?6
3. Silrsi
dan Psnyuluhm Pendaftaran
Peirgawasan
Perusahaan;
4. h,
(4)
$l<ei Pengolahan Dato dan Pelayanatr Informasi.
Sub Dinas Pe,nanasranModalterdiri dari
1.
Seksi Prorrosi ;
2. 3.
$eksi Perizinan;
:
Seksi Pengendalian dan Pengawa.san.
i. j.
Kelompok Jabatan Fungsional;
k.
Unit Pelaksana
Cabang Dinas ;
T*nis Dinas.
Bagan Slusunan Organisasi Dinas Perindustriau, Perdagnngpn dan Penanaman Modal dimaksud pada tyat (3) adalah s$agaimana dinyatakan dalam tarnpiran Perahran Dasrah ini. Bagfnn Ketigabetas
Dhrs KoFerasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah
Pasal 16
(1)
Dinas Koperasi, Pengusaha Kecit dan Mene,ngah memptnryai trgas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang koperasi, kecil dan menengah serta fugas pemba$fuan yang diberikan oleh pemerintah.
(2)
Urfruk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dines Koperasi, Prngusaha Kecil dan Menengah nie,rupunyai $ngsi
:
&. penrnrusarr kebdakan operasiooal perencanaan, pernbinaan dan pcttgusaha kccil dan mcnc,ngah ;
dalasr
rangka pengembangan koperasi,
i
b. pelaksanaan prnbinaan dan tlukungnn
pcngerrbangan keleenbagaan serta ketatalaksanarm ko'perasi, pengusaha kecil danmenengah;
c.
pelaksanaan pernbinaan
dan dukungan
penge,mbangan
produktifitas usaha koperasi, pengusaha
kecil
dan
menengah;
d. pelaksanaan pembinaan dsn dukrmgan
pengenrbangan
snrmber daya manusia koperasi, pengusaha menengah;
c. pcngevaluasian
kecil dm
prograr& pelapman hasil-hasil pcmbinaan' pengembangan koperasi" pengusaha kecil dan morengah;
a" :Srh**x+***ie'
...,.
.
as-,..
;-.J,1; *.5.
27
f g.
pelaksanaantrgas-tugas ksiataffiahaan ; pelaksanaan firgas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
(3) $uzunan
Orgaqrisasi Menelrgah terdiri dari
a. b.
Dinas Koperasi, Pengpsaha Kecil dan :
Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Oan Menpngah ;
Bngon Tata Usaha terdiri dari
:
1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3.
Sub tsagian Keuangan
c. Sub Dina.s.Kelernbagaan
d.
e.
Koperasi terdiri dnri
1.
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
2. 3.
Selcsi
Hulnrm dan Organisasi
:
;
Seksi Penilaian Ko.fcrasi.
Sub Dinas Usaha I(operasi terdiri dari:
1.
Seksi hoduksi ;
2. 3.
Seksi Distribusi ; Seksi Jasa dan PerrnodelBn.
Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Marrusia terdiri dari:
1. SeksiPereucanaan;
2. 3.
f.
Seksi Penyelenggaraan ; Seksi Evaluasi dan Laporan
Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah, t€rdiri dari
1.
Seksi Pe,ngembangan Kelembagaan;
2.
Seksi Pengembangan Usaha;
:
3. Seksi Kemitntan
g.
Cabang Diuas;'
h. Keionrpok
i.
.' :
,i
Jabatan Fungsional ;
Unit Pelakshna'l'eknis Dinas.
(4) Ragan Susunan Organisasi llinas Koperati, Pengusaha Kecil dan Mnre, rgah dimaksud puda ayat (3) 4alah sebagaimana dinlatalqan dalam tarnpirarr Perafiran Daeralr ini.
28
Bngian Keempat belas IXnas Te4aga Kerja dnn Mobilttas Penduduk
Pas* f?
(l)
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mcrnpunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang t&taga kerja dan mobilitas p€ilduduk's€rta ftgas penrbarrtuan yailg diberikan oleh Pemerintatr.
(2)
Untuk mc,lryclcnggarakan trgas scbegaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempqnyai fungsi , ,
a.
prognm kerja dan kebij3lan teknis bidang tenaga kr"j; dan mobilitas
pelaksanaan penyusunan rencan4 penduduk;
b.
penyusunan pedoman unfuk perringkatan keeejahteraan pekerja ltenagakerja;
c.
penyelenggaraan bursa lenagakeria dan penempatan tenaga dalam negeri ;
,d. pcnghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi trursa ke{a;
e. pembinaa& paryuluhan dan pembimbingan
terhadap pelaksanaan kegiatan pelarihan dan produktifitas tenaga kerja;
f
pernberian petunjuk teknis operasional dan pclaksanaan kaja.sama dengan in-ctan"qi terkait dalarn pelalcsanaan antar k"tjq TKPMP, pengiriman cnaga a.sing dan tcknologi padat karya serta kursus kelompok usaha bersama/,usaha mandiri;
g. pelaksanaan koordinasi
de,ngan
tsLK KLK M'l'U
serta
pembinaan dan pengawasan teotang pclatrcsanaan latihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga latihan swasta;
h.
peflyusunan petunjuk dan bimbingan sertp pelaksanaan operasional organisasi ketenagakerjaan dan organisasi pengusaha, peurberrtukan LKS Bipartite dall LKS 'lripartite" penanganari pe,rselisihan hubungan industrial terutarma kepada pegawai porarrtara dantsnaga kerja serta pelaksanaan purdidikan hubungan industrial;
i.
pen)rusunan petunjuk bimbingan dan arahan ter$ang pelaksanaan pengawa"san nonrna keria dan nonn& K3 Jarnsostek kepada pegawdi pengawa^s ketenagakoj a*o;
j.
pelaksanaan penerangan penduduk;
dan penyuluhan mobilitas
29
k.
pelaksanaan
ulusan a'ansito, penganglutalr
peffimpungan le*al transmigrasi pemindahan transmi gran;
l.
di Daerah dalam
dan rangka
pengawasan perjalanan transmigran dari Daeratr ke asrama transito Propinsi Jawa Timw;
m. pelayanan krpudo ma:syarakat dan dunia usaha rJalam penyelenggaraan kansmigrasi swakarya mandiri;
(3)
n.
pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam pelaksanaan penrbinaan trrrtaea ked; dan calon transmigran;
o.
pelaksanaan pekerjaan ketatausahaan yang meliputi surat men5nrrat, kepegawaian, keuangaq pedengkapan dafi rumatr tangga;
p.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Penduduk terdri rdari :
a. b.
Kaja dan Mobilitas
Ilinaq Tenaga Keqia dan Mohilitas Penduduk; BapanTataUsaha terdiri dari:
1.
Sub Brigian Pcrcncanaandan Program ;
2. Sub Bagian Keuangan : 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.
Sub Dinas Penetnpatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
1.
Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kerja; 3. Selcsi Tenaga Kojo Mandiri. d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifrtas Tenaga Kerj" terdiri dari
1.
:
Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
2. Seksi Perizinan l-errbagaPelatihan; 3. Seksi Pemagangan. e.
Sub Dinas Hubungan Indusffial dan Syarat Kerja terdiri
dari
:
1.
Seksi Hubungan lndustrial ;
2.
Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan.
30
f
g.
Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaanterdiri dari
1.
Seksi Pengawas4n Keselamatan daqKesehatan Keria;
2. 3.
Seksi Jamsostek;
2. 3. 4.
i. j.
Seksi Norma Kerja.
Sub Dinas Mobilitas Penduduk terdiri dari
l.
h.
:
:
Seksi Program dan Dvaluasi ; Selcsi Pe,ngarahan dan Pendaftaran;
Seksi Fasilitasi Mobilitas Penduduk; Seksi Partisipasi Masyarakat.
Kelompok Jabatan Fungsional
;
Cabang Dinas;
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga K.rj" Dan Mobilita"s
Penduduk dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Dasrah ini.
'
Bagian Kelima belas Dinas Pendafraran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 18
(1)
Dinas Pendaftaran Pzududuk danPencahfan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pendaftaran dan pcncatatan penduduk dan hrgas pembantuan yang diberikan Pemerintah.
(2)
tintuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud pada (l), Dinas Pendaftaxan Penduduk dan Pencalatan Sipil mempunyai fungsi :
ayat
a.
pcn]rusunan rcncana pcrrrbangunan dan pcngcmbangan kegiatan pendaftaran dan pencalatan penduduk;
b. c. d. e.
perrberian Nomor hduk Kependudukan; pendaftaran dan pe,lrerbitan Kartu Keluarga; pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk; pencatatan dan penerbitad Akta Kelatriran;
t.
pencalalandanpenerbitan Akta Perkawinan;
g. h.
pe,ncatafan dan penertritan Akta Perceraian;
pencatalan dan penerbitan Akta Kernatian;
31
i.
pEllcatatan dan penerbitall Akta Pengakuan dan Pengesaban
Anak;
j.
pencatalan mutasi psnduduk;
k, pengelolaan
l.
penduduk;
penyelenggaraanpenYrluhan;
m. pela&saffuur urusan tata"rsaha dinas:
n.
(3)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditrerikan oleh Kepala Daerah.
Susunarr Organisasi Dinas Pc,lrdaftaran Pcndg&rk dart Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Dinas Pendaftaran Pe,lrduduk dan Penqataran b. BaganTataUsaha terdiri dari:
l.
Sub
Bagian
Stptl;
Perencanaan dan Program ;
2. Sub Bagian Keuangan ; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c.
Suh Dina-c Pe,ndaftaranterdiri dari
1.
Seksi Kartu Keluarga dan
:
Katu Tanda Pendudft;
2. Scksi Mutasi WNI dan WNA 3. Seksi Pentlapa&ur; 4. Seksi Materiil.
d.
e.
f
Sub Dinas Pencatatanterdiri dari
i4)
Anak;
1.
Seksi Kelahiran dan Pengakuan
2. 3.
Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Aflalg Seksi Kenratian.
Sub Dinas Data dan Pelaporanterdiri dari
:
1.
Seksi Pengolatran Datzdan Penyimpanan Dala;
2.
Sek;si
Statistik dan LaPoran;
Sub Dinas Pernbinaarr dan Pengendalian terdiri dari
1.
Seksi Pengawasaq Penertiban dan Pengusutan;
2.
Sek-jsi
:
Pcrnbinaan dan Penyuluhrur.
g. Cabang Dinas; h, Unit Pelaksana Teknis
i.
:
Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam l,ampiran Pcraturan Daprah ini.
32
Baginn Kecnnm behs IXnos PendaPatan
Pasat 19
Pendapatan merppunyai tugas melakqannkgq kewenangan daerah dalam bidang pendapatan Daarah dan
(1) Dhas ftigas
p**b*tuan
yan$ diberikan oleh Pemerintah-
Q) Untuk menyelenggarakan frrgas sebagaimana dimaksud FaCl Dinas Pendapatan mempunyai frmgsi : ,ini, pelaksanaan' perumusan kebiiakan teknis' pembeiiur bimbirrgan dan pembinaan serta koordinasi tpknis;
avat
a.
b.
(1)
pasaf
pelaksanaan pEndafiaran dan pendalaan wajib dan wajib retribusi
daerah;
paj*
ds€rah
'
:.
'
melakukan pekerjaan pondaraan obyek dan sutyek paj{k bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Dir;kto;at Jendaral rajaklOirdaJrat Pajak 'Budri dan
c. membantu
Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Suri Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
d.
pelaksanaan penetapan besarnya pajak daer6h dan retribusi dacrah;
e.
penyunpaian Surat Penrbedtahuas Pajak Tatrutang Da€ratl (Sntfn;, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)' $trat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan surat Psmberitaltuan Paiak TerhiLng (SPPT) Pajak Bumi dan nangunan (PB-BI serta sarana aOministrasi PBB lainnya yang diterbrtkan oleh
Direktorat Jendral Pajok kepada wajib pejsk
dB€ralt
maupun Wajib Pajak PBB;
f.
pelaksanaan pembulrlan dan pglaporan atas penrungutan penyetoran pqiak daerah retribusi daerah serta
il""
pendrip*an daerah lainnYa
;
yrtl
,.
n"fuf."*u*, koordinasi, bimbingan dan,nqscndalian
h.
pelaksanaan ugas pe're'lrcanaan dan pengt'nrbangan pe"a"hitt, penetapan dan penagihan pajak daerall iiUiAoog -rlaeratr, penerimaan asli daeratr dan pajak bumi retribusi
penaghatr paj*
daera}' retibrrsi evaluasi atas pekerjaatr daerah danpenerinraan a.sli daerah lairuryq serta penagihan pajak b*mictan bangunan yang dilimpatrkan oleh Menteri Keuangan kePada Ke'Pata Daeratr;
dan bangunan;
i.
pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daer*,. Tf,lb*i cfaerah dan pendapatan da€fah lainnya serta Pajak Butni dan Bangunan;
33
purgelolaan tata usaha dinas;
J.
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
(3) susunan organisa"si Dinas petrdapatan terdiri dari : a.. Dinas pendapatan;
b.
Bagian Tata tlsaha terdiri dari':
1.
Sub
Bagian Urnum dao Kepegawaian;
2. Sub Bagian Karangan ; 3. sub Bagian perlengkapan dan B@da Berhga, c-
sub Dinas pendaftaran dan pendataan terdiri dari pendaftaran; Seksi
l.
:
2. Seksi pendataan; 3. Scksi Dokumqrta-ci dan porgclolaarrDara. d.
Sub Dina.q puretrapan terdiri Seksi perhitungan;
l.
dari
:
2. Seksi penerbitan Surat Ketetapan; 3. Seksi Angsuran.
e'
sub Dinas pembukuan dan pelaporan t€rdiri dari pcmbukuan 1. Seksi pencrimaan;
:
2. Sek-si pernbukuan persediaan; 3. Seksi pelaporan.
f
Suh oonas poragihan dan Keberatan terdiri dari Seksi Pe,lragihan;
l.
:
?. Scksi Kcbcratan; 3. seksi Purgelolaan psrr€ri*aan sumosr-q'rte. rain. Sub Dina$ Perencanaan dan Evat'asi
terdiridari
1.
Seksi Perencaaaan dan pengernbarrgarr,
2.
S€ksi Penggalian dan Evaluasi.
CabangDinasterdiri dari
l.
:
Cabang Dina$ Surabaya $elaran;
2, Cabang Dinas Surabaya Timur; 3. Cabang Dinas Surabaya pusat; 4. Cabang l)inas Suratraya lltara; 5. Cabang Dinas Surabaya Baral
:
.
34
(4)
l.
Keloqx*
j.
I-IPTD Pasar Ttri.
J
abatan Fungsional.
Bagan susunarr organisasi Dinas pendapatan dirnaksud pada rd.S. scbagafunana dinyatakan datam rrtnpir* lvat Perattran Da€rah ini.
(3)
Baghn l(efidnh bells Dlm$ perhdsife
Prgd 20
(1) Dinas pariwisata mempunyai nrgas melaksanakan Daerah dibidanA kepariwisataaa d* t b*d"yr* sertatugas pmbaffiran yang dib€rikar oleh pemerintah"
(2)
Untuk merryelenggarakan trgas sebagdimsna dimaksud pad& ayat (l), Dinas pariwisata mcmprmyai fungsi:
a, perumusan p€reo*maan kebijakan t€tffiis
bidang
kepariwisataan dan kebudayaan yang meriputi unrsan restoran, info-rmasi wisata" obyek *i*tq -pelrginapau remajq pondok wisql per{cemahan, rumah dd;* j." br", urusan rekreasi dan hiburanumuln s€rta k€hdalaan;,
b. o-
pelaksanaan
pengelolaan, pembinaac pembenian birnbingan dan petirin* -e-ri,t ,t*grr; kebijalen yang dit€tapkan oleh Kspala Daerah; pengawa$m dan pe'ngendalian teknb di t*hng kebudayaan dengaur tgtiatan Vad {ry oleh KcpalaDarcah;
riwisat& ifitempt*
ry*r
d. pengelolaan tata usaba dinas, e. pelaksanaan trgas-tugas lain yang dihiksn Dacrah
(3)
susrnan orsnisasi Dinas pariwicatr
tcndiridri
#
r{qata
:
& Dinas Pariwisata; b.
BagiarTara Usaha terdiri dari
l.
Sub Bagian Urnnrm
:
daol(ryawaian;
2. Sub Bagian perencanaan; 3. Sub Bagian Keuangan.
c
sub Dinas obyek d*r
l. .?
my" Tarik rvisata tmdiri dmi:
Scksi Obyck lffisata;
2. Seksi Alraksi Wisata; 3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum. .;fu*L
qF;
35
d.
Sub Dinas Sarana pariwisata terdiri dari
:
1. Seksi Akomodasi; 2. Seksi Rumatr Makan dan Bar ;
3. Seksi Lingkungan Wisata. e.
Sub Dina.s Pemasarari Wisata terdiri dari:
l.
Seksi homosi ;
2. 3.
f
$eksi Pelayanan Informasi; Seksi Wisata Nusantura.
Sub Dinas Penyuluhan Wisataterdiri dari
:
1. Sel$i Birnbingan Wisata;
2. Scksi Kctcnaga Kcrjuuo; 3. Seksi Aneka Jasa pariwisata g.
.
Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari:
1.
Seksi Sejaratr dan Nilai Budaya;
2. 3.
Seksi Kesenian; Seksi Museum dan purbakata.
h.
Kclompok Jabatan Fungsional;
i. j.
Cabang Dinas ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : l. IIPTD Taman Hihuran pantai Kenjeran;
:
2. LIPTD Tarnan Hiburan Rakyat; 3. IIPTD Balai Pcmuda Dan GNI; 4. UPTD Tugu Patrlawan dan Museum
Seputuh
Nopember.
(4)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dimak$rd pada ayat {3) adalah sebagaimana dinyatakan ddam t anrpiran Perafuran Daerah ini. Bagian Kedelapanbelas Dinas Inforrnasi dan Komunikasi
Pesd 21
(1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai
tugas
melaksanakan kewenangan Daerah dalam bi.i irf"rna-i dan komunikasi meliputi ptrencanaafl, penyu.suhin prosam, pengelolaan informasi, hubungan p"nbetday""tt potarsi informasi dan penyampaian'informasi serta firgas pembanfuan yarrg diberikan pemerintatr
d
*v*d
,
.
"t
I
:-
--::...--:--
,J
36
(2)
untuk milyelenggarakan tugas sebagainuna dirnalsud pada .'" ayat
(3)
(l),
Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai ftingsi
:
a
perunrusan perencanrulll kebijakan mo,nitoring, perizinan dibidang informasi sesuai dengan kebijakan-ymg telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
b.
pelr*sana*rn kebijakan tli birrang hubungan masyaraka! peurberdayaan potensi infonnasi dan penyanapaian informasi;
c.
pelaksanaan pengawi$an dan pengendalian di bidang hubungan masyaraka{ pemberdayaan potensi informasi dan penyampai an informasi;
d.
pengelolaan tata usaha dinas;
c.
pclaksanaan trgas-tugas lain yang dibcrikan olch Kcpala Daeratr.
:r
susunan organi$asi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiri
dari:
a. b.
Dinas Informasi dan Kornunikasi; Bagian Tata Usahattrdiri dari
l.
:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Suh Ragian Keuangan; 3. Sub Bagian Prograrn dan I aporan. c. Sub Dinas Hubungan Masyarakat tcrdiri
l.
clari
:
Seksi Pelayauan Inforrrasi;
Z. $eksi peliputan; 3. Seksi Perpustaliaan d-
sub Dinas Pemberdayaan Potensi Informasi terdiri dari
l.
Seksi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat;
2. Seksi Pcmbcrdayaan Kelompok 3. Seksi Pengolatran Datae. ''; .
f
Sub Dinas Media Informasi terdiri
l. -'
2. 3.
Seksi Media Siap Tayang
Sosial Masyarakat;
dari
:
;
Seksi Rddio, Televisi Dan Filrn;
Scksi Pcrs Darr pcncrbitan.
+
-
-----
..
-r.
E-
rel.*b''*--#.:-.r.---.**
:
Seksi Promosi;
2. Seksi krfbnnasi Mobile; 3. Seksi hrformasi Pameran Dan Pertunjukan -;--
.
sub Dinas Prornosi dan Informasi l-angsung terdiri dari
l.
:
s*
-
*-
.-a:,-
Rakvat. "r
-!.g*
^-R.---,€n.-*.<++€*!.*+
+'*:'*-.,*-:
37
& Kelompok
(4)
JabatanFungsional;
h.
Cabang Dina^s;
i.
Unit PelaksanaTeknis Dinas.
Baghn Susu'rran Qt€anisasi,pinas Infgrmasi Dan Konnrnilcn$ tlimaksud padL ayat (3) adalati sebagaimaru tlinyatakan dalum lampirtrn Peraturarr Daera$ fuli; ; :
Bngtmi *fusernUiian B€lrs Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 22
(l)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanatrsn kewenangan Daerah di bidang Fosial Caq! pemberdayaan perempuan yang meliputi pryncEnaan, pen)rusunan prograrn" penyulghq1 rehabilitapi ;iosral" penyelenggaraan banfuan sosial dan pemberdayaan perempuan : serta tugas pembanhran yang diberikan Pem€rintah.
(?)
(3)
Unhrk menvelengglarakan trgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diilas Sosiirl dan Pernberdayaan perorypuan mempunyai fungsi :
a.
penrnu$an perencanaan kebijakan penrbinaan,,penrberian bimbingan tlan perizinan di bidang kesejatrter4pr1sosiul dan pemberdayaan petempuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepata Daerah;
b.
pelaksanaan kebiiakan di bidang usaha sosipl, rehabilitasi sosial,. bantuan sosial dan pcmberdayaan perempuan;
c.
pelaksanaari pengawiuran darr p€ngendalian di bidang usaha sosial, bantuan sosial, organisasi sosial dan pemberdayaan perempuan;
d. e.
pengelolaan ketalatrsahaan dinas;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Susunan Organisasi Diiras Sosial Perempuan t€rdiri dari
:
a.
:
Dinas Seial dan PembudayaanPerdnpuan;
b B$i*ffiffi":ffi: 2. 3. J.
-----......::-.-.--.-----:
dan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub vvv u*bLqr Keuangani Bagian ^rvsrE|rgrt
Pemberdayaan
38
c.
Sub Dinas Bina Swadaya Sosial tn'diri dari
l. 2. 3. d.
Soksi Penyutuhan dan Bimbingan Sosial; Seksi Bina Kesejahteraan fuiak; Seksi Bina Kesejahteraan Masyarakat.
Sub DinasRehabilitasi Sosial t€rdiri dari
l.
:
:
$cksi Rehabilitasi Peny'andang Casat dan Tuna Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi tuiak; 3. Selffi Rehabilitasi Sosial Daffih Kuru&" e.
Sutr DinasRantran dan Perlindungirn Social terdiri dari:
1.
Seksi Binaorganisasi; Surnbangan Sosial danSpiritual;
2. Scksi Kcpahlawanso,
Pcrirtis Kcmcdd
laqirf
Usia;
3. Seksi Basnran Korban
Bencana d4rt Perlinfungan
Sosial.
f
Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan terdiri dari
:
1. Seksi Peran Aktifpere,lnpuan; -
j
2.
g
-,--'
:
'.
.--L!
n
I
l
Seksi Penrbinaan Pe,nrberdayaan Perempuan.
Kclompok Jabatan Fungpional
h.CabangDinas;
i. (4)
{lnitPelaksana Teknis Dinss.
Bugan Susunan Orgaoisasi Dinas Sosial dan Pqnbendaplrt
:trff:ffi'ffff'#"ffiH* BaghnKcdua puluh Ilinss tinglnurgan Hidup Pasal 23
(1)
Dinas Linglaugan
Hidrp
monpunyai trgns ,melaksannkan
fJffi "ffi* f-,llffil'T*ff*m' "ffi Pernerintah.
(2)
Untuk menyelenggarakan firgas sebagaimana dimaksud datarn ayat (1) , Dinas Lingfungan Hidup mempunyai fungsi :
a..
b.
Pelaksanaan penyusunan p€rencanaan
dibidang
dan
program
hidup;
Pelaksanaan pengelolaan peningkatan kualitas lingkungan
hidup; r-ffflidffi?Ed
c++-
39
s.
Pelaksenaan pengelolaan'
pengen$angan
dan
laporatorium;
d. e.
F.ttlatsmaart uppla penanggulmgan p€ncer.naxan dan kualitas kemsakaq lingkungqn" -:i' hidup serta pmukhan ':i lingkungan 6;a"n i
i''
Petaksanaan perilberian d.okumen
f.
'i
yt-g :
Pelaksanaen
izul, p€nilaian d,im..P€trgesahan
Uer,k+itan dengan lingkunga$tr$dup ;
*ytlluhan' dqg',peningkitan peran serta
n!4svai*
,,
.;.,
g. ., Pelaksanzuur pengelolaantata u{atra dinas
h.
;'
.. Pelaksanaan hrgas-hrgas lain yang diberikan oleh Kepala ,
Daeratr" I
(3)
S*unan Oreanisasi Dinas Lingkungan Hiduit terdlri dari : .
:::,.r:,.
a. Dinas Lingktrngar,Hidup;. b. lagian Tato Usahaterdiri dari ; ., ' , 1. Sub Ilagian Penprsunan Program;
:
:',
i.
l{eqe.ea4;
.,i
"i;:
:
,,,,7.; sub Bagtan 3; Sub Bagian'Umtryrl Oan fepegawalan ; '{',"
4 c.
$utr Ragian Hukurn
.
.
Sub Dinas Perizinanterdiri dari
' ,1. Scksi AM P OI t
..,
ari, ,
:
,,, 2. Seksi Pqizinarf,,Pembuanmn -. :;_
4.
Seksi Perizinfo Ganggqrl Seksi
'
Retribusi. '
',;
,,'i1.;
,',1:
,u,i
3.
"."
'';r '
,
l,,imt?ah;
'
;
,i
i
.1
d. Sub Dinas lerltngkatan Ktralitai Linglungan Pengendalian tsrdiri dari
I 2, 3. e.
dan
:
$eksi Peningkatan Kralitas Lingkungnn;
Selcsi P*hg.*o**oo
Lingltungan;
dan
Pengendalian Dampak
;
$€ksi Inforrnasi Ling[tungan
Sub Dinaslabomtoriumterdiri dari:
1.
Seksi Laboratoriuln
Air;
2. Sel$i Laboratorium Tanah ; 3. Seksi Laboratorium udara .
f.
$ub Dinas Penangg$langan Pencemaran dan Lingkungan terdiri dari
l.
Ke,nrsakan
:
Selcsi Penanggutangan
Penccmaranlingkungan ;
40
2. Seksi Pe,nanggulangrur Keiusakan Lirrgkungan ; 3. Seksi Pemulihan Kualitas Lingftungan; 4. Seksi Penyuluhan dan Peran S€rta Masyarakat. g. Kelompok
Jabatan Fungsional;
h.
Cabang Dinas:
i.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(4) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Pcrahrran Dacrah ini,
Bagian Kedun pulutr safu Dinns Pollsi Pamong Praja
Pasal 24
(l)
Dinas Polisi Pamong haja mernpunyai tugas melaksanalffiri kewe,lrangatr Daerah dalam biiang lrenyelenggaraan kekntrarnan dan ketertiban umurl **gokk; peral.uran Daerah serta melaksanakan tugas pernbantran yang diberikan
'
oleh Pernerintah.
(2j
n?l,ffi*T:fi$ffi"ffffj*J"ffiffi,ffiffi,', 1. perlyu$uftur renuula dan prog-arn kerja serta
pada
penyusunan
kebijakan teknis dalam mewujudkan ketrentraman dan keteniban umum serta menegakkan perafirran Daerah;
2. pelaksanaan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentrama4 ketertiban umum dan penegakan perafi.rran Daerah;
3. pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangtca pe,ncegahan dan penindakan tertradap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaran Perattrran Daerah;
4.
pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan perrgajuan tuirtutan tyr.hadap pelanggar k*srtiban umum dan ketentrarnan serta pelzmggar pa'atrran da€rah ke badan peradilan atau instansi terkait sesuai peratr:ran perundangundangan yang berlalo;
5- pelaksanaan pembinaan" p€ngawasari dan pemeliharaan ketelraaman dan ketertiban umum di seluruh wilayah
,. Daerah; . pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaarl Perailran ,\ Daeralr" Keputusan Kepala Daerah dan peraflran lainnya yarig berlaku; I nerundang-undangan -s- *.+ +.-i+.,'E. '-,-4-r. :- -**"Ls$*!s-$F.i\€*.+eEr,=es-e.-*fii&lbs,. ..
4t
7. purgelolaan tatausalra dinas; 8. pelaksanaan trgasdrgas lain yang dib€rikffi oleh Kepala Daerah.
(3)
Strsunan Organisasi Dinas Polisi Pamong
llaja terdifi
dari
:
'a^ Dinas Polisi Pamong Praja;
b. BagianTafaUsatrat€rdiri dari
1.
Sub Bagian Umum dan
2. 3.
:
Ke,pegawaiuu
Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Pedengkapan
c. Sub Dinas Operasi dan Pengawasanterdiri
d.
l
1.
Seksi O,perasional;
2. 3.
$elai Administrasi Operasi;
dari
:
Seksi Pengawasan
Sub Dinas Peryrbinaan dan Pe,ngerrbangantffdiri dari
:
1. Seksi Dafa dan Pelaporan; 2. $eksi Prugram; 3. Seksi Pernbinaan.
.
e,
Sub Dinas Penyidikan dan Perdndakan
terdiri dari:
L Seksi Pemeriksaan dan Penguzutan; 2. Seksi Penunhrtan dan Penindakan; 3. Seksi Administrasi Penyidikan. f
Kelompok Jabatan Fungsional;
g.
Unit Pelaksana'fdcnik Dinas;
h.
Cabang Dina-c.
(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Polisi Pamong dimaksud pada ayat
(3)
Praja dalam dinyatakan sebagaimana adelah
Lampiran Peratran Dasatr ini.
Baglan Kedunpuluhdun
Dims Pengelolaan Tanah dan Rtmnh Pasal 25
(l)
ffiitfE-ri
Ilinas
Penrgelolaan Tanah dan Rumah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pngelolaan tanah dan nrmah / bangunan milik atau yang diluasai Pemerintah Daerah dan trgas pemrbanfiran yang diberikan oleh Pemerintah; isa--:f!*--.*-+4*rA-:
42
(2)
pda I_IlItuk menyelenggarakan trgas sebagaimana dimaksud Engetola* 'J.*n tr dan Rumah melnprnyai
ifi ","1 tungsi: a-
ni**
Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegatan m€mpersiapkuq nrengolatq unhrk menelaah dan menyrsun rumusan kebijakan telmis serta prograrn kerja ;
*o*tuoul*tt'
b. Pelaksanaan yang meliputi legala usaha dan kegiatan dibidang pengadaarS pengelolaa4 pelepasaq peagahran
pengg$man, perizinan peNlreftifikatan tanah serta p*g"totuut, pcngafran pcatggurrlan' p91+1r rumah /
b*E
r* *rfit I yung dikuasai Pemerirrtatr Daerah dan
pemungUtan retribusi dan pungrrtan iventarisasi;
c.
lain j'ang sah serta
Pengawasan yang meliputi segala Taha dan- kegi*an oot* melaksarrakan p€1lgaffiman teknis atas pelaksanaan sesuai kebiiakan yang ditetapkan oleh Kepala llaeratr serta peratrlran perundang-undangan yang berlalu;
*g* d.
c. f. (3)
Pelaksanaan koordinasi y*g meliputi segala usaha dan kegiatan unuft pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh KePaIa Dae'rah ; Pclaksanaan kctatausahsanyang mcliputi scgala usaha dan kegialan dibidang lala, usaha umufiL kepegawaiarl keuangan danrumahtanEga dinas ; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibefikan oleh Ke'pala Daerah.
susunan orgenisasi Dinas Pengelolaan Tannh dan Rurnah terdiri dari :
a. Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah; b. Bagtan Tata Usaha terdiri dari : 1.
Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian;
2. Sub Bagian Keuangan c. sub Dinas Pendataan dan Pengadaanterdiri
dari
:
1. Seksi Pendataan Tanah dan Rumah;
2. Seksi Pemetaan dan PengPkuran; 3. Scksi Pcngadaan Tanah.
d.
sub Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumatr terdiri dari
1.
Seksi Ganrbar;
2. Seksi PerizinanTanah ; 3. Seksi KePengfuunian; 4. Seksi Pengelolaan Rumah Sewa'
:
43
e. Sub Dinas Peirgurdalianterdiri dari
1.
:
Seksi Pe,rryuluhan dan Evaluasi;
2. Seksi Pengawasan dan Penertiban; 3. Soksi Penyelesaian, Sengketa dan Pengosongan.
f
Sub Dinas Peardapatanterdiri dari
I.
Seltsi Retribusi;
2.
Seksi Penrbukuan.
:
:
g. Cabang Dinas; h. Ilnit Pelaksana Teknik l)inas;
i.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Susunan Organisasi
Dinas Peirgelolqan Tanah Dan (3) adatah sebagaim+ra dinyatakan Ruruah dinraksud pada qyat dalam lqrqpiran Feratnran naerah ini. Baginn lftduapuluhtiga Dinas Fertanalran
Pasal26
(1) Dinas PertanaJran
rnernplrnyai
hrgx
rnelaksanakan dan tugas
kewenangan Daerah dibidang p€rtanaltan pembanhran yang diberikan oleh Pemerintah;
(2)
Untuk menyelenggarakan firgas sebageirnane dirrraksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan mernpunyai fungsi
:
a. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan pertanahan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan ta{Ifltt pengurusan hak-hak ates tanah, pengukumn dan pendaftaran tanah;
b. Pe,ngukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pengukuran titik dasar teltnis orde IV dan penreliharaarurya;
c. Penyiapan bahan rumusan penalagunaan tanah dan pengaturan penguasaan tanah dalam rangf
d. Pengendalian penguasaan dan pananfaatan tanah; e. Pelaksanaan inventarisasi sunrber daya tanah
;
f
Pe,nilaian tariah dan pamantauan perkembangan nilai tanah ;
g
Penanganan urasalah pertanahan masyarakat di bidang pertanahan;
datr
pernberdayaan
u h. Perrgembangan sistern informasi prtanahan
i.
j. (3)
;
Pengelolaantatausaha dinas ; Pelaksanaan tugas-ttrgas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Susunan Organisausi Dinas Perlanahnn k
a. Dinas Pertanahan; b. B"gurr Tata Usaha terdiri dari l.
rdiri dari
:
:
Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
2. Sub B"garr Keuangan; 3.
Sub Bagran
Pcrrlnrsunan Program
daq
Informasi
Pelayanan.
c.
Sub Dinas Pengukuran darr Pendaftaran Hak Atas Tanah terdiri dari :
l.
Seksi Pe,lnetaan Dasar;
2. Seksi Pengukuran Kadastral ; 3. Seksi Pendqftaran Hak Aras Ta{tah.
d.
$ub Dinas Pengaturan Penguasa4p dan Penatagurraan Tanatr
terdiri dari
:
1. Seksi Perencanaan Penataan Peqguasaan dan Peng€gnaan
Tanah, 2. Seksi Penge'ndalian Penguasaan dan Penggunaarr Tanah ; 3. Seksi Inventarisasi Data Pengpasaan dan Penggunaan Tanah
e.
Sub Dinas Pengurusan Hak Ata$ Tanah terdiri dari
:
1. Seksi Fengunrsan Hak Afas Tanah Perorangan;
2. Selai Pe,lrgurusan Hak Atas Tanah Badan Huhm;, 3.
Seksi Pcogunrsan Ilak-hak Atas Tanah
ka$i
Pemerintah Dan Pengarlaan Tanah.
f Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanalran dan Perrberdayaan Masyarakat terdiri dari
L Seksi Pe,nanganan Perkara
:
Pertanahan
2. Seksi Penyelesaian Masalah Pemanahan ;
3. S€l$i Pemberdayaan Masyarakat
g.
Sub Dinas Peralilran Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT
terdiri dari
l.
:
Seksi Peralihan Hak Atas Tanah;
ii*iitin*ri*g*!E-S5'r--.r..-t+r{j'r'-*'-
-.l\s
-- --{* "*.s'5s*..4-Y$.-
'+*s.:.i#ri3.*:jl+..r;.:....-' .....---i t..
#
-,e;4
45
2. Seksi Perrbebanan Hak Aras Tanah dan P€nnbhaan Pejabat Pesrbuat Akta Tanah; 3. Seksi Sistem Inforrrasi Pertamhan.
h. ,Iklo'ryok
i. i.
Jabatan FungPional ;
Cabang Dinas
;
:
Unit Petaksana Teknik Dinaq.
(a) Bagan Susunan Chganisasi f)inas Pertanahan dimaksud f-d" ayar (3) ad.4lah scbagrimana rlinyatrll,an ,tlalag kmPiralr
*ryDaq?hffi..,
i,
BABV
:
:
RINCIAN TUGAS DAN FT'NGSI' ..:
Pasal2? ,,
,.
,:
Rincian hrgas Oan fungFi masing'masing taqiut dcngan Kcputusad Kcpala Daerah.
.
,''
:
' .
l
Dinas ditetapkan lebih I
',
'
'SnbVt "i
KEIPMPOKJABATAI\I
:.'i
''
FUNGSIONAL
;"
PaEaI 28 ..'
i,
'r'
r j
i
Kelonfpok Jabatan FtrngSional mempunyai Urga.s melaksanakan sebagiintugas Diaas sesrrai dengan keahlian dan kebutuhan
,:
;
:
Piisal2g
j
t_
'(1)
l
Kelompok Jabalan Frrngsional tefdiri dari sejumlah
t€na8a dalam jenj*g jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga-fungsional senior silaku ketua kelompok yang berada dibow$,Oau qtanggungi&wdb ktpodo Kepala Dinas;
' (2) Kclompok Jabatan Funpional dapat dibogt aras kelompok dan $uh Kilornpok sesuai dengan kebutuhan; :
(3i Junrtah jabatan fungsional dirtentikan berdasa*aa sifaq jenis dan
$ban
kerja;
i'
':'
(4)Petrlbinaanterhadapl.enagafurrgsionaldilaksanakansesuai dsrrganPe,
aturen
undangan yang berlsku'
46
Bab
YII
PENGA}IGKAT.{1Y DAII PEMBE,NHEI{TIAN
DAI,AMJABATAI\I Pasal 30
(t)
Ke,pala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Ke,pala tsagian'l'ata Usaha dian$rat dan diberhentikan oleh Kcpala Daeratr dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usrl Sekrcfris Daerah b€rdasarkan pe.nilaian dan p€rtimbangao Baperjakat ;
Q
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagiarr dapal diangkat dart diberherfrikan berdasa*an peprilaian dan pertimbangnn Baperjakat oleh Sekretaris Daerah atas peltmpalnn kewe'lrangan dari Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas dari pegarmai negeri sipil yangmemenuhi syarat;
(3) KelomJro.k Jabatan Fungsional diangkat sesuai dengan poraLuran Kepala Daeratr.
dan diberlrerrtikan perwnlang-unAarrgdn yeng btrlaku oleh
BAB YTII PEMBIAYAAIT
Pnsul3l
uil$k
perrbiayaan kegiatan Dinas disediakffI dad Ang$ra$ Peodapatan dan Belaxda Dae'ralr Ko{aSrrabaya'
Keuangu
RAR
TX
PENUTUP Pasal 32
Dcngan bslakUnya Psratran Dacfab tidak berlaku lagi :
ini
din:nataftaa
dicatnf dafi
1. Psaturan Da€ffih Kdamadya Daerab Tingkat tr Srrabarary11n*
14 Talnrn 1998 t€ntang $sunan Orga$isasi dan Tataksrja Dinas pendapatan Daerah r<,otama{a Dae,rah Tingkat II Surabaya ;
2.
Peraturan Daemah l(otBftrrye Daerah Tingk&t tr surebE/r4 N-1mor 'l'atakeda Dinas 18 'l'afuun 1995 tentang tiusunan ()1gani$asi dan FErikapan Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3.
Ngrn.or Peraturan Dasatl Kotanradya Daerah Tingkat II Surabaya Tatakerja 13 Tahun f99i bntang Penrbentukan Organisasi dan
Dinas [.alu Lintas Oio Daerah Tingkat
II
engkut* Jala4
SurabaYa ;
Daerah Koamadya
47
4.
Peraturan Daemh Kotamadya Daerah Tingkat rI suraba3a Nornor 14 Tahun 1995 tentang Pembenhrkan, Snstrnan Organisasi dan Tatakerja Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah ringkat II
Surabaya;
5.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat tr surabala Nomor 15 'l'ahun 1996 tartang Pernbentukan tlrganisasi dan 'latake{a
Dinas Ferparkiran Daerah Kotamadya Daerah TingLat II Surahaya;
6. Peratu m Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya Nomor 25 Tahun 1996 tentang organisasi dan Talakerja Dinas Peternakan Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat
7.
II
$urabaya ;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
6
Tahun 1997 tentiurg
ringkat II surabaya Nomor organisasi dan Tatakerja Dinas
Kebersihan Daerah l{otamadva Daerah Tingkat
II
Surabaya ;
8.
Peraluran Daerah Kolarnarlya Daerah Tingkat II surabala Numor 7 Tahun 1997 tentang Pembenhrkan organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Krrta Daerah Kotamadya D*erah Tingkat II suratraya;
9.
Peraturan Daerah Kctamadva Daerah
I
ringkat II surabaya l,.lornar Tahun 1997 tcntang Ponbc.ntukan organisasi dan Tatakcrja
Dtnas Pe.rtamanan dan Permaliaman Daerah Kotarnadya Daerah Tingliat II Suratraya; 10.
Peraluran Daerah Kutamadya Dasrah Tingl,rat II surabaya Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Bangunan Dae,rair Koramadya Daerah Tingkat II Surirbaya;
I
Peraturan Daerair Kotamad.va Daerah ringkat II surabaya Nomor l0 Talnrn 1997 tent:rng Pcmhurtukan organisasi dan Tatakcrja Dinas Pekerjaan llmum dan Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkaf II Surabaya ;
1.
l?.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Illuraba3a Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembenftlkan Organisasi dan Tatake{a
Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya;
13.Pcraturan Dacrah Kotamadya Dacrah ringkat II surabaya Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembentukan Orgarrisasi dan Tatakeqa Dinas Penrmahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamailya Daaah Tingkat II Sinabayn ; 14.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tat*kerja
Dinas Kesehatan Daerah Koltmadya Daerah Tingfuat II Surabaya;
48
15.Peraturan Da€rall Kotarnadya Daerah Tingkat tr Surabaya Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalcerja Dinas Pariwisara Daerah Kotamadya Daerah Tingkatll Surabayq 16.
Perafinan Dacah Kotamadya Daerah Tingkst tr Surabaya Nomor 23 Tahun 199? tentang Pembentukan Organisasi dsn Totakerja Ditras Pe,ngelolaan'I'annh Daerah Kotamadya Daerah'l'ingkat
ll
Surataya
Pasd Al Perafiran Daeralr ini bedaku efektif paling lanrbat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diundgngkan;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini dengan penempatarrrya dalam l-embaran Daerah Kota Surabaya
Disahkan
di
Surahaya
p'adatanggal 5 Mei 2001
WALTKOTA SURABAYA!
nd H. STINARTO STIMOPRAWIRO. Diundangtan
di
Sunabaya
padatanggal 5 Juni 2001 SEKRETARIS DAERAH KOIA SURASAYA,,
ftd a
Pembina Tingkat I NIP. Stg029 422
LEMBARAI{ DAERAII KOTA SURABAYA TAIIUN Anl NOMOR3/C. ' Salinan sesuai aslinya ,{o. Sckrctaris Dacrafo ala Bagian Hukum
Penata Tingfar I Nip. 510 100 822
PENJELASAI\I ATAS
PERATURAN DAERAII KOTA SURABAYA
NOIVIOR
3
TAHUN2OOT
TENTANG ORGANIISASI DINAS KOTA $URABAYA
I. PENJELASAIY UMUM Perafuran Da€rah ini mengah'tentang organisasi Dinas Kota surabaya.
Dengnn bedakunya Lhdang-undang Nomor
tgw.erynean pemerintatran v*ts ltra.rkeparta dilahrkan penatatan kelembaga; di Da€rah.
22 rahun 1999 telah meNnbdkan o"*rrt yang nkan menrbawa krnsekuo*i
sernakin bertambah luasnya kewenangan yang ada dt Daerah maka Dinas-Dinas seb4gai unsur pelaksana Pemerintah Daerah-yang rioutt ada periu ditata kembali dipadr*an pcngifitsgrasian instansi vcrtikat yerig stahrsnya bcrubah *rri"ai Dacrah.
p"*"*"
organisasi Dinas
$li:gkungan Pemerintah Kota sura.baya tersebut dibentuk d"ngun berpedoman kepada Peratnin Pecrerintah Nomor 34 fahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkaf Da€rah.
Perafirran Daffih ini hanya menetapkan pembenarka& kedudukan, urgas polcolq fungsi dan susunan organisasi 23.(dua puluh tigal peniabaran nir*". tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas tersebut ut
23 (dua puluh tiga) Dinas
yj"g dibcntukan dengan peraturan Daenah ini merupakan menyerrpumakan terhadap Dinas. yyg seberurinya s'dah ada, Dinas baru'}""t sebelumnya menrpakan instansi vertiial ui"u t *rt serta penggabungan dua atau lebih instarisi yang sebelumnya sudah " ada.
d"***g*
Dengan dibentuknya Dinas-dinas dimakzud dilrarapkan dapat melaksanakan semua kewenangan PEmerintatr Daerah sscara tebih brik dun;dayanan kepa.da masyarakat dapat ditingkarkan.
II. PEI{JELASATI PASAL DEfuII PASAL Pasal Pasal PasaI Pasal Pasal Pasal
I
Cukup jelas.
2 3
Cnkupjelas. Cukup jelas. Cukupjelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
4 5
6
",
Pasat 7 Posal I Pasal 9
Pasal l0 Pasal 11 Pasal lZ Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal '17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 2A Pasal 2l Pasa! 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33
Cnkup jelas. Cukup jelas. Cukupjelas. Cukupjetas. Cukup jelas. Cukup jelas. C.ukupjelas. Cukupielas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jclas. Cukup jelas. Ctrkup jelas. Culiup jelas. :Cukup jelns, Cukup jelas, Cukup jelas. Cukup jelas; Cukup jelas. Cukup jclas. C\rkup jelas, Cukup jelas. Cukupjelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukupjelas.
*******
i+*Fi*-#:+
!i
a' :
;
:3d-q
;1-i
;-.:::i::, ;rr:.lii-.:i-..#i:j+!j:ei.*€:"i5+a,r!-,J,,*:t-.,.
-*-:f
r1
. . ---'
a '[a |ri!Lrrt1F!fl1f!!?-:
."Jr
