2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

kp go .i d

w

kp p

Nomor 6/DKPP-PKE-IV/2015

.d kp p.

w

w .d

w

.g o.

w .d

id

kp

w .d

w

w

w

w

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

.id

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan

go .id

go

Nomor 09/I-P/L-DKPP/2015tanggal 22 Januari 2015 yang diregistrasi dengan Perkara

etik yang diajukan oleh:

kp w .d

.id

kp p. go

: Ridwan Hadi : Ketua KIP Provinsi NAD

Alamat

: Komplek Arsip, Jl. Tjut Nyak Arief Banda Aceh

w w

Pekerjaan

kp

[I.1] PENGADU Nama

IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

w

I.

p.

w w

Nomor 6/DKPP-PKE-III/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode

Ketua KIP Provinsi NAD yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

w w

go .

Provinsi NAD beralamat di Komplek Arsip, Jl. Tjut Nyak Arief Banda Aceh.

.d

id

Januari 2015 memberikan kuasa kepada : Robby Syah Putra selaku Anggota KIP

w .d

w

: Ismail

w

: Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur

Alamat

: Jl. Medan Banda Aceh Desa Alue Nibong Kecamatan Peureulak

w w

Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

.d

w

Mendengar jawaban Teradu;

w

kp p

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

.id

[1.3]

.g o.

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu;

id

Kabupaten Aceh Timur

.d kp

go .id

w w

Pekerjaan

o.

.d

Nama

TERHADAP

id

[I.2] TERADU

kp p.

w

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu;

p. g

pp .

w

p.

PUTUSAN

w

w

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti

[2.1]Menimbang

bahwa

II.

Pengadu

go .i d

w .d

yang diajukan Pengadu dan Para Teradu. DUDUK PERKARA telah

mengajukan

pengaduan

kepada

Dewan

.d kp p.

w

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor

w

w

09/I-P/L-DKPP/2015tanggal 22 Januari 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 6/DKPP-PKE-III/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

.id

Bahwa pada hari Rabu 3 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 WIB Ketua KIP Kabupaten

Aceh Timur, Ismail, menghubungi Sekretaris KIP Aceh Timur dan menyampaikan bahwa

w w

go

tidak masuk kantor sampai dengan Selasa 9 Desember 2014. Pada Kamis 11 Desember 2014 komunikasi dengan Ismail, terputus. Sulitnya mencari akses untuk berkomunikasi

p.

dengan Ismail, maka kami sepakat untuk mengutus salah satu dari 4 (empat) anggota

kp

w

Komisioner untuk menghubungi keluarga yang bersangkutan di Idi Rayeuk. Istri Ismail,

.id

membenarkan bahwa suaminya yaitu Ismail, ditahan di Polresta Medan.Sambil

w .d

menunggu informasi selanjutnya, kami mendapat berita dari Polres Aceh Timur yang

kp p. go

menjelaskan Ismail, telah ditahan di Polresta Medan. Hal ini sesuai dengan berita di media cetak dan online.Sesuai dengan surat Kapolresta Medan kepada Ibu Wardiah pada

w w

9 Desember 2014 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

kp

menjelaskan bahwa pada Kamis 4 Desember 2014 pukul 11.00 WIB, Ismail S.Ag., ditangkap oleh petugas SatRes Narkoba Polresta Medan di Jl. Imam Gang Tebu

.d

id

Kelurahan Tanjung Kusta LK.III, Kecamatan Medan Helvetia, Kodya Medan.Selanjutnya

go .

pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka di SatRes Narkoba pada Kamis 4 Desember

w w

2014 dalam perkara tindak pidana narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

kp p.

jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Subs 115 ayat (2) Subs 114 ayat (2)

w

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat KPU kepada KIP Aceh Nomor 07/KPU/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 perihal Permasalahan Ketua KIP

id

Kabupaten Aceh Timur yang meminta KIP Aceh untuk memproses pemberhentian Ismail,

o.

.d

ke DKPP setelah ditetapkan sebagai tersangka.Berdasarkan UU No.15 Tahun 2011

w

tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 9 ayat (1) huruf o, Pasal 9 ayat (2) huruf I, Pasal 9

p. g

ayat (3) huruf u, Pasal 9 ayat (4) huruf I yaitu “tugas dan wewenang lain yang diberikan

w w

.d kp

PETITUM

w

oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

id

go .id

[2.2]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan

w w

berikut:

2

kp p

w

1. Menyatakan Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode etik.

.g o.

Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai

.d

Salinan putusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 3192245, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]

.id

w

w .d

.g o.

kp p

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

w .d

pp .

w

p.

kp

id

kp

w .d

w

Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;

go .id

w

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Pelanggaran

Kode

Etik

yang

kp dilakukan

oleh

w

Teradu/Terlapor, dan

w

atas

kp p

w

w .d

.g o.

pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

go .i d

3. Jika Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon

w .d

putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis

.d kp p. KETERANGAN

Ketua KIP Aceh Timur; tertanggal 16 Desember 2014;

Media cetak Waspada dan Serambi Indonesia, tertanggal 13 Desember

.id

Surat Polresta Medan Nomor B/1733/XII/2014/RESTA MDN, Perihal

kp p. go

P-4

kp

P-3

2014; 4

.id

Surat KIP Aceh Nomor 180/5124, Perihal Laporan Kejadian Penahanan

p.

P-2

go

Aceh Timur, tertanggal 7 Januari 2015;

w .d

3

Surat KPU Nomor 07/KPU/I/2015, Perihal Permasalahan Ketua KIP

w w

2

P-1

w

1

w

BUKTI

w

NO

w

yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

go .id

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tertanggal 9

P-5

Berita Acara perintah Penahanan Nomor SP.Han

kp

5

w w

Desember 2014;

.d

P-6

Surat KPU Kabupaten Aceh Timur Nomor 3324/KPU-ATIM/XII/2014

go .

kp p.

tentang kronologis kejadian, tertanggal 13 Desember 2014.

w w

6

id

1634/XII/2014/NKB/Resort Medan, tertanggal 10 Desember 2014;

w .d

w

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4]Bahwa Teradu Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur telah menyampaikan jawaban dan

id

pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

o.

.d

penjelasan atas dalil-dalil aduan yang diadukan oleh Pengadu. Keterangan Teradu pada

p. g

w

Teradu menjelaskan dirinya bukan pengguna dan pengedar sabu. Teradu berada di Medan untuk mengambil baju Toga yang akan dipergunakan pada saat wisuda Magister

w w

w

di salah satu kampus di Medan pada tanggal 9 Desember 2014, tetapi pada tanggal 4

.d kp

Desember 2014 Reserse Polres Kota Medan menangkap dan menahan Ismail dengan

id

go .id

tuduhan terlibat kasus Narkoba jenis sabu. Teradu mengaku dirinya hanya disuruh

.g o.

Rasyid untuk mengambil uang di temannya yang berada di Medan senilai Rp. 200 juta.

w w

Teradu mengaku tidak mengenal teman Rasyid tersebut, namun hanya minta ketemuan

dan meminjam tas Ismail untuk menyimpan uang. Saat menunggu yang bersangkutan

3

kp p

w

mengambil uang, Teradu ditangkap oleh satuan reserse Polresta Kota Medan.

.d


.id

w

id

kp

w .d

2. Memberikan sanksi

w

pp .

w

p.


w

w

Program dan Data pada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 27 Februari

w .d

Junaidi :

go .i d

2015, sebagai berikut:

Menjelaskan bahwa semenjak Teradu ditangkap pihak Kepolisian, Teradu tidak bisa

w

KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

w

III.

.d kp p.

w

mengikuti jalannya proses Rapat Pleno KIP Aceh Timur, lebih dari 3 kali.

.id

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk

w w

Kewenangan DKPP

go

mengajukan pengaduan sebagai berikut:

p.

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk

w

menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

kp

 Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

.id

Pemilihan Umum

w .d

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan

kp p. go

adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU

w w

Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan

kp

anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas

id

Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pemilihan Umum

w w

go .

.d

 Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara DKPP mempunyai wewenang untuk:

Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

w

kp p.

a.

untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai

id

b.

Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode

p. g

w

etik.

o.

c.

.d

keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan

w w

w

 Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman

.d kp

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

id

go .id

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

.g o.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik

w w

Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk

4

kp p

w

memutus pengaduan a quo;

.d


.id

w

w .d

.g o.

kp p

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, yaitu Kasubag

w .d

pp .

w

p.

kp

id

kp

[2.5] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

go .id

w

w

w .d


w .d

.g o.

w

kp p

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4

w

ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik

go .i d

Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan 

w .d

dan/atau rekomendasi DPR:

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

.d kp p.

w

diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,



w

w

masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

b.

Peserta Pemilu;

c.

Tim kampanye;

go

Penyelenggara Pemilu;

w w

a.

.id

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

Pemilih”.

kp

w

e.

p.

d. Masyarakat; dan/atau

.id

[3.1.4]Bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemiluyang mengajukan pengaduan terkait

w .d

dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Teradu. Pengadu yang

kp p. go

mengadukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4

ayat (2) huruf a

w w

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan

kp

pengaduan dan/atau laporan a quo. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum

.d

id

(legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;

w .d

go .

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu

w w

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka

kp p.

w

selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

w

IV.PERTIMBANGAN PUTUSAN

id

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu

o.

.d

selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur telah melakukan Pelanggaran Kode Etik

w

Penyelenggara Pemilu atas tindakan yang diduga melakukan tindak pidana dengan tanpa

p. g

hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito,

w w

menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara jual beli,

w

.d kp

menukar, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu yang terjadi

id

pada Kamis 4 Desember 2014 di Jl Imam gg Tebu Kel. Tanjung Gusta, Lik, III, Kec.

dengan

Surat

Perintah

Penahanan

Polresta

Medan

.g o.

go .id

Medan Helvetia Kodya Medan.Atas tindakannya, Teradu telah ditangkap dan ditahan

5

kp p

w

w w

Nomor.SP.Han/634/XII/2014/NKB/Resor Medan, tertanggal 10 Desember 2014;

.id


.d

pp .

w

p.

kp

id

kp

Kedudukan Hukum Pengadu

go .id

w

w

w .d


w

w

Teradu berada di Medan untuk mengambil baju Toga yang akan dipergunakan pada saat

go .i d

wisuda Magister di salah satu kampus di Medan pada 9 Desember 2014, tetapi pada 4

w .d

Desember 2014 Reserse Polres Kota Medan menangkap dan menahan Teradu dengan tuduhan terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu. Teradu menjelaskan bahwa Rasyid, seorang pemilik show room (jual beli) mobil di Aceh berhutang 50 juta kepada

.d kp p.

w

dirinya dan melalui telepon meminta Teradu untuk mengambil uang pada temannya di kemudian didatangi 2 (dua) orang yang tidak dikenal, meminta tas kosong kepada

w

w

Medan. Pada hari penangkapan Teradu di warung makan dekat terminal bus dan

.id

Teradu. Kedua orang tersebut kemudian pergi dan berselang 2 (dua) jam kembali dengan membawa tas yang sudah berisi uang sebanyak Rp. 200 juta. Pada saat penyerahan tas,

w w

go

aparat Kepolisian Sumatera Utara menangkap dan menahan Teradu dengan Surat

p.

Perintah Penahanan Polresta Medan Nomor.SP.Han/634/XII/2014/NKB/Resor Medan.

w

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan Teradu, Pihak Terkait serta bukti

kp

dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP pada satu sisi

w .d

.id

sangat menghormati dan menghargai asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) atas proses hukum tindak pidana narkotika yang tengah disangkakan kepada

kp p. go

Teradu,tetapi pada sisi lainnya status Teradu sebagai Tersangka tindak pidana narkotika etika,

sangat

merendahkan

w w

melalui proses tangkap tangan dan ditahan oleh Polres Kota Medan, dari sudut pandang kehormatan

penyelenggara

pemilu.

Dalam

sidang

kp

pemeriksaan, terungkap pernyataan Teradu yang memposisikan penangkapan dan

id

penahanan diri Teradu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang telah

.d

dilakukannya sebelumnya. Teradu mengakui telah berdosa dalam hidupnya terutama

w w

go .

“melakukan happy-happy di hotel”, dan rela di penjara maupun diberhentikan dari

jabatannya selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur. Teradu mengatakan tidak akan

kp p.

melakukan perlawanan hukum terhadap penangkapan, penahanan, dan pengenaan

w

status tersangka atas dirinya. Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat bahwa

id

tindakan untuk tidak melakukan perlawanan hukum merupakan pengakuan tidak

.d

langsung atas pengenaaan status tersangka pada dirinya. Tindakan Teradu telah dapat

o.

dikategorikan melanggar Pasal 9 huruf k yaitu tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa

p. g

w

atau terhukum, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9, b melanggar

w w

w

sumpah jabatan dan/atau kode etik Qanun Nomor 7 Tahun 2007. Pasal 7 huruf a

.d kp

memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pasal 8 huruf b

id

go .id

mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu Peraturan Bersama Komisi

.g o.

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

w w

Pemilu Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012;

6

kp p

putusan ini.

w

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam

.d


.id

w

w .d

.g o.

kp p

aduan Pengadu.Teradu menjelaskan dirinya bukan pengguna dan pengedar narkoba.

w .d

pp .

w

p.

kp

id

kp

[4.2]Menimbang bahwa Teradu dalam jawaban dan keterangannya membantah dalil

go .id

w

w

w .d


w

w

setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Pihak

go .i d

Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu.

w .d

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1]Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan

.d kp p.

w

a quo;

w

w

[5.3]Teradu Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

.id

[5.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu;

w w

go

MEMUTUSKAN

Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2.

Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Ismail

kp

w

p.

1.

selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur; kepada

Komisi

Pemilihan

Umum

Republik

Indonesia

untuk

w .d

Memerintahkan

.id

3.

menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi

kp p. go

4.

w w

pelaksanaan Putusan ini.

kp

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

.d

id

selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti,

go .

M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., dan Ida

Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga

w w

Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai

kp p.

Belas Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka

w

untuk umum pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr.

id

Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr.Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan

o.

.d

Sirait, M.Th, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-

p. g

w

masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri Teradu. KETUA

w

.d kp

Ttd

id

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

w

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. 7

kp p

Ttd

.g o.

ANGGOTA

w w

go .id

w w

.d


.id

w

w .d

.g o.

kp p

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas,

w .d

pp .

w

p.

kp

id

kp

V. KESIMPULAN

go .id

w

w

w .d


w .d

.g o.

Ttd

w

kp p

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

w .d

go .i d

w

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ttd

p.

.id

kp

w w w

kp p. go

w .d

Dr. Osbin Samosir, M.Si

.d

id 8

w id .g o.

kp p

w

w w

.d kp

w w

p. g

w

o.

.d

id

w

kp p.

w w

go .

w .d

w

go .id

kp

pp .

w w

SEKRETARIS PERSIDANGAN

go

sama bunyinya.

.id

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang

.d


.id

w

Ida Budhiati, S.H., M.H.

.d kp p.

w

w

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

w

p.

kp

id

kp

Ttd

go .id

w

w

w .d


2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents