2016 Laporan Kinerja DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2016 Laporan Kinerja DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LAKIN) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAKIN DJBC TAHUN 2016 1

PENGANTAR asa syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

R

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugasdan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun

2016 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi. Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

serta

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja. Sejak tahun 2007 dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan,DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja

PENGANTAR berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2016. LAKIN DJBC Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC pada Tahun Anggaran 2016 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2016 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja)Tahun Anggaran 2016 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja DJBC baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2016. LAKIN DJBC setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk LAKIN DJBC Tahun 2015 memperoleh nilai 91,30 (kategori A/Sangat Baik). Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 untuk LAKIN DJBCTahun 2014memperoleh nilai85,04 (kategori A/Sangat Baik), pada tahun 2014 untuk hasil evaluasiLAKIP DJBC 2013 memperoleh nilai 83,91 (kategori A/Sangat baik), pada tahun 2013untuk hasil evaluasi LAKIP DJBC 2012 memperoleh nilai 79,77 (kategori A/Sangat Baik), dan pada tahun 2012 untuk hasil evaluasi LAKIP DJBC 2011memperoleh nilai 78,48 (kategori A/ Sangat Baik). Pada tahun 2016 ini beberapa capaian berhasil dicapai oleh DJBC dengan hasil yang baik, hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya optimal seluruh jajaran DJBC. Oleh karena itu selaku pimpinan DJBC kami mengucapkan selamat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran DJBC di seluruh Indonesia atas

ii

LAKIN DJBC TAHUN 2016

1

PENGANTAR

keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada DJBC.Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, DJBCakan terus melakukan reformasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan DJBC yang dilakukan secara konsisten. Pada Tahun 2016 ini DJBCmasih melanjutkan inisiatif-inisiatif strategis jangka pendek, jangka menegah, dan jangka panjang dalam cetak biru transformasi kelembagaanDJBC yang telah disusun pada tahun 2013bersama dengan konsultan McKinsey & Companysebagai pedoman DJBC dalam melakukan transformasi kelembagaan. LAKIN

Tahun

Anggaran

2016

ini

disampaikan sebagai

wujud

akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan RI dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kementerian Keuangan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahuntahun berikutnya.

Direktur Jenderal

Heru Pambudi


iii


RINGKASAN EKSEKUTIF A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2016 Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2016 adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis DJBC pada tahun 2016 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC Tahun 2016 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) DJBC Tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Tahun 2016 Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri KeuanganNomor : 4/KK/2016 tanggal 19 Januari 2016 dan addendum Kontrak Kinerja Nomor : 4A/KK/2016 tanggal 20 Juli 2016. Disamping itu LAKIN DJBC Tahun 2016 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada DJBC sebagai institusi negara adalah bertanggung jawab dalam merumuskan

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF serta melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, DJBC menetapkan landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas yaitu berupa Visi, Misi, dan Tujuan yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut DJBC telah merumuskan sasaran-sasaran strategis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peta strategi Kemenkeu-One Tahun 2016 berdasarkan konsep Balanced Scorecards (BSC). Implementasi konsep manajemen kinerja berbasis BSC di DJBC sejalan dengan program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan serta didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasikan

untuk

tercapainya

sasaran

strategis

(pencapaian

outcome).Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2016 dimaksud tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: 4/KK/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

v

LAKIP DJBC TAHUN 2016 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

PETA STRATEGI DJBC 2016

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2015telah ditetapkan 14 (empat belas) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).SS dan IKU initelah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai


vi

RINGKASAN EKSEKUTIF dengan Menteri Keuangan pada tahun 2016. Sasaran Strategis dan IKU DJBC pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis dan IKU Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja DJBC Tahun Anggaran 2016 No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target 1,2 hari

1.

Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas

1a-CP

Waktu penyelesaian proses kepabeanan

2.

Penegakan hukum yang efektif

2a-CP

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

60%

2b-N

Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak

30%

3a-N

Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

100%

3b-N

Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai

Rp 3 T

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

4a-CP

Indeks kepuasan pengguna layanan

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

5a-CP

Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan

80%

5b-N

Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

82%

6a-N

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional

3

3.

Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

4.

5.

6.

Analisis perumusan kebijakan yang optimal

vii


4 (Skala 5)

(Skala 4)

RINGKASAN EKSEKUTIF

No.


Indikator Kinerja

Target

6b-N

Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat

5%

7.

Peningkatan pelayanan prima

7a-N

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

8.

Edukasi dan komunikasi yang efektif

8a-N

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai

9a-CP

Persentase keberhasilan pelaksanaan joint audit

88,2%

9b-N

Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

80%

9c-N

Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai

4,25

9.

10.

Pengendalian mutu yang optimal

(Skala 100)

(Skala 5) 48%

10b-N

Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

85%

10c-N

Persentase hit-rate dari importasi jalur merah

25%

Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency

90%

SDM yang kompetitif

11a-N

12.

Organisasi yang kondusif

12a-CP Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

1

79

10a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti

11.

LAKIP DJBC TAHUN 2016

100%

87%

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

No.


Indikator Kinerja 12b-N

13.

Sistem informasi manajemen yang andal

14.

Pengelolaan anggaran yang optimal

Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan fungsional

Target 75%

13a-CP Tingkat downtime sistem TIK

1%

13b-N

75%

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai

14a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

95%

Keterangan : Kode CP adalah Kode IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit dibawah target yang ditetapkan. Dari 24 IKU, terdapat 21 IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU berstatus “kuning” (realisasi minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU berstatus “merah” (realisasi kurang dari 80 dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU berstatus “abu-abu”. Satu IKU yang capaiannya “kuning” yaitu IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai“. Satu IKU dengan status capaian merah yaitu “Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai”. Sedangkan satu IKU berstatus abu-abu yaitu IKU “Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti”. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2015 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

ix


RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel Capaian Kinerja DJBC T.A. 2016 KODE SS-1 1a-CP SS-2 2a-CP 2b-N SS-3 3a-N 3b-N SS-4 4a-CP SS-5 5a-CP 5b-N SS-6 6a-N 6b-N SS-7 7a-N SS-8 8a-N SS-9

IKU

Tahun 2016 Target

Realisasi

%

Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas Waktu penyelesaian proses kepabeanan 1,2 hari 0,81 hari 120% Penegakan hukum yang efektif Persentase hasil penyidikan yang telah 60% 94,87% 120% dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Persentase kemenangan sengketa 30% 66,94% 120% banding di Pengadilan Pajak Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai Kepuasan pengguna layanan yang tinggi Indeks kepuasan pengguna layanan Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan

100%

97,15%

97,15%

Rp 3 T

Rp854M

0%

4 (Skala 5)

4,04

101%

80%

86,94%

108,67%

93,32%

113,80%

3,67

120%

5%

2,74%

120%

100%

114,19%

114,19%

Persentase piutang bea dan cukai yang 82% diselesaikan Analisis perumusan kebijakan yang optimal Indeks penyelesaian rumusan kebijakan 3 di bidang kepabeanan internasional (Skala 4) Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat Peningkatan pelayanan prima Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan Edukasi dan komunikasi yang efektif

79 (Skala 82,43 100) Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

9a-CP

Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit

9b-N

Persentase tindak lanjut temuan


104,34%

88,2%

104,78%

118,80%

80%

94,75%

118,44%

x

RINGKASAN EKSEKUTIF

KODE

Tahun 2016

IKU

Target

Realisasi

%

4,25 (Skala 5)

4,50

105,88%

48%

N/A

N/A

85%

97,1%

114,24%

25%

34,70%

120%

90%

95,84%

106,49%

87%

100%

114,94%

70%

100%

120%

1%

0,30%

120%

75%

99,79%

120%

95%

97,06%

102,17%

pelanggaran kepabeanan dan cukai 9c-N


SS-10


10a-CP 10b-N 10c-N SS-11 11a-N SS-12 12a-CP 12b-N SS-13 13a-CP 13b-N SS-14 14a-CP

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti Rata-rat persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Persentase hit rate dari importasi jalur merah SDM yang kompetitif Persentase pemenuhan standar softdan hard competency Organisasi yang kondusif Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan fungsional Sistem manajemen informasi yang andal Tingkat downtime sistem TIK Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai Pengelolaan anggaran yang optimal Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N= IKU Non-Cascading Indeks Capaian IKU maksimal 120%

xi


108,46

RINGKASAN EKSEKUTIF

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal terkait dengan penerimaan, pelayanan, dan pengawasan. Kendala dari faktor internal antara lain sebagai berikut: 1.

Belum optimalnya beberapa kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai diantaranya sebagai berikut: - penetapan nilai pabean dan tarif Pemberitahuan Impor Barang; - pengawasan laut di pesisir timur sumatera dan kawasan timur Indonesia; - pemantauan atas perusahaan yang mendapat fasilitas; - analisa/inventarisasi kapasitas produksi pabrik Barang Kena Cukai(BKC); - inventarisasi distributor/subdistributor dalam melakukan operasi pasar yang mempunya risiko tinggi atas peredaran BKC; - operasi penindakan atas sindikat pita cukai palsu dan jual beli pita cukai ilegal; - pengawasan atas peredaran barang impor dan BKC di Kawasan Bebas; - Joint Audit; dan - pengawasan ketentuan barang larangan dan pembatasan untuk impotir Very High Risk Importer (VHRI).

2.

Belum optimalnya pertukaran informasi antar unit internal DJBC, seperti: - Informasi updating Database Nilai Pabean dan klasifikasi dari unit vertikal kepada unit pengelola Database Nilai Pabean di Kantor Pusat; - Informasi updating profil dari kantor vertikal (KPU BC dan KPPBC) kepada unit pengelola profil importir di Kantor Pusat.

Sedangkan kendala dari faktor eksternal antara lain: 1.

Kondisi perekonomian global dan domestik yang masih mengalami penurunan;


xii

RINGKASAN EKSEKUTIF 2.

Meningkatnya

keikutsertaan

Indonesia

dalam

berbagai

kerjasama

perdagangan Free Trade Agreements (FTAs). Sejak ASEAN mengembangkan kerjasama perdagangan dengan mitranya, dimulai dengan Tiongkok tahun 2004, hingga kini Indonesia telah mengimplementasikan 7 kerjasama perdagangan bebas (FTA) baik dalam forum bilateral maupun regional. Saat ini terdapat6 FTA sedang dalam proses negosiasi. Dengan berlakunya berbagai skema FTA tersebut maka tarif bea masuk efektif rata-rata akan cenderung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun; 3.

Impor barang modal, bahan baku dan pendukung industri relatif turun, secara umum impor barang modal, bahan baku dan barang penolong/ pendukung industri berkontribusi besar terhadap penerimaan bea masuk;

4.

Harga komoditas ekspor yang rendah;

5.

Penerimaan Bea Keluar hanya berasal dari komoditas bungkil kelapa sawit, kakao, kayu dan kulit yang nilainya relatif kecil serta dari komoditas konsentrat mineral;

6.

Peningkatan produksi MMEA di semester I 2016 akibat rencana kenaikan tarif cukai MMEA impor pada semester II 2016;

7.

Perubahan pola pembayaran cukai (dampak PMK 20 tahun 2015);

8.

Adanya ketentuan di bidang kesehatan (PP 109 dan Permenkes 28);

9.

Peredaran rokok ilegal;

10. Luasnya wilayah pengawasan DJBC dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada; 11. Meningkatnya kejahatan lintas negara (transnational crime) yang pencegahan dan penindakannya memerlukan kerjasama lintas negara, terutama kerjasama internasional dengan administrasi pabean negara lain, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral; 12. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis di tahun 2016, DJBC telah melakukan strategi-strategi sebagai berikut :

xiii


RINGKASAN EKSEKUTIF

1.

Melakukan upaya optimalisasi penerimaan melalui kebijakan tarif, yaitu intensifikasi melalui penyesuaian tarif cukai dengan tetap memperhatikan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok;

2.

Melakukan penyesuaian tarif Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Impor;

3.

Melakukan peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window) dan Indonesia Single Risk Management;

4.

Pembentukan Pusat Logistik Berikat

5.

Penurunan Dwelling Time pada pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan besar lainnya;

6.

Melakukan implementasi penuh sistem pembayaran penerimaan negara melalui Billing System Modul Penerimaan Negara Generasi 2;

7.

Melakukan sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak berupa integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pertukaran data;

8.

Meningkatkan penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal;

9.

Melakukan intensifikasi penindakan pelanggaran kepabeanan dengan patroli laut;

10. Optimalisasi pengawasan ekspor melalui pengawasan modus antar pulau, penguatan fungsi laboratorium dan audit eksportir; Selain itu,DJBC juga terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui

pelaksanaan

Program

Reformasi

Birokrasi

dan

Transformasi

Kelembagaan Kementerian Keuangan yang diwujudkan dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Inisiatif Strategis (IS) yang dimiliki DJBC sebagaimana ditetapkan dalam blueprint Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.


xiv


DAFTAR ISI PENGANTAR .................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................... ..iv A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2016 ...................................................................................

iv

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN.........

xii

DAFTAR ISI ..................................................................... xv

xv

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .................................................. 1 A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ...........................

1

1. Tugas dan Fungsi ................................................................................

1

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia ..............................

2

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.......................................................

5

C. SUMBER DAYA ORGANISASI..............................................................

8

D. SISTEMATIKA PELAPORAN ...............................................................

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................ 13 A. RENCANA STRATEGIS ........................................................................

13

1. Visi dan Misi .......................................................................................

14

2. Fungsi Utama .....................................................................................

15

3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................

16

4. Program dan Kegiatan .......................................................................

19

B. PERJANJIAN KINERJA .........................................................................

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................ 25 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....................................................

25

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ................................................

29

SS-1 PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DALAM

xvi

RANGKA MENDUKUNG SISLOGNAS ......................................

29

1a-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan .....................

30


DAFTAR ISI

SS-2

PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF ................................

39

2a-CP Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21) ...................................... 2b-N

39

Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak.........................................................

SS-3

SS-4

SS-5

42

PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL..................................................

45

3a-N Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai ............

45

3b-N Jumlah Peningkatan Penerimaan Bea dan Cukai ...........

48

KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI .........

50

4a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ...........................

50

KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ......

57

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan ..................................................................... 5b-N

SS-6

57

Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan .....................................................................

60

ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL .....

64

6a-N

Indeks Penyelesaian Rumusan Kebijakan di Bidang Kepabeanan Internasional ..............................................

6b-N

SS-7

Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat. ................................................................................

67

PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA ..................................

69

7a-N

SS-8

Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan .........................................................................

69

EDUKASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF ....................

76

8a-N

76

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi ................

LA LAKIN DJBC TAHUN 2016 1

64

xvii

DAFTAR ISI

SS-9

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI .....................................................

80

9a-CP Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit ........

81

9b-N

Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai ..................................................

9c-N

84

Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai .........................................................................

88

SS-10 PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL ...........................

91

10a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti ........................................

91

10b-N Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal ...........................

93

10c-N Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah ...........

96

SS-11 SDM YANG KOMPETITIF ..........................................................

99

11a-N Persentase Pemenuhan Standar Soft dan Hard Competency ...................................................................... SS-12 ORGANISASI YANG KONDUSIF ..............................................

99 103

12a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan ...................................................................

103

12b-N Tingkat Penyelesaian Pengembangan Jabatan Fungsional .........................................................

110

SS-13 SISTEM MANAJEMEN INFORMASI YANG ANDAL..........................................................................................

112

13a-CP Tingkat Donwtime Sistem TIK ........................................

112

13b-N Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai...................................................

xviii


114

DAFTAR ISI

SS-14 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL .................

116

14a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ..................

116

C. KINERJA LAINNYA ..............................................................................

119

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..........................................................

128

BAB IV PENUTUP .......................................................... 129

LAMPIRAN Lampiran I : Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Lampiran II : Matriks Rencana Kerja dan Anggaran DJBC Tahun 2016 Lampiran III : Matriks Kinerja Rencana Strategis DJBC Tahun 2015-2019 (Rencana Kerja DJBC 2016) Lampiran IV : Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2016 Nomor : 4/KK/2016 Lampiran V : Adendum Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2016 Nomor : 4A/KK/2016 Lampiran VI : Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJBC 2016

LA LAKIN DJBC TAHUN 2016 1

xix

BAB I LAKIN DJBC 2016

PENDAHULUAN A. B. C. D.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Peran Strategis Organisasi Sumber Daya Organisasi Sistematika Pelaporan


A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.

Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bab I Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi DJBC sampai dengan 31 Desember 2016 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

11 Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat (Sekretariat DJBC, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepebeanan, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Audit


2 1

Bab I Pendahuluan

Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Penindakan an Penyidikan, dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis); 

3 Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi);



16 Kantor Wilayah Bea dan Cukai (KWBC Aceh, KWBC Sumatera Utara, KWBC Riau dan Sumatera Barat, KWBC Khusus Kepulauan Riau, KWBC Sumatera Bagian Selatan, KWBC Banten, KWBC Jakarta, KWBC Jawa Barat, KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, KWBC Jawa Timur I, KWBC Jawa Timur II, KWBC Bali, NTB dan NTT, KWBC Kalimantan Bagian Barat, KWBC Kalimantan Bagian Timur, KWBC Sulawesi, dan KWBC Maluku, Papua dan Papua Barat);



3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta);



117 Kantor Pelayanan, yang terdiri dari 3 KPPBC Tipe Madya Cukai, 7 KPPBC Tipe Madya Pabean, 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A, 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B, 26 KPPBC Tipe Madya Pabean C, 50 KPPBC Tipe Pratama;



148 Kantor Bantu Layanan Bea dan Cukai;



692 Pos Pengawasan Bea dan Cukai;



5 Pangkalan Sarana Operasi, yang terdiri dari 1 Tipe A dan 4 Tipe B; dan



3 Balai Pengujian dan Identifikasi barang yang terdiri dari 1 Tipe A dan 2 Tipe B. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi instansi vertikal DJBC akan mengalami reorganisasi pada tahun 2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan) yaitu antara lain : 1. Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang sebelumnya berjumlah 16 akan menjadi 20 Kantor Wilayah Bea dan Cukai.


3 1

Bab I Pendahuluan

2. KPPBC yang sebelumnya 117 Kantor Pelayanan dengan rincian : - 3 KPPBC Tipe Madya Cukai - 7 KPPBC Tipe Madya Pabean - 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A - 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B - 26 KPPBC Tipe Madya Pabean C - 50 KPPBC Tipe Pratama menjadi 104 Kantor Pelayanan dengan rincian : - 3 KPPBC Tipe Madya Cukai - 7 KPPBC Tipe Madya Pabean - 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A - 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B - 63 KPPBC Tipe Madya Pabean C


4 1

Bab I Pendahuluan

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI Berdasarkan Rencana Strategis DJBC 2015-2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, menjaga wilayah perbatasan negara, serta melaksanakan pemungutan terhadap barangbarang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undangundang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan

ekonomi

yang

tinggi

terutama

dalam

menggerakkan

pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP - 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC memiliki 3 Misi yaitu : 1.

Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.

2.

Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

3.

Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Terkait 3 (tiga) misi tersebut, DJBC memiliki langkah-langkah untuk

mewujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang merupakan fungsi utama dari DJBC, antara lain: 1.

Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.

2.

Mewujudkan

iklim

usaha

dan

investasi

yang

kondusif

dengan

memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang andal. 3.

Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan


5 1

Bab I Pendahuluan

keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi. 4.

Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang andal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.

5.

Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan

kesehatan,

lingkungan,

ketertiban,

dan

keamanan

masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. 6.

Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Sebagai salah satu institusi pendukung pemerintah, DJBC memiliki peran

dalam mewujudkan 2 (empat) dari 9 (sembilan) agenda prioritas pemerintah (NAWA CITA) yaitu : a.

Nawa Cita (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara. DJBC berperan dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

b. Nawa Cita (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Rangka Kerangka Negara Kesatuan. DJBC berperan dalam rangka Pengembangan Kawasan Perbatasan. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.


6 1

Bab I Pendahuluan

Sejalan dengan hal tersebut, DJBC juga berkomitmen untuk mendukung pencapaian 2 (dua) dari 7 (tujuh) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2015-2019 yaitu : a.

Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai. Kondisi yang ingin dicapai dalam optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah penerimaan pajak negara yang optimal, penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.

b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.


7 1

Bab I Pendahuluan

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugasnya, per 21 Desember 2016 DJBC didukung oleh 13.896 orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Pangkalan Sarana Operasi, serta Kantor Bantu Layanan dan Pos Pengawasan. Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016 Jenis Kelamin Jabatan

Jumlah Laki-laki

Perempuan

Eselon I

1

-

1

Eselon II

32

1

33

Eselon III

220

11

231

Eselon IV

1.144

111

1.255

Eselon V

1.517

242

1.759

PFPD (Fungsional)

209

18

227

Auditor (Fungsional)

293

12

305

31

11

42

-

8

8

8.640

1.395

10.035

12.087

1.809

13.896

Pranata Komputer Tenaga Medis (Fungsional) Pelaksana Total

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat DJBC


8 1

Bab I Pendahuluan

Tabel Data Pegawai DJBC Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016 Pangkat/ Golongan Ruang Jumlah

Persentase

A

B

C

D

E

Golongan IV

423

141

23

6

-

593

4,27%

Golongan III

1.104

2.302

873

1.010

-

5.289

38,06%

Golongan II

3.301

1.458

1.916

1.338

-

8.013

57,66%

Golongan I

-

-

-

1

-

1

0,01%

Total

13.896

100%


Tabel Data Pegawai DJBC Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

S3

12

0,07%

S2

1.313

9,31%

D.IV/S1

3.443

24,82%

D.III

1.701

12,91%

D.I

4688

33,74%

SMA

2.605

18,75%

SMP

105

0,76%

29

0,21%

13.896

100%

SD Total



9 1

Bab I Pendahuluan

Komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 12.087 orang (86,98%) dan pegawai perempuan sejumlah 1.809 orang (13,02%). Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 593 orang (4,27%), Golongan III sejumlah 5.289 orang (38,06%), Golongan II sejumlah 8.013 orang (57,66%), dan Golongan I sejumlah 1 orang (0,01%). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar S3 sejumlah 12 orang (0,09%), gelar S2 sejumlah 1.313 orang (9,45%), gelar S1/Diploma IV (D.IV) sejumlah 3.443 orang (24,78%), Diploma III (D.III) sejumlah 1.701 orang (12,24%), Diploma I (D.I) sejumlah 4.688 orang (33,74%), SMA sejumlah 2.605 orang (18,75%), SMP sejumlah 105 orang (0,76%), dan pendidikan tingkat SD sejumlah 29 orang (0,21%).


10 1

Bab I Pendahuluan

D. SISTEMATIKA PELAPORAN Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut: A.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;

B.

Peran Strategis Organisasi;

C.

Sumber Daya Organisasi;

D.

Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja Kemenkeu-One tahun 2016, sebagai berikut: A.

Rencana Strategis Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan.

B.

Penetapan Perjanjian Kinerja Pada sub bab ini disajikan Peta Strategi DJBC tahun 2016 dan rincian Sasaran Strategis dan IKU sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja A.

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2016 yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi.


11 1

Bab I Pendahuluan

B.

Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2016 Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara realisasi IKU yang terdapat dalam Peta Strategi DJBC tahun 2016 dengan

targetnya

serta

analisa

atas

ketercapaian

atau

ketidaktercapaian target. C.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya Pada sub bab ini diuraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC.

D.

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini disajikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan DJBC selama Tahun Anggaran 2016.

Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.


12 1

BAB II LAKIN DJBC 2016

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja


A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima

tahun

dan

menyusun

Rencana

Pembangunan

Tahunan

Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun. Sebagai

tindak

lanjut

undang-undang

tersebut

dan

dengan

memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor

Bab II Perencanaan Kinerja 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga telah menyusun Renstra tahun 2015-2019 yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra DJBC Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan KEP-77/BC/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 20152019. Kemajuan pencapaian target Renstra DJBC Tahun 2015-2019 pada tahun 2016 ini dapat dilihat pada Lampiran III. 1.

Visi dan Misi Memperhatikan dinamika lingkungan yang dihadapi, Visi dan Misi DJBC

telah mengalami penyempurnaan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi, Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pernyataan Visi DJBC adalah: “Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia” Visi ini bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang


14 1

Bab II Perencanaan Kinerja terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sebagai sebuah institusi pemerintah, DJBC memiliki sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang berupa misi Direktorat Jenderal. Pernyatan Misi DJBC yaitu: a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri; b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. 2.

Fungsi Utama Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran/artikulasi dari 3 (tiga) misi

DJBC yang menggambarkan fungsi-fungsi utama (core business) yang menjadi wewenang DJBC. Fungsi utama DJBC yaitu: a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang andal. c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi. d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang andal, intelijen dan penyidikan yang kuat, penindakan yang tegas, dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat


15

Bab II Perencanaan Kinerja membahayakan

kesehatan,

lingkungan,

ketertiban,

dan

keamanan

masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. 3.

Tujuan dan Sasaran Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019, telah

ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung-jawab pada pencapaian 2 (dua) tujuan Kementerian Keuangan yaitu: a.

Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan

b.

Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan. Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas,

DJBC telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: a.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah: 1) Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata waktu bongkar kontainer/peti kemas dari kapal hingga keluar dari pelabuhan (dwelling time). 2) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.

b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta


16 1

Bab II Perencanaan Kinerja melaksanakan fungsi sebagai border management, dengan indikator proses tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai. c.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis sebagaimana tercantum juga pada Peta Strategi Direktur Jenderal tahun 2016 serta penjelasan dalam Manual IKU yaitu: 1) Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, dengan indikator keberhasilan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). 2) Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh lembaga independen. 3) Sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan. 4) Sasaran strategis analisis perumusan kebijakan yang optimal dalam upaya pengkajian dan proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi ke depan, serta perumusan kebijakan atas proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pada pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. 5) Sasaran

strategis

peningkatan

pelayanan prima

dalam

rangka

pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan (customer) dan mengacu


17

Bab II Perencanaan Kinerja kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan. 6) Sasaran strategis edukasi dan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan

dan

perundang-undangan

yang

berlaku

di

bidang

kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. 7) Sasaran strategis pengendalian mutu yang optimal dalam rangka mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 8) Sasaran strategis Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dalam upaya membentuk SDM DJBC yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik hard maupun soft competencies untuk kepentingan jangka panjang. 9) Sasaran strategis organisasi yang kondusif dalam rangka membentuk organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat. 10) Sasaran strategis sistem informasi manajemen yang andal yang merupakan perwujudan suatu kesatuan sistem informasi yang utuh dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan sumber daya yang ada secara keseluruhan. 11) Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal dalam rangka pengelolaan sumber daya organisasi berupa dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yang harus dikelola dengan optimal

sesuai

rencana

yang

telah

ditetapkan

dan

dipertanggungjawabkan.


18 1

dapat

Bab II Perencanaan Kinerja 4.

Program dan Kegiatan Pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis DJBC yang telah ditetapkan

secara lebih rinci diterjemahkan dalam Rencana Kerja (Renja) DJBC, yang merupakan penjabaran secara tahunan dari kegiatan dalam Rencana Strategis DJBC tahun 2015-2019. Renja DJBC berisi program, kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output beserta targetnya. Rincian program dan kegiatan DJBC pada tahun 2016 tertuang dalam matriks kinerja Renja DJBC tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran II.


19

Bab II Perencanaan Kinerja

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan

dicapai

secara

nyata

dari

pelaksanaan program dalam rumusan yang

spesifik,

berorientasi

pada

terukur, hasil

dan

(outcome).

Dalam penyusunan perjanjian kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 DJBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Cards (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2016. Perjanjian Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC telah sejalan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.


20 1

Bab II Perencanaan Kinerja Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2016 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2016 tanggal 19 Januari 2016 dan addendum Kontrak Kinerja Nomor : 4A/KK/2016 tanggal 20 Juli 2016 yaitu sebagaimana dalam diagram berikut: Diagram PETA STRATEGI DJBC Tahun 2016


21

Bab II Perencanaan Kinerja Peta Strategi terdiri dari sejumlah SS yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif merupakan cara pandang yang digunakan dalam BSC untuk mengelola kinerja organisasi. Sesuai dengan perspektif dalam BSC Kemenkeu, terdapat 4 perspektif pada DJBC yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Dalam Peta Strategi DJBC Tahun 2016 telah ditetapkan 14 (empat belas) Sasaran Strategis (SS) dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2016) adalah sebagai berikut : Tabel Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2016 No.


Indikator Kinerja

Target 1,2 hari

1.


1a-CP


2.


2a-CP


60%

2b-N


30%

3a-N


100%

3b-N


Rp 3 T


4a-CP


4


5a-CP

3.

4.

5.


(Skala 5)



22 1

80%

Bab II Perencanaan Kinerja No.

6.



Indikator Kinerja 5b-N


6a-N


Target 82% 3 (Skala 4)

6b-N


5%

100%

7.


7a-N


8.


8a-N



9a-CP

Persentase keberhasilan pelaksanaan joint audit

88,2%

9b-N


80%

9c-N


4,25

9.

10.


79 (Skala 100)

(Skala 5)

10a-CP

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti

48%

10b-N

Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

85%

10c-N

Persentase hit-rate dari importasi jalur merah

25%

11.

SDM yang kompetitif

11a-N


90%

12.


12a-CP

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

87%


23

Bab II Perencanaan Kinerja No.

13.

14.


Sistem informasi manajemen yang andal

Pengelolaan anggaran yang optimal

Indikator Kinerja

Target

12b-N


75%

13a-CP

Tingkat downtime sistem TIK

1%

13b-N


75%

14a-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

95%

Keterangan : Kode CP adalah Kode IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide


24 1

BAB III LAKIN DJBC 2016

AKUNTABILITAS KINERJA A. B. C. D.

Capaian Kinerja Organisasi Evaluasi dan Analisis Kinerja Kinerja Lainnya Akuntabilitas Keuangan


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2016 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2016 dengan targetnya. Secara umum target IKU DJBC Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat 4 IKU yang pencapaiannya berada di bawah target yang ditetapkan. Dari 24 IKU, terdapat 21 IKU berstatus “hijau” (realisasi

Bab III Akuntabilitas Kinerja

minimal 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU berstatus “kuning” (realisasi minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU berstatus “merah” (realisasi kurang dari 80% dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU berstatus “abu-abu”. Satu IKU dengan capaian “kuning” yaitu IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai “. Satu IKU dengan capaian “merah” yaitu IKU “Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai”. Sedangan satu IKU yang berstatus “abu-abu” yaitu IKU “Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti”. Rincian status IKU tersebut dapat dilihat pada diagram berikut: 1 IKU Kuning, 1 IKU Abu-abu, , 4% 4% 1 IKU Merah, 4%

21 IKU Hijau, 88% Gambar 3.1 Rincian Status Capaian Kinerja DJBC T.A 2016 Capaian Tahun 2016, dari 24 IKU terdapat:    

IKU berstatus Hijau : 21 IKU Berstatus Kuning : 1 IKU Berstatus Merah : 1 IKU Berstatus Abu-Abu : 1 Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun

2016 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

26



Tabel 3.1 Capaian Kinerja DJBC T.A. 2016 Tahun 2016 KODE SS-1 1a-CP SS-2

IKU

Target

Realisasi

%

Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas Waktu penyelesaian proses kepabeanan

1,2 hari

0,81 hari

120%


2a-CP


60%

94,87%

120%

2b-N


30%

66,94%

120%

SS-3


3a-N


3b-N SS-4 4a-CP SS-5

Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai Kepuasan pengguna layanan yang tinggi Indeks kepuasan pengguna layanan

100%

97,15%

97,15%

Rp 3 T

Rp854 M

0%

4 (Skala 5)

4,04

101%


5a-CP


80%

86,94%

108,67%

5b-N


82%

93,32%

113,80%

SS-6


6a-N


3 (Skala 4)

3,67

120%

6b-N


5%

2,74%

120%

SS-7


7a-N


100%

114,19%

114,19%

SS-8

Edukasi dan komunikasi yang efektif 82,43

104,34%

88,2%

104,78%

118,80%

80%

94,75%

118,44%

8a-N SS-9

79 Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (Skala 100) Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai

9a-CP


9b-N



27


Tahun 2016 KODE

IKU

9c-N


SS-10


10a-CP 10b-N 10c-N SS-11 11a-N SS-12 12a-CP

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti Rata-rat persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Persentase hit rate dari importasi jalur merah SDM yang kompetitif Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency Organisasi yang kondusif Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

12b-N


SS-13

Sistem manajemen informasi yang andal

Target

Realisasi

%

4,25 (Skala 5)

4,50

105,88%

48%

N/A

N/A

85%

97,1%

114,24%

25%

34,70%

120%

90%

95,84%

106,49%

87%

100%

114,94%

70%

100%

120%

13a-CP


1%

0,30%

120%

13b-N


75%

99,79%

120%

SS-14

Pengelolaan anggaran yang optimal 95%

97,06%

102,17%

14a-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

108,46

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N= IKU Non-Cascading Indeks Capaian IKU maksimal 120%

28



B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SS-1 PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DALAM RANGKA MENDUKUNG SISLOGNAS Kelancaran

arus

barang

adalah

variabel

yang

penting

dalam

meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri, untuk itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam memastikan terwujudnya kelancaran arus barang masuk dan keluar Daerah Pabean berusaha untuk selalu meningkatkan kinerjanya yang berpengaruh

pada

kelancaran

arus

barang.

Capaian

Sasaran

Strategis

Peningkatan Kelancaran Arus Barang Dalam Rangka Mendukung Sislognas pada tahun 2016 sebesar 120%. Capaian ini diperoleh dari indeks capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan.

Gambar 3.2 Pelabuhan Bongkar Muat


29


1a-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan (Customs Clearance Time) bertujuan untuk mempercepat kinerja proses pengeluaran barang impor sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk mengukur kehandalan sistem yang telah diterapkan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional (sislognas). Customs merupakan

clearance

salah

satu

time mata

rantai dalam proses pergerakan arus barang sebagai bagian dari dwelling

time.

Dwelling

time

adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari

Gambar 3.3 Proses Bongkar Muat Barang

pelabuhan.

Indikasi

perhitungan dwelling time adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan).

Gambar 3.4 Komponen Dwelling Time Barang Impor Dwelling time dapat dibagi menjadi pre-clearance, custom clearance dan postclearance. Aktivitas pre-clearance adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS) dan peninjauan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Customs Clearance Time khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu

30



importir/PPJK melakukan loading Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke sistem in house Bea Cukai sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas post-clearance adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. Dalam proses dwelling time, DJBC berkontribusi terhadap kinerja Customs clearance time untuk mempercepat proses penyelesaian kewajiban kepabeanan barang impor sehingga waktu barang impor keluar dari pelabuhan juga menjadi lebih cepat yang diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia. Setiap barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean dilakukan pemeriksaan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat pada importir dan barang. Perpaduan antara profil importir dan profil komoditi tersebut yang menghasilkan penjaluran barang impor. Jenis penjaluran barang impor antara lain jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, jalur Mitra Utama (MITA) Non Prioritas, dan jalur MITA Prioritas. Tiap-tiap jalur tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, untuk jalur merah dilakukan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Untuk jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Adapun jalur hijau merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Sedangkan dua jalur prioritas, yaitu MITA Non Prioritas dan MITA Prioritas memungkinkan proses pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Perbedaannya pada importir jalur MITA Non Prioritas tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk barang ekspor yang diimpor kembali (reimpor), barang yang terkena pemeriksaan acak, atau barang impor sementara. Penjaluran ini merupakan proses pengawasan yang dilakukan petugas Bea Cukai dalam


31


pelayanan kegiatan impor agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Waktu

penyelesaian

proses

kepabeanan

yang

diukur

meliputi

penyelesaian seluruh dokumen impor yang meliputi jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur Mitra Utama karena merepresentasikan seluruh pengguna jasa yang terlibat dalam proses importasi di pelabuhan. Hal ini sejalan dengan pengukuran dwelling time yang mengukur waktu pengeluaran kontainer sejak dibongkar dari kapal sampai dengan kontainer keluar dari pelabuhan untuk semua jalur. Monitoring terhadap Customs Clearance Time dilakukan terhadap kegiatan layanan importasi pada seluruh kantor pelayanan Bea dan Cukai. Guna mendukung alokasi sumber daya secara optimal dan fokus terhadap importasi yang mendorong perekonomian nasional, Customs Clearance Time secara khusus dimonitor dengan pengukuran pencapaian IKU Customs Clearance Time terhadap kegiatan layanan importasi pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 4 (empat) pelabuhan utama, yaitu: 1.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,

2.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak,

3.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dan

4.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Keempat pelabuhan tersebut memiliki persentase kagiatan importasi

terbear secara nasional. Hal ini dapat terlihat dari besarnya kontribusi total jumlah dokumen PIB (69,8%) dan total jumlah TEU (92,7%) keempat pelabuhan tersebut dibandingkan data importasi nasional. Adapun rincian kontribusi dimaksud adalah sebagai berikut :

32



Tabel 3.2 Kontribusi Jumlah Dokumen PIB dan Jumlah Teus Pada 4 Pelabuhan Utama Tahun 2016 Nama Kantor

Jumlah PIB

Jumlah TEU

%

%

KPU Tanjung Priok

555.748

49,4%

1.505.821

57,7%

KPPBC Tanjung Perak

128.673

11,4%

559.860

21,5%

KPPBC Tanjung Emas

62.791

5,6%

195.068

7,5%

KPPBC Belawan

38.441

3,4%

157.276

6,0%

TOTAL Nasional

69,8% 1.124.674

92,7% 2.608.272

Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Catatan : 1. Angka persentase dihasilkan dengan membandingkan antara jumlah PIB/TEU tiap kantor dan jumlah PIB/TEU secara nasional 2. Ukuran muatan dalam pembongkaran/pemuatan kapal peti kemas dinyatakan dalam TEU (twenty foot equivalent unit). Oleh karena ukuran standar dari peti kemas dimulai dari panjang 20 feet, maka satu peti kemas 20’ dinyatakan sebagai 1 TEU dan peti kemas 40’ dinyatakan sebagai 2 TEU atau sering juga dinyatakan delam FEU (fourty foot equivalent unit)

Pada awalnya (Januari 2016) Customs Clearance Time khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu importir/PPJK melakukan

loading

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke sistem in house Bea Cukai sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Sehingga dapat disebutkan

bahwa

parameter

penyelesaian

kepabeanan

adalah

tanggal

penyelesaian SPPB. Sejak September 2016 dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor untuk Dipakai, definisi waktu penyelesaian proses kepabeanan untuk kegiatan impor yang sebelumnya dimulai dari waktu importir/PPJK melakukan loading PIB ke sistem in house Bea dan Cukai diubah menjadi dimuali dari waktu penetapan jalur pengeluaran barang impor. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya dibandingkan target, semakin baik). Pada tahun 2016 realisasi IKU


33


ini adalah 0,81 hari dari target yang ditetapkan sebesar 1,2 hari. Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan pada 4 (empat) kantor besar, secara rinci dapat

HARI

dilihat dalam tabel berikut : 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

Jan

Feb

mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sept

Okt

Nov

Des

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Realisasi 1.25

1.16

0.86

0.91

1.03

0.95

0.76

1.07

0.85

0.56

0.62

0.81

Target

Target

Realisasi

Gambar 3.5 Rata-rata Customs Clearance Time di 4 Pelabuhan Utama Tahun 2016

Realisasi IKU 0,81 hari telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2016, yaitu 1,4 hari. Target Customs Clearance Time tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu 1,5 hari. Realisasi IKU ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu 1,20 hari. Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 s.d 2016 Kantor Tg. Priok Belawan Tg. Emas Tg. Perak Target Capaian (rata-rata)

Realisasi 2014 1,24 hari 1,38 hari 2,05 hari 0,97 hari (3 hari) 1,41 hari

Realisasi 2015 0,98 hari 1,26 hari 1,75 hari 0,81 hari (1,5 hari)

Realisasi 2016 0,78 hari 0,79 hari 1,51 hari 0,61 hari (1,2 hari)

1,2 hari

0,81 hari

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal) dan LAKIN 2014 & 2015

34



PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2014 S.D 2016 Target

Realisasi

3.5 3 2.5 2

1.5 1 0.5 0 TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

Gambar 3.6 Realisasi Waktu Penyelesaian Kepabeanan 2014-2016 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan percepatan Customs Clearance Time sehingga proses pengeluaran barang impor di pelabuhan menjadi lebih cepat yang sejalan bahkan lebih cepat dari target sampai dengan tahun 2019 pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan yang menjadi 1 hari.

Kantor

Jalur Hijau

Jalur Kuning

Jalur Merah

Total Dokumen

Jalur Mita

Total Waktu (hari)

Tabel 3.4 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2016 Ratarata waktu total

Target Waktu

Ratarata waktu

∑ dok

Ratarata waktu

∑ dok

Ratarata waktu

∑ dok

Ratarata waktu

∑ dok

Tg. Priok

0,057

109.165

0,07

322.922

2,5

89.391

4,9

35.927

432.188 557.405

0,78

0,98 hari

Belawan

0,024

723

0,02

18.269

1,0

13.390

2,7

6.259

30.573

38.641

0,79

1,27 hari

Tg. Emas

0,020

312

0,07

24.034

1,9

23.200

3,2

15.439

95.245

62.985

1,51

1,75 hari

Tg. Perak

0,010

9.024

0,03

82.589

1,5

27.066

3,5

10.393

78.926

129.072

0,61

0,81 hari

636.932 788.103

0,81

1,2 hari

Rata-Rata

Catatan : Satuan waktu dalam hari (Polarisasi Minimize) Rata-rata waktu Januari – Agustus : waktu load PIB s.d. waktu SPPB Rata-rata waktu September – Desember : waktu ambil jalur s.d. waktu SPPB (sesuai ketentuan Per-16/BC/2016) Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan pada 4 kantor yang mengawasi pelabuhan utama mencapai


35


0,81 hari, dengan waktu paling cepat 0,78 hari pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, dan waktu terlama 1,51 hari pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Hal ini disebabkan karena pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas belum diberlakukan pelayanan 24/7 (24 jam dalam 7 hari seminggu). Rata-rata

waktu

penyelesaian

proses

kepabeanan pada KPU Tanjung

Priok

sesuai

dengan perhitungan IKU pada tahun 2016 yaitu 0,78

hari.

Sesuai

karakteristiknya,

Gambar 3.7 Penimbunan Barang di TPS

penyelesaian

Customs

Clearance di jalur kuning dan jalur merah lebih lama dibandingkan dengan jalur Mitra Utama atau pun jalur hijau. Untuk itu dilakukan evaluasi atas importansi di kedua jalur tersebut. Hasil evaluasi di jalur kuning berupa usulan untuk upgrade dan downgrade dengan kriteria sebagai berikut : 1) Jenis Importir (IP/IU); 2) Volume Importansi; 3) Jumlah Notul; 4) Uji Eksistensi; 5) Nature of Business; 6) Jumlah PPJK yang mengurus; 7) Tunggakan, tagihan dan keberatan; 8) Hasil surveillance dan Nota Hasil Intelijen (NHI); dan 9) Pengaduan. Sedangkan upaya untuk menurunkan dwelling time di jalur merah diawali dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menurunkan Customs Clearance yaitu : 1) Masih lamanya penarikan kontainer untuk periksa fisik; dan

36



2) Lamanya pengurus perusahaan barang siap dalam pendampingan periksa fisik. Berdasarkan hasil identifikasi kendala pelaksanaan Customs Clearance, maka disusun langkah-langkah kegiatan yang diharapkan dapat mempercepat proses Customs Clearance di jalur merah yaitu sebagai berikut : 1. Integrasi sistem antara bebrapa tempat Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dalam hal penarikan kontainer untuk periksa fisik dari terminal bongkar; 2. Percepatan eksekusi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen yang disaksikan oleh kuasa importir (pengusaha TPS) tanpa harus menunggu pengurus barang hadir menyaksikan pemeriksaan fisik. Ini merupakan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Dari sisi pencapaian IKU, rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan telah melebihi target yang ditetapkan. Walaupun demikian, dalam pemenuhan target dwelling time yang ditetapkan pemerintah masih terdapat kendala yang dihadapi DJBC di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain : 1.

Belum optimalnya sinergi para stakeholder di pelabuhan;

2.

Masih lamanya waktu penarikan kontainer jalur merah oleh pihak TPS ke area pemeriksaan;

3.

Masih lamanya waktu penyerahan hardcopy PIB yang dilakukan oleh pihak importir/PPJK. Terkait hal tersebut, di tahun 2016 ini DJBC baik secara mandiri maupun

melalui kerja sama dengan instansi lain di pelabuhan telah melakukan berbagai macam upaya untuk percepatan dweling time nasional, baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat kebijakan. 1.

Upaya-upaya meliputi: a.

Pre Customs Clearance: - Koordinasi dengan importir untuk percepatan penyampaian PIB; - Mendorong tingkat pemanfaatan fasilitas pre-notification untuk jalur prioritas;


37


- Pengusulan perbaikan sistem INSW; - Koordinasi terkait percepatan proses pemeriksaan Karantina dan Lartas; - Koorinasi dengan Shipping Line terkait kode timbun; - Mendorong mekanisme pembayaran 24/7 (e-billing, perbankan, pelayaran); dan - Melakukan pendampingan terhadap PIB Jalur Hijau. b. Customs Clearance: - Percepatan penyerahan hardcopy PIB; - Percepatan penarikan kontainer dari TPS ke TPFT; - Percepatan penelitian dokumen oleh PFPD, saldo nol; - Evaluasi dan Upgrade Importir Jalur Kuning ke Hijau; - Peningkatan janji layanan terkait Dwelling Time (redress, empty container, BC 2.3, PLP, BC 1.1a, BC 1.2) c.

Post Customs Clearance: - Mendorong pemanfaat 24/7 TPS, Shipping Line, Trucking, dan Depo Kontainer; dan - Audiensi dengan importir, PKB dan asosiasi terkait.

38



SS-2 PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF Penegakan hukum adalah

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menjamin

terpenuhinya

ketaatan

terhadap

peraturan yang berlaku di dan

bidang

kepabeanan

cukai.

hukum

Penegakan

yang

bertujuan Gambar 3.8 Press Release Tersangka

efektif untuk

pengamanan

hak

keuangan

dan

negara

bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat. Capaian Sasaran Strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat pada tahun 2016 adalah sebesar 120%. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari indeks capaian IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan IKU Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak. 2a-CP Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21) IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan SPDP menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan


39


bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Status SP3 berarti proses penyidikan dinyatakan dihentikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP. IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) tidak termasuk Indikator Kinerja Program (IKP) pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-2019. Namun IKU ini mendukung pencapaian sasaran strategis Penegakan Hukum yang Efektif pada Peta Strategi Kemenkeu-Wide tahun 2016. Pada tahun 2016 realisasi IKU ini adalah 96,45% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 90,27%. Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2011 – 2016 Tahun

SPDP

P-21

Realisasi

Target

2011 2012 2013 2014 2015 2016

121 150 159 128 113 197

96 118 130 102 102 190

79,34% 78,67% 81,76% 80,31% 90,27% 96,45%

50% 50% 55% 60% 60% 60%

Sumber : 1. LAKIN DJBC Tahun 2015 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal)

Realisasi IKU ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.6 Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5

40

Unit Kerja Kantor Pusat KPU Tg. Priok KPU Batam KPU Soekarno Hatta NAD

SPDP

P-21

Persentase

9 6 2 3 12

7 6 2 3 12

78,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



No.

Unit Kerja

SPDP

P-21

Persentase

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sumut Riau & Sumbar Khusus Kepri Sumbagsel Banten Jakarta Jabar Jateng & DIY Jatim I Jatim II Bali, NTB, NTT Kalbagbar Kalbagtim Sulawesi Maluku, Papua & Papua Barat

25 12 53 5 2 7 11 12 10 4 3 11 6 3 1

23 11 53 5 2 7 11 12 9 4 3 11 6 2 1

92,00% 92,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,00% 100,00%

197

190

96,45%

JUMLAH (SP3 dikeluarkan dari perhitungan)

Sumber : 1. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal) 2. Hasil Rekonsiliasi Data Direktorat P2 dengan Data Kanwil dan KPU

Tercapainya target tahun 2016 tidak lepas dari upaya DJBC untuk meningkatkan profesionalisme para penyidik DJBC di seluruh wilayah Indonesia, hal ini bisa terjadi berkat asistensi dan workshop yang diadakan terkait dengan kegiatan penyidikan. Selain itu, tingkat kecepatan penyelesaian penyidikan yang masih bervariasi antar wilayah juga berdampak pada capaian IKU yang terlihat kurang cepat, hal ini disebabkan kurang lengkapnya data/berkas serta syarat formal dan materiil dari unit yang melakukan penindakan, masih minimnya pemahaman sebagian jaksa terhadap tindak pidana kepabeanan dan cukai di beberapa daerah, belum optimalnya koordinasi antara DJBC dengan Kejaksaan, dan belum adanya kurikulum tindak pidana kepabeanan dan cukai di Universitas serta lembaga pendidikan di Indonesia sehingga berakibat pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut. Strategi-strategi yang dilakukan DJBC untuk mendukung ketercapaian target capaian IKU pada tahun 2016 ini diantaranya melalui asistensi penyelesaian SPDP pada unit kerja yang mengalami kesulitan administrasi dan


41


teknis dalam penyelesaian penyidikan (P21), pelaksanaan workshop administrasi penyidikan, dan pelaksanaan pra-seleksi bagi peserta yang akan mengikuti Diklat Penyidikan. 2b-N

Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak IKU ini bertujuan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektifitas

penanganan sidang banding atas pokok sengketa klasifikasi dan nilai pabean di bidang kepabeanan di Pengadilan Pajak sehingga jumlah sengketa banding dimenangkan dapat untuk meningkatkan mutu secara optimal. Formula dalam IKU ini adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak dalam pokok sengketa klasifikasi dan nilai pabean di bidang kepabeanan yang bandingnya ditangani Direktorat KBP yang amarnya memenangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan Pengadilan Pajak dalam pokok sengketa klasifikasi dan nilai pabean di bidang kepabeanan di Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Gambar 3.9 Ilustrasi Persidangan Sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang kepabeanan antara wajib pajak dengan pihak DJBC mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui

42



oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan keberatan, wajib pajak atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan permohonan banding. Sengketa banding bisa menyangkut masalah formal maupun material, namun

kebanyakan

wajib

pajak

menyangka

sengketa

banding

hanya

menyangkut sengketa material, sehingga seringkali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat pihak DJBC mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Capaian IKU tahun 2016 sebesar 66,94% dari target 30%, pokok perkara yang digunakan untuk perhitungan IKU meliputi sengketa tarif dan nilai pabean yang putusan pengadilan pajaknya diterima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2016. IKU ini adalah IKU baru di tahun 2016 yang dimunculkan pada addendum Kontrak Kinerja Direktur Jenderal setelah adanya reorganisasi pada DJBC. Periode April s.d. Desember 2016 terdapat 81 putusan nilai pabean dan klasifikasi yang menang dari 121 putusan yang diterima. Adapum rincian realisasi IKU ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.7 Sengketa Banding Yang Dimenangkan Tahun 2016

No.

Jumlah Amar Putusan yang diterima

Bulan

Klasifikasi

Nilai Pabean

Klasifikasi

Nilai Pabean

(c)

(d)

(e)

(f)

(b)

(a)

Jumlah Amar Putusan yang menang

Realisasi Kuartalan

% Capaian pada bulan pelaporan

(g)

(h)=(e)+(f)/(c)+(d)

1

April*)

6

1

5

0

71,43%

2

Mei

6

2

1

2

3

Juni

7

2

2

0

22,22%

4

Juli

5

4

4

0

44,44%

5

Agustus

3

0

3

0

6

September

5

6

5

4

81,82%

7

Oktober

5

3

2

2

50,00%

8

Nopember

42

4

41

1

9

Desember

12

8

2

7

41,67%

55,32%

66,94%

37,50%

100%

91,30% 45,00%

Jumlah Amar Putusan yang menang

(i)=(e)+(f)

81

Jumlah Amar Putusan yang diterima

(j)=(c)+(d)

121

(k)=(i)/(j) Capaian IKU 2016 Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal) *) IKU Addendum Kemenkeu One sejak April 2016


66,94%

43


Permasalahan penanganan IKU Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak antara lain: Pengambilan barang contoh tidak sesuai dengan yang sedang disengketakan, dan kurangnya alat bukti dalam melakukan penetapan

Kepabeanan

(antara

lain:

tidak

dapat

membuktikan

yang

mengakibatkan nilai pabean digugurkan dan tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, PIB pembanding untuk menetapkan nilai pabean dan lain-lain). Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: penyelesaian draft RPMK Keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai, melakukan pengumpulan alat bukti baik melalui surat maupun penelitian di lokasi, menghadirkan Ahli pada sidang banding di Pengadilan Pajak, menyusun aplikasi keberatan dan banding (SiAP TANDING) dan melakukan bedah kasus atas sengketa banding yang masih dalam proses sidang dengan unit terkait.

44



SS-3 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL Pendapatan

yang

optimal

adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai

dengan

target

sebagaimana

tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pemungutan pendapatan negara yang optimal ini merupakan wujud fungsi DJBC sebagai revenue collector. Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Gambar 3.10 Ilustrasi Penerimaan DJBC

Cukai yang utama yang dapat diukur outcome-nya

(hasil)

adalah

pendapatan negara yang optimal, sehingga tingkat pencapaian jumlah penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target menjadi salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Capaian Sasaran Strategis penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2016 sebesar 58,29% yang merupakan pembagian dari jumlah persentase IKU Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai dan IKU Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari indeks capaian dua IKU yaitu: 1.

Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai (97,15%).

2.

Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai (0%).

3a-N Realisasi Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai DJBC sepanjang tahun 2016 berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar Rp. 178,7 Triliun atau sebesar 97,15% dari target APBNP (Rp. 183,9 Trilliun). Disamping penerimaan dari bea masuk, bea keluar dan cukai sebesar Rp. 178,7 Triliun, DJBC juga melakukan pungutan negara atas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN hasil tembakau (PPN HT) sebesar Rp. 165,05 Triliun.


45


Tabel 3.8 Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2016 dan 2015

No.

1 1 2

3

Realisasi Tahun 2016

% Pencapa ian Target

Jenis Penerimaan

Target APBN-P

2 BEA MASUK CUKAI Hasil Tembakau

3 33,371.50 148,091.23

5 32,221.00 143,507.78

8 (5/3) 96.55% 96.90%

11 31,212.82 144,641.30

12 (5-11) 1,008.18 (1,133.52)

13 (12/11) 3.23% -0.78%

141,700.00

137,957.91

97.36%

139,926.74

(1,968.83)

-1.41%

Ethil Alkohol

151.55

171.13

112.92%

154.15

16.98

11.02%

MMEA Pendapatan Cukai Lainnya BEA KELUAR

5,239.68

5,304.65

101.24%

4,560.41

744.24

16.32%

1,000.00

74.08

7.41%

0.00

74.08

2,500.00

2,998.37

119.93%

3,727.15

(728.78)

-19.55%

183,962.73

178,727.15

97.15%

179,581.27

(854.12)

-0.48%

122,775.23

130,124.71

(7,349.48)

-5.65%

4,295.38

4,008.31

287.07

7.16%

37,977.97

40,259.37

(2,281.40)

-5.67%

165,048.58

174,392.39

(9,343.81)

-5.36%

343,775.73

353,973.66

(10,197.93)

-2.88%

TOTAL PPN Impor PPn BM Impor PPh Pasal 22 Impor Total PDRI

TOTAL DJBC + PERPAJAKAN


Pertumbuhan

%

Catatan: 1. Data realisasi penerimaan s.d. 31 Desember pukul 15.00 WIB 2. Sumber data: CEISA (Des) dan Buku Merah (1 Jan – 30 Nov)

Pada tahun 2016, target IKU ini sebesar 100% sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Realisasi IKU ini hanya sebesar 97,15% atau defisit sebesar 2,85%. Dari sisi target, tahun 2016 jumlah penerimaan yang dibebankan kepada DJBC mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari sisi pencapaian, persentase capaian penerimaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi persentase target, target yang ditetapkan pada Renstra Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini merupakan cerminan salah satu mandat yang dibebankan kepada DJBC yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,

46



target penerimaan negara yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengalami penurunan sebesar Rp11,034 Trilliun atau 5.66% dari APBN-P 2015. Tabel 3.9 Perbandingan Alokasi Target Penerimaan DJBC pada APBN-P 2015 dan APBN-P 2016

dalam Miliar rupiah

No Jenis Penerimaan 1 Bea Masuk 2

Bea Keluar

3

Cukai

APBN-P 2015 37.203,87

APBN-P 2016 33.371,50

12.053,02

2.500,00

(9.553,02)

-79,26%

145.739,92

148.091,23

2.351,31

1,61%

194.996,81

183.962,73

(11.034,08)

-5,66%

Total

Kenaikan Persentase (3.832,37) -10,30%

Ket : Bea Masuk termasuk BM-DTP

Dari data pada tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Terjadi penurunan target penerimaan DJBC sebesar Rp 11,034 Triliun dibanding dengan APBN-P 2015.



Target penerimaan Bea Keluar turun sebesar 79,26% atau nominalnya turun sebesar Rp 9,6 Triliun.



Target penerimaan Bea Masuk turun sebesar 10,30% atau nominalnya turun sebesar Rp 3,8 Triliun.



Target penerimaan Cukai naik sebesar 1,61% atau nominalnya naik sebesar Rp 2,5 Triliun. Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai)

s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp 178,7 Triliun atau sebesar 97,15% dari target tahunan APBN-P 2016. Secara nominal, capaian ini menunjukan penurunan dibandingkan tahun 2015. Selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata peningkatan realisasi DJBC sebesar 8,32% setiap tahun. Tabel 3.10 Data Realisasi DJBC 5 tahun terakhir (dalam Triliun) Jenis Penerimaan Bea Masuk Cukai Bea Keluar Total

2012

2013

2014

2015

2016

28,2 95,0 21,2 144,5

31,5 108,4 15,8 155,8

32,9 118,1 11,3 162,3

31,48 144,67 3,69 179,84

32,22 143,51 2,99 178,72

Sumber: Direktorat PPS


47


3b-N Jumlah Peningkatan Penerimaan Bea dan Cukai Jumlah

peningkatan

penerimaan bea dan cukai adalah jumlah

selisih

antara

jumlah

realisasi penerimaan bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan cukai tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai tahun 2015. Gambar 3.11 Ilustrasi Peningkatan Penerimaan

Penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk,

bea keluar, dan cukai. Formula pengukuran IKU ini adalah sebagai berikut : Formula: Jumlah peningkatan Penerimaan Bea dan Cukai = (Realisasi BM + BK + Cukai (Tahun 2016)) - (Realisasi BM + BK + Cukai (Tahun 2015))

Persentase realisasi penerimaan DJBC tahun 2016 adalah 97,15% (Rp178,7 Triliun) dari target tahunan. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 92,23%. Target penerimaan DJBC di atas tidak tercapai didominasi oleh tidak tercapainya penerimaan Cukai serta penerimaan lainnya sehingga berdampak pada capaian IKU peningkatan penerimaan DJBC yang belum dapat memenuhi target APBN-P yang telah ditetapkan (Rp183,9 Triliun) (shortfall 854,1 Miliar dari Tahun 2015). Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 854 Miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3 Triliun dengan indeks capaian 0%. Akar masalah dari pencapaian IKU ini yaitu cukai plastik belum dapat direalisasikan pada tahun 2016 (shortfall 1 Triliun). Secara rinci jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

48



Tabel 3.11 Perbandingan Data Penerimaan Tahun 2015 – 2016

No.

Jenis Penerimaan



1 1 2

2 BEA MASUK CUKAI Hasil Tembakau

5

11

3

32,221.00 143,507.78 137,957.91

31,212.82 144,641.30 139,926.74

Pertumbuhan

12 (5-11) 1,008.18 -1,133.52 -1,968.83

Ethil Alkohol

171.13

154.15

16.98

MMEA Pendapatan Cukai Lainnya BEA KELUAR

5,304.65

4,560.41

744.24

TOTAL

74.08

0.00

74.08

2,998.37

3,727.15

-728.78

178,727.15

179,581.27

-854.12

Sumber data : Dit. PPS


49


SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI Kepuasan

pengguna

layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan

dan

cukai.

Kepuasan pengguna layanan yang

tinggi

berdasarkan

Gambar 3.12 Ilustrasi Kepuasan Customer

hasil

diukur survei

kepuasan pengguna jasa oleh

lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2016 sebesar 101%. Capaian tersebut diperoleh dari capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan. 4a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepuasan pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh melalui survei. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan yang diberikan oleh DJBC. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC. Layanan DJBC yang diukur dalam survey 2016 ini mencakup 12 jenis layanan yaitu: 1.

Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) minyak dan gas bumi;

2.

Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan;

3.

Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan;

4.

Pelayanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak

50



pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; 5.

Pelayanan pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (PreNotification);

6.

Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik;

7.

Pelayanan

pemberitahuan

pemasukan

barang

impor

ke

Tempat

Penimbunan Berikat (TPB); 8.

Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna layanan eksternal DJBC;

9.

Pelayanan dokumen impor;

10. Pelayanan dokumen ekspor; 11. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ); 12. Pelayanan izin penimbunan barang untuk pemeriksaan fisik barang di tempat lain di kawasan pabean (Gudang/Lapangan Milik Pengusaha). Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal. Survei kepuasan pengguna layanan tahun 2016 dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang dilaksanakan di 6 kota besar yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. Survei kepuasan penguna layanan dilaksanakan dengan menilai aspekaspek sebagai berikut: 1.

Keterbukaan/kemudahaan akses informasi; Aspek ini diukur dengan 6 (enam) item pengukuran, yaitu : a. Akses informasi tentang prosedur layanan mudah diperoleh; b. Akses

informasi

mengenai

ada/tidaknya

biaya

atas

layanan

disampaikan secara terbuka; c. Akses informasi mengenai besarnya standar waktu proses layanan disampaikan secara terbuka; d. Akses informasi mengenai hasil layanan disampaikan secara terbuka; e. Akses komunikasi bagi pengguna untuk menyampaikan keluhan (complaint); dan


51


f. Akses informasi mengenai besarnya standar tarif/biaya resmi atas layanan disampaikan secara terbuka (khusus untuk layanan yang mengenakan biaya).

2.

Informasi layanan; Aspek ini diukur dengan 7 (tujuh) item pengukuran, yaitu : a. Informasi layanan memuat semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh layanan; b. Informasi layanan memuat semua petunjuk pengisian dokumen layanan; c. Informasi layanan memuat semua informasi terkait jenis/tipe layanan; d. Informasi layanan memuat semua informasi terkait standar waktu proses layanan; e. Informasi layanan memuat semua informasi terkait standar hasil layanan; f. Informasi layanan menggunakan bahasa yang mudah dipahami pengguna layanan; dan g. Informasi layanan memuat semua informasi terkait standar tarif/biaya resmi layanan (khusus untuk layanan yang menggunakan biaya).

3.

Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan; Aspek ini diukur dengan 3 (tiga) item pengukuran, yaitu : a. Pelayanan diberikan secara adil sesuai prosedur/ketentuan; b. Proses/tahapan atau alur layanan bersifat sederhana sesuai dengan prosedur/ketentuan; dan c. Pelayanan diberikan sesuai standar operasional prosedur (SOP) layanan ini.

4.

Sikap pegawai; Aspek ini diukur dengan 6 (enam) item pengukuran, yaitu :

52



a. Pegawai bersedia membantu pengguna layanan sesuai tugas yang diatur dalam ketentuan resmi; b. Pegawai bersikap sopan kepada pengguna layanan; c. Pegawai mau mendengarkan dengan baik informasi dari pengguna layanan; d. Pegawai cepat tanggap dalam memberikan layanan; e. Pegawai siap melayani pada waktu dan tempat yang sesuai ketentuan; dan f. Pegawai berpenampilan profesional/rapi.

5.

Kemampuan dan keterampilan pegawai; Aspek ini diukur dengan 4 (empat) item pengukuran, yaitu : a. Pegawai dapat diandalkan dalam memberikan layanan; b. Pegawai cekatan dalam memberikan layanan; c. Pegawai memiliki keahlian yang baik dalam memberikan layanan; dan d. Pegawai memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi/peraturan terkait layanan.

6.

Lingkungan pendukung; Aspek ini diukur dengan 4 (empat) item pengukuran, yaitu : a. Layanan didukung dengan sarana dan prasarana yang baik; b. Layanan didukung desain tata ruang tempat layanan yang baik; c. Layanan memiliki sistem teknologi informasi yang baik; dan d. Layanan berada di lingkungan yang nyaman.

7.

Akses terhadap layanan; Aspek ini diukur dengan 4 (empat) item pengukuran, yaitu : a. Layanan dapat diperoleh di lokasi/tempat yang mudah dijangkau oleh penggunanya; b. Waktu/jam operasional layanan yang sudah sesuai dengan kebutuhan penguna layanan;


53


c. Layanan mudah diakses dengan berbagai cara sesuai ketentuan (misalnya via surat, telepon, tatap muka, online, dan lain-lain); dan d. Kualitas akses online terhadap layanan (khusus untuk layanan yang menyediakan layanan online).

8.

Waktu penyelesaian layanan; Aspek ini diukur dengan 4 (empat) item pengukuran, yaitu : a. Jadwal waktu pelayanan yang pasti; b. Layanan diberikan secara tepat waktu sesuai standar waktu yang ditetapkan; c. Layanan

dapat

dipantau

penggunanya

tentang

proses/tahapan

penyelesainnya; dan d. Sistem untuk memonitor tahapan proses penyelesaian layanan yang sedang dilalui (khusus layanan yang menggunakan sistem/aplikasi).

9.

Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan; Aspek ini diukur dengan 4 (empat) item pengukuran, yaitu : a. Terdapat kejelasan informasi jumlah tarif resmi/biaya layanan ini; b. Besarnya tarif resmi/biaya layanan ini sesuai dengan aturan/ketentuan; c. Besarnya tarif resmi/biaya sesuai kewajaran; dan d. Besarnya tarif resmi/biaya sesuai dengan layanan yang dijanjikan.

10. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan (syarat/prosedur); Aspek ini diukur dengan 8 (delapan) item pengukuran yang terbagi menjadi 3 (tiga) item pengukuran khusus layanan yang memiliki sanksi dan 5 (lima) item pengukuran khusus layanan yang memiliki denda, yaitu : a. Pengenaan sanksi sesuai standar operasional prosedur (SOP) (khusus untuk layanan yang memilik sanksi); b. Tersedia mekanisme untuk pengajuan keberatan/banding terhadap sanksi yang diberikan (khusus untuk layanan yang memilik sanksi);

54



c. Aturan mengenai pengenaan sanksi dikomunikasikan secara transparan (khusus untuk layanan yang memilik sanksi); d. Pengenaan denda sesuai standar operasional prosedur (SOP) (khusus untuk layanan yang memilik denda); e. Tersedia mekanisme untuk pengajuan keberatan/banding terhadap denda yang diberikan (khusus untuk layanan yang memilik denda); f. Aturan mengenai pengenaan denda dikomunikasikan secara transparan (khusus untuk layanan yang memilik denda); g. Pembayaran denda sesuai dengan ketentuan layanan ini (khusus untuk layanan yang memilik denda); dan h. Bilamana terdapat kelebihan pembayaran denda oleh pengguna layanan, maka pengguna layanan dapat mudah untuk menagih kembali (khusus untuk layanan yang memilik denda).

11. Keamanan lingkungan dan layanan; Aspek ini diukur dengan 4 (empat) item pengukuran, yaitu : a. Kantor layanan memiliki lingkungan yang nyaman; b. Kantor layanan memiliki petugas satuan keamanan yang baik; c. Kantor layanan memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung keamanan; dan d. Kantor layanan memiliki sistem yang andal untuk memastikan keamanan layanan (proses, dokumen dan hasil layanan).

Berdasarkan

hasil

survei

kepuasan pengguna layanan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Tim UGM, DJBC memperoleh indeks 4,04 (skala 5). Dengan demikian indeks capaian IKU Gambar 3.13 Ilustrasi Best Service


ini pada tahun 2016 adalah 101%, yaitu

55


memperoleh indeks 4,04 dari target 4. Rincian capaian dari 11 unsur yang dinilai adalah sebagai berikut :

4.04

INDEKS KEPUASAN LAYANAN

4.19 4.16

Keamanan Lingkungan dan Layanan 3.90

Pengenaan Sanksi/Denda atas…

4.30

3.95 4.30 4.28

Pembayaran Biaya Sesuai Aturan… 3.88

Waktu Penyelesaian Layanan

4.09 4.00

Akses Terhadap Layanan

4.19 4.07

Lingkungan Pendukung

4.19

3.99

Kemampuan dan Keterampilan…

4.20 4.11

Sikap Pegawai

4.30

4.03

Kesesuaian Prosedur dengan…

4.01

Informasi Layanan

3.97

Keterbukaan/Kemudahan Akses… 3.60

3.70 DJBC

3.80

3.90

4.00

4.23 4.17 4.16

4.10

4.20

4.30

4.40

Kementerian Keuangan

Gambar 3.14 Diagram Indeks Kepuasan Layanan DJBC Pelaksanaan survei pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari UGM yang mana sebelumnya dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari IPB (tahun 2011-2014) dan Tim Peneliti dari UI (tahun 2010). Dari sisi capaian, capaian tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 (indeks 3,89). Selain survey dari pihak eksternal, DJBC juga melakukan survey secara internal yang memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan survey oleh eksternal yaitu indeks 4,18 (skala 5). Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tersebut adalah responden survei kepuasan layanan yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari UGM di 6 kota mencakup seluruh importir termasuk importir dengan profil high risk.

56



SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI Kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai

adalah

kepatuhan

dari

pengguna jasa dalam menaati setiap

peraturan

di

bidang

kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan. Capaian sasaran strategis tingkat Gambar 3.15 Ilustrasi Kepatuhan

kepatuhan

pengguna

layanan

yang tinggi tahun 2016 sebesar 111,24%. Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian 2 (dua) IKU yaitu : 1. Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan (108,67%); dan 2. Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan (113,80%). 5a-CP Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan

sekaligus

sebagai media evaluasi importir jalur prioritas. Importir Jalur Prioritas (IJP)

adalah

Importir

yang ditetapkan sebagai importir fasilitas

penerima jalur

untuk pelayanan sehingga Gambar 3.16 Ilustrasi Kegiatan


importasinya

prioritas

mendapatkan khusus penyelesaian dapat

57


dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas jo. P-06/BC/2006). Adapun kriteria untuk ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas antara lain mempunyai reputasi yang sangat baik yang tercermin dari profil perusahaan, mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang jelas dan spesifik, serta berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Publik tidak pernah mendapatkan opini disclaimer atau adverse. Sedangkan kriteria Importir Jalur Prioritas yang tidak patuh adalah : 1. Importir Jalur Prioritas yang berdasarkan laporan dari unit terkait (antara lain kantor pelayanan, kantor wilayah, dan Direktorat terkait) telah terbukti melanggar ketentuan sebagai berikut: a. Mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran Bea Masuk (termasuk Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Imbalan) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (termasuk penundaan pembayaran berkala); atau b. Meminjamkan modul ke pihak lainnya. 2. Importir Jalur Prioritas yang berdasarkan laporan dari unit terkait (antara lain kantor pelayanan, kantor wilayah, dan Direktorat terkait) dan setelah melalui penelitian lebih lanjut di bawah koordinasi Direktorat Teknis Kepabeanan terbukti melanggar ketentuan sebagai berikut: a. Menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama satu tahun terakhir; b. Salah dalam memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama satu tahun terakhir Importir Jalur Prioritas yang patuh adalah importir jalur prioritas yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tersebut pada butir 1 dan 2 di atas. Realisasi IKU Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan tahun 2016 adalah sebesar 86,94% dengan rincian sebagai berikut:

58



Tabel 3.12 Realisasi IKU Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Tahun 2016 Triwulan

Jumlah Importir Jalur Prioritas

Jumlah Importir Jalur Prioritas Yang Tidak Patuh

Realisasi

Q1

113

13

88,50%

Q2

113

14

87,61%

Q3

113

16

85,84%

Q3

113

16

85,84%

Realisasi 2016 (Rata-rata Realisasi Triwulan)

86,94%

Target IKU 2016

80%

Indeks Capaian IKU

108,67%

Sumber : 1. Direktorat Teknis Kepabeanan; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal).

Realisasi sebesar 86,94% telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2016, yaitu sebesar 80% sehingga indeks capaian IKU ini sebesar 108,67%. Target tahun 2016 masih sama dengan target tahun 2015 sebesar 80% sedangkan dari sisi realisasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 90,43%. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan Importir Jalur Prioritas pada tahun 2016 antara lain adanya human error/kelalaian manusiawi, Gambar 3.17 Ilustrasi Jenis Profil Importir

kelemahan

karena

masih pada

kesalahan terdapatnya Sistem

Pengendalian Internal perusahaan,

kurangnya pemahaman IJP terhadap ketentuan yang ada, dan pengaturan gradasi sanksi terhadap IJP yang tidak patuh masih perlu disempurnakan. Selain penyebab tersebut di atas, kendala-kendala yang muncul di lapangan antara lain terbatasnya SDM serta kapasitas unit yang mengelola IJP,


59


dan

mekanisme

monitoring

dan

evaluasi

IJP

yang

masih

perlu

penyempurnaan. Terkait hal tersebut, upaya yang telah dilakukan DJBC untuk mendukung pencapaian target IKU tahun 2016 dilakukan melalui: 1.

Menyusun lebih lanjut PMK Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan yang didalamnya sudah memuat sanksi termasuk kesalahan mayor maupun kesalahan minor (dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal);

2.

Penyusunan

Gradasi

Sanksi

(Surat

Peringatan,

Pembekuan

dan

Pencabutan); 3.

Peningkatan peran Client Coordinator untuk melakukan asistensi, konsultasi, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan IJP;

4.

Peningkatan sosialisasi dan asistensi kepada IJP dan calon perusahaan IJP;

5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur

tingkat

ketertagihan

piutang di DJBC. Piutang adalah piutang

yang

pendapatan

timbul

atas

sebagaimana

diatur

dalam Kepabeanan Gambar 3.18 Ilustrasi Piutang

undang-undang dan

Cukai,

yang

belum diselesaikan sampai akhir

periode Laporan Keuangan. Jumlah Piutang adalah akumulasi jumlah saldo awal piutang macet per 1 Januari 2016 (piutang outstanding) dan jumlah piutang lancar. Piutang macet adalah jumlah piutang yang terbit sebelum tanggal 1 Januari 2013 (lebih dari 3 tahun) dan belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan tahun 2015 (31 Desember 2015), telah dilimpahkan ke KPKNL, piutang dari perusahaan pailit, serta piutang dari likuidasi dan tidak ditemukan. Sedangkan piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit sejak 1 Januari 2013 s.d. 31

60



Desember 2015 dan piutang yang terbit sejak 1 Januari s.d. 31 Oktober 2016 ditambah piutang yang terbit 1 November s.d. 31 Desember 2016 dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan di tahun 2016. Jumlah

piutang

yang diselesaikan adalah jumlah piutang yang telah diselesaikan pada tahun 2016

baik

penyelesaian

untuk piutang macet dan piutang

Gambar 3.19 Profil Pemilik Piutang

lancar.

Penyelesaian

piutang

selama

berjalan

tahun

(mutasi sebagaimana

piutang dimaksud

pada P-47/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-31/BC/2013) terdiri dari beberapa mekanisme sesuai dengan Pasal 9 yang dapat berupa : a. Pembayaran/pelunasan; b. Penundaan pelunasan piutang; c. Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai; d. Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP); e. Penggunaan kompensasi cukai; f. Penggunaan kompensasi PPN; g. Keputusan Dirjen atas Keberatan; h. Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak; i. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan; j.

Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;

k. Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;


61


Pengukuran IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai diukur dari dua parameter yaitu penyelesaian piutang lancar (dengan bobot 95%) dan penyelesaian piutang macet (dengan bobot 5%). Pada tahun 2016 realisasi IKU ini adalah sebesar 93,32% dari target yang ditetapkan sebesar 82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, secara target mengalami peningkatan dari target sebesar 80% sedangkan dari sisi realisasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 93,85%. Piutang bea dan cukai yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp164.684.702.472.739 dari total piutang lancar (tingkat penyelesaian 98,22%) dan sebesar Rp4.634.250.905 dari total piutang macet (tingkat penyelesaian 0,24%). Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan Unit Kerja

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Kanwil DJBC Aceh Kanwil DJBC Sumatera Utara Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Kanwil DJBC Khusus Kep Riau Kanwil DJBC Sumbagsel Kanwil DJBC Banten Kanwil DJBC Jakarta Kanwil DJBC Jawa Barat Kanwil DJBC Jateng dan DIY Kanwil DJBC Jawa Timur I Kanwil DJBC Jawa Timur II Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Kanwil DJBC Kalbagbar Kanwil DJBC Kalbagtim Kanwil DJBC Sulawesi Kanwil DJBC MPP KPU Tipe A Tanjung Priok KPU Tipe B Batam KPU Soekarno Hatta

Jumlah

Penyelesaian Piutang Macet Penyelesaian Piutang Lancar (bobot 5%) (bobot 95%) Persentase penyelesaian Jumlah piutang Jumlah piutang Persentase Jumlah piutang Persentase Jumlah piutang lancar piutang macet macet yang capaian lancar yang capaian (terbit 1 Januari 2013 s.d. keseluruhan (terbit sebelum 1 diselesaikan s.d. penyelesaian diselesaikan s.d. penyelesaian 31 Desember 2016) Januari 2013) bulan pelaporan piutang macet bulan pelaporan piutang lancar 0,00% 70,36% 393.304.652 7.125.593.000 5.277.191.000 74,06% 55.173.821.692

-

0,00%

923.345.961.289

859.913.179.094

93,13%

88,47%

7.868.102.789

9.850.000

0,13%

317.479.065.380

309.266.925.459

97,41%

92,55%

11.961.229.675

-

0,00%

16.490.364.148

16.490.364.148

100,00%

95,00%

5.413.601.607

-

0,00%

181.558.624.914

170.959.607.200

94,16%

89,45%

133.332.830.939 146.467.798.786

1.585.520.000

0,00% 1,08%

1.487.414.646.341 227.923.004.166

1.485.201.775.341 224.333.679.027

99,85% 98,43%

94,86% 93,56%

63.425.904.492

1.119.824.648

1,77%

22.614.000.566.285

22.534.924.766.224

99,65%

94,76%

58.236.251.698

89.269.830

0,15%

36.321.421.976.766

36.299.762.500.916

99,94%

94,95%

149.241.019.442

45.265.290

0,03%

49.122.481.490.214

48.820.308.856.497

99,38%

94,42%

46.230.013.301

232.200.197

0,50%

35.048.993.602.914

35.025.260.198.750

99,93%

94,96%

715.276.672

-

0,00%

81.002.371.700

76.137.488.700

93,99%

89,29%

7.559.616.807

-

0,00%

17.303.483.307

16.919.416.807

97,78%

92,89%

113.247.403.291

-

0,00%

193.197.122.853

161.019.604.890

83,34%

79,18%

11.385.529.106

162.226.440

1,42%

48.444.040.077

46.624.783.077

96,24%

91,50%

1.088.693.400

5.000.000

0,46%

47.184.907.948

47.118.651.948

99,86%

94,89%

551.872.690.631

0,00%

15.651.873.820.101

13.782.922.399.100

88,06%

83,66%

134.517.218.069

-

0,00%

53.740.873.022

51.176.769.022

95,23%

90,47%

433.493.243.901

1.385.094.500

0,32%

5.302.430.737.604

4.751.084.315.539

89,60%

85,14%

1.931.623.550.950

4.634.250.905

0,24%

167.663.412.252.028 164.684.702.472.739

98,22%

93,32%

Sumber : 1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal).

62



Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai adalah beberapa KWBC yang belum dapat melakukan

penagihan

terutama

untuk

piutang

macet,

karena

masih

terbatasnya jumlah juru sita pada KWBC, tidak ditemukannya alamat perusahaan yang berutang, serta putusan pengadilan niaga yang mempailitkan perusahaan. Selain itu ada hal lain di bidang cukai yang mempengaruhi yaitu peningkatan pengajuan CK-1 meningkat menjelang akhir tahun dikarenakan para pengusaha CHT mengantisipasi rencana kenaikan tarif cukai pada awal tahun 2017 dengan menambah pengajuan CK-1. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penangihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut: a) Memberikan asistensi kepada KWBC dan KPPBC yang memiliki piutang yang belum tertagih; b) Mengoptimalkan penagihan terutama piutang yang sedang dalam proses penagihan atau penagihannya sudah berjalan; c)

Terhadap perusahaan-perusahaan yang masih memiliki utang dan belum diblokir dilakukan pemblokiran;

d) Terhadap perusahaan yang masih memiliki utang dan tidak ditemukan lagi eksistensinya atau dinyatakan pailit oleh pengadilan, dilakukan penelitian dan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e) Menerapkan sistem aplikasi untuk memonitoring piutang secara real time yaitu SAPP/CEISA perbendaharaan; f)

Melaksanakan diklat juru sita DJBC;

g) Melakukan joint collection dengan intansi terkait, misal dengan DJP; h) Sisa piutang yang belum tertagih akan dimaksimalkan penagihannya pada tahun 2017.


63


SS-6 ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL Kajian/analisis adalah

proses

penelaahan atas situasi dan

kondisi

yang

berkembang

di

organisasi dan proses perencanaan langkah

langkahorganisasi

kedepan. Gambar 3.20 Ilustrasi Perumusan Kebijakan

Rumusan kebijakan adalah hasil

dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun capaian sasaran strategis analisis perumusan kebijakan yang optimal pada tahun 2016 adalah sebesar 120%. Capaian sasaran strategis ini diperoleh dari indeks capain 2 IKU yaitu : 1.

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional (120%);

2.

Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat (120%).

6a-N Indeks Penyelesaian Rumusan Kebijakan di Bidang Kepabeanan Internasional Perwujudan kerja sama internasional yang efektif didasarkan optimalisasi rumusan kebijakan atas isu-isu kerja sama internasional di bidang kepabeanan untuk mendorong tercapainya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. Penyelesaian rumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional merupakan kegiatan penyusunan rumusan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi

64



Direktorat Kepabeanan Internasional dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan internasional, melalui harmonisasi antara ketentuan/standar internasional dan kepentingan nasional. Rumusan kebijakan tersebut disusun sebagai bahan untuk menyediakan dasar-dasar kebijakan yang berkenaan dengan kerja sama internasional di bidang kepabeanan yang memungkinkan DJBC bekerja dalam konteks global baik dalam bentuk ketentuan kerja maupun standar pelayanan yang diberikan, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Rumusan kebijakan kerja sama internasional terdiri dari rumusan kebijakan kerja sama multilateral, bilateral, dan regional yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau oleh Menteri Keuangan. Rumusan kebijakan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria-kriteria, antara lain adanya informasi terkait kerja sama internasional di bidang kepabeanan yang juga memuat analisa/masukan/posisi/ rekomendasi/ inisiatif atau hal lain yang dapat disetarakan, yang

disampaikan

Jenderal

Bea

dan

oleh

Direktur

Cukai

kepada:

Menteri Keuangan/instansi nasional terkait/administrasi lain/organisasi

pabean

negara

internasional/unit-

unit eselon II di lingkungan DJBC dan/atau

yang

diteruskan

oleh

Menteri Keuangan kepada instansi Gambar 3.21 WCO

nasional terkait.

Pada tahun 2016 rata-rata realisasi indeks rumusan kebijakan adalah 3,67 dari target yang ditetapkan sebesar 3 sehingga indeks capaian IKU ini sebesar 120%. Rincian Indeks rumusan kebijakan yang telah diselesaikan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:


65


Tabel 3.14 Indeks Rumusan Kebijakan di Bidang Kepabeanan Internasional Rumusan Kebijakan Tahun 2016

No 1

Penambahan dan Penguatan Atase Bea dan Cukai di Luar Negeri.

2

Persetujuan Pemberlakuan Amandemen ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) terkait implementasi Electronic ATIGA Certificate of Origin Form D (e-ATIGA Form D).

3

Proses penyiapan tahapan ratifikasi Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window.

Keterangan

Indeks

- Telah disampaikan Surat Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan hal Penyampaian Hasil Kajian Penguatan Tugas dan Fungsi Atase Bea dan Cukai serta Potensi Pengembangannya. - Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Unit Eselon I lainnya yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan. Telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui disposisi nota dinas nomor ND-233/BC/2016 tanggal 30/09/2016 hal Pemberlakuan Amandemen the Operational Certification Procedure for the Rules of Origin of ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA OCP) terkait Implementasi Electronic ATIGA Certificate of Origin Form D (e-ATIGA Form D) Telah disampaikan ijin prakarsa ratifikasi Protocol on The Legal Framework to Implement ASEAN Single Window kepada Presiden RI.

3

Rata-rata Indeks

4

3,67

Sumber : 1. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal).

66

4



6b-N Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah gap antara perkiraan/proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran.

Data

proyeksi

yang

dimaksud

bukan

merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun Gambar 3.22 Ilustrasi Proyeksi merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat dieksekusi. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah serta pembiayaan. Sedangkan realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah serta pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 5%. IKU ini bertujuan untuk merefleksikan sejauh mana gap penyimpangan antara realisasi dan proyeksi perencanaan kas. Pada Tahun 2016 capaian IKU ini adalah 2.74% dari target 5%. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya dibandingkan target, semakin baik). IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2016. Realisasi deviasi proyeksi rata-rata tiap bulan tahun 2016, yaitu sebagai berikut:


67


Tabel 3.15 Realisasi Deviasi Proyeksi Penerimaan No

Bulan

a

Proyeksi Penerimaan

Realisasi

bulan berjalan

penerimaan

(juta rupiah)

(juta rupiah)

c

d

b

Capaian IKU

Capaian IKU

Capaian

bulanan

Triwulanan

2016

e=|(c-d)/c*100%|

f

1

Januari

-

4.165.808,26

-

2

Februari

4.026.593,49

4.221.423,35

4,84%

3

Maret

8.696.908,26

8.337.667,27

4,13%

4

April

13.758.305,79

13.988.706,44

1,67%

5

Mei

12.248.466,10

12.222.009,81

0,22%

6

Juni

18.215.853,19

18.262.108,05

0,25%

7

Juli

12.474.082,46

12.113.579,36

2,89%

8

Agutus

14.950.763,72

15.212.945,18

1,75%

9

September

14.217.241,66

15.072.731,03

6,02%

10 Oktober

12.465.692,54

11.939.226,85

4,22%

11 November

17.813.977,28

18.103.227,60

1,62%

12 Desember

45.289.071,67

44,928,025.83

0,80%

4,48%

0,71%

2,74% 3,55%

2,21%

Sumber : 1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal).

68



SS-7 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai Industrial Assistance. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai juga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasanya demi kelancaran arus barang. Adapun capaian sasaran strategis peningkatan pelayanan prima pada tahun 2016 sebesar 114,19%. Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan.

Gambar 3.23 Kegiatan Pelayanan di Kantor Pelayanan

7a-N Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP). Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010 tentang SOP


69


(Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Realisasi janji pelayanan adalah banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jumlah total dokumen adalah jumlah dokumen yang dilayani yang termasuk dalam kategori janji pelayanan. Layanan unggulan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 yang diukur capaiannya pada IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2016 adalah: a) Layanan Unggulan Direktorat Fasilitas Kepabeanan meliputi: 1. Layanan pemberian pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, pertanian, peternakan, atau perikanan (PMK-105/PMK.04/2007), dengan janji layanan 5 (lima) hari kerja; 2. Layanan pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production

Sharing

Contracts)

minyak

dan

gas

bumi

(PMK-

20/PMK.010/2005) dengan janji layanan 5 (lima) hari kerja. b) Layanan Unggulan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai : Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) paling lama 11 (sebelas) hari kerja. c) Layanan Unggulan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok : 1. Penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas paling lama 20 (dua puluh) menit; 2. Penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau paling lama 30 (tiga puluh) menit; 3. Pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; 4. Pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (vooruitslag) paling lama 17 (tujuh belas) jam; 5. Pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification) paling lama 17 (tujuh belas) jam.

70



d) Layanan Unggulan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus meliputi: 1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik paling lama 60 (enam puluh) menit; 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik paling lama 60 (enam puluh) menit; 3. Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik paling lama 20 (dua puluh) menit. e) Layanan Unggulan BPIB Jakarta meliputi: 1. Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC (khusus barang impor) paling lama 3 (tiga) menit; 2. Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC paling lama 3 (tiga) hari kerja. Realisasi IKU ini diukur dengan melakukan penilaian tehadap dokumen tepat waktu dengan bobot 70% dan penilaian terhadap rata-rata waktu penyelesaian dokumen dengan bobot 30%. Formula pengukuran IKU ini adalah sebagai berikut : Formula:

Catatan dari formula di atas adalah : 1. Bobot 70 dan 30 diambil berdasarkan rentang bobot kualitas IKU E/L (Exact/Low) dan A/H (Activity/High); 2. Rata-rata waktu penyelesaian dapat dicapai maksimum 120%; 3. Apabila capaian parameter "∑ dokumen tepat waktu" adalah 100% maka dikonversi menjadi 120%. Jika capaiannya ≤100% maka tidak dikonversi ke 120%; 4. Pengecualian perhitungan jika: a) layanan yang output per jenis layanannya <10 dokumen dan/atau b) layanan yang targetnya menggunakan tanggal.


71


Untuk kedua kondisi tersebut, penghitungan capaian diukur melalui indeks (tidak menggunakan rumus di atas), tetapi dengan rumus :

5. Untuk kondisi ke-4, penentuan indeks adalah dengan ketentuan berikut: a) Layanan yang outputnya <10 dokumen dan target menggunakan hari :  Indeks 100 diperoleh jika memenuhi target penyelesaian.  Jarak antar indeks ditentukan dengan= Target hari/6.  Apabila hasil pembagian berbentuk koma, maka dibulatkan ke bawah.  Penghitungan capaian menggunakan interpolasi dengan rumus. Contoh: Target

Indeks

Contoh

=Target hari - (Target hari/6)

120

≤ 20 hari

=Target hari

100

24 hari

=Target hari + (Target hari/6)

80

28 hari

=Target hari + (2*(Target hari/6))

60

32 hari


40

36 hari


20

40 hari


0

≥ 44 hari

Contoh: Layanan "Pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan" dengan target 24 hari. Indeks 100 = 24 hari. Jarak antar indek adalah: =(24/6) Range indeks adalah seperti di samping. Misal: rata-rata realisasi waktu adalah 22 hari, maka capaiannya adalah: =(100+[(120-100)/(24-20)*(22-20)] = 110

b) Layanan yang outputnya <10 dokumen dan target menggunakan tanggal.  Indeks

100

diperoleh

apabila

sesuai

dengan

target

tanggal

penyelesaian.  Penentuan besaran range batasan tanggal penyampaian adalah sesuai kebijakan

masing-masing

unit

dengan

mempertimbangkan

konsistensi jarak (gap) antar tanggal penyampaian.

72


Bab III Akuntabilitas Kinerja Tanggal Penyampaian

Indeks

Contoh

=TP - x

120

≤ 10 Ags

=target penyelesaian (TP)

100

11 Ags

=TP + x

80

12 Ags

=TP + 2x

60

13 Ags

=TP + 3x

40

14 Ags

=TP + 4x

20

15 Ags

=TP + 5x

0

≥ 16 Ags

Contoh: IKU "Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan NK & RAPBN beserta RUU-nya" dengan target 11 Agustus. Catatan: dikatakan selesai jika sudah ditetapkan oleh Menteri. Indeks 100 = 11 Ags. Jarak (gap) antar tanggal adalah 1. Misal: NK&RAPBN beserta RUU diselesaikan tanggal 12 Ags, maka capaian IKU tersebut adalah 80.

Adapun realisasi IKU Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan pada tahun 2016 adalah 114,19% dari target tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya realisasi janji layanan unggulan ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 3.16 Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2016

No

Janji Layanan Unggulan

Penyelesaian

Waktu Penyelesaian

(Bobot 70%)

(Bobot 30%)

Target  Dok dilayani

1

Capaian

PIC

Pembebasan BM Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan

TOTAL tepat waktu

Capaian

Standar

Rata-rata Capaian

22

22

100,00%

5 Hari

3,22

120%

120,00%

759

759

100,00%

5 Hari

3,45

120%

120,00%

163

163

100,00%

11 Hari

8,95

76%

119,59%

106693

106050

99,40%

1200 detik

88,8

120%

105,58%

315485

313993

99,53%

1800 detik

67,8

120%

105,67%

1372

1372

100,00%

30 hari

19,98

120%

120,00%

Dit. Fasilitas Kepabeanan 2

Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi

3

Dit Teknis dan Fasilitas Cukai

P3C MMEA Impor

4

Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas

5

Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau

6

Pengembalian BM Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak

KPU Tg. Priok


73

100%


Janji Layanan Unggulan

No

Penyelesaian

Waktu Penyelesaian

(Bobot 70%)

(Bobot 30%)

Capaian

PIC

Target  Dok dilayani

TOTAL tepat waktu

Capaian

Standar

Rata-rata Capaian

7

Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran BM, PDRI Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)

20

20

100,00%

72 jam

4,21

120%

120,00%

8

Pemberian Persetujuan Pre-Notification

536

536

100,00%

24 jam

2,68

120%

120,00%

9

P3C Pengajuan Awal Secara Elektronik

819

819

100,00%

60 Menit

1,88

120%

120,00%

10

P3C Pengajuan Tambahan Secara Elektronik

569

569

100,00%

60 Menit

1,09

120%

120,00%

11

CK-1 Secara Elektronik

5800

5546

95,62%

20 Menit

5,07

120%

102,93%

12

Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal (khusus barang impor)

6954

6853

98,55%

3 Hari

1,45

120%

104,98%

241

240

99,59%

3 Hari

1,48

120%

105,71%

KPPBC Kudus

BPIB Jakarta

13

Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal

RATA-RATA 114,19% Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal). Penyedia Data : 1. Direktorat Fasilitas Kepabeanan 2. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai 3. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 4. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus 5. BPIB Jakarta

Realisasi IKU Rata-rata persentase janji layanan unggulan pada tahun 2016 114,19% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 114,83% dari target yang ditetapkan 100%. Hal ini disebabkan karena belum semua

layanan

unggulan memiliki sertifikat ISO dan sering

terjadi

gangguan jaringan Gambar 3.24 Ilustrasi Service Excellent 74



intranet dan gangguan pada Aplikasi CEISA, Sistem Aplikasi Cukai (SAC), dan sistem Aplikasi Perijinan SO-Fast. Walaupun demikian, realisasi tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan 2013. Berikut ini data capaian tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana tersebut pada tabel berikut : Tabel 3.17 Rata-Rata Janji Layanan Unggulan Tahun 2012 – 2016 Tahun

Target

Realisasi

Indeks Capaian

2012

100%

113,99%

113,99%

2013

100%

114,07%

114,07%

2014

100%

116%

116%

2015

100%

114,83%

114,83%

2016

100%

114.19%

114.19%

Sumber : 1. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal); 2. LAKIN DJBC 2012 s.d. 2015.


75


SS-8

EDUKASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dari

kegiatan edukasi maupun komunikasi terkait update maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC (stakeholders) melalui pelatihan/sosialisasi/workshop. Adapun

capaian

sasaran

strategis

peningkatan

efektifitas

dan

komunikasi pada tahun 2016 sebesar 104,34%. Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian IKU Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi.

Gambar 3.25 Sosialisasi kepada Pengguna Layanan 8a-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan bentuk pengukuran

tingkat

pemahaman

peserta

dari

pihak

eksternal

DJBC

(stakeholders) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuesioner yang

76

kemudian

diedarkan

kepada

peserta

yang

mengikuti



pelatihan/sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh DJBC. Adapun variabel yang diukur dalam kuesioner tersebut sebagai berikut: a) Materi (bobot 30%), b) Acara (bobot 20%), dan c) Narasumber (bobot 50%). Dalam hal ini untuk menjaga keabsahan dari penilaian yang dilakukan, Direktorat Kepatuhan Internal selaku unit pengelola kinerja organisasi melakukan pendampingan terhadap tim sosialisasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga dalam melakukan penyebaran dan penghitungan kuesioner sosialisasi. Realisasi IKU ini pada tahun 2016 adalah sebesar 82,43 dari target yang ditetapkan yaitu 79 dari skala 100. Untuk lebih jelasnya, penjelasan mengenai realisasi IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.18 Realisasi Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2016 No

Sosialisasi

Lokasi

Waktu

Indeks Efektivitas

Auditorium Sabang KP DJBC

02-Feb-16

80,70

Aula KPPBC TMP Ngurah Rai Aula GKN Medan

02-Mar-16

84,33

02-Nov-16

80,08

Yogyakarta

07-Apr-16

83,79

Balikpapan

21-Apr-16

80,40

Kunjungan Mahasiswa Undip

KP DJBC

19-Apr-16

83,90

7

Sosialisasi Pusat Logistik Berikat

Manado

28-Apr-16

81,76

8


Palembang

12-May-16

80,78

9


Medan

20-May-16

77,91

Jakarta

19-May-16

KP DJBC

03-Jun-16

1

Sosialisasi PMK 224, 226, Pencantuman Kode HS Pada Barang Lartas, Pemeriksaan Laboratorium BPIB, dan AEO

2

Sosialisasi Peraturan di Bidang Kepabeanan

3

Sosialisasi Peraturan di Bidang Kepabeanan

4


5


6

10 11

Sosialisasi PMK No. 34/PMK. 04/2016 dan No. 67/PMK.04/2016 Kunjungan Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI

12

Bimbingan Teknis Ekspor Badan Ekonomi Kreatif

13

Bimbingan Teknis Ekspor Badan Ekonomi Kreatif

14

Sosialisasi dan Pelatihan Pemberitahuan Pabean Impor

15

Kunjungan KMBC Goes To School


Hall Bukalapak, Plaza City View, Jakarta The Alana Hotel and Convention Center, Solo KP DJBC

80,76 83,32 81,54

22-Jun-16

81,03 28-Jul-16

16 dan 18-Aug-16

SMA Negeri 6 Jakarta

22-Aug-16

SMA Negeri

25-Aug-16

84,8 83,46

77


No

Sosialisasi

Lokasi

Waktu

Indeks Efektivitas

3 Jakarta 16 17 18 19 20

Kunjungan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas STIEI Rawamangun Sosialisasi Penetapan Mitra Utama Kepabeanan Sosialisasi Penetapan Mitra Utama Kepabeanan Sosialisasi Penetapan Mitra Utama Kepabeanan Sosialisasi Penetapan Mitra Utama Kepabeanan

KP DJBC

23-Aug-16

KP DJBC

14-Sep-16

KP DJBC

15-Sep-16

KP DJBC

16-Sep-16

KP DJBC

21-Sep-16

86,95 81,7 82,67 83,64 81,8

21

Sosialisasi Peraturan di Bidang Ekspor

KP DJBC

22-Sep-16

80,86

22

Kunjungan Mahasiswa Universitas Airlangga

KP DJBC

28-Sep-16

84,88

23

Sosialisasi PER-34/BC.05/2016

24

Sosialisasi PER-34/BC.05/2016

25

Sosialisasi PEB

Surabaya

29-Sep-16

78,29

26

Sosialisasi PEB

Makasar

29-Sep-16

82,84

27

Sosialisasi PEB

Balikpapan

06-Oct-16

80,58

28

Sosialisasi PEB

Semarang

06-Oct-16

81,42

29

Sosialisasi Tarif Cukai Hasil Tembakau

Malang

27-Oct-16

84,42

30

Sosialisasi FTA

KP DJBC

08-Nov-16

86,526

31

Sosialisasi Penyempurnaan Prosedur Importasi Tekstil dan Produk Tekstil Serta Deklarasi Anti Korupsi

Kementerian Keuangan

10-Nov-16

Kanwil DJBC Sulawesi Kanwil Jawa Timur I

82,84 29-Sep-16 29-Sep-16

77,84

87,68

32

Sosialisasi Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepada Media Antusiast 2016

KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dan KPPBC TMP Cikarang

33

SHARING SESSION AND COACHING CLINIC WITH CUSTOMS ADMINISTRATION OF THE NETHERLANDS

KP DJBC

22-Nov-16

34

Sosialisasi Barang Kiriman

KP DJBC

28-Nov-16

87,10

29-Nov-16

Tidak ada kuesioner

35

Sosialisasi Barang Kiriman

36

Sosialisasi Barang Bawaan Penumpang dan Barang Kiriman

37

Sosialisasi Peraturan Kepabenan di Bidang Ekspor

38

Sosialisasi Registrasi

39

Sosialisasi Evaluasi Perusahaan MITA KPUBC Tipe A Tanjung Priok Semester II tahun 2016

15 dan 17-Nov-16

79,44

KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dan KPPBC TMP Cikarang Universitas Udayanan KPPBC TMP B Dumai Aula Merauke Aula Merauke

29-Nov-16

82,01 83,28

01-Dec-16 07-Dec-16 14-Dec-16

Rata-Rata Indeks

82,52 82,12

82,43

Sumber : 1. Direktorat Kepabeanan Internsaiona dan Antar Lembaga; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal)

78

Tidak ada kuesioner



Terjadi peningkatan realisasi IKU pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dari indeks 80,61 menjadi 82,43. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari pencapaian IKU ini antara lain: a. penyampaian materi presentasi dilakukan oleh narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidangnya; dan b. kondisi tempat penyelenggaran kegiatan yang representatif dan nyaman. Sementara kendala dari pencapaian IKU ini adalah masih terdapatnya beberapa kesalahpahaman antara aparat DJBC dengan pengguna jasa terkait beberapa ketentuan/peraturan yang ada, adanya peraturan / kebijakan baru atau perubahan peraturan /kebijakan yang belum tersosialisasikan dengan baik dan frekuensi penerbitan dan/atau perubahan peraturan/kebijakan yang cukup tinggi. Sedangkan tindakan yang telah dilaksanakan untuk menggapai sasaran ini antara lain menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan terkait peraturan/kebijakan baru maupun perubahan peraturan/kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai kepada stakeholder DJBC terkait serta melakukan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi/penyuluhan melalui penyebaran kuesioner.

Berikut ini tabel data capaian tahun 2013 sampai dengan 2016 sebagaimana tersebut pada tabel berikut: Tabel 3.19 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2013 - 2016 Tahun

Target

Realisasi

Indeks Capaian

2013

78

79,90

102,44%

2014

78

80,43

103,12%

2015

78

80,61

103,35%

2016

79

82,43

104,34%

Sumber : 1. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal); 2. LAKIN DJBC 2013 s.d 2015.


79


SS-9

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN

KEPABEANAN

DAN CUKAI Kegiatan

pengawasan

kepabeanan

dan

cukai

adalah

kegiatan

pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai pada tahun 2016 sebesar 114,37%. Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian dari 3 (tiga) IKU yaitu: 1. Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit (118,80%); 2. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai (118,44%); 3. Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai (105,88%).

Gambar 3.26 Kegiatan Patroli Laut

80



9a-CP Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit Joint Audit adalah kegiatan pemeriksaan

pajak,

audit

kepabeanan, dan/atau audit cukai yang antara

dilakukan pemeriksa

bersama-sama pajak

dan

auditor bea dan cukai terhadap Gambar 3.27 Ilustrasi Rapat Pembahasan Kegiatan

Wajib Pajak/Auditee yang telah ditentukan oleh Komite Joint Audit,

yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 351/KMK.09/2012 tanggal 5 November 2012. IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit merupakan IKU Mandatory yang mana target dan Manual IKU-nya ditetapkan oleh PUSHAKA selaku Pengelola Kinerja Organisasi level Kementerian Keuangan. IKU ini merupakan penggabungan dua parameter yaitu "Persentase Pelaksanaan Joint Audit" dan "Persentase Joint Audit yang Berhasil". Realisasi IKU ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 1. Target Penerbitan ST Join Audit

=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑇 𝐽𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑇 𝐽𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡

𝑥 100%

2. Nilai penyelesaian penugasan Unsur ini diukur dengan Rasio Laporan Joint Audit (LJA) yang diselesaikan tepat waktu, dengan formula sebagai berikut:

𝐿𝐽𝐴 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑇 + 𝑆𝑇 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 −𝑆𝑇 𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑗𝑎𝑡𝑢ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝐽𝐴𝑛𝑦𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 − 𝑆𝑇 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑡𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛

3. Nilai Hasil Audit

Dihitung apabila terdapat nilai pajak, bea dan cukai yang dihasilkan oleh joint audit atau terdapat penegakan hukum. Formula nilai hasil audit berdasarkan nilai tambah bayar:

=

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘, 𝑏𝑒𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑘𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐽𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100%

Jika terdapat indikasi pelanggaran pidana maka nilai penegakan hukum bernilai 100.

Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit = (Target penerbitan ST Joint Audit * 10%) + (Nilai Penyelesaian Penugasan * 30%) + (Nilai Hasil Audit * 60%)


81


Realisasi IKU ini pada tahun 2016 adalah sebesar 104,78% dari target yang ditetapkan yaitu 88,2% dengan indeks capaian 118%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 101,4%, maka realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan. Adapun rincian persentase keberhasilan joint audit dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.20 Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit

Sumber : 1. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal);

82



Kendala dan strategi dalam pencapaian sasaran yang telah dilakukan pada tahun 2016 antara lain : 1.

Identifikasi masalah : Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Joint Audit DJP-DJBC, yaitu: belum ada target waktu terkait penyusunan obyek audit / pemeriksaan dan pemaksimalan Pertukaran Data dan pelaksanaan Joint Completion. Solusi masalah : a) Menyusun target waktu terkait penyusunan obyek audit / pemeriksaan. b) Memperkuat Joint Analysis terkait targetting penentuan obyek, Pertukaran Data terkait dengan pelaksanaan audit / pemeriksaan, dan Joint Completion terkait penyelesaian audit / pemeriksaan yang terkonsolidasi dan selaras. c)

Secara rutin melakukan pelatihan atau workshop terkait dengan penyelarasan program audit / pemeriksaan dan teknik analisis audit / pemeriksaan.

2.

Identifikasi masalah : Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Joint Audit DJP-DJBC, yaitu: diberlakukannya

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2016

tentang

Pengampunan Pajak dan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS03/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2016

tentang

Pengampunan Pajak menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan joint audit yaitu tidak dapat diterbitkannya 8 penugasan pada semester II sehingga tidak tercapainya target penerbitan Surat Perintah Joint Audit dan berpengaruh juga terhadap capaian IKU efektifitas pelaksanaan Joint Audit. Solusi masalah : a) Melakukan penyesuaian terhadap IKU efektifitas pelaksanaan Joint Audit sebagai antisipasi terhadap capaian/realisasi pelaksanaan Joint Audit dikarenakan beberapa Wajib Pajak/Auditee berpotensi untuk memanfaatkan kebijakan Pengampunan Pajak.


83


b) Melaksanakan

progress

report

secara

rutin

untuk

mengawasi

perkembangan penyelesaian penugasan yang masih dalam proses. c)

Menetapkan batas waktu penyelesaian untuk penugasan yang masih dalam proses paling lambat sampai dengan program pengampunan pajak berakhir yaitu 31 Maret 2017.

3.

Identifikasi masalah : Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Joint Audit DJP-DJBC, yaitu: terjadinya pemindahan tugas berurutan Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada periode Maret s.d. Mei tahun 2016 menjadi hambatan dalam penyelesaian penugasan joint audit. Solusi masalah : a) Menerbitkan

perubahan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

142/KM.04/2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite, Pengawas Mutu, dan Pelaksana Joint Audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2016. b) Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian penugasan joint audit yang masih dalam proses dengan cara menginstruksikan kepada Tim Pelaksana untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan joint audit secara berkala setiap dua minggu. c)

9b-N

Melaksanakan progress report secara rutin.

Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penindakan

pelanggaran kepabeanan dan cukai. Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia pada tahun 2016. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut :

84



1.

Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Perdirjen Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa: a.

pengenaan sanksi andministrasi berupa denda,

b. penyidikan, c.

penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN),

d. pemblokiran, e.

rekomendasi audit,

f.

reekspor,

g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai, h. pelimpahan ke Instansi terkait; 2.

Pembekuan NPPBKC;

3.

Pencabutan NPPBKC;

4.

Pemusnahan Barang Kena Cukai.

Gambar 3.28 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal


85


Kegiatan

penindakan

adalah

kegiatan

penindakan

pelanggaran

kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC selama tahun 2016 dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP). Pengukuran IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang ditindaklanjuti dengan jumlah kegiatan penindakan yang dilakukan (SBP yang terbit). Apabila satu kegiatan penindakan menghasilkan lebih dari satu jenis tindak lanjut maka untuk perhitungan capaian IKU diperhitungkan sebagai satu tindak lanjut. Selama tahun 2016 terdapat 15.080 kegiatan penindakan yang dilakukan dan menghasilkan temuan sebanyak 14.289 kegiatan penindakan ini meningkat 38,90% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10.857 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.21 Data Capaian Penindakan DJBC Tahun 2016 Unit Kerja (KP/KWBC/KPU)

Jumlah SBP 2016

Tindak Lanjut SBP 2016

% Realisasi IKU

Kantor Pusat (Direktorat P2)

189

164

86,77%

Aceh

183

183

100,00%

Sumut

618

559

90,45%

Riau & Sumbar

385

326

84,68%

Khusus Kepri

272

272

100,00%

Sumbagsel

593

555

93,59%

Banten

94

94

100,00%

Jakarta

1.240

1.169

94,27%

727

727

100,00%

Jateng & DIY

1.261

1.207

95,72%

Jatim I

1.356

1.216

89,68%

Jatim II

475

467

98,32%

Bali, NTB & NTT

2.136

1.944

91,01%

Kalbagbar

1.936

1.933

99,85%

Kalbagtim

984

968

98,37%

Sulawesi

523

522

99,81%

MPPB

115

114

99,13%

Tanjung Priok

879

759

86,35%

Jawa Barat

86



Unit Kerja (KP/KWBC/KPU)

Jumlah SBP 2016

Tindak Lanjut SBP 2016

% Realisasi IKU

Batam

348

345

99,14%

Soekarno Hatta

766

165

99,87%

15.080

14.289

94,75%

Jumlah

Sumber : 1. Data Penindakan Dit. P2 dan Akumulasi Data Penindakan Kanwil dan KPU 2016; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal);

Realisasi tahun 2016 sebesar 94,75% telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2016, yaitu sebesar 80%. Kinerja ini diharapkan dapat terus dipertahankan mengingat sampai dengan tahun 2019 target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan sebesar 80%. Faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU ini yaitu terjadinya peningkatan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada seluruh unit pengawasan di tingkat Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penindakan dan Penyidikan), Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. Terkait hal tersebut, strategi-strategi yang telah dilakukan DJBC pada tahun 2016 untuk mendukung ketercapaian IKU ini diantaranya melalui peningkatan

kemampuan

petugas

DJBC

dalam

melakukan

kegiatan

penindakan, melakukan updating berbagai modus pelanggaran pada database penindakan DJBC, melakukan asistensi percepatan proses penanganan pasca penindakan, meningkatkan koordinasi antar unit pengawasan di lingkungan DJBC, meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya antara lain dengan BNN, BIN, dan POLRI, meningkatkan akurasi informasi intelijen DJBC, serta melaksanakan tindak lanjut berupa : pengenaan sanksi administrasi berupa denda, penyidikan, penetapan sebagai BDN/BMN, pemblokiran, rekomendasi audit, re-ekspor, tidak dilayani pemesanan pita cukai, pelimpahan ke instansi terkait, pembekuan NPPBKC, pencabutan NPPBKC, pemusnahan BKC, pembatalan ekspor.


87


9c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan Dan Cukai IKU

ini

mengukur

bertujuan

keberhasilan

untuk

pelaksanaan

Audit di bidang kepabeanan dan cukai yang

dilakukan

oleh

Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai. Laporan Hasil Audit

(LHA)

kegiatan

adalah

audit

yang

laporan telah

atas

selesai

dilaksanakan sesuai dengan surat tugas Gambar 3.29 Ilustrasi Audit

berdasarkan DROA, Joint Audit, dan

Audit Sewaktu-Waktu (SWW) yang pelaksanaannya berdasarkan permintaan unit lain yang tidak termasuk dalam DROA namun sifat auditnya menyeluruh seperti pelaksanaan audit berdasarkan DROA. Kriteria penilaian dari Indeks efektivitas audit ini ditampilkan pada tabel berikut: Jumlah LHA yang dihasilkan: 400 LHA - bobot 50% Formula: Indeks 5 : X ≥ 500 Indeks 4 : 400 ≤ X < 500 Indeks 3 : 300 ≤ X < 400 Indeks 2 : 200 ≤ X < 300 Indeks 1 : 100 ≤ X < 200 Indeks 0 : X < 100

ACR (Audit Coverage Ratio) Fasilitas: 5 % (dari total 2.094 perusahaan penerima fasilitas) - bobot 25 % Formula : Indeks 5 : X ≥ 5,5% Indeks 4 : 4,5% ≤ X < 5,5% Indeks 3 : 3,5% ≤ X < 4,5% Indeks 2 : 2% ≤ X < 3,5% Indeks 1 : 1% ≤ X < 2% Indeks 0 : X < 1%

ACR (Audit Coverage Ratio) dari importir aktif selain High Risk Importir (HRI) yang memiliki NIK tahun 2014: 3.3% (dari total, 5.948 importir) - bobot 25% Formula: Indeks 5 : X ≥ 2.75% Indeks 4 : 2.25% ≤ X < 2.75% Indeks 3 : 1,75% ≤ X < 2.25% Indeks 2 : 1.25% ≤ X < 1,75% Indeks 1 : 0.75% ≤ X < 1.25% Indeks 0 : X < 0.75%

Jenis Fasilitas : a. Penangguhan bea masuk (TPB) b. Pembebasan bea masuk (Pertambangan, KITE, BKPM) c. Pengembalian Bea Masuk (KITE) d. Pembebasan Cukai

88



Formula perhitungan realisasi IKU ini adalah sebagai berikut: Formula: Indeks = 50% (indeks LHA) + 25% (indeks ACR Penerima Fasilitas) + 25% (indeks ACR Importir aktif)

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2016 adalah sebesar 4,5 dari target yang ditetapkan yaitu 4,25. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Sementara dari sisi target, di tahun 2016 target yaitu indeks 4,25 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yaitu indeks 4. Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 s.d 2016 Tahun

Indeks LHA

2014 2015 2016

3 4 4

Indeks ACR Fasilitas 5 5 5

Indeks ACR HRI 5 5 5

Realisasi IKU 4 4,5 4,5

Sumber : 1. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal); 2. LAKIN DJBC Tahun 2014 dan 2015.

Rincian realisasi Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.23 Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai 2016 LHA yang diselesaikan

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan pelaporan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

(bobot 50%)

ACR Perusahaan Penerima Fasilitas

ACR importir aktif selain High Risk Improtir (HRI)

(bobot 25%)

(bobot 25%)

Jumlah ST yang Terbit Jumlah Perusahaan

Jumlah LHA

Indeks

57

0

39

9

91 128 171 209 255

0 1 1 2 2

20 33 33 47

287 341 374 415 451 475

2 3 3 4 4 4

79 110 113 148 161 161 207 256 316 355 358

56 56 63 110 116 145 145

ACR Fasilitas (dari total 2094 perusahaan) 0,43% 0,96% 1,58% 1,58% 2,24% 2,67% 2,67% 3,01% 5,25% 5,54% 6,92% 6,92%

Indeks

0 0 1 1 2 2 2 2 4 4 5 5

Indeks IKU Jumlah ACR Importir Importir aktif selain HRI Indeks aktif selain (dari total 5948 HRI perusahaan) 33 64 93 94 112 134 134 176 209 250 282 282

0,55% 1,08% 1,56% 1,58% 1,88% 2,25% 2,25% 2,96% 3,51% 4,20% 4,74% 4,74%

0

0,00 0,25 1,25 1,25 2,25 2,50

1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5

2,5 3,25 3,75 4,25 4,50 4,50

Sumber : Sumber : Sumber Sumber Data : Direktorat Audit 1. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal). LAKIN DJ


89


Indeks efektivitas audit meliputi gabungan dari tiga unsur penilaian sebagai berikut: 1. Jumlah LHA yang diselesaikan dengan bobot 50% (LHA yang diselesaikan sampai bulan Desember 2015 adalah sebanyak 475 LHA dengan indeks 4); 2. Audit Coverage Ratio (ACR) perusahaan penerima fasilitas dengan bobot 25% (Jumlah Surat Tugas (ST) yang diterbitkan pada bulan pelaporan adalah sebanyak 145 ST dari 2.094 perusahaan penerima fasilitas dan ACR sebesar 6,92% sehingga mendapatkan indeks 5); 3. Audit Coverage Ratio (ACR) importir aktif selain Very High Risk Improtir (VHRI) dengan bobot 25%, pada tahun ini terdapat 282 yang diaudit dari 5.948 perusahaan atau 4,5% sehingga mendapatkan indeks 5).

90



SS-10 PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL Kegiatan pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan dalam rangka

mengawasi, mengamati,

mengecek

dengan

cermat,

memantau suatu pekerjaan maupun laporan yang

Gambar 3.30 Ilustrasi Pengendalian

agar

pekerjaan/laporan

dilakukan

tersebut

sesuai

dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Capaian sasaran strategis

pengendalian mutu yang optimal pada tahun 2016 sebesar 117,12%. Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian dari 3 (tiga) IKU, yaitu : 1. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti (status abu-abu/tidak ada capaian); 2. Rata-rata

persentase

tingkat

efektivitas

monitoring

dan

pengawasan

kepatuhan internal (114,24%); dan 3. Persentase hit rate dari importasi jalur merah (120%).

10a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti IKU ini bertujuan Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran

BUN diwajibkan menyampaikan

Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, dan November. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap

temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan


91


dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu: a) rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPB, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK. b) rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP. Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut: Semester I Capaian = Semester II Capaian =

Keterangan : a = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2015" yang dinyatakan selesai b = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2015" c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP yang diusulkan selesai dalam tahun 2016 d = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam LHP LKPP 2015 e = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan BUN tahun 2015" yang dinyatakan selesai f = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan BUN tahun 2015" g = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP BUN yang diusulkan selesai dalam tahun 2016 h = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam LHP BUN 2015 Catatan: Dalam LHP tindaklanjut LKPP/LK BUN sudah terangkum rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti

Berdasarkan Rekap Penyelesaian Rekomendasi BPK s.d. Semester I Tahun 2016 dan LHP BPK atas LKPP dan LKBUN 2015 yang disampaikan oleh DJPB, tidak ada temuan yang menjadi tanggung jawab DJBC.

92



10b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal IKU ini bertujuan untuk mengukur Rata-rata persentase realisasi atas 3 (tiga) kegiatan yang meliputi: 1.

Persentase

tindak

lanjut

atas

rekomendasi

pengawasan

kepatuhan

pelaksanaan tugas. Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas yang terkait dengan penegakan kepatuhan internal/disiplin merupakan upaya pengawasan

(monitoring)

dan

penguatan

kepatuhan

internal

yang

berlandaskan pada manajemen risiko yang dilaksanakan dengan harapan dapat menimbulkan efek penangkal (deterrent effect) yang pada akhirnya diharapkan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas diterbitkan setelah dilakukan kegiatan PKPT, antara lain: pengawasan

(monitoring),

spot

check

(pemeriksaan

mendadak)

dan

penguatan (konsolidasi) kepatuhan internal yang dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko. Rekomendasi diterbitkan atas kegiatan PKPT yang dilakukan sepanjang tahun 2016. Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/ tindaklanjut

dari

Unit

Kerja

tempat

dilaksanakannya

PKPT

telah

disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait. 2.

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi

pengelolaan

IKU

dilaksanakan

dengan

berpedoman

pada

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2014


93


Tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan IKU di Lingkungan DJBC. Rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi pengelolaan IKU diterbitkan setelah dilakukan evaluasi pengelolaan IKU Kemenkeu-Two di lingkungan DJBC yang dilakukan pada tahun 2016. Rekomendasi

dianggap

telah

ditindaklanjuti

apabila

tanggapan/

tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya Evaluasi pengelolaan IKU telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait. 3.

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC. Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari: a) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai. b) Pengaduan

bersifat

operasional

yaitu

pengaduan

yang

berisi

permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang). Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2016 ditambah saldo pengaduan tahun 2015 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2016 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2016. Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2016 dari pengaduan yang diterima. Tanggung Jawab tindak lanjut : c) PUSKI KC (kemudian diganti dengan Direktorat Kepatuhan Internal) bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut

94



seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC; d) Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada Kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya; e) KPUBC,

KPPBC,

BPIB

dan

PSO

bertanggung

jawab

untuk

menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing; Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut: Σ Rekomendasi yang ditindaklanjuti objek PKPT Σ Rekomendasi Pengawasan X 100% + Kepatuhan Pelaksanaan Tugas yang disampaikan oleh PUSKI KC

Σ Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Σ Rekomendasi yang disampaikan kepada unit terkait

∑ pengaduan yang selesai diproses X 100% +

∑ pengaduan yang diterima

x 100%

3

Realisasi IKU ini pada tahun 2016 adalah sebesar 97,10% dari target yang ditetapkan yaitu 85%. Target dan capaian IKU pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2015 yaitu target 70% dan capaian IKU 84,45%. Berikut ini data capaian tahun 2015 dan 2016 sebagaimana tersebut pada tabel berikut: Tabel 3.24 Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal 2015 - 2016 Tahun

Target

Realisasi

Indeks Capaian

2015

70%

84,45%

120,00%

2016

85%

97,10%

114,24%

Sumber 1. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal); 2. LAKIN DJBC Tahun 2015.

Adapun rincian realisasi IKU ini pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:


95


Tabel 3.25 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Monitoring Dan Pengawasan Kepatuhan Internal Per Kegiatan Target

Kegiatan Rekomendasi Tindak Lanjut Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Realisasi 100,00%

Rekomendasi Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

85%

100,00% 91,30%

Rekomendasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

97,10%

Realisasi IKU Sumber 1. Direktorat Kepatuhan Internal; 2. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal).

Kendala utama dalam pencapaian target sasaran ini adalah kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan pengelolaan kinerja.

Namun

demikian, penyebab tersebut dapat diminimalkan dengan upaya-upaya antara lain sebagai berikut : 1. Kegiatan Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas pada beberapa unit; 2. Evaluasi Pengelolaan IKU pada beberapa unit Eselon II Kantor Pusat, Kanwil DJBC, dan KPU BC; 3. Asistensi penanganan pengaduan masyarakat yang diterima pada Aplikasi SIPUMA; dan 4. Rapat Koordinasi Kepatuhan Internal dengan jajaran unit Kepatuhan Internal vertikal. 10c-N Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur importir

efektifitas jalur

merah

penetapan agar

tepat

sasaran. Hit rate diukur dari jumlah penerbitan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) atas PIB jalur

Gambar 3.31 Ilustrasi Tepat Sasaran

96

merah. SPTNP tersebut diterbitkan atas temuan pemeriksaan fisik dan



penelitian PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) yang meliputi kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, tarif, dan nilai pabean. Sama halnya dengan IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan, Pengukuran IKU ini dilakukan pada 4 (empat) kantor besar yaitu KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Belawan, dan KPPBC Tanjung Emas. Keempat pelabuhan tersebut memiliki persentase kegiatan importasi terbesar secara nasional. Hal ini dapat terlihat dari besarnya kontribusi

total

jumlah

dokumen

PIB

keempat

pelabuhan

tersebut

dibandingkan data importasi nasional. Realisasi IKU ini pada tahun 2016 adalah sebesar 34,7% dari target yang ditetapkan yaitu 25%. Target sebesar 25% merupakan target hasil pembahasan dengan PUSHAKA selaku pengelola kinerja organisasi Kementerian Keuangan yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 12%. Dari sisi realisasi, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 25,2%. Untuk lebih jelasnya, realisasi pada masingmasing kantor pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.26 Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah ∑ Persentase hitdokumen rate

Target Tahun 2016

Kantor

Σ SPTNP

Σ NPBL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(b+c)/d*100%

(f)

KPU Tg. Priok

5.034

401

32.870

15,3%

15%

KPPBC Belawan

1.891

162

6.058

31,2%

27%

KPPBC Tg. Emas

8.721

1.036

15.229

57,3%

37%

KPPBC Tg Perak

3.355

548

9.636

34,8%

21%

Total

19.001

2.147

63.793

34,7%

25%

Sumber Data: Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Keterangan : Σ SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) merupakan jumlah SPTNP dari Jalur Merah (Januari s.d Agustus) dan dari Jalur Merah (MH dan MM) (September s.d Desember). Σ NPBL (Nota Pemberitahuan Barang Larangan / Pembatasan) merupakan jumlah NPBL atas PIB Jalur Merah (MH dan MM) bulan September s.d Desember. Σ Dokumen PIB Jalur Merah terdiri atas : a. Semua dokumen PIB Jalur Merah bulan Januari s.d Agustus. b. PIB Jalur Merah (MH dan MM) bulan September s..d Desember.


97


Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2015 dan 2016 Kantor

Realisasi 2015

Realisasi 2016

KPU Tg. Priok

11,00%

15,3%

KPPBC Belawan

28,40%

31,2%

KPPBC Tg. Emas

38,86%

57,3%

KPPBC Tg Perak

22,56%

34,8%

Rata-rata

25,2%

34,7%

Sumber 1. Laporan Capaian Kinerja DJBC Tahun 2016 (Direktorat Kepatuhan Internal); 2. LAKIN DJBC Tahun 2015.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU ini adalah sebagai berikut : 1.

Telah dilaksanakan percepatan respon upgrade/downgrade importir jalur kuning terkait pemutakhiran profil importir; dan

2.

Telah dilakukan pembahasan penajaman definisi hit rate antara MKO DJBC dengan

unit

terkait

pemilik

IKU

yang

salah

satu

hasilnya

menyempurnakan definisi “hit rate” adalah ketika terdapat hasil analisa yang menyatakan bahwa barang impor masih memerlukan pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (SPBL).

98



SS-11 SDM YANG KOMPETITIF Pengembangan dan pembinaan SDM bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kompetensi SDM DJBC sehingga dalam melaksanakan kewajiban/ tugas berpedoman pada prinsip Good Governance. Pembentukan SDM adalah upaya untuk menyiapkan SDM yang berkompetensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang. Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompetitif pada tahun 2016 sebesar 106,49%. Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency.

Gambar 3.32 Fokus dalam melaksanakan tugas 11a-N Persentase Pemenuhan Standar Soft dan Hard Competency Tujuan IKU ini adalah untuk melihat ketersediaan pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai jabatannya baik secara soft maupun hard competency untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Terdapat beberapa unsurunsur yang mempengaruhi IKU ini, antara lain : 1. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), terdiri dari dua : a. SKJ Manajerial, yaitu jenis dan level kompetensi manajerial yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan.


99


b. SKJ Teknis, yaitu jenis kompetensi yang diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. 2. Kompetensi, terdiri dari dua : a. Kompetensi Manajerial, yaitu kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang pelaksanaan assessment center Kementerian Keuangan. b. Kompetensi Teknis, yaitu pengetahuan dasar di bidang kepabeanan dan cukai

yang

harus

dimiliki

oleh

setiap

pegawai

DJBC

dalam

melaksanakan tugasnya. 3. Job Person Match (JPM), terdiri dari dua : a. JPM Manajerial ditentukan dari indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ Manajerial yaitu sebesar 72%. b. JPM Teknis ditentukan dari keikutsertaan dan kelulusan pegawai dalam mengikuti pendidikan dasar kepabeanan dan cukai. Formula Penghitungan JPM :

JPM Manajerial = JPM Teknis

{

∑

(

Level kompetensi pejabat Standar Kompetensi Jabatan

)

: ∑ Kompetensi dalam SKJ

}

X100%

= Telah mengikuti dan lulus pendidikan dasar kepabeanan dan cukai

4. Pendidikan dasar adalah pendidikan formal maupun informal yang memberikan pengetahuan kepabeanan dan cukai seperti DTSD, DPT II, Program Diploma I Kepabeanan dan Cukai, dan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai. Pengukuran realisasi IKU persentase pemenuhan standar soft dan hard competency dengan cara mancari rata-rata anatar jumlah persentase pejabat yang memenuhi JPM Manajerial dan persentase pejabat yang memenuhi kompetensi teknis.

100



Formula Perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut : Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. IV) di lingkungan DJBC yang memiliki JPM Total 72% Persentase Pejabat yang memenuhi JPM manajerial

x100% Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. IV) di lingkungan DJBC yang telah mengikuti assessment center Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. pelaksana) di lingkungan DJBC yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dasar kepabeanan dan cukai

Persentase Pejabat yang memenuhi kompetensi teknis

x100% Jumlah Pejabat (Eselon II s.d. pelaksana) di lingkungan DJBC

Contoh perhitungan: JPM manajerial = (level kompetensi1 / skj1 + level kompetensi2 / skj2 + ....................) / jumlah kompetensi = (1/2 + 3/4 + 3/2 + 2/3 + 3/4 + 1/2 + 3/3 + 2/3 + 2/3 ) = 77,78 % (Pejabat telah memenuhi SKJ) Setjen (Biro SDM) menyediakan data JPM manajerial eselon II dan III masing-masing unit eselon I. Data JPM manajerial eselon IV disediakan oleh Bagian Kepegawaian masing-masing unit eselon I Formula: Rata-rata (Persentase Pejabat yang memenuhi JPM manajerial + Persentase Pejabat yang memenuhi kompetensi teknis)

Realisasi IKU ini di tahun 2016 adalah 95,84% dari target 90%, dengan indeks capaian 106,49%. Realisasi tahun 2016 ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.28 Realisasi Pemenuhan Soft dan Hard Competency Pemenuhan Soft Competency

Pemenuhan Hard Competency

Es. IV

Total

h

i

j

k=j/i*100%

l=(h+k)/2

96.22%

13888

13258

95.46%

95.84%

Data

Es. II

Es. III

PBC Setingkat Es. III

a

b

c

d

e

f

g=b+c+d+e+f

∑ Pejabat pada Periode Pelaporan

(i)

33

232

23

1251

237

1776

∑ Pejabat yang mengikuti Assessment Center

(ii)

33

C

23

1176

237

1695

Pejabat yang Memiliki Job Person Match (JPM) Minimal 72%

(iii)

33

223

20

1120

235

1631

% Realisasi Pemenuhan Soft Competency per Jabatan

(iv)= (iii)/(ii)

100%

####

86.96%

####

99.16%

96.22%

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Yang lulus diklat dasar

% Realisasi Pemenuhan Hard Competency

Sumber Data: Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Bagian Kepegawaian Sekretariat DJBC


% Capaian IKU

PBC Setingkat Es. IV

% Realisasi Pemenuhan Soft Competency Total

101


IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran hard competency adalah dengan menggunakan data historis keikusertaan dan kelulusan pegawai pada Diklat Kepabeanan dan Cukai sehingga sangat dimungkinkan data pemenuhan hard competency tersebut di atas tidak menggambarkan kompetensi Kepabeanan dan Cukai pegawai DJBC saat ini. Selain itu, terdapat kompetensi-kompetensi teknis lainnya yang ikut menentukan keberhasilan suatu pekerjaan tidak termasuk dalam komponen yang diukur. Kendala-kendala dalam pencapaian target IKU ini adalah belum adanya standar kompetensi teknis yang dibutuhkan pada tiap-tiap pekerjaan dan belum tersedianya metode untuk mengukur kompetensi teknis yang dimaksud. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, beberapa tindakan telah dilaksanakan pada tahun 2016, antara lain : a.

Penyusunan Standar Kompetensi Teknis dan Kamus Kompetensi Teknis Rumpun jabatan pengawasan;

b. Penyusunan dan uji coba metode pengukuran Standar Kompetensi Teknis rumpun jabatan pengawasan; c.

Pembentukan assessor teknis untuk assessment teknis jabatan pemeriksa bea dan cukai sub unsur Kepatuhan Internal (KI) dan Penindakan & Penyidikan (P2);

d. Uji coba assessment teknis untuk jabatan pemeriksa bea dan cukai sub unsur audit; e.

Uji coba assessment teknis untuk jabatan pemeriksa bea dan cukai sub unsur KI; dan

f.

Uji coba assessment teknis untuk jabatan pemeriksa bea dan cukai sub unsur P2.

102



SS -12 ORGANISASI YANG KONDUSIF Penataan organisasi adalah penyempurnaan struktur organisasi dan proses bisnis DJBC berdasarkan perkembangan dan kebutuhan DJBC. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme

penyampaian

pendapat

dan

tingkat

kebebasan

dalam

menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik. Capaian sasaran strategis organisasi yang kondusif pada tahun 2016 sebesar 117,77%. Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian 2 (dua) IKU yaitu: 1. Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan (114,94%); 2. Tingkat Penyelesaian Pengembangan Jabatan Fungsional (120%).

12a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan Perbaikan internal organisasi Kementerian Keuangan dilakukan melalui program Transformasi Kelembagaan (TK). Program tersebut mendasarkan pada blueprint TK yang didalamnya berisi berbagai inisiatif strategis yang diimplementasikan mulai tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya untuk unit eselon I Kementerian Keuangan.


103


IKU ini mengukur pelaksanaan Inisiatif Strategi (IS) yang jatuh tempo pada tahun 2016. Pencapaian Tranformasi Kelembagaan pada DJBC diukur dari pelaksanaan 10 Inisiatif Strategis (IS) sebagai berikut: Inisiatif 1 - Memperbaiki Sistem Manajemen Kinerja; Inisiatif 2 – Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi Dwelling Time; Inisiatif 3 – Meluncurkan Customs Call Center; Inisiatif 4 – Memulai External Stakeholder Lab untuk mengurangi waktu impor; Inisiatif 5 – Future proofing Kawasan berikat; Inisiatif 6 – Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui Kantor Pos; Inisiatif 7 – Otomasi proses pelayanan dan pengawasan; Inisiatif 8 – Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan; Inisiatif 9 – Integrasi Manajemen Risiko; Inisiatif 10 – Menyelaraskan fondasi dengan mandat; Dari 10 IS tersebut di atas terdapat beberapa IS yang telah diselesaikan pada tahun sebelumnya yaitu IS 3, IS 4 dan IS 8 sehingga inisiatif pada unit DJBC yang jatuh tempo pada tahun 2016 serta yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya adalah IS 1, IS 2, IS 5, IS 6, IS 7, IS 9 dan IS 10 Tahapan inisiatif tahun 2016 mengacu pada dokumen blueprint transformasi kelembagaan. Formula yang digunakan pada IKU ini adalah : Capaian IS = ∑ tahapan inisiatif tahun 2016 yang dilaksanakan ∑ tahapan inisiatif tahun 2016 yang direncanakan

x 100%

Realisasi IKU = Rata-rata persentase Capaian IS

Berdasarkan aplikasi MITRA dari Central Transformation Office (CTO), realisasi inisiatif Transformasi Kelembagaan DJBC di tahun 2016 ini adalah sebesar 100% dari target tahun 2016 sebesar 87%. Jika dibandingkan dengan

104



realisasi tahun sebelumnya yang memiliki capaian sebesar 83,56%, realisasi tahun ini mengalami kenaikan. Realisasi IKU Tranformasi Kelembagaan (TK) ini diukur dari outcome utama

yang

diselesaikan

dibandingkan

dengan

outcome

utama

yang

direncanakan dari inisiatif transformasi kelembagaan DJBC di tahun 2016. Berikut adalah outcome dan tindakan utama dalam IS yang telah dilaksanakan pada tahun 2016: Tabel 3.29 Rincian Realisasi IS Transformasi Kelembagaan DJBC Tahun 2016 IS 1

2

3

Key Outcomes/

Acceptance Criteria

Capaian

Implementasi otomasi sistem manajemen kinerja (PERFORMA)

Terbangunnya sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk otomasi sistem pengelolaan kinerja telah dibangun

100%

Penyelesaian aplikasi Mobile CEISA untuk penggunaan tablet

Terbangunnya aplikasi mobile CEISA untuk penggunaan tablet

100%

Piloting 24/7

Terbentuknya UPT setingkat eselon III

Hasil Utama

ISO Inbound Call CRM Kantor Vertikal

100%

Dwi Bahasa Indonesia-English 4

IS ini telah diselesaikan pada tahun sebelumnya

5

Implementasi penuh aplikasi layanan dan perijinan KB

Aplikasi layanan dan perijinan KB telah diimplementasikan

6

Sistem komputer pelayanan / Aplikasi barang kiriman

Sistem komputer pelayanan barang kiriman dan ketersediaan

NA 100%

100%

informasi untuk pengguna jasa yang terintegrasi 7

Sistem Otomasi Kawasan Berikat (lanjutan); Pembangunan Sistem Otomasi Barang Kiriman


Terotomasinya pelayanan dan pengawasan Cukai (LACK) dan Kawasan Berikat

100%

105


IS

Key Outcomes/

8

IS ini telah diselesaikan pada tahun sebelumnya

9

Bertransformasi menjadi IS Baru RBTK : Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa

10 Penyusunan Naskah Akademik, Implementasi program pemenuhan gap (Action Plan); dan Survey Kepuasan Pegawai 2016

Acceptance Criteria

Sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal

Capaian N/A

-

Organisasi, SDM dan infrastruktur selaras 100%

RATA-RATA CAPAIAN INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2016

100%

Gambar 3.33 Progres Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan DJBC Sumber : Aplikasi MITRA PMO DJBC.

106



Summary Capaian Program TKII DJBC s.d. Semester 2016 Updated : 31 Desember 2016

IS #1 : 100% (CLOSED) MANAJEMEN KINERJA Outcome Tahun 2016: Implementasi otomasi sistem manajemen kinerja (PERFORMA)

IS #2 : 100% (USUL CLOSED) KANTOR MODERN 2.0 Outcome Tahun 2016: Penyelesaian aplikasi Mobile CEISA untuk penggunaan tablet

IS #6 : 100% (USUL CLOSED) OPTIMASI PENGAWASAN IMPOR VIA KANTOR POS Outcome Tahun 2016: Sistem komputer pelayanan / Aplikasi barang kiriman

IS #7 : 100% (USUL CLOSED) OTOMASI PROSES PELAYANAN DAN PENGAWASAN Outcome Tahun 2017: Sistem Otomasi Kawasan Berikat (lanjutan); Pembangunan Sistem Otomasi Barang Kiriman

IS #3 : (100%) CUSTOMS CONTACT CENTER

IS #9 : INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO

Outcome Tahun 2016:

Bertransformasi menjadi IS Baru RBTK : Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa

Piloting 24/7 ISO Inbound Call CRM Kantor Vertikal Dwi Bahasa Indonesia-English

IS #5 : (100%) PENYEMPURNAAN KAWASAN BERIKAT Outcome Tahun 2016: Implementasi penuh aplikasi layanan dan perijinan KB

IS #10 : 100% MENYELARASKAN FONDASI DENGAN MANDAT Outcome Tahun 2016: Penyusunan Naskah Akademik ; Implementasi program pemenuhan gap (Action Plan); dan Survey Kepuasan Pegawai 2016;

Gambar 3.34 Progres Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan DJBC

Penjelasan capaian tahun 2016: 1.

Untuk IS 1, di tahun 2015 proses pengembangan aplikasi terhambat karena struktur bisnis proses yang cukup rumit dan server PUSINTEK yang mengalami gangguan. Sementara yang telah dilakukan di tahun 2016 sehingga target tercapai adalah :


107


 Telah dilaksanakan sosialisasi Aplikasi Performa.  Implementasi Otomasi Sistem Manajemen Kinerja (Aplikasi Performa). 2.

Untuk IS 2, di tahun 2015 pemanfaatan teknologi dalam proses pemeriksaan barang mengalami beberapa kendala diantaranya aplikasi mobile untuk pemeriksaan belum tersedia, jumlah perangkat keras yang terbatas, dan koneksi internet di lapangan yang kurang memadai. Sementara yang telah dilakukan di tahun 2016 sehingga target tercapai adalah :

 Telah diselesaikan pengembangan aplikasi mobile CEISA untuk penggunaan tablet, tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan yaitu: - Dilakukan UAT (User Acceptance Test) aplikasi pada 14 Desember 2016. - Dilakukan UAT Tahap II untuk penyempurnaan aplikasi mobile CEISA pada tanggal 23 Desember 2016. 3.

Untuk IS 3, di tahun 2016 status sudah selesai dengan capaian yang dihasilkan antara lain :  Penerapan ISO untuk Inbound Call (sertifikat)  Piloting 24/7 a.l. pengadaan infrastruktur IT, Benchmarking ke contact center yang menyelenggarakan 24/7  Penghargaan pada Contact Center World Award 2016: - Gold for Best Contac Center Leader; - Silver for Best Small Contact Center; dan - 4th place for Best Contact Center Design.

4.

Untuk IS 5, di tahun 2015 implementasi penuh aplikasi layanan dan perijinan kawasan berikat masih menunggu Perdirjen sebagai payung hukum. Sementara yang telah dilakukan di tahun 2016 sehingga target tercapai adalah : a. telah diterbitkan peraturan terkait Kawasan Berikat:  PER-13/BC/2016 (BC 2.3); PER-14/BC/2016 (BC 2.5); PER-15/BC/2016 (BC 2.6.1 dan BC 2.6.2); dan  PER-26/BC/2016 (BC 2.7) dan PER-27/BC/2016 (BC 4.0 dan BC 4.1). b. Telah dilaksanakan sosialisasi PDJ.

108



c. Telah dilaksanakan implementasi penuh aplikasi layanan dan perizinan KB meliputi Aplikasi layanan BC 2.3, BC 2.5, BC 2.6.1/2.6.2, 2.7 & 4.0/4.1 melalui kegiatan sebagai berikut:  Pelaksanaan piloting aplikasi (UAT);  TOT Perdirjen dan SKP Tahap I dan II; dan  Mandatory SKP (Tahap I dan II). 5.

Untuk IS 6, telah disusun RPMK proses bisnis barang kiriman yang mengatur kenaikan batas nilai barang yang dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (deminimise value) namun belum bisa dilakukan sosialisasi karena RPMK belum disahkan. Sementara yang telah dilakukan di tahun 2016 sehingga target tercapai adalah :  Penyempurnaan proses bisnis barang kiriman selesai dan disetujui dalam bentuk finalisasi PMK dan Perdirjen  Penyelesaian aplikasi impor barang kiriman

6.

Untuk IS 7, aplikasi sistem otomasi kawasan berikat untuk BC 2.3 dan BC 2.5 sudah diselesaikan, akan tetapi aplikasi tersebut belum bisa diimplementasikan dikarenakan belum adanya Perdirjen sebagai payung hukum. Sementara yang telah dilakukan di tahun 2016 sehingga target tercapai adalah :  Telah diselesaikan : - pembangunan Sistem Otomasi Kawasan Berikat (lanjutan) meliputi BC 2.7, BC 4.0 dan BC 4.1 sudah selesai dilakukan; - pembangunan Sistem Otomasi Barang Kiriman; dan - penyelesaian aplikasi LHP (Mobile CEISA).

7.

Untuk IS 9, pengintegrasian sistem manajemen risiko mengalami kendala karena proses bisnis yang kompleks dan beragam. Sementara yang telah dilakukan pada tahun 2016 yaitu sedang dilakukan pengembangan design baru Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa untuk menyempurnakan konsep system manajemen risiko sebelumnya dan sudah diajukan menjadi Inisiatif Baru Program RBTK 2016-2019 Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa.


109


12b-N Tingkat Penyelesaian Pengembangan Jabatan Fungsional Tujuan dari IKU adalah untuk menciptakan jabatan-jabatan fungsional core business baru untuk mendukung program transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan fungsional meliputi pembentukan dan penyempurnaan jabatan-jabatan fungsional dalam bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugas utama Kementerian Keuangan yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Jabatan fungsional yang akan dikembangkan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi dan kajian. Penetapan target IKU sebesar 75% didasarkan atas pertimbangan besarnya effort yang dapat dilakukan oleh unit eselon I sampai dengan proses ekspos. Proses selanjutnya sangat bergantung pada keputusan KemenPAN apakah usulan Jabatan Fungsional dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila pada tahapan ekspos naskah akademis sudah dilakukan namun KemenPAN menyatakan tidak dapat dilanjutkan, maka realisasi sudah mencapai 70%. Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut : Formula: Tahapan pembentukan dan penyempurnaan jafung yaitu: a. Penyusunan Naskah Akademis b. Ekspose Naskah Akademis c. Penyusunan matriks butir kegiatan d. Uji petik beban kerja dan Pengolahan data e. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB f. Persetujuan MenpanRB terhadap Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB Total

: : : : : :

35% 35% 5% 7,5% 2,5% 15%

: 100%

Tingkat penyelesaian = Jumlah persentase seluruh tahapan pembentukan dan penyempurnaan jafung yang telah diselesaikan

Realisasi IKU ini di tahun 2016 adalah 100% dari target 70%, dengan indeks capaian 120%. Realisasi tahun 2016 ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

110



Tabel 3.30 Pengembangan Jabatan Fungsional Progress penyelesaian pengembangan jabatan fungsional

Bulan

Januari s.d.

Penyelesaian Naskah Akademis Jabatan Fungsional

Persentase Capaian IKU

Keterangan

35%

Mei 1.


Juni s.d. Agustus

September

2.

Ekspose Naskah Akademis

1.


2.

Ekspose Naskah Akademis

3.

Ekspose oleh KemenPAN RB

4.

Pelaksanaan Uji Petik

70%

75%

Surat Sekretaris DJBC Nomor: Oktober s.d. November

Telah disampaikan RPermenPAN-RB tentang JFPBC ke KemenPAN-RB dan BKN

85%

Desember

Telah diterbitkan PerMenPAN-RB Nomor 31 Tahun 2016 TENTANG Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai tanggal 29 Desember 2016

100%

S-3020/BC.01/2016 Hal Penyampaian Rpermenpan-RB tentang JFPBC

PerMenPAN-RB Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016

IKU ini sesuai dengan isu utama yang berkembang yaitu dengan telah ditandatanganinya Peraturan MenPAN RB Nomor 31 Tahun 2016 pada tanggal 29 Desember 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai pengganti PerMenPAN Nomor 32 tahun 2003 Jo. PerMenPAN 18 tahun 2013 tentang JFPBC dan angka kreditnya.


111


SS-13 SISTEM MANAJEMEN INFORMASI YANG ANDAL Perwujudan sistem teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk mendorong pembangunan sistem pelayanan DJBC yang andal dan terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Sistem Informasi Manajemen yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang andal yaitu dengan penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA). TIK yang andal adalah TIK yang mampu mengelola data dan informasi yang memenuhi kriteria lengkap, akurat, mutakhir, dan terpercaya. Capaian

sasaran

strategis

sistem manajemen informasi yang andal pada tahun 2016 sebesar 120%. Capaian

tersebut

diperoleh

dari

indeks capaian 2 (dua) IKU yaitu IKU Tingkat Downtime Sistem TIK Gambar 3.35 Sistem CEISA

(120%)

dan

IKU

Persentase

Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai (120%). 13a-CP Tingkat Downtime Sistem TIK IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin. Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari masing-masing Unit Eselon I yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system layanan TIK meliputi: Layanan Internet, Layanan Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan Database yang dikelola oleh unit TIK Pusat dan unit TIK Eselon I.

112



Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Potensi kerugian finansial; 2. Potensi tuntutan hukum; 3. Citra Kemenkeu;dan 4. Jumlah pengguna yang dirugikan. Perhitungan

downtime

layanan

tidak

termasuk

downtime

yang

direncanakan (Planned Downtime) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan (Preventive Maintenance). Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Pengukuran IKU tingkat downtime sistem TIK dengan cara membuat persentase antara jumlah downtime seluruh layanan TIK dengan jumlah layanan TIK. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya dibandingkan target, semakin baik). Pada tahun 2016 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 0,30% dari target yang ditetapkan sebesar 1%. Untuk penjelasan terkait downtime tiap layanan TIK dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.31 Tingkat Downtime Sistem TIK No.

Bulan

Nama Layanan TIK

Berjalan

Total Waktu

Total Waktu

Pelayanan (Jam)*)

Downtime

Persentase

s.d Desember

(Jam) s.d

Downtime

2016

Desember 2016

d

e

a

b

c

1

Target s.d.

Impor

142.640

770,50

0,54%

Desember

Ekspor

572.520

1.488,00

0,26%

2016 : 1%

Inward

562.176

1.479,00

0,26%

Outward

553.392

1.479,00

0,26%

BC.23

66.752

276,00

0,41%

Cukai

77.088

448,50

0,58%

KITE

29.640

172,50

0,58%

2.004.208

6.083,50

0,30%

Total Capaian Tahun 2016

f = e/d*100%

*) Total waktu pelayanan untuk masing-masing layanan TIK diambil dari 102 Kantor Bea dan Cukai


113


Faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU ini adalah kapasitas sistem TIK sudah overload, sistem layanan TIK tidak berjalan normal, sistem TIK rawan downtime, dan perbaikan serta uji fungsi sistem TIK pasca recovery downtime tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain : 1.

Monitoring ketersediaan space database;

2.

Pentahapan/penundaan implementasi aplikasi;

3.

Identifikasi query dengan resource database terbesar;

4.

Penyesuaian database;

5.

Identifikasi dan penyelesaian tiket insiden;

6.

Penetapan perkiraan space yang aman untuk database dan evaluasi per 6 bulan;

7.

Pelaksanaan housekeeping database;

8.

Monitoring database growth yang tidak wajar pada SOADB;

9.

Penambahan kapasitas storage pada DBOLTP;

10.

Monitoring utilisasi CPU dan memory server database;

11.

Analisis dan recovery terhadap application server, database server, storage, network, dan power;

12.

Analisis untuk database recovery;

13.

Recovery data dari resource asal; dan

14.

Pembuatan tool recovery untuk kasus spesifik.

13b-N Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai Integrasi sistem kepabeanan dan cukai adalah integrasi sistem TIK kepabeanan dan cukai yang meliputi perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan, yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

114



Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai adalah perbandingan antara jumlah persentase tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan dengan jumlah persentase integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang ditargetkan akan diselesaikan. Integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang ditargetkan pada tahun 2016 terdiri atas : 1. TPS Online Udara dan CEISA IMPOR; 2. Billing Pajak dan CEISA EKSPOR; 3. NPWP dan Sistem Layanan beberapa aplikasi (ekspor, impor dan TPB). Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai dirumuskan sebagai berikut : a.

Perancangan : 35%

b. Pengembangan : 40% c.

Pengendalian Mutu : 25% Realisasi IKU ini pada tahun 2016 adalah sebesar 99,79% dari target 75%,

dengan indeks capaian 120%. Penjelasan dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 3.32 Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai 2016 No. 1

Sistem Kepabeanan dan Cukai Terintegrasi

% Realisasi

TPS Online Udara dengan CEISA IMPOR -

Capaian tahapan perancangan 35% dari 35%

-

Capaian tahapan pengembangan 40% dari 40%

-

Capaian tahapan pengendalian mutu 25% dari 25%

2

100%

Billing Pajak dengan CEISA EKSPOR -

Capaian tahapan perancangan 35% dari 35%

-

Capaian tahapan pengembangan 40% dari 40%

-

Capaian tahapan pengendalian mutu 24,38% dari 25%

3

99,38%

NPWP dengan Sistem Layanan beberapa aplikasi (impor, ekspor dan TPB) -

Capaian tahapan Perancangan 35% dari 35%

-

Capaian tahapan Pengembangan 40% dari 40%

-

Capaian tahapan Pengendalian Mutu 25% dari 25%

Realisasi IKU


100%

99,79%

115


SS -14 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL Salah satu sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara. Dalam tercapainya dibutuhkan anggaran

rangka

menunjang

tujuan

organisasi

adanya yang

perencanaan optimal

dan

pengelolaan anggaran yang efisien Gambar 3.36 Ilustrasi Anggaran

dan

efektif

yaitu

menggunakan

dengan prinsip

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2016 sebesar 102,17% 102,26% . Capaian tersebut diperoleh dari indeks capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

14a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran IKU ini bertujuan mengukur pengelolaan anggaran dari 3 parameter yaitu Penyerapan Anggaran, Efisiensi, dan Pencapaian Keluaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan. -

Penyerapan Anggaran (bobot 11,86%) Parameter ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah

116



tercapai. Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non belanja pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU). Efisiensi (bobot 34,96%)

-

Parameter ini membandingkan antara hasil lebih atau sisa dana kontrak dengan pagu kontrak. Hasil lebih atau sisa dana diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (pencapaian outputnya lebih besar atau sama dengan 100%) dan sisa dana tersebut tidak dialihkan untuk kegiatan atau belanja lainnya. Apabila output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Pencapaian Keluaran (bobot 53,18)

-

Output belanja adalah output yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada Lampiran SE-32/MK.1/2015. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelakasanaan Anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar 97,06% dari target 95%, dengan indeks capaian 102,17%. IKU ini tidak beda dengan IKU sebelumnya yang berbunyi Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja namun memiliki dasar perhitungan/formula

IKU

yang

sama

sehingga

realisasi

tahun

2016

dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : Tabel 3.33 Realisasi IKU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Tahun 2015 Penyerapan Anggaran (Bobot 11,86%) No.

Belanja

1

Barang

2

Modal

Pagu 2015

Realisasi

Penyerapan

Rp 3.410 M

Rp 3.181 M

93,27%

Efisiensi

Pencapaian

(Bobot

Output

34,96%)

(53,18%)

88,69%

103,58%

Target

95%

Realisasi IKU 2016 : 97,15% Sumber Data: Bagian Keuangan Sekretariat DJBC


117


Tabel 3.34 Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Penyerapan Anggaran (Bobot 11,86%) No.

Belanja

1

Barang

2

Modal

Pagu 2016

Realisasi

Penyerapan

Rp 2.626 M

Rp 2.508 M

95,51%

Efisiensi

Pencapaian

(Bobot

Output

34,96%)

(53,18%)

90,92%

101,45%

Target

95%

Realisasi IKU 2016 : 97,06% Sumber Data: Bagian Keuangan Sekretariat DJBC

120.00% 97.06%

100.00% 75.72%

80.00% 62.77% 53.61%

60.00%

47.59%

40.63% 40.00%

29.11%

20.00% 4.93% 0.00%

8.70%

1.50% 6.50% Jan Feb

11.63%

16.81% 16.50%

9.00% Mar

Apr

21.67%

95.00%

75.00%

62.00% 53.00%

45.00% 37.50%

29.00% 20.00% Mei

Jun

Jul

Target

Agu

Sep

Okt

Nov

Realisasi

Sumber Data: Diolah dari Database Kemenkeu-One 2016

Gambar 3.37 Grafik Realisasi IKU Sepanjang Tahun 2016 Dalam rangka memantau penyerapan anggaran dan pencapaian output, DJBC telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: 1.

Monitoring dan evaluasi percepatan realisasi anggaran dan mendorong satker untuk melaksanakan penyerapan anggaran sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP).

2.

Re-assessment optimalisasi anggaran belanja.

118


Des


C. KINERJA LAINNYA Capaian kinerja DJBC selama tahun 2016 yang tidak terukur dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2016 antara lain sebagai berikut : 1.

Modernisasi Kehumasan Organisasi yang ideal adalah organisasi yang setiap unsur internalnya

menyadari bahwa setiap anggota organisasi sesungguhnya merupakan humas bagi organisasi. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka setiap anggota organisasi akan konsisten menjalankan peran kehumasan, baik dengan menghindari perbuatan yang akan berdampak negatif terhadap citra organisasi maupun aktif mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya positif sehingga mampu membangun citra organisasi di mata pihak eksternal. Seiring dengan kesadaran bahwa humas memegang peranan yang sangat penting dalam membangun citra organisasi, keberadaan humas di DJBC dirasakan oleh jajaran pimpinan DJBC sebagai suatu kebutuhan yang harus diprioritaskan. Sesuai dengan PMK nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, unit organisasi kehumasan DJBC yang sebelumnya berada di Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) dan bernama Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan kemudian beralih di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lambaga dan berganti nama menjadi Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi. Keberadaan humas sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar instansi pemerintah dengan stakeholder dan masyarakat umum, dengan tujuan menyangkut tiga hal yaitu maintenance, reputasi, dan citra, menjadi jembatan komunikasi dan mutual benefit relationship. Untuk berkomunikasi dengan publik, Humas mendekatkan diri melalui media, baik melalui iklan, media sosial ataupun dengan menyediakan layanan informasi berupa Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 yang diperuntukan


119


bagi stakeholder ataupun masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan dan pertanyaannya di bidang kepabeanan dan cukai. Dunia kehumasan akan selalu bergerak dinamis seiring perubahan di tengah masyarakat. Perubahan yang terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar harus menjadi perhatian seluruh praktisi kehumasan agar peran humas kian konstekstual namun tetap profesional. Seperti yang saat ini telah dilakukan oleh Humas Bea Cukai dengan melakukan rebranding. Dengan rebranding, selain bermakna upaya mengaktualisasikan visi dan misi Bea dan Cukai juga bertujuan untuk membentuk persepsi di kalangan pegawai Bea Cukai bahwa semua harus bekerja dengan paradigma baru dan semangat baru. Rebranding itu salah satunya dengan membentuk tagline, sebagai ekspresi atau sebuah ide yang mudah diingat, atau biasa disebut juga denga jargon atau slogan. Bea Cukai Makin Baik, begitulah jargon baru dari DJBC. Jargon ini mengandung artian proses yang tidak pernah berhenti dan dinamis. Tentunya melalui rebranding akan mambawa semangat perubahan, karena itu perlu sinergi dengan seluruh unsur termasuk di daerah. Selain membuat tagline, Humas Bea Cukai juga melakukan modernisasi organisasi dengan membentuk Kanal Radio dan Kanal TV. Pembentukan Kanal Radio dan Kanal TV dimaksudkan sebagai pilihan media Bea Cukai yang efektif, efisien, dan ekonomis. Jadi jika orang tidak sempat membaca berita di website maupun Warta Bea Cukai, mereka masih bisa mendengarkan radio dan tv. Sejauh ini penyampaian pesan-pesan telah dilakukan secara masif, baik melalui pemasangan iklan DJBC, kerjasama program reality show, distribusi WBC ke pihak internal dan eksternal , dan diseminasi media sosial dan website Bea dan Cukai. Rebranding DJBC mengedepankan 4 unsur yang tidak terlepas dari tugas dan fungsi DJBC, meliputi services, facilitation, community protection, dan revenue. Dengan demikian, pesan yang disampaikan kepada publik akan berfokus pada layanan yang cepat dan transparan, kemudian stakeholder untuk memperoleh fasilitas, serta tugas Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari barangbarang ilegal. Di samping itu, dalam mengedepankan fungsi Bea Cukai dalam

120



mengoptimalkan penerimaan negara, Bea Cukai juga berperan mendorong terciptanya keadilan bagi perindustrian dan perekonomian negara. 2.

Fasilitasi Perdagangan a. Pusat Logistik Berikat (PLB) Masih banyaknya kendala yang membayangi kondisi logistik nasional

membuat Presiden Joko Widodo mengimplementasikan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, September 2015 yang salah satunya adalah Pusat Logistik Berikat. Presiden secara langsung meresmikan PLB di Cakung, Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016. Sesuai arahan Presiden, PLB diharapkan kedepannya dapat menjadi tempat penimbunan barang-barang impor yang diperlukan untuk industri dan juga manjadi tempat penimbunan barang-barang ekspor, dengan diberikan penundaan pembayaran pengutan impor serta penundaan pemenuhan ketentuan pembatasan impor. Pada prinsipnya, apapun yang bisa dilakukan di luar negeri akan bisa dialihkan tempatnya dengan adanya PLB. Keberadaan PLB diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional, menurunkan

dwelling

time

di

pelabuhan,

menarik

investasi

untuk

pertumbuhan ekonomi nasional, serta akan manjadi Hub Logistik Asia Pacific. Pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai hub logistik tidak hanya nasional tetapi juga menjadi hub logistik regiona melalui PLB. Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015 yang merivisi PP 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, setidaknya ada lima jenis insentif yang disediakan pemerintah bagi perusahaan pengguna PLB. Pertama, perusahaan yang menyimpan barang ke dalam PLB dari tempat lain di luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu berhak mendapat penangguhan BM. Kedua, perusahaan tersebut tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI). Ketiga, DJBC diminta membebaskan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB. Keempat, barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya juga berhak mendapatkan fasilitas serupa ditambah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).


121


Kelima, barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean maupun ari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Bebas, atau Kawasan ekonomi lainnya ke kawasan PLB yang ditujukan untuk ekspor, tidak akan dipungut PPN dan PPnBM. PLB merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menarik kegiatan penumpukan barang (inventory) yang selama ini berpusat di luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Dengan adanya PLB diharapkan perusahaan-perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan atau membuka perwakilan perusahaannya di Indonesia sehingga ada potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dan mengurangi beban penimbunan barang, dan juga dapat menurunkan angka dwelling time di pelabuhan. Dengan demikian pelaku usaha juga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menimbun barang sehingga tidak menumpuk barang di pelabuhan. Dengan berkurangnya penumpukan barang dipelabuhan dapat juga mengurangi dwelling time karena barang dapat langsung keluar ke PLB dan barang tidak perlu ditimbun dengan jangka waktu yang lama di pelabuhan. 3.

Penandatangan MOU DJBC dan Customs Administration of Netherland Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan penandatanganan

nota kesepahaman (MoU) di bidang capacity building dan pertukaran informasi dengan institusi bea dan cukai Belanda, Customs Administration of the Netherlands

(CAN).

Penandatanganan dilakukan

pada

Jumat

(11/3) di Tax and Customs Museum

Rotterdam,

Belanda. Di bidang capacity building, kerja sama DJBC dan

CAN

meliputi

pelatihan anjing pelacak narkotik (K-9) serta on job training (OJT) di bidang

122



teknik audit kepabeanan, ekstensifikasi cukai, postal and courier package, Inward Processing Relief (IPR) best practices, fasilitas kepabeanan, sumber daya manusia, Authorized Economic Operator (AEO), dan kehumasan. Sementara itu, kerja sama di bidang pertukaran informasi lebih difokuskan pada pertukaran data reputable traders (importir/eksportir) kedua negara. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan penandatanganan MoU ini pada dasarnya dilakukan untuk mempererat hubungan kerja sama dan pertukaran informasi yang telah terjalin baik antara kedua institusi kepabeanan ini. Terlebih, aturan kepabeanan yang digunakan oleh keduanya pun tidak jauh berbeda. Turut hadir dalam acara penandatanganan MoU ini Duta Besar Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja, Deputy Head & First Secretary of the Economic Section, Embassy of the Netherlands in Indonesia Tess van der Zee, dan jajaran direktur CAN. 4.

Sinergi DJBC dengan Instansi Lain Pada Tahun 2016

a.

Kunjungan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Untuk memperkuat penegakan hukum khusunya di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC mempererat kerjasama dan komunikasi dengan Kepolisain Republik Indonesia (Polri). Kunjungan ini dilakukan pada 22 Januari 2016 dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, S.E., LLM dengan didampingi oleh tujuh pejabar eselon II dan diterima langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti beserta jajaran antara lain Wakabareskrim Polri Irjen Syahrul Mamma dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Mochammad Iriawan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat kerjasa dan komunikasi antara DJBC dengan Polri dalam hal penegakan hukum sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penyelundupan barang, langkah strategis dalam upaya penurunan dwelling time dan upaya untuk mendukung investasi di Indonesia. Terkait penyelundupan barang, upaya untuk


123


memutus rantai penyelundupan memerlukan koordinasi yang baik antara DJBC dan Polri. Koordinasi yang dijalankan melalui pertukaran data dan informasi terkait penyelundupan barang serta kesiapan aparat dalam rangka melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai. Berdasarkan tugas yang telah diamanatkan undang-undang, DJBC berharap Polri selalu siap memberikan dukungan/ backup khususnya dalam rangka penindakan di lapangan apabila diperlukan. Di sisi lain upaya peningkatan investasi di Indonesia sebagai salah satu pendorong ekonomi nasional juga menjdai fokus DJBC. Upaya yang dilakukan DJBC sejalan dengan misi DJBC salah satunya memfasilitasi perdagangan dan industri serta proteksi terhadap dunia industri berupa perlindungan terhadap penyelundupan dan perdagangan ilegal. Penindakan yang dilakukan DJBC selama setahun sebelumnya didominasi oleh penindakan tekstil dan sembako. Data tersebut menunjukan bahwa DJBC serius dalam melindungi industri dan masyarakat dari kegiatan ekonomi yang melanggar aturan. Dan untuk terus melakukan penindakan tersebut, mutlah diperlukan sinergi dengan berbagai pihak terutama dengan Polri.

124



b. Kerjasama DJBC dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Upaya

peningkatan

kinerja

penindakan

khusunya

minuman

beralkohol, DJBC dalam hal ini oleh KPPBC TMP A

Jakarta

melakukan

sosialisai bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam sosialisasi yang diselenggarakan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada hari Rabu, 02 Februari 2016 ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran dan Pengusahan MMEA di Jakarta. Sosialisasi ini bermaksud mengajak para pengusaha dan asosiasi di bidang minuman keras (miras) di DKI Jakarta bersama-sama melakukan bisnis secara tertib dan nyaman. Praktik tersebut akan lebih memberikan kepastian bisnis dan usaha para pengusaha MMEA. Selain itu, dengan sinergi tersebut, diharapkan dapat menciptakan integrasi administrasi cukai dengan administrasi perpajakan dari Direktorat Jenderal pajak mapupun administrasi perpajakan dengan Pemerintah Provinsi. Upaya

DJBC

dalam

mensosialisasikan

peraturan

MMEA

untuk

menanggulangi peredaran miras ilegal ditanggapi serius oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta dengan menawarkan sebuah solusi dengan pembukaan layanan di kantor-kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah terdapat sebanyak 318 kantor PTSP sehingga diharapkan mampu mengakomodasi keinginan DJBC untuk pengintegrasian data. Diharapkan sosialisasi tersebut dapat membantu para pengusaha untuk mendapat keterangan yang jelas mengenai mekanisme pengurusan izin sehingga tak lagi ditemukan pelanggaran.


125


c.

Bangun Sinergi antara DJBC dengan KPK DJBC laksanakan kunjungan ke KPK sebagai bentuk keseriusan DJBC dalam mencegah korupsi. Kunjungan ini dilaksanakan pada Jumat, 29 Januari 2016 bertempat di Kantor KPK. Kunjungan tersebut sekaligus menjelaskan langkah-langkah DJBC dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan DJBC. Beberapa langkah yang diambil oleh DJBC diantaranya perbaikan tata organisasi seperti adanya Subdirektorat Pencegahan, yang salah satunya berfungsi untuk mencegah gratifikasi, penandatangan komitmen pengendali gratifikasi oleh seluruh jajaran DJBC, penendatangan pakta integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai, penandatangan deklarasi pengendalian gratifikasi bersama stakeholder DJBC, otomasi sistem pelayanan yang berfungsi mempercepat proses dan mengurangi interaksi langsung pegawai dengan pengguna jasa, sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada pejabat, serta pegawai dan stakeholder menjalin kerjasam kemitraan dengan stakeholder melalui forum diskusi dengan tujuan untuk menekan angka KKN antara DJBC dengan stakeholder.

126



5.

Kinerja DJBC Dalam Penindakan Barang Ilegal Selama Tahun 2016 Membuka awal tahun 2016, DJBC langsung menorehkan prestasi dengan

menggagalkan penyelundupan mutiara ke Hongkong sebanyak 114 kg dengan nilai kurang lebih 45 Miliar. Penyelundupan ini bermula saat eksportir mengajukan PEB sebagai beads (manik-manik) yang dikemas dalam 5 boks kayu dengan berat bruto 116,5 kilogram pada 2 Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan informasi Kementerian KKP dan hasil analisa intelijen, ada indikasi pelanggaran berupa pemalsuan dokumen yaitu barang tidak sesuai dengan

PEB.

Dalam

rangka

melindungi

masyarakat

dan

mencegah

penyelundupan dan peredaran barang ilegal, DJBC terus melakukan penindakan dan meningkatkan pengawasan di laut. Upaya ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penyelundupan dan peredaran barang ilegal. Pelanggaran yang kerap dilakukan adalah penyalahgunaan

fasilitas

pembebasan/keringanan

perpajakan

yang

mengganggu industri dalam negeri seperti industri tekstil.


127


D. AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DJBC pada tahun 2016 bersumber dari Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.509.566.207.000. Realisasi anggaran belanja DIPA pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.308.459.897.453 atau sebesar 94,27%. Data realisasi anggaran untuk masing-masing jenis belanja DIPA dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.35 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja DIPA DJBC Tahun 2016 No.

JENIS BELANJA

1

BELANJA BARANG

2

BELANJA MODAL

3

BELANJA PEGAWAI

PAGU ANGGARAN

REALISASI S/D

2016

DESEMBER 2016

JUMLAH 1+2

JUMLAH 1+2+3

SISA

%

2.103.807.280.000

2.002.856.185.024

100.951.094.976

95,20%

561.973.797.000

523.305.158.750

38.668.638.250

93,12%

2.665.781.077.000

2.526.161.343.774

139.619.733.226

94,76%

843.785.130.000

782.298.553.679

61.486.576.321

92,71%

3.509.566.207.000

3.308.459.897.453

201.106.309.547

94,27%

Sumber Data: Bagian Keuangan Sekretariat DJBC

Diagram Penyerapan Anggaran DJBC Tahun 2016

Belanja Barang

Belanja Modal

95,20%

Rp2.002,9 M Keterangan Realisasi

128

Belanja Pegawai

92,71%

93,12%

Rp523,3 M

Rp782,3 M

: Sisa


BAB IV LAKIN DJBC 2016

PENUTUP


Pencapaian kinerja DJBC pada tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan juga membanggakan. Dari 24 IKU yang dimiliki DJBC, 21 IKU memiliki realisasi capaian yang melebihi target walaupun masih terdapat 3 IKU yang capaiannya di bawah target dengan rincian sebagai berikut : 1. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti (IKU ini berstatus abu-abu atau tidak ada capaian dikarenakan selama tahun 2016 tidak ada temuan di DJBC); 2. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai (IKU ini berstatus kuning); dan 3. Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai. Pada tahun 2016 penerimaan bea dan cukai yang dibebankan oleh negara tercapai 97,15% dari target penerimaan sebesar Rp 183,9 Triliun. Walaupun persentase realiasi penerimaan DJBC terhadap target APBN meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 92,23%, namun dari sisi nominal,

BAB IV PENUTUP

sebesar Rp 178,72 Triliun, menunjukkan penurunan sekitar 1,1 Triliun dibanding tahun 2015. Terkait waktu penyelesaian proses kepabeanan di 4 pelabuhan utama, pada tahun 2016 ini DJBC mampu mencapai rata-rata waktu 0,81 hari dari target 1,2 hari. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan waktu dwelling time terutama dari sisi customs clearance yang merupakan tanggung jawab DJBC sehingga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional. Sedangkan dari sisi kepuasan pengguna layanan DJBC, hasil survei tahun 2016 menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 4,01 (kategori sangat puas). Indeks hasil survei mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (3,90). Sehingga menunjukkan bahwa DJBC berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan DJBC. Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, di tahun 2016 DJBC telah melakukan penindakan sebanyak 15.080 kegiatan penindakan dan menghasilkan temuan sebanyak 14.289, kegiatan penindakan ini meningkat 38,9% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10.857 kegiatan. Hal ini menunjukkan komitmen DJBC untuk terus berupaya untuk mengintensifkan kegiatan pengawasan dan penindakan. DJBC juga terus berupaya melaksanakan program Transformasi Kelembagaan sejak tahun 2014 melalui implementasi 10 (sepuluh) Inisiatif Strategis (IS) yang dimiliki DJBC sebagaimana ditetapkan dalam blueprint Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Dari 10 Inisiatif Strategis DJBC, di tahun 2016 semua IS sudah terselesaikan. Selain itu, DJBC juga telah merumuskan strategi antisipatif yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DJBC 2015-2019 sebagai berikut: 1. Penguatan Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, dan pengelolaan barang milik negara;


130 1

BAB IV PENUTUP

2. Penyelarasan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, evaluasi Kantor Modern, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan,

pengembangan

jabatan

fungsional

DJBC,

peningkatan

implementrasi anggaran berbasis kinerja, transformasi kelembagaan sesuai dengan blueprint yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025; 3. Penyelarasan sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika); 4. Perbaikan sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic Authorized Economic Operator (AEO), pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT). 5. Di bidang TIK, peran TIK DJBC diharapkan tidak hanya sebagai alat bantu (supporting) tetapi mampu mendorong organisasi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan tepat guna dengan bantuan kemampuan TIK. Dalam rangka meningkatkan kemampuan TIK, DJBC memberikan perhatian yang lebih pada pengembangan TIK yaitu dengan investasi infrastruktur TIK, pembenahan tata kelola dan pengembangan kapasitas SDM yang dituangkan dalam perencanaan pengembangan TIK jangka pendek (IT PLAN) dan perencanaan pengembangan TIK jangka panjang (IT Blueprint). Pembenahan tata kelola (IT Governance) menjadi fokus perhatian pada kebijakan TIK DJBC


131 1

BAB IV PENUTUP

tahun 2015 s.d. 2019 hal ini selaras dengan kebijakan di Kementerian Keuangan untuk infrastruktur TIK akan dikelola oleh Unit TIK Pusat Kementerian keuangan sedangkan pengelolaan proses bisnis dikelola pada masing-masing unit Eselon I termasuk DJBC. Dengan tata kelola TIK yang lebih baik diharapkan kualitas layanan semakin meningkat dan mampu memnuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat pengguna jasa secara luas. Tahun 2016 ini adalah tahun yang menentukan bagi DJBC karena merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019. Diharapkan capaian pada tahun 2016 ini dapat menjadi pijakan untuk periode berikutnya dalam pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra DJBC 2015-2019. Akhirnya dengan disusunnya LAKIN DJBC tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan, masyarakat, dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk untuk merumuskan kebijakan serta peningkatan kinerja pada periode berikutnya.


132 1

LAMPIRAN LAKIN DJBC 2016

Lampiran I

:

Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Lampiran II

:

Matriks Rencana Kerja DJBC Tahun 2016

Lampiran III

:

Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2016

Lampiran IV

:

Adendum Kontrak Kinerja

Lampiran V

:

Nilai Kinerja Organisasi DJBC 2016

Lampiran I PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Ket

PIC IKU

Penyedia Data

Stakeholder Perspective

SS-1


1a-CP

2a-CP SS-2

Penegakan hukum yang efektif 2b-N

SS-3


Waktu penyelesaian proses kepabeanan Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

KPU BC T.Priok, Polarisasi KPPBC T.Emas, Minimize KPPBC T. Perak, KPPBC Belawan

1,2 hari

0,81 hari

120.00%

60%

96.45%

120.00%

Dit. P2

Dit. P2

30%

66.94%

120.00%

Dit. KBP

Dit. KBP

Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai

Dit. PPS, Dit. IKC

Dirjen BC

Dit. PPS, Dit. IKC

3a-N

Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target

100%

97.15%

97.15%

3b-N


Rp 3 T

RP 854 T

0.00%

4a-CP


Target APBN-P 2016 Target APBN-P 2016

Dit. IKC

Customer Perspective SS-4


SS-5


5a-CP 5b-N

Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

4 (Skala 5)

4.04

101.00%

Dirjen BC

80%

86.94%

108.67%

Dit. Teknis Kepabeanan

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dit. Teknis Kepabeanan

82%

93.32%

113.80%

Dit. PPS

Dit. PPS

Page 1 of 3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

3 (Skala 4)

3.67

120.00%

5%

2,74%

120.00%

Ket

PIC IKU

Penyedia Data

Dit. KIAL

Dit. KIAL

Dit. PPS

Dit. PPS Dit. Cukai, Dit. Fasilitas, KPU Tanjung Priok, KPPBC Kudus, BPIB Jakarta

Internal Business Process Perspective

SS-6


6a-N 6b-N

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat

SS-7


7a-N


SS-8


8a-N


9a-CP


9b-N


SS-9


9c-N 10a-CP SS-10


10b-N 10c-N

Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Persentase hit rate dari importasi jalur merah

Polarisasi Minimize

100%

114.19%

114.19%

Dit. Cukai, Dit. Fasilitas, KPU Tanjung Priok, KPPBC Kudus, BPIB Jakarta

79 (Skala 100)

82.43

104.34%

Dit. KIAL

Dit. KIAL

88.2%

104.78%

118.80%

Dit. Audit

Dit. Audit

80%

94.75%

118.44%

Dit. P2

Dit. P2

4.25 (Skala 5)

4.50

105.88%

Dit. Audit

Dit. Audit

48%

N/A

N/A

Dit. KI

Dit. KI

85%

84.45%

120.00%

Dit. KI

Dit. KI

25%

34.70%

114.24%

Dirjen BC

Dit. IKC

90.00%

95.84%

106.49%

Learning and Growth Perspective SS-11 SDM yang kompetitif

11a-N


Page 2 of 3

Sekretariat DJBC Sekretariat DJBC

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 12a-CP

SS-12

Organisasi yang adaptif 12b-N

Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan fungsional

13a-CP Tingkat downtime sistem TIK Sistem informasi manajemen SS-13 yang terintegrasi

SS-14

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Target

Realisasi

%

87%

100%

70%

PIC IKU

Penyedia Data

114.94%

Sekretariat DJBC

Sekretariat DJBC, Dit. PPS

100.00%

120.00%


1%

0.30%

120.00%

Dit. IKC

Dit. IKC

Dit. IKC

Dit. IKC

13b-N


75%

99.79%

120.00%

14a-CP

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

95%

97.06%

102.17%

atau

94.27%

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N = IKU non-cascading Indeks Capaian IKU maksimal 120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2016

:

Rp3,509,566,207,000

Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2016 :

Rp3,308,459,897,453

Page 3 of 3

Ket


Lampiran II

MATRIKS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2016 No

KODE 015.05

Program/ Kegiatan/ Output

Target 2016

DITJEN BEA DAN CUKAI

3,922,732,348,000

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai a) Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection 015.05.13 serta melaksanakan fungsi sebagai border management. b) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.

3,922,732,348,000

80% 100% 1,4 Hari 80% 4,00

Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC. 1

2

3

1671

1672

1673

Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian laboratories dan identifikasi barang

1674

1675

80%

Layanan Perkantoran

12

11,066,189,000

Layanan Identifikasi dan Klasifikasi Barang

Bulan Layanan

12

4,313,078,000

Unit

4

M2

1000

505,223,000 4,751,680,000 44,239,820,000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu Kebijakan Pelaksanaan Audit di Bidang kepabeanan dan cukai LHA Dokumen perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi audit Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai Pita Cukai Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas dan kepabeanan Rata-rata presentase realisasi dari jani layanan fasilitas kepabeanan Rumusan Peraturan dan kebijakan teknis fasilitas komputerisasi

5

20,636,170,000

Bulan Layanan

Rumusan Peraturan

4

Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Dokumen fasilitas kepabeanan Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

3 4 90% Kebijakan

2

Dokumen

500

Dokumen

575

Layanan Perkantoran

1676

Layanan pemeliharaan sarana dan prasarana komputerisasi Aplikasi yang tersentralisasi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Rumusan kebijakan kerjasama internasional Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Dokumen laporan dan kerjasama internasional

Page 1 of 3

16,320,000 41,037,580,000 3,185,920,000 358,706,379,000

3 3,8 90 Rumusan Peraturan

12

Lembar

201,687,000

Laporan

2560

833,818,000 353,755,617,000 4,116,944,000 3,252,051,000

3 92% Rumusan Peraturan

7

736,100,000

Laporan

44

Dokumen

2560

1,342,369,000 1,173,582,000 202,953,095,000

Bulan Layanan

12

131,586,250,000

Dokumen

5

Aplikasi

2

67,504,814,000 3,862,034,000 4,149,509,000

Rumusan Kebijakan

10

1,115,567,000

Laporan

15

Dokumen

44

1,171,460,000 1,862,482,000

70% 1% 85%

Persentase penyelesaian tahapan integrasi system kepabeanan dan cukai Persentase downtime sistem pelayanan Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis

6

Alokasi 2016 (Juta)

3 90%


KODE

7

1677

Program/ Kegiatan/ Output Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai yang diselesaikan Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya Peraturan dan perundang-undangan kepabeanan dan cukai Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan piutang

8

1678

12

1681

1682

1,788,396,000

44

3,496,600,000

3

4,536,009,000 4,473,083,000

Laporan publikasi dan kehumasan

36

19,301,241,000

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Persentase hasil penyelidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

60%

Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika- Psikotropika, dan Prekursor)

50%

Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

65%

380,181,648,000

Bulan Layanan

12

150,338,268,000

Laporan

20

Unit

172

390,900,000 206,769,130,000

Laporan (25) (FREK) Laporan (122) (FREK)

Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan Indeks ketepatan waktu pemutakhiran database nilai pabean Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengajuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi Rumusan peraturan dan kebijakan

11

45

8

Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan

1680

Peraturan (36) (FREK) Laporan (10) (FREK) Laporan (3) (FREK)

Laporan (36) (FREK)

Laporan pelaksanaan pengawasan dan penindakan NPP

10

33,595,329,000 100% 78% 77% 18%

Laporan (8) (FREK)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan Sarana operasi

1679

Alokasi 2016 (Juta)

Laporan penanganan bantuan hukum, perkara, keberatan banding dan peningkatan kesadaran hukum pegawai

Layanan Perkantoran

9

Target 2016

Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Laporan updating database nilai pabean Laporan pelaksanaan validasi, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi AEO Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Layanan Perkantoran Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai Laporan Pembinaan Teknis Satuan Kerja Vertikal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan cukai Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) Layanan Perkantoran Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai Layanan penyelesaian proses kepabeanan dan cukai (customs clearance) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Utama Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan cukai Waktu penyelesaaian proses kepabeanan (custom clearance)

Page 2 of 3

4,150,000,000

200

18,533,350,000 4,111,054,000

3 3,1 50% Rumusan Peraturan

10

783,897,000

Laporan

112

Laporan

12

Laporan

30

2,293,719,000 65,016,000 968,422,000 290,794,464,000

100% 60% Bulan Layanan

12

Laporan

16

Laporan

32

Unit

260

Unit

434

M2

22112

218,464,973,000 1,428,000,000 2,951,244,000 2,102,466,000 3,115,880,000 62,731,901,000 1,242,262,395,000

100% 80% 1,4 hari Bulan Layanan

12

Laporan

45

Bulan Layanan

6

Unit

101399

Unit

3019

M2

24562

1,088,529,805,000 1,317,464,000 150,000,000 16,405,189,000 15,151,921,000 120,708,016,000 218,799,655,000

100% 1,4 Hari 80%

Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai Layanan Perkantoran Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai Laporan penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

25

Bulan Layanan

12

Laporan

6

Laporan

6

Unit

91

Unit

218

M2

10793

183,031,772,000 5,548,104,000 100,000,000 1,031,335,000 3,912,052,000 25,176,392,000


KODE

13

1683

14

1684

Program/ Kegiatan/ Output Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi Layanan Perkantoran Laporan pelaksanaan patroli laut Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri

Target 2016

151,801,165,000 75% 3,8 Bulan Layanan

12

Laporan

4

Unit

19

M2

1200

15

1685

Bulan Layanan

12

Unit

5

16

1686

Page 3 of 3

9,311,155,000 50,000,000 7,559,954,000

3 85%

Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Rumusan Peraturan Laporan sosialisasi, workshop, asistensi, koordinasi Laporan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat Layanan Perkantoran Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan arsip Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan BMN Dokumen penyelesaian/penyempurnaan SOP Laporan kegiatan penataan organisasi Laporan pembinaan SDM Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

78,443,505,000 38,364,430,000 426,000,000 34,567,230,000 9,361,155,000

80%

Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal

Alokasi 2016 (Juta)

Dokumen

6

Dokumen

18

Laporan

78

22,300,000 3,509,052,000 4,028,602,000 950,328,502,000

95% 100% 50% Bulan Layanan

12

Dokumen

175

Laporan

4

Laporan

3

Dokumen

250

Laporan

2

Laporan

55

Unit

453

Unit

1180

884,050,194,000 6,185,979,000 1,098,150,000 179,879,000 1,099,347,000 2,055,285,000 21,927,735,000 22,788,810,000 10,943,123,000

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS

IDENTITAS IKU NO

KODE IKU

Jenis Cascading

CAPAIAN IKU

NAMA IKU

POLARI SASI

TARGET

REALISASI

SATUAN

STAKEHOLDER PERSPECTIVE Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas Nilai

Warna

120.00%

Hijau

Penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif

Nilai

Warna

120.00%

Hijau

Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal Nilai

Warna

48.58%

Merah

1

1a-CP

CP

2

2a-CP

CP

3

2b-N

N

4

3a-N

N

5

3b-N

N


INDEKS CAPAIAN

96.18% Minimize

1.2

0.81

Hari

120.00%

60%

96.45%

Persen

120.00%

30%

66.94%

Persen

120.00%

Persentase realisasi penerimaan Maximize bea dan cukai terhadap target

100%

97.15%

Persen

97.15%

Jumlah peningkatan penerimaan Maximize bea dan cukai

3

(854 M)

Triliun Rupiah

0.00%

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap Maximize oleh Kejaksaan (P21) Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Maximize Pajak

Page 1 of 4

SASARAN STRATEGIS

IDENTITAS IKU NO

KODE IKU

Jenis Cascading

CAPAIAN IKU

NAMA IKU

POLARI SASI

TARGET

REALISASI

SATUAN

CUSTOMER PERSPECTIVE Kepuasan pengguna layanan yang tinggi Nilai

Warna

101.00%

Kuning


Nilai

Warna

111.24%

Hijau

106.12%

6

4a-CP

CP


Maximize

4

4.04

Indeks

101.00%

7

5a-CP

CP


Maximize

80%

86.94%

Persen

108.67%

8

5b-N

N


Maximize

82%

93.32%

Persen

113.80%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 9

6a-N

N

10

6b-N

N


Nilai

Warna

120.00%

Hijau

INDEKS CAPAIAN

114.00%

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang kepabeanan Maximize internasional Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat

Page 2 of 4

Minimize

3

3.67

Indeks

120.00%

5%

2.74%

Persen

120.00%

SASARAN STRATEGIS

IDENTITAS IKU NO

KODE IKU

Jenis Cascading

Peningkatan pelayanan 10 prima

7a-N

Nilai

Warna

114.19%

Hijau

Edukasi dan komunikasi 11 yang efektif Nilai

Warna

104.34%

Hijau

CAPAIAN IKU

NAMA IKU

POLARI SASI

TARGET

REALISASI

SATUAN

INDEKS CAPAIAN

N


Maximize

100%

114.19%

Persen

114.19%

8a-N

N


Maximize

79

82.43

Indeks

104.34%

88.20%

104.78%

Persen

118.80%

80%

94.75%

Persen

118.44%

Persentase keberhasilan Maximize pelaksanaan Joint Audit Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan Maximize cukai

Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai 13

12 9a-CP

CP

9b-N

N

14

9c-N

N


Maximize

4.25

4.5

Indeks

105.88%

15 10a-CP

CP

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti

Maximize

48%

N/A

Persen

N/A

16 10b-N

N

Rata-rata persentase tingkat Maximize efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

85%

97.10%

Persen

114.24%

17

N

25%

34.70%

Persen

120.00%

Nilai

Warna

114.37%

Hijau


Nilai

Warna

117.12%

Hijau

10c-N

Persentase hit rate dari importasi jalur merah

Page 3 of 4

Maximize

SASARAN STRATEGIS

IDENTITAS IKU NO

KODE IKU

Jenis Cascading

CAPAIAN IKU

NAMA IKU

POLARI SASI

TARGET

REALISASI

SATUAN

LEARNING AND GROWTH PERPECTIVE SDM yang kompetitif

17 11a-N

N

18 12a-CP

CP

19 12b-N

N

Sistem informasi 20 13a-CP manajemen yang andal

CP

Nilai

Warna

106.49%

Hijau


Nilai

Warna

117.47%

Kuning

Nilai

Warna

120.00%

Hijau

Pengelolaan anggaran yang optimal Nilai

Warna

102.17%

Hijau

21 14a-CP

CP

INDEKS CAPAIAN

111.53% Persentase pemenuhan standar Maximize soft dan hard competency

90%

95.84%

Persen

106.49%

Maximize

87%

100.00%

Persen

114.94%

Maximize

70%

100.00%

Persen

120.00%


Minimize

1%

0.30%

Persen

120.00%

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem Kepabeanan dan Cukai

Maximize

75%

99.79%

Persen

120.00%

Persentase kualitas pelaksanaan Maximize anggaran

95%

97.06%

Persen

102.17%

Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan fungsional

NILAI

108.46%

Page 4 of 4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat : Jalan Jenderal A. Yani By Pass Jakarta Timur - Indonesia 13013 Telp. (021) 4890308 Fax. (021) 4892859 Pusat Kontak Layanan 1500225 www.beacukai.go.id

2016 Laporan Kinerja DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents