RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016 Pengelolaan Pendidikan Tingkat Menengah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi I.
PEMOHON 1. Drs. Bambang Soenarko, ……………...…………………...……… Pemohon I 2. Enny Ambarsari, S.H ………………………………….…………… Pemohon II 3. Radian Jadid ……………………………….………….…………… Pemohon III 4. Widji Lestari, S.Psi ………………………………….…...………… Pemohon IV ……………………………………………… selanjutnya disebut para Pemohon Kuasa Hukum: Edward Dewaruci, S.H., M.H., Nonot Suryono, S.H, Dwi Istiawan,S.H., Riyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Januari 2016.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU 16/2004.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL • Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. • Lampiran Huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan No
1
Sub Urusan
Pemerintah
Daerah
Daerah
Pusat
Propinsi
Kabupaten/Kota
Manajemen
a. Penetapan
Pendidikan
standar
pendidikan
pendidikan
nasional
menengah.
dasar.
pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi
a. Pengelolaan a. Pengelolaan
b. Pengelolaan b. Pengelolaan pendidikan
pendidikan
khusus
anak usia dini dan pendidikan nonformal.
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 − Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
− Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” − Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (3) “Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”
VI.
ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1.
UNDANG-UNDANG
A
QUO
Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan UU 23/2014 memberikan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yaitu potensi kehilangan jaminan bagi warga negara tidak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi…dst, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945;
2.
Bahwa saat ini terdapat daerah-daerah kabupaten/kota yang secara mandiri sudah mampu
menjalankan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah
khusus namun dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) UU 23/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam jaminan di bidang pendidikan dikarenakan adanya beralihnya pemberian wewenang dalam hal pengelolaan pendidikan tingkat menengah,khusus dimana wewenangnya hanya dikhususkan kepada pemerintah daerah provinsi dan dapat diartikan hal ini merupakan larangan bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk pemerintah
daerah
kabupaten/kota
yang
sudah
melaksanakan
jaminan
pendidikan sampai tingkat menengah untuk tidak lagi dapat mengelola pendidikan tingkat menengah; 3.
Bahwa faktanya saat ini pengelolaan pendidikan tingkat menengah, khusus dengan memberikan jaminan pelayanan pendidikan sampai tingkat menengah khusus, sudah diberlakukan di daerah-daerah yang secara mandiri mampu menjalankannya;
4.
Bahwa penerapan jaminan pendidikan sampai pendidikan tingkat menengah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota itu dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa melanggar ketentuan wajib belajar 9 (sembilan) tahun
yang menjadi amanat dari UU Sisdiknas dan peraturan pelaksananya, dimana pengelolaan pendidikan merupakan open public policy sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No: 92/PUU-XII/2014; 5.
Bahwa dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) UU 23/2014
akan terjadi beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat
menengah yang dikhususkan pada pemerintah daerah provinsi, hal ini menghilangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara mandiri telah dan mampu melaksanakan pengelolaan pendidikan tingkat menengah yang diterapkan di daerahnya; 6.
Bahwa kerugian potensial yang akan diterima oleh Para Pemohon setelah berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) UU 23/2014, adalah hilangnya keuntungan konstitusional dalam jaminan pelayanan pendidikan yang telah diterima sebelumnya dimana hal ini sudah memberikan jaminan yang lebih tinggi terhadap kualitas masa depan warga negara;
7.
Bahwa kerugian potensial tersebut bukan hanya berimplikasi pada Para Pemohon akan tetapi juga akan berimplikasi pada warga negara Indonesia lainnya yang mana pemerintah kabupaten/kota-nya sudah melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah;
8.
Bahwa meskipun ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) UU Pemda memberikan hal yang positif bagi daerah tingkat kabupaten/kota yang belum/tidak mampu untuk mengelola pendidikan sampai tingkat menengah, khusus namun perlu ada kejelasan penafsiran ketentuan tersebut;
9.
Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan UU 23/2014 adalah conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat) “sepanjang bahwa pengelolaan pendidikan tingkat menengah,khusus hanya dapat
dilakukan
oleh
pemerintah
daerah
provinsi
jika
tidak
mempertimbangkan keberhasilan daerah kabupaten/kota yang secara mandiri
sudah
mampu
melaksanakan
jaminan
pendidikan
sampai
pendidikan tingkat menengah,khusus di daerahnya”
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan
Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan bahwa kewenangan
pengelolaan
pendidikan
menengah
dapat
dilakukan
oleh
kabupaten/kota yang secara mandiri sudah melaksanakan jaminan pendidikan sampai pendidikan tingkat menengah,khusus di daerah tersebut; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
yang
melaksanakan
sampai
jaminan
pendidikan
secara mandiri tingkat
sudah mampu
menengah,khusus
di
daerahnya; 4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) diartikan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara mandiri sudah melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah,khusus selama ini; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
