2016 Volume 17, Nomor 3, September 2017

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi AkreditasiLIPI: LIPI:No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Volume 17 Nomor 2, Juni 2017

p-ISSN 1410-5632 p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 e-ISSN 2579-8561

Volume 17, Nomor 3, September 2017

PENYELESAIAN KONFLIK PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DIISI INDONESIA DAFTAR Halaman (Conflict Accomplishment of Blasphemy in Indonesia`S Criminal Law Perspective)

DAFTAR ISI ADVERTORIAL Ahmad Jazuli KUMPULANPeneliti ABSTRAK pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat SukuRIBaduy Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People 12920 Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan of Baduy Tribe in The BantenEmail: Province) .................................................................. 309- 328 [email protected] Otom Mustomi Tulisan Diterima: 03-04-2017; Direvisi: 04-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017

Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (An Conflict AccomplishmentAbstract of Blasphemy in Indonesia`s Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329belief - 350 The high number of cases related to violations of freedom to worship religion and Ahmad Jazuli (blasphemy) which committed by an organization, apparatus, or individual and ambiguous of

rule associated with the position of religion within the state has led polemic in a society that Penerapanintolerance Asas Ultimum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana threatens andRemedium discrimination. This research is juridical normative and using Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimum Remedium Principles library literature that aimed to answer questions about this research on how to solve the in Law Enforcement Act of of Indonesia`s Narcotics Abuses) ...................................... 351to- 363 conflict of blasphemyofinCriminal perspective criminal law, by reviewing that rule get Novita Sari a picture (a descriptive analytical), how to resolve that conflict in Indonesia justice system in order to bring restorative justice into reality. The result of this research shows that national Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan regulation related to freedom of religion and belief still do in partial and tend to subjective so (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) -379 can lead a multi-interpretation among government and society; that ................... conflict occurs365 because Ulang Mangun Sosiawan the government do not implement the freedom of religion and belief, strictly according to the law; and the rule is still normative both content and concept, so it has not implemented very Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan well. (Justice for Conflict, Convicts Blasphemy, at the Correctional Institutions) ............................................. 381 - 394 Keywords: Criminal Law Penny Naluria Utami Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM Abstrak (Decent Wages for Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 Tingginya angka kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan Oki Wahju Budijanto

(“penodaan agama”) baik yang dilakukan atas nama organisasi, aparat, maupun individu, serta ambigunya peraturan terkaitStudi kedudukan Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan: Putusan agama dalam negara Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan menimbulkan polemik di masyarakat yang mengancam intoleransi dan diskriminasi. Tindak Pidana Judge Considerations on Pre-Trial: Penelitian ini Politik adalahUang(The penelitian yuridis normatif dan penelitianJudgment hukum kepustakaan Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation yang ditujukan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah penyelesaian konflik Terminationagama of Criminal Actperspektif of Money Politic) ........................................................ 413 - 425 penodaan dalam hukum pidana di Indonesia, dengan mengkaji Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin peraturan hukum pidana yang berlaku dan untuk mendapatkan suatu gambaran (deskriptif analitis) bagaimanakah seharusnya penyelesaian konflik tersebut dalam Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia sistem peradilan di Indonesia guna mewujudkan restorative justice. Penelitian ini (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 menunjukan Mei Susanto bahwa Peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih bersifat parsial dan cenderung subyektif sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan BIODATApemerintah PENULIS dan masyarakat; konflik penodaan agama yang terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan PEDOMAN PENULISAN berkeyakinan sesuai peraturan yang ada; serta peraturan yang ada masih sangat normatif baik isi maupun konsep sehingga masih belum terimplementasi dengan baik. Kata Kunci: Konflik, Penodaan Agama, Hukum Pidana

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017: 329 – 350

329


De Jure

Akreditasi AkreditasiLIPI: LIPINo:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 : No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 Volume 17 Nomor 2, Juni 2017



PENDAHULUAN Mitra Bebestari invidu sebagai terpidana, antara lain: 1). Beberapa tahun terakhir ini hampir di Kasus Tajul Muluk di Sampang, Madura seluruh wilayah banyak muncul 1. Prof. Dr. Indonesia Hibnu Nugroho (penodaan ajaranPurwokerto) agama Islam); 2). aliran-aliran atau organisasi-organisasi (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Andreas Guntur di Klaten Jawa Tengah kebatinan/kepercayaan masyarakat yang 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A.dan (Penodaan ajaran agama Islam); 3). bertentangan dengan Adi, ajaran-ajaran (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Jaya, Jakarta) Herison RiwuAtma di Nusa Tenggara Timur hukum agama. Di antara ajaran(penodaan ajaran agama Katolik); ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. 4).Sebastian Joe di Ciamis Jawa Barat aliran-aliran tersebut sudah banyak yangUniversitas (Hukum Pidana, Fakultas Hukum Islam, Jakarta) (penodaan ajaran agama Islam); dan 5). telah menimbulkan hal-hal yang 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. Alexander An di Sumatera Barat (Atheist). melanggar hukum, memecah persatuan (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Ar(Hendino, nasional, dan menodai agama, sehingga Raniry, Banda Aceh) https://www.academia.edu).Bahkan pada jika dilakukan pembiaran akan mengancam stabilitas dan 5. Dr. Hadi Supratikta,nasional M.M. beberapa tahun sebelumnya muncul kasusAdministrsasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian keutuhan(Hukum Negara Kesatuan Negara, Republik kasus dugaan penodaan agama seperti: Dalam Negeri) Indonesia. Arswendo Atmowiloto (Pimpinan Redaksi Tindak pidana terhadap kepentingan Tabloid Monitor tahun 1990) ini dijerat agama disebut juga “Penodaan UU PPA setelah melakukan polling Alamat Redaksi: Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Monitor) dan HAMyang dianggap (dimuat Tabloid agama”(Prodjodikoro, 1986:6)itu Kementerian Republik Indonesia melecehkan Nabi Muhammad SAW.; sebenarnya merupakan sesuatuHukum yangdan HAM Jl. HR. Rasuna Saidbumi Kav.4-5, 7, Kuningan, Jakarta(pengaku Selatan nabi) setelah Musadeq sangat sulit dihapuskan di muka ini. Lantai Achmad Telefon (021)2525015, Faksimili (021) 2526438 melakukan pertapaan selama 40 hari di Motivasi orang yang melakukan penodaan daerah Bogor, dengan ajarannya yang agama biasanya karena motif politik, bisnis dan ego (karena ingin jadi Email : disebut Al-Qiadah Al-Islamiah, yang balitbangkumham@gmail mengajarkan kepada pengikutnya tidak pemimpin dan terkenal), dan yang [email protected] perlu melaksanakan salat lima waktu; Ada dominan adalah motif politik.Meski lagi M. Yusman Roy (mantan petinju), ia penegak hukum menjerat [email protected] melalui mengajarkan keyakinan dalam salat boleh UU PPA maupun Kitab Undang-Undang menggunakan dua bahasa. Ayat dalam Hukum Pidana (KUHP), tidak sedikit yang Alquran yang dibaca saat salat harus Percetakan tetap mengajarkan aliran yang diterjemahkan terlebih dahulu. Tahun PT Pohon Cahaya diyakininya. (http://newspaper.pikiranJalan Gedung Baru 18 Jakarta 11440 Yayasan Kanker dan 2005,Barat pimpinan rakyat.com). Telpon (021)Institute 5600111, Faksimili (021)Cahaya 5670340 Narkoba Alam (YKNCA) Ardhi Berdasarkan catatan Wahid Husein diganjar 4,5 tahun penjara, dengan bahwa selama periode tahun 2014, tuduhan melanggar pasal 156a ini. Peristiwa pelanggaran kebebasan Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari Yayasan tersebut dianggap menyebarkan beragama/berkeyakinan berjumlah 158 berbagai peneliti hukum, dan sesat teoritisi, serta berbagai paham melalui bukunya kalangan berjudul peristiwa kalangan, dengan seperti: 187 tindakan. Dari praktisi lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, Menembus Gelap Menuju bukan Terangpendapat 2.(dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan redaksi. berbagai sumber- penulis). 98 aktor negara; sementara 78 peristiwa Redaksi berhak89menolak, naskah tulisan isinya. Bagisepanjang sebagian tidak orang mengubah menganggap UU melibatkan aktor menyingkat non-negara. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi PPA bertentangan dengan kebebasan Dibanding tahun 2013, peristiwa rangkap dikirim melalui Email atauUUD melalui aplikasi Open Jounal beragama, 1945 dan International pelanggaran KBB tahun ini [email protected] menurun System (OJS) http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Covenant on Civil and Political sebanyak 42 pada persenURL/website: (245 peristiwa) dan Rights(ICCPR).Bahkan mereka pernah juga turun 12 % dibanding 2012.(Laporan melakukan permohonan judicial review ke Tahunan Wahid Institut tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hal dalam http://www.wahidinstitute.org). ini yang diwakili oleh Moeslim Dalam rentang waktu 2005-2014, Abdurrahman, Djohan Effendi, Garin menurut catatan Amnesty International ada Nugroho (budayawan), Thamrin Amal 39 kasus penodaan agama yg melibatkan

330

Penyelesaian Konplik Penodaan Agama Dalam Perspektif...

(Ahmad Jazuli)


De Jure




anarkistis di dalam NKRI, untuk itu upaya Tamagola (sosiolog UI) dan tokoh DAFTAR ISI penyelesaian konflik yang bersumber dari Jaringan Islam Liberal (JIL), Luthfie Halaman perbedaan penafsiran terhadap agama dan Assyaukanie. Namun ada pihak lain yang DAFTAR ISI ajaran-ajaran dogmatis spiritual lain dapat tetap menginginkan agar UU tersebut tetap ADVERTORIAL dilakukan salah satunya dari perspektif diberlakukan, mereka diwakili oleh Ketua KUMPULAN ABSTRAK hukum pidana, oleh karenanya untuk Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, menjawab permasalahan yang ada maka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy permasalahan tersebut mantan Banten Menkumham Patrialias Akbar, Provinsi (The Change of Legal Culture Order on Indigenous Peopledirumuskan dalam pertanyaan bagaimana penyelesaian mantan tokoh NU, of BaduyKetua Tribe MUI, in TheAmidhan, Banten Province) .................................................................. 309- 328 konflik penodaan agama dalam perspektif Hasyim Muzadi, ahli hukum tata negara, Otom Mustomi hukum pidana di Indonesia? Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum pidana Penelitian perlu dilakukan dengan UGM, Eddy OS Hiariej dan feminis Islam, Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum ini Pidana tujuan in untuk mengetahui dan menganalisis Khofifah Indar Accomplishment Parawansa. of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Indonesia`s bagaimanakah penyelesaian 329 konflik (www.ingateros.com). Criminal Law Perspective) ....................................................................................... - 350 penodaan agama dalam perspektif hukum KasusJazuli dugaan penodaan agama Ahmad pidana di Indonesia.Sedangkan manfaat kembali muncul di saat Gubernur DKI penelitian dapat dijadikan sebagai Jakarta , Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum ini Tindak Pidana pengetahuan melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumsumber Remedium Principles bagi mereka yang membutuhkan informasi mengenai Seribu (27 September 2016), diAct hadapan in Law Enforcement of Criminal of Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 permasalahan terkait penodaan agama. masyarakat Ahok menyampaikan Novita Sari pidatonya dengan disertai kutipan Q.S AlMaidah ayat 51, ternyata apadi yang Upaya Penanggulangan Kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan METODE PENELITIAN disampaikan Ahok menimbulkan polemik (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... 365 -379 Bentuk penelitian yang dilakukan setelah video Sosiawan pidato Ahok menyebar Ulang Mangun bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melalui postingan akun facebook milik melakukan analisis terhadap permasalahan Buni Yanibagi (6 Narapidana Oktober 2016) dan menjadi Keadilan di Lembaga Pemasyarakatan melalui asas-asas hukum yang terdapat viral di for media sosial. Walaupun Ahok (Justice Convicts at the Correctional Institutions) ............................................. 381 - 394 dalam peraturan perundang-undangan di sudah meminta maaf (10 Oktober 2016) Penny Naluria Utami Indonesia (Soekanto & Sri Mamuji, dan memberi klarifikasi ke Bareskrim 1990:15). Penelitian ini termasuk dalam Polri (24 Oktober 2016) terkaitdalam Q.S Perspektif alUpah Layak Bagi Pekerja/Buruh Hukum dan HAMhukum doktrinal, karena tipe penelitian Maidah ayat 51,fornamun permintaan maaf (Decent Wages Laborers in Law and Human Right`s Perspective) - 412 yang dikaji adalah................... doktrin-doktrin395 hukum, dianggap belum cukup karena perbuatan Oki Wahju Budijanto prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum tersebut dianggap sudah memasuki ranah baik yang tertulis di dalam buku mau pun akidah kaum Hakim muslimin, akibatnya Pertimbangan Atas maka Keputusan Praperadilan:keputusan Studi Putusanhakim di pengadilan. terjadilah demonstrasi jilid I sejumlah Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan (Pasaribu, 2007:54) – lihat juga Bismar ormas kaum musliminJudge di DKI TindakIslam Pidanadan Politik Uang(The Considerations on Pre-Trial: Nasution, 2003: 1).Judgment Jakarta Oktober 2016), dan berlanjut Study of(14 Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation Tipologi penelitian ini bersifat pada aksi damai jilid Act II (4 November Termination of Criminal of Money Politic)........................................................ 413untuk - 425 deskriptif analisis yang bertujuan 2016), yang menginginkan Saefudin agar Ahok Hardianto Djanggih&Yusuf menggambarkan, menginventarisir, dan segera diproses hukum terkait dugaan menganalisis kondisi yang sebenarnya penodaan agama yang dilakukannya. Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil tentang konflikIndonesia penodaan agama dan (diolah dari berbagai –penulis). (The Discourses Revivesumber the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... penelitian 427 - 445 penyelesainnya melalui MeiBerangkat Susanto dari banyaknya konflik kepustakaan (library reseach) dengan keyakinan beragama dan banyaknya multi menekankan pada sumber data sekunder. tafsir dalamPENULIS memahami konteks beragama BIODATA (Amirudin & Zainal Asikin, 2004:118). dan berkeyakinan menimbulkan persoalan PEDOMAN PENULISAN Data sekunder yang digunakan dalam yang harus diselesaikan secepatnya penelitian ini dikumpulkan dari sumber sehingga tidak berkepanjangan dan primer berupa perundang-undangan. meningkatkan eskalasi yang dapat (Soemitro, 1982: 24). Data yang sudah meningkatkan potensi perpecahan dan terkumpul akan dianalisis dengan

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE,Volume 17 Nomor 3, September 2017: 329 – 350

331


De Jure




gilirannya, negara hanya melindungi penelaahan terhadap peraturan perundangMitra Bebestari agama yang diakui dan dinyatakan resmi undangan yang mengatur tentang yang termuat dalam peraturan perundangkebebasan beragama dan berkeyakinan di 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho undangan.Ini artinya, agama kepercayaan Indonesia. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) lokal tidak mendapatkan tempat yang 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. layak secara normatif dalam negara PEMBAHASAN (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta) Indonesia yang majemuk.Tak heran, jika A. Konflik Beragama dan Berperilaku kekerasan terhadap kepercayaan 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. keyakinan agama yang dianggap sesat oleh (Hukum Pidana, Fakultas Hukum Islam,lokal Jakarta) Realitas menunjukkan bahwaUniversitas kelompok mainstream tidak mendapatkan masyarakat Indonesia adalah 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin,masyarakat MCL. jaminan hak asasi manusia, bahkan mereka majemuk, masyarakat yang dihuni oleh Syariah dan Hukum, UniversitasIslam (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Negeri Arcenderung dipersalahkan secara hukum banyak Raniry, suku Banda dan Aceh) agama. Dengan dengan vonis penjara di pengadilan. kemajemukannya inilah, potensi perJika dilihat latar belakang sejarahnya, 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. untuk tentangan dalam kontestasi undang-undang ini dibuat untuk (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian menyatukan berbagai aliran dan paham mengamankan negara dan masyarakat, Dalam Negeri) kagamaan semakin besar. Paling tidak, cita-cita revolusi dan pembangunan kelompok mainstreamakan menguasai nasional di mana penyalahgunaan atau Alamat Redaksi: panggung kontestasi untuk merebut penodaan Hukum agamadan dipandang sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan HAM makna-makna Gedung pemahaman keagamaan ancaman revolusi. Munculnya aliran-aliran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berserakan dalam kemajemukan organisasi-organisasi kebatin7, Kuningan, Jakarta Selatan masyarakat. Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai atau an/kepercayaan masyarakat yang dianggap Telefon (021)2525015, Faksimili (021) 2526438 Dalam konteks keanekaragaman agama bertentangan dengan ajaran dan hukum yang dianut masyarakat Indonesia ini, ternyata negara justru membatasi agama-Email : agama dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai balitbangkumham@gmail agama yang diakui secara resmi oleh agama sehingga perlu kewaspadaan negara.Negara tidak mengakui [email protected] secara nasional.Dan yang terpenting, [email protected] resmi seluruh keyakinan agama yang undang ini dimaksudkan untuk mencegah dianut oleh masyarakat Indonesia yang agar jangan sampai terjadi penyelewengan sangat banyak atau paling tidak mengakui ajaran-ajaran agama yang dianggap Percetakan seluruh keyakinan agama yang sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para Pohon Cahaya berkembang di masyarakat.Negara PT justru ulamaBarat dari 11440 agama yang bersangkutan dan Gedung hanya memberi batasanJalan bahwa adaBaru 6 18 Jakarta aturan(021)ini5670340 melindungi ketentraman TelponSelain (021) 5600111, agama resmi yang diakui. agama Faksimili beragama tersebut dari peyang 6 ini, dianggap tidak resmi dan tidak nodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran diakui, padahal menurut Muladi (Muladi, tidak berupa memeluk agama yang Redaksi menerima naskah (religion) karya asli yang bidang hukum hasil penelitian dari 2004:7), semua agama yangaktual diuntuk bersendikan Ketuhanan Yangkalangan Maha berbagai sah kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai diakui di Indonesia merupakan Esa.Takpribadi pelakpenulisnya, lagi, undang-undang ini lainnya. Tulisan-tulisan dimuat pendapat bukan pendapat kepentingan hukum yangyang besar yang merupakan harus dimaksudkan untuk membatasi aliranredaksi. dilindungi dan tidak sekedar merupakan aliran sepanjang keagamaantidak di luar agama isinya. yang Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan mengubah bagian dari ketertiban umum yang resmi. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi mengatur tentang rasa keagamaan atau Secara jaminanOpen kebebasan rangkap dikirim melalui Email [email protected] ataunormatif, melalui aplikasi Jounal ketenteraman hidup beragama kehidupan beragama di Indonesia System (OJS)dari padaperlakuan URL/website: Dampak yang http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure berbeda sebenarnya cukup kuat. Namun, dalam secara normatif dalam undang-undang realitanya,ada perasaan terkekang dengan pemilahan agama resmi dan agama kebebasannya di dalam memeluk agama tidak resmi adalah negara tidak memiliki dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya kesadaran untuk melindungi agama yang ada dalam agama yang “diakui” dipandang tidak resmi (agama-agama yang pemerintah, artinya kalau memeluk agama tidak disebutkan dalam Pasal 1Undangdi luar agama yang “diakui” itu maka ada Undang No. 1/PnPs/1965 ). Pada

332


(Ahmad Jazuli)


De Jure




pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil DAFTAR ISI asasi manusia menjadi tanggung jawab warga negara. Bahkan, orang yang Halaman negara, terutama pemerintah”. mempunyai keyakinan tertentu, bisa DAFTAR ISI Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dituduh melakukan penodaan agama. ADVERTORIAL maka nyatalah bahwa kebebasan beragama Meski secara konstitusi jaminan atas KUMPULAN ABSTRAK adalah hak asasi manusia yang kebebasan beragama dan berkeyakinan mengandung kewajiban untuk dihormati cukup kuat, namun pada pada tingkat Perubahan Tatanan Budaya Hukum Masyarakat Adat Suku Baduy sebagai hak asasi manusia (Mirzana, implementasi masih Provinsi Banten (The sangat Changelemah.Bahkan of Legal Culture Order on Indigenous People 2012:148) yang melekat kewajiban adaBaduy kesan, perspektif pemerintah dalam of Tribe in The Banten Province) .................................................................. 309-dasar 328 bagi manusia lainnya.Kewajiban dasar melihat agama dan segala keragamannya Otom Mustomi untuk menghormati kebebasan beragama tidak berubah.Keragaman masih dianggap harus Hukum diimplementasikan dengan benarsebagai ancaman kekayaan. Penyelesaian Konflik daripada Penodaan Agama dalam Perspektif Pidana benar inmenghormati, melindungi, dan Watak negara ingin sepenuhnya of Blasphemy Di Indonesia (An yang Conflict Accomplishment Indonesia`s menegakkan hak asasi manusia 329 tersebut. menguasai kehidupan dalam Criminal Lawsegi-segi Perspective) ....................................................................................... - 350 Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan masyarakat, terutama keyakinan, sebagai Ahmad Jazuli pejabat publik lainnya mempunyai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya kewajiban tanggung hilang. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukumdan Tindak Pidanajawab menjamin penghormatan, Sebenarnya permasalahan keyakinan Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumterselenggaranya Remedium Principles perlindungan, dan penegakan hak beragama, sepanjang dilakukan in Law Enforcement of Criminal Act secara of Narcotics Abuses) ...................................... 351 asasi - 363 manusia, sebagaimana ditegaskan dalam individu, sepanjang koridor Novita Sari dan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor agama/keyakinan yang dianutnya, tentu 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa tidak terlalu dipermasalahkan, apalagi Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan dijerat dengan UU PPA karena kebebasan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... 365 -379 pemenuhan hak asasi manusia menjadi beragama merupakan salah satu hak yang Ulang Mangun Sosiawan tanggung jawab negara, terutama paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan langsung pemerintah”. (http://eprints.undip.ac.id). Keadilan bagi beragama Narapidana diituLembaga Pemasyarakatan bersumber kepada atmartabat manusia Dari pasal tersebut jelas bahwa381 negara (Justice for Convicts the Correctional Institutions) ............................................. - 394 sebagai makluk ciptaan Tuhan (Adji, (c.q. pemerintah) adalah institusi yang Penny Naluria Utami 1985:96). Namun, ketika seorang individu pertama-tama berkewajiban untuk mengajak orang agar melakukan ritual menjamin berkeyakinan dan Upah Layak Bagilain Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan kebebasan HAM agama menyimpang, melakukan segalaPerspective) sesuatu yang menjadi turunannya, (Decentyang Wages for Laborersatau in Law and Human Right`s ................... 395 - 412 sesuatu di luar koridor keyakinannya dan seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa Oki Wahju Budijanto tentu saja bukan kapasitas/kompetensi diskriminasi. Dalam pasal 1c UU No. 39 yang bersangkutan untuk tentang 1999 dijelaskan bahwa Pertimbangan Hakim Atasberbicara Keputusan Praperadilan:Tahun Studi Putusan ranah agama lain seperti kasus Ahok di “diskriminasi adalah setiap pembatasan, Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan atas, tentu akanPolitik menjadi persoalan. pelecehan, atau pengucilan Tindak Pidana Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgmentyang langsung Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun maupun tak langsung didasarkan pada Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation 1999 tentang Hak Act Asasi Manusia pembedaan manusia atas dasar suku, Termination of Criminal of Money Politic)........................................................ 413 - ras, 425 memberikan landasan normatif bahwa etnis, kelompok, golongan, status sosial, Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin agama dan keyakinan merupakan hak status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dasar yang tidak bisa diganggu gugat. keyakinan berakibat Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensilpolitik Indonesiayang Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap pengurangan, penyimpangan, (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 -atau 445 orang bebas memeluk agamanya masingpenghapusan pengakuan, pelaksanaan atau Mei Susanto masing dan untuk beribadat menurut penggunaan hak asasi manusia dan agamanya dan kepercayaannya itu; 2) kebebasan dasar dalam kehidupan baik BIODATA PENULIS Negara menjamin kemerdekaan setiap individual maupun kolektif dalam bidang PEDOMAN PENULISAN orang memeluk agamanya masing-masing politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan untuk beribadat menurut agamanya dan aspek kehidupan lainnya”.UU ini juga dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal 8 bisa menjadi landasan yuridis bagi juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, penganut agama atau pun keyakinan yang


333


De Jure




manusia (gross violation of human rights). tidak diakui sebagai agama resmi negara Mitra Bebestari dalam menjalankan hak-haknya sebagai (Adare, 2013: 92). manusia. (lihat Pasal Nugroho 22 UU No. 39 B. Perspektif Hukum Pidana terkait 1. Prof. Dr. Hibnu Penodaan Agama tahun 1999 tentang HAM). (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) Permasalahan dugaan penodaan agama Di samping itu, tuntutan untuk 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A.dan memang akan terus ada, hal ini terjadi menjamin kebebasanAdi, beragama (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jakarta)UU PPA. karenaKristen masihAtma ada Jaya, pro-kontra berkeyakinan juga menjadi tuntutan international sebagaimana tertuang dalam Berikut pasal-pasal UU PPA yang pro 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. International on Civil andUniversitas kontra tersebut (HukumCovenant Pidana, Fakultas Hukum Islam, Jakarta): 1. Pasal 1 UU PPA : “Setiap orang Political Rights (ICPPR). Indonesia sudah 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. dilarang dengan sengaja di muka meratifikasi tentang ICCPR melalui (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arumum menceritakan, menganjurkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Raniry, Banda Aceh) atau mengusahakan dukungan umum, tentang Pengesahan International untuk melakukan penafsiran tentang Covenant Civil and Political 5. Dr.on Hadi Supratikta, M.M. Rights sesuatu yang Kementerian dianut di (Hukum Administrsasi Badan Penelitian dan agama Pengembangan (Kovenan Internasional tentangNegara, Hak-Hak Indonesia atau melakukan kegiatanDalam Negeri) Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, kegiatan keagamaan yang menyerupai maka Indonesia menjadi Negara Pihak kegiatan-kegiatan agama itu, (State Parties) yang terikat denganAlamat isi Redaksi: penafsiran kegiatan mana ICCPR.Kovenan menetapkan hak setiap Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan dan HAM menyimpang dari pokok-pokok ajaran Kementerian Hukum Indonesia orang atas kebebasan berpikir, ber-dan HAM Republik dari agamaJakarta itu”. Selatan Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, keyakinan dan beragama serta Lantai 7, Kuningan, Telefon (021)2525015, perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal Faksimili (021) 2526438 Bagi pihak yang kontra berpendapat 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak Email : bahwa Pasal 1 UU PPA dianggap bertentangan dengan pasal 281 ayat (2) balitbangkumham@gmail atas kebebasan untuk menyatakan UUD 1945. Di dalam ketentuan Pasal 28 E [email protected] pendapat (Pasal 19); persamaan ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ada [email protected] kedudukan semua orang di depan hukum jaminan bagi setiap warga negara untuk dan hak semua orang atas perlindungan memeluk agama dan kepercayaan yang hukum yang sama tanpa diskriminasi diyakininya. Selain menguji Pasal 1, (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi Percetakan mereka juga meminta agar MK golongan etnis, agama, atau bahasa PT Pohon Cahaya membatalkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Baru 18 Jakarta Barat 11440 minoritas yang mungkinJalan ada Gedung di negara Telpon (021)2 5670340 pihak (Pasal 27). (Adare, 2013:(021) 92). 5600111, Faksimili 2. Pasal ayat (2) UU PPA dianggap bertentangan dengan prinsip negara ICCPR pada dasarnya memuat hukum karena prosedur pembubaran ketentuan mengenai pembatasan organisasi dimaksud bertentangan Redaksi menerima naskah karya asli aparat yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari penggunaan kewenangan oleh prinsipserta toleransi, keagamaan, berbagai kalangan, peneliti hukum, praktisi dengan dan teoritisi, berbagai kalangan represif negara, seperti: khususnya aparatur dan pribadi pemikiran terbuka. Proses lainnya. Tulisan-tulisan yanghak-hak dimuat merupakan pendapat penulisnya, bukan pendapat represif negara. Makanya yang pembubaran organisasi dan pelarangan redaksi. terhimpun di dalamnya juga sering disebut organisasi dilakukan Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang seharusnya tidak mengubah isinya. sebagai hak negatif (negative rights). melalui 30 proses peradilan yang spasi adil, Artinya, hak-hak dandikirim kebebasan yangredaksi, maksimum Naskah tulisan dapat ke alamat halaman A4, diketik independen, danaplikasi terbuka, rangkap di dikirim melalui atau melalui Open dengan Jounal dijamin dalamnya akanEmail [email protected] terpenuhi mempertimbangkan hak atas kebebasan System (OJS) URL/website: apabila peranpada negara dibatasi. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Apabila beragama, keberagaman dan toleransi. negara terlalu intervensi, hak-hak dan Ketentuan Pasal 4 UU PPA ini kebebasan yang diatur di dalamnya akan memberlakukan sebuah ketentuan dalam dilanggar oleh negara. Negara-negara KUHP. Yakni, Pasal 156a KUHP yang Pihak yang melakukan pelanggaran mencantumkan ancaman hukuman bagi terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat siapa saja yang melakukan pekecaman sebagai negara yang telah nyalahgunaan dan/atau penodaan agama melakukan pelanggaran serius hak asasi

334


(Ahmad Jazuli)


De Jure




berada dalam tiga level problem. Pertama, dengan ancaman hukumannya maksimal DAFTAR ISI regulasi dalam struktur kenegaraan. lima tahun penjara. Halaman Sebagai negara hukum, keberadaan (www.ingateros.com/...). DAFTAR ISI regulasi dan perundang-undangan tentu Bunyi pasal 156a KUHP mengatakan: ADVERTORIAL sangat penting. Keberadaan regulasi di KUMPULAN ABSTRAK dalam berbagai levelnya, mulai dari “Dipidana dengan pidana penjara konstitusi, UU, dan peraturan di bawahnya selama-lamanya lima tahun, Perubahan Tatanan Budaya Hukum barang pada Masyarakat Adat Suku Baduy merupakan wujud dari kontrak sosial siapa Banten dengan(The sengaja di of muka umum Provinsi Change Legal Culture Order on Indigenous People warga negara. Oleh karena itu, 309regulasi mengeluarkan perasaan atau of Baduy Tribe in The Banten Province) .................................................................. 328 bukan saja harus diarahkan untuk melakukan perbuatan, (a) yang Otom Mustomi kesejahteraan rakyat, tapi juga untuk pokoknya bersifat permusuhan, melindungi hak-hak penyalahgunaan atau Agama penodaan Penyelesaian Konflik Penodaan dalam Perspektif Hukum Pidana dasar warga negara. Kedua,in problem pada tingkat penegakan terhadap suatu agamaAccomplishment yang dianut di of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict Indonesia`s hukum dan kapasitas aparat 329 penegak Indonesia; (b) dengan....................................................................................... maksud agar Criminal Law Perspective) - 350 hukum. Regulasi yang baik tidak selalu supaya orang tidak menganut agama Ahmad Jazuli akan menghasilkan keadilan jika aparat apa pun juga, yang bersendikan hukumnya tidak punya Ketuhanan Yang maha Esa.” Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidanakapasitas untuk regulasi itu. Sebaliknya, Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimummenegakkan Remedium Principles meskipun dari aspek normatif351 hukum Dalam pandangan in Law Enforcement of CriminalMahkamah Act of Narcotics Abuses) ...................................... - 363 terdapat kekurangan, tapi aparat penegak Konstitusi Novita Sari(MK) ada tiga kelompok dalam hukumnya mempunyai kredibilitas, maka menyikapi UU PPA. Kelompok pertama lebih dimungkinkan untuk menegakkan melihat UU tersebut konstitusional dan Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan keadilan. Ketiga,................... problem pada menghendaki dipertahankan.Kelompok (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) 365 level -379 masyarakat. Pada level ini, problemnya kedua juga menilai Ulang Mangun SosiawanUU itu sesuai lebih kompleks karena di dalamnya konstitusi, tapi ingin direvisi karena melibatkan struktur kesadaran, baik itu sebagian isinya dianggap bermasalah. Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang berasal dari agama, tradisi 381 maupun Kelompok ketiga at memandang (Justice for Convicts the CorrectionalUU Institutions) ............................................. - 394 perpaduan antara keduanya.Hal yang tak Penodaan Agama inkonstitusional dan Penny Naluria Utami kalah problematik pada level ini adalah wajib dibatalkan dan dicabut.Dalam masih adanya delik penodaan agama yang mensikapi UU PPA, pemerintah, dalam DPR dan Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Perspektif Hukum dan HAM diberlakukan secara longgar.395Delik sejumlah organisasi kemasyarakatan (Decent Wages for Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... - 412 penodaan agama yang dikukuhkan melalui semacam NU dan Muhammadiyah Oki Wahju Budijanto UU PPA dan dimasukkan pada pasal 156a termasuk dalam kelompok pertama. Dalam praktiknya, itu diterapkan Sejumlah pakar, seperti Rahmat Pertimbangan Hakim AtasJalaludin Keputusan Praperadilan:KUHP. Studi Putusan untuk mengancam dan Yusril Ihza Mahendra, berada di Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan penafsiran-penafsiran agama berbeda dengan pemahaman dalam kelompok Tindak Pidana Politik kedua. Uang(TheSementara, Judge Considerations on yang Pre-Trial: Judgment mainstream. Memang, delik penodaan kelompok ketigaNumber diisi oleh: 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk para pihak yang Study of Verdict on Investigation agama bisa menjadi pisau bermata413 dua. Di pro. (djpp.depkumham.go.id). Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ - 425 satu sisi, UU ini seolah melindungi agama, MengutipDjanggih&Yusuf pendapat Saefudin Rumadi Hardianto tapi di pihak lain menjadi ancaman bagi (Koordinator Wahid Institute), ada tiga keyakinan keagamaan tertentu. penyebab terjadinya persoalan isu Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia Implementasi delik penodaan agama sekebebasan beragama. Pertama, per(The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 harusnya disertai unsur penyebaran masalahan Mei Susanto regulasi dalam struktur kebencian. Jika tidak ada unsur kebencian, kenegaraan.Kedua, kualitas penegakan sebuah aliran tidak bisa dikatakan hukum danPENULIS kapasitas aparatnya. Ketiga, BIODATA melakukan penodaan agama, hal ini permasalahan di tingkat masyarakat. PEDOMAN PENULISAN berbeda dengan apa yang dipahami oleh Problem kehidupan keagamaan dan pemahaman kelompok main-stream. berkeyakinan di Indonesia, menurut Yenny Wahid, terutama menyangkut isu (Guntoro,http://www.wahidinstitute.or). pluralisme dan kebebasan beragama yang


335


De Jure




ANALISIS

Esa sebagai causa prima negara Pancasila Mitra Bebestari dan di dalam Pasal 29 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa negara berdasar 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho Penyelesaian Konflik Penodaan Ketuhanan Yang Purwokerto) Maha Esa.Karena itu, Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Agama(Hukum Menurut Hukum Pidana kalau ada orang yang mengejek dan Pada umumnya dalam penyelesaian 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. melakukan penodaan terhadap Tuhan yang konflik (Sosiologi penodaan Hukum, agama Fakultas didekatiHukum dari Universitas Kristenmaka Atma tidak Jaya, Jakarta) disembah, dapat dibiarkan aspek hukum, HAM dan konstitusi. Dalam tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. kajian ini, penulis hanya akan melihat dari melihat Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta) aspek hukum pidana bagaimana sebagai titik sentral dari kehidupan pengaturan penyelesaianNurdin, konflikMCL. penodaan 4. Dr. Drs.Ridwan maka delik Godslastering agama. Jika melihat hubungan dan Syariahkenegaraan, (Hukum Ekonomi Islam,agama Fakultas dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arsebagai penodaan agama (blasphemy) negara, Raniry, dalam Islam Banda selalu Aceh) sering terjadi menjadi prioritas dalam delik agama. dalam suasana yang stigmatis.Ini Bahkan Adami Chazawi 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. disebabkan, pertama, hubungan agama mengemukakan mengenai kejahatan (Hukum Administrsasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dan negara dalam Islam adalah salah satu penghinaan yang berhubungan dengan Negeri) isu yangDalam cukup dominan perdebatannya agama ini, dapat dibedakan menjadi 4 sepanjang sejarah umat manusia.Kedua, (empat) macam, ialah: 1) Penghinaan Alamat Redaksi: sepanjang sejarah itu pula, hubungan terhadap Hukum agama dan tertentu Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang ada di antara kaum Muslim dan non-Muslim Indonesia (Pasal 156a). 2) Penghinaan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Barat (Kristen Eropa) selalu digambarkan terhadap petugas agama yang menjalankan Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan dengan hubungan yang penuh ketegangan, tugasnya (Pasal 177) angka 1). 3) Telefon (021)2525015, Faksimili (021) 2526438 salah satunya karena adanya fakta Penghinaan mengenai benda-benda untuk terjadinya perang salib (Crusade) selama Email : keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2). 4) bertahun-tahun. Menimbulkan gaduh di dekat tempat balitbangkumham@gmail Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak Ibadah yang sedang digunakan beribadah [email protected] ada bab khusus mengenai delik agama, (Pasal 503). (Cahzawi, 2009:237,---lihat [email protected] meski ada beberapa delik yang sebenarnya juga Adare, 2013:93). dapat dikategorikan sebagai delik agama. Untuk mengatasi permasalahan Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya penodaan agama, setidaknya ada 3 (tiga) Percetakan mengandung beberapa pengertian: a) delik jenis sanksi yang dapat diterapkan, yakni: PT Pohon Cahaya menurut agama; b) delik terhadap agama; 1. Sanksi Administratif, 2. Sanksi Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 c) delik yang berhubungan dengan agama. Administratif berujung Pidana, dan 3. Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 Namun Oemar seno adji seperti dikutip Sanksi Pidana. Ketiga jenis sanksi tersebut Barda Nawawi Arief (Arief, 2010:1) dapat ditemukan dalam UU menyebutkan bahwa delik agama hanya PPA.(Hendino,https://www.academia.ed Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari mencakup delik terhadap agama dan delik berbagai kalangan, dengan seperti: agama. peneliti Meski hukum, praktisi u). dan teoritisi, serta berbagai kalangan yang berhubungan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, Dalam Pasal 1 UUbukan PPApendapat dapat demikian, bila dicermati sebenarnya delik redaksi. diuraikan 2 (dua) jenis tindak pidana yang menurut agama bukan tidak ada dalam Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. terdiri dari beberapa unsur yang menyusun KUHP meski hal itu tidak secara penuh tersebut, Naskah tulisan dapat ke alamat maksimum pasal 30 halaman A4, yakni: diketik Delik spasi ada dalam KUHPdikirim seperti delikredaksi, konstruksi rangkap dikirim melalui Email [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal Tindak Pertama : 1. Setiap orang; 2. pembunuhan, pencurian, penipuan System (OJS)curang, pada URL/website: Dilarang; 3. Sengaja; 4. Di muka umum; /perbuatan penghinaan,http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure fitnah, 5. Melakukan kegiatan: a) menceritakan, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan b) mengajurkan atau c) mengusahakan sebagainya). Oemar Seno Adji dapat dukungan umum; 6. Penafsiran tentang dianggap sebagai ahli hukum yang paling sesuatu agama di Indonesia; bertanggung jawab masuknya delik agama 7.Penafsiran tersebut menyimpang dari dalam KUHP. Dasar yang digunakan pokok-pokok ajaran agama. Delik untuk memasukkan delik agama dalam Tindak Pidana Kedua :1. Setiap orang; KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha

336


(Ahmad Jazuli)


De Jure




2.Sengaja; 3.Di muka umum; 4. 2.Dilarang; 3.Sengaja; 4.Di muka umum; DAFTAR ISI Mengeluarkan perasaan atau melakukan 5.Melakukan kegiatan: yang Halaman perbuatan: a) permusuhan, b) menyerupai kegiatan-kegiatan keDAFTAR ISI penyalahgunaan, atau penodaan; 5. agamaan dari suatu agama; 6. Kegiatan ADVERTORIAL Kemurnian ajaran agama atau pokoktersebut menyimpang dari pokok-pokok KUMPULAN ABSTRAK pokok ajaran agama. Delik Tindak ajaran agama. Pidana PasalBaduy 156a huruf b: 1. Barang Jadi jelas, dari sudutHukum pembuktian Perubahan Tatanan Budaya pada Masyarakat Adat Suku siapa; 2. Sengaja; 3. Di muka umum; 4. pidana, unsur paling penting dari Provinsi Bantenyang (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People Pasal 1 Tribe ini adalah kesengajaan Mengeluarkan perasaan 309-atau of Baduy in The Banten Province)dan .................................................................. 328 melakukan perbuatan: dengan maksud kemurnian ajaran agama dengan Otom Mustomi agar orang tidak menganut agama masing-masing perbuatan berupa (atheis). Melakukan Kegiatan Penafsiran Penyelesaian Konflik Penodaan Agamadan dalam Perspektif Hukum Pidana Jikaindelik tersebut diuraikan, maka ada Kegiatan menyerupai kegiatan of Blasphemy Di Indonesiayang (An Conflict Accomplishment Indonesia`s 4 jenis tindak pidana yang terdiri 329 beberapa keagamaan. yang dapat dijatuhkan Criminal LawSanksi Perspective) ....................................................................................... - 350 unsur yang menyusun konstruksi Pasal bila terbukti melanggar Pasal 1 ini, maka Ahmad Jazuli tersebut, yakni: mengeluarkan perasaan akan diberikan sanksi administatif berupa atauHukum melakukan perbuatan: peringatan (Pasal 2 ayat 1 Penpres a quo) Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Tindak Pidana 1. permusuhan, penyalahgunaan, dan sanksi Narkotika(Application administratif berupa Penyalahgunaan of Ultimum2.Remedium Principles 3. penodaan, 4. mengajak orang tidak menganut agama yg pembubaran organisasi apabila pelakunya in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 bersendikan Tuhan YME. berbentuk Novita Sariorganisasi (Pasal 2 ayat 2 Dilihat dari aspek kesejarahannya, Penpres a quo). Apabila setelah diberikan delik tindak pidana antara huruf a dengan sanksi administatif masih tetap melakukan Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan b masing-masing berdiri sendiri365 sebagai pelanggaran, maka akan dijatuhkan sanksi (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions)................... -379 tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pidana penjara maksimum Ulang Mangun Sosiawan 5 (lima) tahun penjelasan Pasal 4 Penpres a quo.Huruf a (Pasal 3 Penpres a quo). dikenal dengan tindak pidana penistaan Selain bagi jenisNarapidana tindak pidana yang diatur Keadilan di Lembaga Pemasyarakatan agama, sedangkan b tindak 381 pidana dalam 1 Penpres quo, ada juga (JusticePasal for Convicts at thea Correctional Institutions) ............................................. - 394 mengajak orang menjadi atheis atau tidak jenis tindak pidana penodaan agama yang Penny Naluria Utami beragama. lain, sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Menurut Barda Nawawi Arief (Arief, Penpres a quo. Pasal 4 Penpres a quo Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM 2010:1) pengertian................... tindak pidana395agama menyebutkan bahwa: Kitab (Decent Wages for Laborers“Pada in Law and Human Right`s Perspective) - 412 dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Oki Wahju Budijanto yaitu: (a). tindak pidana menurut agama; pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: tindak pidana terhadap agama; dan (c). Pasal 156a Hakim Atas Keputusan Praperadilan:(b). Pertimbangan Studi Putusan tindak pidana yang berhubungan dengan “Dipidana dengan pidana penjara Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan agama atau kehidupan beragama. selama-lamanya lima tahun barangTindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment siapa denganNumber sengaja: 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk di muka umum Delik agama dalam pengertian tindak Study of Verdict on Investigation mengeluarkan pidana “menurut agama”, menurut Termination of Criminalperasaan Act of Money atau Politic)........................................................ 413Barda - 425 melakukan perbuatan: Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatanHardianto Djanggih&Yusuf Saefudin a. yang pada pokoknya bersifat perbuatan yang menurut hukum yang permusuhan, penyalahgunaan berlaku merupakan tindak pidana dan Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia atau penodaan terhadap suatu dilihat dari sudut pandang (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... agama 427 -juga 445 agama yang dianut di Indonesia; merupakan perbuatan terlarang/ tercela, Mei Susanto b. dengan maksud agar supaya atau perbuatan lainnya yang tidak orang tidak menganut agama merupakan tindak pidana menurut hukum BIODATA PENULIS apapun juga, yang bersendikan yang berlaku tetapi dilihat dari sudut PEDOMAN PENULISAN ke-Tuhanan Yang Maha Esa." pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela. (Arief, 2010:1) Sedangkan Pasal 156a yang sering Jadi unsur Delik Tindak Pidana disebut dengan pasal penodaan agama bisa Pasal 156a huruf a :1. Barang siapa;


337


De Jure




(WvS) Belanda, melainkan dari UU PPA. dikategorikan sebagai delik terhadap Mitra Bebestari Pasal 4 undang-undang tersebut langsung agama. Sedang delik kategori c tersebar memerintahkan agar ketentuan di atas dalam beberapa 1. Prof. Dr. Hibnuperbuatan Nugroho seperti dimasukkan ke dalam KUHP.Benih-benih merintangi pertemuan/upacara agama dan (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) delik penodaan agama juga dapat dilihat upacara penguburan jenazah (Pasal 175); 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. dalam Pasal 1 UU PPA tegas menyebutkan mengganggu pertemuan /upacara agama (Sosiologi Hukum, Fakultas Kristen Atma Jaya, Jakarta) larangan mengusahakan dukungan umum dan upacara penguburan jenazah Hukum (Pasal Universitas dan untuk melakukan penafsiran tentang 176);3. menertawakan petugas agama dalam Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. sesuatu menjalankan tugasnya diizinkan danUniversitas (Hukum Pidana,yang Fakultas Hukum Islam,agama. Jakarta) Ketentuan Pasal 1 ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang sebagainya. 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. dilarang dengan sengaja di muka umum Sebagaimana telah disinggung, pasal (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Armenceritakan, menganjurkan atau ini bisa dikategorikan sebagai delik Raniry, Banda Aceh) mengusahakan dukungan umum untuk terhadap agama.Asumsinya, yang ingin melakukan penafsiran tentang sesuatu dilindungi ini adalah agama itu 5. Dr.oleh Hadipasal Supratikta, M.M. agama yang utama di Indonesia atau (Hukum menurut Administrsasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian sendiri.Agama, pasal Negara, ini, perlu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan Dalam Negeri) dilindungi dari kemungkinanyang menyerupai kegiatan-kegiatan agama kemungkinan perbuatan orang yang bisa itu, penafsiran dan kegiatan mana merendahkan dan menistakan simbolAlamat Redaksi: menyimpang dari dan pokok-pokok ajaran dari simbol agama Gedung seperti Tuhan, Nabi, Kitab Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum HAM agama itu".Indonesia Dalam penjelasan Pasal 1 Kementeriandemikian, Hukum dan HAM Republik Suci dan sebagainya.Meski “di Jakarta muka umum” HR. Rasuna Said Kav.4-5, 7, Kuningan, Selatan dimaksudkan karena agamaJl.“tidak bisa bicara” maka Lantai kata-kata apa yang Telefon (021)2525015, (021)diartikan 2526438dengan kata itu dalam sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk Faksimili KUHP, agama-agama yang dipeluk oleh melindungi penganut agama. Dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadapEmail : penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu balitbangkumham@gmail Ketertiban Umum, secara spesifik yang Cu. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap mengatur tindak pidana [email protected] agama ajaran agama atau keyakinan umat agama [email protected] namun Pasal 156a merupakan tambahan lain patut diduga sebagai penodaan agama. untuk men-stressing-kan tindak pidana Masuknya aturan tentang penodaan terhadap agama, yang menyebutkan: agama dalam KUHP karena beberapa hal, Barang siapa di muka umum menyatakan Percetakan antara lain: pertama, undang-undang ini perasaan permusuhan, kebencian, PT atau Pohon Cahaya dibuatBarat untuk mengamankan negara dan Jalan Gedung Baru 18 Jakarta 11440 penghinaan terhadap suatu atau beberapa masyarakat, cita-cita revolusi dan Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 golongan rakyat Indonesia, diancam pembangunan nasional dimana dengan pidana penjara paling lama empat penyalahgunaan atau penodaan agama tahun atau pidana denda paling banyak sebagai revolusi. Redaksiribu menerima naskah karya asli yang aktual didipandang bidang hukum berupa ancaman hasil penelitian dari empat lima ratus rupiah. Perkataan Kedua, berbagai aliran-aliran berbagai kalangan, seperti:inipeneliti dan timbulnya teoritisi, serta berbagai kalangan golongan dalam pasal dan hukum, pasal praktisi atau pribadi penulisnya, organisasi-organisasi lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat pendapat bukan pendapat berikutnya berarti tiap-tiap bagianmerupakan dari kebatinan/kepercayaan masyarakat yang redaksi. rakyat Indonesia yang berbeda dengan dianggap bertentangan ajaran dan Redaksi menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak dengan mengubah isinya. suatu atauberhak beberapa bagian lainnya karena tersebut ras, negeri asal, asal,redaksi, hukum Naskah tulisan dapatagama, dikirimtempat ke alamat maksimumagama.Aliran-aliran 30 halaman A4, diketik spasi dipandang telah aplikasi melanggar rangkap dikirim melalui Email [email protected] atau melalui Openhukum, Jounal keturunan, kebangsaan atau kedudukan memecah persatuan nasional dan menodai System pada http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure menurut(OJS) hukum tataURL/website: negara.Jadi jelas, dari agama, sehingga perlu kewaspadaan sudut pembuktian Pidana, unsur yang nasional dengan mengeluarkan undangpaling penting dari Pasal 156a KUHP ini undang ini.Ketiga, aturan ini dimaksudkan juga sama dengan Pasal 1 Penpres a quo untuk mencegah agar jangan sampai yakni unsur kesengajaan dan kemurnian terjadi penyelewengan ajaran-ajaran ajaran agama. (Adhyanti M., 2012:150). agama yang dianggap sebagai ajaranPerlu dijelaskan bahwa Pasal 156a ajaran pokok oleh para ulama dari agama tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht

338


(Ahmad Jazuli)


De Jure




delik pidana yang tidak bertentangan yang bersangkutan; dan aturan DAFTAR ini ISI dengan UUD 1945, dan karenanya masih melindungi ketenteraman beragama Halaman bisa diterapkan dan menjerat siapapun tersebut dari penodaan/penghinaan serta DAFTAR ISI yang diduga melakukannya. Paling tidak dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk ADVERTORIAL ada dua putusan MK Nomor 140/PUUagama yang bersendikan Ketuhanan Yang KUMPULAN ABSTRAK VII/2009 dan Nomor 84/PUU-X/2012 Maha Esa.Keempat, seraya menyebut terkait enam agama yang diakui pemerintah Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat pengujian Suku BaduyPasal 156a KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 /PNPS tahun (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha Provinsi Banten (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Khong HuinCu undangof Baduy Tribe The(Confusius), Banten Province) .................................................................. 309- 328 dan/atau Penodaan Agama yang intinya undang ini berupaya sedemikian rupa agar Otom Mustomi Delik Penodaan Agama yang diatur aliran-aliran keagamaan di luar enam Penpres a quo tetap berlaku dengan agama tersebut dibatasi kehadirannya.Di Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana pertimbangan untuk menjaga ketertiban samping itu, (An penghinaan terhadap suatu of Blasphemy Di Indonesia Conflict Accomplishment in Indonesia`s masyarakat dan perlindungan329ajaran agama diakui di ....................................................................................... Indonesia dan Criminalyang Law Perspective) - 350 agama.Menurut Denny Indrayana (Guru ataupun dengan cara lain mengganggu Ahmad Jazuli Besar Tata Negara UGM), bahwa inti dari kehidupan beragama akan membahayakan putusan MK adalah menolak argumen kedamaian hidup bermasyarakat dan Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana delik penistaan agama adalah kesatuan bangsa. (Reksodiputro, Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumbahwa Remedium Principles bentuk...................................... intervensi negara ke 351 wilayah 1995:95). in Law Enforcement of Criminal Act of Narcotics Abuses) - 363 kebebasan beragama. MK tetap PasalSari 156a dalam praktiknya memang Novita berpandangan bahwa kebebasan beragama menjadi semacam peluru yang perlu ada pembatasan, agar tidak mengancam, daripada melindungi warga Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan penistaan.Yang negara. Ancaman itu terutama bila (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... pasti 365 sejak -379 reformasi, ketika kebebasan berbicara digunakan olehSosiawan kekuatan yang anti Ulang Mangun makin terbuka, kasus penodaan agama demokrasi dan anti pluralisme, sehingga makin banyak terjadi.Di era Orde Baru orang dengan mudah menuduh orang Pemasyarakatan lain Keadilan bagi Narapidana di Lembaga sampai awal reformasi dari tahun telah melakukan penodaan agama. Dalam (Justice for Convicts at the Correctional Institutions) ............................................. 381 1965 - 394 hingga tahun 2000, pasal 165A hanya pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” Penny Naluria Utami dipakai 10 kali.Namun dalam 15 tahun (hatzaai articelen) yang bisa ditarik-ulur, terakhirdan (2000 mulur-mungkret menjerat siapa Upah Layak Bagiuntuk Pekerja/Buruh dalamsaja Perspektif Hukum HAM– 2015) telah digunakan pada Perspective) lebih dari 50................... kasus, dengan395 pelaku yang dianggap menodai agama.Pasal (Decent Wages for Laborers in Law and ini Human Right`s - 412 terbanyaknya mengaku beragama Kristen bisa digunakan untuk menjerat penulis Oki Wahju Budijanto 61 orang dan Islam 49 orang (aliran komik, wartawan, pelaku ritual yang 4 orang dan tidak diketahui 6 berbeda dengan Pertimbangan Hakim mainstream, Atas Keputusanaliran Praperadilan:kepercayaan Studi Putusan orang).(Indrayana,http://news.detik.co. sempalan, dan sebagainya.Karena Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan andaikan Judgment UU PPA ini dicabut, kelenturannya itu, “pasal karet” Tindak Pidana Politik Uang(The Judgebisa ConsiderationsJadi on Pre-Trial: maka negara tak bisa mempunyai landasan direntangkan hampir batas. Pada Study of Verdict Numbertanpa : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation hukum dan akan terjadi tindak anarkis di dasarnya, ini tidak Terminationpasal of Criminal Act ofhanya Money bisa Politic)........................................................ 413 - 425 masyarakat, akan banyak muncul aliran dipakai untuk menjerat aliran-aliran seperti Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin atau sempalan baru, baik di agama Islam, Lia Eden dan Ahmadiyah, misalnya, Kristen maupun agama lainnya, dan melainkan juga bisa dikenakan kepada Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik aliran-aliran atau organisasi agama yang (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 horizontal, memicu keresahan dan suka membuat kekerasan dan onar di Mei Susanto disintegrasi bangsa. Oleh karena itu dalam masyarakat yang mengatasnamakan keputusan MK untuk tetap agama BIODATAtertentu. PENULISSayangnya, dalam mempertahankan UU PPA dimaksudkan praktiknya, 156a ini tidak pernah PEDOMAN Pasal PENULISAN agar negara memiliki legitimasi untuk diterapkan baik oleh Polisi maupun Hakim membatasi terjadinya penodaan agama untuk melindungi korban. berdasarkan UU. Berdasarkan keputusan MK bahwa penistaan agama telah diputuskan sebagai


339


De Jure




religion). Adapun alasan UU PPA perlu Jika di Indonesia tidak terdapat Mitra UU Bebestari dipertahankan, antara lain karena: PPA, hal itu akan menimbulkan hilangnya 1. Adanya jaminan kerukunan hidup jaminan perlindungan hukum dari 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho beragama; pemerintah terhadap berbagai agama di (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) Contoh kasus Di Kupang, misalnya, tanah air. Apalagi, jika pencabutan UU 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A.atau pernah terjadi, masyarakat Katolik tersebut dilakukan, Adi, seseorang (Sosiologi Hukum, Fakultas Kristen Atma Jaya,ada Jakarta) tersinggung karena jemaah yang sekelompok orang juga bisa Hukum bebas Universitas masuk ke gereja Katolik untuk menodai agama S.H.,M.H., tanpa terkena 3. Dr.ajaran Dra. Farhana, M.Pd. kebaktian tetapi tidak memakan roti hukuman(Hukum apa Pidana, pun. Justru PPAUniversitas Islam, FakultasUU Hukum Jakarta) yang dibagikan oleh pastor.UU yang menjaga keharmonisan kehidupan 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. ada sudah mempunyai kekuatan hukum antarumat beragama dari kemungkinan (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Artetap.Dua kali kasus itu terjadi, ada penodaan dan pelecehan Raniry, Banda Aceh) yang dihukum enam bulan ada yang agama.(http://newspaper.pikirandihukum tiga bulan.Artinya, dengan 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. rakyat.com) (Hukum Administrsasi Badan Penelitian Pengembangan Kementerian UU itudan kemarahan dan ketersinggungan Dalam mensikapi tentang Negara, penodaan Negeri) masyarakat bisa reda karena agama, Dalam setidaknya ada 3 poin yang harus diselesaikan dengan jalur hukum. menjadi renungan bagi kita bersama, yaitu Andaikata tidak ada UU itu, ketika pertama, bahwa NKRI adalah negara Alamat yang Redaksi: kelompok Gedungber-Ketuhanan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukummasyarakat dan HAM tersinggung berdasarkan agama, Yang KementerianPancasila, Hukum dan HAM Republik terhadap Indonesia perlakuaan seseorang karena Maha Esa, yang berasaskan HR. Rasuna Jakarta Selatan melalui jalur menyinggung agamanya, memang bukanJl.negara agama,Said tapiKav.4-5, negara Lantai 7, Kuningan, (021)2525015, apa(021) bisa2526438 diselesaikan? Artinya, mereka beragama. Jika ada Telefon pelanggaran yang Faksimili akan menyelesaikan sendiri-sendiri dan terjadi terkait keyakinan beragama apalagi dengan melibatkan umat agama lain, maka Email : kita bisa bayangkan kalau mereka atau balitbangkumham@gmail umat itu menyelesaikan sesuatu dengan hal tersebut telah melanggar Pancasila dan [email protected] caranya sendiri, akibatnya tidak akan UUD 1945. Kedua hak asasi manusia, hak [email protected] menguntungkan seluruh komponen ini harus kita hargai selama tidak bangsa ini; bertentangan dengan ketentuan agama dan 2. Tidak beragama bagi masyarakat koridor UU yang berlaku. Dan ketiga, penodaan agama ini lebih banyak Percetakan Indonesia pun jelas juga melanggar konstitusi, karena sila pertama ditujukan kepada umat Islam. Penulis PT Pohon Cahaya Baru 18 Jakarta Barat 11440 Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang memandang bahwa Jalan poinGedung ketiga Telpon (021)Esa, 5670340 Maha dan Pancasila sampai hari seyogyanya mengingatkan kita(021) agar5600111, lebih Faksimili ini masih sebagai sumber dari segala meningkatkan kewaspadaan dalam sumber hukum; mereduksi segala upaya untuk Redaksi menerima karyamenggugah asli yang aktual di3.bidang berupa hasil penelitian Untukhukum meminimalisir gejolak dari dan melemahkan umat naskah Islam dan berbagai(semangat) kalangan, seperti: peneliti dan teoritisi, serta berbagai horizontal di kalangan dalam ghirah keislaman agar hukum, kita praktisi konflik lainnya.bersatu Tulisan-tulisan dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat masyarakat; tetap dalam yang perbedaan dan redaksi. 4. Menghindari praktik main hakim berbeda dalam persatuan dalam kerangka Redaksi sepanjang tidak pelaku mengubah isinya. sendiri terhadap penodaan NKRI. berhak menolak, menyingkat naskah tulisan agama; 30 halaman A4, diketik spasi Naskah tulisan dapat dikirimselama ke alamat Toleransi dapat diberikan dalamredaksi, maksimum rangkap dikirimakidah, melalui tapi Emailjika [email protected] atau melaluiitu aplikasi 5. Undang-undang bagianOpen dari Jounal upaya ranah selain sudah System (OJS) pada URL/website: negara untuk melindungi warganya dari http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure menyangkut akidah maka penegakan beredar dan tersebarnya penafsiran dan hukum harus dilakukan (law enforcement). kegiatan keagamaan yang menyimpang Oleh karena itu UU PPA masih diperlukan terhadap pokok-pokok ajaran agama atau kalau mungkin diperkuat dan yang dianut di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus mengambil garis yang juga dari perbuatan yang bersifat tegas untuk menunjukan peran dan posisi permusuhan, penyalahgunaan, atau negara dalam menjamin kemerdekaan beragama/berkeyakinan (freedom of

340


(Ahmad Jazuli)


De Jure




dijatuhi hukuman pidana jika melakukan penodaan terhadap suatu agama yang DAFTAR ISI hal-hal yang dilarang UU yang ada dianut di Indonesia. Halaman sebelum perbuatan itu dilakukan.Di sini Menanggapi permasalahan penodaan DAFTAR ISI memang ada dilema antara perbuatan agama, ada beberapa catatan penting yang ADVERTORIAL melawan hukum secara materiil dan secara perlu diberikan. Pertama, kasus-kasus KUMPULAN ABSTRAK formal. Dilemanya terletak pada apakah penodaan agama senantiasa terkait dengan kitaAdat akan menggunakan prinsip kepastian agama apa/siapa yang dinodai.Siapa yang Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Suku Baduy hukum ataukah People rasa keadilan karena berhak mengatakan Provinsi Banten (The agama Changetertentu of Legaltelah Culture Order on Indigenous keduanya sama-sama ada di309dalam dinodai tidak. Secara yuridis formal, of Baduyatau Tribe in The Banten Province) .................................................................. 328 konsepsi negara hukum. Jika dalam KUHP tentu saja pengambil keputusan pada Otom Mustomi yang selama ini berlaku penodaan agama akhirnya adalah hakim.Namun dalam hanya Hukum ada dalam satu pasal (156a), dalam masalah agama, hakim seringkali merasa Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Pidana RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, tidak memiliki dalam bersikap of Blasphemy Di Indonesia (An“otoritas” Conflict Accomplishment in Indonesia`s pasal penodaan agama diletakkan dan membuat penafsiran.Kedua, suara Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329dalam - 350 bab tersendiri, yaitu Bab VII tentang mainstream Ahmad Jazuliseringkali diambil sebagai Tindak Pidana terhadap Agama dan referensi kebenaran. Dalam Islam Kehidupan yang di dalamnya misalnya ada doktrin: „alaikum bi alPenerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Keagamaan Tindak Pidana 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal sawâd al-a‟dham (hendaklah kamu Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumada Remedium Principles itu dibagi dalam dua bagian: Bagian I mengikuti pendapatof Criminal mayoritas) in Law Enforcement Act ofyang Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 mengatur tentang tindak pidana terhadap sering digunakan untuk melegitimasi Novita Sari Agama. Bagian ini mengatur tentang kebenaran mayoritas. Doktrin ini semakin Penghinaan terhadap Agama (Pasal 341kuat dengan adanya hadis: lâ tajtami‟u Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan 344) Penghasutan untuk Meniadakan ummatî „alâ dhalâlatin (umatku tidak akan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctionaldan Institutions) ................... 365 -379 Keyakinan terhadap Agama (Pasal pernah dalam Ulang Mangun bersepakat Sosiawan 345).Bagian II mengatur tentang Tindak kesesatan).Ketiga, karena itu, kasus Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan pengadilan agama senantiasa Keadilan bagipenodaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sarana Ibadah.Bagian ini mengatur melibatkan massa yang bukan saja untuk (Justice for Convicts at the Correctional Institutions) ............................................. 381 - dua 394 hal, yaitu Gangguan terhadap menyuarakan aspirasi, tapi untuk Penny Naluria Utami Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan menimbulkan kesan bahwa apa yang Keagamaan (pasal 346-347); dan disuarakan pendapat mayoritas Upah Layakadalah Bagi Pekerja/Buruh dalam dan Perspektif Hukum dan HAM Perusakan Tempat ................... Ibadah (pasal 348). pada akhirnya diharapkan (Decent Wages for Laborersmempengaruhi in Law and Human Right`s Perspective) 395 - 412 Dalam RUU KUHP, perluasan wilayah keputusan hakim. Akhirnya, klaim Oki Wahju Budijanto tindak pidana terhadap agama (penodaan penodaan agama bukanlah masalah agama) dinilai bagai pedang bermata dua. hakikat dari kebenaran sendiri, Praperadilan: tapi Pertimbangan Hakim Atasitu Keputusan Studi Putusan Pada satu sisi perluasan wilayah itu lebih karena tekanan massa, masalah Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan merupakan upaya merinci jenis tindak mayoritas-minoritas, yang dibungkus Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment pidana untuk menghindari pasal karet, di dengan agama. Study ofotoritas Verdictpenafsiran Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation sisi lain memiliki potensi kesewenangDalam hukum pidana Act dikenal dua jenis Termination of Criminal of Money Politic)........................................................ 413 - 425 wenangan. Dalam realita sosial serinci sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin apapun bunyi sebuah undang-undang tetap hukum materiil dan sifat melawan hukum saja Presidensil mempunyai untuk formil.Sifat melawan hukum materiil Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Indonesiapotensi ditafsirkan.(Guntoro,http://www.wahidinst sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... 427 - 445 rancangan yang baru itute.org). Mei Susanto KUHP memungkinkan orang dijatuhi hukuman Rumadi mengatakan, empat dari lima jika melakukan hal-hal yang tidak patut pasal tentang penodaan agama di dalam BIODATA PENULIS dan menusuk rasa keadilan dalam RUU KUHP yakni Pasal 341, 342, 343, PEDOMAN PENULISAN masyarakat, meski perbuatan itu tidak dan 344 asumsinya dipergunakan untuk dilarang UU.Sebaliknya, ajaran sifat melindungi agama. Tidak sepatutnya melawan hukum secara formal (asas hukum pidana diarahkan untuk melindungi legalitas) menentukan seseorang dapat agama karena pada dasarnya keberadaan


341


De Jure




ketidakjelasan definisi yang ada di agama tidak memerlukan perlindungan Mitra Bebestari dalamnya.Apa yang dimaksud dengan dari siapa pun, termasuk negara. penodaan terhadap agama. Bukankah Perlindungan dalam bentuk 1. Prof. Dr.negara Hibnu Nugroho setiap Soedirman, penganut agama bisa menyatakan undang-undang, sudah semestinya (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Purwokerto) bahwa agamanya telah dinodai oleh ditujukan pada pemeluk agama, bukan Prof.Dr.Rianto S.H., kelompok lain hanya karena berbeda pada2.agama itu sendiri. Adi, Selain itu,M.A. Rumadi (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmaagama, Jaya, Jakarta) ajaranKristen dan praktik meskipun dalam menilai perluasan delik agama dari KUHP satu jenis agama. Seperti yang terjadi pada yang3. lama terlihat mengarah pada M.Pd. over Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., kasus Ahmadiyah kriminalisasi karena prakteknya (Hukum Pidana,dalam Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta) atau Lia Eden, jelas sekali nuansa kerumitannya untuk sangat potensial terjadi penyalahgunaan 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. menentukan apakah mereka telah menodai karena pasal-pasal penodaan agama (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Aragama Islam.Pertanyaan mendasarnya cenderung multi tafsir. Hakim biasanya Raniry, Banda Aceh) adalah siapa yang bisa menjamin akan mengikuti pendapat mayoritas pengertian dari penodaan terhadap sehingga potensial menimbulkan 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Hukum Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan agama.Bukankah selama Kementerian ini istilah penindasan atas Administrsasi paham keagamaan yang Dalam Negeri) oleh penodaan terhadap agama selalu non mainstream kelompok ditafsirkan oleh kelompok mainstream. mainstream.(http://www.antaranews.co Kenyatannya justru banyak aliran Alamat Redaksi: m). keagamaanHukum diserang oleh kelompok Penelitian dan Pengembangan dan HAM Rancangan Gedung KUHP Badan kita sebagaimana Kementerian Hukum Republik Indonesia mainstream dengan tuduhan terlihat dalam Pasal 1 ayat (1)dan HAM HR. Rasuna Saidhukum Kav.4-5, 7, Kuningan, Jakarta sesatSelatan dan menyesatkan. menggunakan Jl. prinsip kepastian di Lantai kepercayaannya Telefon (021)2525015, (021) 2526438 Seharusnya pasal-pasal tersebut justeru bawah asas legalitas. Tetapi, sejak Faksimili untuk melindungi mereka dari serangan berlakunya UU No 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Email : pihak mainstream dan hegemonik itu. balitbangkumham@gmail Dari gambaran tersebut dapat dilihat selain menerapkan bunyi UU, hakim harus dengan jelas adanya upaya untuk menggali nilai-nilai keadilan [email protected] dalam merentangkan lebih luas aspek penodaan masyarakat (Pasal 27 ayat (1) [email protected] Pasal 5 agama ini.Di sini perlu ketelitian dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan antisipasi untuk menyusun dan Kehakiman).Itu berarti, selain kepastian memunculkan pasal-pasal tentang agama hukum, dunia peradilan menekankan pada Percetakan dalam RUU KUHP yang lebih berorientasi rasa keadilan. Jadi, keduanya diakomodasi PT Pohon Cahaya Jalan Baru 18 Jakarta 11440 pada Barat perlindungan korban.Pasal-pasal di dalam sistem peradilan di Gedung Indonesia. Telpon (021) 5600111, Faksimili 5670340 dalam(021) RUU KUHP tentang agama ini Akomodasi atas keduanya kemudian semestinya diorientasikan disamping menimbulkan dilema.Sebab, di dalam untuk melindungi kepentingan umum, juga praktiknya, keduanya tidak diperlakukan Redaksi menerima naskah karya melainkan asli yang aktual diuntuk bidangmelindungi hukum berupa hasil penelitian dari kebebasan beragama secara integratif, berbagai kalangan, seperti: teoritisi, serta berbagai baikdan mayoritas maupun minoritas kalangan dan juga alternatif.Akomodasi atas peneliti dilema hukum, yang praktisi lainnya. Tulisan-tulisan dimuatprinsip merupakan pendapat pribadiminoritas penulisnya, dari bukan pendapat melindungi ancaman memberi tempat padayang kedua redaksi. diskriminasi dan kewewenang-wenangan tersebut menimbulkan ambiguitas orientasi Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang mayoritas. Pasal tidak ini mengubah juga harusisinya. bisa konsep yang sering dipergunakan aparat perbedaan penafsiran Naskah dapat dikirim maksimum bahwa 30 halaman A4, diketik spasi penegak tulisan hukum untuk ke alamat mencariredaksi, menjamin rangkap dikirimbukan melalui"kebenaran" Email [email protected] melaluiatas aplikasi Openmasalah Jounal dan caraatau pandang berbagai "kemenangan", dalam System pada URL/website: keagamaan tidak kemudian dituduh http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure perkara (OJS) pidana. Proses mencari melakukan penodaan agama. Karena, kemenangan bagi pengacara, jaksa, dan menuduh orang melakukan penodaan hakim sering dilakukan melalui manipulasi agama tidak bisa hanya berangkat dari atas pilihan antara kepastian hukum dan asumsi dan prasangka, namun harus bisa rasa keadilan. dibuktikan bahwa orang tersebut memang Namun, pasal-pasal yang termaktub bermaksud melakukan permusuhan, dalam Rancangan KUHP itu bisa saja merendahkan, dan melecehkan dipahami secara salah atau terbalik, karena

342


(Ahmad Jazuli)


De Jure




hukum karena tekanan dari manapun, dari agama.Revisi KUHP tidak boleh disandera DAFTAR ISI mereka yang tidak sepaham atauHalaman bahkan kelompok tertentu dengan meminjam dari MUI.Tetapi kenyataannya justeru “tangan negara” guna memuluskan DAFTAR ISI sebaliknya. Mereka dipersalahkan dan agenda-agenda politiknya. ADVERTORIAL dituduh menodai agama, padahal kalau Istilah penodaan agama sesungguhnya KUMPULAN ABSTRAK dilihat dari pasal-pasal di sini seharusnya sangat abstrak sehingga bisa digunakan MUI atau sekelompok oleh kelompok tertentu, Perubahan Tatanan Budaya Hukumterutama pada Masyarakat Adatdan Sukuseseorang Baduy orang yang menghina, menuduh sesat serta kelompokBanten mainstream yangof Legal menuduh Provinsi (The Change Culture Order on Indigenous People menyerang lah yang seharusnya309dikenai kelompok lainin The telahBanten menodai agama of Baduy Tribe Province) .................................................................. 328 pasal-pasal agama dalam KUHP ini, dan dengan keyakinan dan praktik agamanya Otom Mustomi juga aparat keamanan dan hukum yang (Adare, 2013:100). Dalam praktiknya melarang tanpa proses pengadilan bisa pasal tentangKonflik penodaan agamaAgama menjadi Penyelesaian Penodaan dalam Perspektif Hukum Pidana dikenaiinpasal-pasal. pasal yang (Ansangat (hatzaai of Blasphemy Di Indonesia Conflict lentur Accomplishment Indonesia`sDalam hal ini, penulis cenderung sependapat dengan pandangan articelen) danPerspective) juga bersifat multi tafsir Criminal Law ....................................................................................... 329 - 350 yang menyatakan bahwa hukum pidana (RUU AhmadKUHP) Jazuli yang dapat dipahami secara tidak sepatutnya diarahkan untuk sepihaksehingga mengakibatkan kelompok melindungi agama, karena pada dasarnya mainstream mendominasi dan Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana agama tidak memerlukan menghegemoni tafsir atas teks-teks Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumkeberadaan Remedium Principles perlindungan dari siapapun, termasuk Rancangan KUHP dan in Law Enforcement of menggunakan Criminal Act ofpasal Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 negara.Perlindungan negara dalam bentuk ini untuk Novita Sari menjerat pelaku ritual dan undang-undang akhirnya ditujukan pada penganut keyakinan keagamaan yang pemeluk agama, bukan agama itu berbeda. Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri.Terlalu naif................... kalau sebuah 365 undangJika dilihat daridisainbesar keagamaan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) -379 undang yang relatif dan temporer sifatnya di Indonesia, secara kasat mata kita bisa Ulang Mangun Sosiawan bermaksud melindungi sesuatu yang lihat, kelompok agama mainstream dari mutlak dan diyakini berasal dari agama-agama resmi terus mengontrol Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tuhan.Yang absolut tidak381 -bisa pemahaman keagamaan yang (Justice for Convicts at themasyarakat Correctional Institutions) ............................................. 394 disandarkan pada yang relatif.Karena itu, ditunjukkan dengan sikap aktif dan reaktif Penny Naluria Utami delik agama dalam RUU KUHP yang mereka dalam setiap praktik sosialbermaksud melindungi agama jelas keagamaan di Pekerja/Buruh masyarakat, dalam terutama Upah Layak Bagi Perspektif Hukum dan HAM merupakan kesalahan berpikir. 395 - 412 terhadap aliran yang in Law dianggap (Decent Wages for Laborers and Human Right`s Perspective) ................... Selain itu, perluasan delik agama ini menyimpang kelompok mainstream. Oki Wahju Budijanto terlihat mengarah pada over kriminalisasi Karena jumlahnya yang besar (meskipun criminalization).Seharusnya yang fragmentasinya beragam), Pertimbangan Hakimsangat Atas Keputusan Praperadilan:(over Studi Putusan diproteksi melalui hukum pidana adalah kelompok mainstream dianggap sebagai Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan freedom of religion.Kalau representasi agama yang sebenarnya, Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi sehingga menafikan kebenaran lain yang Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation manusia internasional, yang dilindungi berkembang di Criminal masyarakat. Dalam Termination of Act of Moneykasus Politic)........................................................ 413 - 425 adalah respecting people‟s rights to Islam, dengan fatwa agama yang Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin practice the religion of their choice, bukan dikeluarkan oleh MUI, masyarakat umum melindungi respecting religion.Sedangkan lebih mudah menerima dan melakukan Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia yang diatur dalam Rancangan ini proses justifikasi teologis, karena MUI lah (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... KUHP 427 - 445 lebih banyak ditujukan pada perlindungan yang dianggap memiliki otoritas yang kuat Mei Susanto respecting religion ketimbang respecting dalam menafsirkan agama. people‟s rights to practice the religion of Dalam beberapa BIODATA PENULISkasus akhir-akhir ini their choice. tentang aliran sesat mestinya pasal-pasal PEDOMAN PENULISAN Indonesia sebagai negara yang toleran tersebut bisa melindungi mereka dari seakan tidak mampu menghilangkan penghinaan, penyalahan secara sepihak, sikap-sikap intoleran yang dilakukan oleh tuduhan sesat dan serangan serta kelompok-kelompok yang menginginkan pelarangan secara sepihak oleh aparat


343


De Jure




tentang Tindak Pidana terhadap Agama unifikasi pandangan keagamaan.Apalah Mitra Bebestari ditinjau ulang selama tidak ada kejelasan jadinya jika sikap-sikap intoleran yang tentang pengaturannya dan mengakibatkan dibarengi dengan aksi kekerasan 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho menjadi pada perselisihan trade mark baru bagi bangsa Indonesia. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, pemahaman. Purwokerto) Peninjauan ulang pasal penodaan agama itu (Pasal Karena itulah, pemaksaan keyakinan dan 2. Prof.Dr.Rianto S.H.,keyakinan M.A. 341-344 RUU KUHP) dengan praktik agama sesuai Adi, dengan (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya,beberapa Jakarta) alasan mempertimbangkan dan pratik keagamaan mainstream antara lain:a) orientasi pasal-pasal tersebut sesungguhnya tidak bisa memahami 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. lebih untuk memproteksi agama, bukan perbedaan pandangan dan Hukum praktikUniversitas (Hukum Pidana, Fakultas Islam, Jakarta) memproteksi kebebasan beragama. Yang keberagamaan yang terjadi dalam proses 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. diperlukan dalam hal ini adalah menuju jalan Tuhan. (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Armemproteksi jaminan kebebasan Dalam konteks inilah, cukup praktik Raniry, Banda Aceh) beragama, bukan perlindungan terhadap kehidupan beragama (pasal-pasal bagian II agama; b) pasal-pasal agama multi tafsir. RKUHP) dalam perundang5. Dr.yang Hadi diatur Supratikta, M.M. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat (Hukum Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian undangan karenaAdministrsasi memang inilah yang mayoritas, sehingga sangat potensial Negeri)perlindungan dari mesti Dalam mendapat penindasan atas paham keagaamaan yang negara.Dalam hal ini, negara semestinya non-mainstream oleh kelompok melindungi hak-hak setiap warga negara Alamat Redaksi: mainstream. Akibat yang ingin melakukan praktik ritual Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum danlebih HAMjauh kelompok mainstream akan dengan mudah menuduh Kementerian Hukum Republik Indonesia keagamannya secara bebas.Lagi puladan HAM tindak pidana Jl. HR. Rasuna Kav.4-5, Lantai seseorang 7, Kuningan,melakukan Jakarta Selatan untuk membuktikannya tidakSaid mengalami agama, apalagi kalau tuduhan tersebut Telefon (021) 2526438 kesulitan karena ukuran yang(021)2525015, dijadikan Faksimili digerakkan melalui provokasi massa; c) sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum Email : persoalan definisi agama yang hanya mencakup agama yang diakui oleh negara, balitbangkumham@gmail atau tidak mudah didapatkan.Perbuatan tidak mencakup kepercayaan lokal. merintangi, mengganggu [email protected] dan Akibatnya, menghina keyakinan lokal [email protected] membubarkan kekerasan terhadap jamaah masyarakat adat dianggap bukan sebagai yang sedang beribadah, merusak atau penodaan agama; d) ketidakjelasan definisi membakar tempat ibadah adalah perbuatan pelaku dan korban (subyek dan obyek yang jelas ukurannya dan tidak sulit untuk Percetakan hukum); e) pasal-pasal penodaan agama membuktikannya. PT Pohon Cahaya dapatBarat dimasukkan Gedung Baru 18 Jakarta 11440 dalam pasal-pasal lain Dengan cara pandangJalan demikian, maka dalam(021) RUU KUHP tentang penghinaan (021) 5600111, 5670340 negara berperan dalamTelpon melindungi agama Faksimili terhadap golongan penduduk Pasal 286masyarakatnya, apa pun agamanya tanpa 287. Bunyi Pasal 286: “setiap orang yang adanya tudingan sesat, kehidupan mukahukum umum melakukan penghinaan Redaksi menerima naskahmengarah karya asli yang berupa hasil penelitian dari beragama akan lebih padaaktual didibidang terhadap satu atau berbagai kalangan, seperti: damai, peneliti tanpa hukum, praktisi dan teoritisi, sertabeberapa berbagai golongan kalangan orientasi yang toleran, penduduk Indonesia yang dapat lainnya. Tulisan-tulisan dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukanditentukan pendapat kekerasan. Jika negarayang hanya memihak berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna redaksi. pada agama resmi dengan segala tafsir kulit, dan agama,tidak ataumengubah kelompokisinya. yang Redaksidimilikinya, berhak menolak, naskah tulisan sepanjang yang maka menyingkat negara gagal ditentukan berdasarkan jenis mengelola kemajemukan agama Naskah tulisan dapat dikirim ke alamatdiredaksi, dapat maksimum 30 halaman A4, diketik spasi kelamin,atau umur, cacataplikasi mental,Open atauJounal cacat rangkap dikirim melalui [email protected] melalui masyarakat.Karena itulah,Email 8 pasal dalam fisik yang berakibat timbulnya kekerasan System (OJS)KUHP pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure Rancangan sudah sepantasnya terhadap orang atau barang, dipidana disederhanakan untuk kepentingan dengan pidana penjara paling lama 4 jaminan kebebasan beragama.Maka cukup (empat) tahun atau pidana denda paling pasal-pasal yang mengatur tindak pidana banyak kategori IV”. Pasal 287: “(1) terhadap kehidupan beragama dan sarana Setiap orang yang menyiarkan, ibadah (Pasal 346-348). mempertunjukkan, atau menempelkan Oleh karena itu, sudah sepantasnya tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh pasal-pasal yang terdapat dalam bagian

344


(Ahmad Jazuli)


De Jure




orang lain untuk pindah agama. Oleh umum, atau memperdengarkan rekaman DAFTAR ISI karena itu, krimiminalisasi bukanHalaman dengan sehingga terdengar oleh umum, yang berisi kata “menghasut” yang bisa multi tafsir, pernyataan permusuhan dengan maksud DAFTAR ISI tapi harus disertai dengan unsur “paksaan” agar isinya diketahui atau lebih diketahui ADVERTORIAL dan “ancaman”. Dengan demikian oleh umum, terhadap satu atau beberapa KUMPULAN ABSTRAK rumusan Pasal 345 bisa berbunyi: “Setiap golongan penduduk Indonesia yang dapat orang memaksa ditentukan Tatanan berdasar Budaya ras, kebangsaan, etnik, Perubahan Hukum pada Masyarakat Adatyang Suku Baduy dan atau mengancam orang lain dalamPeople bentuk apapun dengan warna kulit, dan agama, terhadap Provinsi Banten (The Changeatau of Legal Culture Order on Indigenous maksud meniadakan keyakinan kelompok dapat Province) ditentukan of Baduy Tribeyang in The Banten .................................................................. 309- 328 keagamaan, dipidana dengan pidana berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat Otom Mustomi penjara paling lama 4 (empat) tahun atau mental, atau cacat fisik yang berakibat denda Hukum paling banyak timbulnya kekerasan terhadap orang Penyelesaian Konflik Penodaan Agamaatau dalam Perspektif PidanaKategori IV.” Pasal-pasal yang mengatur soal tindak barang, dipidana dengan Accomplishment pidana penjara of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict in Indonesia`s pidana terhadap kehidupan beragama paling lama (empat) tahun atau pidana Criminal Law4Perspective) ....................................................................................... 329 - dan 350 sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial denda paling banyak kategori Ahmad Jazuli bagi kebebasan beragama bagi masyarakat IV”.Sedangkan menyangkut Pasal 345 yangHukum beragama. Dalam konteks ini, apakah RUU KUHP tentang Penghasutan untuk Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Tindak Pidana menjamin kebebasan beragama Meniadakan Keyakinan terhadap Agama Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumnegara Remedium Principles masyarakat atau justru menjustifikasi perlu perhatian serius. Act Pasal in Lawmendapat Enforcement of Criminal of 345 Narcotics Abuses) ...................................... 351 - 363 kekerasan atas nama agama. Pada intinya dirumuskan: Novita Sari “Setiap orang yang di muka delik pidana terhadap kehidupan beragama umum menghasut dalam bentuk apapun dimaksudkan untuk melindungi umat dengan maksud meniadakan keyakinan Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan beragama dari berbagai perbuatan terhadap agama yang dianut di Indonesia, (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) ................... 365 yang -379 dianggap sebagai tindak pidana. Dalam dipidana denganSosiawan pidana penjara paling Ulang Mangun RUU KUHP terdapat beberapa hal yang lama 4 (empat) tahun atau denda paling harus dilindungi dari perbuatan banyak IV”. Pasal ini ingin Keadilan Kategori bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tertentu,yang dapat dirumuskan381dalam mengkriminalisasi terhadap orang yang Institutions) di (Justice for Convicts at the Correctional ............................................. - 394 beberapa bentuk antara lain: mengganggu, depan umum menghasut orang lain untuk Penny Naluria Utami merintangi, membubarkan dengan tidak beragama atau mengajak pindah kekerasan atau ancaman kekerasan agama. Orang yang berpindah agama Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalamatau Perspektif Hukum dan HAM terhadap jamaah yang sedang menjalankan tidak beragama ituLaborers sendiri tidak dianggap (Decent Wages for in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 ibadah, upacara keagamaan, atau perbuatan Oki Wahju kriminal, Budijanto tapi orang yang pertemuan keagamaan (Pasal 346 ayat 1); “menghasut” dianggap kriminal. gaduh di dekat bangunan tempat Pasal 345 RUU KUHP potensial Pertimbangan Hakim Atas sangat Keputusan Praperadilan:membuat Studi Putusan ibadah pada waktu ibadah sedang menimbulkan ketegangan antar umat Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan berlangsung (Pasal 346 ayat 2); mengejek beragama, terutama agama-agama Tindak Pidana Politik Uang(The Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment orang yang sedang menjalankan ibadah misionaris sepertiNumber Islam dan Kristen.Orang Study of Verdict : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation atau mengejek petugas agama yang sedang yang berdakwah di televisi atau radio Termination of Criminal Act of Money Politic)........................................................ 413 - 425 melakukan tugasnya (Pasal 347); menodai, untuk “mengajak” orang yang berbeda Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin merusak atau membakar bangunan tempat agama untuk masuk pada agama si beribadah atau Indonesia benda yang dipakai untuk pendakwah, bisa dikatakan telah Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil beribadah (Pasal 348). ........... 427 - 445 melakukan tindak kriminal.Kata (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) Dalam penyelesaian konflik penodaan “menghasut” Mei Susanto itu sendiri sangat multi tafsir agama, perlu juga dilihat dari perspektif karena orang berceramah bisa juga hukum Islam dimana ada asas-asas yang dikatakan hasutan bagi orang yang BIODATAsebagai PENULIS telah diketahui secara luas karena memang merasa keyakinannnya PEDOMAN PENULISANterancam. Oleh telah menjadi asas umum sebuah sistem karena itu, pasal ini lebih tepat diarahkan hukum. Asas tersebut antara lain: sebagai bentuk perlindungan pada 1. Asas legalitas yang dalam hukum keyakinan keagamaan individu dari pidana Islam menjadi syarat formil kemungkinan pemaksaan dan ancaman


345


De Jure




seperti yang telah disebutkan di atas. Mitra BebestariDengan serangkaian rujukan tersebut, pemerintah dapat mengatur/membatasi Asas ini antara lain bersumber dalam kebebasan untuk menjalankan agama atau al-Qur‟an surat al-Isra ayat 15 yang 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho kepercayaan seperti yang tertera dalam Artinya: “dan Kami tidak akan (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) Bab VII, Buku II, RUU KUHP, Pasal 341mengazab sebelum Kami mengutus 2. Prof.Dr.Rianto S.H., M.A. 348. Namun pembatasan tersebut harus seorang rasul.”Surat Adi, al-Qashash ayat 59 (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta) benar-benar merujuk pada berbagai yang Artinya: “Dan tidaklah Tuhanmu subtansi hukum baik yang terdapat dalam membinasakan kota-kota, sebelumM.Pd. Dia 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., hukum Islam yaitu kebaikan umat manusia mengutus (diPidana, kota itu) seorang rasulUniversitas (Hukum Fakultas Hukum Islam, Jakarta) dan sebagainya, prinsip-prinsip pada nonyang membacakan ayat-ayat Kami 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. derogable rights (yang tak dapat dikurangi kepada mereka; dan tidak pernah (pula) (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Ardalam kondisi apapun) dalam konsep Kami membinasakan kota-kota; kecuali Raniry, Banda Aceh) HAM (https://right-to-protest.org) maupun penduduknya dalam keadaan melakukan kelaliman.” 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. hukum dan aturan lainnya sesuai dengan Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dari (Hukum ayat-ayat Administrsasi tadi paling tidak terdapat elemen-elemen dibawah ini, yaitu: Dalam Negeri) tiga kaidah hukum asas legalitas yaitu: 1. Restriction For The Protection of a) “Tidak ada hukuman bagi perbuatan Public Safety (Pembatasan untuk orang berakal sebelum adanya Melindungi Keselamatan Masyarakat). Alamat Redaksi: ketentuanGedung nash.” Badan (la hukmu liaf‟alil Penelitian dan Pengembangan HAM Segala Hukum bentukdan pembatasan kebebasan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agama yang ada di uqala‟I qabla wuruudi an-nash). memanifestasikan HR. tindak Rasuna Said Kav.4-5, Selatan pemerintah b) “Tidak Jl.ada pidana dan Lantai 7, Kuningan, masyarakatJakarta dapat dilakukan (021)2525015, (021) 2526438 hukuman kecualiTelefon telah diatur dalam Faksimili selama hal tersebut ditujukan secara nash.” (la jariimata wala uquubata pasti dan jelas untuk keselamatan illa binnash). Email : masyarakat yang lebih luas. balitbangkumham@gmail c) “Asalnya semua perkara dan 2. Restriction For The Protection of [email protected] perbuatan adalah diperbolehkan Public Order (Pembatasan untuk hingga ada ketentuan yang [email protected] melarang Melindungi Ketertiban Masyarakat). perbuatan tersebut.” (Al ashlu fi alSegala bentuk pembatasan kebebasan asya‟I al-ibahatu hatta yadullu admemanifestasikan agama yang ada di daliilu „ala at-tahriim.) Percetakan masyarakat dapat dilakukan pemerintah 2. Asas tidak berlaku surut (retroaktif) selama hal tersebut ditujukan secara PT Pohon Cahaya Gedung Baru 18 Jakarta Baratdan 11440jelas untuk melindungi yakni sejalan denganJalan asas legalitas pasti Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 hingga ada nash yang melarang. ketertiban masyarakat yang lebih luas. 3. Asas praduga tak bersalah, dimana 3. Restriction For The Protection of terdapat suatu kaidah yang berbunyi Public Health (Pembatasan untuk Redaksi menerima karya asli dalam yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari “seorang hakim naskah lebih baik salah Melindungi Kesehatan Masyarakat). berbagai kalangan,daripada seperti: peneliti hukum, praktisi Pembatasan dan teoritisi,yang serta diijinkan berbagai berkaitan kalangan membebaskan salah dalam lainnya. Tulisan-tulisan yang an dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat menghukum” (al-imamu yukhtia fi dengan kesehatan publik dimaksudkan redaksi. al-afwa khairun min an yukhtia fil untuk memberi kesempatan kepada Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah pemerintah melakukan intervensiisinya. guna uquubah).(Hambali ,http://abirajivwami Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi mencegah epidemi atau penyakit kala.com). rangkap melaluidalam Emailmenerapkan [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal lainnya. Pemerintah diwajibkan Asas dikirim kehati-hatian System (OJS) pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure melakukan vaksinasi, pemerintah dapat hukuman mengandung prinsip kebaikan mewajibkan petani yang bekerja secara bagi hakim karena dikhawatirkan adanya harian untuk menjadi anggota askes kesalahan dalam menghukum. Hal ini guna mencegah penularan penyakit sejalan dengan kaidah hukum yang TBC. Bagaimana pemerintah harus berbunyi “hindari penerapan hudud karena bersikap seandainya ada ajaran agama adanya keraguan”(Idra‟ul huduuda bi asytertentu yang melarang diadakan syubhaat).

346


(Ahmad Jazuli)


De Jure




pengaturan kebebasan transfusi darah, melarang penggunaan DAFTAR ISIOrientasi beragama harus lebih difokuskanHalaman kepada helm pelindung kepala? perlindungan kepentingan/kebaikan 4. Restriction For The Protection of DAFTAR ISI masyarakat luas (maslahah al mursalah) Morals (Pembatasan untuk Melindungi ADVERTORIAL ketimbang pada penekanan melindungi Moral Masyarakat). Pembatasan dapat KUMPULAN ABSTRAK masing-masing ajaran agama terlebih lagi dilakukan pemerintah, bahkan untuk pada dogma yang banyak diperdebatkan. binatangTatanan tertentuBudaya yang dilindungi oleh Perubahan Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Dengan makna People ini, bisa dimaknai, Undang-Undang untuk Provinsi Banten (The Change of Legaltidak Culture Order on Indigenous pertama, setiap penodaan terhadap agama disembelih guna kelengkapan ritual of Baduy Tribe in The Banten Province) .................................................................. 309328 harus diklarifikasi sebagai gangguan aliran agama tertentu. Otom Mustomi terhadap kepentingan dan kemaslahatan 5. Restriction For The Protection of The umum Hukum dan jangan Fundamental Rights and Freedom of Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Pidana direduksi menjadi kepentingan doktrin agama semata, Others (Pembatasan Melindungi of Blasphemy Di Indonesia (An Conflictuntuk Accomplishment in Indonesia`s mengingat setidaknya pada dua hal Kebebasan Dasar dan Kebebasan Criminal Law Perspective) ....................................................................................... 329yaitu: - 350 [1] perbedaan hendaknya tetap menjadi OrangJazuli Lain) : Ahmad ranah dialog bukan pidana; [2] tidak Hal ini juga sejalan dengan teori semua perdebatan doktrinal dapat hukum pidana yang mencakup 3 (tiga) Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana dengan logika karena hal teori perlindungan, yaitu: (Arief, 2010: 2) Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimumdiselesaikan Remedium Principles tersebut...................................... menyangkut dengan keyakinan a. TeoriEnforcement perlindungan in Law of Criminal Act agama of Narcotics Abuses) 351 - 363 seseorang, sedangkan perbedaan (Religionsschutz-Theorie) Novita Sari keyakinan merupakan sesuatu yang Menurut teori ini, agama dilihat dijamin dalam Islam. Kedua, dalam sebagai kepentingan hukum atau objek Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan konsepsi subtantif................... doktrinal, Islam yang akan dilindungi oleh negara, (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions) 365bukan -379 bagian dari kekerasan, penerapan melalui peraturan perundang-undangan Ulang Mangun Sosiawan kekerasan amat terkait dengan konteks dan yang dibuatnya. memiliki kerangka yang jelas seperti b. Teori bagi Narapidana perlindungan perasaan Keadilan di Lembaga Pemasyarakatan diberikannya setiap negara hak keagamaan (Gefuhlsschutz-Theorie) (Justice for Convicts at the Correctional Institutions) ............................................. 381untuk - 394 berperang.Dengan titik tolak ini, tindakan Menurut teori ini, kepentingan hukum Penny Naluria Utami kekerasan terhadap kasus „penodaan yang akan dilindungi adalah agama‟ dan jelasHAM tidak direkomendasikan dan rasa/perasaan keagamaan dari orangUpah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum menjadi tugas negara untuk merumuskan orangWages yang beragama. (Decent for Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 sebaik-baiknya klasifikasi penodaan c. perlindungan OkiTeori Wahju Budijanto agama secara tepat dan efektif.Karena perdamaian/ketentraman umat beragama Hakim (Friedensschutz-Theorie). Pertimbangan Atas Keputusan Praperadilan:seharusnya, Studi Putusannegara hendaknya tidak memasuki ranah keyakinan dan pikiran Objek09/PID.PRA/2016/PN.Lwk atau kepentingan hukumTentang yang Penghentian Penyidikan Nomor: masyarakat terhadap agamanya.Begitu dilindungi menurutUang(The teori ini adalah Tindak Pidana Politik Judge Considerations on Pre-Trial: Judgment juga, dengan posisi negara yang kedamaian/ketentraman beragama Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation melindungi semua kepentingan 413 seluruh diantara pemeluk agama dengan Termination of Criminal Act ofatau Money Politic)........................................................ - 425 warga negara. Penistaan, penghinaan atau pengertian lain lebih tertuju pada Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin delegitimasi terhadap sebuah keyakinan ketertiban umum yang dilindungi. agama, tetap Indonesia tidak akan mengurangi Dengan demikian Wacana Menghidupkan Kembalipemerintah GBHN dalam Sistem Presidensil subtansi keagungan dari........... agama itu427 sendiri. berkewajiban membatasi (The Discourses Revive themanifestasi DPSP in thedari Presidential System of Indonesia) - 445 Negara, jika perlu, harus secara jeli agama atau kepercayaan yang Mei Susanto mampu mengelola dan memilah unsur membahayakan hak-hak fundamental dari kejahatan pada semua delik privat dalam orang lain, PENULIS khususnya hak untuk hidup, BIODATA keyakinan beragama jika ingin dijadikan kebebasan, fisik dari kekerasan, PEDOMANintegritas PENULISAN sebagai regulasi pidana nasional.Hanya pribadi, perkawinan, kepemilikan, persoalannya, hal ini perlu menjadi sikap kesehatan, pendidikan, persamaan, dan keyakinan para pemeluknya juga, melarang perbudakan, kekejaman dan juga walaupun pada kenyataannya, selalu saja hak-hak kaum minoritas.


347


De Jure




ranah dialog dari berbagai pihak yang terdapat sikap ekstrem dari pengikut Mitra Bebestari berkepentingan, untuk itu diperlukan agama dalam memaknai perbedaan dalam penguatan Forum Umat beragama bersama isu-isu sudah demikian, maka 1. agama.Jika Prof. Dr. Hibnu Nugroho pemerintah dalam Purwokerto) mengatasi persoalan negara (Hukum wajib mengambil peran sebagai Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, konflik beragama dan berkeyakinan. Di pengatur dan penegak peraturan. 2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. samping itu, seyogyanya pengaturan (Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta) kebebasan beragama harus lebih KESIMPULAN diorientasikan kepada perlindungan 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. Berdasarkan hasilanalisis tulisan di kepentingan/kebaikan masyarakat luas (Hukum Pidana,suatu Fakultas Hukum Universitas Islam, Jakarta) atas dapat diambil kesimpulan ketimbang pada penekanan melindungi bahwapengaturan tindak pidana agama 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. masing-masing ajaran agama terlebih lagi dalam KUHP, pada awalnya (Hukum Ekonomi Islam, hanyalah Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Arpada dogma yang banyak diperdebatkan. mencakup pengertian tindak pidana yang Raniry, Banda Aceh) berhubungan dengan agama atau terhadap 5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. setelah kehidupan beragama.Namun (Hukum Administrsasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian adanya penambahan Pasal 156aNegara, ke dalam Dalam Negeri) KUHP berdasarkan Pasal 4 UndangUndang Nomor 1/Pnps/1965, barulah Alamat Redaksi: pengertian tindak pidana terhadap agama tercakup dalamGedung KUHP. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Bahwa peraturan nasional Hukum terkaitdan HAM Republik Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan kebebasan beragama dan berkeyakinan Telefon (021)2525015, masih bersifat parsial, cenderung Faksimili (021) 2526438 subyektif, multi tafsir baik di kalangan pemerintah mau pun masyarakat; konflik Email : penodaan agama yang terjadibalitbangkumham@gmail karena kurang tegasnya pemerintah [email protected] dalam [email protected] mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada serta kuatnya tekanan Percetakan dari pemahaman golongan mainstream; Pohon Cahaya dari sisi substansi, implementasi PasalPT 156 Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 dan Pasal 156a KUHPJalan masih sangat Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340 normatif baik isi maupun konsep sehingga implementasinya belum berjalan optimal walaupun sudah ada yurisprudensi terkait Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari permasalahan tersebut. berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. SARANTulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi. Penyelesaian konflik penodaan agama Redaksi berhakseharusnya menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. yang terjadi tidak hanya Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat didekati dengan pendekatan hukumredaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim Email atau melalui aplikasi Open Jounal pidana saja tetapimelalui bisa juga dari [email protected] sisi HAM System (OJS) pada http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure dan konstitusi, olehURL/website: karena itu upaya yang dapat dilakukan secara efektif adalah melalui proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan.Konflik penodaan agama sejatinya tidak menutup

348


(Ahmad Jazuli)


De Jure




DAFTAR ISIRUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas InternasionalHalaman Batam, (Batam 17 Januari 2004). Buku DAFTAR ISI Nasution, Bismar, “Metode Penelitian Adji, Oemar Seno, Hukum Pidana ADVERTORIAL Hukum Normative Dan Perbandingan Pengembangan, Jakarta:Erlangga, KUMPULAN ABSTRAK Hukum”, makalah disampaikan pada 1985. dialog interaktif Amirudin Tatanan & Zainal Asikin, Pengantar Perubahan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Provinsi Banten (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People majalah akreditasi, (Medan: 309Fakultas Radja Tribe Grafindo Persada, 2004. of Baduy in The Banten Province) .................................................................. 328 Hukum, USU, 18 Februari 20030. Arief, Barda Nawawi, Delik Agama dan Otom Mustomi Pasaribu, Ifransko, Tesis, Kebijakan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Indonesia Konflik dan Perbandingan Berbagai Penyelesaian Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Pemberantasan Negara, Semarang: BPAccomplishment UNDIP, 2010. of Blasphemy Di Indonesia (An Conflict in Indonesia`sTP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Cahzawi.,Law Adami, H., Hukum Pidana Criminal Perspective) ....................................................................................... 329 - 350 Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. PositifJazuli Penghinaan, Surabaya: Penerbit Ahmad 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun PMN, 2009. (Medan: Haitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan2001, Hukum Tindak Sekolah Pidana Pasca Sarjana USU, 2007). Penemuan Hukum, Jakarta: Ghalian Penyalahgunaan Narkotika(Application of Ultimum Remedium Principles Guntoro, Indonesia, 1982. of Criminal Act of Narcotics Abuses) in Law Enforcement ...................................... 351 - 363 Heru,http://www.wahidinstitute.org/Pro Prodjodikoro, Novita Sari Wirjono ,Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Eresco, gram/Detail/?id=438/hl=id/Mengurai_ 1986. Benang_Kusut_Kebebasan_Beragama_ Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Reksodiputro, Mardjono, Pembaharuan Dan_Berkeyakinan, (diakses 7365 Januari (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institutions)................... -379 Hukum Pidana: Buku Keempat, cet. 1, 2002, 14.30). Ulang Mangun Sosiawan Jakarta Pusat: Pelayanan Keadilan dan Husendro Hendino, Pengabdian Hukum Lembaga Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatanhttps://www.academia.edu/29706713/K Kriminologi Universitas Indonesia, Institutions) , onstruksi_Hukum_DelikPenodaan_Aga (Justice for Convicts at the Correctional ............................................. 381 - 394 1995. ma_Sebuah_Tinjauan_Sejarah_Dan_A Penny Naluria Utami Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, nalisis_Hukum_Studi_Kasus_Basuki_ Penelitian Hukum Normatifdalam “Suatu Tjahya_Purnama_Alias_Ahok_(diakses Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Perspektif Hukum dan HAM Tinjauan Singkat”, Jakarta: Rajawali 8 Nov 2016, 09.28 WIB). (Decent Wages for Laborers in Law and Human Right`s Perspective) ................... 395 - 412 1990. Hambali, Ahmad, OkiPers, Wahju Budijanto http://abirajivwamikala.com/2008/12/1 8/aspek-kriminalisasi-delik-penodaanArtikel/Jurnal/Makalah Pertimbangan Hakim Atas Keputusan Praperadilan: Studi Putusan Adare, Randy A., Delik Penodaan Agama agama-dalam-ruu-kuhp/, (diakses 15 Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum 2010, 10.10 WIB). Tindak Pidana Politik Uang(The Judge ConsiderationsMaret on Pre-Trial: Judgment Pidana Di Indonesia1, Jurnal Lex et http://eprints.undip.ac.id41803, (diakses Study of Verdict Number : 09/PID.PRA/2016/Pn.Lwk on Investigation Societatis,ofUniversitas Sam Ratulangi, 29 Maret 2017, 11.07 WIB). 413 - 425 Termination Criminal Act of Money Politic)........................................................ Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hardianto Djanggih&Yusuf Saefudin Adhyanti Mirzana, Hujrah, Jurnal Internet Pandecta, Vol. 7, Nomor 2, Juli 2012 http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prp ... Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia dalamhttp://journal.unnes.ac.id/nju/inde &id=128864charles-mattel 2 (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia) ........... , (diakses 427 - 445 Februari 2016, Meix.php/pandecta. Susanto 09. 55 WIB). djpp.depkumham.go.id/.../854-putusan-mkhttp://www.antaranews.com/berita/56103/ cenderung-pertahankan-uu-penodaanBIODATA PENULIS agama. (diakses 2 Februari 2016, pasal-penodaan-agama-pada-ruu-kuhpPEDOMAN PENULISAN 09.55 WIB). berpotensi-kesewenangan, (diakses 7 Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Januari 2010, 11.25 WIB). Dengan RUU KUHP Baru,Makalah https://right-to-protest.org/debate-protestDisampaikan pada Seminar Nasional rights/principle-4-limited-scope-ofDAFTAR KEPUSTAKAAN


349


De Jure




restrictions-on-the-right-to-protest/ Mitra Bebestari (diakses 10 Juli 2017, pukul 10.25 WIB). 1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho Indrayana, Denny,Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto) (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, http://news.detik.com/kolom/d2. Prof.Dr.Rianto Adi, S.H., M.A. 3342052/ahok-penistaan-agama-dan(Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Atma Jaya, Jakarta) supremasihukum?_ga=1.177615527.385255729.1 3. Dr. Dra. Farhana, S.H.,M.H., M.Pd. 466404139, (diaksesFakultas 15 November (Hukum Pidana, Hukum Universitas Islam, Jakarta) 2016, 09.40 WIB). 4. Dr. Drs.Ridwan Nurdin, MCL. Laporan Tahunan Wahid Institut tahun (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UniversitasIslam Negeri Ar2014, Raniry, Banda Aceh) http://www.wahidinstitute.org/wi5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. id/images/upload/dokumen/laporan.pdf (Hukum Administrsasi Negara, , (diakses 30 Maret 2017, 12.34 WIB).Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri) www.ingateros.com/.../uu-penodaanagama-isi-bunyi-uu-penodaanagama.html, (diakses 2 Februari 2016, Alamat Redaksi: 09.52 WIB).Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan Peraturan Perundang-undangan (021)2525015, Faksimili (021) 2526438 Republik Indonesia,Telefon Undang-Undang Dasar tahun 1945. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Email : Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 balitbangkumham@gmail tentang [email protected] Pencegahan Penyalahgunaan dan atau [email protected] Penodaan Agama. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Percetakan Penodaan Agama. PT Pohon Cahaya Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440 Republik Indonesia, Jalan Undang-Undang (021) 5600111, Nomor 39 Tahun Telpon 1999 tentang Hak Faksimili (021) 5670340 Asasi Manusia. Kovenan Internasional untuk Hak Sipil Redaksi menerima naskah karya yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari dan Politik, Ditetapkan olehasli Resolusi berbagai hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan Majeliskalangan, seperti: penelitiUmum lainnya. yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat 2200 Tulisan-tulisan A (XXI) Tertanggal 16 Desember redaksi. 1966. Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email [email protected] atau melalui aplikasi Open Jounal System (OJS) pada URL/website: http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

350


(Ahmad Jazuli)

2016 Volume 17, Nomor 3, September 2017

Recommend Documents