2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services Tahun 2016

DASAR HUKUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Surat OJK No. S-95/PB.33/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan PT Bank Sinarmas Tbk sebagai Entitas Utama Grup Sinarmas.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services Tahun 2016 terdiri dari: I.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun Buku 2016 II. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang lebih Luas, Dalam Hal Berbeda III. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan pihakpihak yang menjadi Pemegang Saham LJK dalam Konglomerasi keuangan sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir ( Ultimate Shareholder) IV. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan. V. Kebijakan Transaksi Intra – Grup yang Paling Sedikit Memuat Kebijakan Mengidentifikasi, Mengelola, dan Memitigasi Transaksi Intra –Grup. VI. Informasi Lain : Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Audit Intern Terintegrasi dan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. VII. Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT. Bank Sinarmas Tbk.Tahun 2016. VIII. Kesimpulan.

1

Laporan Pelaksanaan Intergrated Good Corporate Governance Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services terdiri dari: 1. Transparansi Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang dimaksud dalam POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 2. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; I.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Sepanjang Tahun 2016. Entitas Utama Posisi Laporan

: PT. Bank Sinarmas Tbk. : Januari s.d Desember 2016

Laporan penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II telah disampaikan kepada OJK dengan nomor surat No.SKL.001/2017/DIRUT-EU, pada tanggal 13 Februari 2017.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN SINAR MAS FINANCIAL SERVICES

Entitas Utama Posisi Laporan

: PT. Bank Sinarmas Tbk. : Januari - Desember 2016 Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Sinar Peringkat Mas Financial Services

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal baik oleh Entitas Utama maupun

Entitas Utama: PT. Bank Sinarmas Tbk.

Lembaga (LJK):

Jasa

Keuangan

Definisi Peringkat

2

1. PT. Asuransi Sinar Mas 2. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG

2

3. PT. Asuransi Simas Net

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota konglomerasi keuangan

4. PT. Asuransi Simas Jiwa 5. PT Asuransi Summit Oto 6. PT. Sinar Mas Sekuritas 7. PT. Sinar Management

Mas

Asset

8. PT. Sinar Mas Multifinance 9. PT. AB Sinar Mas Multifinance Analisis Peringkat untuk masing-masing faktor: No

Faktor

Peringkat

1

Direksi

2

2

Dewan Komisaris Entitas Utama

2

3

Komite Tata Kelola Terintegrasi

2

4

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

2

5

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

2

6

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

2

7

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

2

I. Nilai–nilai kekuatan dalam penerapan tata kelola terintegrasi dapat dijabarkan sebagai berikut: Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services telah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) baik pada Entitas Utama maupun LJK anggota konglomerasi terhadap beberapa faktor penilai pelaksanaan Good Corporate Governance (GC G) pada masing – masing sektor jasa dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. A. Integrated Governance Structure 1. Dewan Komisaris dan Direksi dari Entitas Utama serta LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan Lembaga Jasa Keuangan. 2. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dan ditetapkan, serta adanya komitmen bersama yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Komite Tata kelola Terintegrasi.

3

3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen dari unit operasional dan memenuhi kebutuhan SDM. 4. Struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi, dengan telah terbentuknya Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite. 5. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah mengadopsi ketentuan OJK sebagai pedoman pelaksanaan bagi entitas utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Kesimpulan atas Penilaian secara struktur tata kelola terintegrasi (governance structure) adalah Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services telah memiliki struktur dan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Integrated Governance Process 1. Entitas Utama telah ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan Peraturan Konglomerasi serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tenggang waktu Peraturan. 2. Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan telah berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan Konglomerasi Keuangan. 3. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 4. Sejak proses persiapan sampai dengan penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan dari Konglomerasi Keuangan. 5. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 semester pada tahun 2016. 6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama . 7. Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi di sampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi dan telah dibahas dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 26-27 Januari 2017. 8. SKAI Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada entitas utama dan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 9. Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK Kesimpulan atas Penilaian secara proses tata kelola terintegrasi (governance process) adalah Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan sistem dan prosedur sesuai dengan pedoman tata kelola teritegrasi pada masing – masing LJK.

4

C. Integrated Governance Outcome 1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyampaikan nasihat perbaikan atas penyampaian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik. 3. Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi (yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi) yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi terus mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK konglomerasi keuangan. 5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 6. Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi. Kesimpulan atas Penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi (governance out put) adalah Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services berkomitmen atas kepatuhan dalam pemenuhan ketersediaan, kelengkapan dan ketepatan waktu terhadap peraturan perundang – undangan obyektifitas dalam melakukan assesment serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite dan satuan kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah – langkah perbaikan yang telah dilaksanakan adalah: 1. Entitas Utama secara berkesinambungan melakukan diskusi interaktif dengan LJK anggota konglomerasi serta otoritas untuk mencapai keselarasan pemahaman penerapan tata kelola terintegrasi dalam meningkatkan kompetensi atas implementasikan Tata Kelola Terintegrasi sehingga pemenuhan SDM yang berkompeten di seluruh unit atau fungsi kerja di Entitas Utama maupun LJK anggota konglomerasi keuangan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. 2. Entitas Utama dan seluruh anggota LJK berkomitmen bersama atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Entitas Utama telah melakukan peningkatan monitoring tata kelola terintegrasi pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services. Berdasarkan penilaian secara struktur (governance structure), proses dan hasil atas penerapan tata kelola terintegrasi (governance proces), dan penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi bahwa Entitas Utama belum menemukan kelemahan yang signifikan, namun demikian advis dari pengawas Otoritas atas penyampaian laporan tata kelola terintegrasi ini akan menjadi masukan yang berharga bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk penerapan tata kelola terintegrasi yang lebih baik.

5

II.

Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang lebih Luas, Dalam Hal berbeda

PT Sinarmas Multiartha Tbk

Insurance

Securities s

Banks

Multifinance

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 50%

PT Sinartama Gunita 100%

PT Bank Sinarmas Tbk 52.98%

PT Sinarmas Multifinance 100%

PT Asuransi Simas Jiwa 100%

PT Sinarmas Sekuritas 100%

PT Simas Money Changer 100%

PT AB Sinar Mas Multifinance 100%

PT Arthamas Konsulindo 100%

PT Sinarmas Aset Management 100%

Technology Information

PT Pasar Dana Pinjaman 100%

PT Arthamas Informatika 100% PT Balai Lelalng Sinarmas 100%

PT Sinarmas Hana Finance 15%

PT Sinarmas Futures 100%

PT Rizki Lancar Sentosa 100%

PT Wagindo Jasaartha 100%

PT Sinar Artha Inforindo 100% PT Sinar Artha Konsulindo 100%

Others

PT Artha Bina Usaha 100%

PT Oto Multiartha 15% PT Sinar Artha Solusindo 100%

PT Asuransi Sinar Mas 100%

PT Summit Oto Finance 15%

PT Sinar Artha Trading 100%

PT Jakarta Teknologi Utama 99.97%

PT Autopro Utama Perkasa 99.90%

Sinar Mas Insurance 100%

PT Global Asian Investment Ltd 100%

PT Asuransi Summit Oto 48%

Nanjing Sinar Mas & Zen Venture Capital Management 60% 100%

PT LIG Insurance 30% PT Shinta Utama 100%

PT Asuransi Simas Net 100%

PT Bintang Rajawali Perkasa 40%

6

III. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan pihak-pihak yang menjadi Pemegang Saham LJK dalam Konglomerasi keuangan sampai dengan Pemegang Saham pengendali Terakhir ( Ultimate Shareholder).

A. ENTITAS UTAMA :

Bp. Muktar Widjaja 25%

Bp. Frangky Oesman Widjaja 25%

Bp. Indra Widjaja 25%

Sinar Mas Cakrawala 51%

Sinar Mas Multiartha 56,06%

Ibu Linda Suryasari Widjaja Limantara 25%

Masyarakat 49 %

PT Shinta Utama 2.56%

PT Bank Sinarmas Tbk 100%

7

Masyarakat 41.38%

B.

LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK)

1.

PT Asuransi Sinar Mas

Bp. Muktar Widjaja 25%

Bp. Frangky Oesman Widjaja 25%

Bp. Indra Widjaja 25%


Masyarakat 41.2%

Sinarmas Cakrawala 58.8%

PT Sinarmas Multiartha 99.999%

PT Sinarmas Multifinance 0.001%


2.

PT ASURANSI SINAR MAS JIWA

Bp Muktar Widjaja 25%

Bp Frangky Oesman Widjaja 25%

Bp Indra Widjaja 25%



Masyarakat 41.2%

PT Sinarmas Multiartha 50%


PT Asuransi Simas Jiwa 100%

8

3.

PT SINAR MAS MULTI FINANCE





Bank of Singapore Ltd s/a PT Sinar Mas Cakrawala


Publik 41.1087%

51.1176%

PT Sinartama Gunita

PT Sinarmas Multiartha Tbk 99.9999%

0.0001%

PT Sinar Mas Multifinance 100%

4.

PT ASURANSI SIMAS NET





Masyarakat 41.2%


PT Sinarmas Multiartha Tbk 1.00%

PT Asuransi Sinar Mas 99.00%

PT Asuransi Simas Net 100%

9

5.

PT ASURANSI JIWA MSIG

6.

PT ASURANSI SUMMIT OTTO





Masyarakat 41.2%


PT Summit Investment Indonesia 51%


PT Sinarmas Multifinance 0.001%


PT Asuransi Summit Oto 100%

10

Bp Djohan Marzuki 1%

7.

PT SINARMAS SEKURITAS






Masyarakat 41.2%


PT Asuransi Sinar Mas 0.001%

PT Sinarmas Sekuritas 100%

8.

PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT



Masyarakat 41.2%

99.999%

PT Asuransi Sinarmas Tbk 0.001%




99.998%

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Sinarmas Sekuritas 99.998%

PT Sinartama Gunita 0.002%

Sinar Mas Multifinance 0.002%

PT Sinar Mas Aset Management 100%

11

9.

PT AB SINAR MAS MULTIFINANCE






Masyarakat 41.2%

PT Sinar Mas Multiartha Tbk 99.996%

PT Sinar Mas Multifinance 0.004%

PT AB SINAR MAS MULTIFINANCE 100%

12

IV.

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Organ Tata Kelola Teritegrasi terdiri dari Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direksi Entitas Utama. Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola Teritegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services. Organ Perusahaan ini menjalankan fungsinya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. 1. ENTITAS UTAMA

KOMITE TATA KELOLA TERITEGRASI: Sammy Kristamuljana Ketut Sanjaya Ahmadi Sukarno Sinarta Ginardi Petrus Kiki Andries H. Taufiq Ridlo * Sidharta Akmam Mulabasa Hutabarat

KOMISARIS UTAMA ENTITAS UTAMA Tjendrawati Widjaja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. *Almarhum di Bulan Februari 2017

DIREKTUR UTAMA Freenyan Liwang

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hanafi Himawan Howen Widjaja Hidenori Kui Daniel Liswandi Teguh Aria Djana Suherli Alex S Wijayakusuma Irawan Susatya Hendricus A. Hormein

DIREKTUR KEPATUHAN ENTITAS UTAMA/DIREKTUR YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LJK DALAM KK SMFS

DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI UNTUK MELAKSANAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERITEGRASI

Salis T Hartono

Hanafi Himawan

Satuan Kerja Audit Intern Teritegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Teritegrasi

13

Satuan Kerja Manajamen Risiko Teritegrasi

LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) 2.

PT ASURANSI SINARMAS

KOMISARIS UTAMA Indra Widjaja

Wakil Komisaris Utama Ivena Widjaja

KOMISARIS INDEPENDEN Sinarta Ginardi

KOMISARIS INDEPENDEN Petrus Kiki Andries

DIREKTUR UTAMA Howen Widjaja

PROPERTY & CASUALTY (P&C) DIRECTOR

FINANCE & ADMINSTRATION DIRECTOR

COMMERCIAL LINES DIRECTOR

I Ketut P Swastika

Njoman Sudartha

Marten P Lalamentik

14

MOTOR BUSINESS & PERSONAL LINES DIRECTOR

ACCIDENT 7 HEALTH INS, AGENCY, CRM & CAD DIRECTOR

Aryanto Almin

Dumasi M. M Samosir

3.

PT ASURANSI SINARMAS JIWA MSIG

4.

PT ASURANSI SINARMAS JIWA

KOMISARIS UTAMA Dumasi Marisina M Samosir

KOMISARIS Gandhi Sulistyanto Suherman

KOMISARIS INDEPENDEN Aditiawan Chandra

KOMISARIS INDEPENDEN Tengku Said Idris

DIREKTUR UTAMA I.J Soegeng Wibowo

DIREKTUR Dewi Listyaningtyas

DIREKTUR Gatot Herliyanto

15

5.

PT ASURANSI SUMMIT OTTO

KOMISARIS UTAMA Indra Wijaya

KOMISARIS INDEPENDEN - Rohana Sumihar - Hantarman Taslim

KOMISARIS Njoman Sudarta

KOMITE

PRESIDEN DIREKTUR M. Haryadi Jayapura

DIREKTUR TEKNIK

DIREKTUR OPERASIONAL/CORPORATE Pjs. M. Haryadi Jayapura

Daniel Liswandi

6.

DIREKTUR MARKETING Zul Herry Harahap

PT SINARMAS SEKURITAS

DEWAN KOMISARIS Indra Widjaja Kurniawan Udjaja

DIREKTUR UTAMA Kokarjadi Chandra

DIREKTUR Suherli

DIREKTUR Fandy Sutanto

16

DIREKTUR Andreas Tjendana S

7.

PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ahmadi Bin Sukarno Ketua Dr. Irfan Syauqi Beik Anggota

KOMISARIS UTAMA Doddy Susanto

KOMISARIS Howen Widjaja

DIREKTUR UTAMA Hermawan Hosein

DIREKTUR Jamial Salim

8.

DIREKTUR Alex WK

PT AB SINAR MAS MULTIFINANCE


KOMISARIS Doddy Susanto

PRESIDEN DIREKTUR Kurniawan Udjaja

DIREKTUR MARKETING Hendricus A Hormein

DIREKTUR KEPATUHAN Felix

17

9. PT ASURANSI SIMAS NET

KOMISARIS UTAMA Njoman Sudarta

KOMISARIS Aryanto Alimin

KOMISARIS INDEPENDEN J. Chandra Setiawan Iman Tjahya Abdullah

PRESIDEN DIREKTUR Teguh Aria Djana

DIREKTUR TEKNIK Nyoman Pasek

DIREKTUR MARKETING Pjs. Teguh Aria Djana

DIREKTUR OPERASIONAL Yosept Dirgo

10. PT SINAR MAS MULTIFINANCE

KOMISARIS INDEPENDEN Mulabasa Hutabarat


KOMISARIS Ivena Widjaja

KOMITE AUDIT

KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITE NOMISNASI & REMUNERASI

DIREKTUR UTAMA Doddy Susanto

DIREKTUR KEPATUHAN Ricky Faerus

DIREKETUR AKUTANSI KEUANGAN Hawanto Hartono

DIREKTUR OPERASIONAL & MANAJEMEN RISIKO Irawan Susatya L

18

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

DIREKTUR PEMASARAN Robby Sugiharto Harjanto

V.

Kebijakan Transaksi Intra – Grup yang Paling Sedikit Memuat Kebijakan Mengidentifikasi, Mengelola, dan Memitigasi Transaksi Intra –Grup. Entitas Utama bersama-sama dengan LJK dalam tahap brainstorming untuk menetapkan pokok-pokok pengaturan kebijakan intragroup. LJK per bidang usaha akan menyampaikan masukannya terkait pokok pengaturan dan akan dibahas bersama dalam pertemuan berikutnya.

VI.

INFORMASI LAIN : A.

DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA. Secara struktur bahwa Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh peretujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam konglomerasi. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala 2 kali dalam setahun. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 4) Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi namun saat ini masih belum perlu penyempurnaan/masih sesuai dengan kondisi bisnis dari masing-masing LJK. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Hasil Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama 2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas : a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi c) Hasil Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

19

Periode Nama

Jabatan

Semester 1 Agustus 2016

Tjendrawati Widjaja Sammy Kristamuljana Rusmin

Komisaris Utama Komisaris Independen Entitas Utama Komisaris Independen Entitas Utama

V V V

Semester 2 Januari 2017 v V v

Independensi Komisaris Dalam Tata Kelola Teritegrasi Perusahaan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa obyektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan para karyawannya. Sebagai wujud independensi, perusahaan telah menunjuk beberapa pihak independen yang bereputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan Komisaris memberikan masukan kepada Perusahaan. B.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Sinarmas sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Struktur dan Keanggotaan Sesuai Surat Keputusan Direksi Entitas Utama bank Sinarmas No. SK.004/2015/DIRUT EU tanggal 30 November 2015 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services. Struktur dan keanggotaan adalah sebagai berikut: No 1

2

3 4 5 6

LJK PT Bank Sinarmas Tbk

PT Asuransi Sinar Mas PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG PT Sinar Mas Securitas PT Sinar Mas Multifinance PT AB Sinarmas Multifinance

*Almarhum di Bulan Februari 2017

20

Nama

Jabatan

Sammy Kristamuljana Ketut Sanjaya Ahmadi Sukarno Sinarta Ginardi Petrus Kiki Andries H Taufiq Ridlo* Drs. KH. A Nasri Adlani Sidharta Akmam

Ketua & Anggota Anggota DPS Anggota Anggota DPS DPS Anggota

Mulabasa Hutabarat

Anggota Anggota Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab: - Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester 2 kali dalam setahun pada tahun 2016. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat untuk tahun 2016. Tingkat kehadiran anggota dalam rapat sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Almarhum

Jabatan

Semester 1

Ketua & Anggota Anggota DPS Anggota Anggota DPS DPS Anggota Anggota

Agustus 2016 v v v v v v v v

Nama Sammy Kristamuljana Ketut Sanjaya Ahmadi Sukarno Sinarta Ginardi Petrus Kiki Andries H Taufiq Ridlo* Drs. KH. A Nasri Adlani Sidharta Akmam Mulabasa Hutabarat

Periode Semeseter 2 Januari 2017 v v v v v v

di bulan Februari 2017.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. C.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI Sesuai Surat Keputusan Direksi Entitas Utama bank Sinarmas No. SK.003/2015/DIRUT EU tanggal 30 November 2015 tentang Komite Manajemen Risiko Teritegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi Entitas Utama untuk memastikan penerapan manajemen risiko

21

terintegrasi yang komprehensif dan efektif dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services . Struktur dan Keanggotaan Struktur dan keanggotaan adalah sebagai berikut:

No

Nama

Jabatan

PT Bank Sinarmas Tbk

Hanafi Himawan

Ketua & Anggota

2

PT Asuransi Sinarmas Tbk

Howen Widjaja

Anggota

3

PT Asuransi Jiwa MSIG

Hideto Sakamoto*

Anggota

4

PT Asuransi Simas Net

Teguh Arya Djana

Anggota

5

PT Asuransi Simas Jiwa

Gatot Herliyanto

Anggota

6

PT Sinarmas Sekuritas

Suherli

Anggota

7

PT Sinar Mas Asset Management

Alex Wijaya Kusuma

Anggota

8

PT Sinar Mas Multifinance

Irawan Susatya

Anggota

9

PT AB Sinar Mas Multifinance

Hendricus A Hormein

Anggota

10

PT Asuransi Summit Oto

Zulherry**

Anggota

1

LJK

*Baru bergabung sebagai anggota komite manajemen risiko teritegrasi yaitu sejak Bulan Juni 2016 **LJK baru bergabung kembali dengan konglomerasi keuangan sejak Bulan Desember 2016.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan komite yang berada ditingkat eksekutif, yang bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko, mengevaluasi metodologi risiko serta menentukan strategi untuk memitigasi dan mengendalikan risiko-risiko tertentu dalam cakupan Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sekurang-kurangnya meliputi : 1. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan 2. perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Pembahasan Materi Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali pembahasan yang salah satunya diselenggarakan secara bersama-sama dengan Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services.

22

Adapun materi serta waktu pembahasan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut: No

D.

Waktu

Materi Pembahasan

1

February 2016

Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Terintegrasi Sinar Mas Financial Services Periode 31 Desember 2015

2

Maret 2016

Diskusi Interaktif Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services

3

Agustus 2016

Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Terintegrasi Sinar Mas Financial Services Periode 30 Juni 2016

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah mengoptimalkan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan penyempurnaan terhadap penerapan pelaksanaan tata kelola terintegrasi terus dilakukan.

E.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

23

Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit dan rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan. F.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2) Entitas Utama telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

G.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun meliputi: a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat: a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. 24

3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah memuat: a. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah c. struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. struktur Dewan Pengawas Syariah e. independensi tindakan Dewan Komisaris; f. pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah; i. pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko; k. kebijakan remunerasi; dan l. pengelolaan benturan kepentingan. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. VII.

Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT. Bank Sinarmas Tbk.Tahun 2016.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA Nama Bank Posisi

: PT. Bank Sinarmas Tbk. : 31 Desember 2016 Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Peringkat Definisi Peringkat

Individual

2

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Analisis

25

Sejalan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank Sinarmas telah melakukan penilaian sendiri (self-assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola. Hal tersebut berkaitan dalam rangka melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan Regulator. Berikut ringkasan hasil analisis pelaksanaan penilaian Tata Kelola Bank yang mencakup 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.  Direksi telah memiliki jumlah anggota, komposisi, serta kriteria yang sesuai dengan ketentuan Perseroan maupun Regulator.  Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap aktvitas Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.  Rapat Direksi telah berjalan secara efektif dan efisien. Seluruh hasil rapat diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.  Direksi telah melaksanakan aspek transparansi dengan baik dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan baik internal maupun eksternal.

2.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris  Jumlah anggota, komposisi, serta kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Perseroan maupun Regulator.  Dewan Komisaris telah melaksanakan aspek transparansi dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku.  Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, diantaranya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.  Rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu Dewan Komisaris juga menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Direksi/pihak independen/unit kerja terkait yang telah dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite  Komposisi dan kompetensi seluruh anggota Komite-komite telah memenuhi ketentuan regulator.  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite berjalan efektif.  Rapat komite-komite diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik sehingga rekomendasi yang diberikan oleh seluruh komite kepada Dewan

26

Komisaris dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan baik oleh Direksi maupun unit kerja terkait. 4. Penanganan Benturan Kepentingan  Bank memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.  Benturan kepentingan tidak mengurangi keuntungan Bank.  Bank telah memiliki Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas seluruh jenjang organisasi Bank. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya.  Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang membawahi Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank telah sesuai ketentuan.  Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review atas kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan.  Satuan Kerja Kepatuhan telah melaporkan terkait tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi kepatuhan sesuai dengan kebijakan regulator dan disampaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. 6. Penerapan Fungsi Audit Internal  Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja lainnya (berdasarkan Piagam Audit Intern).  Pelaksanaan fungsi SKAI berjalan efektif dan bertindak objektif dalam melakukan audit yang sesuai dengan rencana pemeriksaan.  Laporan atas temuan-temuan telah disampaikan kepada pihak terkait dan dimonitor secara berkala untuk tindak lanjutnya. 7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal  Penugasan Bank kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi standar yang berlaku umum baik dari aspek kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan standart profesional akuntan publik yang telah tertuang dalam perjanjian kerja tertulis.  Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik dan KAP yang ditunjuk dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.  Auditor bertindak obyektif dalan melakukan assessment.

27

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern  Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.  Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko.  Pelaksanaan review dan kaji ulang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan Bank terhadap penanganan kelemahan-kelemahan agar tidak terjadi pengaruh yang signifikan pada kondisi Bank. 9.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures).  Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis dan jelas mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.  Pengambilan keputusan dalam proses penyediaan dana dilakukan sesuai prinsip independensi dan kehati-hatian.  Dalam proses penyediaan dana telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal.  Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.  Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah dilaporkan kepada otoritas yang berwenang maupun melalui homepage Bank sesuai ketentuan yang berlaku.  Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dengan lengkap dan akurat yang disertakan dalam Laporan Tahunan Bank dan telah sesuai dengan ketentuan.  Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Tahunan Bank disampaikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia. 11. Rencana Strategis Bank  Bank telah menyusun Rencana strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis (Business Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.  Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian, serta pencapaian kinerja Bank sebelumnya.  Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan 28

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa Tata Kelola Bank tidak hanya ditekankan pada aspek structure, sekaligus juga aspek process dan outcome. Ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja Bank, yakni A. Governance Structure Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur tata kelola dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip tersebut menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.  Kekuatan governance structure yang telah dilakukan Bank yaitu struktur tata kelola Bank yang mencakup Dewan Komisaris dan Direksi dengan kelengkapan pendukungnya yaitu Komite-Komitenya dan satuan kerja pada Bank telah lengkap dimiliki. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Bank telah lebih baik dalam menerapkan budaya kepatuhan. Seluruh kebijakan dan prosedur Bank yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh persetujuan Direksi Bank.  Kelemahan governance structure antara lain : 1.

2.

3.

4.

Bank telah memiliki kebijakan internal dalam melaksanakan ketentuan dan prosedur kerja Rekening Giro, yakni SOP Rekening Giro Revisi 2.0. Pada kebijakan tersebut telah membahas mekanisme, pemrosesan Rekening Giro Rupiah/Valas yang meliputi pembukaan rekening, penyetoran, penarikan/pemindahbukuan, pemeliharaan rekening dan penutupan rekening. Namun, Bank belum sepenuhnya melakukan proses dan prosedur sesuai dengan kebijakan tersebut yakni dalam hal administrasi dokumen. Bank telah memiliki kebijakan internal dalam melakukan penyeragaman objective/cover area CCTV, monitoring, dan pemeliharan/maintenance CCTV, yakni SOP Tata Kelola CCTV Revisi 3.0. Namun, Bank belum sepenuhnya melakukan penyesuain penggunaan logbook yang telah diatur dalam kebijakan tersebut secara merata atau seragam. Bank telah memiliki kebijakan internal Surat Edaran No: SE.020/2016/DIR8OPR Tentang Perubahan Ketentuan Rekening Dormant, di mana kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah khususnya pada pemeliharaan rekening dormant. Namun dalam penerapannya, Bank belum sepenuhnya melakukan pengelolaan dormant account sesuai ketentuan tersebut yakni dalam hal monitoring dan administrasi dokumen. Bank telah memiliki kebijakan internal terkait penanganan kredit bermasalah, yakni pada SOP Penanganan Kredit Bermasalah. Kebijakan 29

tersebut membahas mengenai ketentuan dan prosedur kerja yang meliputi penyelesaian kredit bermasalah dan hal-hal terkait mengenai hal demikian. Namun dalam penerapannya, Bank belum sepenuhnya melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada SOP Penanganan Kredit Bermasalah. B. Governance Process Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.  Kekuatan aspek governance process yaitu adanya komitmen dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite yang dibentuk serta seluruh satuan kerja pada Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur. Disamping itu, seluruh Unit Kerja bertanggung jawab melakukan proses pengkinian dan kaji ulang sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank.  Kelemahan pada aspek governance process yaitu :

1.

2.

3.

4.

Terkait kebijakan internal SOP Rekening Giro Revisi 2.0, di mana pada penerapannya Bank masih belum sepenuhnya mengikuti proses dan prosedur sesuai kebijakan tersebut sehingga masih terdapat beberapa dokumen yang masih kurang lengkap. Selain itu, terdapat pula penutupan rekening Giro yang belum disertai penjelasan yang memadai. Terkait kebijakan internal SOP Tata Kelola CCTV Revisi 3.0, di mana Bank telah melakukan review terkait kebijakan tersebut dan telah membuat standar format khusus Logbook untuk digunakan dalam kegiatan monitoring CCTV. Namun, Bank masih belum sepenuhnya menggunakan format Logbook tersebut secara merata sehingga masih ditemukan Logbook dengan format yang berbeda-beda tiap Bank. Terkait kebijakan internal ketentuan Rekening Dormant dalam penerapannya masih ditemukan Bank yang belum sepenuhnya melakukan follow up kepada nasabah atas status rekening dormant tersebut. Selain itu, masih terdapat Bank yang belum melengkapi dokumen berupa fotocopy bukti kepemilikan rekening pada formulir pengaktifan rekening dormant. Dalam hal proses restrukturisasi kredit, masih ditemukan beberapa Memo yang belum disertai hasil survey ke debitur yang tertuang dalam Laporan Usaha Debitur sesuai persyaratan kelengkapan dokumen yang tercantum dalam SOP Penangangan Kredit Bermasalah. Selain itu, tidak terdapat Progress Report yang berisi hasil kunjungan setiap bulan yang dilakukan Bank sejak debitur direstrukturisasi sampai kolektibilitasnya kembali menjadi 1 (lancar).

30

C. Governance Outcome Penilaian terakhir yaitu penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.  Kekuatan governance outcome yang dilakukan adalah upaya Bank dalam meningkatkan Budaya Kepatuhan selain melakukan training secara terus menurus dan berkesinambungan, Bank juga melalui program sosialisasi 35 Menit Bersama Compliance di mana terlebih dahulu dilakukan self assessment (pre test dan post test) test ilmu pemahaman terhadap seluruh peserta sosialisasi baik calon karyawan (training) maupun kepada karyawan Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman terkait ketentuan maupun prosedur kerja Bank Sinarmas, serta untuk meningkatkan compliance awareness Satuan Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi yang inovatif dan mudah dimengerti seperti pembuatan klip film pelanggaran kepatuhan, pembuatan Buku Komik Perbankan, Quiz Kepatuhan dan Compliance Corner pada Coffee Time (Compliance Forum For Fun & Educate Employee). Hal yang masih perlu diperbaiki pada governance outcome yaitu: 1.

2.

3.

4.

Bank akan terus melakukan monitoring terkait kesesuaian kinerja dilapangan dengan kebijakan internal yang mengatur. Terutama terkait SOP Rekening Giro Revisi 2.0, di mana Bank akan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai mekanisme yang berlaku dan melakukan penjelasan terhadap setiap penutupan Rekening Giro. Bank akan terus melakukan pengawasan terkait kegiatan monitoring CCTV, di mana Bank dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur. Terutama dalam hal penggunaan Logbook, Bank akan memperbaiki penggunaan Logbook agar sesuai dengan format yang telah diatur sehingga tercipta keseragaman. Bank akan terus melakukan monitoring terhadap rekening dormant dengan melakukan follow up terhadap nasabah. Bank juga telah melakukan upaya pemenuhan dokumen pendukung yang dibutuhkan pada formulir pengaktifan rekening dormant. Selanjutnya Bank akan menyertakan hasil survey ke debitur yang tertuang dalam Laporan Usaha Debitur sesuai persyaratan kelengkapan dokumen pada SOP Penangangan Kredit Bermasalah. Untuk kedepannya, pada setiap kunjungan akan dibuat Call Report.

31

VIII.

Kesimpulan: 1. Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Integrated Structure 1) Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services telah memiliki struktur dan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Hal yang perlu ditindaklanjuti pada struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah beberapa LJK anggota Konglomerasi keuangan Sinar Mas Financial Services masih terus melakukan penyesuaian dalam pemenuhan kecukupan unit atau fungsi kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun secara industri sudah memadai.

B. Integrated Process 1) Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services adalah memiliki kemauan untuk mengupayakan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pada masing – masing LJK. 2) Hal yang perlu ditindaklanjuti pada proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah baik Entitas Utama maupun LJK anggota konglomerasi keuangan masih terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu dalam implementasi Tata Kelola di masing – masing LJK.

C. Integrated OutPut 1) Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan Sinar Mas Financial Services adalah kepatuhan dalam pemenuhan ketersediaan, kelengkapan dan ketepatan waktu terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, obyektifitas dan melakukan assessment serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, DPS, komite dan satuan kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Hal yang perlu ditindaklanjuti pada hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah masih perlu ditingkatkan dalam mengimplementasikan Tata Kelola sehingga masih terus berupaya melakukan pemenuhan di seluruh unit atau fungsi kerja di Entitas Utama maupun LJK anggota konglomerasi keuangan.

32

2. Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian Penerapan Tata Kelola PT. Bank Sinarmas Tbk.Tahun 2016 disimpulkan bahwa: Pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Bank Sinarmas mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selain menggunakan ketentuan Regulator, Bank juga mengacu pada ketentuan internal yang ada, yakni Surat Keputusan No.SK.004/2015/DIR1-COMP Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT. Bank Sinarmas Tbk. Secara umum, Bank menerapkan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola mencakup transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness, dengan keyakinan bahwa akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola yang baik, hal ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional. Pihak Bank dapat diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan dengan target waktu tertentu. Sampai pada saat ini, Bank Sinarmas telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola yang diperoleh berdasarakan analisis terhadap 3 (tiga) aspek Governance yaitu Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome sebagai suatu proses yang berkesinambungan. I. Penilaian Tata Kelola dan Predikatnya Penerapan Tata Kelola Bank Sinarmas di Tahun 2016 berada pada Peringkat 2 (dua) dengan katagori “BAIK”. Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian II.Uraian Penerapan Tata Kelola Dari 11 faktor yang dinilai dapat kami uraikan kekuatan dan kelemahan serta rencana tindak lanjut penerapan Tata Kelola, sebagai berikut :  Kekuatan Penerapan Tata Kelola Bank telah melakukan pemenuhan terhadap 3 (tiga) aspek Governance, sebagai berikut : A. Governance Structure Untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank, maka Bank harus melakukan pemenuhan aspek Governance Structure. Bank Sinarmas telah memiliki Governance Structure yang sangat memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah, komposisi, kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris yang sangat memadai sesuai kompleksitas usaha Bank Sinarmas. Penunjukannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 33

Faktor-faktor positif aspek Governance Structure yang telah dilakukan Bank adalah struktur tata kelola Bank yang mencakup Dewan Komisaris dan Direksi dengan kelengkapan pendukungnya. Fungsi dari organ-organ Bank dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, dan ketentuan lainnya yang didasari prinsip independensi bagi setiap organ untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Seluruh kebijakan dan prosedur Bank yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah memperoleh persetujuan dari Direksi. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Bank lebih baik dalam menerapkan budaya kepatuhan. B. Governance Process Dalam hal menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola, Bank memiliki aspek Governance Process. Adapun faktor positif dari aspek Governance Process yakni salah satunya dengan komitmen dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite-Komite yang dibentuk serta seluruh satuan kerja pada Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur. Seluruh Unit Kerja bertanggung jawab melakukan proses pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank sebagai salah satu proses pemenuhan dalam aspek ini. Bank juga melakukan sosialisasi terkait ketentuan terbaru, baik ketentuan internal maupun eksternal. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan kualitas dan sharing knowledge. Selain itu, pada periode tahun 2016, Bank Sinarmas menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang diselenggarakan masing-masing pada hari Senin, 29 Februari 2016 dan Jumat, 24 Juni 2016, bertempat di Ruang Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 39. Jalan MH. Thamrin No.51 Jakarta Pusat-10350. C. Governance Outcome Kualitas outcome dinilai melalui aspek Governance Outcome yang memenuhi harapan stakeholders Bank. Hal tersebut merupakan cerminan hasil dari proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang telah dilakukan oleh Bank. Adapun faktor-faktor positif Governance Outcome yang telah dilakukan Bank antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecukupan transparansi laporan. Kepatuhan terhadap peraturan Regulator. Perlindungan konsumen. Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank.

34

Selain faktor positif Governance Outcome di atas, Bank Sinarmas juga memiliki dasar implementasi Tata Kelola, yakni berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:    

Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Bank Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance

 Kelemahan Penerapan Tata Kelola Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. A. Governance Structure Kelemahan Governance Structure antara lain masih terdapat beberapa hal yang dalam pelaksanaannya Bank kurang memperhatikan dan belum sepenuhnya mengikuti prosedur-prosedur yang telah diatur dalam kebijakan Bank Internal. Di mana Bank telah membuat berbagai pedoman sebagai acuan kerja yang digunakan oleh tiap unit kerja agar dalam pelaksanaannya dapat seragam dan tidak menyimpang dari aturan Internal dan Eksternal atau Regulator yang berlaku. B. Governance Process Masih terdapat kelemahan dalam Governance Process di mana kurangnya monitoring Bank terkait proses dalam hal kegiatan perbankan. Sehingga dapat diketahui dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan kebijakan Internal yang telah dibuat oleh Bank. Dalam hal ini, apabila monitoring terhadap penerapan kebijakan Internal dapat berjalan dengan baik, maka Bank akan terhindar dari teguran pengawasan baik Internal maupun Eksternal. C. Governance Outcome Dalam hal Governance Outcome, Bank sampai pada saat ini masih terus berupaya untuk melakukan perbaikan untuk melakukan kegiatan atau transaksi sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku. Selain melakukan monitoring, Bank juga telah melakukan training dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan perbankan pada tiap unit kerja.

35

III. Langkah Perbaikan Beserta Target Waktu Penyelesaian Tahun 2017 No.

Aspek

Tindak Lanjut

Waktu Penyelesaian Sepanjang tahun 2017

1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi akan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar, keputusan RUPS dan hukum yang berlaku di Indonesia. Di antaranya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsi-prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2

Penanganan Benturan Kepentingan

Bank berkewajiban dan terus menghindari benturan kepentingan. Bank juga akan memastikan dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pihak-pihak yang terlibat tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Bank akan melakukan hal tersebut sesuai ketentuan internal yang ada, yakni SE No.052/2012/DIR4-CorpSec tanggal 28 Desember 2012 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material.

Sepanjang tahun 2017

3

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

SKK akan terus memanfaatkan secara maksimal Portal Kepatuhan dengan berkoordinasi melalui CorpSec untuk memasukkan ketentuanketentuan Regulator ter-update yang telah dilakukan pengkajian. Penerapan fungsi Kepatuhan Bank telah diterapkan di seluruh lini bisnis, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan seperti yang tertuang di dalam PBI No.13/2/PBI/2011 tentang


36

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum, khususnya yang diatur di dalam Pasal (15). Selain itu, SKK juga akan terus meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan melakukan sosialisasi yang dinamakan Program Sosialisasi 35 Menit Bersama Compliance, di mana peserta sosialisasi akan mendapatkan Pre Test dan Post Test sebagai test pemahaman ilmu pengetahuan perbankan. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan dengan berbagai cara seperti pembuatan klip film pelanggaran kepatuhan, pembuatan Buku Komik Perbankan, Quiz Kepatuhan serta Compliance Corner pada Coffee Time (Compliance

Forum For Fun & Educate Employee).

4

Penerapan Fungsi Audit Intern

SKAI telah menyiapkan rencana kerja tahun 2017 sebagai berikut : 1.

2.

3. 4.

Pemeriksaan Kantor Cabang (KC), yang mencakup juga Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) yang menjadi area tanggung jawabnya. Pemeriksaan Kantor Cabang Syariah (KCS), yang mencakup juga Kantor Kas Syariah (KKS) yang menjadi area tanggung jawabnya. Pemeriksaan Divisi/Unit Kerja KPNO. Pelaksanaan Surprise

Audit. 5.

37

Mobilisasi Auditor Pusat langsung ke Kantor


6.

7.

8.

Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas atau unit bisnis lainnya. Pemenuhan kebutuhan Man Power Plan (MPP) 2017. Peningkatan kualitas dan kompetensi Auditor, diantaranya melalui progran sertifikasi Realisasi anggaran tahun 2016 dan pengajuan anggaran untuk tahun 2017.

5

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Bank akan terus meningkatkan mekanisme pengawasan yang telah dilakukan diberbagai lini dari jabatan manajemen tertinggi hingga jabatan terendah secara berkesinambungan dengan mengacu kepada prinsip four eyes principles. Dengan adanya pembagian fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas, maka sistem pengendalian intern ini diharapkan berjalan secara efektif. Di samping sistem penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang handal, landasan utama didalam penerapan manajemen risiko adalah budaya sadar risiko diseluruh jenjang organisasi.


6

Rencana Strategis Bank

Setiap perencanaan strategis


Bank harus selalu disusun atas dasar

kajian

komprehensif

yang dengan

memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang

dimiliki

Bank serta mengidentifikasikan kelemahan

dan

(SWOT Analysis).

38

ancaman

IV. Realisasi Pencapaian Tindak Lanjut Penerapan Tata Kelola Tahun 2016 No. 1

Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Tindak Lanjut Bank telah melakukan penguatan Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha dan setiap jenjang organisasi Bank yakni dengan memastikan kebijakan, ketentuan, dan prosedur Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator. Serta meningkatkan pengetahuan mengenai program APU dan PPT melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank di setiap lini sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis Bank, Bank juga melakukan kegiatankegiatan seperti training, kuis, dan sosialisasi guna pene rapan Budaya Kepatuhan secara terus menerus dan berkesinambungan. SKK juga telah melakukan monitoring dan follow up terhadap pemenuhan komitmen kepada Regulator.

39

Waktu Penyelesaian Sepanjang tahun 2016

Kendala -

2

Penerapan Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2016, SKAI telah melaksanakan program kerja sebagai berikut :  40 Kantor Cabang dan 28 Divisi/Unit Kerja dilakukan pemeriksaan tahunan  On the spot audit pada 190 kantor Bank Sinarmas Atas pemeriksaan yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2016, SKAI telah melakukan, antara lain : 1.Merekomendasikan kepada Manajemen untuk melakukan sosialisasi maupun edukasi untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap alur kerja unit kerja, ketentuan yang ada, hingga setiap kemungkinan risiko yang terjadi pada setiap tugas dan tanggung jawab unit kerja. 2.Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Manajemen dalam bentuk laporan Excecutive Summary dan laporan triwulan. 3.Aktif melakukan monitoring atas tindak lanjut dari

40


-

rekomendasi hasil pemeriksaan. 4.Melakukan refresh ment Sistim Pengendalian Intern (SPI) guna meningkatan budaya kehatihatian disemua unit kerja. 3

Pengembangan Kualitas SDM

Untuk melakukan identifikasi yang lebih mendalam atas kompetensikompetensi utama yang dibutuhkan setiap karyawan dalam menjalankan pekerja annya, pada tahun 2016 Bank mulai merancang konsep penilaian melalui

technical competency yang bersama

disusun antara

Human Capital dengan unit kerja terkait. Dengan penambahan

technical competency , maka aspek penilaian karyawan kedepan akan menjadi 3 (tiga) komponen yaitu: soft competency,

technical competency serta performansi kerja. Keseluruhan penilaian tersebut diharapkan dapat lebih memperlihatkan diferensiasi kemampuan setiap karyawan terhadap pekerjaan yang sedang atau akan dijalaninya, sehingga gap

41


-

kompetensi makin mengecil dan peluang untuk dapat bekerja secara optimal lebih meningkat dari waktu ke waktu. 4

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposurer)

Bank telah melakukan monitoring Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan melakukan analisis secara komprehensif dan pemberian second opinion dari Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan sebagai Unit Independen dan memastikan Penyediaan Dana tersebut sesuai dengan ketentuan Regulator.


-

5

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Selama kurun waktu tahun 2016, Bank Sinarmas senantiasa menanamkan budaya sadar risiko melalui:


-

a. Pemberian

risk

materi

management

sebagai salah satu kurikulum didalam pelatihan/pendidika n bagi karyawan. b.Bank Sinarmas juga telah menyertakan karyawannya dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan sertifikasi minimum yang diwajibkan. Diharapkan dengan adanya Program

42

Sertifikasi tersebut, seluruh karyawan memiliki pemahaman dan kesadaran risiko yang semakin baik. c. Melakukan pengembangan perangkat pengukuran dan pemantauan risiko melalui implementasi Risk

Control Self Assessment dan Loss Event Database (untuk risiko operasional), Value at Risk – VaR (untuk risiko pasar). d.Pelaksanaan verifikasi dan review serta kaji ulang juga dilakukan secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahankelemahan yang bersifat material serta menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

7

Rencana Stategis Bank

Setiap perencanaan strategis Bank selalu didukung dengan infrastruktur, kajian serta evaluasi yang memadai sesuai dengan kondisi Perbankan. Bank

43


-

telah

memiliki

IT

Strategic Plan.

Demikian laporan Tata Kelola yang telah kami terapkan dan telah kami buat perbaikan dari apa yang telah kami laporkan pada periode sebelumnya. Kami menyadari bahwa penerapan Tata Kelola yang baik sangat mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Sampai pada saat ini, Bank Sinarmas secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif sebagai bentuk upaya peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan Tata Kelola. Penilaian ini juga berfungsi sebagai upaya pengembangan dan perbaikan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya pengambilan tindak korektif (corrective action) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

44

2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Recommend Documents