2016 Volume 17, Nomor 3, September 2017

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement on Criminal Act of Narcotics Abuses) Novita Sari Peneliti pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Narkotika Nasional Jl. MT. Haryono No.11, Cawang – Jakarta Timur e-mail: [email protected] Tulisan Diterima: 21-06-2017; Direvisi: 08-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017

ABSTRACT The problems of abuses and narcotics trafficking need a serious attention from government particularly a policy that can be implemented and its sanction. The number of concerns in narcotics criminal act handling cases becomes the reason for the writer to research a government policy that has been run and its obstacles. This research uses a normative juridical method. The results of this research are the ultimum remedium principles gives spaces to the government to apply an alternative policy than criminal sanctions. The application of rehabilitation sanction of narcotics suspects is a realization from that principles but in its application still, finds handicaps such as lack of coordination among related ministries/institutions which take care narcotics suspects in litigation. Through the existing of regulation, then it is expected that its application can be right on target and done well. Keywords: Narcotics, Sanction, Ultimum Remedium, Rehabilitation ABSTRAK Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan perhatian serius dari pemerintah terutama masalah kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemberian sanksinya. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika menjadi alasan penulis untuk membuat penelitian terkait kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah dan kendalanya, serta kebijakan apa yang lebih sesuai untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisa secara kualitatif melalui studi pustaka dan pengalaman di lapangan.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya asas ultimum remedium memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan alternatif dari sekedar pemberian sanksi pidana. Penerapan sanksi rehabilitasi bagi tersangka kasus Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk realisasi dari asas ultimum remedium namun dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala diantaranya adalah kurangnya koordinasi diantara Kementerian/Lembaga terkait yang menangani tersangka kasus Tindak Pidana Narkotika dalam proses peradilan. Melalui revisi peraturan yang sudah ada maka diharapkan penerapan asas ultimum remedium ini dapat tepat sasaran dan terlaksana dengan baik. Kata Kunci: Narkotika, Sanksi, Ultimum Remedium, Rehabilitasi PENDAHULUAN Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan besar bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, tidak

terkecuali bagi bangsa Indonesia. Barubaru ini Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia dalam keadaan

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017: 351 – 363

351

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi AkreditasiLIPI: LIPINo:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 : No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Volume 17 Nomor 2, Juni 2017

p-ISSN 1410-5632 p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 e-ISSN 2579-8561

Volume 17, Nomor 3, September 2017

Narkotika, terdapat 2 (dua) sisi yaitu “darurat Narkoba”, ini berarti perlu adanya Mitra Bebestari pelaku dan korban sebagaimana pada upaya keras dan kerja sama dari seluruh tindak pidana lainnya, namun korban masyarakat Indonesia dan Pemerintah 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho penyalahgunaan Narkotika merupakan untuk (Hukum bersama-sama melakukan Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) pelaku tindak pidana itu sendiri atau pencegahan dan pemberantasan terhadap 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A. dengan kata lain seorang penyalahguna penyalahgunaan dan Adi, peredaran gelap (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta) terhadap Narkotika melakukan kejahatan Narkotika. dirinya sendiri. Hal inilah yang perlu Dari survei penelitian yang 3. Dr.hasil Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. mendapatkan perhatian dari Pemerintah dilaksanakan (Hukumoleh Pidana,Badan FakultasNarkotika Hukum Universitas Islam, Jakarta) dalam menyusun aturan perundangNasional (BNN) bekerja sama dengan 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. undangan terkait penyalahgunaan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arnarkotika.Pemberian sanksi terhadap Indonesia diketahui bahwa angka proyeksi Raniry, Banda Aceh) korban penyalahgunaan Narkotika yang penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sekaligus sebagai pelakunya haruslah pada5. tahun 2016Supratikta, mencapaiM.M. 2,21% atau Dr. Hadi dibedakandandengan pelaku tindak pidana (Hukum4.173.633 Administrsasi Badan Penelitian Pengembangan Kementerian setara dengan orang Negara, dari total murni dari kasus Narkotika seperti halnya Negeri) populasiDalam penduduk berusia 10-59 tahun produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir (188.554.400 jiwa) pernah narkotika. menyalahgunakan narkoba dalam setahun Alamat Redaksi: Pemberian sanksi yang sama pada terakhir (current users) jenis Gedung Badandengan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM penyalahguna narkotika murni dan yang Kementerian Republik Indonesia narkoba yang banyak dikonsumsiHukum dalamdan HAM pada Jakarta peredaran gelap narkotika Jl. HR. Rasunaganja Said Kav.4-5, 7, Kuningan, Selatan setahun terakhir adalah (25%), Lantai terlibat merupakan keputusan yang salah. Banyak Telefon (021) 2526438 berikutnya shabu (12%), ekstasi(021)2525015, (5%), dan Faksimili permasalahan yang muncul ketika kasus tramodol (5%) (Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun Email : penyalahgunaan narkotika selalu berujung pada putusan penjara, salah satu fenomena balitbangkumham@gmail 2015 Edisi Tahun 2016, 2016: 4). Angka yang sering kita temui sekarang adalah ini merupakan angka estimasi [email protected] seluruh adanya kelebihan kapasitas hunian di penduduk di Indonesia, [email protected] namun Lapas (over capacity block Lapas).Oleh kemungkinan angka penyalahgunaan karena itu perlu ada suatu kebijakan yang Narkotika sebenarnya jauh lebih besar dapat mengakomodir kepastian hukum karena populasi dalam penelitian Percetakan bagi penyalahguna yang tidak terlibat Narkotika merupakan “hidden population” PT Pohon Cahaya dalamBaratperedaran gelap narkotika. Jalan Gedung Baru 18 Jakarta 11440 atau dengan kata lain populasi yang tidak Berdasarkan permasalahan tersebut Telpon (021) 5600111, (021) 5670340 mudah terjangkau oleh survei dalam Faksimili peneliti mencoba menganalisa mengenai bentuk apapun karena penyalahgunaan asas apa yang dapat digunakan dalam Narkotika merupakan bentuk tindak kebijakan alternatif sebagai Redaksi menerima asli yang bidang hukum berupa hasil penelitian dari pidana dan tidaknaskah ada karya pelaporan dariaktual dimembuat upaya hal tersebut?. berbagai kalangan, seperti: penelitiJumlah hukum, praktisi dan dalam teoritisi,mengatasi serta berbagai kalangan korbannya (victimless crime). Adakahpribadi kebijakan alternatif yang telah lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat sering merupakan pendapat penulisnya, bukan pendapat penyalahgunaan Narkotika diterapkan oleh pemerintah terkait dengan redaksi. diibaratkan seperti fenomena gunung es hal tersebut?.Apa sajamengubah kendala isinya. dalam Redaksi diberhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak dimana atas permukaan terlihat kecil alternatif kebijakan namun bawahdapat permukaan terlihat besar.redaksi, penerapannya Naskahditulisan dikirim ke alamat maksimum 30 serta halaman A4, diketik spasi seperti atau apamelalui yang aplikasi lebih Open tepatuntuk rangkap dikirim melalui Email merupakan [email protected] Jounal Penyalahgunaan Narkotika diterapkan? System padapidana, URL/website: bentuk (OJS) tindak dan http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure seorang penyalah guna merupakan seorang pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang menggunakan metode Penelitian Hukum Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Normatif (Yuridis Normatif) yaitu metode bahwa Penyalah Guna adalah orang yang penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan Narkotika tanpa hak atau meneliti bahan pustaka atau data sekunder melawan hukum. Dalam kejahatan

352

Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum...

(Novita Sari)


De Jure

Akreditasi AkreditasiLIPI: LIPI:No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Volume 17 Nomor 2, Juni 2017



Mertokusumo mengartikan bahwa (Soekanto & Mamudji, 2001: 13).Dalam DAFTAR ISI ultimum remedium sebagai alat Halaman terakhir penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan (Mertokusumo, 2009: 128). DAFTAR ISI pendekatan perundangArtinya bahwa sanksi pidana dapat undangan (statute approach), yaitu ADVERTORIAL digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain perundang-undangan peKUMPULAN ABSTRAKterkait sudah tidak dapat memberikan efek jera nyalahgunaan Narkotika. bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana Dalam penelitian hukumHukum normatif Perubahan Tatanan Budaya padaini Masyarakat Adat Suku Baduy dalam suatu Undang-Undang diberlakukan peneliti Banten akan mencoba membuat kajian Provinsi (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi dari berbagai filosofi, of Baduy Tribeaspek in Theseperti Bantenaspek Province) .................................................................. 309328 administratif maupun sanksi perdata tidak teori, komposisi, formalitas, perbandingan Otom Mustomi dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan struktur/konsistensi, penjelasan umum dan agar dalam penjelasan pada tiap pasal. Di sini peneliti Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukumproses Pidana hukum pidana yang cukup inpanjang, korban maupun pelaku juga akan melihat pada adanya kekuatan of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Accomplishment Indonesia`s kejahatan dapat memperoleh keadilan mengikat dalam suatu ....................................................................................... undang-undang Criminal Law Perspective) 329 - dan 350 memberikan kepastian hukum. serta penyajian Ahmad Jazuli dalam bahasa hukum. Data Dalam asas Ultimum Remedium juga dari hasil penelitian ini kemudian dianalisa mengandung unsur Pidana tujuan agar penjatuhan secara kualitatif yaitu suatu analisa Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak pidana dapat diberikan kepada mendalam melalui studi pustaka dan Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumsanksi Remedium Principles orang ...................................... yang tepat, karena pelaku pengalaman di lapangan yang in Law Enforcement of Criminal Act ofakan Narcotics Abuses) 351tindak - 363 pidana juga memiliki hak asasi manusia disajikan holistik, dan Novita Sari secara diantaranya hak untuk memperoleh komprehensif. keadilan, hak hidup, dan hak untuk Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan memperbaiki diri.................... Adanya hak-hak PEMBAHASAN (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) 365 asasi -379 manusia inilah yang pada akhirnya A. AsasMangun Ultimum Remedium dalam Ulang Sosiawan memunculkan adanya asas Ultimum Penegakan Hukum Remedium dalam penegakan hukum. Tingkat terjadi Keadilan bagikriminalitas Narapidana di yang Lembaga Pemasyarakatan Penerapan Ultimum Remedium ini merupakan konsekuensi atas segala (Justice for Convicts at the Correctional Institutions) ............................................. 381harus - 394 diartikan sebagai upaya (jalan tengah) permasalahan dalam kehidupan manusia. Penny Naluria Utami yang dapat menguntungkan bagi semua Modus-modus baru dari para pelaku pihak, dan baikHAM itu sebagai korban, sebagai kriminal akan bertambahdalam seiring Upah Layak Bagiterus Pekerja/Buruh Perspektif Hukum pelakuPerspective) maupun ................... untuk kepentingan dengan yang telah ditetapkan (Decentaturan-aturan Wages for Laborers in Law and Human Right`s 395 - 412 masyarakat luas. Dalam penegakan hukum oleh Pemerintah. Oki Wahju BudijantoNamun demikian Tindak Pidana Narkotika hendaknya asas penerapan sanksi/hukuman pidana dapat memberikan keuntungan bagi bukanlah satu-satunya solusi dalam Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan:ini Studi Putusan penyalahguna narkotika dalam memmenekan angka kriminalitas yang terjadi. Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan perbaiki diri. Hukum positif yang dianut oleh negara ini Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment Penerapan asas Ultimum Remedium merupakan aturan mutlak yang harus Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation dalam penegakan hukum Tindak413 Pidana ditegakkan penanganan Termination ofdalam Criminal Act of Moneykasus Politic)........................................................ - 425 Penyalahgunaan Narkotika juga sangat Tindak Pidana, oleh karena ituSaefudin Pemerintah Hardianto Djanggih&Yusuf diperlukan guna mencari solusi dari mengupayakan aturan-aturan hukum yang berbagai permasalahan yang timbul akibat lebih fleksibel bagi warga negaranya Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia konsekuensi terhadap penjatuhan427sanksi dengan salah satu tujuan guna (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... - 445 pidana pada setiap kasus pidana yang ada menyelamatkan Mei Susanto generasi bangsa. di Indonesia.Adanya fakta bahwa Dalam tatanan hukum mengenal kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) adanya AsasPENULIS Ultimum Remedium.Ultimum BIODATA saat ini sudah mengalami over capacty remedium salah satu asas yang PEDOMANmerupakan PENULISAN karena jumlah kejahatan tidak seimbang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia dengan pembangunan jumlah Lembaga yang menyatakan bahwa hukum pidana Pemasyarakatan (LP). Hendaknya hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penerapan asas ini dapat dicantumkan hal penegakan hukum. Sudikno

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE,Volume 17 Nomor 3, September 2017: 351- 363

353


De Jure




memiliki sifat umum. Hukum Tindak dalam bentuk peraturan perundangMitra Bebestari Pidana Khusus ini diatur dalam suatu undangan yang berlaku di Indonesia perundang-undangan di luar hukum yang karena hukum positif. 1. adanya Prof. Dr. Hibnu Nugroho bersifatSoedirman, pidana umum.Perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Purwokerto) ketentuan hukum pidana yang terdapat 2009 tentang Narkotika merupakan hukum 2. yang Prof.Dr.Rianto Adi,Indonesia S.H., M.A.yang dalam undang-undang pidana secara positif berlaku di (Sosiologi Hukum, Fakultas Atma Jaya, Jakarta) indikator umumKristen (KUHP) merupakan mengatur mengenai segala sesuatuHukum yang Universitas apakah undang-undang pidana itu berhubungan dari 3. Dr. Dra.dengan Farhana, Narkotika S.H.,M.H., M.Pd. termasuk pada hukum pidana khusus pengadaaan, perizinan sampai Hukum denganUniversitas (Hukum Pidana, Fakultas Islam, Jakarta) ataukah bukan.Sehingga, dapat dikatakan sanksi yang dapat dikenakan pada 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. bahwa hukum tindak pidana khusus adalah penyalahgunaannya. Dalam Undang(Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arketentuan pidana atau hukum pidana yang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, Raniry, Banda Aceh) diatur dalam suatu peraturan perundangterdapat peraturan pelaksanaannya yang undangan tersendiri.Hal ini sebagaimana merupakah amanat dari undang-undang 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. yang disampaikan oleh Aziz Kementerian Syamsudin (Hukum Administrsasi Negara,ini Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut.Peraturan pelaksana bahwa “Apa yang tercantum dalam KUH Dalam Negeri)yang lebih terfokus merupakan peraturan Pidana pasti tidak dapat mengikuti dan mendetail mengenai bagian-bagian perkembangan zaman. Selalu timbul yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Alamat Redaksi: berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh 35 Tahun 2009 Narkotika. Gedungtentang Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM KUH PidanaIndonesia sebagai suatu perbuatan yang Kementerian Hukum Republik Terdapat 3 (tiga) Peraturan Pelaksana daridan HAM Jl. HR. Rasuna Kav.4-5, 7, Kuningan, masyarakat Jakarta Selatandan melawan Undang-Undang Nomor 35 Said Tahun 2009 Lantai merugikan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat (021) 2526438 tentang Narkotika Telefon yaitu (021)2525015, Peraturan Faksimili mengeluarkan suatu peraturan atau Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Peraturan Pemerintah Nomor Email : undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. balitbangkumham@gmail 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Berhubung tindak pidana tersebut tidak [email protected] Lapor Pecandu Narkotika, dan Peraturan berada dalam KUH Pidana, maka disebut [email protected] Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana di luar KUH Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Pidana”.(Syamsudin, 2011: 8). Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum terbitnya Undang-Undang Percetakan Kekhususan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, terlebih dahulu PT Pohon Cahaya memungkinkan asas Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 diterapkannya terbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun ultimum Telpon 5600111, Faksimili (021) remedium 5670340 dalam penerapan 1976 tentang Narkotika yang(021) kemudian sanksi pidana pada kasus diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 narkotika.Kejahatan narkotika merupakan Tahun 1997 tentang Narkotika. Dibanding tindak pidana yanghasil berbeda dari jenis Redaksi menerima naskah karya asli yang bidang hukum berupa penelitian dari Undang-Undang sebelumnya, padaaktual dijenis pidana Tindakkalangan pidana berbagai kalangan, seperti: dan lainnya teoritisi, dimana serta berbagai Undang-Undang Nomor 35 peneliti Tahun hukum, 2009 praktisi narkotika merupakan salah salah satu lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat menekankan aturan yang lebih tegasmerupakan bagi bentuk kejahatan tanpa korban (victimless redaksi. para bandar/pengedar dan lebih humanis crime).sepanjang Dalam tidak ilmu mengubah hukum pidana Redaksi menolak, menyingkat naskah tulisan isinya. bari paraberhak pecandu. Pemberlakuan sanksi dijelaskan pada yang lebih humanis merupakan bentukredaksi, diuraikan Naskah tulisan dapatinidikirim ke alamat maksimum dan 30 halaman A4, bahwa diketik spasi kejahatan tanpa korban biasanya hubungan rangkap Email [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal dari asas dikirim Ultimummelalui Remedium. antara pelaku dan korban tidak kelihatan System (OJS) pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Tindak pindana Narkotika merupakan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini tindak pidana khusus karena diatur dalam lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang perundang-undangan tersendiri. Penerapan disepakati (concensual crimes) (Arief, ketentuan pidana khusus dimungkinkan 2003: 119). Pada Tindak Pidana Narkotika berdasarkan asas lex spesialis derograt lex yang menjadi korban adalah justru generalis, yang mengartikan bahwa pelakunya itu sendiri. Pelaku pidana ketentuan yang memiliki sifat khusus akan menjadi korban atas perlebih diutamakan dari pada ketentuan yang

354


(Novita Sari)


De Jure




kawan-kawan kawan-kawan dalam dalam tulisannya tulisannya yang yang buatan/kesalahannya buatan/kesalahannya sendirisendiri oleh karena oleh karena DAFTAR ISI berjudul “Konstitusionalitas “Konstitusionalitas NormaNorma Sanksi Sanksi itu perlu itu dicarikan perlu dicarikan solusi untuk solusi penerapan untuk penerapan berjudul Halaman Pidana Pidana Sebagai Sebagai Ultimum Ultimum Remedium Remedium dalam dalam sanksi DAFTAR sanksi pidananya. pidananya. ISI Pembentukan Pembentukan Perundang-undangan” Perundang-undangan” yang yang Penerapan Penerapan Hak Hak Asasi Asasi Manusia Manusia ADVERTORIAL dimuat dimuat dalam Jurnal dalam Konstitusi Jurnal Konstitusi Mahkamah Mahkamah merupakan merupakan salah satu salah faktor satu faktor pertimbangan pertimbangan KUMPULAN ABSTRAK Konstitusi yang yang menyatakan menyatakan bahwa bahwa lain dalam lain dalam menerapkan menerapkan asas ultimum asas ultimum Konstitusi “hukum “hukum pidana pidana seyogyanya seyogyanya ditempatkan ditempatkan remedium remedium dimanaTatanan dimana setiap setiap manusia manusia berhakpada berhak Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Suku Baduy sebagai sebagai instrumen instrumen terakhir terakhir (ultimum (ultimum memperoleh memperoleh hak untuk hak(The untuk hidup hidup dan ofmasa dan masa Provinsi Banten Change Legal Culture Order on Indigenous People remedium) remedium) karena karena sejatinya sejatinya hukumhukum pidana pidana depan of depan yang lebih yang baik. lebih baik.Banten pertimbangan Atas pertimbangan Baduy Tribe inAtas The Province) .................................................................. 309328 merupakan hukumhukum yang yang paling paling keras keras inilah Otom inilah makaMustomi maka dalam dalam Undang-Undang Undang-Undang merupakan diantara instrumen-instrumen instrumen-instrumen hukumhukum lain lain NomorNomor 35 Tahun 35 Tahun 2009 2009 dalam dalam pasal- pasal- diantara yang mengontrol yang mengontrol tingkah tingkah laku masyarakat. laku masyarakat. pasalnya pasalnya menerapkan menerapkan pemberlakuan pemberlakuan Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Selain itu, in Indonesia`s perlu itu, perlu dipahami dipahami bahwa bahwa sanksi sanksi rehabilitasi bagi pecandu bagiAccomplishment pecandu dan dan ofSelain Direhabilitasi Indonesia (An Conflict Blasphemy penetapan penetapan sanksi sanksi pidana pidana seyogyanya seyogyanya korbankorban penyalahgunaan penyalahgunaan narkotika.Sanksi narkotika.Sanksi Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 dilakukan secara secara terukurterukur dan berhati-hati dan berhati-hati rehabilitasi rehabilitasi merupakan merupakan sanksi sanksi alternatif alternatif dilakukan Ahmad Jazuli hal ituhalterkait itu terkait dengandengan kebijakan kebijakan yang yang dapat dapat diterapkan diterapkan bagi tersangka bagi tersangka karena karena peniadaan”. peniadaan”. maupun maupun terpidana terpidana kasus kasus narkotika. narkotika. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tindak Tindak PidanaPidana Narkotika Narkotika merupakan merupakan Sebagaimana Sebagaimana yang yang disampaikan disampaikan oleh oleh Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimum Remedium Principles salah Abuses) salah satu Tindak satu Tindak PidanaPidana yang paling yang351paling Gandjar Gandjar Laksmana Laksmana Bonaprapta seorang in Law Enforcement ofBonaprapta Criminal Actseorang of Narcotics ...................................... - 363 dilakukan dilakukan di Indonesia di Indonesia karena karena Akademisi Akademisi PidanaPidana Universitas Universitas banyakbanyak NovitaHukum Sari Hukum kejahatan ini merupakan ini merupakan jenis kejahatan jenis kejahatan Indonesia Indonesia dalam acara dalamsosialisasi acara sosialisasi peraturan peraturan kejahatan yang bersifat yang bersifat victimless victimless crime crime sehingga sehingga perundang-undangan perundang-undangan yang diadakan yang diadakan oleh oleh Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan pelakunya pelakunya sendiri sendiri tidak menyadari tidak menyadari bahwa Badan Badan Narkotika Narkotika Nasional Nasional di Provinsi di Provinsi (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions)................... 365bahwa -379 juga merupakan juga merupakan korbankorban dari dari Nusa Tenggara Nusa Barat Sosiawan Barat pada tahun pada tahun 2014 2014 merekamereka Ulang Tenggara Mangun kejahatan yang dilakukannya yang dilakukannya sendiri.sendiri. Data Data yang yang dihadiridihadiri oleh oleh penulis,penulis, beliau beliau kejahatan menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa dari tahun dari ke tahun tahun ke tahun mengatakan mengatakan bahwa: “Hukum “Hukum PidanaPidana Keadilanbahwa: bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan jumlahjumlah kasus kasus TindakTindak PidanaPidana Narkotika Narkotika bersifatbersifat Ultimum Ultimum Remedium Remedium sehingga (Justice for Convicts at the sehingga Correctional Institutions) ............................................. 381 - 394 cenderung meningkat, meningkat, sebagaimana sebagaimana data data apabilaapabila untukNaluria untuk mencapai mencapai tujuan tujuan hukumhukum cenderung Penny Utami yang diperoleh dari Kepolisian dari Kepolisian NegaraNegara dapat digunakan dapat digunakan sarana sarana lain, sarana lain, sarana hukumhukum yang diperoleh Republik Republik Indonesia Indonesia berikutberikut (Badan(Badan pidana pidana adalah adalah pilihan terakhirterakhir karena karena Upah Layak Bagipilihan Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM hukumhukum pidana pidana bersifat bersifat kerasinkeras dan anddan Narkotika Narkotika Nasional, Nasional, Jurnal Jurnal Data P4GN Data (Decent Wages for Laborers Law Human Right`s Perspective) ................... 395P4GN - 412 2015 Edisi 20152016, Edisi 2016: 2016, 113): 2016: 113): menyengsarakan”. menyengsarakan”. Hal Hal senadasenada juga juga TahunTahun Oki Wahju Budijanto disampaikan disampaikan oleh Titis oleh Anidyajati, Titis Anidyajati, dan dan Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan: Studi Putusan Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba 1. Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Nomor:Tabel 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan 2011 –2011 2015– 2015 Tindak Pidana Politik Uang(The Tahun Judge Tahun Considerations on Pre-Trial: Judgment Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation TAHUN TAHUN PENGGOLONGAN Termination ofPENGGOLONGAN Criminal Act of Money Politic)........................................................ 413 - 425 TAHUN PENGGOLONGAN NO. NO. JML JML NO. KASUSKASUS JML 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Hardianto Djanggih&Yusuf KASUS Saefudin 2011 2012 2013 2014 2015 1

11 2 22 3 33 4 44 5 55 6 66 7 77 8 88 Wacana GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia 1. Narkotika 1. Narkotika 19.045 18.977 18.977 21.119 21.119 22.750 22.750 27.950 27.950 109.841109.841 1.Menghidupkan Narkotika Kembali19.045 19.045 18.977 21.119 22.750 27.950 109.841

(The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 2. Susanto Psikotropika 2. Psikotropika 1.601 1.601 1.729 1.729 1.612 1.612 2. Psikotropika 1.601 1.729 1.612 838 838 838 885 Mei 3.

427 - 445

885 885 6.665 6.665 6.665

BahanAdiktifLainnya 3. BahanAdiktifLainnya 9.067 9.0677.917 7.917 12.705 12.705 10.855 10.855 11.418 11.41851.962 51.962

3. PENULIS BahanAdiktifLainnya 9.067 7.917 12.705 10.855 11.418 51.962 BIODATA JUMLAH JUMLAH 29.713 29.713 28.623 28.623 35.436 35.436 34.443 34.443 40.253 40.253 168.468168.468 JUMLAH 29.713 28.623 35.436 34.443 40.253 168.468 PEDOMAN PENULISAN Sumber : Kepolisian SumberNegara : Kepolisian Republik Negara Indonesia, Republik Maret Indonesia, 2016 Maret 2016

besarnya mengatasinya. Pemberian MelihatMelihat besarnya jumlahjumlah kasus kasus mengatasinya. Pemberian sanksi sanksi berupaberupa Narkotika tersebut, hukuman penyalahguna Narkotika tersebut, maka maka perlu perlu adanyaadanya hukuman penjarapenjara kepadakepada penyalahguna murni akan justrumenambah akan menambah besar jumlah solusi solusi yang yang paling paling tepat tepat dalam dalam murni justru besar jumlah Jurnal Penelitian Jurnal HukumHukum DE JURE,Volume DE 17 Nomor 17 Nomor September 3, 2017: 3512017: 363351Jurnal Penelitian Penelitian Hukum DE JURE,Volume JURE,Volume 17 3, Nomor 3, September September 2017: 351- 363 363

355 355


De Jure




permasalahan permasalahan jumlah jumlah tahanan tahanan dandan tahanan dan penyalahguna penyalahguna dandan menambah menambah besar besar beban beban Mitra Bebestari permasalahan jumlah penyalahguna dan menambah besar beban permasalahan jumlahlainlain tahanan dan penyalahguna dan menambah besar beban narapidana, narapidana, permasalahan permasalahan yang yang juga juga pemerintah. pemerintah. Penjatuhan Penjatuhan hukuman hukuman penjara penjara narapidana, permasalahan lain yang juga pemerintah. Penjatuhan hukuman penjara narapidana, permasalahan lain yang juga pemerintah. Penjatuhan hukuman penjara harus harus diperhatikan diperhatikan adalah adalah masih masih adanya adanya kepada kepada tersangka kasus Narkotika Narkotika yang yang Narkotika 1.tersangka Prof. Dr.kasus Hibnu Nugroho harus diperhatikan adalah masih adanya kepada tersangka kasus yang harus diperhatikan adalah masih adanya kepada tersangka kasusFakultas Narkotika yangUniv.peredaran peredaran narkotika narkotika dalam dalam LP LP yang yang sangat sangat tidak tidak terlibat terlibat peredaran peredaran gelap narkotika narkotika (Hukum Pidana, Hukum, Soedirman, Purwokerto) peredaran narkotika dalam LP yang sangat tidak gelap terlibat peredaran gelapJenderal narkotika peredaran narkotika dalam LP yang sangat tidak terlibat peredaran gelap narkotika sulit sulit untuk untuk dihilangkan dihilangkan karena karena melibatkan melibatkan hanya hanya akan akan menambah menambah beban beban kapasitas kapasitas sulit untuk dihilangkan karena melibatkan hanya akan menambah beban kapasitas 2.Hal Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. sulit untuk dihilangkan karena melibatkan hanya akan beban kapasitas banyak banyak pihak. pihak. Peredaran Peredaran yang yang terjadi terjadi Lapas. Lapas. Hal ini menambah ini didasari didasari fakta fakta bahwa bahwa banyak pihak. Peredaran yang terjadi Lapas. Hal ini didasari fakta bahwa (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta) banyak pihak. Peredaran yang terjadi Lapas. Hal ini Pemasyarakatan didasari fakta (LP) bahwa dalam dalam LP LP inilah inilah yang yang pada pada akhirnya akhirnya kapasitas kapasitas Lembaga Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam LP inilah yang pada akhirnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam LPpenyalahguna inilah yang pada akhirnya Pemasyarakatan (LP) membuat membuat penyalahguna yang yang masuk masuk dalam dalam saatkapasitas saat 3. ini ini sudah sudah mengalami over over Dr.Lembaga Dra. Farhana, M.Pd. membuat penyalahguna yang masuk dalam saatmengalami iniS.H.,M.H., sudah mengalami over membuat penyalahguna yang masuk dalam saat ini sudah mengalami over penjara penjara akan akan semakin semakin ketergantungan ketergantungan atau capacity.Karena capacity.Karena jumlah jumlah kejahatan kejahatan tidak tidak (Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta) penjara akan semakinatau ketergantungan atau capacity.Karena jumlah kejahatan tidak penjara akan semakin ketergantungan atau capacity.Karena jumlah kejahatan tidak bahkan bahkan semakin meningkat meningkat seimbang seimbang dengan dengan pembangunan pembangunan jumlah jumlah bahkan semakin meningkat seimbang dengan pembangunan jumlah semakin 4. Dr.dengan Drs.Ridwan Nurdin, MCL. bahkan semakin meningkat seimbang pembangunan jumlah kemampuannya kemampuannya dalam dalam mengkonsumsi mengkonsumsi Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan (LP). (LP). kemampuannya dalam mengkonsumsi Lembaga Pemasyarakatan (LP). (Hukum Ekonomi (LP). Islam, Fakultas Syariahkemampuannya dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Ardalam mengkonsumsi Lembaga Pemasyarakatan narkotika narkotika dandan jugajuga dapat dapat terlibat terlibat dalam dalam Menurut Menurut datadatayang yangdidapat didapat dari didapat narkotika dan juga dapat terlibat dalam Menurut datadariyang dari Raniry, Banda Aceh) narkotika dan juga dapat terlibat dalam MenurutJenderal data yang didapat dari jaringan jaringan peredaran peredaran gelap gelap narkotika narkotika karena karena Direktorat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pemasyarakatan jaringan peredaran gelap narkotika karena Direktorat Jenderal Pemasyarakatan jaringan peredaran gelap narkotika karena Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam dalam LP LP tersebut tersebut dihuni dihuni oleh parapara bandar bandar Kementerian Kementerian Hukum dandan HAM HAM RI bahwa RI bahwa 5. Dr.Hukum Hadi Supratikta, M.M. dalam LPoleh tersebut dihuni oleh para bandar Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa dalam LP tersebut dihuni oleh para bandar Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa (Hukum Administrsasi Negara, Badanbahkan Penelitian dan Pengembangan Kementerian bahkan narkotika. narkotika. jumlah jumlah Tahanan Tahanan dan dan Narapidana Narapidana di dan LP di LP bahkan produsen narkotika. jumlah Tahanan Narapidana diprodusen LPprodusen bahkan produsen narkotika. jumlah Tahanan dan Narapidana di LP Dalam Negeri) Fakta Fakta lain lain yang yang juga juga harus harus mendapat Khusus Khusus Narkotika Narkotika tidak tidak sebanding sebanding dengan dengan Fakta lainmendapat yang juga harus mendapat Khusus Narkotika tidak sebanding dengan Fakta adalah lainadalah yangfaktor juga harus mendapat Khusus Narkotika tidak sebanding dengan perhatian perhatian faktor usia usia kapasitas kapasitas LP. LP. DariDari jumlah jumlah kapasitas kapasitas LP LP perhatian adalahparapara faktor usia para kapasitas LP. Dari jumlah kapasitas LP perhatian adalah faktor usiabesar para kapasitas LP. Daridihuni jumlah LP penyalahguna penyalahguna dimana dimana sebagian sebagian besar sebesar sebesar 9.114 9.114 orang orang dihuni olehkapasitas oleh tahanan tahanan Alamat penyalahguna dimana sebagian besar sebesar 9.114 orang dihuni Redaksi: oleh tahanan penyalahguna dimana sebagian besar 9.114 orang dihuni oleh tahanan penyalahguna penyalahguna berusia berusia muda muda dan dan produktif. produktif. dansebesar dan narapidana narapidana sejumlah sejumlah 11.168 11.168 orang orang hal hal Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM penyalahguna berusia muda dan produktif. dan narapidana sejumlah 11.168 orang hal penyalahguna berusia muda dan produktif. narapidana sejumlah 11.168 orang haldan HAM Kementerian Hukum Republik data Indonesia Sebagaimana Sebagaimana data yang yang didapat didapat ini dan inimenunjukkan menunjukkan adanya kelebihan kelebihan Sebagaimana datadaridari yang didapat dari iniadanya menunjukkan adanya kelebihan Sebagaimana data yang didapat dari ini menunjukkan adanya kelebihan Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan Deputi Deputi Bidang Bidang Pemberantasan Pemberantasan Badan kapasitas kapasitas sebesar sebesar 18% 18% (Badan (Badan Narkotika Narkotika Deputi BidangBadan Pemberantasan Badan kapasitas sebesar 18% (Badan Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan Badan kapasitas sebesar 18% (Badan Narkotika Telefon (021)2525015, Faksimili (021) 2526438 Narkotika Narkotika Nasional Nasional sebagai sebagai berikut berikut Nasional, Nasional, Jurnal Jurnal Data Data P4GN P4GN Tahun Tahun Narkotika Nasional sebagai berikut Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun Narkotika Nasional sebagaiJurnal berikut Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun (Badan Narkotika Narkotika Nasional, Nasional, Jurnal 2015 2015 Edisi Edisi 2016, 2016, 2016: 2016: 33). 33). Apabila Apabila hal hal33). (Badan (Badan Narkotika Nasional, Jurnal 2015 Edisi 2016, 2016: Apabila hal (Badan Narkotika Nasional, Jurnal 2015 Edisi 2016, 2016: 33). Apabila hal tersebut tersebut tidak tidak segera segera diantisipasi diantisipasi maka maka Data P4GN P4GN Tahun Tahun 2015 2015 Edisi Edisi 2016, 2016, Email : Data tersebut tidak segera diantisipasi maka Data P4GN Tahun 2015 Edisi 2016, tidak segera diantisipasi maka Data P4GN Tahun 2015 Edisi 2016, balitbangkumham@gmail akantersebut akan mengakibatkan mengakibatkan permasalahan permasalahan yang yang 2016: 2016: 133): 133): akan mengakibatkan permasalahan yang 2016: 133): akan mengakibatkan yang 2016: 133): [email protected] lebih lebih besar besar terjadi terjadi di dalam di permasalahan dalam LP. LP. Selain Selain lebih besar terjadi di dalam LP. Selain lebih besar terjadi di dalam LP. Selain [email protected] Tabel 2. 2.Jumlah Tersangka Narkotika danKasus Prekursor Narkotika Berdasarkan Tabel Jumlah Tersangka Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Tabel 2. Kasus Jumlah Tersangka Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Tabel 2. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011 – 2015 Kelompok Umur Tahun 2011 – 2015 Kelompok Umur Tahun 2011 – 2015 KelompokPercetakan Umur Tahun 2011 – 2015 PT Pohon Cahaya TAHUN TAHUN KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 TAHUN JUMLAH TAHUN NONO JUMLAH NO JUMLAH KELOMPOK UMUR UMUR UMUR NO JUMLAH 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 2011 2012 2013 2014 2015 UMUR 2011 2012 2013 2014 2015 1 1 2 2 1 3 32 4 4 53 5 64 6 75 7 68 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 830 30 1. 1. < 16< Tahun 16 Tahun1. < 16 Tahun 0 0 0 0 00 0 00 0 30030 0 30 30 Redaksi1.menerima naskah karya asli yang0 aktual di0 bidang hukum berupa < 16 Tahun 0 0 hasil30penelitian dari 30 2. 2. 16 –1619– Tahun 19 seperti: Tahun 3 3 3 dan 53 teoritisi, 5 10310 berbagai kalangan, praktisi serta 47 berbagai kalangan 2. peneliti 16 – 193hukum, Tahun 547 10 68 68 47 68 16 – 19 Tahun 3 3 5 10 47 68 lainnya.2.Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat 3. 3. 20 –2024– Tahun 24 Tahun 16Tahun 16 18 18 231623 661866 19623 196 redaksi. 3. 20 – 24 66319319196 319 3. 20 – 24 Tahun 16 18 23 66 196 319 Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. 4. 4. 25 –2529– Tahun 29 Tahun 27Tahun 27 32 32 492749 13032 130 19549 195 130433433195 4. 25ke– alamat 29 433 Naskah4.tulisan dikirim A4, 25 –dapat 29 Tahun 27 redaksi,32maksimum 49 30 halaman 130 195 diketik spasi 433 rangkap dikirim melalui Email [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal 5. 5. > 30> Tahun 30 Tahun5. > 30 Tahun 97 97 134134 16897 168 382 382 686 686 382 1.467686 1.467 134 168 1.467 System5.(OJS)> pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure 30 Tahun 97 134 168 382 686 1.467 JUMLAH JUMLAH 143143 187187 245 245 588 588 1.154 1.154 588 2.317 2.317 JUMLAH 143 187 245 1.154 2.317 JUMLAH 143 187 245 588 1.154 2.317 Sumber Sumber : Deputi : Deputi Bidang Bidang Pemberantasan Pemberantasan BNN, BNN, Maret Maret 2016 2016BNN, Maret 2016 Sumber : Deputi Bidang Pemberantasan Sumber : tersebut Deputi Bidang Pemberantasan BNN, untuk Maret 2016 untuk memperbaiki memperbaiki diridiri maka maka hilanglah hilanglah Dari Dari datadata tersebut dapat dapat terlihat terlihat bahwa bahwa untuk memperbaiki diri maka hilanglah Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Dari data tersebut dapat terlihat bahwa untuk memperbaiki diriharus maka hilanglah masa masa depan depan yang yang masih masih harus mereka tersangka tersangka kasus kasus narkotika narkotika masuk masuk ke dalam ke dalam masa depan yangmereka masih harus mereka tersangka kasus narkotika masuk ke dalam tersangka kasus narkotika masuk keApabila dalam masa depan yang masih harus mereka jalani jalani selama selama sisa sisa hidupnya. hidupnya. Di Di sinilah sinilah kategori kategori usiausia muda muda dan dan produktif. produktif. Apabila jalani selama sisa hidupnya. Di sinilah kategori usia muda dan produktif. Apabila kategori usia muda dan produktif. Apabila jalani selama sisa hidupnya. Di sinilah asas asas Ultimum Ultimum Remedium Remedium dalam dalam penegakan penegakan tidak tidak adanya adanya kesempatan kesempatan bagi bagi mereka mereka asas Ultimum Remedium dalam penegakan tidak adanya kesempatan bagi mereka tidak adanya kesempatan bagi mereka asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum hukum sangat sangat dibutuhkan dibutuhkan tanpa tanpa harus harus hukum sangat dibutuhkan tanpa harus hukum sangat dibutuhkan tanpa harus

356356 356

Penerapan Penerapan AsasAsas Ultimum Ultimum Remedium Remedium Dalam Dalam Penegakan Penegakan Hukum... Hukum... (Novita (Novita Sari)Sari)

Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum... 356Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum... (Novita Sari)

(Novita Sari)


De Jure




tersebut tidak dapat memberikan jaminan menghilangkan efek jera kepada para DAFTAR ISI perlindungan. Juga harus dipertimbangkan pelakunya. Begitu pula halnya yang terjadi Halaman tentang kondisi fisik dan psikologis anak, pada generasi muda pelajar dan mahasiswa DAFTAR ISI tempat atau lokasi perbuatan pidana di Indonesia.Angka penyalahgunaan ADVERTORIAL tersebut dilakukan.Selain itu narkotika di ABSTRAK kalangan pelajar dan KUMPULAN dipertimbangkan juga tentang perbuatan mahasiswa di Indonesia masih tinggi pidana tersebut walaupun Tatanan terjadi Budaya penurunan prevalensi Perubahan Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduydapat membahayakan orang tua anak, dan atau membahayakan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Provinsi Banten (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People anak nakal. Sebenarnya masih309banyak Berdasarkan survei yang dilakukan of Baduy Tribehasil in The Banten Province) .................................................................. 328 jenis tindakan/maatregel yang dapat oleh Badan Narkotika Nasional dan Pusat Otom Mustomi diberikan agar anak nakal terhindar dari Penelitian Kesehatan Universitas sanksi Hukum yang Pidana bersifat institusionalisasi” Indonesia bahwa angka Penyelesaianmenyebutkan Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif prevalensi terakhir pakai di of Blasphemy (Kurniawan, 2012) Di Indonesiasetahun (An Conflict Accomplishment in Indonesia`s kalangan pelajar/mahasiswa pada tahun Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 2016 B. Rehabilitasi Sebagai Alternatif Ahmadsebesar Jazuli 1,9% atau bisa diartikan bahwa ada 2 dari 100 orang Sanksi Pidana (Penerapan Asas pelajar/mahasiswa pernah mengkonsumsi Ultimum Remedium) Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Asas ultimum remidium perlu narkoba (BadanNarkotika(Application Narkotika Nasional, Penyalahgunaan of Ultimum Remedium Principles diterapkan dalam pembentukan Peraturan Jurnal Hasil Survei Penyalahgunaan in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 Perundang-undangan dalam kasus Tindak dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Novita Sari Pidana Narkotika.Hal tersebut dikarenakan Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 permasalahan narkotika merupakan Provinsi Tahun 2016, 2017: 19). Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan permasalahan keberlangsungan bangsa, Berdasarkan data tersebut menunjukkan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions)................... 365 -379 sehingga solusi yang dicari harus bahwa pelajar dan mahasiswa merupakan Ulang Mangun Sosiawan mengutamakan kepentingan bangsa dan pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi negara.Kerusakan yang ditimbulkan oleh para pengedar narkotika. diApabila Keadilan bagi Narapidana Lembagasolusi Pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika tidak381hanya yang mereka lebih (Justice diberikan for Convictsbagi at the Correctional Institutions) ............................................. - 394 berdampak pada masyarakat namun pada menekankan pada efek jera yang akan Penny Naluria Utami generasi, hal inilah yang akhirnya menjadi ditimbulkan melalui penjatuhan hukuman pertimbangan bagi pemerintah dalam penjara, maka masa depan mereka tidak Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM menentukan sanksi tindak pidana dapat Penjatuhan (Decentterselamatkan. Wages for Laborers in Lawputusan and Human Right`s Perspective) ................... 395 yang - 412 dijatuhkan bagi pelakunya. penjara hanya akan membuat mereka Oki Wahju Budijanto Asas ultimum remedium ini tercermin putus sekolah, bertambah tingkat ketergantungan, yang paling Pertimbangan Hakimdan Atas Keputusan Praperadilan:pada Studipemberian Putusan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.Pemberian sanksi membahayakan adalah terlibatnya mereka Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan pidana berupa rehabilitasi ini tidak pada jaringan peredaran gelap narkotika. Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment ditetapkan dalam KUHP, namun karena Hal disampaikan Studyiniof senada Verdict dengan Numberyang : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation permasalahan narkotika merupakan oleh Penulis ofRiza Alifianto Termination Criminal Act ofKurniawan Money Politic)........................................................ 413tindak - 425 pidana khusus, maka berlaku asas lex dalam tulisannya berjudul “Asas Ultimum Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin spesialis derograt lex generalis.Penjatuhan Remedium Dalam Pemidanaan Anak sanksi pidana rehabilitasi Nakal” yang dimuat dalam Jurnal Yuridika Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia tidak termasuk dalam pidana pokok........... maupun427 pidana Fakutas Hukum Universitas Airlangga (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) - 445 tambahan dalam Pasal 10 KUHP, namun yang menyatakan bahwa “Penjatuhan Mei Susanto pada penjelasan dalam Undang-Undang pidana penjara yang kurang selektif atau Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengabaikan asas ultimum remedium BIODATA PENULIS tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan PEDOMAN PENULISAN bahwa “tersangka atau terdakwa pecandu dalam The Riyadh Guidelines yang narkotika sejauh mungkin ditahan menyatakan bahwa pidana penjara hanya ditempat tertentu yang sekaligus dapat dijatuhkan berdasarkan merupakan tempat perawatan”. Pada pertimbangan bahwa orang tua anak


357


De Jure




Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan penjelasan KUHAP tersebut menunjukkan Mitra Bebestari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. bahwa hukum di Indonesia memberikan Pada Undang-Undang yang berlaku saat ruang narkotika dalam 1. bagi Prof.penyalahguna Dr. Hibnu Nugroho ini yaitu Undang-Undang memperoleh haknya untuk bisa pulih dari (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto)Nomor 35 Tahun 2009, pemberian sanksi rehabilitasi ketergantungan. 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A. ini diatur dalam beberapa pasal.Aturan Sanksi rehabilitasi Adi, merupakan sanksi (Sosiologi Hukum, Fakultas Kristen Atma Jaya, Jakarta) mengenai pemberian sanksi rehabilitasi ini tindakan dan bukan merupakan Hukum sanksi Universitas dibagi dalam 2 (dua) status hukum pidana.Sanksi dalam S.H.,M.H., hukum pidana 3. Dr. Dra. Farhana, M.Pd. penyalahguna yaitu bagi penyalahguna menurut(Hukum Frans Maramis (2012: Hal. 249)Universitas Pidana, Fakultas Hukum Islam, Jakarta) yang terlibat masalah hukum (tertangkap mencakup pidana (Belanda: straf) dan 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. aparat) dan penyalahguna yang tidak tindakan (Belanda: maatregel). (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arterlibat masalah hukum (tidak tertangkap Diadakannya tindakan (maatregel) dalam Raniry, Banda Aceh) aparat). sistem sanksi KUHP adalah akibat Aturan mengenai rehabilitasi pecandu pengaruh Tindakan 5. Dr.kriminologi. Hadi Supratikta, M.M. dalam narkotikadan diatur dalam Bab IX mengenai (Hukum Negara, Pengembangan Kementerian KUHP terdiri dariAdministrsasi (Maramis, 2012: 249):Badan Penelitian Pengobatan dan Rehabilitasi yaitu pada Dalamdalam Negeri) 1. Perawatan rumah sakit jiwa bagi Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Pasal 54 menjelaskan bahwa “pecandu 2. Hukuman bersyarat. Alamat Redaksi: narkotika Hukum dan korban penyalahgunaan 3. PenyerahanGedung kepadaBadan orangPenelitian tua atau dan Pengembangan dan HAM narkotika menjalani rehabilitasi Republik wajib Indonesia pemerintah bagiKementerian terdakwa Hukum belumdan HAM dan rehabilitasi sosial”. Pecandu Jl. HR. Rasuna Saidperbuatan Kav.4-5, Lantai medis 7, Kuningan, Jakarta Selatan dewasa yang melakukan narkotika sudah cukup umur wajib Telefon (021)2525015, Faksimili (021)yang 2526438 sebelum umur 16 tahun. melaporkan diri atau dilaporkan oleh Tetapi secara praktis, yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP itulah yang Email : keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga balitbangkumham@gmail dinamakan pidana, sedangkan yang lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dari pada itu semuanya adalah [email protected] tindakan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk (maatregelen). Pidana dengan [email protected] tindakan mendapatkan pengobatan dan/atau (maatregelen) pada dasarnya mempunyai perawatan melalui rehabilitasi medis dan sifat yang berbeda.Sanksi pidana rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2) sesungguhnya bersifat reaktif terhadap Percetakan Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009 suatu perbuatan, sedangkan sanksi PT Pohon Cahaya tentang Narkotika). Kata “wajib” disini Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap berarti(021) setiap pencadu dan korban Telpon (021) 5600111, 5670340 pelaku perbuatan tersebut.Fokus sanksi Faksimili penyalahgunaan narkotika harus bersedia pidana ditunjukan pada perbuatan salah menjalani rehabiltasi medis maupun yang telah dilakukan seseorang mengenai sosial baik hasil bagi penelitian pecandu yang Redaksi menerima asli yang aktual direhabilitasi bidang hukum berupa dari penderitaan agar naskah yangkarya bersangkutan bermasalah dengan hukum maupun yang berbagai jera. kalangan, peneliti hukum, dan teoritisi, serta berbagai kalangan menjadi Fokus seperti: sanksi tindakan lebih praktisi tidak bermasalah dengan hukum. lainnya. pada Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat terarah upaya memberi pertolongan Bagi pecandu dan korban redaksi. pelaku pada agar ia berubah penyalahgunaan narkotika yang isinya. tidak Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah (M.Sholehuddin, 2004, yang dikutip diberikan oleh Syaiful 2012: ke 249). Olehredaksi, bermasalah Naskah tulisanBakhri, dapat dikirim alamat maksimum 30dengan halamanhukum A4, diketik spasi kesempatan untuk melaksanakan rangkap dikirim melalui sering Email [email protected] atau melalui aplikasi Open “wajib Jounal karena itu tindakan dikatakan lapor”, sedangkan bagi pecandu dan System (OJS) pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan korban penyalahgunaan narkotika yang untuk melindungi masyarakat. belum cukup umur dalam hal ini Pemberian sanksi rehabilitasi lebih melibatkan orang tua/wali untuk jelas lagi telah dituangkan dalam Undangmelaporkan kepada pusat kesehatan Undang tentang Narkotika. Pemberian masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga sanksi rehabilitasi ini sudah diterapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sejak pertama dibentuknya Undangyang ditunjuk oleh Pemerintah agar Undang tentang Narkotika yaitu pada

358


(Novita Sari)


De Jure




masalah hukum untuk pemberian mendapatkan pengobatan dan/atau DAFTAR ISI rehabilitasi diatur dalam Pasal Halaman 103 dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 rehabilitasi sosial. Wajib lapor adalah DAFTAR ISI Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kegiatan melaporkan diri yang dilakukan ADVERTORIAL Pasal ini menjelaskan bahwa hakim dapat oleh pecandu narkotika yang sudah cukup KUMPULAN ABSTRAK memutuskan atau menetapkan terdakwa umur atau keluarganya, dan/atau orang tua kasus narkotika menjalani atau wali Tatanan dari pecandu yang Perubahan Budayanarkotika Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy untuk pengobatan dan/atau belum cukup umurChange kepada institusi Provinsi Banten (The of Legal Culture Order on Indigenous Peopleperawatan melalui rehabilitasi. Dalam memutus 309perkara penerima wajibinlapor untuk mendapatkan of Baduy Tribe The Banten Province) .................................................................. 328 hakim wajib memperhatikan ketentuan pengobatan dan/atau perawatan melalui Otom Mustomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Pasal Hukum 55, dan Pasal 103 (Pasal 127 (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Penyelesaian Konflik PenodaanPemerintah Agama dalam Perspektif Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Nomor 25 (AnTahun 2011 tentang of Blasphemy Di Indonesia Conflict Accomplishment in Indonesia`s Pemberian rehabilitasi bagi terpidana Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 kasus narkotika dapat dilakukan pada Narkotika). Hal ini berarti dibutuhkan Ahmad Jazuli pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, kesukarelaan dan inisiatif dari pecandu dan/atau lembaga medis dan dan korban penyalahgunaan narkotika Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak rehabilitasi Pidana sosial yang ditunjuk oleh untuk memperoleh pengobatan dari Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumrehabilitasi Remedium Principles Pemerintah atau dilakukan dalam351 Lapas. kecanduannya (Asas Depenalisasi). in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses) ...................................... - 363 Aturan lebih lanjut dalam penganganan Ketentuan Novita Sari mengenai wajib lapor ini pecandu dan korban penyalahgunaan merupakan realisasi dari asas Depenalisasi narkotika yang sedang menjalani proses yaitu “suatu perbuatan yang semula Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan hukumInstitutions) diatur dalam Peraturan 365 Bersama diancam dengan pidana kemudian (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional ................... -379 antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri ancaman pidanaSosiawan ini dihilangkan, tetapi Ulang Mangun Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, masih dimungkinkan adanya tuntutan Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala dengan misalnyadidengan melalui Keadilancara bagilain, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hukum atau athukum administrasi. (Justice perdata for Convicts the Correctional Institutions) ............................................. 381 - 394 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Di dalam proses depenalisasi terdapat Penny Naluria Utami tentang Penanganan Pecandu Narkotika suatu kecenderungan untuk menyerahkan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke perbuatan atau anti sosial itu Upah Layaktercela Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM DalamPerspective) Lembaga................... Rehabilitasi395 yang kepada reaksi for sosial saja inatau (Decent Wages Laborers Lawkepada and Human Right`s - 412 mengatur mengenai pedoman teknis dalam kelembagaan tindakan medis. Perbuatan Oki Wahju Budijanto penanganan Pecandu Narkotika dan yang termasuk kenakalan remaja Penyalahgunaan Narkotika ditanggulangi di luar peradilan Pertimbangan Hakim Atasproses Keputusan Praperadilan:Korban Studi Putusan sebagai tersangka,terdakwa,atau pidana. Demikian pula perbuatan zina Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Narapidana untukJudgment menjalani Rehabilitasi dengan pertimbangan sosial Judge ekonomis Tindak Pidana Politik Uang(The Considerations on Pre-Trial: medis dan/atau rehabilitasi sosial (Pasal 2 menjadi perbuatan yang: 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk tidak kriminal Study of Verdict Number on Investigation huruf b Peraturan Bersama). dengan proses depenalisasi” (Supardi, Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ 413 - 425 “Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin C. Kendala Penerapan Rehabilitasi Tindak Pidana Narkoba”, Narkotika http/www.bnn.go.id/konten (diakses Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam SistemPecandu Presidensil Indonesia Ketentuan mengenai pada 8 Des 2016)).Ketentuan lebih lanjut (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... penjatuhan 427 - 445 putusan rehabilitasi bukanlah merupakan mengenai pelaksanaan wajib lapor ini Mei Susanto hal baru.Wacana ini sudah lama digulirkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor oleh Pemerintah namun dalam 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib BIODATA PENULIS pelaksanaannya sering tidak sejalan Lapor Pecandu Narkotika.Dalam Peraturan PEDOMAN PENULISAN dengan tujuan yang diharapkan.Pemberian Pemerintah ini mengatur mengenai hak rehabilitasi ini belum sepenuhnya Institusi Penerima Wajib Lapor. dipahami dan disetujui oleh aparat Sementara bagi pecandu dan korban penegak hukum karena masih adanya penyalahgunaan narkotika yang terlibat


359


De Jure




hal/kasus/permasalahan yang sama. Kata persepsi yang berbeda mengenai Mitra Bebestari sepakat akan sulit didapat apabila ego pemberian hak rehabilitasi dan adanya sektoral ini masih kental berlaku pada kendala-kendala di lapangan. 1. Prof. Dr. Hibnu NugrohoSalah satu sistem Soedirman, Pemerintahan kita walaupun tujuan permasalahan yang seringkali muncul (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Purwokerto) yang akan dicapai merupakan tujuan adalah adanya faktor ego sektoral dari 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A. nasional. Seperti halnya pada penanganan masing-masing unsur Adi, peradilan pidana (Sosiologi Hukum, Fakultas Kristen Atma Jaya, Jakarta) masalah penyalahgunaan narkotika ini yang ada di Indonesia karena Hukum belum Universitas dimana banyak kepentingan yang berperan adanya hukum yangS.H.,M.H., dapat mengikat 3. aturan Dr. Dra. Farhana, M.Pd. di dalamnya karena sistem peradilan yang secara keseluruhan seperti adanya SuratUniversitas (Hukum Pidana, Fakultas Hukum Islam, Jakarta) berlaku merupakan rangkaian sistem yang Edaran Mahkamah Agung tentang 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. harus dilalui dalam proses peradilan “Penempatan Penyalahgunaan, Korban (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri ArTindak Pidana Narkotika. Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Raniry, Banda Aceh) Selain itu masih sulitnya mengubah Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis paradigma aparat penegak hukum untuk dan 5. Rehabilitasi yangM.M. di dalamnya Dr. Hadi Sosial” Supratikta, dapat menempatkan tersangkaKementerian pada tempat (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan mengatur mengenai batas wajar pemakaian rehabilitasi karena masih menganggap Dalam Negeri)hari yang menjadi narkotika 1 (satu) tersangka merupakan orang yang patokan bagi para hakim untuk dapat melakukan tindak pidana sehingga harus menjatuhi putusan rehabilitasi dirasa Alamat Redaksi: ada sanksiHukum pidanadan yang harus dikenakan. kurang memiliki kekuatan hukum apabila Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan HAM HalRepublik ini juga tercermin dalam putusan Kementerian Indonesia harus digunakan oleh aparat Hukum penegakdan HAM yang beragam walaupun terdakwa HR. Rasuna Said Kav.4-5, 7, Kuningan, Jakarta Selatan hukum lainnyaJl. seperti Kepolisian, BNN, Lantai hakim dikenakan yang sama. Banyak faktor (021)pasal 2526438 dan Kejaksaan karenaTelefon hanya(021)2525015, berbentuk Faksimili yang mempengaruhi perbedaan putusan Surat Edaran Mahkamah Agung. tersebut.Sebagaimana yang Kecenderungan lahirnya ego sektoral Email : hakim disampaikan oleh Yahya Harahap (2005 balitbangkumham@gmail ini nampaknya didasari pada bentuk tipe [email protected] organisasi birokrasi ideal dari Weber yang yang dikutip oleh M. Syamsudin 2012: 93) beberapa faktor yang mempengaruhi [email protected] menunjukkan beberapa hal yaitu (a) putusan hakim meliputi faktor subjektif jabatan-jabatan dalam organisasi dan faktor objektif. Faktor subjektif pemerintah disusun dalam tingkatan meliputi: hierarkhi dari atas ke bawah; (b) Percetakan 1. Sikap perilaku yang apriori, yakni konsekuensinya, struktur organisasi PT yang Pohon Cahaya adanya sikap hakim yang sejak Gedungyang Baru 18 Jakarta Barat 11440 ada di bawah mempunyaiJalan kekuasaan semula sudah menganggap bahwa (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 lebih kecil dan berada Telpon dalam pengendalian terdakwa yang diperiksa dan diadili dan pengawasan struktur organisasi di adalah orang yang memang telah atasnya; (c) adanya pembagian tugas bersalah harus dipidana.dari Redaksi menerima karya asli hukumsehingga berupa hasil penelitian pekerjaan (divisionnaskah of labor); danyang (d)aktual di bidang Sikap perilaku emosional, yakni berbagai kalangan, hukum, praktisi 2.dan teoritisi, serta berbagai kalangan pelaksanaan tugas seperti: diatur peneliti oleh sistem pengadilan akan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat pendapatputusan pribadi penulisnya, bukan pendapat peraturan (system of rules/code) yangmerupakan terus dipengaruhi oleh perangai hakim. redaksi. diberlakukan secara konsisten untuk yang mempunyai Redaksi menolak, menyingkat naskah tulisan Hakim sepanjang tidak mengubahperangai isinya. menjaminberhak adanya uniformitas kinerja. mudah30 tersinggung berbeda Penataantulisan organisasi itu ke jelas berciriredaksi, maksimum Naskah dapatseperti dikirim alamat halaman A4,akan diketik spasi dengan perangai hakimOpen yangJounal tidak rangkap melaluiteori Email [email protected] atau melalui aplikasi sektoral, dikirim dari perspektif sistem Niklas mudah tersinggung. Demikian pula System URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Luhman,(OJS) ciri pada sektoral adalah hasil dari putusan hakim yang mudah marah organisasi yang terdiferensiasi secara dan pendendam akan berbeda fungsional (sektoral) (George Ritzer, dengan putusan seorang hakim yang 2004: 252). Dari bentuk tipe organisasi sabar. ideal tersebut pada akhirnya akan 3. Sikap arrogence power, yakni sikap melahirkan adanya ego sektoral dari lain yang mempengaruhi suatu masing-masing Kementerian/Lembaga putusan adalah “kecongkakan terutama dalam menangani suatu

360


(Novita Sari)


De Jure




penting karena dalam hirarki perundangkekuasaan”, di sini hakim merasa DAFTAR ISI undangan menunjukkan jenjangHalaman hukum dirinya berkuasa dan pintar, dimana kedudukan peraturan itu berdiri. melebihi orang lain (jaksa, pembela, DAFTAR ISI Hal ini sebagaimana teori jenjang hukum apalagi terdakwa). ADVERTORIAL (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh 4. Moral, yakni moral seorang hakim KUMPULAN ABSTRAK Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa karena bagaimanapun juga pribadi norma-norma hukum itu berjenjangseorang hakim diliputi oleh tingkah Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu laku yang oleh Provinsi Banten (Thedidasari Change of Legalmoral Culture Order on Indigenous People hierarki (tata susunan) dalam arti pribadi hakim tersebut terlebih of Baduy Tribe in The Banten Province) .................................................................. 309-suatu 328 norma yang lebih tinggi berlaku, dalam memeriksa serta memutuskan Otom Mustomi bersumber dan berdasar pada norma yang perkara. lebih Hukum tinggi Pidana lagi, demikian seterusnya Sedangkan faktor-faktor objektifAgama meliputi: Penyelesaian Konflik Penodaan dalam Perspektif sampaiinpada suatu norma yang tidak dapat 1. Latar (An belakang budaya, yakni of Blasphemy Di Indonesia Conflict Accomplishment Indonesia`s ditelusuri lebih lanjut dan bersifat 329 hipotetis kebudayaan, agama, pendidikan Criminal Law Perspective) ....................................................................................... - 350 dan fiktif, yaitu Norma Dasar seseorang Ahmad Jazuli tentu ikut mempengaruhi (Grundnorm). Norma Dasar merupakan suatu putusan hakim. Meskipun norma tertinggi dalam suatu sistem norma latar belakang hidup budaya tidak Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana tidak lagi dibentuk oleh suatu norma bersifat determinis, tetapi faktor of iniUltimumyang Penyalahgunaan Narkotika(Application Remedium Principles yang lebih tinggi lagi, tetapi norma mempengaruhi in Lawsetidaknya Enforcement ikut of Criminal Act of Narcotics Abuses) ...................................... 351dasar - 363 itu ditetapkan terlebih dahulu oleh Novitahakim Sari dalam mengambil suatu masyarakat sebagai norma dasar yang putusan. merupakan gantungan bagi norma-norma 2. Profesionalisme, yakni kecerdasan Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan yang di bawahnya, sehingga serta profesionalisme seorang hakim (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctionalberada Institutions) ................... 365suatu -379 norma dasar itu dikatakan pre-supposed mempengaruhi putusannya. Ulangikut Mangun Sosiawan (Farida, 2010: 41). Berdasarka pada teori Perbedaan suatu putusan pengadilan Hans Kelsen tersebut berarti bahwa sering dipengaruhi Keadilan bagi Narapidana di Lembaga oleh Pemasyarakatan Peraturan Bersama tidak 381 memiliki profesionalisme tersebut. Institutions) (Justice for Convicts athakim the Correctional ............................................. - 394 kekuatan hukum karena tidak berada di Begitu pula dalam pemberlakuan Penny Naluria Utami atas maupun di bawah peraturan Peraturan Bersama antara Ketua perundang-undangan lainnya atau dengan Mahkamah Menteri Hukum Upah Layak Agung, Bagi Pekerja/Buruh dalamdan Perspektif Hukum dan HAM kata Perspective) lain Peraturan Bersama395bukan HAM, Kesehatan, (DecentMenteri Wages for LaborersMenteri in Law Sosial, and Human Right`s ................... - 412 merupakan peraturan pelaksana dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Oki Wahju Budijanto peraturan manapun. Republik Indonesia, dan Kepala Badan Penerapan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan: Studi Putusanasas ultimum remedium ini juga Pecandu Narkotika dan Korban Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian seringkali Penyidikan disalahgunakan oleh “oknum” aparat penegak hukum dan oleh Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment bandar narkotika karena adanya unsur Lembaga Rehabilitasi yang digagas dalam Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation diskresi di dalamnya. Pelanggaran rangka mengikat sekaligus menjadi Termination of Criminal Act of MoneySOP Politic)........................................................ 413 yang - 425 kerap kali dilakukan oleh aparat penegak dalam hal Djanggih&Yusuf penanganan tersangka kasus Hardianto Saefudin hukum adalah upaya untuk “memeras” narkotika untuk dapat ditempatkan ke tersangka danIndonesia keluarganya apabila dalam lembaga rehabilitasi juga Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil mengajukan upaya rehabilitasi, menemukan beberapa kendala dalam (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... sedangkan 427 - 445 celah yang sering dilakukan bandar pelaksanaannya antara lain masalah Mei Susanto narkoba terkait pemberian rehabilitasi ini pengawasan tersangka ketika dititipkan ke adalah dengan membuat barang bukti lembaga BIODATA rehabilitasi PENULIS dan kedudukan seminim mungkin sesuai jumlah barang Peraturan Bersama yang tidak termasuk PEDOMAN PENULISAN bukti narkoba yang masih ditolerir dalam dalam hirarki peraturan perundangSEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga undangan di Indonesia. Kedudukan suatu sanksi yang mereka terima tidak seberat peraturan perundang-undangan dalam sanksi sebagai bandar narkoba. hirarki perundang-undangan sangatlah


361


De Jure




rehabilitasi bagi penyalahguna yang telah Kebijakan yang digulirkan Pemerintah Mitra Bebestari menjadi tersangka maupun terpidana nampaknya masih harus dikaji ulang dan dilaksanakan pada Rutan/Lapas, disesuaikan kondisi di lapangan. 1. Prof.dengan Dr. Hibnu Nugroho sedangkan bagi penyalahguna Begitu pula dengan kekuatan hukum dari (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto)yang belum bersentuhan dengan hukum dituntut peraturan perundang-undangan yang sudah 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. kesadarannya untuk dapat pulih dari ada hendaknya dibuat lebih tinggi agar Hukum, Fakultas semua Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta) narkotika ketergantungannya terhadap dapat (Sosiologi mengakomodir melalui jalur IPWL. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. DalamJakarta) penerapan kebijakan rehabilitasi upaya (Hukum Pencegahan danFakultas Pemberantasan Pidana, Hukum Universitas Islam, ini banyak menemui kendala baik dari sisi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. sumber daya manusianya maupun sisi Narkotika (P4GN). Seperti halnya (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arregulasinya.Adanya ego sektoral dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Raniry, Banda Aceh) mempedomani suatu aturan yang SEMA nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan ditetapkan sebagai SOP merupakan salah Bersama Penanganan 5. Dr.tentang Hadi Supratikta, M.M.Pecandu satu kendala yang ditemui dalam (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Narkotika dan Korban Penyalahgunaan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi ini. Dalam Negeri) Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Kendala lain yang ditemui yaitu dalam hal dapat diakomodir dalam bentuk Undangmerubah paradigma cara pandang aparat Undang sehingga semua KementeriAlamat Redaksi: dalam menyikapi penyalahguna narkotika an/Lembaga Gedung dapat Badan mempedomaninya. Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM serta regulasi yang masih memerlukan Kementerian Hukum Republik Indonesia Oleh karena itu saat ini perlu adanya revisidan HAM untuk dapat diakomodir dalam Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, 7, Kuningan, Jakarta Selatan Undang-Undang tentang Narkotika agar Lantai perubahan peraturan lebih tinggi agar dapat Telefon (021)2525015, (021) yang 2526438 penerapan asas ultimum remedium ini Faksimili mengayomi seluruh Kementeritepat sasaran dan dapat terlaksana dengan baik serta perlu adanya antisipasi terhadap Email : an/Lembaga yang terlibat. diskresi yang diberikan agarbalitbangkumham@gmail tidak [email protected] disalahgunakan. SARAN Mengingat pentingnya penerapan asas [email protected] ultimum remedium dalam penegakan KESIMPULAN hukum kasus narkotika maka guna Asas Ultimum Remedium sebagai alat mengoptimalkan penerapannya maka perlu terakhir dalam penegakan hukum Tindak Percetakan adanya persamaan persepsi antara aparat Pidana sangat diperlukan guna memenuhi PT Pohon Cahaya penegak Jalan Gedung dan Baru 18 Jakarta Barathukum 11440 dan perlu adanya kajian kebutuhan atas Hak Asasi Manusia terhadap yang terjadi di Telponpermasalahan (021) 5600111, Faksimili (021)kendala-kendala 5670340 mencari solusi dari berbagai lapangan. Banyak kendala yang terjadi di yang timbul akibat konsekuensi terhadap lapangan terkait penerapan rehabilitasi penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus tersangka kasus hasil narkotika, seperti Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dibagi bidang hukum berupa penelitian dari pidana yang ada di Indonesia.Kelebihan masalah ego sektoral unsur peradilan berbagai seperti: peneliti hukum, dan teoritisi, sertadari berbagai kalangan kapasitas kalangan, Lapas dan konsekuensi dari praktisi pidana pribadi yang penulisnya, ada di Indonesia karena lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat bukan pendapat penempatan penyalahguna narkotika belum adanya aturan hukum yang dapat redaksi. dalam Lapas serta pemenuhan atas memayungi seluruh unsur tersebut. isinya. Begitu Redaksi menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah kebutuhanberhak Hak Asasi Manusia merupakan dengan30adanya Bersama alasan utama Naskah tulisan pentingnya dapat dikirimpemberlakuan ke alamat redaksi, pula maksimum halamanPeraturan A4, diketik spasi yang atau belum sepenuhnya rangkap dikirim melalui Email [email protected] melalui dapat aplikasi Open Jounal asas ini pada Tindak Pidana Narkotika. dilaksanakan karena kurangnya koordinasi System (OJS) padasendiri URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Di Indonesia penerapan Asas dari setiap Kementerian/Lembaga yang ultimum remedium ini tercermin pada terlibat di dalamnya dan kedudukan dari kebijakan sanksi rehabilitasi bagi peraturan tersebut yang tidak termasuk penyalahguna narkotika.Pemberian sanksi dalam hirarki peraturan perundangpidana berupa rehabilitasi ini berlaku bagi undangan di Indonesia. penyalahguna sebagai tersangka maupun Permasalahan lain yang seringkali penyalahguna yang belum bersetuhan muncul dalam penerapan asas ultimum dengan kasus hukum.Pemberian

362


(Novita Sari)


De Jure




Syamsudin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, remedium ini adalah adanya peDAFTAR ISI Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Halaman nyalahgunaan wewenang oleh oknum Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya aparat penegak hukum dan pemanfaatan DAFTAR ISI Hukum Hakim Berbasis Hukum unsur diskresi dalam paraturan oleh bandar ADVERTORIAL Progresif, Kencana Prenada Media narkotika. Oleh karena itu perlu disusun KUMPULAN ABSTRAK Group, Jakarta, 2012 revisi terhadap Undang-Undang tentang Narkotika Tatanan yang dapat menjawab semua Perubahan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy permasalahan lapangan. Internet Provinsi Bantendi(The ChangeDiskresi of Legalyang Culture Order on Indigenous People Supardi, “Pro dan Kontra Pidana diberikan hendaknya memperhatikan of Baduy Tribe in The juga Banten Province) .................................................................. 309-Mati 328 terhadap Tindak Pidana Narkoba”, pada resiko yang mungkin muncul di Otom Mustomi http/www.bnn.go.id/konten (diakses lapangan karena hukum pidana tidak pada 8 DesPidana 2016) berlaku surut.Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Penyelesaian Hukum Di Indonesia (An Conflict Accomplishment of Blasphemy in Indonesia`s Jurnal DAFTAR KEPUSTAKAAN Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 Anindyajati, Titis, dkk, “Konstitusionalitas Ahmad Jazuli Norma Sanksi Pidana Sebagai Buku Dalam Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam PenegakanUltimum Hukum TindakRemedium Pidana Pembentukan Perundang-undangan”, Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimum Remedium Principles Jurnal Konstitusi, Mahkamah Bandung, 2003 of Criminal Act of Narcotics Abuses) in Law Enforcement ...................................... 351 - 363 Konstitusi, 2015 Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data Novita Sari Kurniawan, Riza Alifianto, “Asas Ultimum P4GN Tahun 2015 Edisi Tahun 2016, Remedium Dalam Pemidanaan Anak BNN, Jakarta, 2016 Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Nakal”, Jurnal................... Yuridika, FH365 Unair, Badan Narkotika Nasional, Jurnal Hasil (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) -379 2012. Survei Penyalahgunaan Ulang Mangun Sosiawan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajarbagi danNarapidana MahasiswadidiLembaga 18 Provinsi Peraturan Perundang-undangan Keadilan Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tahunfor2016, BNN,atJakarta, 2017 (Justice Convicts the Correctional Institutions) ............................................. 381 2009 - 394 tentang Narkotika. Bakhri, Syaiful, Kejahatan Narkotika dan Penny Naluria Utami Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun Psikotropika, Suatu Pendekatan 2011dantentang Melalui Kebijakan Hukum dalam Pidana, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Perspektif Hukum HAM Pelaksanaan Wajib Lapor Gramata Publishing, Jakarta, 2012and Human Right`s (Decent Wages for Laborers in Law Perspective) ................... 395 - 412 Peraturan Bersama antara Ketua Maramis, Hukum Pidana Umum Oki WahjuFrans, Budijanto Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja Menteri Grafindo Persada, 2012 Praperadilan: Studi Pertimbangan Hakim Jakarta, Atas Keputusan PutusanHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment Sosial Republik Indonesia, Jaksa Jakarta, 2009 Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Study of Verdict Investigation Agung Republik Indonesia, 413 Kepala Ritzer,George Douglas J. Money Goodman, Termination of dan Criminal Act of Politic)........................................................ - 425 Kepolisian Negara Republik Indonesia Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin dan Badan Narkotika Nasional Alih bahasa oleh Alimandan, Kencana, Indonesia Nomor Jakarta, 2004 Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam SistemRepublik Presidensil Indonesia 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427Tahun - 445 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor MeiPenelitian Susanto Hukum Normatif -Suatu 03 Tahun 2014, Nomor PERTinjauan Singkat, Rajawali Pers 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun ,Jakarta,PENULIS 2001 BIODATA Soeprapto, Farida Indrati, Ilmu 2014, Nomor PEDOMAN PENULISAN Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, PERBER/01/III/2014/BNN tentang dan Materi Muatan, Kanisius, Penanganan Pecandu Narkotika dan Yogyakarta, 2010 Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi


363

2016 Volume 17, Nomor 3, September 2017

Recommend Documents