3. Interpretasi : yaitu tahap penafsiran atau menganalisa data – data yang diperoleh sehingga melahirkan suatu analisa baru yang sifatnya lebih objektif dan ilmiah dari objek yang akan diteliti. Objek kajian yang cukup jauh kebelakang membuat intepretasi menjadi sangat vital dan dibutuhkan keakuratan serta anilisis yang tajam agar mendapat fakta sejarah yang objektif. Dengan kata lain, tahapan ini dilakukan dengan menyimpulkan kesaksian atau data – data informasi yang dapat dipercaya dari bahan – bahan yang ada. 4. Historiografi : merupakan tahap akhir dalam penulisan, atau dapat juga dikatakan dengan penulisan akhir dari suatu penulisan yang telah diinterpretasikan melalui sebuah tulisan yang diperoleh dari fakta – fakta, dan dituliskan dengan sistematis dan kronologis. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis menjadi sangat penting untuk menghasilkan karya sejarah yang ilmiah dan objektif.
BAB II PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTAULI SEBELUM TAHUN 1978
2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirtauli teletak pada wilayah kota madya Pematang Siantar. Lebih tepatnya kota ini terletak di tengah-tengah Kabupaten
Universitas Sumatera Utara
Simalungun dengan keadaan topografi berbukit-bukit rendah dan berada pada ketingian ± 400 m di atas permukaan laut. Daerah ini terletak pada posisi 3º.01’- 2º.54’.40” LU dan 99º.05’- 99º.02’ BT, dengan suhu rata-rata 24,7ºC dan curah hujan 2808 mm/tahun. Kota Madya Pematang Siantar di kelilingi oleh daerah pertanian yang luas dan subur seperti persawahan, perkebunan karet, kelapa sawit dan teh. Daerah Tingkat II Pematang Siantar mempunyai satu buah sungai besar yaitu Bah Bolon dan mempunyai 12 sungai kecil yaitu Bah Sorma, Bah Kapul, Bah Bane, Bah Kadang, Bah Kahean, Bah Sigulanggulang, Bah Sibarambang, Bah Silulu, Bah Sibatu-batu, Bah Kora, Bah Kaitan, dan Bah Silobang. Sungai-sungai ini sebagian dimanfaatkan oleh sebagian penduduk untuk mengairi sawah, tambak ikan, alat drainage alamiah dan menjadi batas alam wilayah kecamatan dan kelurahan. Pematang Siantar pada tahun 1957 masih berstatus sebagai Kota Praja meskipun sudah memiliki kepala pemerintahan sendiri dan sudah terpisah dari Kabupaten Simalungun. Pada awalnya Kota Pematang memiliki luas 1248 Ha, namun setelah terjadi perluasan wilayah maka Kota Pematang Siantar memiliki luas wilayah seluas 7997,06 Ha, dan di bagi menjadi 10 kampung yaitu : Kampung Aek Nauli, Kampung Kristen Timur,
Kampung
Kristen
Barat,
Kampung
Timbanggalung
Baru,
Kampung
Timbanggalung Lama, Kampung Melayu, Kampung Kota, Kampung Tomuan, dan Kampung Suka Damai. Untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam daerah hukum kota praja, pada tahun 1959 Pemerintah Daerah membagi daerah kota praja ini dalam dua kecamatan yaitu : 1. Daerah Kecamatan Siantar Timur, dengan resort :
Universitas Sumatera Utara
a. Kampung Kota b. Kampung Kristen Timur c. Kampung Kristen Barat d. Kampung Tomuan e. Kampung Suka Damai 2. Daerah Kecamatan Siantar Barat a. Kampung Melayu b. Kampung Timbanggalung Lama c. Kampung Timbanggalung Baru d. Kampong Bantan e. Kampung Aek Nauli Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1981, Kota Madya Pematang Siantar dikembangkan menjadi empat wilayah kecamatan yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1982 oleh E.W.P Tambunan, dimana pada saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Keempat kecamatan tersebut adalah 1.
Kecamatan Siantar Barat ibukotanya Timbanggalung
2.
Kecamatan Siantar Timur ibukotanya Tomuan
3.
Kecamatan Siantar Utara ibukotanya Sukadame
4.
Kecamatan Siantar Selatan Ibukotanya Kristen
8
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 tentang masuknya sembilan desa dari wilayah Kabupaten Simalungun ke wilayah Kota Madya Pematang Siantar. Akibatnya Kota Madya Pematang Siantar berkembang 8
Kota Madya Pematang Siantar Dalam Angka Tahun 1990. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Madya Pematang Siantar, hal 9.
Universitas Sumatera Utara
menjadi enam kecamatan. 9 Dua kecamatan tambahan tersebut adalah Kecamatan Siantar Martoba dengan pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Martoba, sedangkan satu kecamatan lagi yaitu Kecamatan Siantar Marihat dangan pusat pemerintahannya berkedudukan di kelurahan Marihat. Secara administratif, batas-batas Kota Madya Pematang Siantar adalah sebagai berikut : 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Sari, Rambung Merah, dan Marihat Baris. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marihat Baris, Silampuyang, dan Desa Bah Sampuran. 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Bah Kapul dan Desa Sinaksak. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Talun Kondot, Nagori Simpang Pane, dan Siborna. 2.2 Sejarah Berdirinya PDAM Tirtauli PDAM Tirtauli merupakan salah satu perusahaan penyedia air minum yang sangat penting bagi masyarakat kota Pematang Siantar. Perusahaan ini mulai dirintis pada tahun 1916 dan dikelola oleh perkebunan Siantar Estate, tepatnya di lokasi Lapangan Simarito yang terletak di Jalan Merdeka kota Pematang Siantar. Awalnya, air minum dibangun untuk memenuhi kebutuhan air pada Perkebunan Siantar Estate tersebut dengan cara membangun bak pengumpul pada umbul ( mata air ) Simarito dengan kapasitas atau debet air sebanyak 15 liter/detik. Selanjutnya pada tahun 1920 Pemerintah Belanda mengambil alih sumber air Simarito dari perkebunan Siantar Estate dan kemudian diberi
9
Ibid. hal 11
Universitas Sumatera Utara
nama Gemente Water Leiding Bedrijf ( Perusahaan Air Kota ) dengan perjanjian tetap memberikan air pada perkebunan tersebut. Mengingat perkembangan daerah dan penduduk kota yang semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan air, maka pada tahun 1940 dibangun sumur bor yang terletak di jalan sabang merauke dengan kapasitas/debet air 4,1 liter/detik. Tiga belas tahun berikutnya pada tahun 1953 dibangun lagi Bron Capetering pada Umbul Naga Huta I yang berkapasitas 5,8 liter/detik. Dan pada tahun 1954 ditempat yang sama dibangun tambahan Bron Capetering, untuk mengumpul sarana yang terbuang. Bron Capetering Naga Huta I yang kemudian dibangun umbul Naga Huta II dengan kapasitas/debet air 27,4 liter/detik. Lima tahun berikutnya tahun 1959 membangun Bron Capetering pada umbul Pancur lima dengan kapasitas/debet air 13,6 liter/detik, untuk memenuhi perkembangan daerah dan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan air. Setelah 12 tahun berikutnya ( tahun 1971) dibangun lagi Umbul Naga Huta III yang berlokasi + 500 meter dari Umbul Naga Huta I dan II. Umbul Naga Huta II ini dapat memproduksi air dengan kapasitas 35 liter/detik, dan pada tahun 1974 ditambah lagi pembangunan Umbul Naga Huta IV dengan kapasitas 14,4 liter/detik. Pada tahun 1976 dibangun 3 (tiga) sumber air di Umbul Mual Goit yang masing-masing dibangun berdekatan dalam satu lokasi di Mual Goit dengan kapasitas 226,6 liter/detik. Status pengolahan air minum sampai waktu itu dilaksanakan oleh Dinas Air Minum Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Pematang Siantar dan pada tahun 1978 dirubah statusya menjadi Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli ( PDAM Tirtauli) Kotamadya Pematang Siantar. 10 10
Pemerintah Kota Pematang Siantar, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kodya Dati II Pematang Siantar, Pematang Siantar, 1996, hal.7.
Universitas Sumatera Utara
2.3. Peralihan Fungsi dan Tugas Pengelolaan Air Minum Daerah dari Dinas Air Minum Menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota madya Pematang Siantar merupakan kota pemerintahan daerah tingkat II yang dipilih pada masa pemerintahan Belanda untuk menangani penyedian air baik secara teknis maupun administratif. Selain Pematang Siantar, ada pula beberapa daerah lain yang juga dipilih untuk menangani air bersih yang diantaranya adalah Medan, Tebing Tinggi, Tanjung balai, Tanjung Pura. Semua ini telah mendapatkan kedaulatan diserahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan program nasional di dalam pelayanan air bersih untuk daerah perkotaan dengan target 75 % dari jumlah penduduk maka berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri yang menyatakan perlu adanya kesamaan status pengelolaan air minum di daerah diseluruh Indonesia yang ditetapkan dengan keluarnya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1975 tentang penyesuaian / mengalihkan bentuk Perusahaan Air Minum dari Dinas Daerah menjadi Perusahaan Daerah. Sehingga dengan adanya instruksi tersebut, dikeluarkannya Peraturan Daerah Tingkat II Pematangsiantar No:9 Tahun 1976, lembaran Daerah Tingkat II Pematangsiantar No:18 Tahun 1976 seri:B.No:13. Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kotamadya Pematang Siantar No. 97 / 10 / BP / WK kepada Daerah Tingkat II Pematangsiantar yang dulunya Dinas Air Minum Kotamadya Pematang Siantar maka berubah nama bentuk status menjadi: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar. Dimana kebijakan ini berdasarkan dengan adanya Undang-Undang
Universitas Sumatera Utara
Republik Indonesia No.5 Tahun !962 tentang Perusahaan Daerah serta bentuk pengelolaannya telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pada tanggal 1 April 1978, merupakan tahun berdirinya PDAM Tirtauli sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan oleh Sanggup Ketaren yang mana pada saat itu beliau menjabat sebagai Walikotamadya Pematang Siantar. Perusahaan Daerah ini memiliki tujuan untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya disamping Pembangunan Nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang air minum. Dan anggaran perusahaan daerah ini tidak lagi termasuk didalamnya dengan pengertiaan Perusahaan Daerah ini telah mempunyai anggaran tersendiri, sehingga setiap tahunnya harus menyusun anggaran tersendiri. Ada beberapa langkah – langkah yang diambil oleh pimpinan daerah pada saat itu untuk mendukung berdirinya Perusahaan Daerah ini, antara lain : 1. Modal Perusahaan ini telah diserahkan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,( Dua Juta Rupiah ) disamping menyerahkan seluruh Inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak yang bernilai sebesar Rp. 240.000.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah ) sesuai dengan keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar Tanggal 20 Maret 1978 No. 18 / DPRD / 1978. 2. Untuk kelengkapan bagi personil telah diangkat : a. Untuk Badan Pengawas dengan susunan keanggotaan sebagai berikut ; 1. Ketua merangkap Anggota : 2. Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Pematang Siantar. 3. Wakil Ketua merangkap anggota :
Universitas Sumatera Utara
4. Simpang Tarigan BA. 5. Anggota – anggota : S.Lumban Tobing Ir.B.D. Sinulingga Dr. A. L. Munthe b. Untuk Direksi Perusahaan telah diangkat : 1. I. M. Sibarani. BA, sebagai Direktur 2. Drs. B. Surbakti sebagai Wakil Direktur c.
Bagi pegawai – pegawai / karyawan Perusahaan Daerah diatur sebagai berikut : 1. Pegawai Negeri yang selama ini bekerja pada Dinas Air Minum untuk sementara diperbantukan pada Perusahaan Daerah Air Minum ini dalam arti, status pegawai yang bersangkutan adalah tetap sebagai pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Pematang Siantar. 2. Pegawai – pegawai dengan status pekerja harian lepas yang selama ini bekerja pada Dinas Air Minum sebahagian diberhentikan sebagai tenaga harian lepas Pemerintah Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan selanjutnya pegawai – pegawai tersebut ditampung oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan kebutuhannya dan sebagian lagi dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Pematang Siantar.
2.4 Status Hukum Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Pusat telah menyerahkan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat II
Universitas Sumatera Utara
Kotamadya Pematanng Siantar untuk beberapa urusan pemerintah pusat yang termasuk didalamnya penyediaan dan pelayanan air minum. Sejalan dengan penyerahan urusan ini, maka pemerintah pusat mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1975 yang menyatakan agar dilakukan penyesuaian atau pengalihan bentuk Perusahaan Air Minum dari Dinas Daerah menjadi Perusahaan Daerah. Bentuk Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Untuk memperoleh kepastian hukum, maka pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Kotamadya Pematang Siantar, ditetapkanlah dengan menggunakan Peraturan Daerah. PDAM Tirtauli dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 1976, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kotamadya Pematang Siantar No. 97/10/BP/WK Tahun 1978. Didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 pasal 2 dan 3 yang berbunyikan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang – undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang – undang. Dan didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 serta pelaksanaannya, maka terhadap Badan Hukum yang dimaksud dalam Undang – Undang ini, berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia. Sehingga Perusahaan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang bersifat : 1. Memberi Jasa 2. Menyelenggarakan Kemanfaatan umum
Universitas Sumatera Utara
3. Memupuk Pendapatan Modal dari perusahaan ini terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan modal perusahaan tidak terdiri dari atas saham – saham Didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962. Untuk setiap cabang –cabang produksi perusahaan ini yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak didaerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan tersebut
yang modalnya untuk seluruhnya merupakan
kekayaan daerah yang dipisahkan modal perusahaan tidak terdiri atas saham – saham.
2.5 Keuangan dan Administrasi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sejarah pengelolaan proyek air minum di Kotamadya Pematang Siantar ini dilakukan oleh Dinas Air Minum maka untuk segala kebijaksanaan yang menyangkut masalah keuangan Dinas dilakukan oleh Walikota sendiri dengan menugaskan Bendaharawan Pemerintah Daerah. 11 Dinas ini tidak memiliki kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan seperti pada Perusahaan Daerah Air Minum. Masalah yang berhubungan dengan keuangan dan administrasi tersebut mencakup persoalan sebagai berikut : 1. Anggaran Dinas Air Minum 2. Penerimaan 3. Pengeluaran 4. Posisi keuangan dan hasil usaha 5. Sistem tarif
11
Wawancara dengan, Basri Kalimantan, SE, Pada tanggal 29 April 2010 di Kantor PDAM
Tirtauli
Universitas Sumatera Utara
6. Tunggakan Setelah PDAM Tirtauli ditetapkan menjadi suatu perusahaan Daerah Air Minum pada tahun 1978 perusahaan ini memiliki modal awal yang telah diserahkan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) disamping memiliki Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang bernilai sebesar Rp. 240.000.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah ). Kebijakan ini disesuaikan dengan keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar Tanggal 20 Maret 1978 No. 18 / DPRD / 1978. Adapun sumber penerimaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli berasal dari : 1. Penjualan air minum kepada pelanggan dengan menggunakan tarif penjualan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 2. Ongkos pemasangan / penyambungan langganan baru 3. Serta usaha – usaha yang tidak melanggar pada ketetapan – ketetapan umum Peraturan Daerah tersebut. Setelah mendapatkan penerimaan tersebut didapatlah keuntungan ( laba bersih ) yang dialokasikan untuk 12 : 1. Kas Daerah
25%
2. Dana Pembangunan Daerah
30%
3. Cadangan Umum
25%
4. Sosial dan Pendidikan
10%
5. Jasa Produksi
7%
6. Dana Pensiun dan Sokongan
3%
12
“Bahwa penggunaan Laba Bersih didapatkan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan Penyusutan, Cadangan Modal dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat”. Lihat, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No:9 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah, pasal 20 ayat 2.
Universitas Sumatera Utara
PDAM Tirtauli Kotamadya Pematang Siantar harus mampu
meningkatkan
perkembangan yang sangat berarti bagi kelangsungan perusahaan itu sendiri didalam mewujudkan tujuannnya untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya disamping Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya. Hal ini dapat didukung dengan dengan adanya Peraturan Pemerintah melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri
yang
menyatakan
bahwa
“Di
Indonesia
Pemerintah
Daerah
yang
bertanggungjawab atas perusahaan air minum, diijinkan untuk mengambil 55% dari keuntungan bersih yang diperoleh Perusahaan Daerah Air Minum itu sendiri. Agar supaya Perusahaan Daerah Air Minum lebih mampu mengembangkan usahanya dan dalam rangka mencapai target Dasawarsa Air Bersih 1981 – 1990 ialah berupa pencapaian target 75% pelayanan masyarakat di kota dan 60% di desa yang merupakan target nasional kita, yang berarti menjadi tanggungjawab kita semua dan mengingat pula bahwa kemampuan Keuangan Negara yang terbatas, maka dapat dipertimbangkan kembali agar Perusahaan Daerah Air Minum dibebaskan dari keawjiban penyetoran 55% dari laba bersihnya kepada Pemerintah Daerah sampai jangka waktu dimana Perusahaan Daerah Air Minum sudah mampu melayani kebutuhan air minum untuk kurang lebih 75% penduduk kota. Berhubungan dengan itu dan dalam kenyataannya Perusahaan Daerah Air Minum masih memerlukan pengerahan dana, baik yang berasal dari Perusahaan Daerah itu sendiri maupun bantuan dana dari instansi Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Dan oleh karena itu dana dari perusahaan itu sendiri seyogianya dapat digunakan seluruhnya oleh proyek Perusahaan Daerah Air Minum, baik untuk
Universitas Sumatera Utara
meningkatkan
jaringan distribusi
maupun untuk
peningkatan pelayanan pada
masyarakat”.13 Untuk mendukung perusahaan, masalah keuangan didalam Perusahaan Daerah ini perlu ditopang dengan adanya peningkatan administratif perusahaan yang professional ditambah lagi dengan peningkataan tenaga kerja yang dilakukan dengan berbagai pelatihan – pelatihan kerja yang pada akhirnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli akan memiliki tenaga – tenaga administratif yang handal dan memiliki keuangan sendiri yang mandiri melalui pembinaan personalianya.
BAB III PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTA ULI PEMATANG SIANTAR TAHUN 1978 – 2001
3.1 Struktur Organisasi Organisasi didalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai pembagian kerja diantara para karyawan dimana pada masing – masing bagian pekerjaan tersebut harus dikoordinasikan agar mencapai sasaran khusus sesuai dengan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Setiap perusahaan yang ingin berhasil harus tahu akan bidang – bidang yang memberi kemungkinan terbesar untuk berhasil mencapai tujuannya. Perusahaan harus menentukan sasarannya, harus meneliti apakah sasaran itu bermanfaat dan dapat dicapai selanjutnya membuat organisasi untuk mencapainya. Adapun sasaran pokok suatu organisasi perusahaan adalah mampu mempertahankan hidup, dapat 13
Departemen Dalam Negeri RI, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 690 / 7027 / SJ tentang Pembebasan PDAM dari kewajiban menyetorkan 55% laba bersih pada Pemerintah Daerah, Jakarta : Depdagri, 1985, hal 27
Universitas Sumatera Utara
