PROVINSI JAWA
TENGAH
PERATURAN BUPATI NOMOR 511/
BATANG /2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT RENDAH DI KABUPATEN BATANG
BUPATI Menimbang
Mengingat
BERPENDAPATAN
BATANG
: a.
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran r u m a h tangga, perlu a d a n y a kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 5 , yang d i l a k s a n a k a n secara terpadu oleh u n s u r terkait;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d a l a m h u r u f a, p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n B u p a t i t e n t a n g P e t u n j u k Pelaksanaan subsidi bagi M a s y a r a k a t berpendapatan Rendah di Kabupaten Batang T a h u n 2015;
: 1. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 9 T a h u n 1 9 6 5 t e n t a n g P e m b e n t u k a n Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, T a m b a h a n Lembaran Negara RI Nomor 2757); 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 T a h u n 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 24, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
1
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan K a b u p a t e n D a e r a h T i n g k a t 11 B a t a n g ( L e m b a r a n Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.
BAB 1 KETENTUAN
UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
2.
3.
4. 5.
Program Raskin adalah subsidi pasangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya bagi pemerintah/ pemeritah daerah u n t u k meningkatkan ketahanan pangan dan m e m b e r i k a n perlindungan sosial pada R u m a h Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) B e r i t a A c a r a S e r a h T e r i m a y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t B A S T b e r i t a aceira s e r a h t e r i m a beras r a s k i n b e r d a s a r k a n S u r a t P e r m i n t a a n A l o k a s i (SPA) d a r i B u p a t i a t a u Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani P e r u m B U L O G d a n Pelaksana Distribusi. D P M - 1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat R a s k i n di desa/kelurahan setelah dilakukan p e m u t a k h i r a n data R u m a h Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang bersumber dari Basis D a t a Terpadu u n t u k Program R a s k i n 2 0 1 4 melalui mekanisme M u s y a w a r a h Kelurahan (Muskel). DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan, R u m a h Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut R T S - P M R a s k i n adalah R u m a h Tangga yang berhak m e n e r i m a beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh T i m Nasional Percepatan Penanggulangan K e m i s k i n a n (TNP2K), yang telah d i m u t a k h i r k a nberdasarkan pelaporan dari hasil M u s y a w a r a h Desa (Mudes) /Musyawarah K e l u r a h a n (Muskel) t a h u n 2014 yang tertuang di dalam F o r m u l i r R e k a p i t u l a s i Pengganti (FRP) 2 0 1 4 d a n t e l a h d i l a p o r k a n k e Sekretariat T i m Nasional Percepatan Penanggulangan K e m i s k i n a n (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan /disyahkan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data R u m a h Tangga Hasil P e m u t a k h i r a n daftar penerima manfaat (DPM) oleh M u s y a w a r a h desa/ k e l u r a h a n / Pemerintah setingkat. Kepesertaan R T S - P M dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin Yang Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
2
6.
7. 8.
9.
10. 11. 12.
13.
14.
15.
16. 17.
18.
19.
Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data R T S - P M R a s k i n melalui m u s y a w a r a h desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat H T R adalah harga tebus beras r a s k i n d i T i t i k D i s t r i b u s i (TD). Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masayarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala D e s a / L u r a h sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala D e s a / L u r a h sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. K e m a s a n Beras R a s k i n adalah k e m a s a n yang berlogo B U L O G dengan k u a n t u m 15 k g / k a r u n g d a n a t a u 5 0 k g / k a r u n g . Kualitas Beras Raskin adalah beras m e d i u m hasil pengadaan P e r u m Bulog sesuai dengan Inpres K e b i j a k a n Perberasan yaing b e r l a k u . Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Mudes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan d a n perwakilan RTSP M R a s k i n d a r i setiap S a t u a n L i n g k u n g a n S e t e m p a t (SLS) setingkat D u s u n / R W u n t u k m e m u t a k h i r k a ndaftar RTS-PM. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut M u s c a m adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya u n t u k melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah j u m l a h pagu kecamatan. Pagu Raskin adalah alokasi j u m l a h RTS-PM atau j u m l a h beras yang dialokasikan bagi R T S - P M R a s k i n u n t u k tingkat nasional, provinsi a t a u k a b u p a t e n / k o t a p a d a tahun tertentu. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja u n t u k m e n i n g k a t k a n produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja dititik Distribusi atau w a n i n g Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat u n t u k menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat d a n d i t u a n g k a n d a l a m D P M - 1 . Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut J u k n i s adalah panduan Pelaksanaan Pprogram Raskin ditingkat Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi d a n k o n d i s i s e t e m p a t sebagai p e n a j a m a n dairi P e d o m a n U m u m R a s k i n d a n Petunjuk Pelaksanaan Raskin. Pendataan Program Perlindungan Sosial t a h u n 2 0 1 1 yang selanjutnya disebut P P L S 2 0 1 1 a d a l a h p e n d a t a a n y a n g d i l a k u k a n o l e h B a d a n P u s a t S t a t i s t i k (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
3
20. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh P e r u m BULOG. 21. Surat Keterangan R u m a h Tangga Miskin T a h u n 2014 yang selanjutnya disingkat S K R T M 2014 adalah surat yang diberikan kepada R u m a h Tangga Pengganti hasil M u d e s / M u s k e l t a h u n 2 0 1 4 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin. 22. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat yang dibuat dibuat oleh Bupati/Walikota a t a u Pejabat yang ditunjuk kepada P e r u m BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin. 23. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order yang disingkat D O adalah perintah tertulis y a n g diterbitkan oleh P e r u m B U L O G u n t u k mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin. 24. Titik Bagi yang selanjutnya disebut T B adalah fasilitas p u b l i k di desa/ k e l u r a h a n yang ditetapkan sebagai tempat a t a u lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi R a s k i n Kepada R T S - P M , t e r m a s u k W a n i n g Desa (Wardes). Fasilitas publik t e r m a s u k d a n tidak terbatas pada Kantor Desa/ L u r a h , Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat - tempat yang disepakati oleh masyarakat. 25. Titik Distribusi y a n g selanjutnya disebut T D adalah fasilitas publik sebagai tempat a t a u lokasi penyerahan beras Raskin dari P e r u m B U L O G kepada Pelaksana Distribusi R a s k i n di desa/ kelurahan, a t a u lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan P e r u m B U L O G . 26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat T K S K adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas instansi Sosial Provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota selama jangka w a k t u tertentu u n t u k melaksanakan dan/atau membentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan. 27. T i m Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat T K P K adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi /Kabupaten / Kota. 28. W a n i n g Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah D e s a / k e l u r a h a n y a n g m e m i l i k i fasilitas b a n g u n a n /tempat penjualan b a h a n pangan dan bahan lainnya yang ditetapkan oleh T i m Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan/Kelurahan/Desa sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG. 29. Bupati adalah B u p a t i Batang. 30. Kabupaten adalah Kabupaten Batang. Pasal 2 Pertunjukan Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Batang T a h u n 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bupati ini.
4
Pasal 3 Petunjuk T e k n i s sebagaimana d i m a k s u d d a l a m pasal 2, d i l a k s a n a k a n oleh T i m Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Batang T a h u n 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 Peraturan B u p a t i i n i m u l a i berlaku pada tanggal 1 J a n u a r i 2015. Agar setiap orang m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g a n P e r a t u r a n Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang Pada Tanggal Pebruari 2015 BUPATI BATANG,
YOYOK RIYO Diundang Di Batang Pada tanggal Pebruari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
Drs. NASIKHIN.
MH
5
SUDIBYO
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT B E R P E N D A P A T A N R E N D A H (RASKIN) K A B U P A T E N BATANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN Pangan adalah salah s a t u h a k asasi m a n u s i a d a n sebagai komoditi strategis y a n g dilindungi oleh U n d a n g - U n d a n g Dasar Negara Republik Indonesia t a h u n 1945. Pemerintah Indonesia m e m b e r i k a n Prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan i n t e m a s i o n a l terkadt dengan pangan, yaitu: Universal Declaration of H u m a n Right (1948), R o m e Declaration o n W o r l d Food Security a n d W o r l d food S u m m i t 1996 serta M i l l e n n i u m Development Goals (MDGs). D a l a m Kesepakatan M D G s d u n i a i n t e m a s i o n a l telah m e n t a r g e t k a n pada t a h u n 2 0 1 5 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat m e n u m n k a n kemiskinan dan kelaparan sampai sepamhnya. Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam memerangi kemiskinan a n t a r a lain adalah m a s i h tingginya angka k e m i s k i n a n sebesar 13,58% pada September 2014, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat d a n m e m b e r i k a n d a m p a k signifikan bagi m a s y a r a k a t miskin, serta masih banyak daerah yang terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasamya. Program R a s k i n m e m p a k a n implementasi dari I n t m k s i Presiden tentang kebijakan pemberantasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah n o n Kementerian tertentu, serta G u b e m u r dan Bupati/Walikota di s e l u m h Indonesia termasuk Kabupaten Batang u n t u k melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan e k o n o m i pedesaan dan stabilitas e k o n o m i nasional. Secara Khusus kepada P e r u m B U L O G Divre J a w a Tengah diinstmksikan u n t u k menyediakan d a n m e n y a l u r k a n beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani d a l a m negeri. P e n y a l u r a n beras bersubsidi bagi k e l o m p o k m a s y a r a k a t berpendapatan r e n d a h b e r t u j u a n u n t u k m e n g u r a n g i beban pengeluaran para RTS-PM dalam m e m e n u h i k e b u t u h a n pangan. Selain i t u juga u n t u k meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam p e m e n u h a n k e b u t u h a n pangan pokok k h u s u s n y a beras, sebagai salah satu h a k dasarnya.
6
Berbagai aspek Srategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak - pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Raskin 2015 (Juknis Raskin 2015). J u k n i s ini m e r u p a k a n kebijakan m i k r o dalam pelaksanaan Program R a s k i n secara regional.
7
BAB II TUJUAN, SASARAN DAN 1.
2.
3.
MANFAAT
Tujuan : T u j u a n Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran R u m a h Tangga Sasaran melalui p e m e n u h a n sebagian k e b u t u h a n pangan beras. Sasaran : Sasaran Program Raskin T a h u n 2015 di Kabupaten Batang adalah berkurangnya beban pengeluaran 59.046 RTS dalam bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 k g / R T S / b u l a n . Manfaat : Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut: a. M e n i n g k a t k a n k e t a h a n a n p a n g a n d i t i n g k a t r u m a h t a n g g a s a s a r a n , sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. b. P e n i n g k a t a n a k s e s p a n g a n b a i k s e c a r a f i s i k ( B e r a s T e r s e d i a d i T D ) , m a u p u n e k o n o m i (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. c. S e b a g a i p a s a r b a g i h a s i l u s a h a t a n i p a d i K a b u p a t e n B a t a n g . d. S t a b i l i t a s i h a r g a beras d i p a s a r a n . e. P e n g e n d a l i a n i n f l a s i m e l a l u i i n t e r v e n s i P e m e r i n t a h d e n g a n m e n e t a p k a n harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, d a n menjaga stok pangan nasional. f. M e m b a n t u p e r t u m b u h a n e k o n o m i d a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g .
8
PENGELOLAAN
B A B III DAN PENGORGANISASIAN
Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi d a n sinergitas antar Badan/Dinas/Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil y a n g efektif. Sebagai i m p l e m e n t a s i n y a m a k a d i b e n t u k T i m K o o r d i n a s i R a s k i n d i Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/kelurahan. 1.
T i m Koordinasi Raskin Kabupaten /Kota : Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah dan m e m b e n t u k T i m Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai b e r i k u t : a.
Kedudukan : T i m Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
b.
Tugas : T i m Koordinasi Raskin Kabupaten m e m p u n y a i tugas m e l a k u k a n koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan m e n e n t u k a n salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran R a s k i n Reguler, W a r u n g Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada T i m Koordinasi Raskin Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya T i m Koordinasi Raskin dapat membentuk Tim Teknis Raskin Kabupaten.
c.
Fungsi : D a l a m melaksanakan tugas tersebut, T i m Koordinasi Raskin Kabupaten m e m p u n y a i fungsi : 1) K o o r d i n a s i p e r e n c a n a a n d a n p e n y e d i a a n A P B D u n t u k m e n d u k u n g pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Batang. 2) P e n e t a p a n P a g u R a s k i n K e c a m a t a n . 3) P e l a k s a n a a n v a l i d a s i d a n p e m u t a k h i r a n d a f t a r R T S - P M . 4) P e n y u s u n a n P e t u n j u k T e k n i s ( J u k n i s ) P e l a k s a n a e m P r o g r a m R a s k i n di Kabupaten Batang. 5) S o s i a l i s a s i P r o g r a m R a s k i n d i w i l a y a h K a b u p a t e n B a t a n g . 6) P e r e n c a n a a n p e n y a l u r a n R a s k i n . 7) P e n y e l e s a i a n H T R d a n a d m i n i s t r a s i . 8) M o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i p e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n d i K e c a m a t a n , Desa/Kelurahan. 9) P e n a n g a n a n p e n g a d u a n . 10) P e m b i n a a n t e r h a d a p p e l a k s a n a a n t u g a s d a n f u n g s i T i m K o o r d i n a s i Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan. 11) P e l a p o r a n p e l a k s a n a a n R a s k i n k e p a d a T i m K o o r d i n a s i R a s k i n Provinsi.
9
d.
e.
2.
Struktur T i m Koordinasi Raskin Kabupaten : T i m Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang a n t a r a lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Keanggotaan T i m Koordinasi Raskin Kabupaten : T i m Koordinasi Raskin Kabupaten beranggotakan u n s u r - u n s u r SKPD terkait di Kabupaten antara lain : Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial serta beberapa instansi vertikal, seperti : BPS Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
T i m Koordinasi Raskin Kecamatan : Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan m e m b e n t u k T i m Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
Kedudukan : T i m Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan minimal 5 orang. Tugas : T i m Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas m e r e n c a n a k a n , m e l a k s a n a k a n , mengendalikan, sosialisasi, monitoring d a n e v a l u a s i P r o g r a m R a s k i n d i tingkat K e c a m a t a n s e r t a m e l a p o r k a n hasilnya kepada T i m Koordinasi Kabupaten. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh T K S K dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Fungsi : D a l a m melaksanakan tugas tersebut, T i m Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi : 1) P e r e n c a n a a n p e n y a l u r a n R a s k i n d i K e c a m a t a n . 2) S o s i a l i s a s i R a s k i n d i w i l a y a h K e c a m a t a n . 3) P e n d i s t r i b u s i a n R a s k i n . 4) P e n y e l e s a i a n H T R d a n a d m i n i s t r a s i . 5) M o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i p e l a k s a n a a n R a s k i n d i d e s a / k e l u r a h a n . 6) P e m b i n a a n t e r h a d a p P e l a k s a n a D i s t r i b u s i R a s k i n d i d e s a / k e l u r a h a n . 7) P e l a p o r a n p e l a k s a n a a n R a s k i n k e p a d a T i m K o o r d i n a s i R a s k i n Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan d a n pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM. Struktur dan Keanggotaan T i m Koordinasi Raskin Kecamatan : T i m Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, d a n beberapa bidang a n t a r a lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring d a n evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
10
Keanggotaan T i m Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari u n s u r - u n s u r instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi P M D d a n Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). 3.
Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan : Kepala Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan m e m b e n t u k Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai b e r i k u t : a. K e d u d u k a n : P e l a k s a n a D i s t r i b u s i R a s k i n b e r k e d u d u k a n d i b a w a h d a n bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah beranggotakan minimal 3 orang anggota. b. T u g a s : P e l a k s a n a D i s t r i b u s i R a s k i n m e m p u n y a i t u g a s m e m e r i k s a , m e n e r i m a d a n m e n y e r a h k a n beras, m e n e r i m a u a n g pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi. c. F u n g s i : P e l a k s a n a D i s t r i b u s i m e m p u n y a i f u n g s i : 1) P e m e r i k s a a n d a n p e n e r i m a a n / p e n o l a k a n R a s k i n d a r i P e r u m B U L O G d i TD. U n t u k desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan, m a k a petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin. 2) P e n d i s t r i b u s i a n d a n p e n y e r a h a n R a s k i n k e p a d a R T S - P M y a n g t e r d a p a t d a l a m D P M - 1 d i T i t i k B a g i (TB). 3) P e n e r i m a a n H T R R a s k i n d a r i R T S - P M s e c a x a t u n a i u n t u k d i s e t o r k a n k e rekening B a n k yang ditunjuk oleh P e r u m B U L O G . Apabila tidak tersedia fasilitas p e r b a n k a n m a k a dapat disetor l a n g s u n g secara t u n a i kepada Perum BULOG. 4) P e n y e l e s a i a n a d m i n i s t r a s i p e n y a l u r a n R a s k i n y a i t u p e n a n d a t a n g a n a n Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di titik distribusi. B A S T ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan. 5) M e m b u a t D a f t a r R e a l i s a s i p e n j u a l a n B e r a s s e s u a i M o d a l D P M - 2 d a n melaporkan ke T i m Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui T i m Koordinasi Raskin Kecamatan.
11
BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T a h u n 2015. Proses perencanaan d a n penganggarannya diatur lebih lanjut d a l a m Peraturan Menteri K e u a n g a n (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 1. P e r e n c a n a a n : K e g i a t a n p e r e n c a n a a n y a n g d i a t u r d a l a m J u k n i s i n i m e l i p u t i Penetapan RTS-PM, TD, dan TB. a. K e b i j a k a n P e n e t a p a n R T S - P M 1) R T S - P M y a n g b e r h a k m e n d a p a t k a n R a s k i n a d a l a h R u m a h T a n g g a yang terdapat d a l a m daftar n a m a d a n alamat u n t u k Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan laporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (Mudes/Muskel) tahun 2 0 1 5 y a n g t e r t u a n g d i d a l a m F o r m u l i r R e k a p i t u l a s i Pengganti (FRP) 2 0 1 4 d a n telah dilaporkan ke Sekretariat T N P 2 K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan k e m a m p u a n anggaran pemerintah sebanyak 2.482.157 RTS-PM, serta R u m a h Tangga Hasil Pemutakhiran D P M oleh m u s y a w a r a h desa/kelurahan pada tahun 2015. 2) P a g u R a s k i n K a b u p a t e n B a t a n g s e b e s a r 5 9 . 0 4 6 R T S - P M t e l a h mencangkup r u m a h tangga m i s k i n dan r u m a h tangga rentan miskin. 3) D a l a m r a n g k a m e n g a k o m o d a s i a d a n y a p e r u b a h a n k a r a k t e r i s t i k R T S PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubemur, Bupati/Walikota, m a k a d i m u n g k i n k a n u n t u k dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar R T S - P M melalui Mudes/Muskel dan a t a u Muscam. Hasil validasi d a n perubahan data R T S - P M melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada T i m Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.
b.
c.
4) R T S - P M R a s k i n 2 0 1 5 d i t a n d a i d e n g a n k e p e m i l i k a n K a r t u R a s k i n y a n g diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten setempat sesuai dengan j u m l a h RTS-PM yang telah ditetapkan. P e n e t a p a n T i t i k D i s t r i b u s i (TD) : T D d i t e t a p k a n d i d e s a / k e l u r a h a n a t a u ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah atau Kabupaten dengan P e m m B U L O G setempat. P e n e t a p a n T i t i k bagi (TB) : T B d i t e t a p k a n b e r d a s a r k a n h a s i l k e s e p a k a t a n antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksanaan Distribusi) dengan RTSP M setempat.
12
2.
Kebijakan Penganggaran Program R a s k i n m e r u p a k a n salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara (APBN) T a h u n Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan D a n a Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai b e r i k u t : a. A n g g a r a n s u b s i d i R a s k i n 2 0 1 5 d i s e d i a k a n d a l a m A P B N T a h u n 2 0 1 5 , D I P A Kementrian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat d a l a m Penganggaran Program Raskin h a n y a u n t u k pengadaan beras dan penyaluran sampai TD. b. S e s u a i d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 8 t a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g P a n g a n (Pasal 18 d a n 58) d a n S u r a t E d a r a n M e n t r i D a l a m Negeri N o m o r 900/2634/SJ tanggal 27 mei 2013, maka pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara (APBD) u n t u k penyaluran Raskin dari PD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan Anggaran tersebut mencangkup antara lain u n t u k : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari T D ke T B hingga ke RTSPM. c. S e l a i n p e m b i a y a a n d a r i A P B N d a n A P B D , m a s y a r a k a t d a p a t b e r p a t i s i p a s i secara s u k a rela u n t u k m e m b a n t u pembiayaan distribusi R a s k i n dari T D ke RTS-PM, tanpa m e n a m b a h H T R dari RTS-PM yang diatur dalam J u k n i s di masing-masing daerah.
13
BAB V MEKANISME
PELAKSANAAN
Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) a. U n t u k p e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n d i k a b u p a t e n B a t a n g d i p e r l u k a n panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai p e n a j a m a n dari P e d u m R a s k i n d a n J u k l a k R a s k i n yang disebut Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin). b. J u k n i s R a s k i n b e r s i f a t spesifik, d i d a l a m n y a b e r i s i k a n k e b i j a k a n , d u k u n g a n faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di Kabupaten Batang, upaya u n t u k mengatasi berbagai masalah d a n h a m b a t a n spesifik k a b u p a t e n d a l a m pelaksanaan program R a s k i n seperti k u r a n g n y a s a r a n a d a n p r a s a r a n a a n g k u t a n , f a k t o r a l a m y a i t u geografi, iklim dan Iain-lain. c. J u k n i s R a s k i n d i b u a t o l e h T i m K o o r d i n a s i R a s k i n K a b u p a t e n B a t a n g d a n setiap t a h u n a k a n d i t i n j a u u l a n g u n t u k disesuaikan dengan situasi d a n kondisi daerah yang berkembang. d. J u k n i s R a s k i n d i s a m p a i k a n d a n d i l a p o r k a n k e p a d a T i k o r R a s k i n P r o v i n s i . Penetapan Pagu Raskin a. P e n e t a p a n P a g u R a s k i n K a b u p a t e n 1) P a g u R a s k i n K a b u p a t e n B a t a n g t a h u n 2 0 1 5 s e b e s a r 1 . 0 6 2 . 2 8 0 k g atau u n t u k 59.046 RTS-PM merupakan besaran j u m l a h R u m a h Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada t a h u n 2015 atau j u m l a h beras yang dialokasikan u n t u k R T S - P M Raskin di Kabupaten Batang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahterasm Rakyat. 2) P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a t a n g d a p a t m e m b u a t k e b i j a k a n u n t u k m e n a m b a h pagu R a s k i n bagi r u m a h tangga y a n g dianggap m i s k i n d a n tidak termasuk dalam data RTS-PM u n t u k Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNT2K. Kebijakan ini didanai oleh A P B D sesuai dengan k e m a m p u a n . b.
Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan desa/Kelurahan 1) P a g u R a s k i n K e c a m a t a n d a n d e s a / k e l u r a h a n t a h u n 2 0 1 5 m e r u p a k a n besaran j u m l a h R u m a h Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada t a h u n 2 0 1 5 di setiap k e c a m a t a n d a n desa / k e l u r a h a n a t a u j u m l a h beras y a n g dialokasikan u n t u k R T S - P M R a s k i n d i setiap k e c a m a t a n dan desa / kelurahan pada t a h u n 2015 berdasarkan D P M 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu u n t u k Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang di kelola oleh T N P 2 K yang telah d i m u t a k h i r k a nmelalui pelaporan F R P 2014 ke Sekretariat T N P 2 K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
14
2) 3)
3.
Pagu R a s k i n u n t u k setiap k e c a m a t a n d a n desa / k e l u r a h a n ditetapkan oleh Bupati. P a g u R a s k i n d i s u a t u d e s a / k e l u r a h a n p a d a p r i n s i p n y a tidak d a p a t direlokasikan ke desa / kelurahan kecuali melalui M u s c a m yang d i l a k u k a n atas p e r m i n t a a n 2 (dua) desa / k e l u r a h a n a t a u lebih s e b a g a i tindak l a n j u t M u d e s / M u s k e l y a n g m e m e r l u k a n p e n y e s u a i a n pagu Raskin di masing-masing desa / kelurahan.
Perubahan Daftar Penerima Manfaat
(DPM)
Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa / kelurahan, d i m u n g k i n k a n pelaksanaan Mudes / M u s k e l u n t u k u n t u k memperbaharui daftar Penerima Manfaat, yaitu ; a.
b.
c.
d.
e. f. g.
h.
Mudes / Muskel melakukan perubahan DPM raskin 2015 dengan menetapkan R u m a h Tangga yang a k a n diganti dan menetapkan R u m a h Tangga Pengganti. RTS-PM Raskin yang Kepala R u m a h Tangganya meninggal m a k a R u m a h Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala R u m a h Tangga (PKRT) a t a u Anggota r u m a h Tangga (ART) t a n p a m e n g u b a h n a m a d a l a m D P M . Bagi RTS-PM Raskin Tunggal Yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan a t a u yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, m a k a digantikan oleh R u m a h Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. R u m a h Tangga yang dinilai layak u n t u k menggantikan RTS-PM pada b u t i r 3 (tiga) d i a t a s a d a l a h d i p r i o r i t a s k a n k e p a d a R u m a h T a n g g a m i s k i n yang m e m i l i k i anggota R u m a h Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala R u m a h Tangganya Perempuan, kondisi fisik r u m a h n y a tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal t a h u n segera setelah D P M 2 0 1 5 diterima oleh p e m e r i n t a h desa/kelurahan Daftar a k h i r R T S - P M Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam D P M - 1 . P e l a k s a n a a n M u d e s / M u s k e l h a r u s d i t u a n g k a n d a l a m B e r i t a A c a r a (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke d a l a m F o r m u l i r R e k a p i t u l a s i Pengganti (FRP) 2 0 1 5 . B A M u d e s / M u s k e l d a n F R P 2 0 1 5 d i b u a t r a n g k a p 3 (tiga) y a n g p e r t a m a d i t u j u k a n u n t u k kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor R a s k i n Kecamatan d a n yang ketiga u n t u k k e l e n g k a p a n a d m i n i s t r a s i d i tingkat d e s a / k e l u r a h a n . Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara FRP penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
15
dan
i.
Mudes/Muskel dan F R P 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada T i m Koordinasi Raskin Kabupaten melalui T i m Koordinasi R a s k i n Kecamatan denggm pemeriksaan kelengkapan B A dan F R P pada setiap tingkatan. J i k a M u s c a m dilaksanakan m a k a perlu dilengkapi dengan BA M u s c a m dan FRP. j . B A M u d e s / M u s k e l , M u s c a m (jika ada) d a n F R P 2 0 1 5 d i t e r i m a oleh T i m Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Pebruari 2015. k. B u p a t i m e n g e s a h k a n DPM akhir Raskin (DPM 1) u n t u k w i l a y a h Kabupaten paling lambat 31 Maret 2015. 1. B a g i R T S - P M R a s k i n d i d a l a m D P M I d i t e r b i t k a n K a r t u R a s k i n o l e h Pemerintah daerah setempat. m . Hal-hal y a n g lebih spesifik terkait p e r u b a h a n D P M R a s k i n diatur di d a l a m Juknis. Peluncuran d a n Sosialisasi Program Raskin a. M e n t e r i K o o r d i n a s i B i d a n g P e m b a n g u n a n M a n u s i a d a n Kebudayaan m e l a k u k a n peluncuran Program Raskin u n t u k t a h u n berjalan yang d i h a d i r i o l e h p a r a p e j a b a t t e r k a i t tingkat p u s a t d a n d a e r a h . b. P e l u n c u r a n P r o g r a m R a s k i n n a s i o n a l d a p a t d i i k u t i p e l u n c u r a n P r o g r a m Raskin di Provinsi oleh Gubernur J a w a Tengah. c. P e l u n c u r a n P r o g r a m R a s k i n o l e h G u b e r n u r d a p a t d i i k u t i p e l u n c u r a n Program Raskin oleh Bupati. d. S o s i a l i s a s i P e d u m d a n P a g u R a s k i n d a p a t d i l a k s a n a k a n p a d a saat a c a r a peluncuran, yang d i l a k u k a n oleh T i m Koordinasi Raskin secara berjenjang di daerah masing-masing. e. S o s i a l i s a s i P r o g r a m R a s k i n s e c a r a u m u m d i l a k u k a n d e n g a n m e n g a c u pada Strategi K o m u n i k a s i yang terdapat pada Lampiran. Monitoring dan Evaluasi a. D a l a m r a n g k a m e n i n g k a t k a n e f e k t i f i t a s p e n y a l u r a n R a s k i n k e p a d a R T S P M Raskin di berbagai daerah m a k a T i m Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin. b. D a l a m k e g i a t a n m o n i t o r i n g a k a n d i e v a l u a s i r e a l i s a s i p e n y a l u r a n R a s k i n dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilsikukan upaya u n t u k meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi u n t u k memecahkan masalah. c. M o n e v d i l a k u k a n s e c a r a b e r j e n j a n g . T i m K o o r d i n a s i R a s k i n m e l a k u k a n m o n e h ke jenjangyang lebih rendah atau ke R T S - P M bila diperlukan. d. K e g i a t a n monev oleh T i m Koordinasi Raskin Kabupaten Batang dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten. e. W a k t u p e l a k s a n a a n m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i P r o g r a m R a s k i n d i l a k u k a n secara periodik a t a u sesuai dengan kebutuhan/tematik.
16
f.
6.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi a t a u u j i petik), rapat koordinasi, p e m a n t a u a n media dan pelaporan. P e l a k s a n a a n P e n y a l u r a n R a s k i n S a m p a i T i t i k D i s t r i b u s i (TD) a. P e l a k s a n a a n p e n y a l u r a n R a s k i n s a m p a i T D m e n j a d i t u g a s d a n t a n g g u n g jawab Perum BULOG. b. P e n y e d i a a n b e r a s u n t u k R T S - P M R a s k i n d i l a k u k a n o l e h P e r u m B U L O G d a l a m k e m a s a n berlogo P e r u m B U L O G dengan k u a n t u m 15 k g / k a r u n g . c. R e n c a n a P e n y a l u r a n U n t u k m e n j a m i n kelancaran proses penyaluran Raskin, P e r u m B U L O G bersama T i m Koordinasi Raskin m e n y u s u n rencana penyaluran bulanan yang d i t u a n g k a n d a l a m SPA. d. M e k a n i s m e P e n y a l u r a n 1) Berdasarkan Pagu Raskin Bupati/ Ketua T i m Koordinasi Raskin K a b u p a t e n a t a u Pejabat yang d i t u n j u k oleh B u p a t i m e n e r b i t k a n SPA kepada Perum BULOG. 2) B e r d a s a r k a n SPA, P e r u m B U L O G m e n e r b i t k a n S P P B / D O beras u n t u k masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuram resmi penyaluran Raskin pada awal tahun, 3) Sesuai dengan S P P B / D O m a k a P e r u m B U L O G m e n y a l u r k a n beras sampai ke TD. 4) S e b e l u m p e n y a l u r a n dapat d i l a k u k a n pengecekan kualitas beras oleh T i m Kordinasi Raskin/Pelaksana distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh P e r u m B U L O G dan T i m Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kecamatan/ Pelaksana distribusi. 5) D i T D d i l a k u k a n serah terima beras a n t a r a Satker Raskin dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat B A S T yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 6) Pada prinsipnya penyaluran R a s k i n d i l a k u k a n setiap bulan. J i k a terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain m u s i m p a n e n , k o n d i s i geografis, i k l i m / c u a c a d a n h a m b a t a n transportasi sehingga p e n y a l u r a n R a s k i n tidak m u n g k i n d i l a k u k a n secara r u t i n setiap b u l a n di s u a t u wilayah, m a k a p e n y a l u r a n R a s k i n dapat diatur dan disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam J u k n i s oleh pemerintah kabupaten, 7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, m a k a dapat d i l a k u k a n penitipan beras di Gudang P e r u m Bulog dengan m e m b u a t B e r i t a A c a r a (BA) P e n i t i p a n b e r a s .
17
7.
Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari T D ke T B a. P e n y a l u r a n R a s k i n d a r i T D k e T B s a m p a i R T S - P M m e n j a d i t a n g g u n g jawab pemerintah daerah (kabupaten). b. T i m K o o r d i n a s i R a s k i n / P e l a k s a n a D i s t r i b u s i R a s k i n h a m s m e l a k u k a n pengecekan kualitas d a n kuantitas beras y a n g disereihkan oleh Satker Raskin di TD, c. A p a b i l a k u a l i t a s d a n k u a n t i t a s R a s k i n t i d a k s e s u a i y a n g d i t e t a p k a n (terkena air/basah, bergumpal, terkena oli, berbau busuk), m a k a T i m Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi h a m s langsung mengembalikan kepada P e m m B U L O G dalam w a k t u selambat-lambatnya 2 x 24 j a m , h a m s menggantinya dengan kualitas d a n k u a n t i t a s yang sesuai. d. P e n y a l u r a n R a s k i n d a r i T D k e T B d a n R T S - P M d a p a t d i l a k u k a n secara reguler o l e h k e l o m p o k kerja (Pokja), a t a u P e l a k s a n a d i s t r i b u s i a t a u melalui W a m n g Desa, Kelompok Masyarakat dari Padat Karya Raskin. 8. Penyaluran Beras Raskin dari T B ke RTS-PM a. U n t u k m e m i n i m a l k a n b i a y a t r a n s p o r t a s i p e n y a l u r a n R a s k i n d a r i T B k e R T S - P M m a k a T B ditetapkan di lokasi yang strategis d a n m u d a h dijangkau RTS-PM. b. P e l a k s a n a a n p e n y a l u r a n R a s k i n d a r i T B k e p a d a R T S - P M d i l a k u k a n o l e h Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 k g / R T S / b u l a n , dicatat d a l a m D P M - 2 , selanjutnya dilaporkan kepada T i m Koordinasi Raskin Kabupaten melalui T i m Koordinasi Raskin Kecamatan. 9. P e m b a y a r a n Harga T e b u s Beras R a s k i n (HTR) a. H a r g a T e b u s R a s k i n (HTR) s e b e s a r R p 1 . 6 0 0 , 0 0 / k g d i T D . b. P e m b a y a r a n H T R d a r i R T S - P M k e p a d a P e l a k s a n a D i s t r i b u s i R a s k i n p a d a prinsipnya d i l a k u k a n secara tunai. Pelaksana D i s t r i b u s i R a s k i n langsung menyetorkan uang H T R tersebut ke rekening P e m m B U L O G melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada P e m m B U L O G setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam J u k n i s sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. c. P a d a p r i n s i p n y a h a r g a y a n g d i b a y a r k a n o l e h R T S - P M s e s u a i d e n g a n H T R sebesar Rp. 1,600,-/kg. Apabila ada biaya t a m b a h a n d a l a m p e n y a l u r a n dari T D ke T B yang k u r a n g atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh m a s y a r a k a t secara sukarela. 10. P e m b i a y a a n a. S e s u a i d e n g a n P e r a t u r a n M e n t e r i K e u a n g a n ( P M K ) t e n t a n g T a t a C a r a Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna A n g g a r a n (KPA) m e n g a t u r m e k a n i s m e p e m b a y a r a n s u b s i d i R a s k i n d a n tata cara verifikasinya. b. B i a y a p e n y e l e n g g a r a a n d a n p e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n , seperti : b i a y a distribusi, sosialisasi, koordinasi, p e m a n t a u a n d a n evaluasi dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBN, APBD dan/atau P e m m BULOG.
18
BAB VI PENGENDALIAN
1.
Pengawasan Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan K e u a n g a n d a n P e m b a n g u n a n (BPKP), Inpektorat K/L, d a n daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. P e l a p o r a n a. P e l a k s a n a D i s t r i b u s i R a s k i n m e l a p o r k a n p e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n kepada T i m Koordinasi R a s k i n K e c a m a t a n secara periodik setiap b u l a n . b. T i m K o o r d i n a s i R a s k i n K e c a m a t a n m e l a p o r k a n p e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n kepada T i m Koordinasi R a s k i n K a b u p a t e n secara periodik setiap bulan. c. T i m K o o r d i n a s i R a s k i n K a b u p a t e n m e l a p o r k a n p e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n kepada T i m Koordinasi R a s k i n Provinsi secara periodik setiap t r i w u l a n dengan t e m b u s a n kepada sekretaris T K P K di kabupaten/Kota setempat. d. T i m K o o r d i n a s i R a s k i n K a b u p a t e n m e l a p o r k a n p e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n kepada T i m Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kabupaten setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana T i m Koordinasi R a s k i n Pusat secara periodik setiap Semester, e. L a p o r a n A k h i r P e l a k s a n a a n P r o g r a m R a s k i n d i b u a t o l e h T i m K o o r d i n a s i Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten pada akhir tahun. f. P e r u m B U L O G m e l a p o r k a n p e l a k s a n a a n p e n d i s t r i b u s i a n R a s k i n k e p a d a Ketua T i m Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap b u l a n . g. L o k a s i T D / T B d a n p e m u t a k h i r a n n y a d i l a p o r k a n o l e h T i m K o o r d i n a s i R a s k i n Kabupaten kepada T i m Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
19
BAB VII PENGADUAN Sistem Pengelolaan Pengaduan Program R a s k i n menggunakan aplikasi berbasis web yang m u l a i diujicobakan pada awal t a h u n 2 0 1 5 d a n secara bertahap a k a n diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat m a u p u n oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin a t a u h a l - h a l lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor R a s k i n di t i n g k a t d a e r a h h i n g g a K e m e n t e r i a n / L e m b a g a (K/L) d i t i n g k a t p u s a t s e s u a i dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 1. Unit Pengaduan m e r u p a k a n bagian dari T i m Koordinasi Raskin Pusat di b a w a h koordinasi Kementerian D a l a m Negeri d a n a t a u Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2. Unit Pengaduan Masyarakat bertanggung j awab mengelola system pengaduan Raskin. 3. Kemendagri m e n y u s u n Pedoman Khusus u n t u k penanganan Pengaduan. 4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/ kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Unit Pengaduan dimaksud m e n y u s u n Standar Operasional Prosedur untuk penanganan pengaduan ditingkat Provinsi /Kabupaten / Kota. 5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang u n t u k diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya, Ditetapkan batas w a k t u tertentu w a k t u (diatur dalam pedoman k h u s u s Kemendagri) u n t u k menyelesaikan setiap l a n g k a h d a l a m proses penanganan pengaduan. 6. Setiap a d u a n a k a n diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya. 7. Pengaduan terhadap Raskin diklarifikasi dan didistribusikan kepada Instansi/kelembagaan yang berwenang u n t u k menindaklanjuti aduan. 8. Unit pengaduan ditingkat, Kabupaten/Kota, Provinsi m e m b u a t laporan secara berkala tentang pengaduan y a n g diterima, tindaklanjut dan rekomendasi u n t u k perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab V I .
20
BAB VIII PENUTUP
Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka m e m b a n t u mecukupi sebagian k e b u t u h a n pangan pokok d a l a m b e n t u k beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang b e r h a k ( R T S - P M R a s k i n ) tidak m e n d a p a t k a n h a k n y a , m a k a d i s e l e s a i k a n s e s u a i dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyaraicat Berpendapatan Rendah (Raskin) T a h u n 2015, dibuat sebagai a c u a n pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Petunjuk Teknis, T i m Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Batang T a h u n 2015 sebagai acuan yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing. Petunjuk Teknis Raskin 2 0 1 5 m u l a i berlaku sejak tanggal 1 J a n u a r i 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Batang 2015 m a k a Petunjuk Teknis Program R a s k i n T a h u n 2 0 1 4 d i n y a t a k a n tidak b e r l a k u . S e g a l a s e s u a t u y a n g b e l u m diatur dalam petunjuk ini a k a n diatur k e m u d i a n oleh Ketua T i m Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan R e n d a h Kabupaten, a t a u dituangkan dalam Petunjuk Teknis.
BUPATI KABUPATEN
BATANG,
YOYOK RIYO SUDIBYO,
21
