2014 TENTANG OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227/PMK.04/2014 TENTANG OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan serta memperluas partisipasi Operator Ekonomi dalam implementasi Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator), perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); Mengingat

: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1 dari 11

2 dari 11

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global. 3. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 6. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. 8. Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 9. Eksportir adalah Orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 10. Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. 11. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir atau Eksportir. 12. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 13. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapat penangguhan bea masuk. 14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 15. Konsolidator adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) Barang Ekspor sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut. 16. Peninjauan Lapangan adalah serangkaian kegiatan kunjungan ke lokasi (on site visit) Operator Ekonomi dalam rangka menguji atas permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO atau dalam rangka monitoring dan evaluasi. 17. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis Operator Ekonomi, pergerakan dokumen pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai.

3 dari 11

18. Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (Mutual Recognition Arrangement) adalah kesepakatan antara dua atau lebih administrasi kepabeanan yang menjelaskan situasi kondisi dimana program-program AEO diakui dan diterima oleh pihak-pihak administrasi kepabeanan yang melakukan kesepakatan. 19. Manajer pelayanan Operator Ekonomi yang selanjutnya disebut Client Manager adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk khusus untuk melakukan tugas memberikan pelayanan komunikasi, konsultasi, bimbingan, dan monitoring terhadap program AEO. 20. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pihak internal AEO secara mandiri (self audit), dalam rangka menjaga kualitas pemenuhan kondisi dan persyaratan yang ditentukan. BAB II KONDISI DAN PERSYARATAN SEBAGAI AEO Pasal 2 (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO, Operator Ekonomi harus memenuhi kondisi dan persyaratan sebagai berikut: a. menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai; b. mempunyai sistem pengelolaan data perdagangan; c. mempunyai kemampuan keuangan; d. mempunyai sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi; e. mempunyai sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian; f. mempunyai sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan; g. mempunyai sistem keamanan kargo; h. mempunyai sistem keamanan pergerakan barang; i. mempunyai sistem keamanan lokasi; j.

mempunyai sistem keamanan pegawai;

k. mempunyai sistem keamanan mitra dagang; l. mempunyai sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden; dan m. mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l. (2) Operator Ekonomi yang dapat memperoleh pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Importir; b. Eksportir; c. PPJK; d. Pengangkut; e. pengusaha Tempat Penimbunan Sementara; f. pengusaha Tempat Penimbunan Berikat; dan/atau g. pihak lainnya yang terkait dengan pergerakan barang dalam fungsi rantai pasokan global, antara lain Konsolidator dan penyelenggara pos.

4 dari 11

(3) Rincian kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 (1) Operator Ekonomi yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO diberikan perlakuan kepabeanan tertentu. (2) Perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal; b. prioritas untuk kepabeanan;

mendapatkan

penyederhanaan

prosedur

c. pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik serta ancaman yang meningkat; d. kemudahan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification); e. dapat menggunakan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk menjamin seluruh kegiatan di bidangkepabeanan; f. kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala; g. kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan langsung dari atau ke sarana pengangkut yang datang dari atau akan berangkat ke luar daerah pabean ke atau dari sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan; h. prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; i. mendapat layanan khusus dalam bentuk layanan yang diberikan Client Manager; dan/atau j. mendapatkan layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean. (3) Selain Perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Operator Ekonomi yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO juga mendapat: a. kemudahan-kemudahan yang disepakati bersama dengan administrasi kepabeanan negara lain dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (Mutual Recognition Arrangement); dan b. kemudahan-kemudahan hasil nota kesepahaman bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan instansi pemerintah terkait.

BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN SEBAGAI AEO Pasal 4 (1) Untuk dapat memperoleh pengakuan sebagai AEO, Operator Ekonomi mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

5 dari 11

a. daftar pertanyaan mengenai informasi umum tentang Operator Ekonomi dan formulir isian penilaian mandiri kualitatif (self assessment) yang telah diisi lengkap; b. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi AEO; dan c. dokumen penilaian mandiri kuantitatif (maturity model). (3) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. struktur organisasi dari Operator Ekonomi; b. standar prosedur operasional (standard operating procedure) tentang kegiatan Operator Ekonomi yang mencerminkan SPI; c. tata letak kantor/pabrik/gudang; dan d. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan terakhir. (4) Untuk dapat memberikan gambaran positif perusahaan, Operator Ekonomi dapat menyampaikan dokumen lain yang terkait manajemen kepatuhan dan/atau keamanan yaitu: a. fotokopi laporan auditor independen periode 2 (dua) tahun terakhir; b. daftar dan kontrak dengan pihak ketiga yang terkait dengan rantai pasokan logistik antara lain perusahaan jasa subkontrak, perusahaan jasa pergudangan, perusahaan jasa pengangkutan (trucking), dan/atau PPJK; c. surat keputusan penetapan fasilitas kepabeanan yang dimiliki; d. sertifikat/pengakuan AEO dari negara lain; dan/atau e. dokumen lainnya seperti profil Operator Ekonomi (company profile), sertifikat dari organisasi internasional untuk standardisasi, koda internasional keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code), dan/atau pemenuhan penyelesaian kewajiban di bidang perpajakan. (5) Daftar pertanyaan dan formulir isian penilaian mandiri kualitatif (self assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dokumen penilaian mandiri kuantitatif (maturity model) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Bea dan Cukai melakukan: a. penelitian persyaratan administrasi; dan b. Peninjauan Lapangan. (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan menguji kesesuaian informasi yang terdapat dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan permohonan layak untuk diproses lebih lanjut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Peninjauan Lapangan.

6 dari 11

Pasal 6 (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan Peninjauan Lapangan berdasarkan surat tugas. (2) Operator Ekonomi harus menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Bea dan Cukai selama Peninjauan Lapangan. (3) Setelah melakukan Peninjauan Lapangan, Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan Peninjauan Lapangan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO dengan tembusan kepada Operator Ekonomi. (4) Laporan Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kesimpulan dan/atau saran perbaikan. (5) Dalam hal laporan Peninjauan Lapangan berisi saran perbaikan, Operator Ekonomi menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. (6) Dalam melakukan perbaikan, Operator Ekonomi dapat mengajukan permintaan bimbingan dan pendampingan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO. (7) Terhadap saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti, Operator Ekonomi mengajukan permintaan Peninjauan Lapangan kembali kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO. (8) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan Peninjauan Lapangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membuat laporan Peninjauan Lapangan kembali kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO dengan tembusan kepada Operator Ekonomi.

Pasal 7 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lapangan dalam hal:

4

tidak

a. Operator Ekonomi menyampaikan surat pembatalan permohonan pengakuan sebagai AEO; atau b. hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) menunjukkan permohonan Operator Ekonomi tidak layak untuk diproses lebih lanjut. sebagaimana dimaksud dalam (2) Permohonan ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi dalam hal:

Pasal

4

tidak

a. Operator Ekonomi menyampaikan surat pembatalan permohonan pengakuan sebagai AEO; atau b. Operator Ekonomi tidak menyampaikan permintaan Peninjauan Lapangan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (3) Terhadap permohonan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO menyampaikan pemberitahuan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 8

7 dari 11

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO memberikan persetujuan atas permohonan menjadi AEO dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan Peninjauan Lapangan atau laporan Peninjauan Lapangan kembali yang berisi kesimpulan. (2) Atas persetujuan permohonan menjadi AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO. (3) Atas penerbitan keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sertifikat pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO. (4) Format Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. BAB IV TANGGUNG JAWAB AEO Pasal 10 AEO bertanggung jawab untuk: a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. melakukan Audit Internal secara periodik sekali dalam 1 (satu) tahun, berupa penilaian atas pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); c. menyampaikan laporan hasil Audit Internal kepada Client Manager; d. menyampaikan laporan lainnya dalam hal terdapat perubahanperubahan signifikan yang dapat mempengaruhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Client Manager; e. melakukan komunikasi secara intensif dengan Client Manager dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f.

mengembangkan dan menjaga nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam praktik perdagangan; dan

g. menunjuk manajer yang menangani kegiatan AEO.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11

8 dari 11

Terhadap AEO dilakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 12 (1) Unit yang menangani AEO atau Client Manager melakukan monitoring untuk menjaga kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tetap terpenuhi. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian atas laporan hasil Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; b. penelitian atas laporan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;

signifikan

c. pengumpulan informasi yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal, seperti instansi pemerintah lainnya, media massa, dan asosiasi; d. Peninjauan Lapangan sewaktu-waktu; dan/atau e. komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan manajer yang menangani AEO pada Operator Ekonomi.

Pasal 13 (1) Dalam hal hasil monitoring menunjukan penurunan kualitas kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan evaluasi terhadap AEO oleh unit yang menangani AEO. (2) Selama proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada perlakuan kepabeanan tertentu tetap berlaku kepada AEO.

ayat

(1),

BAB VI PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN OPERATOR EKONOMI SEBAGAI AEO Pasal 14 (1) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO melakukan pembekuan pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO paling lama 12 (dua belas) bulan dalam hal: a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyimpulkan AEO tidak lagi memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. adanya putusan pengadilan yang menetapkan AEO telah terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai; c. AEO tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau d. terdapat suatu kondisi dimana barang yang terkait rantai pasokan global dapat menyebabkan kegentingan yang membahayakan keamanan, kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan. (2) Selama proses pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlakuan kepabeanan tertentu tidak diberikan terhadap AEO. (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dalam hal AEO: a. telah memenuhi kembali kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi;

9 dari 11

b. telah melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau c. telah mengatasi atau menyelesaikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

kegentingan

(4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15 (1) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani AEO melakukan pencabutan pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO dalam hal: a. adanya permohonan pencabutan dari AEO; b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus tidak melakukan kegiatan kepabeanan; c. telah dilakukan 3 (tiga) kali pembekuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; d. setelah jangka waktu pembekuan, tidak memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; e. adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bahwa terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan; atau f. dinyatakan pailit oleh pengadilan. (2) Operator Ekonomi yang pengakuan sebagai AEO telah dicabut dapat mengajukan permohonan kembali sebagai AEO paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan. (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB VII KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) Pasal 16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (Mutual Recognition Arrangement) dengan administrasi kepabeanan negara lain dalam rangka pelaksanaan program AEO.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB

10 dari 11

(1) Kegiatan dalam rangka pemberian pengakuan sebagai AEO, monitoring dan evaluasi terhadap AEO, pembekuan pengakuan sebagai AEO, dan pencabutan pengakuan sebagai AEO dilaksanakan oleh unit yang menangani AEO. (2) Dalam hal belum ada unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim implementasi AEO. (3) Tim implementasi AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Operator Ekonomi yang telah mengajukan permohonan menjadi AEO dan telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi dan Peninjauan Lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator terhadap hasil penelitiannya tetap dilanjutkan prosesnya berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara penelitian persyaratan administrasi, Peninjauan Lapangan dan proses sertifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Operator Ekonomi; b. pelaksanaan perlakuan kepabeanan tertentu yang diberikan kepada AEO; c. tata cara monitoring dan evaluasi oleh unit yang menangani AEO; dan d. tata cara pembekuan dan pencabutan pengakuan sebagai AEO, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1922

11 dari 11

LAMPIRAN

I

PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA NOM O R

227/PMK.04/2014

TENTANG OPERATOR

EKONOMI

BERSERTIFIKAT

{AUTHORIZED

ECONOMIC OPERATOR)

M E NTE R I KEUA N G A N REPUBLIK I N D O NES IA

KO NDISI DAN PERSYARATAN OPERATO R EKONOMI BERSERTIFIKAT (A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) 1.

M enunj ukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan j atau cukai, yaitu : a.

memiliki reputasi kepatuhari terhadap peraturan kepabeanan dan / a tau cukai yang baik dalam j angka waktu 2 (dua) tahun terakhir termasuk eli dalarp.nya tidak pernah menyalahgunakan fasilitas eli bidang kepabeanan dan / atau cukai;

b.

tidak mempunyai tunggakan kewaj iban kepabeanan dan j atau cukai yang sudah sudah j atuh tempo ;

c.

tidak pernah melakukan pelanggaran pidana eli bidang kepabeanan dan / atau cukai; dan

d.

merancang dan menerapkan standar prosedur operasional , serta monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan clan/ atau cukai .

2. M emiliki sistem pengelolaan data perclagangan, yaitu:

3.

4.

a.

memiliki dan memelihara sistem pencatatan yang akurat, lengkap dan dapat dilakukan verifikasi, serta memungkinkan bagi DJBC untuk melakukan pemeriksaan clan pelacakan terhadap data pergerakan kargo impor dan ekspor ( traceable) ;

b.

merancang sistem pencatatan yang dapat memberikan akses penuh kepacla DJBC untuk mendapatkan data-data pembukuan dan pergerakan j perpindahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku ( access able) ; dan

c.

menerapkan sistem informasi dan teknologi yang mampu mencegah dan mendeteksi adanya aksesj intervensi ilegal dari pihak yang ticlak memiliki otoritas (secure) .

M emiliki kemampuan keuangan, yaitu: a.

memiliki posisi keuangan yang memadai untuk memenuhi semua komitmen dan kewaj iban keuangan sesuai karakter bidang usahanya; dan

b.

mendapatkan opini waj ar tanpa pengecualian (unqualif ied opinion) atau waj ar dengan pengecualian (qualified opinion) ·berdasarkan basil audit akuntan publik terhaclap laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

M emiliki sistem konsultasi, kerj asama, dan komunikasi, yaitu : a.

menunj uk manager yang menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) yang diberiki:m kewenangan eksklusif terhadap akses-akses informasi tertentu Operator Ekonomi;

b.

memiliki mekanisme penginformasian secara khusus oleh Operator Ekonomi kepada DJBC tentang adanya transaksi tidak waj ar atau mencurigakan pada dokumentasi barang iinpor maupun ekspor, atau terkait permintaan-permintaan yang tidak normal oleh pihak tertentu pada suatu pengangkutan; clan

ft

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 c�

m elakukan

dan

konsultasi

kerja

sama

dengan

dalam

O,JBC

internal tentang ketentuan kepabeanan atau keamanan

pembahasan

barang bersama ja"ringan pemasoknya.

5.

Memiliki sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian, a ..

yaitu:

memiliki mekanisme pelatihan kepada pegawai terkait keamanan rantai­ pasok

pergerakan

internal

barang,

terhadap

mekanisme

mekanisme identifikasi

keamanan

identifikasi

rantai

penyimpangan

pasok atas

potensi

aricaman

pergerakan

suatu

barang,

kebijakan,

dan

tindakan-tindakan penanganan yang harus dilakukan atas kejadian tersebut.

Terkait dengan hal ini adalah penyiapan materi pelatihan,

penyediaan narasumber ahli dan dokumentasi atas metode pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan tersebut; dan

b.

m e ny c l e ngga ra k an pendidikan dan pclatihan yang mcnumbuhkan kcpedulian p egawai terhadap keamanan kcmampuan

untuk

munculnya suatu

mcngidcntifikasi

ancaman,

dan

analisis

dapat barang,

ketidakwajaran tindakan

atau

yang harus

dilakukan oleh Operator Ekonomi.

6.

Memiliki sistem pertukaran informasi, akses, clan kerahasiaan, a.

memiliki

dan

mengembangkan

penggunaan

IT

yaitu:

sistem

sebagai

mekanisme pertukaran data dan informasi, sehingga informasi yang bersifat rahasia dapat clilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan ·

sccara tidak sah; b.

memiliki validasi

prosedur semua

penerimaan

yang

data

barang

menjamin

dan

keakuratan,

informasi

serta cadangan

tentang

sistern

perlindungan

dan

pengeluaran

atau

(back up system)

yang

memadai untuk melindungi dan mcncegah hilangnya informasi yang berkaitan dengan rantai pasok pergerakan barang; c.

mcmiliki kcbijakan untuk mendokumentasikan seluruh informasi clan

p roscd ur keamanan danjatau kontrol yang berhubungan dengan kcamanan, scpcr t i firewall, sandi (password), dan lain-lain, untuk m e lin d u ngi sistcm elcktronik Operator Ekonomi dari akses yang tidak

sah; dan d.

memiliki prosedur untuk memastika� bahwa informasi barang yang cliangkut dalam kargo secara akurat ·mencerminkan informasi yang diberikan

kepada

pelaku

usaha

oleh

shipper

atau

agennya,

dan

diajukan kepacla D,JBC tcpat pada waktunya.

7.

Memiliki sistern kcamanan kargo, yaitu: a.

mcmiliki dan mengcmbangkan

lainnya untuk

pcngawasan;

proscdur

keamanan atau panduan mcmastikan kcbcnaran kargo selama beracla clalam

It

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 b.

menjamin kebcnaran kargo dipelihara

harus

yang

(integrity of cargo)

sebagai prioritas utama serta

harus dikendalikan,

dan

menetapkan

proscdur rutin yarig bertujuan demi pengamanan tersebut, baik selama eli tempat pcnimbunan, selama pengangkutan, saat pemuatan, atau kondisi barang saat dibongkar sehingga dapat mencegah orang yang

tidak berhak untuk menclapatkan akses ke kargo atau orang yang· berwenang untuk memanipulasi, memindahkan atau menangani kargo secara tidak bcnar. .

c.

.

mcmiliki

dan

mcngcmbangkan

mckanismc

kritcria yang ditentukan

dan

serta

sistem

penyegelan

sesuai

dengan

kcpada

orang tcrtcntu untuk mclakukan penanganan yang berkaitan

memberikan

otoritas

dengan pcnycgclan; d.

mcmiliki dan mengembangkan prosedur pcngecekan dan pemeriksaan rutin

atas

guna

mencegah

keamanan struktur bangunan untuk intervcnsi atau masuknya

penanganan

orang-orang

kargo

yang tidak

bcrkcpcntingan; dan e.

memiliki dan mengembangkan prosedur pengecekan dan pemeriksaan rutin atas keamanan sarana pengangkut, tcrmasuk pcngawasan atas akses yang dilakukan dari dan ke lokasi Operator Ekonomi.

8.

Memiliki sistem keamanan pcrgerakan barang, ye:iitu: a.

memiliki prosedur untuk memastikan bahwa semua alat angkut yang digunakan

untuk

melakukan

pengangkutan

kargo

dalam

rantai

pasokan telah memenuhi unsur keamanan; b.

mcmiliki

proscdur

untuk

mcmaslikan

bahwa

pengangkut

yang

cligunakan untuk transportasi kargo tclah dibcrikan pclatihan untuk menjaga keamanan

clan kcutuhan alat angkut dan kargo setiap saat,

scsuai dcngan kcwcnangan clan tanggung jawab yang diberikan oleh Operator Ekonomi; c.

pengangkut yang ditunjuk oleh Operator Ekonomi harus memiliki dan mengembangkan sistem pelaporan dan pencatatan atas setiap kejadian yang

dianggap

mencurigakan

untuk

disampaikan

kepada

petugas

keamanan; atau d.

mcmiliki proscclur pemeriksaan ruang �njtempat yang potensial untuk mcnyembunyikan

barang

eli

sarana

·

pengangkut

dan

melakukan

pcncatatan atas kcgiatan tersebut.

9.

Memiliki sis tern keamanan lokasi, yaitu: a.

memiliki

konstruksi

bangunan,

kcmungkinan masuknya orang

yang sccara

mampu muclah

mencegah dengan

adanya

melanggar

hukum, baik pacla bagian cksterior maupun interiornya seperti pagar,

pintu gcrbang,

dan

struktur

bangun a n ;

b. mcmiliki proscdur untuk mclakukan pemcriksaan dan p c r b aikan rutin bangunan yang clilakukan oleh pctugas keamanan serta pencatatan atas pemeriksaan yang telah dilakukan:

ft

MENTER! K E UANGA N R E P UBLI K I N D O NES IA -

4 -

c . memiliki prosedur untuk melakukan penguncian atau dengan penerapan peralatan kunci elektronik, dan menerapkan manaj emen penyimpanan kuncinya; d . penerangan yang memadai harus ada eli luar maupun eli dalam lokasi terutama eli area keluar masuk, cargo handling, tempat penimbunan , pagar dan area parkir; e . memiliki. prosedur untuk menjaga, memonitor dan mengontrol serta me1nbatasi akses pengeluaran j pemasukan orang atau barang pada setiap gerbang; f.

memiliki tempat parkir kenclaraan pengangkut pada tempat yang ditentukan dan terawasi, clan nomor kenclaraannya tercatat sehingga hanya orang dan kenclaraan yang teridentifikasi yang cliij inkan masuk;

g. pemasangan sistem alarm, CCTV, terbatas dan terlarang secara jelas;

dan penetapan

daerah-daerah

h . perancangan akses pada barang dan clokumen melalui sistem clan prosedur identifikasi clan otorisasi; dan 1.

O perator Ekonomi clapat memberikan akses kepada DJBC untuk melakukan monitoring beberapa area atau informasi pengamanan internal .

1 0 . M emiliki sistem keamanan pegawai, yaitu : a.

memiliki prosedur untuk melakukan tindakan pencegahan pada saat penyeleksian staf baru dengan verifikasi, apakah mereka sebelumnya pernah dihukum karena kasus keamanan, pelanggaran kepabeanan atau pelanggaran kriminal lain ;

b.

memiliki prosedur untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap latar belakang dan perilaku pegawai, terutama bagi pegawai yang ditempatkan eli posisi yang rawan seperti pemrosesan dokumen , penerimaan, pemrosesan dan penyimpanan kargo ;

c.

memiliki kebij akan kepegawaian eli perusahaan yang berkaitan dengan persyaratan keamanan clan keselamatan, termasuk orang yang bertanggungj awab atas hal ini;

d.

memiliki pro sedur untuk melakukan penghapusan seluruh data dan informasi dan penghapusan otorisasi atas akses eli perusahaan untuk pegawai yang telah diberhentikan dari perusahaan; dan

e.

memiliki prosedur iclentifikasi dan perekaman pacla setiap tamu atau pengunjung eli setiap pintu masuk.

1 1 . M emiliki sistem keamanan mitra clagang, yaitu : a.

mengkaj i informasi dagang yang relevan yang terkait dengan mitra dagang sebelum Operator Ekonomi memulai hubungan kerj a sama dengan mitra dagang tersebut;

ft

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 b.

men doro n g m itra dagang u ntuk mclakukan p e n i l aian dan pc n i n gkatan ata s r a n tai p a s ol< p erdaga n gan yan g tclah di tcrapkan o l ch m ilra dagang s e suai d e n gan praklik b i s n i s yan g d ij alan kan ke tika memulai un tuk m claku kan

n egos i a s i

Persyaratan

AE:O

b a h\va

mi tra

kea m anan

kon tra k

den gan

m itra

clagang.

mcnj acli tools yang dig u n a kan u n tuk mcmastikan

d aga ng

cla n

kerj a s ama

tc lah

ke sclamatan

menerapkan yang

dan

rclevan

mcmen uhi

de ngan

kriteria

keten tua n

yang

berlaku untuk kcmudi a n i nformasi ini di s am p ai kan k e p a da D,JBC j ika dim. i i1ta; dan c.

mitra

d a ga n g

m c l a kuka n

ya n g dit u nj u k olchOp crato r Eko n omi bcrscdia u n tu k

u p aya

meningkatkan

tindakan-tindakan

p e n gamanan

s c s u a i dcnga n kom i tmcn yang tertu a n g dalam k o n tra k kcrj a antara mitra daga n gdcngan Operator Ekon omi. 12 . Mc mil i k i s i s t c m manaj emcn kl-isis da n pe m u lihan in side n, yaitu: a.

m c m i l iki d an

mengembangkan rcn c a n a kontinge n s i m a n aje men kri s i s

d a n pro s cdur p e muli h a n untuk kondi si dar urat keaman an atau j ik a suatu r c s iko tcrj acli sehingga dapat meminim a l k a n dampak clari rcsiko ter s e but; b.

mem berikan }Jara

p e l atihan ten tang ren can a

p cga\�ra i

da11

l1arus

clila kul
ko n ti n ge n s i IJC11gLljiaJ1

terse b u t kcpada b ahwa

rcncana

ko n ti n ge n s i ters c b u l dapat dij alankan; clan c.

m e m i l i k i pro s e cl u r u nt u k memb uat pelapora n , i nve s tigasi da n anal i s i s ata s p e rc o b a a n p c l a ngga ran kcamanan .

13.

Mcmiliki s i st c m p e re n c a n a a n dan pelaksan a a n p cman taua n , pengukuran, a n a li s i s ,

cla n

pcni n gka tan s i stcm sc baga ima n a dima ksud p ada angka

1

s a m pai dcnga n angka 12 , ya itu: a.

me m i l i k i

p r o s cd u r untu k mc lakuka n

eva l u asi

mandiri atas

s i s tem

m a n aj e m e n pcn gama n an y a n g ada dan mcmberikan rckomcndasi guna p c n i n gk a tan s i s tem m a n aj emcn pcn gama nan sccara peri odik; b.

m e n c liti

ko n s i stcn s i

implcmcnta s i

m-ahan

dan

p c tunj u k yang

telah

dib crikan , mem a s li k a n kepatuha n da n kclayaka n s i stcm m a n aj cmen p e n g a m a nan , d a n mcngidentifika si bidang-bidang yang s e c ara p o te n s i a l ma s i h mun gkin dipc rba iki u ntuk m c n cap a i ke a m a n an r a n tai p a s okan; dan c.

mcmili k i

pro s cdur

u n tuk

mclakuka n

perbaikan

da n

pcn i n gkatan

terhada p r c s i k o keama n a n .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

.!

LAMPIRAN II PERATURAN M ENTER! K EUANGAN REPUB LIK INDONESIA N OMOR

227/PMK.04/2014

TENTANG

OPERATOR

EK O NOMI

BERSERTIF'IKAT

ECONOMIC OPERATOR)

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI INFORMASI UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KUALITATIF ( SELF A S SES SMENT) BAGIAN I INFORMASI UMUM TENTANG PERUSAHAAN I.

Informasi Umuni Perusahaan

1. D ata Umum Perusahaan a. Nama perusahaan b . Alamat perusahaan c . Telepon d . F ax e . Website perusahaan f.

Email

g . Jumlah pabrik

1.

h . Alamat pabrik

2. dan seterusnya 1.

Jumlah gudang

J.

Alamat gudang

k . Jumlah total pegawaij pekerj a 1.

Jumlah pegawm per masing departemen

masing-

1) Departemen a) Jumlah pegawai tetap b) Jumlah pegawai/ pekerj a tidak tetap )

c) Jumlah pekerj a asing

.

2)

D an seterusnya

(AUTHORIZED

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 2 m . Kewarganegaraan pegawai j pekerj a 2.

Profil Bisnis a. Tanggal pendirian b . J e ni s perusahaan c . Jenis industri d . Produk utama e . Bidang usaha f. Jumlah cabang . . . . , yaitu

. . . . , yaitu: 1. 2 . dan seterusnya

3.

Partisipasi dalam program kepabeanan Apabila perusahaan adalah bagian dari suatu grup : a. Entitas lain yang tergabung di dalam grup yang telah memiliki sertifikat AEO

(nama perusahaan, negara yang mengeluarkan sertifikat)

b. Entitas lain yang tergabung di dalam grup yang telah mengajukan status AEO, tetapi masih dalam proses

(nama perusahaan, negara yang mengeluarkan sertifikat)

S ay a memberikan persetujuan terhadap publikasi informasi dalam sertifikat AEO (Ya/ Tidak) * Jika ya,

Tanda

t an g an

..............

Jabatan . . . . . . . . . . . . . . . .

(ditandatangani oleh Direktur j pejabat yang berwenang) Tanggal :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M E NTER ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 3 S aya memberikan persetujuan untuk pertukaran informasi dalam perj anj ian implement asi memastikan untuk AEO otorisasi internasion al dengan negara-negara pihak ketiga dalam hal dilakukan Recognition (Mutual Balik Timbal Pengakuan Kesepakat an keamanan . A rrangement) dan menj amin yang berkaitan dengan (Ya/ Tidak) * Jika ya,

Tanda tangan

. . . . . .. . . . . . .

.

Jabatan . . . . . . . . . . . . . . . .

(ditandatangani oleh Direktur j pejabat yang berwenang) Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II . Informasi Tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir) 1.

Partner kepemilikan Rincian pemegang saham, termasuk kepemilikan tiap-tiap persentase saham

2.

Yang menj alankan perusahaan (nama lengkap, j abatan, alamat dan nomor identitas kependudukan (KTP / SIM / KITAS, dan sebagainya))

A . Profil Bisnis 1.

SIUP

2.

TDP

3.

API

4.

NPIK

5.

NIK

6.

NPWP

M E NTE R I K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 47.

Surat Pengukuhan PKP

8.

Alda Pendirian a . N o mor dan tanggal b . Nama dan Domisili Notaris

9.

Akta Peru bahan terakhir a . N o mor dan tanggal b . Nama dan Domisili Notaris

10.

J enis Perusahaan

1 1.

Sektor Bisnis

12.

Aktivitas perdagangan dan posisi dalam ran tai pasokan logistik ( logistic supply chain) dalam perdagangan (misalnya: internasional manufacturers} importers} exporters} earners} brokers} consolidators} intennediaries} ports} airports} tenninal integrated operators} operators} warehouses} distributors)

13.

Fasilitas Kepabeanan yang dimiliki

(dibuat check list)

a . Jenis Fasilitas b . Skep Fasilitas awal (nomor dan tanggal) c.

1 4.

Skep Fasilitas terakhir (nomor dan tanggal)

Volume Bisnis a. Nilai omset tahunan (3 (tiga) tahun terakhir)

(berdasarkan keuangan)

laporan

b . Nilai laba bersih tahunan ( 3 (tiga) tah un terakhir)

(berdasarkan keuangan)

laporan

c.

Nilai impor tahunan (3 (tiga) tahun terakhi:tj_

It

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 5d . Nilai ekspor tahunan (3 (tiga) tahun terakhir) e . Total pungutan negara tahunan yang telah dibayar (3 (tiga) tahun terakhir) 1) BM 2) B MAD 3) BK 4) Cukai

5) PPN 6) PPh

7) D an sebagainya. B. Alamat Perusahaan 1.

2.

Alamatj Alamat lengkap perusahaan dimana perusahaan didirikan a.

Nomor

b.

Jalan

c.

Kelurahan

d.

Kecamatan

e.

Kabupaten j Kotamadya

f.

Propinsi

g.

Kode Pos

h.

Telepon

1.

Fax

Alamat surat-menyurat (bila berbeda) a.

Nmnor

It

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 6b.

Jalan

c.

Kelurahan

d.

Kecamatan

e.

Kabupaten I Kotamadya

f.

Propinsi

g.

Kode Pos

h.

Telepon

1.

Fax

3.

Alamat perusahaan dimana aktivitas utama bisnis dilakukan

4.

Alamat lengkap kantor dimana dokumentasi pabean disimpan

5.

bertanggungj awab yang O rang dalam bidang kepabeanan (nama lengkap , j abatan , alamat dan nomor identitas kependudukan (KTP I SIM I KITAS, dan sebagainya) serta nomor telepon)

C. Informasi Kontak Perusahaan 1.

2.

Kon tak perusahaan a.

Nama

b.

Jabatan

c.

Telepon

d.

Fax

e.

Email

Kontak perusahaan yang lain a.

Nama

b.

Jabatan

c.

Telepon

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U BLIK I N D O N ES IA

- 7 d.

Fax

e.

Email

D . Sertifikasi lain Daftar sertifikat yang berhubungan dengan program keamanan, standard atau agen nasional yang lain atau pihak yang berwenang, j ika ada

dengan (diisi certificate)

ISO

BAGIAN II FORMULI R I SIAN PENILAIAN MANDIRI KUALITATIF ( SELF ASSESSMENT) A . Informasi Perusahaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Jelaskan SPI dan tugas masing-masing departemenj bagian / divisi di perusahaan Anda serta lampirkan copy dokumen terkait hal ini . B . Pemenuhan Persyaratan AEO 1.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Kepabeanan a) Apakah perusahaan Anda danj atau PPJK yang diberi kuasa oleh perusahaan Anda pernah melakukan berkaitan dengan pelanggaran kepabeanan dalam j angka waktu 2 (dua) tahun terakhir? (ya/ tidak) * Jika ya, sebutkan masing-masing j enis pelanggaran dan sanksi yang diberikan? b) Apabila perusahaan Anda bekerj asama dengan PPJK, apakah perusahaan Anda verifikasi terkait SOP memiliki kepatuhan PPJK dalam penerapan kepabeanan, misalnya SOP untuk melakukan verifikasi keakuratan data pabean? (yaj tidak) * Jika ya, j elaskan?

(untuk j awaban lebih yang lengkap dapat disertakan lembar tambahan)

M E NT E R ! K E UA N G A N R E P U B L I K I N D O N ES IA

-8)

c

2.

.....

.

Sistem Manaj emen Data Perdagangan Yang Memadai a) Sistem akuntansi dan Sistem logistik Sebutkan hardware)

sistem komputer (software/ yang

dipergunakan

oleh

perusahaan Anda dalam menjalankan pula

sistem

(software/ hardware)

yang

Sebutkari

bisnisnya? komputer

oleh

dipergunakan

perusahaan

Anda

berkaitan dengan bidang kepabeanan? Berikan

penj elasan

hal-hal

sebagai

berikut: 1 ) pemisahan fungsi antara penguJ 1an dan operasi; 2) pemisahan fungsi antar pengguna (user) ; 3) kontrol

akses

sesum

dengan

kewenangan yang diberikan masing­ masing pengguna; dan 4) traceability antara sistem bisnis dan

sistem pemberitahuan pabean . b) Sistem Pengendalian Internal (SPI) 1)

Apakah SPI merupakan salah satu obj ek audit internal di perusahaan And a?

2)

Jelaskan secara singkat prosedur pemeriksaan file data komputer terkait . dengan perekaman data transaksi dalam sistem akutansi di perusahaan Anda?

3)

Bagaimana SOP apabila terdapat perekaman data transaksi yang salah / atau tidak lengkap di perusahaan Anda?

fl

M E NTE R I K E UANGAN R E P U B L I K I N D ON ES IA

-9c) . . . . . . . . 3 . Kemampuan Keuangan

a)

Sebutkan komponen laporan keuangan di perusahaan Anda?

b)

Apakah opini hasil laporan keuangan di Perusahaan Anda dalam periode 2 (dua) tahun terakhir?

c)

kemampuan keuangan Jelaskan perusahaan untuk dapat melunasi kewaj iban semua pembayaran terhadap Bea dan Cukai?

d)

Apakah perusahaan Anda menyadari dampak pada solvabilitas keuangan perusahaan dimasa yang akan datang terkait dengan kewaj iban pembayaran terhadap Bea dan Cukai?

e) ·

4. Konsultasi, Kerj asama, dan Komunikasi a)

Apakah perusahaan Anda memiliki S O P bagi pegawai yang mengetahui yang mencurigakan hal-hal sehubungan dengan penyelundupan dan masalah keamanan untuk segera dan Bea kepada melaporkannya Cukai?

b)

Apakah perusahaan Anda menj adi anggota asosiasi pengusaha sej enis? Apakah terdapat forum pertemuan rutin secara reguler? Apakah permasalahan kepabeanan dibahas dalam pertemuan tersebut? Adakah perwakilan dari asosiasi tersebut yang menyampaikan hasil pertemuan berupa masukan kepada Bea dan Cukai?

c)

.

M E N TE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 10 5 . Pendidikan, Pelatihan, dan Kepedulian a)

Apakah perusahaan Anda mempunyai program pelatihan pegawai mengenai masalah yang terkait dengan resiko atas pergerakan barang dalam rantai pasokan ( logistic supply chain) dalam perdagangan in ternasional?

b)

Program apa yang · ditempuh oleh perusahaan Anda untuk meningkatkan kepedulian pegawai untuk menjalankan prosedur yang benar terkait dengan identifikasi dan laporan kejadian yang berkaitan mencurigakan dengan pergerakan barang dalam ran tai pasokan ( logistic supply chain) dalam perdagangan internasional?

c) 6 . Pertukaran Informasi, Akses, dan Kerahasianan a)

Apakah eli perusahaan Anda terdapat SOP yang dapat menjamin kerahasiaan data bisnis dan keamanan informasi sensitif dan informasi yang semata-mata digunakan sesuai peruntukannya?

b)

Apakah perusahaan anda mempunyai S O P dan/ atau sistem pengawasan keamanan seperti password, firewall, dalam upaya memproteksi sistem elektronik dari akses pihak yang tidak berwenang?

c)

Apakah perusahaan Ancla mempunyai S O P atau sistem komputer untuk menJ amm semua informasi yang digunakan dalam pengeluaran barang adalah legal, lengkap dan akurat serta terlindungi clari pertukaran , kehilangan atau kesalahan data?

M E NTE R ! K E UA N G A N R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 11 d)

Apakah perusahaan Anda mempunyai S O P dan menyediakan perangkat komputer yang diperlukan untuk melakukan back up data untuk atau data hilangnya mencegah informasi?

e) 7. Keamanan Kargo a) Proses verifikasi dokumen pemasukan dan p engeluaran barang

Apakah perusahaan Anda melakukan proses pencocokan 1s1 kargo dengan dokumen pemberitahuan pabean? b) Pro sedur pemeriksaan alat angkut pada dan pemasukan proses saat p engeluaran barang Apakah perusahaan Anda mempunym SOP pemeriksaan alat angkut pada saat melakukan proses pemasukan dan p engeluaran barang? Pemeriksaan pada 7 (tujuh) titilc 1 ) pintu depan; 2) samping kiri;

3) samping kanan ; 4) lantai; 5) a tap; 6) dalamj luar pintu; dan

7) atas j bawah . c

) Manaj emen penyimp anan kargo 1 ) Apakah perusahaan Anda memiliki S O P berkaitan dengan pengambilan persediaan dan bagaimana and a mendeteksi adanya penyimpangan selama pen gam bilan persediaan? 2) Apakah barang dengan tingkat risiko dilakukan berbeda yang pe nyim p an an secara terpisah?

I'

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 12 1.

Silahkan j abarkan kriteria untuk setiap penyimpanan terpisah (misalnya barang berbahaya, barang bernilai tinggi, bahan kimia)

n.

J elaskan bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa barang tersebut segera dicatat dalam akun logistik/ catatan persediaan?

d) M an aj emen p emuatan

1 ) Jelaskan secara singkat bagaimana mekanisme bongkar-muat barang yang dikelola di perusahaan Anda? (terkait dengan pembagian tanggung pemeriksaan j awab, barang, pemeriksaan sarana transportasi, pencatatan hasil bongkar-muat, penyediaan informasi, dan lain-lain .

2) Apakah perusahaan Anda memiliki S O P terkait dengan pro ses bongkar muat barang? e) M an aj emen kargo atas b arang yang akan diekspor

Jelaskan secara singkat bagaimana mekanisme kon trol yang perusahaan untuk mendeteksi miliki Anda p e nyimpangan mengenai pemuatan barang yang akan di ekspor? f)

......

8 . Keamanan Pengiriman a) Apakah perusahaan Anda menyediakan transportasi sendiri atau menggunakan penyedia layanan eksternal (misalnya freight fonuarderj operator) ?

b) Apakah perusahaan anda mempunyai kesepakatan dengan penyedia layanan ekste rnal untuk melaporkan hal- hal yang mencurigakan pada kargo dan alat angkut kepada petugas Bea dan Cukai?

M E NT E R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 13 -

c) Apakah perusahaan Anda mempunym S O P untuk menJamm keamanan dan keu tuhan kargo selama pengangku tan? d) . . . . . . 9.

Keamanan Lokasi a)

b)

c)

pin tu Pagar, ban gun an

gerbang,

struktur

1)

Berikan penjelasan singkat ten tang batas luar areal perusahaan Anda dengan terkait persyaratan keamanan?

2)

Bagaimana prosedur pemeriksaan kesesuaian persyaratan keamanan dilakukan oleh perusahaan Anda?

3)

Bagaimana, oleh siapa, dan periode waktu pemeriksaan persyaratan keamanan yang dilakukan pada pagar, pintu-pintu dan bangunan dilakukan dan pencatatan atas hasilnya pada perusahaan Anda?

Area parkir 1)

B erikan penj elasan mengenai area parkir kendaraan di perusahaan Anda ( layout, parkir tamu, parkir pegawai) ?

2)

Bagaimana SOP lalu-lintas keluar kendaraan di areal masuk perusahaan Anda?

3)

Siapa yang diberikan wewenang melakukan mengatur, pemeriksaan, memberikan ijin atas area di kendaraan lalu-lintas perusahaan Anda?

Locking devices and key controls B agaimana administrasi penanganan kunci di perusahaan Anda (misalnya lokasi, akses , logging) ?

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 14 -

d)

Penerangan, sistem alarm dan CCTV Apakah penerangan, sistem alarm dan C CTV di perusahaan Anda memadai? Berikan penj elasan.

e)

keamanan Petugas pengC?rganisasiannya

dan

Apakah jumlah petugas keamanan di perusahaan Anda cukup memadai? pengorganisasiannya? B agaimana Berikan penj elasan .

f)

Pengawasan akses terhadap tamu/ pengunjung, dan vendors/ contractor 1 ) Jelaskan secara singkat bagaimana proses akses ke area perusahaan anda (bangunan, area produksi, gudang, dll . )

2) B agaimana pengaturan akses untuk staf dan tamu perusahaan? 3) Bagaimana akses pengaturan untuk lalu-lintas kendaraan dan barang? 4) Siapa yang memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi? g)

Prosedur atas orang yang b erhak dalam bangunan .

tidak

ini pro sedur B agaimana kepada staf diko munikasikan p e ru s ah aan (misalnya rencana aks i , manual book, pedoman kerj a , p elatihan) ? h)

Apakah perusahaan Anda mewaj ibkan semua orang (misalnya: karyawan, tamu, pemilik barang) yang memasuki area kargo untuk melaporkan diri ke pos keama n an , meninggalkan identitas dan menggunakan badge khusus selama dalam area perusahaan?

i)

f1

MENT E R I I< EUANGAN REPUBLI I< INDON E S I A

- 15 1 0 . Keamanan Pegawai a)

J elaskan secara singkat bagaimana kebij akan kepegawaian di perusahaan Anda berkaitan dengan persyaratan keamanan dan keselamatan. Siapa yang bertanggung j awab untuk urusan ini?

b)

Apakah perusahaan Anda mempunyai berkala secara pengecekan SOP terhadap latar belakang dan perilaku pegawm, terutama bagi pegawai yang ditempatkan di tempat rawan seperti pe1nro sesan dokumen, penenmaan, pemrosesan dan penyimpanan kargo? ·

bagaimana SOP 1111

c)

Jelaskan secara singkat kesesuaian pemenuhan diperiksa?

d)

Di bagian apa di perusahaan Anda di karyawan tidak tetap mana dipekerj akan?

e)

Apakah tidak karyawan tetap dilakukan pemeriksaan secara teratur sesuai dengan standar keamanan? Jika ya, bagaimana, dan oleh siapa? Apakah ada JUga petunjuk keamanan bagi karyawan tidak tetap tersebut?

f) 1 1 . Keamanan Mitra Dagang a) Jelaskan

secara

singkat bagaimana dan keselamatan

persyaratan keamanan

yang perusahaan Anda terapkan ke tika

memilih mitra dagang? (misalnya deklarasi keamanan , persyaratan kontrak) . b) Jelaskan

secara singkat bagaimana kesesuaian persyaratan dengan keamanan dan keselamatan 1111 diperiksa.

f\

M E NT E R I KEUANGAN R E PUBL I I< I NDONES IA

- 16 Selama tahun lalu, apakah perusahaan Anda mendeteksi adanya pelanggaran dari petJaUJian keamanan yang Anda miliki dengan mitra dagang? Ya/Tidak. J ika Y a, apa langkah -langkah yang telah perusahaan Anda ambil?

c)

d) . . . . . . . . 1 2 . M anajemen Krisis , dan Pemulihan Insiden a) Apakah perusahaan Anda mempunyai penanggulangan mengenm SOP keadaan darurat (misalnya: bencana alam, kebakaran, terorisme) ? b) Prosedur pelaporan, investigasi dan analisa atas percobaan pelanggaran keamanan

c

)

1)

Apakah perus ahaan And a memiliki petunj uk atau pedoman penyimpangan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (misalnya tuduhan pencunan, perampokan atau penyelundupan)? Apal{ah instruksi 1n1 didokumentasikan (misalnya instruksi kerj a, manual book, dokumen pedoman lainnya) ?

2)

S elama tahun lalu, apal{ah mendeteksi perusahaan Anda adanya penyimpangan (atau dugaan p enyimpangan) dan diberitahukan kepada pihak yang berwenang?

......

.

1 3 . Tindakan, Analisis dan Peningkatan a)

untuk pro s e clur B agaimana m e lakukin p enilaian resiko k eamanan s e c ara p erio clik yang clilak u k an oleh p erus ahaan And a?

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ES I A

- 17 b)

B ag ai n� an a

p r o s c d ur

111 c l ak u k an p c n i n gkatan k c arn a n a n

un t u k d an

p crb aikan tcrh acl ap y an g

r c siko

d il aku kan

olch

p c r u s a h a a n An d a ?

c)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N D O NESIA� ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO

f(

LAM PIRAN III PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA NOMOR

22 7 / PMK . 04/ 20 1 4

TENTANG

OPERATOR

EKONOMI

BERSERTII'IKAT

(AUTHORIZED

ECONOMIC OPERAWR)

M ENTE R ! K EUA NGAN REP U BLIK I N DONESIA

DAFTAR PENILAIAN MANDIRI (MATURI TY MODEL)

S C O RE

KRITERIA

NO .

0

1

2

3

4

5

nja

Kepatuhan Terhadap Peraturan Kepabeanan

1. 1.1

verifikasi melakukan untuk Prosedur keakuratan data pemberitahuan pabean dokumen -dokumen lain yang maupun terkait dengan kepabeanan

1 .2

dalam Prosedur pemberitahuan pabean

1 .3

Prosedur dalam mengelola penzman yang terkait dengan ekspor dan impor

menyampaikan .

.

Sistem Pengelolaan Data Perdagangan

2.

2. 1

Proses akuntansi (pembukuan) Pengorganisasian terkomputerisasi

pembukuan

yang

Pengorganisasian administrasi keuangan Pengorganisasian administrasi logistik 2.2

Rekam j ej ak audit ( audit traiQ

2.3

Sis tern logistik kelompok barang

2.4

Sistem pengawasan internal (SPI)

·

untuk

membedakan

Pengorganisasian administrasi dan sis tern pengendalian internal 2.5

Pengorganisasian barang Prosedur yang berkaitan dengan pergerakan barang secara internal Prosedur untuk dapat melakukan pengawas an terhadap persediaan barang Prosedur untuk dapat melakukan pengawas an terhadap proses produksi

f1

M E NTE R ! K E UA N G A N R E P U B L I K I N D O N ES I A

- 2 S C O RE KRITERIA

NO.

0

1

2

3

4

5

n/a

Prosedur pengeluaran dan penjualan barang Kemampuan Keuangan

3.

keuangan yang sehat untuk Kondisi mampu perusahaan bahwa menj amin memenuhi kewaj iban pembayaran baik kepada mitra dagang maupun kepada D irektorat Jenderal Bea dan Cukai Keamanan ( Security)

4. 4. 1

Evaluasi keamanan yang dilakukan oleh perusahaan Pengorganisasian keamanan internal Prosedur pengendalian internal Prosedur yang berkaitan dengan insiden kemnanan Sertifikasi keamanan oleh pihak ketiga Persyaratan barang

keamanan

khusus

terhadap

Penilaian atas risiko keamanan perusahaan keamanan eksternal

oleh

Persyaratan keamanan yang dimiliki oleh pihak ketiga 4.2

Keamanan Lokasi Sis tern kontrol terhadap kendaraan, dan barang Prosedur stanqar terhadap oleh orang yang tidak berhak

akses

orang,

penero bosan

Keamanan terhadap batas-batas paling luar ban gun an

ft

M E N T E RI K EUANGAN R E PUBLI K INDON ESIA

- 3 SCORE

KRITERIA

NO .

0

penutupan terhadap Prosedur pengawasan pintu dan gerbang

1

2

3

4

5

nja

serta

petugas oleh pengamanan Prosedur keamanan dan pengorganisasiannya serta kunci kondisi Penggunaan pencahayaan bangunan yang memadai Proseclur terhadap akses penggunaan kunci Pro sedur untuk parkir kenclaraan pribacli Pro sedur pengawasan serta pemeliharaan bangunan dan batas paling luar bangunan 4.3

Keamanan pertukaran informasi, akses, clan kerahasiaan Prosedur untuk melakukan pengarsi pan data, baclc- up, recovery, clan mengatasi kehilangan data Keamanan informasi perangkat komputer

dan

perlinclungan

Prosedur untuk mencegah akses yang ticlak sah ke perangkat komputer Proseclur untuk menentukan tingkat akses ke perangkat komputer Dokumentasi atas keamanan informasi Tindakan yang dilakukan atas kebocoran terhaclap informasi yang bersifat rahasia Persyaratan yang cliberikan kepacla mitra dagang untuk . mengelola informasi yang bersifat rahasia 4.4

Keamanan Kargo Kegiatan untuk terhadap kargo

melakukan

pengecekan

ft

M ENTE R ! K EUANGAN R E P U BLIK INDONESIA

- 4 S C O RE KRITERIA

NO .

0

1

2

3

4

5

nja

Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kargo dalam keadaan utuh Penggunaan segel sesum dengan stan dar yang berlaku Prosedur pemeriksaan terhadap kontainer (7 (tuj uh) titik pemeriksaan) Prosedur yang dilakukan dalam hal terj adi penero bosan dan j atau terjadi manipulasi terhadap kargo 4.5

Keamanan Pergerakan Barang Tingkat keamanan atas peng1nman kargo yang dilakukan oleh fonuarderj operator eksternal

4.6

Pembongkaran barang Prosedur untuk melakukan pengawasan terhadap alat angkut yang membawa barang yang memasuki lokasi perusahaan Kegiatan dalam rangka memastikan keamanan orang terhadap pihak ketiga yang berada di lokasi perusahaan Prosedur untuk keutuhan segel

melakukan

pengecekan

Pro sedur administrasi dan prosedur fisik dalam rangka penerimaan barang Pro sedur yang dilakukan kedapatan perbedaan penyunpangan pad a saat barang 4.7

dalam hal dan j atau penenmaan

Penyimpanan Barang Prosedur untuk mencegah teijadinya tindakan manipulasi saat penyimpanan barang

ff

M E NTE R I K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 5 S C O RE KRITERIA

NO.

0

D alam hal diperlukan, dilakukan pemisahan untuk masing-masing j enis barang dengan tingkat r-isiko yang berbeda pad a tern pat penyimpanan barang Pembatasan atas akses orang (kategori staf yang berhak memasuki tern pat saj a) penyimpanan barang Prosedur dalam hal kedapatan perbedaan tern pat pad a penyimpangan atau penyimpanan barang 4.8

Produksi B arang Pro sedur keamanan terhadap barang selama proses produksi Pembatasan atas akses orang (kategori staf yang berhak memasuki tern pat saj a) produksi barang Prosedur keamanan pengemasan barang

pad a

saat

proses

Kualitas barang 4.9

Pemuatan barang Prosedur untuk memastikan bahwa barang yang dimuat telah benar-benar sesum dengan pem beri tahuan pabean yang di ajukan ke Direktorat Jenderal Be a dan Cukai Prosedur untuk melakukan pengawasan terhaclap alat angkut yang membawa barang yang keluar dari lokasi perusahaan Kegiatan clalam rangka memastikan keamanan orang yang berada di lokasi perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga Pengawasan pada saat pemuatan barang

1

2

3

4

5

nja

M E NTE R I K E U ANGAN R E P U B L I I< I N D O N ES IA

- 6S C O RE KRITERIA

NO .

Proses pelekatan segel/ tanda terhadap barang yang keluar

0 pengaman

Pro sedur administratif pada saat dilakukan pemuatan barang Prosedur dalam hal kedapatan perbedaan a tau penyimpangan pad a saat pemuatan barang 4. 10

Persyaratan keamanan mitra dagang Prosedur untuk mi tra dagang

melakukan

identifikasi

keamanan unsur-unsur Memperhatikan dalam melakukan hubungan dengan mitra dagang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 4. 1 1

Keamanan Pegawai Kebij akan terhadap pegawm dengan tetap memperhatikan unsur keamanan Pemeriksaan latar belakang pegawai secara berkala untuk pegawm yang ditugaskan pada posisi yang sensitif Pendidikan dan pelatihan keamanan kepada pegawm Persyaratan tidak tetap

4. 12

keamanan

terhadap pegawai

Pelayanan oleh pihak ketiga Persyaratan keamanan terhadap pihak ketiga yang dituangkan dalam kontrak kerj asama Prosedur untuk memastikan bahwa pihak ketiga mematuhi persyaratan yang telah disepakati

1

2

3

4

5

nja

MENTE I=J I K EUANGAN R E PUBL I K INDONES IA

- 7 PETUNJUK PENGI SIAN

D iisi sesuai dengan kondisi praktek kegiatan operasional rutin yang dilakukan unit-unit dalam organisasi Operator Ekonomi . Keterangan Skor S kor 0

Tidak ada -tindakan pengendalian yang diterapkan Belum mengakomodir pentingnya penerapan pengendalian bisnis , kesalahan atau insiden telah direspons, tetapi tidak ada langkah­ langkah terstruktur yang bertujuan sebagai tindakan pencegahan .

Skor 1

Pengendalian internal bersifat sementara dan tidak terorganisir Telah ada kesadaran akan pentingnya pengendalian internal, tetapi pelaksanaannya masih bersifat sementara dan tidak terorganisir . Pentingnya menerapkan pengendalian internal tidak d dikomunikasikan secara luas an kemungkinan para pegawai tidak menyadarinya, tingkat resiko akan tidak terdeteksinya ke salahan secara cepat masih sangat tinggi, ketidakmampuan dalam melakukan tindakan pencegahan atas insiden .

S kor 2

Pengendalian internal bisnis memiliki pola yang tetap M emperhatikan pada proses bisnis, ketentuan pengendalian internal telah di berlakukan, namun belum memiliki standar yang pasti, karena prosedur int e rnal belum dibentuk, implementasi pengendalian bergantung pada pengetahuan dan kemauan individu pegawai . D alam kondisi seperti . ini pegawai tidak cukup menyadari pentingnya pengendalian internal usahanya. Pengendalian internal yang ada tidak cukup dievaluasi, sebagai akibatnya dalam kondisi seperti ini masih cukup berisiko sehingga setiap kesalahan dan kej adian tidak bisa dicegah dan di ketahui pada waktu yang tepat.

Skor 3

Pengendalian internal bisnis telah ditetapkan dan dikenal M emperhatikan proses bisnis, ketentuan pengendalian internal telah diberlakukan dan ditetapkan dengan j elas dan dibakukan . Pegawai menyadari pentingnya manaj emen internal pada pro s e s bisni s . Pengendalian internal yang memadai telah dievaluasi secara periodik, namun tidak ada tempat penyimpanan . ·

ft

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E S IA

- 8 S kor

4

Pro s e s b i s n i s t c l a h d i a u d i t i n tern a l d a n dicvaluasi

Tcla h

ada

s i s t i m.

tcrdoku mcn ta s i . sccara

periodik .

p e n gen dal i an

internal yang bcroperasi cfcktif dan

Pengendalian internal yang tclah clilakukan cvaluasi Proses

cvaluas i

didokumcnta sikan seperlunya.

d i jala n ka n

secara

formal

dan

Kclemahan akan teridcntifikasi dalam

pengcndalian i n te r n al schingga kclcmahan-ke l c mahan yang mungkin tcrjadi' d i masa cl c p a n dapat d i c cga h .

Skor

5

Pen g u m p u la n

defect,

data seea ra otomati s ,

a d a n y a m c ka n i s m e

um p a n

adanya meka n i s m c pcneegahan

balik yang sangat baik, clan aclanya

p c ni n gkatan kualita s dari S u m b c r Daya M anusia dan j uga pcningkatan kuali tas proses .

MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDO NESIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO

ft

LAMPIRAN

IV

PERATURAN M ENTER! K EUA NGAN R E PUBLIK I N D O N ESIA NOMOR

:l!)_r_; /f/\VI� . (.

TENTANG OPERATOR

EKONO MI

ECONOMIC OPERA TOR)

0f7"(20yt

BERSERTIFIKAT

(A UTHORIZED

MENT E R I K EUANGAN REP UBLI K INDON ES IA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR . . . . . ( 1 ) . . . . . TENTANG PENGAKUAN . . . . . . . (2) . . . . . . . SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI , M enimbang

a. bahwa . . . . . . . (2) . . . . . . . mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi B ersertifikat (Authorized Economic Operator] melalui surat nomor . . . . . . . (3) . . . . . . . tanggal . . . . . . . (4) . . . . . . . ; b . bahwa . . . . . . . (2) . . . . . . . telah memenuhi persyaratan untuk mendapat pengakuan sebagai Authorized Economic Operator sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . (5) . . . . . . . / PMK. 04 / 2 0 1 4 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) ; c.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan D irektur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengakuan . . . . . . . (2) . . . . . . . sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator] ;

1 . Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 99 5 Nomor 7 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor � 6 1 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 466 1 ) ; 2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . (5) . . . . . . . / PMK. 04 / 2 0 1 4 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator] ; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGAKUAN . . . . . . . (2) . . . . . . . SEBAGAI OPERATOR EKON O MI B ERSERTIFIKAT (A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) .

M E NT E R ! K E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 2 PERTAMA

Memberikan pengakuan sebagai Operator Ekonomi B ersertifikat (Authorized Economic Operator) kepada: Nama Perusahaan

:

. . . . . . . (2) . . . . . . .

NPWP

:

. . . . . . . (6) . . . . . . .

Y �?-ng beralamat di

: . . . . . . . (7) . . . . . . .

Operator Ekonomi

:

. . . . . . . (8) . . . . . . .

KEDUA

Kepada Operator . Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) se bagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mendapat perlakuan kepabeanan tertentu se suai dengan peraturan perundang-undangan mengenai O perator Ekonomi B ersertifikat (Authorized Economic Operator).

KETI GA

Kepada Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) se bagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan sertifikat.

KEEMPAT

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA b e rl aku d alam j an gka waktu 5 (lima) tahun .

KELIMA

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Salinan Keputusan Direktur Jenderal Yth . :

m1

disampaikan kepada

1 . . . . . . . . (9) . . . . . . . ; 2 . . . . . . . . (9) . . . . . . . ; 3 . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . Asli Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada . . . . . . . (2) . . . . . . . dengan alamat . . . . . . . (7) . . . . . . . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . ( 1 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 1). . . . . . . . . . . . . . .,

. . . . · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . ( 1 2) . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ENTER! KEUANGAN R E P UBLIK I NDONESIA

-3Pl:ST U N,J U K P r�N G I S IAN

(1)

Nomor

D i i s i n o m o r Ke pu t u s a n D i re ktur J e nderal ten tan g p e n gakuan s e b agai O p e rator Eko n o m i B e r s c rtifikat (A u t h o riz e d Econo mic Ope rator) .

(2)

Nomor

D i i s i n a m a O p e rato r Ekonomi yang mendapat p e n g a ku an

s e b agai

O p e ra to r L:Sk o n omi B e rsertifikat (Au tho rized Eco no mic Ope rato r) .

Nomor (3)

D i i s i n o m o r s u ra l p e rm o h o n a n p e n gakua n s c b agai O p e rator Ekonomi

B e r s e rti fika 1. N omor

(4)

Diisi

(Autho rized Econo mic Operator) .

ta n gg a l

su ral

permo h o n a n

p c n ga k u an

s c b agai

O p e rato r

l�ko n o m.i B e r s e rtifikat (Au tho rized Econo mic Ope rator) .

Nomor (5)

D i i s i n o m. o r Perat u r a n

M e nteri

Ke u a n gan t e n t a n g O p e rator Eko n o m i

B e rs e rtifikat (Au t h o rize d Econo mic Ope rator) i n i . Nomor

(6)

D ii s i

N o men-

m e n dap a t

Pokok

Waj i b

p e n ga k u a n

Paj ak

se b aga i

( N PWP)

O p erator

O pe rato r

Eko n o m i

Ekonomi

yang

B c r s e r tifikat

(Autho rized Eco no mic Operator) . N o mo r

(7)

D i i s i alan1.at l c n gka p O p e r a to r E ko n o m i ya n g m e ndap a t p e n gakua n s e b a gai

O perator

l�ko n o mi

B e r s e rtifi kat

(Au t h o rize d

Eco nomic

Ope rato r) .

N omor

(8)

Dii s i j e nis O p e rato r Eko n omi ya n g m e n gaj ukan p e r mo h o n an untuk m e n da p a t

pengakuan

s e b a ga i

O pe rato r

I.i:: k o n o m i

Bcrsertifikat

(Au t ho rized Eco nomic Operator) .

Nomor

(9)

D i i s i pih a k- p i h ak y a n g berh ak m e n e ri m a s a l i n a n Ke p u tu s an D i re ktur ,J e nde ral te n t a n g p e ngak u a n scba gai O p e rator Ekonomi B e r s c rtifikat

( A u t h o riz e d Econo mic Operator) . Nomor

( 1 0)

D i i s i la n gga l , b u l a n da n tahun Kep u t u s a n D ir e ktur J e n d e ra l tentang p e n ga k u a n

s e b aga i

O p era to r

I�ko n o m i

B e r s e rtifi k at

(A u t h o rize d

Eco n o mic Ope rat o r) .

Nomor ( 1 1 )

D i i s i D i re k l u r ,J c nderal atau p ej a bat yan g ditunj uk untuk m e n an ga n i O p e r ato r E k o n o m i B e r s e rtifi kal (Au tho rized Eco n o mic Op e rator) atas n a m a D i re k t u r J e n d e ra l .

Nomen· (

1 2)

Diisi

nama

m c n a n gan i

D i rcktu r ,J e n d c ra l O p e ra to r

I�kon omi

a1.a u

p cj ab a t y a n g ditu nj uk

B c rs c rtifi kat

( A u t h o riz e d

untuk

Eco nomic

Ope rat o r) .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd .

BAMBANG P. S . B RODJONEGORO

TERIAN

LAM PIHAN V Pr:Ri\T U RMi :VI!;IITE: RI K E UI\NGI\11 R E: P U tl LI K I N D O :

����,��c; 2 2 7 / P M K . 0 4 / 2 0 1 4 CJPEI
;-; KONOMI

BERSERTIF! Ki\T

!Il l IT/iO

fiUJNUMW (Jf'Ef?A TORI

M ENTE R ! KEUAN GAN R E P U B L I K I N DO N ES I A

� \\!,1 K E:\I E :X T E R ! A i\ K E li A \' G A \ R E P L: B L I K I N D O !\' E S I A MINISTR l' O F FINANCE THE REPUBLIC O F INDONESIA

D I R E KT O R A T J E N D E RA L B E A D A N C U KA I DIRECTORA TE GENERAL O F CUSTOMS AND EXCISE

SERT I F I KAT CER TIFIC.J TE

A U T H O RIZED ECONO M I C O P E RAT O R ( A E O ) d i b e rikan ke p a d a A warded to

(Nama P e ru s a h a a n )

( A l a m a t) (WWP)

berdasarkan K e p utusan D i rektur J en d e ral B e a dan Cukai :\ o m o r . . . . / B C / . . . . tentang Pen etapan . . . ( nama pe rusahaan) . . s e b agai .-l. lllhori:::ed Economic Operator

hosed on the Decree

c?f D irector General of Cus toms and Excise Number

. . . . . BC ·. . . . to recogni:::e . . . (nama per usa/wan) ..

as

A. uthori:::ed Economic Operator

m u l a i tangga llstartingfi'om s ampai d e n gan tanggal/to

:\ o m o r!Number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T a n ggal /Bulan/Ta h u n

(:\lama dan ttd) D I REKT l ' R .J E N D ERAL BEA D.-\N CliKAJ DIRECTOR GENERA L

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA,

�

ttd .

�

BAMBANG P. S . BRODJONEGORO

ERlAN

LAM PIRAN VI PERATURAN M ENTER! K EUANGAN REPUBLIK INDON ESI

��::T��02 2 7 / PMK . 0 4 / 2 0 1 4 OPERATOR

EKONOMI

BERSERTIFI KAT

(AUTHORIZE

ECONOMIC OPERATOR)

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR . . . . . . . ( 1 ) . . . . . . . TENTANG PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUI{AI N O M O R . . . . . . . ( 2 ) . . . . . . . TENTANG PENGAKUAN . . . . . . . ( 3 ) . . . . . . . S EBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI , a.

bahwa . . . . . . . (3) . . . . . . . telah . . . . . . . (4) . . . . . . . , sehingga pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) harus dibekukan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan D irektur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembekuan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor . . . . . . . (2) . . . . . . . Ten tang Pengakuan . . . . . . . (3) . . . . . . . Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) ;

1.

10 Tahun 1 99 5 tentang Undang-Undang Nomor Kepabeanan (Lembaran Negara Republik I ndone sia Tahun 1 9 95 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 1 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1 ) ;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . (5) . . . . . . . / PMK.04 / 20 1 4 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operata� ;

M enimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN : Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL B EA DAN CUKAI TENTANG PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUI(AI NOMOR . . . . . . . (2) . . . . . . . TENTANG PENGAKUAN . . . . . . . (3) . . . . . . . SEBAGAI OPERATOR EKO N O M I B ERSERTIFIKAT (A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) .

PERTAMA

Membekukan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertif:rkat (Authorized Economic Operator) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor . . . . . . (2) . . . . . . . tentang Penetapan . . . . . . . (3) . . . . . . . Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operata f) . .

M E NT E R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA -

KED UA

2 -

Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dalam j angka waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan sampai dengan adanya pencabutan atas pembekuan atau pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor . . . . . . (2) . . . . . . . ten tang Penetapan . . . . . . . (3) . . . . . . . Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) . .

KETIGA

Selama j angka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, . . . . . (3) . . . . . . . tidak mendapat perlakuan kepabeanan tertentu sebagai Operator Ekonomi B ersertifikat (Authorized Economic Operator). .

KEEMPAT

.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . S alinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth . : 1 . . . . . . . . (6) . . . . . . . ; 2 . . . . . . . (6) . . . . . . . ; .

3 . . . . . . . . (6) . . . . . . . . Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada . . . . . . . (3) . . . . . . . dengan alamat . . . . . (7) . . . . . . . .

.

Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal . . . . . . . . . . ( 8) . . . . . . . DIREKTUR JEN D E RAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/1

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK I N DON E S I A

- 3 PETUnJ U K Pl�N GI S IAN

N om o r

(1)

D i i s i n o m o r Kcputusan D i rcktur J c n d c ral Bca Dan Cukai tcntang Pcmb c k u a n Kcp u t u s a n D i rc ktur lJ cn dcra l Bca D an C u ka i tc n tang p c n gaku a n

s c b a ga i

O perator

Eko n o m i

B crscrtifikat

(Autho rized

Econo mic Operato r) . Nomor

(2)

D i i s i n o m o r K c p u tusan D ircktur J c ndcral B c a D an C ukai tcntang

p c n g a ku a n

s c b aga i

O perator

Eko n o m i

B crs e r ti fi ka t

(Autho rized

Eco no mic Operato r) . Nomor

(3)

D i i s i n a m a O pe ra t o r Eko n omi yang m e n d ap a t p c n gakuan s e b agai O p e ra to r E�ko n o mi B c rsertifi kat

Nomor (4)

Diisi

kri tcria

B c r s crti fikat N o mor

(5)

D ii s i

nomor

pembekuan

pengakuan

(6)

Diisi

O p e rator Ekonomi

s e b agai

(Autho rized Eco no mic Operato r) . Pcra turan

M e n tcri

O p e rato r Eko n o mi B c rsertifikat N o m. o r

(Autho rized Eco no mic Operato r) .

p i h a k - p i hak

yang

Keuan gan

tc n tang

pengakuan

(Autho rized Eco no mic Operato r) .

bcrh ak

mencrima

salinan

K e putu san

D i re ktu r lJ e n d cral Bca D an Cukai tentang Pc mb c kuan K eputu s an D i rc k t u r

lJ c n d c ral

Bea

D an

Cu kai

O p e rato r Ekonomi B c rsc rti fikat Nomor

(7)

te n tan g

p e n gakuan

scbagai

(Autho rized Eco no mic Operato r) .

D i i s i a l a m a t l c n g ka p O p e rato r Eko n o m i y a n g m e n cl apat p cn gakuan s e bagai

O p e ra to r

Eko n o m i

B c rserti fikat

(Authorized

Econo mic

Operato r) . Nomor

(8 )

D i i s i ta n gga l , b u l a n d a n ta h un s u r a t kcputu san D i rcktur lJ c n d c ral B c a d a n C u k a i tcn tang Pembekuan Kcputu s an D ircktur J c ncleral Bea

D an

Cukai

B er s ertifi kat Nomor

(9)

Diisi

nama

tcnta n g

pengakuan

s c b agai

O pe r a t o r

Ekonomi

(Autho rized Eco no mic Operator) . Pej abat

m c n an d a ta n ga n i

Bca

d an

Kcputu san

C uka i

D i rc ktur

ya n g

lJ c n d cral

cl i t u nj uk

untuk

Bca

Cukai

cl an

tc n ta n g Pc m b c k u an Kcputu san D irckt u r J c n d c ral B c a D an Cukai tc n ta n g

p c n ga k u a n

sebagai

O p e rato r

Ekonomi

B cr s c r tifikat

(Autho rized Eco no mic Operato r) .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA, ttd .

BAMBANG P . S . BRODJO NEGORO

LAMPIRAN VII PERATURAN M ENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ES I A NOM OR

227 /PMK . 04/2014

TENTANG

OPERATOR

EKONOMI

BERSERTIFIKAT

(AUTHORIZED

ECONOMIC OPERATOR)

M E NTE R ! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR . . . . . . . ( 1 ) . . . . . . . TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL B EA DAN CUKAI N O M O R . . . . . . . ( 2 ) . . . . . . . TENTANG PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL B EA DAN CUKAI NOM OR . . . . . . (3) . . . . . . TENTANG PENGAKUAN . . . . . . . (4) . . . . . . . .

.

S EBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI , M enimbang

a.

bahwa

. . . . . . . (4) . . . . . . .

telah memenuhi kembali

persyaratan-

persyaratan sebagai Operator Ekonomi B ersertifikat (Authorized Economic Operator} maka perlu mencabut pembekuan atas

pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Au thorized Economic Operator);

b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimak sud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan D irektur J enderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputu san D irektur Jenderal

Bea

dan

Cukai

Nomor

. . . . . . . (2) . . . . . . .

ten tang

Pembekuan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor . . . . . . (3) . . . . . . . tentang Pengakuan . . . . . . . (4) . . . . . . . Sebagai .

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator} ; M engingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 9 9 5 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 5 Nomor 7 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 6 1 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 6 Nomor 9 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 466 1 ) ;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . (5) . . . . . . . / PMK. 04 / 2 0 1 4 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operatm] ;

/i

M E NT E R I K E UANGAN R E P U B LI K I N D O N ES IA -

2 -

MEMUTUSKAN : Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL B EA DAN CUKAI

NOM OR

. . . . . . . (2) . . . . . . .

TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA . . . . . . . (3) . . . . . . .

TENTANG

PENGAKUAN

PEMBEKUAN DAN

ATAS

CUKAI NOMOR

. . . . . . . (4) . . . . . . .

SEBAGAI

OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATDR) .

PERTAMA

Mencabut pembekuan atas pengakuan sebagai Authorized Economic Operator sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

. . . . . . . (2) . . . . . . . tentang Pembekuan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor . . . . . . . (3) . . . . . . . tentang Pengakuan . . . . . . . (4) . . . . . . . Sebagai

Operator

Ekonomi

Bersertifikat

(Authorized

Economic

Operator) .

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, perlakuan kepabeanan tertentu sebagai O perator Ekonomi B ersertifikat (Authorized Economic Operator) diberikan kembali kepada . . . . . . . (4) . . . . . . . .

KEDUA

Keputusan Direktur Jenderal m1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Salinan Keputusan Direktur Jenderal 1n1 disampaikan kepada Yth . : 1 . . . . . . . . (6) . . . . . . . ;

2 . . . . . . . . (6) . . . . . . . ; 3 . . . . . . . . (6) . . . . . . . .

Asli

Keputusan

Direktur

Jenderal

ini

disampaikan

kepada

. . . . . . . (4) . . . . . . . dengan alamat . . . . . . . (7) . . . . . . . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . ( 1 0) . . . . . . . . . . . . .

MENTERIKEUANGAN R E P U B LIK I NDO N ESIA

-3P ET U N ,J U K PEN G I S IAN N o mor ( l )

D i i s i n o m o r ke p u tu s a n D i rektur J endcral Bea dan Cukai tcntang Pc n c a b u ta n

a tas Kepu tusan

D i rektur ,Jendcral

Bea D an Cukai

te n t a n g p e m b c k u a n K c p u t u san D i re k t u r ,J e n d e r a l Bea D an Cukai tc n t a n g

p c n ga k u a n

sebagai

Operato r

Eko n o m i

B c r s c rtifi kat

(Au tho rized Econo mic Operator) . Nomor

(2)

D i i s i n o m o r Ke p utusan D irektur J en de ral B e a D an Cukai tentang Pe m b e k u a n Kep utusan D i rektu r ,J e n d e ral Bea D an Cu kai tentang p e n ga k u a n

sebagai

O p erator

Ekonomi

B e rserti fikat

(Au thorized

Eco no mic Ope rator) . Nomor

(3)

Diisi

Ke p u tu s a n

p e n g a ku a n

D i rektur

se b a g a i

Jenderal

O p erator

Bea

I£ko n o m i

D an

Cukai

B e r s c rti fikat

tentang

(Au thorized

Economic Ope ra to r) Nomor

(4)

D i i s i n a m a O p e r a tor Eko n o m i yang men d apat p e n gakuan s e b agai O p era tor I<:: k onomi B crserti fika t (Autho rized Eco n omic Ope rator) .

Nomor

(5)

Diisi

n omor

Pera tu r a n

M e nteri

Kcu a n gan

tentang

p e n gakuan

O p e r a t o r I<:: k o n o mi B e rsc rti fi k a t (Au thorized Econo mic Operato r) . Nomor

(6)

D i i si

pihak-pihak

D i re k t u r

yang

J e n d e ral

Bea

berh a k dan

men e r i ma

C u kai

salinan

ten tang

kcputu s an

Pcnc abutan

atas

Ke p u lu s a n D i rektur J e n d e r a l Bea D an C u kai ten tang p e m b ckuan Keputu s a n D i rektur ,Jcndcral Bea D a n C u kai tcntang pcn gakuan s e b a gai

O p e r a tor

Ekon omi

Berse rtifi kat

(Authorized

Econo mic

Ope rator) . Nonwr

(7)

Diisi

a lama t

pengakuan

lengkap

s c b a gai

Operato r

Operator

I:Sko nomi

J:Sko n o m i

yang

m e n d apat

B c r s e rtifikat

(Authorized

Eco no mic Ope rator) . Nomor

(8)

D i i s i ta n gga l , b u lan d a n tah u n kep u t u s a n D irektur J e n d e ral B e a d an C u ka i te n la n g Pe n e a b u ta n ata s Kepu tu san D irekt u r ,J e n d c ral Bea D a n Cukai ten ta n g pemb e k u an Kcputu san D irektu r J e n d e ral Bea

Dan

C u ka i

te n t a n g p e n gak u a n

s e b agai

O p e rator Ekonomi

B e r s c rti fi ka t (A u tho rized Eco nomic Ope rator) . N o mor

(9)

Diisi

D i re kt u r

,J e n d eral

atau

pcj abat

yan g

d i t unj uk

u n tuk

m e n a n ga n i O perator Ekonomi Berserti fi kat (Au thorized Eco nomic

Ope ra t o r) a ta s n a ma D i rektur ,Jcn d e ral . Nomor

( 1 0)

D i i s i n a m a D i rektur J e nderal a ta u pej abat yang d i tu nj u k untuk m e n a n ga n i O perator I<:: ko n o mi Berserti fikat (Au thorized Eco no mic

Ope ra t o r) .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO

KEP

NTERIAN

LAM PIRAN V I I I PERATURAN M ENTER! K E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N ES I /1 NOMOR TENTANG

227/PMK.04/2014

OPERATOR

EKONOMI

BERSERTIFIKAT

(AUTHORIZEI

ECONOMIC OPERATOR)

M E NTE R I K E UA N G A N R E P U B L I K I N D O N ES IA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR . . . . . . . ( 1 ) . . . . . . . TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI N O M O R . . . . . . . (2) . . . . . . . TENTANG PENGAKUAN . . . . . . (3) . . . . . . . SEBAGAI O PERATOR .

EKONOMI BERSERTIFIKAT (A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUI
a. bahwa . . . . . . . (3) . . . . . . . telah . . . . . . . (4) . . . . . . . , sehingga pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) harus dicabut;

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Keputusan

perlu menetapkan

D irektur

Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Jenderal

D irektur

Bea

dan

Nomor

Cukai

. . . . . . . (2) . . . . . .

.

Tentang Pengakuan . . . . . . . (3) . . . . . . . Sebagai Operator Ekonomi B ersertifikat (Authorized Economic OperatoJi ; . Mengingat

1 . Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 9 9 5 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 5 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 1 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006

Nomor

93,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 466 1 ) ; 2 . Peraturan

Menteri

/ PMK- 04 / 2 0 1 4

tentang

Keuangan Operator

Nomor

. . . . . . . (5) . . . . . . .

Ekonomi

B ersertifikat

(Authorized Economic Operator) ;

ft

M E NT E R I K E UANGAN R EP U BLIK I N D O N ES I A -

2 -

MEMUTUSKAN : Menetapkan

KEPUTUSAN

DIREKTUR

JENDERAL

BEA

DAN

CUKAI

TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JEND E RAL B EA DAN CUKAI NOM O R . . . . . . . (2) . . . . . . . TENTANG PENGAKUAN . .

. . . . . (3) . . . . . . . SEBAGAI OPERATOR EKONOMI B ERSERTIFIKAT

(A UTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) .

PERTAMA

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor . . . . . . . (2) . . . . . . . tentang Pengakuan

.

. . . . . . (3) . . . . . . . Sebagai Operator

Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) . KEDUA

Kepada . . . . . . . (3) . . . . . . . tidak mendapat perlakuan kepabeanan tertentu

sesum

dengan

peraturan

perundang-undangan

mengenai Authorized Economic Operator. KETIGA

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth . : 1 . . . . . . . . (6) . . . . . . . ; 2 . . . . . . . . (6) . . . . . . . ; 3 . . . . . . . . (6) . . . . . . . .

Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada . . . . . . . (3) . . . . . . . dengan alamat . . . . . . . (7) . . . . . . .

Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) . . . . . . . . . . . . . . . .

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK I N DO N ES I A

- 3 PETU N J U K

Nomor ( 1 )

PEN G I SIAN

D i i s i n o m o r Kc p u tusan D i rcktu r c J c n d c r a l Bca D an Cukai tcntang Pcn c a bu ta n K c p u t u sa n D ircktur cJ cnd cral B c a D an Cukai tcntang P c n ga k u a n s c b a g a i Op e r a t o r Eko n o m i B c r s c rtifikat (Au thorized ]{;co n o m ic Ope rator) .

Nomor (2)

n o m o r Kep u tu san D i rc k t u r cJ c n cl e r a l B c a D a n C u kai t c n t ang p c n g a ku a n s c b a g a i Op erator Ekonomi B c r s c rti fi kat (Au tho rized D i i si

Eco no mic Ope rato r) .

Nomor

(3)

D i i s i n a ma O p e r a t o r Eko n omi yang m e n d ap a t p c n g a k u a n s cb a g a i

O p e r a to r

Nomor (4)

Diisi

l�ko n o m i B c rscrti fikat (Au tho rized Econo mic Ope rator) .

kri tc ri a Pcneabutan P c n g ak u an scbagai O p e rator Eko n o m i

B c r s c rti fi k a t (Au tho rized Eco nom i c Ope rator) .

Nomor

(5)

D ii s i

nomor

M c ntcri

Pcraturan

Kc uangan

tc ntang

p e ngakuan

O pe r a t o r Eko n o m i B c r s cr ti fi k a t (Au tho rized Eco n o m i c Ope rato r) .

Nomor (6)

Diisi

bc r h ak

pihak-pihak yan g

m c n e ri m a

s ali n an

K c p u tu s an

D i rcktur cJ c n d c ra l B e a D a n C u k a i ten tang Pe n c a b utan Kcputu s an

D i rc k t u r

c Jc n c:l cral Bea D a n

C u k ai

te n t a n g

Pe n g a k u a n

s cb a g ai

O per a t o r E k o n o m i B e rs e rti fi k a t (Authorized Eco no mic Ope rato r) .

N omor (7)

D i i si alamat lc n g k a p O pera tor E k o n om i y a n g m c n d apa t p e n g a ku a n s e b a ga i O p e r a t o r Ekonomi B e r s e rtifi kat (Authorized Eco no mic Ope rato r) .

N om o r

(8)

Nomor (9)

D i i s i ta n gg a l ,

b u l a n dan tah u n s ura l k c p u t u s a n D i r c kturcJ cncleral B c a d a n C u ka i t e n t a n g P e n c a b u t a n Ke p u tu s a n Dirc ktur Jenderal Bea D a n C u kai t e n ta n g p e n g a k u a n s e ba ga i O p e ra t o r Ekonomi Bersert.i fi ka t (A u t ho rized Economic Op erator) . D i i si

D i rckt.u r

J c n d cra l

ai.. a u

pcj a ba i..

yang

d i i.. u nj uk

untuk

m c n a n ga n i O p e r a to r Ekon omi B c r s c ri.. i fikat (Au thorized Econom i c Ope rat o r) a i.. a s n a m a D i r c k tu r

Nomor

( 1 0)

J c n d c ra l .

D i i s i n a m a D i rc ki.. u r J c n cl c r a l ata u pcj abai.. m c n a n ga m O pera i.. o r I�ko n o m i B c r s e r i.. i fi k a t. c

yang c:l i tu nj u k

untuk

(Au t ho rized Economic

Op e ra t o r) .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA, ttd .

BAMBANG P. S . B RODJ O N E G O RO

NTERIAN