2014. (Provinsi Kalimantan Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 08-15-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang

mengadili

perkara

konstitusi

pada

tingkat

pertama

danterakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2] Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPINDONESIA)yang diwakili oleh: 1. Nama

: Letjen.TNI (Purn.) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, S.H Ketua Umum PKPIndonesia

Jabatan

:

Alamat

: Jalan Diponegoro No.63 Menteng, : Jakarta Pusat

2. Nama

: M. Yusuf Kartanegara

Jabatan

: SekretarisJenderal PKPINDONESIA

Alamat

: Jalan Diponegoro No.63 Menteng, : Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 kepada M. Kamal Singadirata, SH.,MH., Safril Partang, SH.,MH., Jeffry Palijama, SH., Nixon Gans Lalu, SH.,MH., Ridwan, SH., Rio Rama Baskara, SH., Martimbang R. Siahaan,SH., Abdul Lukman Hakim, SH., Nugraha, SH., Saepudin Umar, SH., Andi Asrun, SH., M. Hasbi, SH., Ardiyansah, SH., Solehudin, SH., Hj. Lolynda Usman, SE.SH, kesemuanya adalah Tim Advokasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 63 – Jakarta Pusat, Tlp. 021 31922733 nomor faksimili 021 31922822, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]

2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1174/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan UmumSelanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------ Termohon; [1.4] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin,12 Mei 2014 pukul 22.50WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal15 Mei 2014 pukul 23.50WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


Provinsi

Kalimantan

Tengah

dicatat

dengan

Nomor

08-15-21/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c.

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum

Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN

2014

dan

Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional; e.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



I.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum,serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan; b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; c.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara

lain,

adalah

partai

politik

peserta

Pemilu

untuk

pengisian

keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan; d. Bahwa

berdasarkan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan



KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai permohonan

kedudukan

hukum

pembatalan

(legal

Keputusan

Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

standing) Komisi

untuk

mengajukan

Pemilihan

Umum

dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN

2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014. II.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online,



surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili; c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN

2014

dan

Nomor:

412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB; d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB. e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. III.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR. [2.2] Menimbang

bahwapermohonan

Pemohon

yang

disampaikan

kepada

Mahkamah Konstitusi sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari



Kamis

tanggal15

Mei

2014

pukul23.50WIB,

Pemohon

(PKP

INDONESIA)

menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP INDONESIA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 4.10.1.1. PERSANDINGAN

PEROLEHAN

SUARA

MENURUT

TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR. Perolehan Suara Termohon Pemohon (2) (3) (4) KALTENG 18,640 80.787 Penjelasan Alat Bukti (terlampir)

No. DAPIL

Selisih

Alat Bukti

(1) 1.

(5) 62.147

(6) terlampir

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tanggal 20 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a./PAN.MK/2014,sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 22 Mei Mahkamah pada tanggal 27 Mei

2014

yang diterima di Kepaniteraan

2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut. I.

DALAM EKSEPSI A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004). 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan: a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-UndangNomor 8 Tahun 2012) c.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,mengenaai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jum’at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atauharus diajukan selambatlambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB. - Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


sengketa PHPU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon,sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PHPU aquo. Hal ini telah menunjukkan : - bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon;Selain itu pula, -

bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PHPU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak,atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) 1. Bahwa ketentuan Pasa 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu: “Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3



dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini; Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka : -

Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (Obscuur Libel) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya ;

- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar. Oleh karenanya permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena

tidak

memenuhi

syarat

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana tersebut di atas. 2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena : a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan faktafakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu



menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan

antara

perhitungan

suara

menurut

Pemohon

dengan

perolehan kursinya. b. Permohonan

yang

diajukan

oleh

Pemohon

melanggar

Pedoman

Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Pemohonan Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERMOHONAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Provinsi KALIMANTAN TENGAH untuk pengisian Keanggotaan DPR; [2.4] Menimbang bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan bahwa pada Dapil KALTENG terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan sebesar 62.147 suara di Dapil KALTENG, namun demikian Pemohon tidak menguraikan bukti dengan jelas dan lengkap; Atas permohonan tersebut, berikut Termohon uraikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut : 1) Bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon 18.640 dan yang semestinya menurut Pemohon adalah sejumlah 80.787. 2) Bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi perbedaan perhitungan perolehan suara sebesar 62.147 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah. 3) Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 18.640 suara, yang semestinya Pemohon adalah 80.787 suara. 4) Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PKP Indonesia) pada seluruh dapil berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas



perolehan suara Pemohon (PKP Indonesia) sesuai peraturan perundangundangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. 5) Bahwa dalam permohonannya pemohon membuat Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon dan Pemohondi Dapil Kalimantan Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPR, sebagai berikut : No. Dapil (1) 1.

Perolehan Suara Termohon Pemohon (3) (4) 18.640 80.787

(2) KALTENG

Selisih (5) 62.147

Alat Bukti (6) Terlampir

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon khususnya di Daerah Pemillihan Kalimantan

Selatan sebagaimana disebutkan tersebut, maka Termohon menyatakan : 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaradi Provinsi Kalimantan Tengah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar. 2) Bahwa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dengan nomor : 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014. 3) Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPR dari seluruh Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam formulir Model DC-1 DPR. 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang berkaitan dengan data perolehan suara pada Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Pemohon ditemukan data sebagai berikut: No.

Dapil

(1)

(2)

Perolehan Suara Termohon Pemohon (3) (4)

Alat Bukti Termohon

Keterangan Alat Bukti Termohon (6)



1.

KALTENG

18.640

80.787

T-15. Kalteng.114

1. Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota se Kalteng) 2. Formulir Model DC-1 DPR

5) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta sebagaimana dijelaskan Termohon di atas, maka permohonan Pemohon sama sekali tidakberdasar dan tidak terbukti karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon, oleh sebab itu Termohon merasa tidak perlu untuk memberikan penjelasan lain karena dalam faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. III. PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

-

Menyatakan benar dan sah menurut hukum :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentangPenetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara NasionalDalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan, 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; Atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Termohonmenyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014, pukul 17.00 WIB, yang pada pokoknya

tetap

dengan

pendiriannya,

namun

Pemohon

tidak

menyampaikankesimpulan sebagaimana yang ditentukan Mahkamah; [2.6]

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1]

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil

pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) di DPR RI KALIMANTAN TENGAH I. [3.2]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah

Konstitusi

(selanjutnya

disebut

Mahkamah)

terlebih

dahulu

mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

Mahkamah berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; [3.4]

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK,

Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan; [3.6]

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013

sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua

Atas

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; [3.8]

Menimbang

bahwa

Termohon

mengumumkan

Keputusan

Komisi

Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; [3.9]

Menimbang

bahwa

Pemohon

mengajukan

permohonan

PHPU

sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan



Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [3.10]

Menimbang

bahwa

oleh

karena

Mahkamah

berwenang

mengadili

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11]

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan

Mahkamah

untuk

mengadili

permohonan

a

quo

Mahkamah

telah

mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi ini. Dalam Pokok Permohonan [3.12]

Menimbang bahwa Mahkamah telah membuka sidang untuk memberi

kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya, yaitu Jumat, 6 Juni 2014, namun Pemohon atau kuasanya tidak hadir menghadap dalam persidangan tersebut, walaupun Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;



[4.3]

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4]

Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5]

Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 16.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait /Kuasanya.

KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Aswanto

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar


2014. (Provinsi Kalimantan Tengah) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents