RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 52/PUU-XIII/2015 Pengumuman Terhadap Hak Cipta Yang Diselenggarakan Pemerintah I. PEMOHON Bernard Samuel Sumarauw. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang
terhadap
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU No. 28 Tahun 2014: 1. Pasal 51 ayat (1): “Pemerintah dapat meyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/ atau sarana lain 2
untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3. Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 4. Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa menurut Pemohon Pasal 51 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 justru bertentangan dan tidak sesuai dengan pasal-pasal lain yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 5 ayat (1) huruf e; Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 50. 2. Bahwa frasa dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan “Pemerintah menyelenggarakan atas suatu ciptaan untuk kepentingan nasional”, sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa frasa dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan “Pemerintah menyelenggarakan atas suatu ciptaan untuk 3
kepentingan nasional” justru sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 41 huruf a, b, dan c; Pasal 42 hurub b, Pasal 69 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. 4. Bahwa frasa “Pemerintah menyelenggarakan atas suatu ciptaan untuk kepentingan nasional” mempunyai pemahaman yang multi tafsir karena ciptaan pemerintah bukanlah suatu karya cipta yang dihasilkan dan diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak ada sifat khas dan pribadi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Bahwa frasa “ciptaan pemerintah” disatu sisi belum diwujudkan dalam bentuk nyata, hanyalah suatu ide, prosedur, sistem, metode, konsep, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan dalam sebuah ciptaan alat atau produk, diciptakan untuk meyelesaikan masalah teknis yang ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 6. Pengertian “untuk kepentingan nasional” dirasakan tidak adil, kurang jelas dan ambivalen menimbulkan multitafsir dan memberi kesan pengambilalihan secara tidak langsung atau setidaknya bahwa negara memberi kesempatan kepada warganya untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya pelanggaran atau illegal. Hal tersebut dikarenakan bahwa ciptaan Pemohon telah memiliki kepastian hukum yang tetap dengan payung hukum yang sudah jelas, sehingga hak tersebut melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun serta tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pencipta/ pemegang haknya tersebut; 7. Bahwa frasa “dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta” sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 8. Bahwa frasa “dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta” dirasa tidak adil, dan merupakan bukti arogansi kekuasaan yang dengan mudahnya melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi dengan memberikan kompensasi imbalan. 4
9. Bahwa frasa “untuk kepentingan nasional wajib memberikan imbalan”, sangat rancu dan tidak rasional karena materi dan substansi atas ciptaan pemerintah tidak ada, tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaan. 10. Bahwa “imbalan” justru dapat dikonotasikan dengan “suap atau gratifikasi” yang merupakan delik pidana. 11. Pemohon berdalil bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 bertentangan dengan: a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Karya cipta Pemohon harus diletakkan pada proporsi yang telah memiliki legalitas hukum yang valid bagi kesejahteraan umum dan kepentingan rakyat b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Karya cipta Pemohon tidak seharusnya dikorbankan dan dilecehkan karena tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat sesuai undangundang. c. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Karya cipta Pemohon konsisten, berkesinambungan dan bertanggung jawab bagi nusa dan bangsa dan kemaslahatan seluruh rakyat. d. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Karya cipta Pemohon harus terlebih dahulu dihormati dan diakui keberadaannya baik oleh negara dan/ atau pemerintah dan instansi, yayasan, institusi yang turut terlibat dan bukan yang lain.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 51 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
6
