PUTUSAN No. 106/DKPP-PKE-IV/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 213/IP/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 106/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh: I.
IDENTITAS PENGADU DAN TERADU
[1.1] PENGADU 1. Nama Pekerjaan/Lembaga
: Johny Beon Allua : Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nduga
Alamat
: Jalan Jl. C. Haetubun RT03 Desa Kwamki, Mimika Baru
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pengadu; TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama Jabatan
: Jemy Carter Deda, A.Md.IP : Ketua KPU Kabupaten Nduga
Alamat Kantor : Keneyam, Kabupaten Nduga Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama Jabatan
: Sepo Nawipa, S.Sos : Anggota KPU Kabupaten Nduga
Alamat Kantor : Keneyam, Kabupaten Nduga Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama
: Amion Karunggu, S.Pd. Pak
Jabatan
: Anggota KPU Kabupaten Nduga
Alamat Kantor
: Keneyam, Kabupaten Nduga 1
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama
: Ocla Nirigi, SH
Jabatan
: Anggota KPU Kabupaten Nduga
Alamat Kantor
: Keneyam, Kabupaten Nduga
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama
: Bliher Simanjuntak, SH., M.Hum
Jabatan
: Sekretaris KPU Kabupaten Nduga, merangkap Kabag Persidangan, Produk Hukum dan Perundang-undangan sekretariat DPRD Kabupaten Nduga
Alamat Kantor
: Keneyam, Kabupaten Nduga
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Teradu V; [1.3]
Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu; Mendengarkan jawaban Para Teradu; Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu; Mendengarkan keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu. II.
DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP)
yang dicatat
dengan
Pengaduan
Nomor
213/I-P/L-
DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 106/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1]Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 11 Desember 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 1. Bahwa para Teradu diduga melakukan Penyalagunaan Kewenangan dan melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik dalam Jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Nduga, Jemy Carter Deda, A.MD.IP, dan 3 anggota KPU masing-masing a.n Sepo Nawipa, S.Sos, Amion Karunggu, S.Pd.Pak, dan Ocla Nirigi, SH, Serta Sekretaris KPU Kabupaten Nduga, Bliher Simanjuntak, SH, M.Hum, Dalam Menetapkan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD terpilih Kabupaten Nduga, hasil Pemilu Legislatif tahun 2014; 2. Pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014, KPU Kabupaten Nduga melakukan Rapat Pleno Penetapan Anggota DPRD terpilih, Berita Acara dan SK Penetapan (terlampir), setelah itu ada 1 anggota DPRD terpilih dari Partai PKS a.n Nusa Arabo meninggal 2
dunia, pasca pengusulan penerbitan SK Pelantikan Anggota DPRD, yang diusulkan sebagai pengganti almarhum adalah Lery Gwijangge Anggota KPU Kabupaten Nduga, serta 2 orang Calon terpilih yang meninggal dunia masing-masing a.n Menase Gwijangge dari Partai Golkar dan Zakeus Lokbere dari Partai PKB, SK. Pelantikan Antar Waktu, (Terlampir); 3. Bahwa telah terjadi Pelantikan PAW Leri Gwijangge sebagai anggota DPRD kabupaten Nduga periode 2014-2019,sementara yang bersangkutan adalah anggota komisioner KPUD Kabupaten Nduga aktif; 4.
Keempat anggota KPU Kabupaten Nduga melakukan pelanggaran kode etik dan pidana pemalsuan dokumen Negara Model EB.3 DPRD kabupaten Kota, yaitu dengan sengaja menyetujui Lery Gwijangge untuk di lantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga dari Partai PKS;
5. Ke -5 (lima ) anggota KPU Kabupaten Nduga melakukan pelanggaran kode etik dan pidana pemalsuan dokumen Negara dengan menandatangani Berita Acara Penetapan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Nduga pemilihan umum tahun 2014; 6. hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undang serta Peraturan KPU, menyangkut syarat dan proses pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004, Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; 3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Pasal 387 dan 388 Tentang Pergantian Antar Waktu; 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum; 6) Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
2012
tentang
Pemilihan
Anggota
Tentang
Pedoman
DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten; 7)
Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2010
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Daerah; 8)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi
Sekretariat Komisi
Sekretariat
Jenderal
Komisi
PemilihanUmum Provinsi
Pemilihan
Umum,
dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3
9)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten; 11) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 12 Tahun 2012,Dan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anngota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terplih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375); 14) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 664 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 381/Kpts/KPU/Tahun 2014; 15) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 16) Pelangaran Kode etik; 17) Sumpah/ Janji Jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; 18) Asas penyelenggara Pemilu; 4
[2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5dengan keterangan sebagai berikut: 1.
Bukti P-1
: SK Pengangkatan Lery Gwijangge, sebagai Anggota KPU Kabupaten Nduga Periode 2013-2018;
2.
Bukti P-2
: SK pelantikan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019;
3.
Bukti P-3
: SK Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Nduga terpilih, dalam pemilu Legislatif Tahun 2014;
4.
Bukti P-4
: Berita acara Penetapan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga Pemilihan Umum tahun 2014;
5.
Bukti P-5
: Rekapan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Nduga tahun 2014 , Model EB.3 DPRD Kab/Kota;
[2.3] PETITUM Berdasarkan
uraian
di
atas,
Pengadu
memohon
kepada
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1.
Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu selaku Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Nduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 11 Desember 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengenai kedudukan hukum Pengadu, Teradu menyatakan bahwa yang disebut Pengadu adalah warga negara yang mencari keadilan (justice seeker) karena dirugikannya hak-hak elektoralitasnya di dalam penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas peserta pemilu, tim kampanye,masyarakat, dan/atau pemilih sesuai Pasal 4 angka (2) Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, berdasarkan materi Pengaduan pada lampiran foto copy KTP Pengadu, ternyata Pengadu bukanlah penduduk Kabupaten Nduga melainkan penduduk Kabupaten Mimika; 2. Pada Muatan Pengadu Form II-L/P DKPP dalam surat pernyataan Pengadu yang ditandatangani diatas materai tertanggal 15 November 2015, menyatakan alamat tinggal dan kantor Pengadu adalah di Kenyam,Nduga- Papua. Secara nyata bahwa Pengadu patut diduga melakukan manipulasi data kependudukan dan apabila benar Pengadu dapat dikenakan pasal 77 jo pasal 94 UU Nomor 24 tahun 2013 tentang 5
perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan yang dapat dikenakan sanksi kurungan 6 bulan atau denda sebesar Rp 75.000.000 yang bunyinya “ Setiap orang
dilarang
memerintahkan
dan/atau
memfasilitasi
dan/atau
melakukan
manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk” 3. Terkait atas kedudukan hukum Pengadu yang mengatasnamakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), yang bersangkutan seyogianya haruslah bersikap netral dan tinggal ditengah-tengah masyarakat Nduga supaya dapat memahami kebiasaan adat masyarakat Nduga dan perkembangannya dan bukan tinggal di
luar kabupaten
Nduga; 4. bahwa Pengadu juga Pengurus DPC Partai Nasdem Kabupaten Nduga, kader dari partai Nasdem ini juga telah diketahui masyarakat luas Kabupaten Nduga untuk ikut sebagai Calon Peserta Pilkada Kabupaten Nduga Tahun 2017 sehingga dapat dipahami patut diduga adanya motif politik; 5. bahwa menurut rasa keadilan seyogianya yang dirugikan hak elektoralitasnya adalah Caleg Kabupaten Nduga yang menduduki rangking berikutnya pada Dapil dari anggota DPRD Kabupaten Nduga yang meninggal dunia yang sedang disengketakan saat ini; 6. bahwa kalau mengacu Pasal 5 angka (5) Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa alasan muatan Pengaduan harus jelas mengenai tindakan atau sikap Teradu yang meliputi: a. Tentang Waktu (tempus) perbuatan hanya menyebutkan bulan Februari 2015 tanpa tanggal yang jelas; b. Pihak yang diadukan adalah 5 anggota komisioner saja tapi pada Lampiran A Formulir pengaduan (Form I-P/ DKPP) muncul Terlapor V nama sekretaris KPU Nduga an. Bliher Simanjuntak, SH.,M.Hum sehingga orang yang diadukan tidak jelas juga; c. Sehubungan dengan perbuatan (delictus), perbuatan Teradu telah melanggar Peraturan Bersama KPU,BAWASLU DAN DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik yang dilanggar oleh Anggota Komisioner KPU Nduga, sedangkan untuk Sekretaris KPU (sebagai PNS) dilaksanakan dilingkungan Setjen KPU, telah melanggar PP 30 Tahun 1980 tentang Displin PNS sebagaimana diubah dengan PP 53 Tahun 2010 yang dilanggar oleh Sekretaris KPU Nduga an. Bliher Simanjuntak; 7. Bahwa mengenai pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Lery Gwijangge sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019, sementara yang bersangkutan adalah komisioner KPU Kabupaten Nduga nonaktif, para Teradu menyatakan bahwa: a. Leri Gwijangge telah membuat Pernyataan mengundurkan diri tertanggal 2 Maret tahun 2015 sebagai anggota Anggota KPU Kabupaten Nduga dan setelah 6
membuat pernyataan itu . Leri tidak aktif lagi mengikuti aktivitas di lingkungan kerja KPU Kabupaten Nduga. b. Terkait dengan Leri Gwijangge dapat dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Nduga berdasarkan Penerbitan SK dari Gubernur Papua Nomor 155/326/ Tahun 2015 tertanggal 14 Agustus 2015. Dalam hal ini Keputusan Gubernur Papua menganut “asas praduga rechmatig atau praesumptio iustae causa” mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986), dan kalau Pengadu ingin tau apa yang menjadi dasar pertimbangan Gubernur? Pengadu dapat tanyakan sendiri kepada Gubernur. c. Terkait dengan dasar pertimbangan KPU Kabupaten Nduga memutuskan dan mengusulkan Anggota KPU Nduga a.n Leri Gwijangge untuk diproses menjadi anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga sebagai
yang menggantikan
Nusa
Arambo adalah: 1) menurut Pasal 1 angka 2 UU nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1956 jo UU nomor 51 Tahun 2009), Anggota KPU Kabupaten Nduga masuk dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Keputusan KPU Nduga sebagai keputusan Pejabat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menganut “asas praduga rechmatig atau praesumptio iustae causa” mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 3 uu 30/2014 administrasi pemerintahan). dengan demikian alangkah baiknya persoalan sah atau tidak sahnya keputusan KPU Nduga dapat diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Tata Usaha Negara. 3) Keputusan KPU Nduga dalam Keputusan terkait dalam sengeta ini adalah sebagai Pejabat Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara
adalah didasari
atas: a. Tindakan Diskresi sebagai penyimpangan asas legalitas, dan juga diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : diskresi ialah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk
mengatasi
PERSOALAN
KONGKRIT
yang
dihadapi
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan /atau adanya stagnasi pemerintahan. b. Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nduga adalah untuk menghindari terjadinya pergesekan ditengah-tengah masyarakat 7
dengan
menjunjung tinggi Hukum Adat yang
sebagaimana
berlaku
dan
juga
diamanatkan Pasal 18 b angka (2) UUD 1945 pada
Amandemen kedua “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang”, dan Indonesia sebagai negara hukum telah menjadikan Hukum dasar yaitu UUD 1945 sebagai sumber hukum dari semua hukum dari semua peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. c. KPU Nduga juga mempertimbangkan usulan Pimpinan Partai dan dukungan seluruh anggota DPRD Nduga sebagai Representasi Tokoh masyarakat, maupun Tokoh Agama Kabupaten Nduga yang meminta Nusa Arambo sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga yang meninggal dunia karena sakit cukup lama akibat kena panah pada waktu terjadi perang suku di Kabupaten Nduga digantikan oleh adik kandungnya sendiri yaitu Leri Gwijangge sebagai anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga Tahun 2014-2019. d. Pasca perang suku dan situasional yang berkembang pada waktu itu kurang kondusif situasi politik membuat Keputusan KPU Nduga lebih mengedepankan Rasa Keadilan yang ada dan tumbuh ditengah-tengah Hukum Adat masyarakat (Living Law). Mengingat masih kentalnya kebiasaan adat dan sebagai bukti masih eksisnya Hukum Adat Masyarakat Nduga dapat kita lihat melalui peristiwa perang suku yang berlaku
2 tahun yang lalu dimana puluhan orang meninggal dan
ratusan luka berat ringan tidak diselesaikan berdasarkan hukum positif (Hukum Pidana) yang berlaku di Indonesia tetapi justru melalui hukum adat yang masih berlaku di Kabupaten Nduga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat adat. e. Sekalipun kondisi dan situasional kurang kondusif pada waktu itu, namun KPU Nduga masih memberikan jeda
waktu untuk yang
berkepentingan dan/atau hak elektoralitasnya dirugikan dalam hal ini adalah caleg yang menduduki rangking berikutnya dalam proses PAW anggota DPRD ini namun tidak ada yang keberatan/memprotes ke Pimpinan Partai Pengusul, Pimpinan DPRD Nduga, Ketua KPU Nduga, dan bahkan selama dalam proses sampai diterbitkannya SK PAW DPRD Nduga ini tidak ada juga yang mempersoalkan dan/atau menggugat ke Peradilan Tata usaha Negara Jayapura. f. Terkait dengan pengaduan atas Sekretaris KPU Nduga a/n Bliher Simanjuntak sebagai Teradu adalah keliru mengajukan teradu (error in persona) dan pengaduan tidak jelas dan kabur (exception obscurri lebelli), 8
dan tidak ada relevansinya karena menurut Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum: 1) Pada Pasal 1 angka (3) dalam BAB I ketentuan umum bahwa yang dimaksud dengan Pengaduan/atau laporan adalah pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang
diajukan
secara
tertulis
oleh
penyelenggara
pemilu,peserta
pemilu,tim kampanye,masyarakat, pemilih,dan rekomendasi DPRD. 2) Pada Pasal 1 angka (16) dalam BAB I ketentuan umum bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara pemilu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang terdiri atas KPU dan BAWASLU sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR,DPD,DPRD, Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur,bupati dan walikota secara demokratis. 3) Pada Pasal 1 angka (5) dalam BAB I ketentuan umum bahwa yang dimaksud dengan Teradu dan/atau terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota,anggota PPK,anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota pengawas pemilu lapangan, dan/atau anggota PPLN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 4) Sekretaris KPU Nduga a.n Bliher Simanjuntak pada peristiwa hukum terjadinya objek sengketa ini pada bulan Februari 2015 sebagaimana pada lampiran materi muatan pengaduan dari Pengadu pada A Formulir Pengaduan dan/atau laporan (Form I-P/L DKPP)
sedang menjabat
sebagai kabag Persidangan setwan DPRD Nduga dan baru menjabat sebagai sekretaris KPU Nduga setelah pasca pengusulan berkas ke Provinsi Papua, dan
. Bliher Simanjuntak baru menjabat sebagai
Sekretaris KPU Nduga mulai 26 Juni 2015. 5) Pada peristiwa hukum patut diduga adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, bahwa jabatan sekretaris KPU Nduga sedang dijabat . Antonius Rumwarin dan dapat dilihat dari legalisir berkas suratsurat yang diajukan ke Gubernur Provinsi Papua. 8. Bahwa terkait pelanggaran Kode Etik dan pidana pemalsuan dokumen Negara Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota, yaitu dengan sengaja menyetujui Lery Gwijangge untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga dari Partai PKS para Teradu menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Nduga tidak serta merta merupakan keputusan dominan,absolut dan penentu dalam proses penerbitan SK Gubernur 9
Papua terkait dalam objek sengketa ini dan kalau dilihat dari “konsideran”yang merupakan pertimbangan-pertimbangan yang menggerakkan pembuat keputusan untuk mengambil suatau keputusan,dan ternyata bahwa Keputusan KPU Nduga tidak menjadi bagian konsideran pada bagian “MEMPERHATIKAN” dalam pengambilan keputusan oleh Gubernur Papua; 9. bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 12/Kpts/KPU-ND/V/2014 tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu 2014 yang lampirannya termasuk EB-3 Kabupaten/Kota adalah Tidak benar
dikeluarkan
di
Jayapura
seperti
dalam
materi
muatan
pengaduan
sebagaimana dalam A Formulir Pengaduan dan/atau laporan (Form I-P/L DKPP) tapi yang benar adalah di Kenyam, Nduga. KPU Kabupaten Nduga tidak pernah mengubah lampiran
keputusan
sebagaimana
dimaksud
diatas.
Terkait
dengan
adanya
perubahan Lampiran EB-3 Kabupaten/Kota sebagaimana muatan materi pengaduan oleh Pengadu merupakan lampiran keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPU-ND/III/2015 tertanggal 10 Maret 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nduga Nomor 12 /Kpts/KPU-ND/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 19 /Kpts/KPU-ND/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015 tentang Penetapan calon terpilih PAW DPRD Kabupaten Nduga
Tahun
2015
untuk
sinkronisasi
Keputusan
pemenuhan
persyaratan
pengajuan calon anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga Tahun 2015; 10. Sekretaris KPU Nduga yang lama atas nama Antonius Rumwarin perlu diminta kehadiran dan kesaksiannya terkait dengan patut diduga adanya perubahan berkas Pemilu Legislatif 2014 lalu, mengingat yang bersangkutan adalah kepala Tata usaha dan kesekretariatan yang bertanggungjawab terhadap arsip di lingkungan KPU Kabupaten Nduga dan juga secara nyata-nyata dapat kita lihat sebagai pejabat yang melegalisir semua berkas pengusulan anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga periode 2014-2019, dan Yang mulia saat ini arsip/salinan penetapan KPU Nduga tentang pemilu Legislatif 2014 belum juga diserahkan ke sekretariat KPU Nduga; 11. Pengaduan Jhony Beon terhadap KPU Kabupaten Nduga yang patut diduga adanya manipulasi dokumen oleh komisioner KPU Nduga terkait pengusulan anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga yang sedang disengketakan saat ini, dan apabila melihat Pasal 263 KUHP bahwa unsur adanya pemalsuan surat itu adalah dimana adanya “maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu’’. Untuk pembuktian hal tersebut diatas alangkah baiknya bahwa pejabat terkait dalam proses penerbitan SK Gubernur Propinsi dimaksud perlu dihadirkan dan didengar kesaksiannya, yaitu dikonfirmasi dan Pimpinan DPRD Nduga, Bupati Nduga, Gubernur Papua ( Kepala Kesbangpol Provinsi Papua/Kepala Biro Hukum Provinsi Papua /Asisten I Provinsi Papua);
10
12. Pengusulan berkas calon anggota PAW DPRD Nduga periode 2014-2019 cq Kepala Kesbangpol Provinsi Papua disampaikan secara terus terang tanpa merubah lampiran Keputusan KPU Nduga dalam hal ini berkas EB-3 Kabupaten/Kota, dan dasar pertimbangan KPU Kabupaten Nduga melakukan pengusulan Leri Gwijangge adalah karena alasan diskresi dengan memperhatikan surat pengusulan pimpinan partai dan anggota DPRD Kabupaten Nduga selain itu juga bahwa KPU Nduga masih memberikan jeda waktu bagi caleg yang hak elektoralitasnya dirugikan. Jadi KPU Kabupaten Nduga tidak melakukan pembohongan dan berterus terang terkait dengan identitas Leri Gwijangge sehingga penerbitan SK anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga ini berlarut -larut dan lama diterbitkan oleh Gubernur Papua; 13. Kasus yang sama dengan objek sengketa saat ini, juga pernah terjadi pada tahun 2 tahun lalu, pada saat terjadinya perang suku, seorang anggota DPRD Nduga yang bernama Eka Tabuni meninggal dunia dan digantikan oleh saudaranya bernama Petinggen Tabuni (yang saat ini juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga terpilih dari Partai Nasdem) dan pada waktu itu sekretaris KPU Nduga sedang dijabat oleh Antonius Rumwarin,Pertanyaannya mengapa pada waktu itu Pengadu Jhony Beon tidak mengajukan KPU Nduga ke DKPP RI? kami kira dilakukannya proses penyelesaian dengan istilah lompat pagar oleh KPU pada waktu itu adalah karena “untuk mengembalikan sesuatu yang hilang dari rasa duka yang dalam dan juga menjadi alasan untuk mengembalikan keseimbangan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat Nduga yang sedang berduka”; 14. Kabupaten Nduga adalah Pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008 dan penetapan hasil Pileg Tahun 2009 masih ditangani oleh KPU Jayawijaya, Terkait dengan kasus Eka Tabuni anggota DPRD Nduga terpilih hasil Pemilu Tahun 2009 yang meninggal tanggal 29 Mei 2013 dan digantikan oleh
Petinggen Tabuni yang
bukan anggota Partai Politik dan yang pasti juga tidak terdaftar dalam DCT Pemilu 2009. Pada Tahun 2013, sebelum pengusulan Petinggen Tabuni, masa tugas KPU Kabupaten Nduga telah berakhir dan dilanjutkan oleh KPU Provinsi Papua. Jadi yang melaksanakan pleno dan mengeluarkan Keputusan dan selanjutnya diusulkan untuk ditindaklanjuti Bupati Kabupaten Nduga adalah Komisioner KPU Provinsi Papua. 15. Petinggen Tabuni dilantik di Wamena pada bulan Desember Tahun 2013 sebagai anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga untuk periode 2009 - 2014 tidak pernah dipersoalkan oleh Jhony Beon Allua karena mereka adalah satu kelompok dan merupakan pihak lawan dari kelompok Leri Gwijangge. 16. Pengusulan anggota PAW DPRD Nduga yang sekarang yang jadji objek sengketa dimana calonnya tidak pernah menjadi anggota Partai politik dan juga tidak pernah terdaftar dalam DPT adalah menjadi juga alasan lain selain alasan kondisi daerah yang dituntut masyarakat adat sehingga kebijakan para anggota KPU Nduga maupun Kebijakan KPU Provinsi yang terdahulu menjadi daftar dan alasan dimana KPU 11
kabupaten Nduga harus memproses
Leri Gwijangge untuk diusulkan menjadi
anggota PAW DPRD Nduga periode 2014-2019 menggantikan kakaknya Nusa Arambo yang meninggal dunia. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; atau 4. Jika Majelis DKPP berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.
[2.6] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-24,sebagai berikut: 1. 2.
Bukti T-1 Bukti T-2
3.
Bukti T-3
4.
Bukti T-4
5.
Bukti T-5
6.
Bukti T-6
7.
Bukti T-7
8.
Bukti T-8
9.
Bukti T-9
: Fotokopi KTP atas nama Johny Beon Allua; : Fotokopi berkas pengaduan kepada DKPP atas nama Johny Beon Allua ; : Surat pengunduran diri Leri Gwijangge dari Anggota KPU Kabupaten Nduga; : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/326/Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode Surat Bupati Nduga Nomor 171.1/10/III/BUP-ND/2015 perihal Pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Nduga tahun 2015; : Surat DPRD Kabupaten Nduga Nomor 171.3/6/DPRD-ND/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga an. Deni Lokbere; : Surat DPRD Kabupaten Nduga Nomor 171.3/5/DPRD-ND/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga an. Leri Gwijangge; : Surat DPRD Kabupaten Nduga Nomor 171.3/4/DPRD-ND/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga an. Tanius Gwijangge; : Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPUND/III.2015 tentang Perubahan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum tahun 2014; : Daftar hadir Rapat tentang Perubahan Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum tahun 2014; 10.
Bukti T-10
: Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten NDuga Nomor 20/BA/III/2015 tentang Perubahan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum tahun 2014; 12
11.
Bukti T-11
: Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 19/Kpts/KPUKab/Papua/III/2015 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga tahun 2015; : Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Nduga Nomor 18/BA/III/2015 tentang Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga Hasil Pemilihan Umum; : Daftar Hadir Rapat Pleno Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga 2015; : Kronologis Proses PAW Caleg Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Nduga Periode Masa Bakti 2014-2019; : Surat Dukungan Anggota DPRD Untuk Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Nduga; : Fotokopi berkas pengusulan DPD PKS Kabupaten Nduga tentang Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Nusa Arambo kepada Leri Gwijangge;
12.
Bukti T-12
13.
Bukti T-13
14.
Bukti T-14
15.
Bukti T-15
16.
Bukti T-16
17.
Bukti T-17
18.
Bukti T-18
19.
Bukti T-19
: Fotokopi Dukungan Caleg pada Dapil untuk Leri Gwijangge;
20.
Bukti T-20
: Fotokopi Dukungan Caleg pada Dapil untuk Deni Lokbere;
21.
Bukti T-21
: Fotokopi Dukungan Caleg pada Dapil untuk Tanius Gwijangge;
22.
Bukti T-22
23.
Bukti T-23
24.
Bukti T-24
25.
Bukti T-25
26.
Bukti T-26
27.
Bukti T-27
28.
Bukti T-28
: Fotokopi Berkas SK Skretraris KPU Kabupaten Nduga an. Bliher Simanjuntak; : SK KPU Kabuapten Nduga Nomor 12/Kpts/KPU-ND/V/2014 tentang Penetapan Perolehan kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum tahun 2014; : Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-ND/V/2014 tentang Penetapan Perolehan kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga Pemilihan Umum tahun 2014; : SK DPP Partai Nasdem tentang Pengesahan Perubahan Pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Nduga Provinsi Papua; : Berkas Pengusulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nduga a.n Eka Tabuni kepada Petinggen Tabuni; : Model EB.3 DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 200 Kabupaten Nduga; : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polda Papua Nomor STPL/224/VII/2015/Papua/Res Jayapura, a.n Jemy Deda terkait tindak penganiayaan.
: Fotokopi berkas pengusulan DPD PKB Kabupaten Nduga tentang Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Zakeus Lokbere kepada Deni Lokbere; : Fotokopi berkas pengusulan DPD Partai Golkar Kabupaten Nduga tentang Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Menase Gwijangge kepada Tanius Gwijangge;
KETERANGAN PIHAK TERKAIT Dalam sidang tanggal 11 Desember 2015, Leri Gwijangge sebagai pihak terkait yaitu Anggota KPU kabupaten Nduga nonaktif yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Nduga menggantikan Nusa Arambo dari PKS memberikan keterangan sebagai berikut: 13
Bahwa Leri Gwijangge
menjadi anggota DPRD bukan kehendak Leri sendiri, tetapi
didorong oleh situasi dan kondisi daerah di Kabupaten Nduga. Leri Gwijangge menyatakan bahwa Di Kabupaten Nduga membutuhkan orang yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, dan penampilan sederhana, yang hadir disana untuk membangun dan memperbaiki daerah. Umur Kabupaten Nduga belum sampai 20-30 tahun, karena dimekarkan tahun 2008 dan sampai sekarang baru memasuki tahun 2015. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan belum ada, sementara ini baru diperbaiki dan membutuhkan waktu 10-20 tahun ke depan untuk mengerti masalah tersebut. Leri mengetahui bahwa dengan dilantiknya dia
dari KPU
menjadi anggota DPRD akan mengarah ke arena hukum, tapi demi menyelamatkan banyak jiwa yang ada di Nduga, Leri terpaksa menerima itu dan mengalah, jika hal ini dipersoalkan maka dia siap bersedia untuk menghadapinya. [2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. II.
KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3]
Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu.Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan 14
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a.
Penyelenggara Pemilu;
b.
Peserta Pemilu;
c.
Tim kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau e.
Pemilih”.
[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;
III.
PERTIMBANGAN PUTUSAN
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V,telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Menetapkan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD terpilih Kabupaten Nduga hasil Pemilu Legislatif tahun 2014, yaitu Leri Gwijangge sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga periode 2014-2019 sementara yang bersangkutan adalah anggota Komisioner KPU Kabupaten Nduga yang masih aktif. Selain itu para Teradu juga melakukan pelanggaran kode etik yaitu pemalsuan dokumen Negara Model EB.3 DPRD kabupaten/ Kota, yang 15
dengan sengaja menyetujui Lery Gwijangge untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga dari Partai PKS. Para Teradu juga melakukan pemalsuan dokumen Negara dalam menandatangani Berita Acara Penetapan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Nduga pemilihan umum tahun 2014; [4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu tersebut, Para Teradu menolak dalil pengaduan Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Para Teradu menyatakan bahwa Leri Gwijangge telah membuat Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Anggota KPU Kabupaten Nduga sejak tanggal 2 Maret tahun 2015, sehingga sejak saat itu Leri Gwijangge
adalah anggota KPU Kabupaten Nduga yang sudah nonaktif.
Terkait
pertimbangan
dengan
dasar
KPU
Kabupaten
Nduga
memutuskan
dan
mengusulkan Anggota KPU Nduga nonaktif a.n Leri Gwijangge untuk diproses menjadi anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga sebagai yang menggantikan Nusa Arambo adalah tindakan Diskresi yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nduga adalah untuk menghindari terjadinya pergesekan ditengah masyarakat dengan menjunjung tinggi Hukum Adat yang berlaku dan juga sebagaimana diamanatkan Pasal 18 b angka (2) UUD 1945. Tindakan para Teradu telah mempertimbangkan usulan Pimpinan Partai dan dukungan seluruh anggota DPRD Nduga sebagai Representasi Tokoh masyarakat, maupun Tokoh Agama Kabupaten Nduga yang meminta Nusa Arambo sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga yang meninggal dunia karena sakit cukup lama akibat terkena panah pada waktu terjadi perang suku di Kabupaten Nduga. Nusa Arambo digantikan oleh adik kandungnya sendiri yaitu Leri Gwijangge sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Nduga Tahun 2014-2019. Para Teradu menyatakan bahwa Pasca perang suku dan situasi yang berkembang pada waktu itu kurang kondusif, situasi politik tersebut membuat Keputusan KPU Nduga lebih mengedepankan rasa keadilan yang ada dan tumbuh ditengah Hukum Adat masyarakat (living law) dari pada hukum positif yang berlaku. Para Teradu juga telah memberikan waktu yang culup bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau hak elektoralitasnya dirugikan dalam hal ini adalah caleg yang menduduki rangking berikutnya dalam proses PAW anggota DPRD ini namun tidak ada yang keberatan/memprotes ke pimpinan partai pengusul, Pimpinan DPRD Kabupaten Nduga dan Ketua KPU Nduga. Bahkan selama dalam proses sampai diterbitkannya SK PAW DPRD Nduga ini tidak ada juga yang mempersoalkan dan/atau menggugat ke Peradilan Tata usaha Negara Jayapura. Teradu juga menyatakan bahwa hal sama pernah terjadi di Kabupaten Nduga pada tahun 2013 yaitu, kasus Eka Tabuni anggota DPRD Nduga terpilih hasil Pemilu Tahun 2009 yang meninggal tanggal 29 Mei 2013 dan digantikan oleh Petinggen Tabuni yang bukan anggota Partai Politik dan yang pasti juga tidak terdaftar dalam DCT Pemilu 2009. Pada Tahun 2013, sebelum pengusulan Petinggen Tabuni, masa tugas KPU Kabupaten Nduga telah berakhir dan dilanjutkan oleh KPU Provinsi Papua. Jadi yang melaksanakan pleno dan mengeluarkan 16
Keputusan dan selanjutnya diusulkan untuk ditindaklanjuti Bupati Kabupaten Nduga adalah Komisioner KPU Provinsi Papua. Para Teradu menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pemalsuan dokumen Negara yaitu berkas EB-3 Kabupaten/ Kota dan Berita Acara Penetapan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Nduga pemilu tahun 2014. Para Teradu tidak pernah mengubah lampiran keputusan sebagaimana dimaksud diatas. Pengusulan berkas calon anggota PAW DPRD Nduga periode 2014-2019 disampaikan secara terus terang tanpa mengubah lampiran Keputusan KPU Nduga dalam hal ini berkas EB-3 Kabupaten/Kota, Perubahan Lampiran EB-3 Kabupaten/Kota tersebut merupakan
lampiran
keputusan
KPU
Kabupaten
Nduga
Nomor
21/Kpts/KPU-
ND/III/2015 tertanggal 10 Maret 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nduga Nomor 12 /Kpts/KPU-ND/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 19 /Kpts/KPU-ND/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015 tentang Penetapan calon terpilih PAW DPRD Kabupaten Nduga Tahun 2015 ditujukan untuk sinkronisasi Keputusan pemenuhan persyaratan pengajuan calon anggota PAW DPRD Kabupaten Nduga Tahun 2015; Teradu V atas nama Bliher Simanjuntak sebagai Sekretaris KPU Nduga secara khusus menyatakan bahwa ketika peristiwa hukum terjadinya objek sengketa ini pada bulan Februari 2015, Teradu sedang menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan DPRD Nduga dan baru menjabat sebagai sekretaris KPU Nduga setelah pasca pengusulan berkas ke Provinsi Papua. Teradu V baru menjabat sebagai Sekretaris KPU Nduga mulai 26 Juni 2015; [4.3]Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan tanggal 11 Desember 2015, terungkap fakta bahwa para Teradu telah melakukan diskresi dalam pengusulan Pergantian Antar Waktu Leri Gwijangge menjadi anggota DPRD Kabupaten Nduga. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi di Kabupaten Nduga pasca perang suku yang mengakibatkan meninggalnya Nusa Arambo. Atas usulan Pimpinan Partai dan dukungan seluruh anggota DPRD Nduga sebagai representasi Tokoh Masyarakat, maupun Tokoh Agama Kabupaten Nduga yang meminta . Nusa Arambo sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga yang meninggal digantikan oleh adik kandungnya, yaitu Leri Gwijangge sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Nduga Tahun 2014-2019. Para Teradu menyatakan bahwa situasi Pasca perang suku dan situasi politik yang
kurang kondusif tersebut menjadi dasar para
Teradu lebih mengedepankan Rasa Keadilan yang ada dan tumbuh ditengah-tengah Hukum Adat masyarakat (living law). DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu yang melakukan tindakan diskresi dalam mengusulkan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Nduga atas nama Nusa Arambo kepada anggota KPU Kabupaten Nduga nonaktif atas nama Leri Gwijangge tidak bisa dibenarkan secara hukum dan aturan perundangan yang berlaku.
Sebagai Penyelenggara Pemilu 17
para Teradu
seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan sumpah dan janji serta asas penyelenggara pemilu. Walaupun mereka melakukan diskresi tersebut dalam keadaan terpaksa dan ditakut-takuti, tidak serta merta menggugurkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu harus tetap melaksanakan dan menegakkan aturan dalam kondisi apapun secara mandiri. Para Teradu juga terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan melakukan Perubahan Dokumen EB-3 Kabupaten/Kota yang merupakan lampiran keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPU-ND/III/2015 tertanggal 10 Maret 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nduga Nomor 12 /Kpts/KPU-ND/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 19 /Kpts/KPUND/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015 tentang Penetapan calon terpilih PAW DPRD Kabupaten Nduga Tahun 2015. Hal ini bertentangan dengan asas profesionalitas sebagai penyelenggara Pemilu. Terkait dengan hal sama yang pernah terjadi pada tahun 2013 dan dijadikan yurisprudensi oleh para Teradu, yaitu Pergantian Antar Waktu Eka Tabuni anggota DPRD Nduga terpilih hasil Pemilu Tahun 2009 yang meninggal dan digantikan oleh Petinggen Tabuni yang bukan anggota Partai Politik dan yang pasti juga tidak terdaftar dalam DCT Pemilu 2009. DKPP berpendapat bahwa hal ini merupakan sebuah preseden yang tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Leri Gwijangge sebagai pihak terkait yang menerima pengusulan Pergantian Antar Waktu Nusa Arambo dengan dirinya telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun yang bersangkutan telah mengajukan Surat pengunduran diri sebagai anggota KPU Kabupaten Nduga sebelum dilantik menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Nduga tetapi secara resmi belum ada surat pemberhentian dari KPU Provinsi Papua. Tindakan Leri Gwijangge tidak hanya telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu tetapi juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu yang bersangkutan juga secara otomatis tidak bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang. Berdasarkan alat bukti dalam persidangan terungkap bahwa Teradu III atas nama Amion Karunggu tidak ikut menandatangani Berita Acara Nomor 20/BA/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang perubahan penetapan perolehan kursi Partai politik dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nduga dalam pemilu 2014 yang menjadi dasar Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPU-ND/III/2015 dan dijadikan salah satu dasar hukum dalam Pergantian Antar waktu Nusa Arambo kepada Leri Gwijangge. Oleh karena itu DKPP berpendapat bahwa Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 18
Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas Teradu I, II, IV dan Leri Gwijangge sebagai pihak terkait terbukti telah melanggar sumpah jabatan dan asas penyelenggara pemilu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan profesionalitas sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (a), (b), (c), (d), dan (i) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Permilu nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dalil Pengadu Terbukti dan Penjelasan Para Teradu tidak dapat diterima. Teradu V atas nama Bliher Simanjuntak baru menjabat sebagai Sekretaris KPU Nduga mulai 26 Juni 2015, pada saat terjadinya pengusulan Pergantian Antar Waktu Nusa Arambo kepada Leri Gwijangge pada bulan Februari 2015 Teradu V masih menjabat sebagai Kabag Persidangan Sekretariat Dewan DPRD Nduga. Oleh karena itu DKPP berpendapat bahhwa Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi. IV. KESIMPULAN Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]
Pengadu
memiliki
kedudukan
hukum
(legal standing)
untuk mengajukan
pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, II, dan IV terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Leri Gwijangge sebagai Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.5] Teradu III, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.6] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,
19
MEMUTUSKAN 1.
Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2.
Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Jemy Carter Deda selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Nduga, Teradu II atas nama Sepo Nawipa selaku Anggota KPU Kabupaten Nduga dan Teradu IV atas nama Ocla Nirigi selaku anggota KPU Kabupaten Nduga;
3.
Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Leri Gwijangge sebagai Pihak Terkait selaku anggota KPU Kabupten Nduga;
4.
Merehabilitasi Teradu III atas nama Amion Karunggu selaku anggota KPU Kabupaten Nduga dan Teradu V atas nama Bliher Simanjuntak selaku Sekretaris KPU Kabupten Nduga;
5.
Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
6.
Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian
diputuskan
dalam rapat pleno
oleh
7 (tujuh) anggota
Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota,dengan dihadiri oleh Pengadu.
KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 20
ANGGOTA Ttd
Ttd
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
Ttd
Ttd
Dr. Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si.
Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.
Ttd
Ttd
Endang Wihdatiningtyas, S.H.
Ida Budhiati, S.H., M.H.
Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN
Dr. Osbin Samosir, M.Si
21
