2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

kp go .i d

w

kp p w .d

w

.g o.

w .d

id

kp

w .d

w

w

.d kp p.

w

Nomor 07/DKPP-PKE-IV/2015

w

w

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

.id

REPUBLIK INDONESIA

go .id

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor:

w w

go

18/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 07/DKPP-PKE-IV/2015,

.id

[1.1] PENGADU

: Yessi Y. Momongan

w .d

1. Nama

kp

w

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

p.

menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

: Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara

Alamat

: Jl. Diponegoro No. 28 Manado

kp p. go

Pekerjaan/Lembaga

w w

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu I; : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

Alamat


.d

id

Pekerjaan/Lembaga

kp

: Ardiles Mario Revelino Mewoh

2. Nama

w .d

w w

: Vivi Teskri Lidia George

: Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara : Jl. Diponegoro No. 28 Manado

w

Pekerjaan/Lembaga Alamat

go .

3. Nama

kp p.

w

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu II;

4. Nama

: Zulkifli Golonggom

id

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu III;

Alamat


w

o.

: Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

.d

Pekerjaan/Lembaga

Pekerjaan/Lembaga

: Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

Alamat


id

w

: Fachruddin Noh

.d kp

go .id

5. Nama

p. g

w w

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu IV;

.g o. kp p .d

w

w w

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pengadu V;

.id

pp .

w

p.

PUTUSAN

w .d

.g o.

w w

: Hendra Dj. Damapoli

: Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Alamat

: Jl. Brigjen Katamso No. 59, Prov. Sulut

w .d

go .i d

Pekerjaan/Lembaga

Pekerjaan/Lembaga

: Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Alamat


Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu I;

.d kp p.

w

w

: Abdul Kaadeer Bachmid

w

2. Nama

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu II;

.id

: Devita H. Pandey

3. Nama


Alamat


go

Pekerjaan/Lembaga

w w

go .id

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu III; : Ronald Limbanon

p.

4. Nama


Alamat


.id

kp

w

Pekerjaan/Lembaga

kp p. go

w .d

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Teradu IV; [1.3]

Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

w w

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

kp

Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;

Memeriksa dan mendengarkan keterangan Terkait;

.d

id

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-

w .d

DUDUK PERKARA

kp p.

II.

w w

go .

bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

w

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 12 Februari 2015 telah mengajukan

id

pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP)

o.

.d

dengan Nomor: 18/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 07/DKPP-

w

PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Surat

Nomor:

p. g

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara telah mengirimkan

w w

42/Bawaslu-Sulut/I/2015

Tanggal

30

Januari

2015

Perihal

w

.d kp

Rekomendasi kepada Kami. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut

id

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

.g o.

Dj Damopolii, SE selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.PD selaku Anggota,

w w

Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon, S.H. selaku Anggota

2

kp p

patut diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu

w

go .id

a. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Hendra

.id

Salinan putusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 3192245, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]

.d

w

kp p

1. Nama

pp .

w

p.

kp

id

kp

Terhadap:

[1.2] TERADU

w

w

w .d

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

kp

id

kp

w .d

.g o.

kp p

untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

w

w .d

w

w

w

c. Pemberitahuan Status laporan/Temuan;

w .d

go .i d

2. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut berdasarkan pada hasil kajian laporan yang kesimpulannya sebagai berikut:

a. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini

.d kp p.

w

Hendra Dj Damopolii, S.E. selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd. selaku

w

w

Anggota, Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon, S.H. selaku Anggota, tidak menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan

.id

tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawalu, dan

go

DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012

w w

dalam hal:

1) Bahwa dalam menjalankan tugasnya keempat komisioner dimaksud patut

p.

go .id

kp

w

diduga melanggar Pasal 3 ayat (1);

.id

2) Bahwa keempat komisioner tersebut patut diduga melanggar Pasal 11 huruf a,

w .d

huruf b, dan huruf c;

kp p. go

3) Bahwa keempat komisoner tersebut patut diduga melanggar Pasal 7 huruf d, Pasal 15 huruf b dan huruf f;

w w

4) Bahwa Hendra Damopolii selaku Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan huruf f;

kp

Timur patut diduga melanggar Pasal Pasal 11 huruf b, dan Pasal 15 huruf b

KPU

Kabupaten

Bolaang

Mongondow

Timur

pada

bulan

Mei

2014

w w

3. Bahwa

go .

Timur patut diduga melanggar Pasal 7 huruf d, Pasal 11 huruf b;

.d

id

5) Bahwa Hendra Damopolii selaku Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

w .d

kp p.

menginformasikan adanya permasalahan hukum terhadap calon terpilih Anggota

w

DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsyi, dalam konsultasinya dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai langkah

id

awal maka KPU Provinsi menyarankan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

o.

.d

Timur untuk segera meminta salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu

w

terhadap kedua orang dimaksud;

p. g

4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat

w w

w

evaluasi kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Komisi

.d kp

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara di Hotel Sahid Teling (Vide Surat

id

go .id

Nomor: 92/KPU-Prov-023/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014 Perihal Evaluasi Kinerja).

Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tersebut menegaskan bahwa

.g o.

terkait status hukum calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sudah

w w

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KPU Kabupaten/Kota wajib mempedomani

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 29

3

kp p

w

Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon

.id


.d

w

Provinsi Sulawesi Utara Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara

b. Mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait;

pp .

w

p.


w .d

.g o.

terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

w

kp p

w

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait kasus di Kabupaten Bolaang

w

w

Mongondow Timur, KPU Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Sofyan

w .d

go .i d

Alhabsy dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Jemi Elieser Tine dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cacat hukum/gugur syarat untuk dilakukan pengajuan pelantikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode

.d kp p.

w

2014-2019. Untuk mendapatkan keyakinan hukum yang lebih jelas KPU Provinsi

go .id

Negeri Kotamobagu;

.id

secara berjenjang dan konsultasi ke instansi yang berkompeten yakni Pengadilan

w

w

Sulawesi Utara juga memerintahkan KPU Kabupaten Boltim untuk berkonsultasi

5. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara menerima surat dari warga masyarakat atas

w w

go

nama Ifdal Mokoagow dan Nasrudin Simbala Perihal Pemberitahuan Terkait Persiapan

Pelantikan Anggota DPRD terpilih Periode 2014-2019 Kabupaten Bolaang Mongondow

p.

pp .

Timur tertanggal 9 Agustus 2014 yang diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara

kp

w

pada tanggal 13 Agustus 2014. Terhadap pemberitahuan masyarakat tersebut KPU

.id

Provinsi Sulawesi Utara meminta klarifikasi (Vide Surat Nomor 114/KPU-Prov-

w .d

023/IX/2014, tanggal 2 September 2014 Perihal Klarifikasi) dengan maksud

kp p. go

memperoleh informasi yang baru tentang perkembangan dan tindak lanjut terhadap kasus yang dimaksud. Dari klarifikasi tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

w w

a. Terhadap status hukum kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang

kp

Mongondow Timur atas nama Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsyi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan konsultasi berjenjang ke Pengadilan Negeri

Kotamobagu.

.d

id

w .d

sampai ke KPU RI dan meminta pendapat

go .

Hasil konsultasi dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu menegaskan bahwa

w w

putusantersebut sudah jelas bahwa keduanya diancam dengan Pasal 257 yang

kp p.

w

ancamannya merujuk Pasal 253-256 KUHP dan yang bersesuaian dengan kasus

w

keduanya adalah Pasal 253 yang ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun.

w

Dari hasil konsultasi dan permintaan pendapat tersebut, KPU Kabupaten Bolaang

id

Mongondow Timur tidak mengubah keputusannya terhadap status kedua calon.

o.

.d

Menurut mereka yang bersangkutan masih layak untuk diajukan proses

w

pelantikannya;

p. g

b. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengakui adanya perbedaan pendapat

w w

pada Rapat Pleno tanggal 1 September 2014. Keempat komisioner yakni Hendra

w

.d kp

Dj Damopolii, S.E., selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd. selaku Anggota,

id

Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon, S.H. selaku

Anggota, sepakat untuk melanjutkan proses peresmian calon terpilih Anggota

atas nama Jemi

.g o.

DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tak terkecuali

Elieser Tine dan Sofyan Alhabsyi. Awaluddin Umbola, S.Hut selaku Anggota

w w

go .id

sekaligus Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, dan Teknis Penyelenggara, punya

4

kp p

w

pendapat berbeda yang berpendapat bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD

.id


.d

p.

kp

id

kp

w .d


dapat

dilanjutkan

proses

pengajuan

peresmiannya.

w

tidak

kp p

w

sehingga

Sikap

w

w

dimaksud (Vide Berita Acara Rapat Pleno tentang Penggantian Calon Anggota BMT/IX/2014 Tanggal 1 September 2014); 6. Bahwa

pada

pelaksanaan

klarifikasi

go .i d

w .d

DPRD Perpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 27/BAKPUtersebut

KPU

Provinsi

Sulawesi

Utara

.d kp p.

w

berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini ke

w

w

empat komisionernya (Hendra Dj Damopolii, S.E. selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd. selaku Anggota, Devita H. Pandey, S.H. selaku Anggota, dan Ronald Limbanon,

.id

S.H. selaku Anggota) bertahan pada pendapatnya dan mengabaikan:

go .id

.d

id

[2.2] PETITUM PENGADU

kp

w w

kp p. go

w .d

.id

kp

w

p.

w w

go

a. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon terpilih dan Penggantian Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. Surat Edaran KPU Nomor: 1497/KPU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD; c. fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 261/PID.B/2013/PN.KTG dan Nomor: 262/PID.B/2013/PN.KTG yang masing-masing tertanggal 10 April 2014; d. informasi dan keterangan dari instansi berwenang yakni dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu; e. saran dan pendapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap konsultasinya yang menyatakan bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut sudah cacat hukum.

go .

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan

w .d

w w

kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;

2.

Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

3.

Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

w

kp p.

1.

.d

id

segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

w

o.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-

p. g

bukti sebagai berikut:

w w 2.

Bukti P-2

: Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 114/KPU-Prov023/IX/2014 perihal Klarifikasi tertanggal 2 September 2014;

3.

Bukti P-3

: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/BA/KPUBMT/IX/2014 perihal Rapat Pergantian Calon Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 1 September 2014;

4.

Bukti P-4

: Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 42/Bawaslu-Sulut/I/2015 perihal Rekomendasi tertanggal 30 Januari 2015;

id

.g o.

kp p

w w

w

5

w

: Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 92/KPU-Prov023/VI/2014 perihal Evaluasi Kinerja tertanggal 18 Juni 2014;

.d kp

Bukti P-1

go .id

1.

.id


.d

w

w .d

.g o.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimaksud di atas sudah gugur syarat Awaluddin Umbola tidak menandatangani Berita Acara hasil Rapat Pleno

pp .

w

p.

kp

id

kp

w .d


w .d

.g o.

: Fotokopi Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

6

Bukti P-6

: Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Rapat Klarifikasi Terhadap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perihal Status Hukum Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 3 September 2014;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

go .i d

w .d

w

w

Bukti P-5

kp p

5.

w

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban

w

berikut:

w

.d kp p.

w

dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai [2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumya membantah seluruh aduan Pengadu dan

.id

menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur

go .id

di dalam peraturan perundang-undangan;

w w

go

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

p.

1. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota

kp

w

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait Penetapan

.id

Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang

w .d

Mongondow Timur pada Pemilu Tahun 2014 atas nama Sofyan Alhabsyi dan Jemi

kp p. go

Elieser Tine yang tidak memenuhi syarat untuk dilantik karena terlibat tindak pidana pemalsuan materai dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara dengan putusan

w w

Nomor: 261/PID.B/2013/PN.KTG dan 262/PID.B/2013/PN.KTG;

kp

2. Bahwa pokok pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu

.d

go .

hal-hal sebagai berikut:

id

Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 42/Bawaslu-Sulut/i/2015 tanggal 30 Januari 2015

w w

a. selaku Anggota patut diduga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi

w

w .d

w

kp p.

Sulawesi Utara untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan b. Mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait;

o.

.d

c. Pemberitahuan Status laporan/Temuan;

id

yang berlaku;

w

3. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tersebut berdasarkan pada

p. g

hasil kajian laporan yang keseimpulannya sebagai berikut:

w w

a. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Hendra

w

.d kp

Dj. Damopolii,S.E. selaku Ketua, Abdul Kader Bachmid, S.Pd selaku Anggota, Dvita

id

menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan tidak mentaati prosedur

.g o.

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga

w w

telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP

6

kp p

Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012;

w

go .id

H. Pandey, S.H. selaku Anggota dan Ronald Limbanon, S.H. selaku anggota, tidak

.id


.d

pp .

w

p.

kp

id

kp

w .d

w


w .d

w

kp p

w

Timur melakukan tahapan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

w

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 hingga 67

w

serta Peraturan KPU yang dalam proses pelaksanaanya dari awal masih dilaksanakan

go .i d

w .d

oleh Komisioner KPU Sulawesi Utara periode sebelumnya karena pada saat itu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum terbentuk hingga pada tanggal

22

Agustus 2013 penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang

.d kp p.

w

Mongondow Timur pada Pemilu tahun 2014;

Mongondow Timur sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme

6. Bahwa

terhadap

pelaksanaan

Penetapan

Calon

Terpilih

KPU

Kabupaten

w w

go

melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

.id

yang diatur dalam pedoman teknis penetapan Daftar Calon Tetap;

w

w

5. Bahwa pada tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Bolaang

go .id

a. Pada tanggal 9 April 2014 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

p.

TPS yang dilaksanakan serantak secara Nasional. Setelah tahapan sebelumnya

kp

w

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.id

b. Pada 10 – 20 April 2014 adalah tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara

w .d

berjenjang dari PPS dan PPK;

kp p. go

c. Pada tanggal 21 hingga tanggal 22 April 2014 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik dan

w w

perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bolmong Timur pada Pemilihan 2014;

kp

Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

.d

id

7. Bahwa pada tanggal 23 hingga tanggal 9 Mei 2014 Komisiner KPU Kabupaten Bolaang

go .

Mongondow Timur mengikuti rangkaian Tahapan Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi

w w

dan Tingkat Nasional di KPU RI dan melaksanakan tugas membantu proses rekapitulasi ulang KPU Manado;

kp p.

w .d

w

8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih melaksanakan Tugas perbantuan di KPU Provinsi mendapatkan

id

Informasi terkait adanya Putusan Pengadilan kepada Caleg terpilih atas nama Sofyan

o.

.d

Alhabsyi dari PKB dan Jemi Eliser Tine Caleg PDI-P, dan berdasarkan itu Ketua KPU

w

berkoordinasi dengan Ketua Divisi Hukum dan Teknis Pengawasan KPU Kabupaten

p. g

Bolaang Mongondow Timur Awaluddin Umbola untuk melakukan koordinasi secara resmi dan jika dibutuhkan meminta kepada Sekretaris untuk membuat surat

w w

go .id

9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 hari Jum’at Hasil koordinasi

id

dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

w

.d kp

permohonan Putusan Pengadilan terkait Status Hukum bagi 187 Caleg yang terdaftar

ditindaklanjuti oleh

.g o.

Kasubag Teknis Irwan Tololiu mengantarkan surat Nomor: 100/KPU-BMT/V/2014

w w

tertanggal 8 Mei 2014 perihal Permohonan Permintaan Salinan Putusan Pengadilan

7

kp p

w

Negeri Kotamobagu dengan tanda terima surat yang ditandatangani oleh pihak

.id


.d

w

.g o.

4. Bahwa terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

pp .

w

p.

kp

id

kp

w .d


w

w

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik

w .d

go .i d

peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2014 dengan mengundang saksi partai politik. Hasil pleno penetapan perolehan kursi dituangkan kedalam berita acara EB 1 DPRD Kab/Kota

.d kp p.

w

Nomor: 14/BA/KPU-BMT/V/2014 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang

w

w

Mongondow Timur Nomor: 06/Kpts/KPU-BMT/V/2014 tentang PenetapanCalon terpilih DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hasil Pemilu Legislatif tahun

.id

2014 dengan berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Perolehan Kursi

w w

go

dan Calon terpilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dengan mengacu

kepada adminitrasi sertifikat BA Model DB 1 DPRD Kab/Kota hasil pleno penetapan

p.

rekapitulasi perolehan suara partai dan calon peserta pemilu tahun 2014. Pada saat

kp

w

itu pleno berjalan dengan tertib, aman dan terkendali hingga selesai dengan waktu

.id

kurang lebih 3 Jam;

w .d

11. Bahwa pada setiap tahapan Pleno selalu di buka ruang bagi saksi untuk

kp p. go

menyampaikan tanggapan dan sanggahan sampai Sebelum penyerahan BA dan SK Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih KPU Kabupaten Bolaang Mongondow kepada

saksi,

KPU

Kabupaten

Bolaang

Mongondow

w w

Timur

Timur

memberi

kp

kesempatan kepada semua saksi dan Panwaslu yang hadir saat itu secara tertib berurutan untuk menyampaikan pendapat, saran, masukan dan keberatan terhadap

.d

id

penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, namun tidak ada yang mengajukan

go .

keberatan terhadap substansi dan prosedur tahapan pelaksanaan dan hasil pemilu

w w

legislataif di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian seluruh rangkaian tahapan pleno penetapan kursi dan calon terpilih disetujui oleh saksi partai

w

yang hadir;

kp p.

w .d

12. Bahwa Pada Konsultasi berjejang di KPU Provinsi Sulawesi Utara KPU Kabupaten

id

Bolaang Mongondow Timur mendapatkan saran sebagai berikut:

id

.d kp

go .id

w

p. g

w

o.

.d

- Berkonsultasi dengan pihak Pengadilan untuk mendapatkan penjelasan terkait Putusan Pengadilan dan meminta surat keterangan dari pengadilan terhadap Pasal yang didakwakan. Bahwa setelah konsultasi dengan pengadilan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak mendapatkan Surat keterangan yang dimintakan dan penjelasan bahwa putusan adalah Pasal 257 yang tidak bisa ditambah atau dikurangi atau ditafsirkan; - Melakukan konsultasi dengan KPU RI dengan didampingi oleh KPU Provinsi; - Menyarankan untuk menangani masalah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Pemilu;

w w

.g o.

13. Bahwa terhadap surat Himbauan Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

w w

berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan

Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam

kp p

w

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 52 ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan

.id

8


.d

w

w .d

.g o.

kp p

langsung memberikan salinan Putusan pengadilan yang dimaksud;

pp .

w

p.

kp

id

kp

Pengadilan Negeri Kotamobagu. Pihak pengadilan pada saat itu belum secara

go .id

w

w

w .d


w

kp p

w

terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaiman dimaksud Pasal 50 ayat (1),

w

huruf (a) Sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau (b) sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum janji

Anggota

DPR,

Kabupaten/Kota;

w

[2.4.3] PETITUM TERADU

DPD,

DPR

Provinsi

go .i d

sumpah

w .d

pengucapan

dan

DPRD

w

.d kp p.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan

w

Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

.id

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

go .id

w w

Penyelenggara Pemilu;

go

2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku

p.

3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

kp

w

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan

.id

bukti-bukti sebagai berikut: Bukti T-1

: Fotokopi surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 100/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan tertanggal 8 Mei 2014;

2.

Bukti T-2

: Fotokopi surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 117/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan tertanggal 18 Mei 2014;

3.

Bukti T-3

: Fotokopi tanda terima tertanggal 19 Mei 2014;

4.

Bukti T-4

: Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 92/KPU-Prov023/VI/2014 perihal Evaluasi Kinerja tertanggal 18 Juni 2014;

5

Bukti T-5

: Fotokopi surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 119/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan Konsultasi tertanggal 23 Juni 2014;

6

Bukti T-6

: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/BA/KPU-BMT/IX/2014 tentang Rapat Pergantian Calon Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 1 September 2014;

7

Bukti T-7

: Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno;

8

Bukti T-8

: Fotokopi tanda terima Undangan Rapat Pleno Tentang Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu;

9

Bukti T-9

: Fotokopi Surat Tugas Nomor 105/SPT/KPU-BMT/VIII/2014 perihal Dalam Rangka Konsultasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di KPU Pusat Jakarta tertanggal 26 Agustus 2014;

kp

w w

.d

id

id

w

w w

go .

kp p.

p. g

o.

.d

w w w 11

Bukti T-11

: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 61/PANWASLU-BMT/IX/2014 perihal Himbauan tertanggal 12 September 2014;

12

Bukti T-12

: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 118/KPU-BMT/V/2014 perihal Permohonan tertanggal 18 Mei 2014;

id

.g o.

kp p

w w

w .id

9

w

: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 59/PANWASLU-BMT/IX/2014 perihal Permintaan Penjelasan Terkait Status Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 10 September 2014;

.d kp

Bukti T-10

go .id

10

w .d

1.

kp p. go

w .d


.d

w

w .d

.g o.

DPRD yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat dan

w

pp .

w

p.

kp

id

kp

w .d


w

w .d

.g o.

kp p

1. Herwin J. Malonda (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara)

w

a. Bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran sehubungan dengan adanya putusan pengadilan terhadap caleg terpilih atas nama Jemi Elieser Tine dan

w .d

go .i d

Sofyan Alhabsy yang telah mengajukan peninjauan kembali sehingga Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui surat telah menyampaikan laporan hasil penanganan pelanggaran dengan Nomor: 01/PANWASLU-BMT/IX/2014

.d kp p.

w

tertanggal 3 September 2014, dengan keterangan:

w

.id

go

w w

kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehubungan

p.

dengan dugaan permasalahan terkait dengan Caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

w

pp .

go .id

w

1. Sekalipun sudah ada putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tetapi kasus ini masih berproses karena yang bersangkutan masih melakukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA ( Mahkamah Agung); 2. Kami (GAKKUMDU) akan tetap menunggu sampai adanya putusan Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti. b. Pada tanggal 6 September 2014 Bawaslu mengirimkan surat Undangan Rapat

kp

dengan Nomor: 224/ Bawaslu-Sulut/IX/2014;

.id

c. Bahwa rapat terkait dengan proses pergantian calon terpilih di kantor Bawaslu

w .d

Provinsi Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Jam 18.00

kp p. go

WITA dengan hasil keterangan yang disampaikan oleh Komisioner Panwaslu

w w

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan bahwa penetapan caleg terpilih Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsy telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi

kp

Sulawesi Utara oleh Nasarudin Simbala dan telah dilimpahkan ke Panwaslu

id

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan selanjutnya terkait dengan Putusan

.d

w .d

Pengadilan Negeri Kotamobagu Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

w w

go .

telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait dengan kasus

tersebut bahwa terdakwa telah mengajukan PK akan tetapi berkas pengajuan PK ada.

Dari

keterangan

kp p.

w

belum

yang

disampaikan

maka

Bawaslu

Provinsi

w

berkesimpulan dan menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang

w

Mongondow Timur untuk meminta penjelasan kepada Pengadilan Negeri terkait

.d

id

dengan informasi putusan tetap kepada terdakwa Jemi Elieser Tine dan Sofyan

o.

Alhabsyi dan menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

p. g

w

Timur untuk meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

w w

Timur terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu

terhadap

w

kasus Caleg Jemi Elieser Tine dan Sofyan Alhabsyi; Penyelenggaraan

Pemilu

Dalam

Tahapan

Pengesahan,

Pengucapan

id

terkait

.d kp

d. Pada tanggal 10 Desember 2014 mengirimkan surat perihal Undangan Klarifikasi

.g o.

Sumpah/Janji, dan Pelantikan anggota DPRD, kepada Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hendra Damapolii, S.E. selaku Ketua, Kader Bachmid,

w w

S.Pd. selaku Anggota, Ronal Limbanon, S.H. selaku Anggota, Devita H. Pandey,

S.H. selaku Anggota dan Awaluddin Umbola, S.Hut selaku Anggota dengan Nomor:

.id

w

278/ Bawaslu-Sulut/XII/2014;

10

kp p

go .id


.d

p.

kp

id

kp

KETERANGAN TERKAIT

w

w

w .d


kp

id

kp

w .d

.g o.

w .d

w

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada hari Jum’at tanggal 12

kp p

w

e. Bahwa berdasarkan proses klarifikasi dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan

w

di

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan pada tanggal

21 – 22

Pelaksanaan

Rekapitulasi

Perolehan

w .d

1. Bahwa

Suara

Pemilu

Legislatif

go .i d

w

Desember 2014 menjelaskan sebagai berikut:

April 2014 bertempat di BPU Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa pelaksanaan Penetapan hasil dan Perolehan Kursi Anggota DPRD

.d kp p.

w

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014

.id

3. Bahwa menyikapi informasi tersebut selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hendra Damopolii meminta kepada Divisi Teknis melakukan

konsultasi

dengan

Pengadilan

Kota

untuk

go

Hukum dan Pengawasan dalam hal ini Awaluddin Umbola, S.Hut

w w

Kotamobagu

untuk

menanyakan terkait dengan salinan Putusan Pengadilan atas nama Jemi

p.

go .id

pelaksanaannya dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

w

w

bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan dalam

pp .

kp

w

Elieser Tine dan Sofyan Alhabsy, selanjutnya dikirmkan Surat kepada

.id

Pengadilan Kota Kotamobagu untuk meminta salinan putusan pengadilan

w .d

dengan Surat Nomor 100/KPU-BMT/V/2014 tanggal 14 Mei 2014;

kp p. go

4. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan adanya putusan

w w

Pengadilan tersebut apakah kedua caleg tersebut dapat dikategorikan tidak lagi

kp

memenuhi persyaratan caleg ataukah masih sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan

.d

id

go .

pada persyaratan sebagai caleg sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun

w w

2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, bersamaan dengan Proses

Gugatan PHPU di Mahkamah Konstituasi, maka Kami KPU Kabupaten Bolmong

kp p.

w

w .d

Calon Terpilih peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, atau

w

Timur juga melakukan koordinasi dengan KPU RI dalam hal ini Kepala BIRO Teknis KPU RI.

id

2. Awaluddin Umbola (Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

o.

.d

Pasca pelaksanaan Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014 media cetak lokal banyak

w

memberitakan soal putusan pengadilan menyangkut status Hukum dua orang calon

p. g

anggota legislatif atas nama Sofyan Alhabsyi (PKB) dan James E Tine (PDIP).

w w

Kesepakatan 5 (lima) komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang

w

.d kp

pada saat itu sedang diperbantukan pada Hitung Ulang Hasil Pileg Kota Manado di

id

SMK Pomorow menyepakati untuk merespon hal tersebut dengan mengirimkan surat

kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Surat Nomor: 100/KPU-BMT/V/2014

go .id

.g o.

yang ditandatangani oleh Ketua Divisi Tenis Hukum dan Pengawasan perihal

w w

permohonan salinan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Pada tanggal 14 Mei

2014, Awaluddin Umbola di telepon Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu Bapak

11

kp p

w

Aris Bowono Langgeng, S.H. dengan Nomor Telepon 081392016161 dan menyatakan

.id


.d

w

p.


w .d

.g o.

salinan

Putusan

w

PN Kotamobagu disebabkan dalam pengambilan

kp p

jawab oleh

w

Pengadilan ada Biaya administrasi yang harus diselesaikan.Berdasarkan informasi tersebut, Awaluddin Umbola langsung menghubungi Ketua KPU Kabupaten Bolaang

w .d

go .i d

Mongondow Timur Hendra Damopolii yang masih berada di Manado untuk meminta persetujuan menjemput putusan pengadilan di maksud, hasil dari komunikasi tersebut disepakati saya yang langsung menjemput putusan pengadilan, maka pada

.d kp p.

w

tanggal 14 Mei 2014 pukul 15.30 WITA saya tiba di kantor PN Kotamobagu dan

w

w

langsung mengambil salinan keputusan tersebut dan mendapatkan bukti penerimaan

KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

go

III.

.id

salinan berupa kwitansi pembayaran Administrasi.

w w

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan Menimbang

bahwa sebelum mempertimbangkan

pokok pengaduan, Dewan

w

[3.2]

p.

dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

kp

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

kp p. go

Kewenangan DKPP

w .d

.id

akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum

w w

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

kp

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

.d

adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota

w w

go .

KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota

PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota

kp p.

w

id

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan

w .d

w

Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

id

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

.d

DKPP mempunyai wewenang untuk :

o.

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran

p. g

w

kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

c. Memberikan

sanksi

kepada

Penyelenggara

Pemilu

terbukti

.g o.

melanggar kode etik.

yang

id

dan

w

dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

.d kp

go .id

w w

b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk

w w

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode

w

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 12

kp p

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

.id


.d

pp .

w

p.

kp

id

kp

bahwa surat dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak bisa langsung di

go .id

w

w

w .d


w

w

memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum

w .d

go .i d

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan

.d kp p.

w

dan/atau rekomendasi DPR:

w

w

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

.id

diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

w w

go

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

p.

a. Penyelenggara Pemilu;

kp

w

b. Peserta Pemilu;

.id

c. Tim kampanye;

w .d

d. Masyarakat; dan/atau

kp p. go

e. Pemilih

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran

w w

kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Vide; P-1), Pengadu memiliki

kp

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu

.d

id

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka

w .d

PERTIMBANGAN PUTUSAN

kp p.

IV.

w w

go .

selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

w

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik terkait proses Penetapan Daftar Calon Tetap

id

(DCT) dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada

o.

.d

Pemilu 2014 atas nama Sofyan Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine yang tidak memenuhi

w

syarat untuk dilantik karena terlibat tindak pidana tentang pemalsuan materai dengan

p. g

ancaman pidana 7 tahun penjara sesuai Putusan Nomor 261/PID.B/2013/PN.KTG dan 262/PID.B/2013/PN.KTG. Pada tanggal 19 Juni 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara

w w

w

.d kp

mengadakan rapat evaluasi kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

go .id

Teling. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

id

dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara di Hotel Sahid

dalam rapat tersebut

.g o.

menegaskan bahwa terkait status hukum calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota

w w

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KPU Kabupaten/Kota wajib mempedomani Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU

13

kp p

w

Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi,

.id


.d

w

w .d

.g o.

kp p

Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk

pp .

w

p.

kp

id

kp

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik

go .id

w

w

w .d


w

w

Mongondow Timur KPU Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa kedua calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Sofyan Alhabsy dari

w .d

go .i d

Partai Kebangkitan Bangsa dan Jemi Elieser Tine dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cacat hukum/gugur syarat untuk dilakukan pengajuan pelantikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2014-2019.

.d kp p.

w

Berdasarkan hasil konsultasi dan permintaan pendapat tersebut KPU Kabupaten Bolaang

w

w

Mongondow Timur tidak mengubah keputusannya terhadap status kedua calon tersebut. Menurut Teradu yang bersangkutan masih layak untuk diajukan proses pelantikannya;

.id

[4.2] Menimbang dalam jawabannya Para Teradu membantah dalil Pengadu mengenai proses Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten

w w

go

Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu 2014 atas nama Sofyan Alhabsyi dan Jemi

Elieser Tine yang tidak memenuhi syarat untuk dilantikkarena terlibat tindak pidana

p.

tentang pemalsuan materai dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara dengan

kp

w

Putusan Nomor 261/PID.B/2013/PN.KTG dan 262/PID.B/2013/PN.KTG. Terhadap

.id

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Para Teradu melakukan tahapan berdasarkan ketentuan

w .d

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

kp p. go

DPRD Pasal 51 hingga 67 serta Peraturan KPU yang dalam proses pelaksanaanya dari awal masih dilaksanakan oleh Komisioner KPU Sulawesi Utara periode sebelumnya

w w

karena pada saat itu Para Teradu belum terbentuk hingga pada tanggal 22 Agustus 2013

kp

penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu tahun 2014. Pada tanggal 7 Mei 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara

.d

id

mendapatkan Informasi terkait adanya Putusan Pengadilan terhadap Caleg terpilih atas

go .

nama Sofyan Alhabsyi dari PKB dan Jemi Eliser Tine Caleg PDI-P. Pada tanggal 8 Mei

w w

2014 Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkoordinasi dengan Divisi

kp p.

Hukum dan Teknis Pengawasan untuk melakukan konsultasi dengan Ketua Pengadilan

w

Negeri Kotamobagu terkait Status Hukum bagi 187 Caleg yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan koordinasi

id

Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Divisi Hukum dan Teknis

o.

.d

Pengawasan, tanggal 16 Mei 2014 Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

w

memfasilitasi Rapat internal bersama Komisioner membahas perihal Putusan Pengadilan

p. g

tersebut. Ketua Divisi Hukum dan Teknis telah memperoleh dokumen 2 (dua) salinan Putusan Pengadilan atas nama Jemi Eliser Tine Nomor: 261/PID.B/2013/PN.KTB dan

w w

w

.d kp

Sofyan Alhabsyi 261/PID.B/2013/PN.KTG yang di putus oleh Pengadilan Negeri

id

Kotamobagu pada tangal 10 April 2014;

go .id

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, Terkait, bukti dan dokumen

.g o.

yang disampaikan dalam persidangan, Para Teradu mengatakan telah melaksanakan

w w

tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan untuk seluruh tahapan Pemilu Legislatif. Pada saat penetapan DCS dan DCT tidak ada keberatan maupun

14

kp p

w

informasi menyangkut status terpidana dari kedua caleg tersebut atas nama Sofyan

.id


.d

w

w .d

.g o.

kp p

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait kasus di Kabupaten Bolaang

w .d

pp .

w

p.

kp

id

kp

Calon Terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

go .id

w

w

w .d


w

w

kepada atasan baik KPU Provinsi maupun KPU RI. Saran yang diperoleh dari hasil konsultasi adalah percoretan terhadap kedua calon terpilih tersebut. Konsultasi dengan pasal-pasal

dalam

Undang-Undang

go .i d

w .d

pihak Pengadilan Negeri Kotamobagu, justru menyarankan agar berhati-hati menafsirkan dan

KUHP.

Berdasarkan

konsultasi

dengan

Pengadilan Negeri Kotamobagu, Para Teradu membaca bahwa Pasal 257 KUHP yang tidak

.d kp p.

w

menyebutkan ancaman pidana penjara. Para Teradu beralasan bahwa Pasal 257 KUHP

w

w

tidak bisa diidentikan dan ditafsirkan dengan Pasal 253, 254, 255, dan 256 KUHP, sehingga tidak dapat diterapkan dalam menggugurkan hak Sofyan Alhabsyi dan Jemi

.id

Elieser Tine sebagai calon terpilih. Para Teradu mengatakan sama sekali tidak melakukan

tafsir terhadap pasal-pasal diluar Pasal 257, dan karena itu sangat menyakini bahwa

w w

go

tindakan yang dilakukan Para Teradu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan dalil Pengadu dan jawaban Para Teradu, DKPP

p.

berpendapat bahwa Para Teradu mengatakan tidak melakukan tafsir, namun dalam

kp

w

kenyataannya justru telah melakukan tafsir sesuai kehendak sendiri dan sama sekali

.id

tidak membaca muatan Pasal 257. Para Teradu dengan sadar telah mengabaikan

w .d

substansi mengenai perkataan: “sama dengan” yang secara eksplisit diterakan dalam

kp p. go

Pasal 257. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sofyan Alhabsyi dan Jemi Elieser Tineadalah

“Barang

siapa

dengan

sengaja

memakai,

menjual,

menawarkan,

w w

menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia,

kp

meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-

.d

id

olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan

go .

hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu,

w w

diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 253-256,

kp p.

menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu”. Sementara Pasal 253

w

mengatakan secara eksplisit “Barang siapa yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tanggan untuk sahnya

id

materai itu, …….”. Ancaman yang dimaksudkan dalam Pasal 257 adalah sama dan

o.

.d

identik dengan Pasal 253. Dengan demikian, Para Teradu terbukti melanggar Pasal 5

w

huruf d, Pasal 7 huruf d, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama

p. g

KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

w w

w

.d kp

[4.4] Berdasarkan fakta persidangan Teradu III atas nama Devita Pandey terbukti telah

id

mengajukan peninjauan ulang terhadap keputusan dalam perkara a quo, baik secara

go .id

lisan maupun tertulis, namun diabaikan Ketua dan Komisioner lain. Dengan demikian,

.g o.

Teradu III terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Teradu

w w

II mengakui tidak memahami dan tidak dilibatkan dalam proses konsultasi dengan atasan maupun Pengadilan dan sangat minim memperoleh informasi. Namun Teradu II

15

kp p

w

tidak berusaha untuk memperbaiki keputusan yang salah, meskipun telah diberitahu

.id


.d

w

w .d

.g o.

kp p

rekapitulasi penghitungan suara. Para Teradu mengaku telah melakukan konsultasi

w .d

pp .

w

p.

kp

id

kp

Alhabsyi dan Jemi Elieser Tine. Informasi mengenai hal tersebut baru diketahui setelah

go .id

w

w

w .d


kp

id

kp

w .d

.g o.

w .d

demikian,

Teradu

II

terbukti

melakukan

w

Dengan

kp p

quo.

pelanggaran

kode

etik

w

penyelenggara Pemilu yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda.

w .d

Putusan ini.

V.

go .i d

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam

KESIMPULAN

.d kp p.

w

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas,

w

setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban ParaTeradu,

w

dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu danPara Teradu,

Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

pengaduan a quo;

Bahwa Teradu I, II, dan Teradu IV terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik

w

[5.3]

p.

[5.2]

w w

Pengadu;

.id

dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

Bahwa Teradu III tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara

kp p. go

Pemilu;

w .d

[5.3] [5.4]

go

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan

kp

[5.1]

.id

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik

tingkat kesalahan;

kp

w w

Teradu III dan memberikan sanksi kepada Teradu I, II, dan IV sesuai pelanggaran dan

.d

id

MEMUTUSKAN

go .

w .d

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama

w w

2.

kp p.

Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;

w

1.

w

Hendra Dj. Damapoli, dan Teradu IV atas nama Ronald Limbanon selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak dibacakannya Putusan ini; Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II atas nama Abdul

id

3.

o.

.d

Kaadeer Bachmid selaku Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak Merehabilitasi nama baik Teradu III atas nama Devita H. Pandey selaku Anggota KPU

p. g

4.

w

dibacakannya Putusan ini;

w w

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak dibacakannya Putusan ini;

w

Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini

.d kp

5.

Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk

go .id

6.

id

paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan

.g o.

mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

w w

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

16

kp p

w

selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka

.id


.d

w

dan diminta Teradu III untuk melakukan peninjauan ulang atas keputusan perkara a

go .id

w

pp .

w

p.


w .d

.g o.

w

kp p

dan Ida Budhiati, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum’at tanggal

w

Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun

w .d

go .i d

Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota;Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H.,

.d kp p.

w

M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya dan

w

w

tidak dihadiri oleh Para Teradu dan /atau Kuasanya.

.id

KETUA Ttd

go

w w

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

.id

kp

w

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

w .d

Ttd

kp p. go

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

w w

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

kp

Ttd

p.

ANGGOTA

go .

sama bunyinya.

.d

id

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang

w .d

w w w

kp p.

.g o. kp p

17

id

.d kp w w

.id

w

go .id

w w

p. g

w

o.

.d

id

Dr. Osbin Samosir, M.Si

w

w

SEKRETARIS PERSIDANGAN


.d

pp .

w

p.

kp

id

kp

Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,

go .id

w

w

w .d


2015 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents