1
Yth. 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; 2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; 3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 4. Pimpinan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; 5. Pengurus Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal; 6. Pengurus asosiasi profesi Pasar Modal; dan 7. Pengurus asosiasi Perusahaan Efek; di tempat.
SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR..../SEOJK.04/20... TENTANG KOMITE STANDAR KEAHLIAN
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.04/... tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Pasar Modal Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal, perlu mengatur ketentuan mengenai Komite Standar Keahlian sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: a. Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal yang selanjutnya disingkat LPKPM adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengujian di bidang Pasar Modal. b. Komite Standar Keahlian yang selanjutnya disingkat KSK adalah
2
komite yang mempunyai fungsi memastikan standar atas program pendidikan dan pengujian yang diselenggarakan oleh LPKPM. c. Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pengujian satu keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh LPKPM yang meliputi keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, atau keahlian Pasar Modal bagi Ahli Syariah Pasar Modal perorangan. d. Program Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah rangkaian kegiatan pengujian satu keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh LPKPM yang meliputi antara lain keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, atau keahlian Pasar Modal bagi Ahli Syariah Pasar Modal perorangan. e. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh LPKPM dalam setiap pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal.Standar Pengujian adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh LPKPM dalam setiap pelaksanaan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal. II.
PEMBENTUKAN 1.
Otoritas Jasa Keuangan membentuk KSK melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Pengawas Pasar Modal.
2.
Dalam rangka pembentukan KSK, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi
dengan
para
pemangku
kepentingan
untuk
menentukan susunan keanggotaan KSK. III. STRUKTUR 1. KSK beranggotakan unsur yang berasal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, asosiasi, pelaku Pasar Modal lainnya, dan/atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan. 2. Struktur keanggotaan KSK terdiri dari Dewan Penasihat, Komite, dan Sekretariat.
3
3. KSK didukung oleh sekretariat, dengan tugas memberi dukungan teknis dan administratif. 4. Jangka waktu penugasan anggota KSK maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. IV. KEWENANGAN KSK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal sebagai bahan pertimbangan agar sertifikat keahliannya dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. V.
KEWAJIBAN KSK wajib membuat dan menetapkan standar pendidikan dan pengujian keahlian di Pasar Modal yang paling kurang meliputi : a.
modul atau kurikulum pendidikan,
b.
minimum
jam
penyampaian
materi
pendidikan
dan
jumlah
keseluruhan jam materi pendidikan, c.
materi ujian dan pelaksanaan ujian,
d.
persyaratan kelulusan,
e.
persyaratan tenaga pengajar,
f.
persyaratan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pengujian.
VI. TUGAS 1. Dewan Penasihat mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan pengawasan atas kebijakan yang dikeluarkan Komite dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite; dan b. memberikan nasihat dan masukan kepada Komite dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komite. 2. Komite mempunyai tugas sebagai berikut: a. memastikan kualitas pendidikan meliputi tenaga pengajar dan materi
pendidikan
dalam
rangka
penyelenggaraan
Program
4
Pendidikan Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM; b. memastikan kualitas pengujian meliputi sistem pelaksanaan ujian, materi soal ujian, sarana pelaksanaan ujian. c. menetapkan kriteria, standar dan pedoman dalam melakukan penilaian terhadap LPKPM termasuk parameter yang digunakan serta menetapkan metode penilaiannya; d. memberikan masukan kepada LPKPM dalam rangka penjaminan mutu akademik, kurikulum, susunan pengajar, dan pelaksanaan ujian; e. melakukan evaluasi dan/atau peninjauan secara berkala paling kurang 2 (dua) tahun sekali terhadap pelaksanaan Program Pengujian
Keahlian
Pasar
Modal
dan
Program
Pendidikan
Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM; dan f.
menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Sekretariat Komite mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Komite yang meliputi antara lain: a. mempersiapkan
dan
mengatur
jadwal,
tempat
dan
segala
keperluan dalam rapat-rapat Komite; b. menyusun
notulensi,
dokumentasi
dan
administrasi
yang
berkaitan dengan kegiatan Komite; dan c. melakukan tugas lain yang dipandang perlu guna menunjang kelancaran tugas Komite termasuk memastikan terpenuhinya keseluruhan prosedur Komite. VII. LARANGAN KSK dilarang melakukan diskriminasi terhadap Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan/atau Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal.
5
VIII. PENDANAAN 1.
Pendanaan KSK dapat bersumber dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, asosiasi, unsur pelaku pasar lainnya, dan/atau sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2.
Pendanaan sebagaimana dimaksud angka 1 wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
IX. LAPORAN BERKALA 1.
KSK wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 Januari tahun berikutnya.
2.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit terdiri dari laporan pelaksanaan tugas KSK dan laporan keuangan KSK
X.
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN 1.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang merubah susunan keanggotaan KSK dengan mempertimbangkan: a. Peraturan-perundang-undangan yang berlaku; b. Perkembangan Pasar Modal; c. Kebutuhan tenaga yang kompeten; d. Usulan dari stakeholder; dan/atau e. Integritas dan/atau performa anggota KSK.
2.
Dalam hal menilai integritas dan/atau performa anggota KSK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memanggil dan meminta keterangan dari KSK maupun stakeholder.
XI. RAPAT KONSULTASI 1. Dalam
rangka
permohonan
terhadap
Program
Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal dan
Program
Pengujian Keahlian Pasar Modal
rekomendasi
kepada KSK, LPKPM wajib terlebih
dahulu berkonsultasi dengan KSK dalam rangka memastikan standar keahlian
sebelum
kepada KSK.
dapat
mengajukan
permohonan
rekomendasi
6
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. LPKPM mengajukan surat permohonan konsultasi kepada KSK dalam rangka memastikan terpenuhinya Standar Pendidikan dan Pengujian. b. Atas dasar surat permohonan dari LPKPM sebagaimana angka 1, KSK menjadwalkan dan mengundang perwakilan LPKPM untuk hadir dalam rapat konsultasi. 3. Agenda rapat konsultasi sebagaimana dimaksud antara lain: a. presentasi LPKPM terkait rencana
Program Pendidikan dan
Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan b. masukan dan arahan KSK terhadap rencana Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal. 4. Rapat konsultasi dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan. 5. Berdasarkan rapat konsultasi, KSK menerbitkan minuta rapat. XII. REKOMENDASI 1. Berdasarkan hasil minuta rapat konsultasi, LPKPM mengajukan permohonan
rekomendasi
kepada
KSK
dengan
disertai
dengan
dokumen sebagai berikut: a. Untuk Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal 1) Kelembagaan: a) Fotokopi dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi Pemerintah yang berwenang; b) buku pedoman operasional penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan c) daftar nama pengurus yang memuat: (1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; (2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan (3) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 masing-masing pengurus; 2) daftar
nama
pengajar
dan
penanggung
jawab
Program
7
Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal disertai dengan daftar riwayat hidup termasuk pengalaman kerja yang relevan; 3) silabus, materi pendidikan, serta metode pelaksanaan pendidikan, ujian, dan penilaian serta nama dari Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal; dan 4) informasi mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan pengujian; dan 5) copy minuta rapat konsultasi. b. Untuk Program Pengujian Keahlian Pasar Modal 1) Kelembagaan: a) Fotokopi dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi Pemerintah yang berwenang; b) buku pedoman operasional penyelenggaraan Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan
Program
c) daftar nama pengurus yang memuat: (1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; (2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan (3) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 masing-masing pengurus; 2) daftar nama penanggung jawab Program Pengujian Keahlian Pasar Modal disertai dengan daftar riwayat hidup termasuk pengalaman kerja yang relevan; 3) metode pelaksanaan ujian dan penilaian serta nama dari Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal; dan 4) informasi mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan pengujian; dan 5) copy minuta rapat konsultasi. 2. Dalam hal permohonan permohonan rekomendasi kepada KSK tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan tersebut KSK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan tidak lengkap; atau b. permohonan ditolak.
8
3. Pemohon
yang
tidak
melengkapi
kekurangan
dokumen
yang
dipersyaratkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal ditetapkannya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dianggap telah membatalkan permohonannya. 4. Dalam hal permohonan rekomendasi sebagaimana angka 1 telah memenuhi persyaratan, maka paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua
puluh
satu)
hari
sejak
diterimanya
permohonan,
KSK
memberikan surat rekomendasi. 5. Surat rekomendasi berlaku untuk 1 (satu) Program Pendidikan dan Pengujian
Keahlian
Pasar
Modal
dan/atau
Program
Pengujian
Keahlian Pasar Modal, sesuai dengan bidang yang dimohonkan pengakuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. XIII. PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGUJIAN KEAHLIAN PASAR MODAL DAN PROGRAM PENGUJIAN KEAHLIAN PASAR MODAL 1. KSK melakukan pengawasan terhadap Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal dan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal melalui: a. Pemeriksaan di tempat; dan b. Penelaahan Laporan 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat dan/atau penelaahan Laporan
sebagaimana
angka
1,
KSK
berwenang
melakukan
pemanggilan kepada LPKPM untuk meminta klarifikasi. 3. Dalam
hal
KSK
menemukan
bahwa
Program
Pendidikan
dan
Pengujian Keahlian Pasar Modal dan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau standar yang ada, maka KSK dapat: a. Mengirimkan surat rekomendasi kepada LPKPM untuk melakukan perbaikan; atau b. Mengirimkan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut pengakuan terhadap sertifikat keahlian tertentu. 4. Dalam hal LPKPM tidak dapat melakukan perbaikan sesuai dengan
9
rekomendasi KSK sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, KSK dapat mengirimkan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut pengakuan terhadap sertifikat keahlian tertentu. 5. Atas
dasar
rekomendasi
KSK,
Otoritas
Jasa
Keuangan
dapat
mencabut pengakuan terhadap sertifikat keahlian tertentu. XIV. KETENTUAN LAIN 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan surat teguran dalam hal KSK melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini. 2. Teguran sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai dengan perintah kepada KSK untuk melakukan atau menghentikan suatu kegiatan tertentu. 3. Dalam
hal
KSK
tidak
dapat
memenuhi
perintah
sebagaimana
dimaksud angka 2, Otoritas Jasa Keuangan dapat membubarkan atau membekukan Komite Standar Keahlian. 4. Pembubaran atau pembekuan KSK sebagaimana dimaksud angka 3 dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan. XV. PENUTUP Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
NURHAIDA
