PT HALEYORA POWER
KEPUTUSAN DIREKSI PT HALEYORA POWER
NOMOR: 096a.K/DIR-HP/2014
TENTANG PEDOMAN PT HALEYORA POWER BERSIH
DIREKSI PT HALEYORA POWER
Menimbang
:
a.
bahwa PT Haleyora Power (selanjutnya disebut HP) memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses bisnis Haleyora Power;
b. bahwa dalam rangka menerapkan GCG sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu melibatkan seluruh pihak baik internal maupun eksternal HP dan seluruh stakeholders HP melaui program “HP Bersih”; c. bahwa untuk menciptakan HP Bersih maka perlu disusun pedoman HP Bersih, demi terciptanya HP yang tangguh (professional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu dan inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)); d.
bahwa
untuk
mewajibkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelengara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberatasan Korupsi maka perlu diatur tata cara berkenaan dengan LHKPN; e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT Haleyora Power tentang Pedoman HP Bersih.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1980 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP RI Nomor 3 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 26 Tahun 2006; 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; 5. Anggaran Dasar PT Haleyora Power; 6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0734.K/DIR/2013 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan untuk Bidang Transmisi
2
dan Distribusi Tenaga Listrik; 7.
Perjanjian Kerjasama Strategis antara PT PLN (Persero) dan PT Haleyora Power Nomor 0037.PJ/040/DIR/2014 dan 007.PJ/613/DIR-HP/2014 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik di Lingkungan PT PLN (Persero);
8.
Keputusan Direksi PT Haleyora Power Nomor 031.K/DIR-HP/2013 dan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001.K/DEKOM-HP/2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance PT Haleyora Power;
9.
Keputusan Direksi PT Haleyora Power Nomor 032.K/DIR-HP/2013 tentang Pedoman Perilaku PT Haleyora Power;
10. Keputusan Direksi PT Haleyora Power Nomor 023.K/DIR-HP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Haleyora Power; 11. Keputusan Direksi PT Haleyora Power Nomor 024.K/DIR-HP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Region PT Haleyora Power; 12. Keputusan Direksi PT Haleyora Power Nomor 025.K/DIR-HP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek PT Haleyora Power;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKSI PT HALEYORA POWER TENTANG PEDOMAN PT HALEYORA POWER BERSIH
Pasal 1 Ketentuan Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
HP adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang salah satu bidang usahanya menyediakan Layanan Operasi dan Pemeliharaan untuk Bidang Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang didirikan dengan Akte Notaris Muhammad Hanafi, SH, Nomor 36 Tahun 2011 beserta perubahannya.
2.
Organ HP adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
3.
Direksi adalah Organ HP yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan HP untuk kepentingan HP sesuai dengan maksud dan tujuan HP serta mewakili HP baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang terdiri dari beberapa orang Direktur dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
4.
Anak Perusahaan adalah Anak Perusahaan HP yang sahamnya lebih dari 90% dimiliki oleh HP.
5.
Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) adalah Anak Perusahaan HP yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh HP.
6.
Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja, dan diberi penghargaan/imbal jasa menurut ketentuan yang berlaku di HP.
3
7.
Pejabat adalah pegawai/perorangan bukan pegawai yang diangkat oleh Direksi/ Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
8.
Mitra Kerja adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan HP untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari kerja sama yang dibangun.
9.
Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan HP yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
10.
Perniagaan adalah selain memiliki saham, menjadi Pengurus atau Direksi atau Komisaris termasuk juga mengendalikan, yaitu memberi peintah kepada Perusahaan walaupun atas nama orang lain.
11.
HP Bersih adalah suatu program yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme agar meningkatkan budaya perusahaan (corporate culture) yang sehat di lingkungan HP.
12.
Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan HP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, anggaran dasar, etika serta moral bisnis yang sehat.
13.
Kegiatan usaha adalah memiliki saham pada suatu badan usaha, menjadi Pengurus (Direksi) atau Pengawas (Komisaris), termasuk juga mengendalikan kegiatan suatu badan usaha, yaitu memberi perintah kepada HP walaupun atas nama orang lain.
14.
Keluarga Inti adalah anggota keluarga pegawai yaitu isti/suami, anak kandung / anak tiri / anak angkat.
Pasal 2 Maksud dan Tujuan
1.
Maksud ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai Pedoman bagi Direksi / Pegawai / Pejabat / Mitra Kerja / Pemangku Kepentingan di lingkungan HP untuk terciptanya HP yang tangguh (profesional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu dan inovasi), bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecuranga termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan memenuhi pripsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu tranparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran serta meningkatkan Budaya Perusahaan (Corporate Culture) yang sehat di lingkungan HP.
2.
Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah untuk : a.
Mengupayakan internalisasi HP Bersih yang terus menerus agar semangat HP Bersih benar-benar menjadi Budaya Perusahaan (corporate culture) sehingga membantu meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap HP.
b.
Mengoptimalkan nilai-nilai pedoman perilaku agar HP memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya HP.
4
c.
Mendorong agar Direksi / Pegawai / Pejabat / Mitra Kerja / Pemangku Kepentingan melaksanakan tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan anggaran dasar HP agar terciptanya HP Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup HP Bersih meliputi : a. Pengaturan terhadap Direksi dan Pegawai HP. b. Kegiatan penunjang HP Bersih. Pasal 4 Kewajiban Penerapan Pedoman HP Bersih RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, Pejabat, Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan wajib menerapkan HP Bersih secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar HP, dan Peraturan Internal HP yang terkait lainnya. Pasal 5 Prinsip HP Bersih Prinsip HP Bersih terdiri dari 4 (empat) pilar utama adalah sebagai berikut : 1. Partisipasi yaitu membangun dukungan dan rasa kepemilikan bersama, meliputi : a. Komitmen Integritas Internal HP, b. c. 2.
3.
4.
Collective Action yang merupakan komitmen bersama (HP, Vendor, dan Publik), Multistakeholders forum.
Integritas yaitu membangun manusia dan kultur, meliputi : a.
Kepatuhan terhadap Code of Ethic (CoE),
b. c.
Kepatuhan terhadap Code of Conduct (CoC), Peningkatan Integritas Layanan Publik.
Tranparansi yaitu membangun sistem yang terbuka, meliputi : a.
Responsif terhadap permintaan layanan informasi publik,
b. c.
Kemudahan permintaan informasi publik, Peningkatan keterbukaan informasi publik.
Akuntabilitas yaitu menciptakan mekanisme pertanggungjawaban, meliputi : a. b. c.
Complaint Handling Mechanism yang responsive, Opini/pendapat hasil audit internal dan eksternal yang baik, Whistle Blowing System dan Pengelolaan Gratifikasi yang kredibel.
5
Pasal 6 Pelaksanaan HP Bersih
1.
HP Bersih dilaksanakan di Lingkungan HP, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi.
2.
Pelaksanaan HP Bersih melibatkan semua Organ Perusahaan, Pegawai, Pejabat, Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan.
Pasal 7 Direksi dan Pegawai yang Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
1.
Direksi diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
2.
Pegawai yang menduduki jabatan berikut ini diwajibkan menyampaikan LHKPN:
3.
a.
Kepala Satuan
b.
Kepala Divisi
c.
Manager Kantor Pusat
d.
Manager Region
Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang belum pernah membuat LHKPN, maka akan membuat LHKPN per 1 Agustus 2014.
4.
Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam hal: a. Melaporkan harta kekayaannya untuk pertama kali, maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-A. b. Melaporkan harta kekayaannya untuk kali kedua, maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
5.
Setiap 2 (dua) tahun selama memangku jabatannya Direksi dan Pegawai wajib melaporkan kembali harta kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
6.
Pengelolaan LHKPN di lingkungan HP dikoordinasikan oleh Satuan Audit dan Manajemen Risiko, meliputi: a. Melakukan monitoring dan evaluasi, b. Melakukan koordinasi dengan KPK, c. Melakukan permintaan formulir dengan KPK, d. Melakukan sosialisasi kebijakan LHKPN yang digariskan PT PLN (Persero).
7.
Sosialisasi kebijakan LHKPN disampaikan kepada Pegawai di lingkungan Kantor Pusat dan Region dilakukan secara langsung melalui sarana pertemuan (workshop) atau melalui e-mail ke masing-masing Pegawai dengan menyertakan bahan-bahan yang diperlukan. Kegiatan tanya dan jawab dapat dilakukan melalui sarana e-mail yang tersedia.
6
8.
Direksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pengelola LHKPN, memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai dengan Tata Tertib dan Disiplin Kerja kepada Pegawai yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Pasal 8 Pelaporan Gratifikasi
1.
Direksi dan Pegawai beserta anggota keluarga inti Direksi dan Pegawai melaporkan penolakan, penerimaan, pemberian dan permintaan Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi Kedinasan ke HP terkait dengan hubungan dinas atau jabatan pejabat/pegawai HP.
2.
Gratifikasi yang dapat Dianggap Suap adalah gratifikasi yang diperoleh Direksi dan Pegawai beserta anggota keluarga inti atau pejabat yang berkaitan dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas dan kewajiban sebagai pejabat, antara lain: a. Karena jabatannya dapat mempengaruhi keputusan. b. Karena jabatannya untuk melakukan perbuatan/ tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan HP. c. Karena jabatannya untuk mempengaruhi pihak lain untuk nmelakukan perbuatan/ tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan HP.
3.
Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4.
Gratifikasi dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima oleh Direksi dan Pegawai beserta anggota keluarga inti, pejabat selaku wakil sah dari HP dalam pelaksanaan tugas kedinasannya. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dan Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima Direksi dan Pegawai beserta anggota keluarga inti berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
5.
Direksi dan Pegawai beserta anggota keluarga inti Direksi dan Pegawai dilarang melakukan Perniagaan dengan HP.
6.
Direksi dan Pegawai beserta anggota keluarga inti Direksi dan Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan eksekutif (Direksi/Manager) di Koperasi HP/Anak Koperasi HP/Yayasan yang mempunyai hubungan Perniagaan dengan HP.
7.
Sosialisasi gratifikasi dilakukan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Region dengan menggunakan sarana efektif seperti e-mail atau pertemuan langsung dalam kegiatan penyuluhan (workshop). Bahan-bahan dalam rangka sosialisasi
7
gratifikasi didistribusikan kepada seluruh Pegawai melalui sarana efektif seperti e-mail atau pemuatan di laman HP.
Pasal 8 Kegiatan Penunjang HP Bersih
1.
Kegiatan penunjang pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam program HP Bersih antara lain adalah : a. Whistle Blowing System (WBS); b. Complaint Handling Mechanism (CHM); c. Collective Action; d. Multi Stakeholders Forum (MSF); e. Survey on Bribery Perception; f.
Survey on Integrity;
g. Managing Gratification; h. Transparancy Policies. 2.
Whistle Blowing System (WBS); a. Whistle Blowing System (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. b. Tujuan WBS adalah sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
Agar
pelanggaran yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.
3.
Complaint Handling Mechanism (CHM); a. Complaint Handling Mechanism (CHM) merupakan pedoman bagi penanganan dan tindak lanjut keluhan pelanggan terkait dengan layanan yang diberikan serta mengukur kepuasan pelanggan dengan menggunakan alat ukur yang tervalidasi. b. Media penyampaian adalah perlengkapan baik nyata maupun virtual tempat pelanggan menyampaikan keluhan berupa kotak (drop-box), alamat e-mail khusus, sms, contact centre, dan menu keluhan pelanggan pada laman HP.
8
4.
Collective Action; a. Tindakan
kolektif
merupakan
suatu
tindakan
yang
memiliki
makna
yaitu
ketika individu yang berinteraksi dengan individu lain dan hasilnya individu tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu lainnya. Tindakan kolektif dilakukan terhadap mitra kerja dan unit terkait. b. Tujuan dari tindakan kolektif adalah dukungan dari mitra kerja atas program HP bersih dengan tidak melakukan praktik suap dan kecurangan berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 5.
Multi Stakeholders Forum (MSF); a. Pemetaan yang dilakukan oleh HP meliputi pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan sekitar dan berkaitan dengan aktivitas usaha Perusahaan. b. Tujuan dari MSF adalah dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas program HP bersih dimana mendukung terciptanya good corporate governance yang dijalankan Perusahaan.
6.
Survei on Bribery Perception dan Survey on Integrity; Survei yang dilakukan oleh pihak independen dalam rangka mendapatkan tanggapan atas pelaksanaan program HP bersih yang secara umum berkaitan dengan integritas pegawai HP.
Pasal 9 Sistem Pelaporan
1.
Direksi menunjuk Pegawai yang mengelola
media penyampaian masyarakat terakit
dengan aktivitas HP Bersih dalam perangkat secara nyata maupun virtual berupa kotak (drop-box), alamat e-mail khusus, sms, contact centre, dan menu keluhan pada laman HP. 2.
Laporan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan HP meliputi Complaint Handling Mechanism (CHM), Whistle Blowing System (WBS), Gratifikasi serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disampaikan Kepala Satuan, Kepala Divisi dan Manager melalui koordinasi Satuan Audit dan Manajemen Risiko.
3.
Kejadian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Audit dan Manajemen Risiko dengan jangka waktu tidak melampaui 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Gratifikasi tersebut.
4.
Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HP Bersih dilaporkan oleh setiap Pegawai HP kepada Kepala Satuan Audit dan Manajemen Risiko.
