22/09/2014
SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ERLANGGA Senin, 22 September 2014
Asli
Palsu
1
22/09/2014
2005
2006
Nahkoda Indonesia & Philippina diperintahkan bhw Kapal ini menggunak nama Indonesia ketika beriperasi di Indonesia dan menggunakan nama Philipina ketika beroperasi di Philipina
2
22/09/2014
Penyalahgunaan Linsensi Satu linsensi untuk 2 kapal (2 Kapal ini menggunakan nama dan nomor yg sama (identitasnya sama)
2000/2001
Illegal
Fishing oleh KIA Tiongkok yg dikawal oleh Kapal Patroli Tiongkok. Contoh Kejadian: Tahun 2010: 15 Mei; 22 Juni; 23 Juni Tahun 2013: 26 Maret;
3
22/09/2014
Kapal
menggunakan Flags of Convenience dgn pemilik yg tidak jelas Illegal transshipment di laut atau pelabuhan Re-flagging di laut Beberapa kapal menggunakan nama/identitas yg sama Menggunakan linsensi Aspal Beroperasi di wilayah perbatasan
IUU
Fishing terdiri dari :
Illegal
Fishing Un-regulated Fishing Unreported Fishing
4
22/09/2014
Illegal Fishing • Menangkap ikan yg dilakukan oleh kapal ikan nasional & kpl ikan asing di WPP suatu negara yg bertentangan hukum & aturan negara tsb. • Menangkap ikan oleh kapal ikan nasional & asing di laut bebas yg bertentangan dgn perjanjian internasional ataupu kesepakatan regional.
Un-Reported Fishing • Kegiatan perikanan & penangkapan ikan di perairan nasional yg tidak dilaporkan atau dilaporkan secr tidak benar kpd petugas pengawas perikanan yg bertentangan dgn hukum dan aturan nasional • Kegiatan perikanan yg dilakukan di laut bebas yg tidak dilaporkan atau dilaporkan secr tidak benar yg bertentangan dgn prosedur pelaporan yg disepakati.
5
22/09/2014
UnRegulated Fishing • Kegiatan perikanan di wilayah atau ditempat dimana stok ikan tidak/belum diatur atau ditetapkan konservasinya
Contoh: Illegal Fishing
Penjarahan oleh kapal ikan asing Pengambilan ikan yg berlebihan, ukuran ikan yg tidak benar atau ikan yg dilarang
6
22/09/2014
Contoh: Unregulated Fishing
Cara penangkapan Spesies yg tidak diatur Penangkapan ikan di laut bebas tanpa hak
Contoh: Unreported Fishing
Tidak dilaporkan Dilaporkan ttp tidak benar (jenis, ukuran/berat)
7
22/09/2014
3
perbedaan, ttp jenisnya saling terkait: IUU Fishing oleh kapal ikan domestik yg beroperasi di jurisdiksi nasional.
IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing:
Sering menjadi permasalahan regional atau internasional, ttp MSC nasional dpt menyelesaikannya. Menjadi masalah besar, sering didanai oleh sindikat kriminal internasional
IUU fishing oleh kapal ikan domestik di wilayah perairan nasional yg didanai oleh kepentingan asing.
Dapat menjadi masalah besar.
Indonesia Australia Timor
Leste Papua New Guinea
8
22/09/2014
Indonesia Philippines Malaysia Brunei
Thailand Vietnam Cambodia Malaysia
9
22/09/2014
Sindikat
Kriminal Perdagangan: Senjata Orang Narkoba
Penyelundupan
barang Pergerakan Terrorist Korupsi
IUU Fishing di Kawasan mrpk permasalahan besar krn berpengaruh pd semua negara Permasalahan keamanan pangan untuk sebagian negara2 Jk tdk tertangani, IUU fishing dpt mengakibatkan keamanan maritim lainnya Pemberantasan IUU fishing membutuhkan kerjasama bilateral, sub-regional dan regional.
10
22/09/2014
KEWENANGAN TNI AL
11
22/09/2014
Kekuatan Pertahanan: Menangkal & m’beratas ancaman Mendorong keamanan nasional
Berdsrk tujuan & Strat Militer: Kontrol Laut Proyeksi Kekuatan
Berdsrk Struktur TNI: Fungsi Utama Fungsi Organisasi Mil Fungsi Teknis Fungsi Khusus
Pasal 9 UU No. 34/2004 Pertahanan matra laut; Menegakkan hukum & menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dgn ketentuan hukum nasional & hukum internasional; Tugas diplomasi mendukung kebijakan politik luar negeri; Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan Pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
12
22/09/2014
PEROMPAKAN / PEMBAJAKAN DI LAUT TINDAK PIDANA PERIKANAN PELAYARAN
LINGKUNGAN HIDUP KSDA & EKOSISTEM
TINDAK PIDANA DI LAUT
KEHUTANAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM ATAU BENDA CAGAR BUDAYA (BMKT) KEIMIGRASIAN PENGANGKUTAN PENAMBANGAN KEPABEANAN PELANGGARAN WILAYAH TINDAK PIDANA DI ZEE 25
ASPEK HUKUM DLM OPSKAMLA
13
22/09/2014
PERAIRAN INDONESIA - PER. TERITORIAL - PER. KEPULAUAN - PER. PEDALAMAN
PASAL 3 (1) UU NO. 6 TH. 1996
ZONA TAMBAHAN ZONA EKONOMI EKS. INDONESIA
UU NO. 5 TH. 1983
LANDAS KONT. INDONESIA
UU NO. 1 TH. 1973
LAUT LEPAS
PASAL 95 UNCLOS ’82 (KEKEBALAN KAPAL PERANG)
27
1. HUKUM INTERNASIONAL
UNCLOS 1982 di RATIFIKASI dgn UU NO.17 Thn 1985 • PSL
29 UNCLOS 1982
• PSL
73 UNCLOS 1982
• PSL 110 UNCLOS 1982 • PSL 111 UNCLOS 1982 • PSL 224 UNCLOS 1982
2. HUKUM NASIONAL * TZMKO (Stbl 1939 No.442) * UU No. 8
Thn 1981
* UU No. 5
Thn 1983
* UU No. 17 Thn 2008 * UU No. 23 Thn 1997 * UU No. 5
Thn 1990
* UU No. 3
Thn 2002
* UU No. 45 Thn 2009 * UU No. 34 Thn 2004
28
14
22/09/2014
TDK DICURIGAI
ABAIKAN
NIL. KONDISI HENTIKAN PERIKSA
DICURIGAI
Θ KONTAK Θ DETEKSI Θ IDENTIF
TDK CUKUP BUKTI
BEBASKAN
ADHOCK KAWAL
TANGKAP
PELABUHAN / LANAL TERDEKAT
CUKUP BUKTI
BERWENANG MENYIDIK RIKS. LANJUT TDK BERWENANG MENYIDIK
SPDP SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
KOORD. & SERAHKAN INST./APARAT BER-WENANG
29
Kendala • Keterbatasan kondisi teknis unsur (sdh tua) • Keterbatasan sarana & prasarana pendukung – Kesiapan Dermaga
– kesiapan Fasharkan – Jumlah unsur • Keterbatasan dukungan BBM Operasi
15
22/09/2014
16
