LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Nomor Lampiran Perihal
: 056/EQ.S/II/2015 Bogor, 3 Februari 2015 : 1 (satu) lembar : Pengumuman Website Hasil Kegiatan VLK
Kepada Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Blok I lt.V Di Jakarta Dengan Hormat, Dalam rangka publikasi hasil penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), mohon kiranya hasil. Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada PT Korindo Abadi, Provinsi Papua dapat dimuat dalam Website Kementerian Kehutanan. Terlampir bersama surat ini kami sampaikan Pengumuman Hasil VLK, Sertifikat, Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat dan Resume Hasil Audit dalam bentuk PDF. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Hormat Kami, PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Lampiran Surat No : 056/EQ.S/II/2014, tanggal 3 Februari 2015
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KORINDO ABADI, PROVINSI PAPUA Identitas LV-LK : I.
Nama LV-LK Alamat
: :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Nama IPK Nomor IPK Luas Jenis Usaha Produk Alamat Perusahaan
: : : : : :
PT KORINDO ABADI No. SK 522/134/DISHUT/2014 ± 5.000 HA Izin Pemanfaatan Kayu Kayu Bulat Jl. Garuda Spadem No. 2 B, Merauke – Papua
Hasil Penilaian
:
NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT KORINDO ABADI PROVINSI PAPUA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
Identitas Auditee : II.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 3 Februari 2015 PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub. Div S-LK Hutan
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 135/EQI-KEP.Cert/I/2015 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT KORINDO ABADI DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SK IPK NO. 522/134/DISHUT/2014 TANGGAL 4 AGUSTUS 2014 LUAS ± 5.000 HA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Korindo Abadi sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 005/EQI-F090 tanggal 23 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 004/EQI-F037 tanggal 23 Januari 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 111/EQI-F039 tanggal 27 Januari 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 134 tanggal 27 Januari 2015 menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Korindo Abadi telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
16.
17. 18. 19. 20.
21.
22.
23.
SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 123/EQI-F065/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT KORINDO ABADI DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SK IPK NO. 522/134/DISHUT/2014 TANGGAL 4 AGUSTUS 2014 LUAS ± 5.000 HA
PERTAMA
: PT Korindo Abadi dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 109/EQC-VLK/I/2015.
KEDUA
: Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 selama PT Korindo Abadi (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan : a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 27 Januari 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Direktur Utama PT Korindo Abadi di Merauke; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.
Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga
:
PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK- 006-IDN
c. Alamat
:
Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon
:
0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax
:
0251-7550724
E-mail
:
[email protected]
e. Direktur
:
Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit
:
Hari Seno Aji (Lead Auditor/Auditor)
h. Tim P. Keputusan
:
Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
(2) Identitas Auditee : a.
Nama Pemegang Izin
:
PT. KORINDO ABADI
b.
Nomor & Tanggal SK
:
IPK. SK. 522/134/DISHUT/2014 tanggal 4 Agustus 2014
c.
Luas dan Lokasi
:
± 5.000 Ha di Kabupaten Bouven Digoel, Provinsi Papua.
d.
Alamat Kantor Pusat
:
Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta 12780
Alamat Kantor Cabang
:
Jl. Garuda Spadem No. 2 B, Merauke, Papua.
f.
Pengurus Susunan Komisaris dan Direksi a. Susunan Komisaris -
Komisaris Utama : Seung Eun Ho
b. Susunan Direksi -
Direktur Utama
-
Wakil Direktur Utama : Mulia Wijaya
-
Direktur
: Seo Jeong Sik
-
Direktur
: Mun Jin Seok
-
Direktur
: Jin Yeong San
-
Direktur
: Sagong Gyoung Sok
EQI-F103.1.0/20120126
: Sang Jin Kim
Halaman 1 dari 9
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik
Waktu dan Tempat Tanggal 12 Januari 2015 di Gedung aula PT Tunas Sawaerma Kabupaten Boven Digoel.
Ringkasan Catatan 1. Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak
antara lain Perwakilan dari Dinas Kehutanan, wakil dari Kepala Distrik Jair dan, wakil dari Kepala Kampung Adat, serta masyarakat hak ulayat. 2. Konsultasi publik bertujuan untuk meminta
masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja Auditee. Pertemuan Pembukaan
Tanggal 12 Januari 2015
1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Korindo Abadi Kabupaten Merauke Provinsi Papua. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Korindo Abadi tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 12 dan 13 Januari 2015
1. Verifikasi dokumen untuk periode bulan sejak diterbitkannya SK IPK PT Korindo Abadi (Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014). 2. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Perum Perhutani dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 13 Januari 2015
Pengambilan Keputusan
Tanggal 27 Januari 2015
1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen Perum Perhutani atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Korindo Abadi layak mendapatkan S-LK atau tidak.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 2 dari 9
(4) Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indikator/Verifier P1.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. Verifier 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
NA
Verifier 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Areal Auditee bukan areal pinjam pakai.
Areal Auditee bukan areal pinjam pakai. NA
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR Verifier 1.2.1.a. Izin HTHR Verifier 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR
NA
NA
Auditee memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Auditee memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan Verifier 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha
NA
Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Verifier 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan Verifier 1.3.1.d. Peta lampiran IPK
NA
Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan tidak memiliki Izin Usaha non Kehutanan.
NA
Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL).
NA
Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL).
NA
Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan tidak memiliki Izin Usaha non Kehutanan.
Verifier 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK
EQI-F103.1.0/20120126
Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL).
Halaman 3 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sama dengan pemegang izin usaha) Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi Verifier 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan K.1.4.
NA
Areal kawasan IPK Auditee bukan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL Verifier 1.4.1.a.
Rekap Hasil Risalah Hutan Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi dengan luasan 5.000 Ha, Intensitas Sampling sebesar 5% terhadap kelas diameter 10 cm Up sebagai berikut :
Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
a. Kel. Kayu Meranti : - Diameter 10-29 cm : N= 1.615; V= 486,37 - Diameter 30-49 cm : N= 782; V= 778,08 - Diameter 50 cm Up :N= 25; V= 50,15 Memenuhi
b. Kel. Rimba Campuran : - Diameter 10-29 cm : N= 3.933; V= 1.148,67 - Diameter 30-49 cm : N= 2.742; V= 2.996,16 - Diameter 50 cm Up :N= 408; V= 855,45 c. Maka jumlah potensi tegakan pada areal tersebut adalah 6.314,73 M3, dengan potensi rata-rata 25,26 m3/Ha. Berita Acara Pelaksaan Timber Cruising Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi pada tanggal 05 Juni 2014.
Verifier 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
NA
Verifier 1.4.1.c.
Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan tidak memiliki Izin Usaha non Kehutanan.
Izin usaha non Kehutanan atas nama PT Tunas Sawaerma memperoleh SK pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 4 Tahun 2009, SK ditetapkan di Boven Digoel pada tanggal 14 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Boven Digoel (Yusak Yaluwo, SH, MSi).
Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 17/ANDAL/RKL-RPL/BA/V/1998 tanggal 29 Mei 1998, perihal Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL PT Tunas Sawa Erma, ditandatangani Kepala Badan Agribisnis, Menteri Pertanian atas nama Dr. Ir Ato Suprapto, MSc).
Peta Lampiran Pelepasan Kawasan Hutan
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
Memenuhi
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 4 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Sawa Erma skala 1 : 25.000 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Djamaludin Suryohadikusumo) tanggal 26 Februari 1998. Sumber Peta
Verifier 1.4.1.d.
EQI-F103.1.0/20120126
Peta Paduserasi Penataan Ruang (TGHKRTRWP) Provinsi Irian Jaya skala 1 : 1.000.000.
-
Peta Joint Operations Graphic (JOG) skala 1 : 250.000 sheat SB 54-10
Surat Kesepekatan Bersama antara PT Tunas Sawa Erma Izin usaha perkebunan Kelapa Sawit dengan PT Korindo Abadi sebagai pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2014, di Asiki, Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel.
Surat Direktur PT Korindo Abadi Nomor 01/KAIPK/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas +5.000 Ha.
Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor : 522.2/18/Dishut/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis IPK a.n. PT Korindo Abadi.
Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/3002 tanggal 7 Mei 2014 perihal Pertimbangan Teknis IPK An. PT Korindo Abadi di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.
Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas dan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi tanggal 23 Juni 2014.
PT Korindo Abadi memperoleh SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor : 522/134/DISHUT/2014 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT Korindo Abadi pada areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tunas Sawaerma di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, seluas 5.000 hektar.
SK ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 04 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel (Markus Bekarekar (Plt)/ Penata/ NIP. 19641005 198703 1 017).
SK IPK PT Korindo Abadi dilampiri oleh:
IPK pada APL
Memenuhi
-
Halaman 5 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi a. Daftar Peralatan yang diijinkan dalam pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. KORINDO ABADI di Kabupaten Boven Digoel. b. Ketentuan mengenai pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada IPK PT KORINDO ABADI c. Peta lampiran IPK PT Korindo Abadi skala 1:100.000 (Peta Kerja).
Verifier 1.4.1.e.
Peta Kerja IPK PT KORINDO ABADI skala 1:100.000 dengan luas 5.000 ha, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel (Markus Bekarekar (Plt)/ Penata/ NIP. 19641005 198703 1 017).
Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK PT KORINDO ABADI dengan peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit an. PT Tunas Sawaerma (lampiran keputusan Menteri Kehutanan No. 171/KptsII/1998 tanggal 27 Februari 1998) seluruh areal kerja PT KORINDO ABADI berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) telah sesuai..
Cek lapangan implementasi penataan batas lokasi IPK :
Peta lampiran IPK
Memenuhi
- Batas IPK berbentuk patok dengan warna cat merah per 200 meter. - Patok Starting Point Koordinat South 060 37’ 59,4” East 1400 14’ 36,2” - Koordinat South 060 40’ 04,5” East 1400 16’ 00,6” - Koordinat South 060 39’ 04,5” East 1400 16’ 00,6” - Koordinat South 060 40’ 57,5” East 1400 17’ 22,5” Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi Verifier 1.4.2.a IPK pada APL Verifier 1.4.2.b Peta lampiran IPK P2.
NA
Areal IPK Auditee bukan status APL untuk pemukiman transmigrasi.
NA
Areal IPK Auditee bukan status APL untuk pemukiman transmigrasi.
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan.
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Verifier 2.1.1.a.
EQI-F103.1.0/20120126
Memenuhi
Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Boven
Halaman 6 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier Dokumen IPK/ILS
rencana
Nilai
Ringkasan Justifikasi
penebangan
Digoel Nomor : 522/92/DISHUT/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Timber Cruising IPK PT Korindo Abadi di Kabupaten Boven Digoel.
Berita Acara Pelaksaan Timber Cruising Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi pada tanggal 05 Juni 2014.
Bagan Kerja Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2014 untuk usaha perkebunan kelapa sawit diajukan pada tanggal 22 Juli 2014, ditanda tangani oleh Direktur PT Korindo Abadi an. Jin Yeong San.
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya Verifier 2.1.2.a. Dokumen potensi areal kerja
Tersedia Hasil Risalah Hutan mengenai Rencana Pemanfaatan Kayu PT Korindo Abadi dengan luasan 5.000 Ha.
Rekap Hasil Risalah Hutan Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi dengan luasan 5.000 Ha, Intensitas Sampling sebesar 5% terhadap kelas diameter 10 cm Up, hasil jumlah potensi tegakan pada areal tersebut adalah 6.314,73 M3, dengan potensi rata-rata 25,26 m3/Ha.
Auditee belum melakukan kegiatan Produksi/ Penebangan sehingga dokumen LHP belum ada dikarenakan izin penggunaan jalan angkutan kayu (Koridor) untuk kegiatan IPK masih dalam proses, sebagaimana Surat PT Korindo Abadi Nomor 01/KA-ASK/VII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
tegakan pada
Memenuhi
Verifier 2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP) NA
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu. Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan Verifier 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Verifier 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
NA
Auditee belum melakukan kegiatan Produksi/ Penebangan sehingga dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR belum diterbitkan dikarenakan izin penggunaan jalan angkutan kayu (Koridor) untuk kegiatan IPK masih dalam proses, sebagaimana Surat PT Korindo Abadi Nomor 01/KA-ASK/VII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
NA
Auditee belum melakukan kegiatan Produksi/ Penebangan.
Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan
EQI-F103.1.0/20120126
Auditee belum melakukan kegiatan Produksi/ Penebangan. NA
Halaman 7 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Verifier 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Verifier 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB P3.
NA
Auditee belum melakukan kegiatan Produksi/ Penebangan.
NA
Auditee belum melakukan kegiatan Produksi/ Penebangan.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK
K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 3.1.1.a.
Memenuhi
Implementasi prosedur
SOP/IK terkait K3 : 1. Pengendalian Dokumen dan Data 2. Kesiagaan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat. 3. Tanggap Darurat 4. Evakuasi Tim Damkar 5. Perawatan dan Penggunaan tabung APAR 6. Simulasi Kebakaran di Mess Karyawan
Verifier 3.1.1.b.
Memenuhi
Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) Verifier 3.1.1.c.
Memenuhi
Auditee mempunyai Ahli K3 atas nama Ronny Makal, SH dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.1855/M/DJPPK/III/2014 tanggal 04 Maret 2014.
PT Korindo Abadi mempunyai Daftar Peralatan K3, Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadam Kebakaran.
Check lapangan kondisi peralatan dalam keadaan baik.
Laporan kecelakaan ditulis dalam buku Berita Acara laporan kecelakaan. Dan setiap kejadian kecelakaan tenaga kerja PT Korindo Abadi di jamin oleh Jamsostek, terdapat bukti proses klaim dan pembayaran.
Upaya menekan kecelakaan kerja dilakukan oleh Auditee adalah berupa :
Catatan kecelakaan kerja
yang
-
Menggunakan APD di setiap kegiatan operaional
-
Identifikasi tempat berbahaya di lokasi kerja.
K 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 9
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur Verifier 3.2.1.
Menurut daftar karyawan IPK PT Korindo Abadi tahun 2015 jumlah karyawan adalah 30 orang.
Daftar tenaga kerja PT Korindo Abadi periode November 2014 telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor: 12/KA/PLY-ASK/PERS/ XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014.
Auditee tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 9 dari 9
