
d. 2.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
Ketentuan pada Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:
Hq
'Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi
:
pengkajian analisis permasalahan di bidang pemerintahan; b. pelaksanaan
evaluasi dan konsultasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) dalam lingkup tugasnya; pengoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
Sekretaris Daerah. Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut: "Pasal
I
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai
trgas:
a.
nremberikan telahaan bidang yang mencakup masalah kebijakan
yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya pengembangan ekonomi
pembangunan dan penanganan masalah sosial;
b.
rnembantu bupati dalam melaksanakan pengkajian penyampaian
hasil pemikiran serta saran dibidang tertentu
berdasarkan
keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada bupati;
c-
rnembantu Bupati dalam melaksanakan evaluasi dan konsultasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(sAKlP) untuk satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pekeriaan Umum, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olah Raga,
Bagian Pembangunan Setda Kab. Belitung,
Bagian
Perekonomian Setda Kab. Belitung dan Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kab. Belitung;
d.
4.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
Ketentuan pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal
10 berbunyi
sebagai berikut:
"Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli Bidang Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi
:
a. pengkajian analisis
permasalahan
di
bidang perekonomian,
pembangunan dan sosial;
b. pelaksanaan evaluasi
dan
konsultasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) dalam lingkuP tugasnya;
c.
pengoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah.
5- Ketentuan pada Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal
11
Staf Ahli Bidang Administrasi mempunyai tugas
:
a- nemberikan telahaan bidang yang mencakup masalah kebijakan penerapan peraturan perundang-undangan, pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya aparatur;
b. nrcmbantu bupati dalam melaksanakan pengkajian penyampaian
hasil pemikiran serta saran dibidang tertentu
berdasarkan
keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada bupati;
nrembantu Bupati dalam melaksanakan evaluasi dan konsultasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Belitung, Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan, Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab' Belitung, Bagian Keuangan Setda Kab. Belitung dan Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati'
6.
Ketentuan pada Pasal 12 diubah, sehingga Pasal
12
berbunyi
sebagai berikut:
"Pasal12
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Staf Ahli Bidang Administrasi mempunyai fungsi
:
a. pengkajian analisis permasalahan di bidang administrasi; b.
pelaksanaan evaluasi
dan konsultasi implementasi
Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) dalam lingkup tugasnya; c.
pengoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah.
PASAL
I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
:*ii
Agar setiap
orang
mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
Ditetapkan di Tanjungpandan pada
tanggal zA
Desember 2009
BUPATI BELITUNG,
) DARMANSYAH HUSEIN
di Tanjungpandan
-
tanggal 2E Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
,M; BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2OO9 NOMOR 30
