BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.673, 2017
BATAN. SPIP. Perubahan.
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 214/KA/XI/2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang
: a.
bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir
Nasional
Nomor
214/KA/XI/2012
tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional; b.
bahwa Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan hukum sehingga perlu diubah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Nomor
214/KA/XI/2012
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
1997
tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-2-
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3.
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
4.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor
PER-1326/K/LB/2009
tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5.
Peraturan
Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nomor 201/KA/XI/2011 tentang Sistem
Nasional
Pengendalian
Intern Pemerintah di Badan Tenaga Nuklir Nasional; 6.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional; 7.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035); 9.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman
Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-3-
Indonesia Tahun 2016 Nomor 489) MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA
NUKLIR
TENTANG
NASIONAL
PEDOMAN
PENGENDALIAN
INTERN
NOMOR
214/KA/XI/2012
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
SISTEM
BADAN
TENAGA
NUKLIR NASIONAL. Pasal I Mengubah Lampiran Bab VIII Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
Badan Tenaga Nuklir Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal II Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-4-
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Kepala
memerintahkan
Badan
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, ttd DJAROT SULISTIO WISNUBROTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-5-
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERUBAHAN TENAGA
ATAS
NUKLIR
214/KA/XI/2012
PERATURAN
KEPALA
NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
BAB VIII EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
A. Persiapan Sebelum melakukan evaluasi perlu dilakukan persiapan, meliputi: 1. menentukan Tim Evaluasi beserta jangka waktu penugasan dan menerbitkan
surat
tugas
Tim
Evaluasi
penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2. menyusun program kerja dan pembagian tugas anggota Tim Evaluasi; dan 3. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi. B. Pelaksanaan Evaluasi 1. Evaluasi atas SPIP tingkat Unit Kerja Evaluasi SPIP tingkat unit kerja menjadi kewenangan Inspektorat yang dilakukan oleh Tim Evaluasi, dilakukan melalui penilaian terhadap kecukupan efektivitas penyelenggaraan unsur dan sub unsur SPIP. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Tim Evaluasi menggunakan contoh daftar uji dengan kriteria sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-6-
Tabel 1 Contoh Daftar Uji NO.
PERTANYAAN/PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
I
UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN
a
Penegakan Integritas dan Nilai Etika Telah ada aturan perilaku (misalnya a Sudah ada & dimutakhirkan
1
kode etik dan pakta integritas) di b Sudah ada lingkungan kerja Saudara. Penegakan
2
kode
c Sedang disusun
etik
telah
diterapkan untuk seluruh pegawai di lingkungan kerja Saudara.
d Seluruh Belum ada a pegawai b Sebagian besar c Sebagian kecil d Belum diterapkan a Sudah optimal
3
Sudah dibentuk Tim Penegak
b Sudah namun belum optimal
Kode
c Sudah namun belum berfungsi
Etik
untuk
menangani
pelanggaran aturan perilaku. terkait a d Ada, Belum dibentuk Terdapat laporan selalu ditindaklanjuti 4 b
pelanggaran
Kode
Etik
beserta b Ada, sebagian besar ditindaklanjuti
tindak lanjutnya.
c Ada,
sebagian
Komitmen terhadap Kompetensi
d ditindaklanjuti
kecil
namun tidak ditindaklanjuti Unit Kerja Saudara sudah memiliki a Ada, Sudah memiliki dan 5
standar kompetensi personil yang b dimutakhirkan dibutuhkan untuk melaksanakan c Sudah memiliki tugas dan fungsinya. Pelaksanaan standar kompetensi
6
personil
telah
diterapkan
di
lingkungan kerja Saudara.
7
8
Pimpinan
Saudara
memantau
Kompetensi SDM secara efektif.
d disusun a Sedang Dilaksanakan seluruhnya memiliki sebagian b Belum Dilaksanakan,
besar
c Dilaksanakan, sebagian kecil d Tidak dilaksanakan a Selalu dan terjadwal b Sering c Jarang
d Tidak pernah penilaian, Dilakukan secara a periodik dan didokumentasikan Penilaian standar kompetensi Dilakukan penilaian, tidak secara b personil telah dilakukan secara periodik dan didokumentasikan periodik dan didokumentasikan Dilakukan penilaian, tidak secara c secara lengkap. periodik dan tidak didokumentasikan d Tidak ada penilaian
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-7PERTANYAAN/PERNYATAA
NO. c
N Kepemimpinan yang Kondusif Nilai
9
kepemimpinan
yang
a Selalu
kondusif dapat dirasakan dalam
b Sudah, sebagian besar
lingkungan kerja Saudara.
c Sudah, sebagian kecil
Pimpinan telah mempertimbangkan 10
PILIHAN JAWABAN
risiko
dalam
pengambilan
keputusan
dan
mengkomunikasikannya.
d Sudah, Belum selalu dikomunikasikan a b Sudah,
sebagian
besar
dikomunikasikan c Sudah,
sebagian
kecil
dikomunikasikan a d Sudah Belum
dibentuk
dan
berfungsi
Pimpinan telah membentuk dan b d optimal 11 memfungsikan satgas SPIP untuk d Sudah dibentuk namun belum c berfungsi optimal
mendorong penerapan SPIP.
Sudah dibentuk, namun belum Pimpinan
telah
menekankan
12 laporan penerapan SPIP dalam
d
d Sudah, difungsikan a semua kegiatan Belum dibentuk b Sudah, sebagian besar kegiatan
setiap kegiatan unit kerja
c Sudah, sebagian kecil kegiatan
Struktur Organisasi
d Belum
Struktur
organisasi
13 dirancang
sesuai
kompleksitas
telah dengan
dan
sifat telah
dilengkapi dengan bagan organisasi menjelaskan
tanggung
jawab
peran
dan
masing-masing
pegawai.
Uraian
c Sudah, sebagian kecil menjelaskan
peran
dan
tanggung jawab seluruh pegawai b Sudah, menjelaskan peran dan tanggung jawab pegawai sebagian besar pegawai c Sudah, menjelaskan peran dan
tugas
untuk
masing-
15 masing jabatan telah ditetapkan dan dimutakhirkan. Unit
b Sudah, sebagian besar a d Sudah, Belum
kegiatannya. Struktur organisasi 14 yang
a Sudah, seluruhnya
kerja
16 kewajiban
tanggung jawab sebagian kecil a Sudah, pegawaiseluruhnya dimutakhirkan b sebagian d Sudah, Belum dimutakhirkan c Sudah,
telah
mempunyai
untuk
menyusun
laporan secara tepat waktu
sebagian
besar kecil
d dimutakhirkan a Sangat Setuju Belum b Setuju c Tidak Setuju d Sangat Tidak Setuju
www.peraturan.go.id
2017, No.673
PERTANYAAN/PERNYATAA
NO. e
-8-
PILIHAN JAWABAN
N Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab a Sudah, Pendelegasian
17
18
wewenang
dan
tanggung jawab telah ditetapkan dan
didokumentasikan
secara
didokumentasikan b Sudah, ditetapkan tapi tidak didokumentasikan c Sudah, tidak ditetapkan dan
Wewenang dan tanggung jawab
tidak didokumentasikan a Sangat Setuju d Belum b Setuju
telah
c Tidak Setuju
dikomunikasikan
19 otorisasi dilaksanakan ketentuan. Dalam setiap
dengan
b Sering
sesuai
c Jarang
raker/rapim,
membahas
d Rutin a Sangat Tidak Setuju
telah
20 Pimpinan telah secara rutin efektivitas
d Rutin Tidak Pernah a b Sering c Jarang
Kebijakan yang sehat pembinaan sumber daya penyelenggaraan SPIP. tentang pengelolaan d Tidak / Pernah manusia Instansi
21
dan
formal.
jelas dan dipahami Proses dan tingkatan oleh pegawai.
f
ditetapkan
telah
mempunyai
a Sudah ada dan dimutakhirkan
kebijakan dan prosedur sejak
b Sudah ada
rekruitmen
c Sedang disusun
sampai
dengan
pemberhentian pegawai. pengelolaan a d Seluruhnya Belum ada Kebijakan dan prosedur 22 SDM
tersebut
telah b Sebagian besar
didokumentasikan secara formal.
c Sebagian kecil d Sudah Belum lengkap, disosialisasikan a
Kebijakan
dan
pengelolaan
SDM
prosedur tersebut
23 lengkap, telah disosialisasikan, dan
dipahami
pegawai.
oleh
seluruh
dan dipahami seluruh pegawai b Sudah lengkap, disosialisasikan tapi
belum
dipahami
seluruh
pegawai c Sudah
lengkap,
disosialisasikan
dan
belum belum
dipahami seluruh pegawai Setiap pegawai telah mendapatkan a d Sudah, Belum seluruh pegawai 24 kesempatan yang cukup untuk b Sudah, sebagian besar mengikuti program pendidikan dan c Sudah, sebagian kecil pelatihan.
d Belum
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-9-
APIP
telah
berperan
25 memfasilitasi
dalam
a Selalu
penyelenggaraan
b Sering
SPIP di instansi.
PERTANYAAN/PERNYATAA d Tidak pernah PILIHAN JAWABAN
NO. g 26
c Jarang
N Perwujudan Peran APIP yang efektif APIP telah melakukan pengujian
a Rutin b Sering
keuangan secara periodik
c Jarang a Rutin APIP telah melakukan reviu atas d Tidak pernah b Sering 27 kepatuhan hukum dan aturan c Jarang lainnya d Tidak pernah Temuan
dan
28 saran/rekomendasi pengawasan h 29
b Sebagian besar
APIP
telah
membina
hubungan
yang
baik
kerja dengan
membina hubungan kerja yang 30 operasional. baik dengan instansi yang terkait
d Kurang baik a Sangat baik b Baik c Cukup baik
instansi yang mengelola anggaran,
c Cukup baik
akuntansi
d Kurang baik
dan
perbendaharaan
yang
bersifat
b Baik
forum
a Aktif
lintas
b Cukup aktif c Kurang aktif
instansi.
d Tidak aktif
PENILAIAN RISIKO Identifikasi Resiko Identifikasi
1
c Cukup baik
d Kurang baik a Sangat baik
32 kegiatan
a
b Baik
atas fungsi pengawasan Pimpinan unit kerja memiliki (inspektorat, BPKP, dan BPK). hubungan kerja yang baik dengan
(DJA, Unit DJKN, kerja dan aktifKPPN). dalam
II.
c Sebagian kecil
ditindaklanjuti d Belum Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait Pimpinan unit kerja telah a Sangat baik
instansi/organisasi lain yang Pimpinan unit kerja memiliki keterkaitan teknistelah
31
a Seluruhnya
risiko
sudah
a Sudah, seluruh kegiatan
dilakukan untuk kegiatan yang
b Sudah, sebagian besar
mendukung pencapaian tujuan
c Sudah, sebagian kecil
unit kerja.
d Belum
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-10-
Identifikasi 2
risiko
sudah
mempertimbangkan faktor internal
a Sudah,
faktor
internal
namun
hanya
dan
b eksternal Sudah,
dan eksternal.
faktor
c eksternal PERTANYAAN/PERNYATAA d Sudah,PILIHAN NO. namunJAWABAN hanya faktor N Identifikasi risiko sudah a Sudah, internal dengan Belum metode kuantitatif 3
menggunakan
metodologi
yang
sesuai untuk tujuan yang ingin
b Sudah, hanya metode kualitatif
dicapai unit kerja.
c Sudah, hanya metode kuantitatif a d Sudah, Belum seluruhnya b Sudah, sebagian besar
Rekaman identifikasi risiko 4
dan kualitatif
sudah didokumentasikan.
c Sudah, sebagian kecil b
Analisis Risiko Pimpinan
5
pegawai
sudah yang
melibatkan
berkepentingan
untuk menganalisis risiko.
d
Belum
a
Sudah, seluruhnya
b
Sudah, sebagian besar
c
Sudah, sebagian kecil
d
Belum
a
Sudah
ditetapkan
dan
dilaksanakan seluruhnya 6
Kriteria klasifikasi risiko sudah b
Sudah ditetapkan, namun baru
ditetapkan dan pengelolaan risiko
dilaksanakan sebagian
sudah dilaksanakan.
c
Sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan
7
8
Cara
mengelola
risiko
sudah
dipantau penerapannya.
Rekaman
analisis
risiko
d
Belum ditetapkan
a
Dipantau secara periodik dan didokumentasikan
b
Dipantau secara periodik
c
Dipantau namun tidak periodik
d
Belum
a
Sudah, seluruhnya
sudah b
didokumentasikan.
Sudah, sebagian besar
c
Sudah, sebagian kecil
d
Belum
III. KEGIATAN PENGENDALIAN a
Reviu atas Kinerja Unit Kerja
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-11-
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
a
Selalu
Pimpinan melakukan reviu kinerja b
Sering
unit kerja secara berkala.
c
Jarang
d
Tidak Pernah
Pimpinan unit kerja terlibat dalam 1
penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja. Pimpinan
2
unit
kerja
secara
berkala melakukan pemantauan kinerja unit kerja.
3
NO.
PERTANYAAN/PERNYATAA N Laporan
4
a
Dilaporkan, tepat waktu
b
Jarang terlambat
c
Sering terlambat
d
Tidak melaporkan
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
a
Selalu
Pimpinan membangun kerjasama b
Sering
antar pegawai.
c
Jarang
d
Tidak Pernah
a
Dilakukan
b
pegawai
dilaporkan
Kinerja tepat
organisasi waktu
dan
didokumentasikan dengan baik. b
Pembinaan SDM Pengawasan pimpinan atas kinerja
5
pegawai
dilakukan
secara
berkesinambungan. Pimpinan unit kerja melakukan kaderisasi dan pelatihan untuk 6
memastikan tersedianya pegawai dengan
kompetensi
yang
diperlukan.
7
8
PILIHAN JAWABAN
Evaluasi Kinerja dilakukan untuk semua pegawai
Dilakukan c
untuk
seluruh
untuk
sebagian
besar pegawai Dilakukan untuk sebagian kecil
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-12-
d
pegawai Belum dilakukan
c
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi a Adanya rencana pengendalian atas b
9
pengelolaan
keamanan
sistem
informasi di unit kerja Saudara.
c d a
Ada
dan
seluruhnya Ada namun hanya dilaksanakan sebagian Ada namun tidak dilaksanakan Tidak ada Pengendalian dilakukan sesuai dengan
10
Pelaksanaan
pengendalian
pengelolaan
keamanan
informasi di unit kerja Saudara sudah optimal.
perencanaan
dan
mampu mengelola keamanan
atas sistem
dilaksanakan
sistem informasi b
Pengendalian hanya dilakukan saat terjadi masalah
c
Pengendalian
yang
dilakukan
belum optimal d Dibentuk
fungsi
untuk 11
12
NO. d
13
pengendalian
khusus/tim a
Tidak ada pengendalian Sudah berfungsi dengan optimal
melaksanakan b
Sudah
pengelolaan
optimal
atas
berfungsi
tapi
keamanan sistem informasi di unit c
Ada tapi belum berfungsi
kerja Saudara.
Belum ada
d
Pimpinan melakukan pemantauan a
Selalu
atas
pengendalian b
Sering
keamanan sistem informasi di unit c
Jarang
kerja Saudara.
Tidak Pernah
pelaksanaan
d
PERTANYAAN/PERNYATAAN
belum
PILIHAN JAWABAN
Pengendalian Fisik atas Aset Terdapat kebijakan atau prosedur a
Kebijakan
dari
dilaksanakan semua pegawai
pimpinan
tentang
yang
pengendalian
mengatur untuk b
Ada
dipahami
bentuk
tertulis,
dan belum
keamanan fisik atas aset (seperti
dikomunikasikan ke pegawai
uang
Ada namun hanya lisan
tunai,
surat
berharga, c
persediaan dan peralatan lainnya).
d
Tidak ada
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-13-
a Fasilitas 14
atau
aset
penting
diamankan, dikendalikan secara ketat, dan dibatasi akses nya.
15
b
kecil
c
Ada namun tidak dilaksanakan
d
Tidak ada pengendalian berfungsi
tapi
pengendalian fisik atas aset atau
optimal
fasilitas
Ada tapi belum berfungsi
penting
di
lingkungan c
pelaksanaan
pengendalian fisik atas aset atau penting
di
lingkungan
d
Belum ada
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
belum
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan ukuran Kinerja Ukuran
dan
indikator
kinerja
sudah ditetapkan untuk tingkat kegiatan dan pegawai.
a
Sudah ditetapkan seluruhnya
b
Sudah, sebagian besar
c
Sudah, sebagian kecil
d
Belum
a Dilakukan validasi atas ketepatan b dan
keandalan
ukuran
dan
indikator kinerja.
c d
Penilaian
pengukuran
capaian
dibandingkan
secara
selisihnya
lanjut.
dianalisis
oleh
Tim
secara
periodik Dilakukan oleh Tim tidak secara periodik Dilakukan oleh pimpinan saja Tidak dilakukan Dievaluasi setiap triwulan
kinerja b
Dievaluasi setiap semester
kinerja terus
menerus dengan perencanaannya dan
Dilakukan
a dievaluasi secara periodik. Data 20
sebagian
pegawai masih melanggar
melaksanakan b
kerja Saudara
19
namun
Sudah
fasilitas
18
Ada
bertanggungjawab
pemantauan
17
seluruh pegawai
Sudah berfungsi dengan optimal
Pimpinan unit kerja melakukan
e
dilaksanakan
Dibentuk fungsi khusus/tim yang a
kerja Saudara.
16
Pengendalian
lebih
c
Dievaluasi setiap tahun
d
Tidak pernah
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-14-
Kebijakan 21
fungsi
mengenai
sudah
pemisahan
dibuatkan
SK
Pimpinan. NO. f
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
PERTANYAAN/PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
Pemisahan Fungsi Tanggung jawab dan tugas atas transaksi
atau
kejadian
dipisahkan diantara pegawai yang berbeda terkait dengan otorisasi, 22
persetujuan, pencatatan,
pemrosesan
dan
pembayaran
atau
penerimaan dana, serta fungsifungsi
penyimpanan
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak Pernah
dan
penanganan aset. Tugas 23
dilimpahkan
sistematik untuk
ke
secara a
Selalu
orang b
Sering
keyakinan c
Jarang
sejumlah
memberikan
adanya check and balances Pimpinan memantau pelaksanaan 24
tugas
masing-masing
fungsi
secara rutin g
Tidak Pernah
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak pernah
Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting Terdapat
pengendalian
memberikan 25
d
hanya
keyakinan
transaksi
dan
untuk bahwa kejadian
yang valid diproses dan dientri, sesuai
dengan
arahan pimpinan.
keputusan
dan
a
Seluruh
pengendalian
dilaksanakan b
Ada
pengendalian
namun
sebagian dilaksanakan c
Ada pengendalian namun tidak dilaksanakan
d
Tidak ada pengendalian
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-15-
a Terdapat
pengendalian
untuk b
memastikan bahwa hanya pegawai 26
yang
memiliki
otoritas
penting keuangan.
27
kejadian
transaksi
yang
dikomunikasikan atas
pimpinan
dan
Sering
jelas c
Jarang
secara transaksi sesuai
dan
dengan
undangan.
d
Tidak pernah
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak pernah
PERTANYAAN/PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN a
29
Transaksi dan kejadian keuangan diklasifikasikan dengan tepat.
b c d
h
transaksi
sesuai
besar
sesuai
klasifikasi Sebagian klasifikasi Sebagian kecil sesuai klasifikasi Tidak tepat
kejadian
dicatat
dengan
tepat
sehingga tetap relevan. i
Seluruh
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas transaksi dan
Transaksi dan kejadian keuangan 30
Tidak ada pengendalian
penting b
ketentuan peraturan perundang-
NO.
sesuai
Ada pengendalian namun belum
Selalu
kejadian sejalan dengan arahan 28
belum
dengan otoritasnya
dan a
kepada pimpinan dan pegawai. Otorisasi
Pengendalian dilaksanakan
dilaksanakan d
atas
sesuai dengan otoritasnya namun
yang
melakukan transaksi dan kejadian c
Otorisasi
Pengendalian dilaksanakan dan
waktu
a
Seluruh transaksi tepat waktu
b
Sebagian besar tepat waktu
c
Sebagian kecil tepat waktu
d
Tidak tepat waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-16-
a Pembatasan akses ke sumber daya 31
untuk
mengendalikan
risiko
penggunaan secara tidak sah atau kehilangan.
dilakukan
seluruh sumber daya b
oleh
pegawai
yang
berwenang.
Penetapan pembatasan akses ke penyimpanan sumber daya direviu dan dipelihara secara periodik.
c
menentukan
pembatasan
akses
Sebagian
kecil
telah
ada
Tidak ada pembatasan akses
a
Selalu dicatat
b
Sebagian besar dicatat
c
Kadang-kadang dicatat
d
Tidak ada pencatatan
b c
yang
tepat telah
mempertimbangkan seperti
ada
Ada, dan telah direviu secara periodik Ada,
namun
belum
direviu
belum
pernah
secara periodik Ada,
namun
direviu Belum ada
tingkat
Pimpinan 34
telah
d
d Dalam
besar
pembatasan akses
a
33
Sebagian
pembatasan akses
Pencatatan akses ke sumber daya 32
Telah ada pembatasan akses ke
faktor-faktor
nilai
aset,
kemudahan
dipindahkan,
dan
kemudahan
a
Selalu mempertimbangkan
b
Sering mempertimbangkan
c
Kurang mempertimbangkan
d
Tidak mempertimbangkan
ditukarkan. j 35
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya Petugas pengelola BMN didukung a
Telah didukung SK Pimpinan
dengan SK Pimpinan.
Tidak didukung SK Pimpinan
b
Tugas dan tanggungjawab terkait a 36
penyimpanan,
penggunaan,
dan b
pencatatan BMN dilakukan sesuai c ketentuan
NO.
PERTANYAAN/PERNYATAAN
d
Selalu sesuai ketentuan Sebagian
besar
sesuai
ketentuan Sebagian kecil sesuai ketentuan Tidak sesuai ketentuan PILIHAN JAWABAN
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-17-
Penyimpanan 37
dan
pencatatan
BMN direviu secara periodik dan dipelihara
a
Direviu secara periodik
b
Sering direviu
c
Jarang direviu
d
Belum direviu
a
Membuat laporan dan mengirim tepat waktu
Petugas 38
BMN
mengirimkan
membuat laporan
dan b
dengan
tepat waktu
Membuat laporan tapi mengirim tidak selalu tepat waktu
c
Membuat
laporan
tapi
tidak
mengirimkan laporan d k
Belum membuat laporan
Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting Semua didokumentasikan Terdapat
39
dokumentasi
tertulis
atas pengendalian pada tingkatan kegiatan
a
Sebagian
besar
b
didokumentasikan
c
Sebagian
d
didokumentasikan
kecil
Tidak didokumentasikan a Terdapat 40
dokumentasi
atas
transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat
b c d a
Terdapat dokumentasi, baik dalam b 41
bentuk elektronis
cetakan
maupun c d
Didokumentasikan
dengan
lengkap dan akurat Didokumentasikan, lengkap tapi tidak akurat Didokumentasikan,
tidak
lengkap Tidak didokumentasikan Didokumentasikan
dalam
bentuk cetak dan elektronis Didokumentasikan dalam
bentuk
elektronis Didokumentasikan dalam bentuk cetak Tidak didokumentasikan
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-18-
a Seluruh dokumentasi dan catatan b 42
dikelola dan dipelihara secara baik serta
dimutakhirkan
secara c
berkala. d
Dikelola dan dipelihara, serta dimutakhirkan secara berkala Dikelola
dan
dipelihara,
namun dimutakhirkan secara insidentil Dikelola dan dipelihara, namun tidak dimutakhirkan Tidak dikelola, tidak dipelihara dan tidak dimutakhirkan
IV
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
a
Informasi
NO.
PERTANYAAN/PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN a
1
Diidentifikasi
Informasi internal yang penting
secara teratur
dalam mencapai tujuan unit kerja, b
Diidentifikasi
termasuk
tidak teratur
faktor-
faktor
keberhasilan yang kritis, sudah c
Diidentifikasi
diidentifikasi dan secara teratur
dilaporkan
dilaporkan kepada Pimpinan.
d
dan
dilaporkan
dan
dilaporkan
namun
tidak
Tidak diidentifikasi dan tidak dilaporkan
a Pimpinan disemua tingkatan telah 2
memperoleh
informasi
internal b
dan eksternal yang diperlukan.
c d
Informasi sudah disediakan dalam 3
bentuk rincian yang tepat sesuai dengan tingkatan Pimpinan.
eksternal Sudah,
hanya
eksternal Sudah, hanya informasi internal Belum memperoleh informasi Seluruh informasi sudah sesuai
b
Sebagian besar informasi sudah sesuai
c
Sebagian kecil informasi sudah sesuai Belum sesuai
Apakah informasi disajikan tepat a
Selalu tepat waktu
waktu
Sering tepat waktu
agar
dilakukannya
memungkinkan b tindakan
informasi
a
d
4
Sudah, informasi internal dan
korektif c
Jarang tepat waktu
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-19-
secara cepat?
b
d
Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif Pegawai
memiliki
komunikasi 5
saluran a
informasi
atasan
langsungnya,
Pimpinan
bersedia
keluhan
sebagai
kepada dan b
mendengar bagian
dari c
proses manajemen.
d a
6
Pimpinan
Memiliki,
Pimpinan
Memiliki,
tidak
Tidak memiliki Ada jaminan tertulis dan sudah
jika
namun
jaminan
yang
tertulis
ada
pegawai
belum
informasi yang negatif, perilaku
yang melaporkan
yang
Ada
tidak
benar,
atau c
Pengaduan,
pernah
digunakan
Ada
melaporkan
tidak
bersedia mendengar keluhan
tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) b pegawai
bersedia
mendengar keluhan
dilaksanakan
jaminan,
namun
belum
tertulis d keluhan,
dan
pertanyaan mengenai layanan unit kerja, ditindaklanjuti dengan baik
NO.
Memiliki,
Adanya jaminan tidak akan ada
penyimpangan.
7
Tidak tepat waktu
Belum ada jaminan
a
Selalu ditindaklanjuti
b
Sering ditindaklanjuti
c
Jarang ditindaklanjuti
d
Tidak pernah ditindaklanjuti
PERTANYAAN/PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
Pimpinan berkomunikasi dengan Aparat
Pengawasan
Intern
(APIP),
terus
Pemerintah 8
melaporkan
dan
kepada
APIP
mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting,
dan
kejadian
penting
a
Selalu berkomunikasi
b
Sering berkomunikasi
c
Jarang berkomunikasi
d
Tidak pernah berkomunikasi
lainnya. V a
PEMANTAUAN Pemantauan Berkelanjutan
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-20-
a b Pimpinan 1
mempunyai
pemantauan
untuk
strategi menilai
efektivitas pengendalian intern.
Mempunyai,
efektif
untuk
menilai efektivitas pengendalian intern Mempunyai, cukup efektif untuk menilai efektivitas pengendalian
c
intern Mempunyai,
namun
belum
efektif untuk menilai efektivitas d
pengendalian intern Belum
mempunyai
strategi
pemantauan a
Sudah
dibandingkan
secara
berkala dan sudah ditelusuri
2
Data yang tercatat dalam sistem
jika ada selisih
informasi dan keuangan secara b
Sudah dibandingkan secara
berkala dibandingkan dengan aset
berkala
fisiknya
ditelusuri jika ada selisih
dan,
jika
ada
selisih,
harus ditelusuri.
c
Sudah
namun
belum
dibandingkan
namun
belum secara berkala
Rapat dengan pegawai digunakan 3
untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern.
d
Belum dibandingkan
a
Selalu
b
Sering
c
Jarang
d
Tidak pernah Seluruh
rekomendasi
dilaksanakan dan dipantau a Setiap
rekomendasi
perbaikan 4
Pengendalian
untuk
Sebagian
besar
rekomendasi dilaksanakan,
yang b
dan dipantau
disampaikan oleh internal auditor
Sebagian
dan
rekomendasi
eksternal
auditor
telah c
dilaksanakan dan dipantau.
kecil
dilaksanakan d
dan
dipantau Rekomendasi
tidak
dilaksanakan b
Evaluasi Terpisah
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-21-
5
Rencana evaluasi telah disusun a
Ada, sudah dimutakhirkan
untuk meyakinkan bahwa suatu b
Sudah ada
kegiatan
Sedang disusun
dilaksanakan
sesuai c
SOP. NO.
d
PERTANYAAN/PERNYATAAN
Belum ada PILIHAN JAWABAN Dilakukan oleh pegawai dengan
a
keahlian sesuai yg disyaratkan, serta
melibatkan
APIP
atau
auditor eksternal Dilakukan b
6
oleh
pegawai
dengan keahlian yang belum
Evaluasi terpisah dilakukan oleh
sesuai
pegawai yang mempunyai keahlian
disyaratkan,
tertentu
melibatkan APIP atau auditor
yang
melibatkan
disyaratkan
APIP
atau
dan
auditor
eksternal.
dengan
yang namun
eksternal c
Dilakukan
oleh
pegawai
dengan keahlian yang sudah sesuai d
dengan
yang
disyaratkan Dilakukan oleh pegawai dengan keahlian
yang
belum
sesuai
dengan yang disyaratkan a
Kelemahan kepada
dikomunikasikan
orang
yang
sesuai
tanggungjawabnya dan atasan langsungnya
Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan 7
yang fungsi
kepada
bertanggung tersebut
langsungnya.
jawab dan
orang b atas
Kelemahan kepada
dikomunikasikan
orang
yang
sesuai
tanggungjawabnya
atasan c
Kelemahan
dikomunikasikan
kepada orang yang tidak sesuai tanggungjawabnya
d
Kelemahan
tidak
dikomunikasikan
www.peraturan.go.id
2017, No.673
Kelemahan 8
-22-
dan
masalah
pengendalian intern yang serius dilaporkan ke pimpinan unit kerja
a
Selalu dilaporkan
b
Sering dilaporkan
c
Jarang dilaporkan
d
Tidak pernah dilaporkan
Pendekatan evaluasi dengan menggunakan skor terhadap seluruh unsur dan sub unsur SPIP yang diberi bobot nilai sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut: Tabel 2 Unsur, Sub Unsur dan Bobot Nilai
NO UNSUR SPIP
BOBOT
1
NILAI 30 %
Lingkungan Pengendalian
SUB UNSUR SPIP 1.1. Penegakan Integritas dan Nilai 1.2. Komitmen terhadap kompetensi Etika (4%) (4%) 1.3. Kepemimpinan yang kondusif (4%) 1.4. Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan (3%) 1.5. Pendelegasian
wewenang
dan
tanggung jawab (4%) 1.6. Penyusunan
dan
penerapan
tentang
pembinaan
kebijakan yang
sehat
SDM (4%) 1.7. Peran APIP yang efektif (4%) 1.8.
Hubungan
kerja
yang
baik
dengan instansi terkait (3%) 2
Penilaian
20 %
2.1. Identifikasi Risiko (10%) 2.2. Analisis Risiko (10%)
25 %
3.1.
Risiko 3
Kegiatan Pengendalian
3.2.
Reviu
atas
kinerja
Instansi yang Pembinaan SDM ( 2%) bersangkutan (3%)
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-23-
3.3.
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (2%)
3.4.
Pengendalian
fisik
atas
Aset
Reviu
atas
(2%) 3.5.
Penetapan
dan
Indikator dan ukuran Kinerja (2%) 3.6. Pemisahan fungsi (4%) 3.7.
Otorisasi
atas
transaksi
dan
Akurat
dan
kejadian yang penting (2%) 3.8.
Pencatatan
yang
Tepat Waktu atas transaksi dan kejadian (2%) 3.9.
Pembatasan Sumber
Akses
atas
Daya dan Pencatatannya
(2%) 3.10.
Akuntabilitas
Sumber
terhadap
Daya dan Pencatatannya
(2%) 3.11.
Dokumentasi yang baik atas
Sistem Pengendalian Intern serta transaksi
dan kejadian penting
(2%) 4
Informasi
10 %
dan
4.1. Informasi (5%) 4.2. Penyelenggaraan yang Efektif (5%)
Komunikasi 5
Pemantauan TOTAL
Capaian
Komunikasi
15 %
5.1. Pemantauan berkelanjutan (10%) 5.2. Evaluasi Terpisah (5%)
100 %
penyelenggaraan
SPIP
pada
tingkat
unit
kerja
secara
keseluruhan dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-24-
Rentang Skor
Klasifikasi
90 < Skor ≤ 100 Sangat Baik
75 < Skor ≤ 90
Baik
60 < skor ≤ 75
Cukup
Rentang Skor Klasifikasi 50 < skor ≤ 60 Kurang Skor ≤ 50 Sangat
Keterangan Dokumen/bukti pendukung sesuai standar, disosialisasikan dan diimplementasikan. Dokumen/bukti pendukung sesuai standar, disosialisasikan namun belum diimplementasikan. Dokumen/bukti pendukung belum sesuai dengan standar. Keterangan Belum ada dokumen/bukti Belum dilaksanakan pendukung
kurang Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut: a.
mengumpulkan informasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja dengan melakukan wawancara kepada pemegang posisi kunci (key person) dan Satuan Tugas/Satgas SPIP unit kerja dengan menggunakan daftar uji sebagai petunjuk (guidance);
b.
melakukan observasi dengan melihat dokumen/bukti pendukung;
c.
melakukan analisis dengan cara membandingkan kondisi yang ada yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan kriteria dalam daftar uji;
d.
menetapkan skor kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja; dan
e.
membuat kesimpulan hasil evaluasi.
2. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Tingkat Kegiatan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) tingkat Kegiatan dilakukan oleh Inspektorat untuk mengidentifikasi kualitas pengendalian yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi dilaksanakan terhadap kegiatan unit kerja yang telah
dilakukan
penilaian
risiko
dan
mempunyai
rancangan
pengendalian yang tercantum dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Evaluasi SPI tingkat kegiatan dilakukan tanpa skor dan simpulan hasil evaluasi diberikan dalam bentuk kualitatif yang mengungkapkan tingkat kecukupan pengendalian pada kegiatan yang dievaluasi. Dalam
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-25-
melaksanakan evaluasi pada tingkat kegiatan, evaluator tidak perlu melakukan pengumpulan informasi melalui daftar uji, evaluator lebih banyak
melakukan
prosedur
reviu
dokumen,
wawancara
dan
observasi. Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi tingkat kegiatan sebagai berikut: a.
Melakukan Pengumpulan Informasi Umum 1)
mendapatkan pengendalian
informasi internal,
umum
mengenai
diantaranya
dengan
rancangan mempelajari
Dokumen Rencana Strategis dan Laporan Audit Kinerja; 2)
memahami sasaran kegiatan yang ada pada unit kerja untuk mengidentifikasi kegiatan penting;
3)
mengidentifikasi
proses
bisnis/operasional
(bussiness
process) yang dilaksanakan dalam mencapai kegiatan melalui dokumen
Rencana
Strategis
atau
Standar
Operasional
Prosedur kegiatan bersangkutan; 4)
mendapatkan dokumen pengendalian, diantaranya kebijakan atau
ketentuan
terkait
kegiatan,
Standar
Operasional
Prosedur kegiatan, bagan alur, dan output kegiatan; 5)
melakukan observasi lapangan atau walkthrough agar dapat mengkonfirmasi
pemahaman
dan
menilai
apakah
dokumentasi proses yang digambarkan dalam bagan arus telah sesuai dengan rancangan dalam bagan arus tersebut; dan 6) b.
memilih kegiatan yang akan diuji.
Melakukan Analisis 1)
melakukan analisis kegiatan yang signifikan dihubungkan dengan proses bisnis;
2)
mengidentifikasi risiko;
3)
mengidentifikasi rancangan pengendalian (Test of Design). Evaluator dapat memilih pengendalian kunci (key control) yang paling tepat dalam rangka mendeteksi kelemahan atau mencegah risiko yang ada sebagai penyebab kegiatan menjadi tidak efisien, efektif atau taat aturan. Cara menilai efektivitas pengendalian sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-26-
a) bandingkan antara pengendalian yang ada pada Rencana Tindak
Pengendalian
dengan
kondisi
yang
ada
di
lapangan. Berdasarkan perbandingan ini, evaluator dapat menilai seberapa besar kesenjangan yang ada; dan b) analisis juga keberadaan pengendalian lain yang dapat menutupi kesenjangan tersebut. Untuk melakukan analisis dapat digunakan media tabel sebagaimana tersaji pada tabel 3 berikut: Tabel 3 Tabel Analisis Nama kegiatan: xxxx Tujuan
No Tahapan Pernyat Pengen Kegiatan
aan
dalian
Risiko
yang
Kondisi
Penilaian
di lapangan E
ada
K
TE
Ket
E
(RTP)
4) Melakukan penilaian dan penyimpulan efektivitas desain Berdasarkan tabel 3 di atas, evaluator dapat melakukan analisis kecukupan desain atau rancangan pengendalian dengan menilai per sub kegiatan. Penyimpulan penilaian efektivitas desain bersifat konservatif, dengan pengkategorian sebagai berikut: a)
Efektif Jika
dalam
pengendalian mencegah
suatu kunci
atau
kegiatan yang
terdapat
secara
mengendalikan
beberapa
dominan
risiko,
maka
efektif desain
pengendalian tingkat kegiatan disimpulkan efektif. b)
Kurang Efektif Jika
dalam
suatu
kegiatan
terdapat
beberapa
pengendalian kunci yang secara dominan kurang efektif mencegah atau mengendalikan risiko, sementara terdapat
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-27-
pengendalian
lain
yang
sudah
efektif
maka
desain
pengendalian tingkat kegiatan disimpulkan kurang efektif. c)
Tidak Efektif Jika
dalam
suatu
kegiatan
terdapat
satu
saja
pengendalian kunci yang secara dominan tidak efektif mencegah
atau
mengendalikan
risiko,
maka
desain
pengendalian atas kegiatan tersebut disimpulkan tidak efektif. 5) Melakukan pengujian atas implementasi pengendalian (Test of Control) Pengujian atas implementasi pengendalian dilakukan dengan menguji bukti-bukti yang menunjukan proses pengendalian tersebut. Tujuan dari pengujian pengendalian adalah untuk melihat apakah pengendalian yang telah dirancang berfungsi sesuai
yang
diharapkan
dan
apakah
personel
yang
menjalankan pengendalian tersebut memiliki kewenangan dan kualifikasi
yang
dibutuhkan
untuk
melaksanakan
pengendalian secara efektif. Langkah-langkah dalam melakukan pengujian pengendalian sebagai berikut: a) mengidentifikasi efektivitas rancangan pengendalian dan memilih pengendalian yang akan diuji; b) menentukan jumlah populasi transaksi; c) menentukan jumlah sampel; dan d) melakukan penilaian. c.
Kesimpulan efektivitas pengendalian tingkat kegiatan Kesimpulan
atas
efektivitas
pengendalian
tingkat
kegiatan
dikaitkan dengan hasil penilaian capaian kinerja dengan kategori sebagai berikut: 1) Efektif Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat mencegah atau mengendalikan risiko yang akan terjadi,
www.peraturan.go.id
2017, No.673
-28-
serta capaian kinerja kegiatannya adalah diatas 90%. 2) Kurang Efektif Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan belum sesuai untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja kegiatannya adalah diatas 75% s.d 90%. 3) Tidak Efektif Jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan tidak efektif untuk mencegah atau mengendalikan risiko yang ada, serta capaian kinerja kegiatannya adalah sampai dengan 75% ke bawah. C. Pelaporan Inspektorat menyusun hasil evaluasi SPIP tingkat unit kerja dan kegiatan ke dalam Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP yang berisi kesimpulan dan saran perbaikan terhadap unsur-unsur SPIP yang belum memadai dan rancangan kegiatan pengendalian yang tidak efektif agar dapat menjadi perbaikan pada waktu yang akan datang. Laporan Hasil Evaluasi
Penyelenggaraan
SPIP
disampaikan
ke
unit
kerja
yang
bersangkutan dan ditembuskan kepada Sekretaris Utama dan Deputi Atasan Langsung Unit Kerja.
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, ttd DJAROT SULISTIO WISNUBROTO
www.peraturan.go.id
