LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Nomor Lampiran Perihal
: 085/EQ.S/II/2015 Bogor, 13 Februari 2015 : 1 (satu) lembar : Pengumuman Website Hasil Penilikan VLK
Kepada Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Blok I lt.V Di Jakarta Dengan Hormat, Dalam rangka publikasi hasil penilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), mohon kiranya pengumuman hasil penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada PT Aya Yayang Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan dapat dimuat dalam Website Kementerian Kehutanan. Terlampir bersama surat ini kami sampaikan Pengumuman Hasil Penilikan VLK, Revisi Sertifikat, Surat Keputusan Perubahan Sertifikat dan Resume Hasil Audit dalam bentuk PDF. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Hormat Kami, PT EQUALITY Indonesia
Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi
Lampiran Surat No : 085/EQ.S/II/2015, tanggal 13 Februari 2015
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT AYA YAYANG INDONESIA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Identitas LV-LK : I.
Nama LV-LK Alamat
: :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee : II.
Nama IUPHHK-HA Nomor IUPHHK-HA
: :
Luas Jenis Usaha Produk Alamat Perusahaan
: : : :
Hasil Penilaian
:
PT AYA YAYANG INDONESIA No. 840/KPTS-II/1999 Tanggal 6 Oktober 1999 ± 87.241 HA Hutan Alam Kayu Bulat Jl. Kapt Tendean No. 84/99 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan SERTIFIKAT PT AYA YAYANG INDONESIA NO. 030.1/EQCVLK/II/2014 DIREVISI MENJADI NO. 030.2/EQCVLK/II/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 6 FEBRUARI 2016.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 13 Februari 2015 PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub. Div S-LK Hutan
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 022/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/I/2015 Tentang PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HA PT AYA YAYANG INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HA NO. 840/KPTS-II/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 LUAS ± 87.241 HA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 13 s.d 17 Januari 2015 dan melaporkan hasil Penilikan pada PT Aya Yayang Indonesia sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (008/EQI-F090) tanggal 2 Februari 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 007/EQI-F037 tanggal 2 Februari 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 007.2/EQI-F039 tanggal 6 Februari 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 042.2/EQI-F077 tanggal 6 Februari 2015 menunjukkan PT Aya Yayang Indonesia telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Aya Yayang Indonesia telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 004/EQIKEP.Cert/Rev-Hut/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
16.
17. 18. 19. 20.
ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
21. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 039/EQ-F065/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HA PT AYA YAYANG INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HA NO. 840/KPTSII/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 LUAS ± 87.241 HA PERTAMA : PT Aya Yayang Indonesia (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 030.1/EQC-VLK/II/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 030.1/EQC-VLK/II/2014 menjadi Nomor 030.2/EQC-VLK/II/2015. KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KEEMPAT : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KEDELAPAN
: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a.
Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI; c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH
KESEBELAS
: Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). : Sertifikat dapat dicabut apabila : a.
Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 6 Februari 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Direktur Utama PT Aya Yayang Indonesia; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan Hutan Alam di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK- 006-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon
: 0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax
: 0251-7550724
E-mail
:
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit
: Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor) Juni Adi Wiguna, S. Hut (Auditor) Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang IPK :
PT AYA YAYANG INDONESIA
b. Nomor & Tanggal SK
:
804/Kpts-II/1999 tanggal 6 Oktober 1999
c. Luas dan Lokasi
:
± 87.241 Ha di Kabupaten Tabalong Provinsi
d. Alamat kantor
:
e. Kelas Perusahaan f. Status Permodalan g. Susunan Pemegang Saham
: : :
EQI-F103.1.0/20120126
Kalimantan Selatan 1. Jl. Kapten P. Tendean No. 84/99 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Telp. 0511-3252468; Fax. : 0511-3255006 2. Wisma Barito Pacific Tower B. Lantai 3 Jl. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410 Telp. 021-5347050; Fax. 021-5347048 Kayu Pertukangan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 1. Rudy Suparman : 71,0 % 2. Prajogo Pangestu : 9,0 % 3. Ny. Sunarti Arifin Durmawel : 11,6 %
Halaman 1 dari 18
4. Ir. Zulkarnain
:
2,8 %
5. H. Eduarny Tarmidji,
:
2,8 %
6. Elsye Mochtar Marantika
:
2,8 %
h. Susunan Komisaris dan Direksi a) Susunan Komisaris - Komisaris Utama
:
Ny. Harlina Tjandinegara
- Komisaris
:
- Bujung Hasili - Sunarti Arifin Durmawel - H. Eduard bin H. Tarmidji
- Direktur Utama
:
F.X. Soedibyo
- Direktur Keuangan
:
Emilia
- Direktur Operasional
:
Hartawan Tan
- Direktur Marketing
:
Inge Tjandra
b) Susunan Direksi
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat Tanggal 14 Januari 2015
Pertemuan Pembukaan
Dokumen Observasi
Tanggal 14 s/d 16 Januari 2015
Pertemuan Penutupan
Tanggal 16 Januari 2015
Verifikasi dan Lapangan
EQI-F103.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Pertemuan dilaksanakan di Camp PT AYA YAYANG INDONESIA. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerjapenilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT AYA YAYANG INDONESIA tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT AYA YAYANG INDONESIA dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT AYA YAYANG INDONESIA atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.
Halaman 2 dari 18
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pengambilan Keputusan
Tanggal 30 Januari 2015
Ringkasan Catatan Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian /observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT AYA YAYANG INDONESIA dapat melanjutkan S-LK atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan).
MEMENUHI
1. PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 840/KptsII/1999 tanggal 6 Oktober 1999 dengan luas areal hutan ± 87.241 Ha yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Dr. Ir. Muslimin Nasution). 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut sudah dilampiri dengan Peta Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) di Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 87.241 Ha dengan skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Dr. Ir. Muslimin Nasution)
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
3. Kepastian kesesuaian kawasan, berdasarkan hasil pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Dan Perairan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.453/Kpts-II/1999, tanggal 17 Juni 1999 Skala 1 : 1.250.000, terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HA PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) dapat
Halaman 3 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi menunjukan SPP IIUPHHK dan bukti setor : 1. Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (SPP-IIUPHHK-HA) Nomor : S.393/VIBIKPHH/2010 dikeluarkan di Jakarta oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tanggal 7 Mei 2010 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A NIP. 19571020 198203 1 002, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Luas areal IUPHHK-HA : ± 87.241 Ha b. Provinsi : Kalimantan Selatan c. Kabupaten : Tabalong d. Jangka Waktu IUPHHK-HA : 35 Tahun e. Tarif IIUPHHK-HA untuk tiap Ha Selama jangka waktu 20 Tahun : Rp 30.000,00 f.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
Tidak diverifikasi/ No Applecable
Besarnya IUPHHK-HT : Rp 4.580.152.500,00 (± 87.241 Ha X 35/20 X Rp 30.000,00/Ha) 2. PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) telah melakukan pembayaran atau setoran IIUPHHK sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.393/VIBIKPHH/2010 melalui Bank Mandiri. Pembayaran IIUPHHK dilakukan 2 tahap, yaitu : a. Tanggal 4 Oktober 2010 yang ditransfer ke rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor : 1020004203870, sejumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). b. Tanggal 16 Desember 2011 yang ditransfer ke rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor : 1020004203870, sejumlah Rp 4.080.152.500,00 (Empat Milyar Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Tidak dilakukan verifikasi (Not Applicable) karena di Areal IUPHHK-HA PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
RKUPHHK 1. PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah
Halaman 4 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Nilai
Ringkasan Justifikasi mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/BUHA-2/2013 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Mei 2013, ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 19600106 198703 1 001. 2. Lampiran Peta RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Atas Nama PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) Provinsi Kalimantan Selatan dengan Luas ± 87.241 Ha Skala 1 : 50.000 dibuat oleh PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) dibuat dan ditandatangani oleh FX Soedibyo (Direktur Utama), dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam Ir. Zainal Abidin Martadireja (NIP. 19570615 198603 1 006) dan disetujui oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 19600106 198703 1 001. RKTUPHHK-HA A. RKTUPHHK-HA Tahun 2013 1. RKTUPHHK-HA Tahun 2013 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 201/Kpts/Pola/Dishut/2013 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Tahun 2013 Atas Nama PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) Provinsi Kalimantan Selatan Ditetapkan Di Banjarbaru Tanggal 29 Mei 2013, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2014, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Rachmandi Kurdi, M.Si (Pembina Utama Madya) NIP. 19580114 198403 1 007 dengan rincian : a. TPTI, Tebangan Tahunan seluas ± 1.047,04 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 7.098 Batang serta Volume sebesar 25.342,07 M3. b. Carry Over RKT-PH Tahun 2012 seluas ± 311,19 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 2.938 Batang serta Volume sebesar 11.977,22 M3. c. PWH dengan panjang ± 17,67 Km (seluas ± 18,17 Ha), Volume sebesar 502,02 M3 dan Jumlah Pohon sebanyak 588 Batang (dengan diameter tebang > 10 Cm). 2. Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2013 skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) Tahun 2013 digambar dan ditandatangani oleh Indra Harissandi (Bagian Perpetaan), diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. H. Muh. Murjani (Manager Operasional), Disetujui dan ditandatangani oleh Hartawan (Direktur PT Aya Yayang Indonesia), dan disahkan oleh An. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin, MP (Pembina Tingkat I) NIP. 19620513 198903 1 011.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 5 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
b.
Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan
EQI-F103.1.0/20120126
Nilai
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi B. RKTUPHHK-HA Tahun 2014 1. RKTUPHHK-HA Tahun 2014 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 211/Kpts/Pola/Dishut/2014 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Tahun 2014 Atas Nama PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) Provinsi Kalimantan Selatan Ditetapkan Di Banjarbaru Tanggal 17 Juli 2014, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Rachmandi Kurdi, M.Si (Pembina Utama Madya) NIP. 19580114 198403 1 007 dengan rincian : a. TPTI, Tebangan Tahunan seluas ± 434,44 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 3.257 Batang serta Volume sebesar 12.516,74 M3. b. Carry Over RKT-PH Tahun 2013 seluas ± 723,36 Ha dan Jumlah Pohon sebanyak 5.317 Batang serta Volume sebesar 19.195,50 M3. c. PWH dengan panjang ± 11,31 Km (seluas ± 11,76 Ha), Volume sebesar 352,54 M3 dan Jumlah Pohon sebanyak 414 Batang (dengan diameter tebang > 10 Cm). 2. Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2014 skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) digambar dan ditandatangani oleh Indra Harissandi (Bagian Perpetaan), diperiksa dan ditandatangani oleh Poltak Tampubolon, S.Hut (Manager Operasional), Disetujui dan ditandatangani oleh Hartawan (Direktur PT Aya Yayang Indonesia), dan disahkan oleh An. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin, MP (Pembina Tingkat I) NIP. 19620513 198903 1 011. 3. PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) mempunyai GANIS PHPL-CANHUT Atas Nama Indra Harissandi, S,Hut. dengan No. Reg. : 0005811/CANHUT/XI/2011, 1. Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB, PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) mempunyai Rencana Zonasi atau Pembagian areal Hutan dengan rincian sebagai berikut : - Areal Efektif Untuk Produksi seluas 33.872 Ha; - Kawasan Lindung seluas 27.773 Ha; - Areal Tidak Efektif Untuk Produksi seluas 3.381 Ha; 2. Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB, PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI), rencana peruntukan Kawasan Lindung seluas 27.773 Ha yang terdiri dari : - Buffer Zone seluas 23.140 Ha; - KPPN seluas 300 Ha; - Sempadan Sungai seluas 1.285 Ha; - Lereng > 40 % seluas 3.048 Ha. 3. Peruntukan Kawasan Lindung dilapangan sesuai dengan yang telah digambarkan dalam Peta RKUPHHK-HA dan Peta RKTUPHHK PT Aya
Halaman 6 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
c.
Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
MEMENUHI
Yayang Indonesia (PT AYI). Hasil verifikasi di lapangan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 terdapat kawasan lindung Buffer Zone pada koordinat S 01° 38’ 11,” dan E 115° 30’ 37,8” , sedangkan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014, terdapat kawasan lindung sempadan sungai pada koordinat S 01° 37’ 39,7” dan E 115° 39’ 48,6”. Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2013 skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) digambar dan ditandatangani oleh Indra Harissandi (Bagian Perpetaan), diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. H. Muh. Murjani (Manager Operasional), Disetujui dan ditandatangani oleh Hartawan (Direktur PT Aya Yayang Indonesia), dan disahkan oleh An. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin, MP (Pembina Tingkat I) NIP. 19620513 198903 1 011 dengan tanda berupa stample atau cap basah. Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2014 skala 1 : 50.000 Atas Nama PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) digambar dan ditandatangani oleh Indra Harissandi (Bagian Perpetaan), diperiksa dan ditandatangani oleh Poltak Tampubolon, S.Hut (Manager Operasional), Disetujui dan ditandatangani oleh Hartawan (Direktur PT Aya Yayang Indonesia), dan disahkan oleh An. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Nafarin, MP (Pembina Tingkat I) NIP. 19620513 198903 1 011 dengan tanda berupa stample atau cap basah. Hasil pemeriksaan di lapangan batas blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2014 berupa penandaan dengan papan nama sedangkan batas petak berupa patok. Pemeriksaan terhadap posisi batas batas blok/petak tebangan dengan menggunakan GPS adalah sebagai berikut : a. Plang Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 terletak pada posisi koordinat S 01° 39’ 51,0” dan E 115° 30’ 06,1”; b. Plang Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014 terletak pada posisi koordinat S 01° 38’ 11,9” dan E 115° 30’ 37,8””. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta, semua hasil pengukuran dengan GPS di lapangan hasilnya posisi titik koordinat tersebut benar dan sesuai.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a.
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/BUHA-2/2013 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Mei 2013, ditandatangani oleh
Halaman 7 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 19600106 198703 1 001.
Tidak Diverifikasi (Not Applicable) dikarenakan Izin Kesesuaian lokasi dan volume Tidak PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI) adalah Izin Usaha pemanfaatan kayu hutan alam pada diverifikasi/ areal penyiapan lahan yang No Applecable Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi. diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang Kegiatan Penilikan Tahap II Verifikasi Legalitas MEMENUHI Kayu pada PT Aya Yayang Indonesia (auditee) ditebang/ dipanen atau yang memverifikasi dokumen 12 bulan terakhir yaitu dipanen/dimanfaatkan telah di– LHPbulan Januari – Desember 2014. Dalam kan
b.
melakukan pemanfaatan hasil hutan, auditee mengacu pada RKT 2013 dengan Nomor : 201Kpts/Pola/Dishut/2013 tgl 29 Mei 2013 dan RKT 2014 dengan No. 211/Kpts/Pola/Dishut/2014 tanggal 17 Juli 2014. Target Produksi RKT 2013 adalah 7.098 pohon = 25.342,07 M3 dan ditambah Carry Over RKT Tahun 2012 adalah 2.398 pohon = 11.977,22 batang. Dan jatah produksi tahun 2014 adalah blok murni 3.257 pohon = 12.516,74 M3 dan Trace jalan 414 pohon = 352,54 M3 ditambah carry over RKT 2013 adalah 5.317 pohon = 19.195,50 M3.
Selama periode Januari - Desember 2014 kayu yang diproduksi oleh auditee seluruhnya telah diLHP-kan. Laporan Hasil Penebangan (LHP) tersebut dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Petugas tersebut ditetapkan : - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 240/KPTS /BPK /DISHUT tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Register Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT AYI – Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 atas nama : Toni Irawan, nomor register 10/18/1807/AYI/TI/KB, Wilayah kerja Blok Tebangan RKTUPHHK-HA PT. AYI Tahun 2013. - PLHP sesuai RKT 2014 adalah atas nama Toni Irawan No. Register 00112-11/PKB-R/XIX/2012 dan SK. No. 003/AYi/SK-DIR/2014 tanggal 21 Juli 2014 masa berlaku s/d 31 desember 2014. - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 89/KPTS/BPK-DISHUT/ 2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada IUPHHK PT. AYI di wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Nama : Petrus Anunu Seu, nomor register 30/18/1807/P2LHP-PAS/KB-KBK masa
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi -
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI
berlaku hingga 31 Desember 2013. SK perpanjangan P2LHP Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : 69/KPTS/Pola/DISHUT/ 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada IUPHHK PT. AYI di wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Nama : Petrus Anunu Seu, nomor register 14/18/1807/P2LHP-PAS/KB-KBK. Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan (RLHP) periode bulan Januari s/d Desember 2014 adalah 3.201 batang dengan volume 13.917,84 M³ dengan rincian 1008 batang = 4.524,66 M3 (hasil tebangan RKT 2013, LHP Januari s/d Mei 2014) dan 2.193 batang = 9.393,18 M3 (hasil tebangan RKT 2014 LHP Juni s/d Desember 2014). Hasil uji petik pemeriksaan terhadap LHP Nomor : 21/LHP-AYI/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah kayu sebanyak 142 batang volume 494,55 M3 dan Buku Ukur Kayu periode tanggal 16 s/d 31 Desember 2014 terdapat kesesuaian. Untuk mengetahui kesesuaian antara fisik kayu dengan LHP, dilakukan uji petik dengan jumlah sampel sebanyak 240 batang dari sisa stock kayu yang telah diLHP-kan periode Januari s/d Desember 2014 dengan jumlah 2410 batang. Hasil uji petik antara fisik kayu dengan dokumen LHP tidak terdapat perbedaan jenis, dan perbedaan ukuran tidak melebihi 5%. Sedangkan hasil Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan menunjukan kesesuaian antara data pada tunggak kayu dengan data pada LHP.
Alur proses pengangkutan kayu serta dokumen yang menyertai yang dilakukan oleh Auditee adalah sebagai berikut : TPK hutan ke TPK Antara Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) diterbitkan oleh P2SKSKB di TPK Hutan Panaan, Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dokumen yang akan menyertai kayu untuk diangkut menuju TPK antara/Logpond Telang Baru di Sei. Kelanis, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. SKSKB diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB secara Self Assesment sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009, Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 yang menyebutkan bahwa terhadap pemegang IUPHHK-Hutan Alam yang mengimplementasi-kan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, diberikan kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assesment oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH dan DR-nya.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 9 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar Hasil verifikasi pada dokumen SKSKH selama periode Januari s/d Desember 2014, auditee tidak melakukan pengangkutan kayu secara langsung dari TPK Hutan menuju industri primer.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Pada saat kayu sampai di TPK antara/Logpond Telang Baru di Sei. Kelanis, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, oleh petugas perusahaan dokumen SKSKB dan fisik kayu diterima dan dicek kesesuaiannya, kemudian dimatikan dan dibuat berita acara pemeriksan oleh P3KB (Pejabat Pemeriksa dan Penerimaan Kayu Bulat). Untuk pengiriman kayu dari TPK antara/ Logpond ke tujuan akhir IPHHK menggunakan FAKB yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yaitu petugas Penerbit FA-KB. Hasil uji petik pada dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dengan nomor seri DG 2088346-2088372 tujuan TPK Antara Telang Baru menunjukkan bahwa jumlah batang dan volume kayu yang terdapat pada SKSKB, sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada TPK hutan Panaan Nomor : 11/LMKB-AYI/XI/2014 bulan Nopember 2014 dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong tanggal 03 Desember 2014 yaitu sebanyak 326 batang volume 1.465,58 M³. Sedangkan untuk dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) hasil uji petik pada nomor seri PT AYI.HA. A. 000135 tanggal 20 Nopember 2014 tujuan CV. Nabil Akbar yang beralamat di Jl. Alalak Tengah RT. 02 RW. 01 No. 04 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjar Utara Banjarmasin, menunjukkan bahwa jumlah batang dan volume kayu yang terdapat pada FA-KB, sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Nopember 2014 yang dilaporkan tanggal 1 Desember 2014 yaitu sebanyak 758 batang dengan volume 3.210,89 M³. Auditee merupakan IUPHHK-HA yang sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara Lampiran II tanggal 09 Februari 2009. Penandaan yang diterapkan pada bontos kayu oleh Auditee dilakukan dengan 3 jenis penandaan, yaitu berupa label barcode berwarna Kuning, label merah dan penandaan yang dituliskan menggunakan cat berwarna putih yang berisikan informasi panjang, diameter ratarata dan kode unit (intern perusahaan), data tersebut diinput berdasarkan buku ukur. Dari penandaan kayu yang dilakukan Auditee data pada bontos sesuai dengan data pada dokumen LHP, sehingga identitas yang terdapat pada
Halaman 10 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi batang kayu bisa dilacak balak.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan konsisten oleh pemegang izin.
MEMENUHI
secara
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Penandaan yang diterapkan pada bontos kayu oleh Auditee dilakukan dengan 3 jenis penandaan, yaitu berupa label barcode ber-warna kuning, label merah dan penandaan yang dituliskan menggunakan cat berwarna putih yang berisikan informasi Panjang, diameter rata-rata dan kode unit (tanda intern perusahaan), data tersebut diinput berdasarkan buku ukur. Hasil pemeriksaan pada kayu yang sudah di tebang dan telah di LHPkan di lapangan terlihat konsistensi dalam menerapkan penandaan pada bontos kayu. Seluruh dokumen SKSKB dan FAKB diterbitkan dan ditanda tangani oleh Petugas yang berwenang. SKSKB diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB sedangkan FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB. Identitas yang terdapat dalam SKSKB dan FAKB adalah : nomor seri, tanggal penerbitan, masa berlaku, asal kayu bulat, alat angkut, pengirim dan penerima, tujuan bongkar, jumlah kayu bulat yang diangkut, tanda tangan nomor dan tanggal DKB, nomor register penerbit, telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen SKSKB dan FAKB di lampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 213/KPTS/BPKDISHUT/ 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) pada IUPHHK- HA PT Aya Yayang Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 Juni 2013 atas Nama Defi Eka Prasetya nomor register 00433/PKB-R/XIX-11/2012 berlaku sampai dengan 31 Mei 2014. SK perpanjangan P2SKSKB sesuai dengan SK Izin No. 002/AYI/SK-DIR/2014 tanggal 21 Juli 2014 berlaku s/d 16 Februari 2016 atas nama Defieka Prasetya Nomor register 00433/PKBR/XIX-11/2012 lokasi tugas TPK Hutan di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) atas nama Suroto Hadi No. register 019/17/ 1714/FA-KB/Soi/KB/KBK lokasi tugas TPK Antara- Logpond telang Baru Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan tengah legalitas No. SK 175/BP2HP/XII-2/2013 tanggal 06 Maret 2013 berlaku s/d 05 Maret 2016. Yang bertugas sebagai Ganis PHPL PKB adalah atas Nama : Suroto Hadi, Nomor Register : 00889-12/PKB-R/XVIII/2013 Pada IUPHHK PT. Aya Yayang Indonesia, berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya Nomor : SK.172/ BP2HPXII-2/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang berlaku sampai tanggal 7 Maret 2016.
Halaman 11 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Dan untuk petugas P3KB ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 522.2. 223/551/Dishut tentang Pengangkatan dan Penetapan nomor register pejabat pemeriksa penerimaan kayu bulat (P3KB) di TPK Antara/Logpond pada IUPHHK-HA PT AYI di Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 masa berlaku s/d 31 Desember 2014. Sehubungan dengan Auditee yang sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, maka untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) tidak dilakukan. Jumlah pengiriman kayu bulat selama periode Januari s/d Desember 2014 dari TPK Hutan ke TPK Antara berjumlah 10.587,13 M3 dengan total pemakaian dokumen SKSKB adalah 225 set dan pengiriman kayu dari TPK Antara/logpond ke tujuan industry primer adalah berjumlah 2.553 batang, 12.436,75 M3 dengan pemakaian dokumen FAKB 6 set.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
MEMENUHI
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Surat Perintah Pembayaran Auditee telah di terbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporah Hasil Penebangan (P2LHP), perusahaan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu yang diproduksi. Kewajiban yang harus dibayar oleh Auditee berdasarkan tagihan SPP yang terbit sejak bulan Januari s/d Desember 2014 dengan jumlah produksi 12.088,93 M3 adalah : PSDH : Rp. 631.645.350.00 DR : USD. 189.056,64 Produksi kayu sesuai dengan LHP bulan Desember 2014 dengan jumlah kayu 1.828,91 M3 belum dibayar karena tagihan SPP baru terbit pada bulan Januari 2015, karena verifikasi dilakukan terhadap dokumen 12 bulan terakhir sehingga untuk data pada bulan Januari 2015 tidak di verifkasi. Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH/DR kepada Auditee telah sesuai dengan bukti setor dari perusahaan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH/DR Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. PSDH telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 1020004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank. DR telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR, No Rek 1020004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti
Halaman 12 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 3.2.1.c.
Nilai
MEMENUHI
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan MEMENUHI yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
EQI-F103.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi validasi dari pihak Bank. Penyetoran PSDH dan DR dilakukan pihak perusahaan melalui Bank Mandiri cabang Cabang Jakarta Gedung Patra Jasa. Realisasi pembayaran PSDH dan DR PT. AYI periode Januari s/d Desember 2014 dengan volume produksi sebesar 12.088,93 M³. adalah : PSDH : Rp. 631.645.350.00 DR : USD. 189.056,64 Sesuai dengan Laporan Hasil Penebangan yang telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), diameter kayu yang ditebang oleh Auditee adalah 30 cm Up. SPP yang di terbitkan oleh Pejabat Penagih sudah sesuai antara ukuran dengan tarif yang berlaku dan bukti pembayaran. Pembayaran DR mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Tarif DR untuk Wilayah Kalimantan adalah untuk Kelompok Jenis Meranti dengan diameter 30-49 cm tarifnya adalah US $ 16.00/M3 sedangkan untuk kelompok Jenis Rimba Campur diameter 30-49 cm tarifnya US $ 13.00/M3 dan untuk kayu bulat (KB) diameter > 50 cm tariff DR-nya adalah US $16.50/M3.untuk kelompok jenis meranti dan US 13.50 untuk jenis rimba campuran. Sedangkan untuk tariff PSDH mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provisi sumber daya Hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan, tarif PSDH untuk Wilayah Kalimantan, kelompok jenis Meranti kategori Kayu Bulat Sedang diameter 30-49 cm tarifnya adalah Rp. 730.000,00/M3 sedangkan untuk Kelompok Jenis Rimba campuran tarifnya adalah Rp. 430.000,00/M3 dan untuk kayu bulat diameter > 50 cm tariff PSDH-nya adalah Rp. 760.000,00/M3 untuk jenis meranti dan Rp. 450.000,00/M3 untuk jenis rimba campuran. Ketentuan tariff yang harus dibayar oleh auditee adalah 10% dari harga patokan. Hasil verifikasi dokumen auditee telah terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dibuktikan dengan adanya surat pengakuan sebagai PKAPT dari instansi yang berwenang. Dokumen pengakuan sebagai PKAPT yang dipunyai oleh auditee adalah dengan Nomor: 473/UPP/PKAPT /07/2013 tanggal 4 juli 2013 dengan masa berlaku sampai 2 Juli 2018 atas nama PT Aya yayang Indonesia, nama Direktur FX. Soedibyo dan No. PKAPT 16.10.1.03564 sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/MPP
Halaman 13 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi /Kep/2 /2003 tanggal 11 Februari 2003 .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
MEMENUHI
Pengangkutan kayu dari TPK Antara/Logpond menuju IPHHK menggunakan jalur sungai dengan cara kayu dirakit/dinaikin tongkang dan ditarik oleh Tug Boat. Auditee sudah dapat memperlihatkan dokumen yang menunjukkan identitas kapal yaitu : Surat Persetujuan Berlayar (Port Cleareance) No.: S.4/AP.V/259/V/2014, No. Registrasi : PPK.27/1705/V/2014, Nama Kapal : TB. HERCULES-8, Bendera Kebangsaan : Indonesia, Nahkoda : Amir Lilisula yang bertolak dari Rangga Ilung ke Kaliwungu pada tanggal 15 Mei 2014.
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal
MEMENUHI
Verifier ; Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
Pada peraturan Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014 pasal 11 berbunyi bahwa pemegang izin, hak pengelolaan dan pemilik hutan hak yang telah mendapatkan S-PHPL atau SLK wajib membubuhkan tanda V-Legal. Verifikasi pada auditee dilakukan pada bulan januari 2015, sehingga penggunaan tanda V- Legal belum bisa diterapkan. Oleh karena itu verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA)
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
MEMENUHI
PT Aya Yayang Indonesia (PT AYI/Auditee) memiliki Dokumen Analsis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Hak Pengusahaan Hutan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan Nomor 31/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi (Ir. Soemarsono/NIP. 080019732). Stempel persetujuan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 31/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998 terdapat pada lembar cover bagian dalam dokumen AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Auditee. Dokumen AMDAL Auditee terdiri dari: Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Ringkasan Eksekutif Lampiran ANDAL Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Auditee memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemanatauan Lingkungan (RPL) yang keabsahannya (persetujuan) melalui Surat Ketua Komisi Pusat
Halaman 14 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 31/DJVI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 31/DJVI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998, Dokumen RKL dan RPL mengacu pada Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) HPH PT AYI. Stempel persetujuan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 31/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998 terdapat dalam lembar cover Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan HPH PT AYI. Di Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
MEMENUHI
Laporan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Auditee sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting Auditee dituangkan dalam dokumen: 1 Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I PT AYI Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 2 Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II PT AYI Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 Laporan Semester I dan II Pelaksanaan RKL dan RPL 2014 telah dilengkapi dengan Surat Penyerahan ke Instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan bukti berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Bapedalda Kabupaten Tabalong perihal penyerahan Laporan RKL – RPL PT Aya Yayang Indonesia pada tanggal 4 juli 2014 dan 2 Januari 2015 dan diterima oleh Bapedalda Kab. Tabalong dan telah di Cap. Penunjang pelaporan dan pengendalian pengelolaan dampak penting di PT AYI antara lain Standar Operational Prosedur (SOP) Bidang Ekologi (Pengelolaan/Pemantauan Lingkungan) tanggal 05 januari 2011.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.Implementasi prosedur K3 MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Pedoman Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari :
SOP K3 SOP Inspeksi K3 SOP Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja SOP Penyediaan dan Perawatan Alat K3 SOP Safety Induction dan Orientasi Kerja SOP Pemantauan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Daftar Peralatan K3
Auditee juga telah memiliki penanggung jawab K3 yang tertuang dalam Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan komposisi sebagai berikut:
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 15 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi 1. Ketua 2. Sekretaris Anggota : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3
MEMENUHI
MEMENUHI
Yohanes Sanimin Ir. Syamsul Rizal Edy Siswandi Suroto Harianto Lagiono Ihsan Sangaji Riza Gunak
Didalam menjalankan aktifitasnya, Auditee telah memiliki Peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik, Daftar peralatan K3 Auditee Tahun 2014 adalah sebagai berikut: No
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
: Poltak Tampubolon, S.Hut : Suboko
Nama Barang
Jumlah
Ket
12
Berfungsi
1.
APAR
2.
Mesin Pompa Air Portable
2
Berfungsi
3.
Mobil Tangki
1
Berfungsi
4.
Helmet
34
Baik
5
Sepatu Safety
44
Baik
6.
Kacamata Las
19
Baik
7.
Masker
21
Baik
8.
Baju Kerja
34
Baik
9.
Sarung Tangan
81
Baik
10
Kotak P3K
9
Baik
11
Kacamata Safety
2
Baik
12
Head Set
2
Baik
13
Obat-obatan
1
Baik
Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk Form Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong sebagai laporan Bulanan P2K3. Auditee juga memiliki Laporan Bulanan Pengobatan Karyawan atau Rekam Medis yang ditandatangani oleh Mantri Klinik dan di ketahui oleh Kabag SDM/Umum. Dalam periode Januari – Desember 2014 telah terjadi 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja, yaitu pada bulan November 2014. Korban bernama Suriansyah, umur 40 Tahun, kronologis
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 16 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi kejadian terpeleset yang mengakibatkan kaki patah, telah dirujuk kerumah sakit dan telah sembuh. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja telah dilakukan oleh Auditee dengan cara melakukan rapat setiap bulan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Tersedia surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000, dengan dikeluarkannya surat pernyataan yang ditandatangani atas nama PT AYI oleh Direktur Operasional (Hartawan), dinyatakan dibanjarmasin tanggal 22 Januari 2014. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tercatum di Peraturan Perusahaan PT AYI periode 2014-2019 di Pasal 2 Hak dan Kewajiban Secara Umum ayat 2 klausul G yang berbunyi “Karyawan berhak berserikat yakni Serikat Pekerja, sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja Serikat Buruh”
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki Peraturan Perasahaan (PP) Periode 2014-2019 yang telah ditanda tangani oleh Direktur Utama. Peraturan Perasahaan Auditee terdiri dari 41 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban Perusahaan dan karyawan. PP telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan berupa permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan Tanggal 2 Januari 2015. Bukti tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan berupa Surat Permohonan Pengesahan PP telah diterima oleh petugas tanggal 7 Januari 2015 dan diberi Cap.
5.2.3.Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan tenaga kerja yang masih dibawah umur atau dibawah usia 18 tahun. Usia tenaga kerja PT AYI diperoleh melalui: - Laporan Bulanan Tenaga Kerja Indonesia HPH PT AYI No. /BC.AYI/SDM/XII/2014 tanggal 5 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong., Laporan penggunaan Tenaga Kerja PT AYI Periode Bulan Desember 2014, yang disajikan sebagai berikut: No
Uraian
Bulan Lalu
Bulan ini
I. Jumlah tenaga kerja
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 17 dari 18
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi 1.
Bulanan
2.
Harian
3.
Borongan
4.
Asing Jumlah
67
67
1
1
22
24
-
-
90
90
II. Rincian Jumlah Tenaga Kerja pada Jumlah I 1
Bina Produksi
75
75
2.
Bina Program
5
5
3.
Bina Hutan
5
5
4.
Bina Desa & Bina Lingkungan PHPL
5
5
90
90
Jumlah II
- Berdasarkan daftar tenaga kerja PT AYI, usia termuda terdapat pada tenaga kerja Hookman Traktor a/n Herdi Mulyono dan Chain Saw a/n Ishak, tahun kelahiran tenaga kerja tersebut tahun 1994 atau berusia 20 tahun pada tahun 2014.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 18 dari 18
