2013Selamat Datang LIBERALISASI LOGISTIK

01

ASPERINFO JANUARI 2013

Implementasi Sislognas Sangat Mendesak Dubes Logistik Jadi Dubes Negara Indonesia Harus Pecahkan Enam Masalah Antisipasi Liberasi Logistik Munas Asperindo Soroti SDM

2013 Selamat Datang

LIBERALISASI LOGISTIK

Kata Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi semua pihak yang bergerak di industri pos di Indonesia Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya majalah ASPERINFO yang merupakan media informasi sekaligus komunikasi bagi komunitas ASPERINDO khususnya dan bagi pihak-pihak lain yang bergerak maupun yang berkepentingan dengan industri pos ini dapat diterbitkan kembali. Dalam beberapa tahun terakhir industri pos tumbuh dengan begitu pesat ditandai deng an semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pos, disertai pula dengan kemajuan teknologi sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan pos di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos memberikan arah yang jelas bagi para penyelenggara pos dalam berkompetisi di sektor layanan pos, sehingga dapat tercapai cita-cita industri pos di masa mendatang yang mampu mempresentasikan kondisi tersedianya layanan pos yang lebih berkulitas, menjamin terselenggaranya layanan pos di seluruh tanah air, dan mendorong berkembangnya layanan baru yang dapat memberikan banyak pilihan kepada masyarakat. Dengan hadirnya majalah ASPERINFO, kami selaku regulator menyambut dengan baik dan berharap agar majalah ini dapat menjadi media informasi, komunikasi, sosialisasi, dan diskusi yang mampu menambah wawasan para komunitas anggota ASPERINDO dan pihak pihak terkait lainya, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh positif terhadap kemajuan industri pos secara nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan selamat kepada ASPERINDO atas terbitnya kembali majalah ASPERINFO. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

CONTENTS

2013 selamat datang Liberalisasi Logistik 4

m KADRIAL Ketua Umum Asperindo

SISLOGNAS

HOT ISSUE Tahun 2013 menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia terkait mulai diberlakukannya pasar bebas, terutama liberalisasi logistik. Para pemain asing di bidang logistik akan membanjiri pasar Indonesia. ?Siapkah Indonesia bersaing dengan negara-negara lain

Antisipasi Liberalisasi

Logistik

3

FOOTNOTE

Implementasi

Sislognas Sangat Mendesak REGULASI

RPX GROUP

SIAP BUKA 500 OUTLET

10

Diantara Duta Besar RI angkatan tahun 2009, Harsha E Joesoef berhasil meraih penghargaan cukup banyak dari pemerintah, akreditasi antara lain dari Presiden Slovakia, Menteri Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Universitas Pertanian dll

EXECUTIVE Amb. Harsha E Joesoef, MSc

12

DUBES LOGISTIK JADI DUBES NEGARA

Dr Nofrisel SE MM Sekretaris Kelompok Kerja Ahli Tim Sistem Logistik Nasional memberikan beberapa langkah bagi para pelaku jasa kurir, pos dan logistik sebelum liberalisasi logistik diberlakukan. Semuanya terrangkum dalam wawancara panjang Majalah Asperinfo.

interview Liberalisasi Logistik

8

Indonesia Harus Pecahkan 6 Masalah

PROFILE

19

NEWS

14

NEW Munas Asperindo Soroti SDM & Interkoneksi Regulated Agent Memperlambat Kiriman

14 16

REGIONAL NEWS ATC Cetak SDM Profesional Muswil Asperindo Jawa Tengah Asperindo Sumut Sambut Pembangunan Tol

18 20 21

TIPS Mengirim Barang dimusim Hujan Mengirim Barang Berharga Mencegah Pengiriman Barang Terlarang

22 22 22

OPINI Industri Logistik Siap Masuk Pasar Global

24

MAJALAH ASPERINFO

Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

I

editorial Dewan Penasehat: M. Kadrial Syarifuddin Salam Sejahtera

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan hidup sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama berbuat kebajikan di muka bumi ini. Pembaca yang budiman. Bersyukur kepada Tuhan, bahwa pada awal tahun 2013, tepatnya bulan Januari 2013, Asperindo berhasil menerbitkan kembali Majalah AsperInfo. Harapan kami, terbitnya AsperInfo, sebagai media informasi dan komunikasi Asperindo ini bermanfaat bagi para anggota Asperindo khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Edisi perdana Majalah AsperInfo, mencoba membahas secara lebih mendalam terkait rencana pemberlakuan pasar bebas dalam hal ini liberalisasi logsitik tingkat ASEAN. Salah satu tujuannya adalah agar para stakeholder dan para pelaku logistik memahami tantangan yang akan datang, karena para pemain asing di bidang logistik akan bebas masuk ke Indonesia. Pembaca yang budiman, selain itu, redaksi juga mengangkat tema regulasi yang berkaitan dengan implementasi Sislognas. Pada edisi perdana ini kami tampilkan sosok Harsha E Joesoef sebagai figur executive yang pernah menjadi Duta Besar Slovakia. Kiprahnya di negeri Slovakia telah mengantarkan Harsha mendapatkan berbagai penghargaan. Pembaca yang budiman. Semoga kehadiran majalah ini, dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca dan bisa mengambil ilmu dari apa yang kami paparkan. Semoga.

Pemimpin Redaksi: Jimmi Krismiardhi Redaktur Pelaksana: Fathurroji Tim Redaksi: Ivan Rene Subhan Ramdhan Muhajir Desain & Layout: Rahman Jampang Marketing Iklan: Ratih Hartini Yuri Nadia

Alamat Redaksi: SEKRETARIAT DPP ASPERINDO Ruko Grand Bintaro Blok A5 Jl. Bintaro Permai Raya Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Tel : (021)7351627 7351628 / 7351629 7351630 Fax : (021) 7343191 Email : [email protected] Website : www.asperindo.or.id

PENGUMUMAN Redaksi

Redaksi menerima tulisan dan foto kegiatan anggota Asperindo yang ada di Jakarta maupun di Daerah melalui email. Atau bisa mengundang Tim Redaksi untuk meliput acaranya.

FOOTNOTE

SISLOGNAS

Antisipasi Liberalisasi Logistik m KADRIAL Ketua Umum Asperindo

D

i banding negara lain, sistem logistik negeri ini masih jauh dari harapan yang seharusnya. Padahal potensi negeri dengan model kepulauan dan penduduk yang jumlahnya sekitar 245 juta orang menjadi pasar yang potensial untuk pengembangan bisnis di jasa logistik. Tak heran, jika Indonesia menjadi target pasar negara-negara Asean di bidang logistik. Berdasarkan survei Indeks Kinerja Logistik oleh Bank Dunia tahun 2010 posisi Indonesia berada pada peringkat ke-75 dari 155 negara yang disurvei. Sedangkan tahun 2012, posisi Indonesia membaik yaitu menjadi peringkat ke-59. Kendati demikian, Indonesia masih di bawah kinerja beberapa negara ASEAN seperti Singapura (peringkat ke-2), Malaysia (peringkat ke-29), Thailand (peringkat ke-35), Philipina (peringkat ke-44) dan Vietnam (peringkat ke-53). Terpuruknya Indonesia karena tingginya biaya logistik yang bisa mencapai 27% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Liberalisasi logistik Asean yang akan dimulai tahun 2013 ini, menjadi tantangan negeri kepulauan ini untuk segera menyiapkan perangkat, agar perusahaan logistik lokal mampu bersaing dengan perusahaan logistik asing. Bila tidak, maka pengusaha nasional hanya akan menjadi penonton, sedangkan pihak asing yang akan mengeruk untungnya. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), logistik

masuk dalam komponen bidang jasa, yang kesepakatannya ditandatangani negara-negara Asean sejak tahun 1995 di Bangkok, Thailand. Di mana, liberalisasi logistik mencakup antara lain jasa kargo, pergudangan, agen transportasi, jasa kurir, dan jasa pengepakan barang. Untuk mampu bersaing dengan para pemain asing, maka pemerintah harus melakukan pembenahan terkait dengan regulasi, infrastruktur, teknologi informasi. Begitu juga para pelaku usaha, juga harus membenahi perusahaannya sehingga ketika pihak asing masuk, para pebisnis lokal siap bersaing dengan mereka. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional yangtertuang dalam Peraturan Oresiden Nomor 26 tahun 2012, di mana fungsinya sebagai acuan bagi pemangku jabatan dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Salah satu pertimbangan diterbitkannya Cetak Biru ini adalah karena tingginya biaya logistik nasional, yang mencapai 27% dari Produk Domestik Buto (PDB) yang disebabkan antara lain belum memadainya kualitas pelayanan yang ditandai dengan rendahnya tingkat penyediaan infrastruktur, banyaknya biaya transaksi yang tumpang tindih, masih lambatnya operasional

pelayanan di bandara/pelabuhan, belum ter integrasinya dokumen pengiriman antar moda transportasi dan terbatasnya jaringan pelayanan penyedia jasa logistik nasional. Asperindo sebagai wadah perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos, dan logistik di Indonesia yang memiliki anggota 160 perusahaan di seluruh Indonesia, merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk memberikan motivasi, masukan positif dalam menata kesiapan anggotanya menyambut liberalisasi logistik Asean tahun 2013. Asperindo akan terus memberikan informasi dan mencari solusi yang tepat untuk mempertahankan pemain lokal agar bisa tetap eksis dan tidak tergerus oleh pemain asing. Karenanya, Asperindo terus memberikan masukan dan melakukan mediasi ke pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan peningkatan kwalitas anggotanya dengan menghadirkan Asperindo Training Centre (ATC) Kita semua tidak ingin, adanya liberalisasi logistik ini justru menjadi pintu gerbang tumbangnya perusahaan lokal karena tak mampu bersaing dengan asing. Liberalisasi logistik ini, selain menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, juga membuka peluang yang lebih luas untuk kita mengembangkan bisnis logistik ke mancanegara. Sekarang, bola ada di tangan kita semua, kita akan terus bertanding dengan pemain asing dan kita pengusaha nasional harus menjadi tuan rumah di Negara kita tercinta ini. MAJALAH ASPERINFO

Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

3

HOT ISSUE

2013

Selamat Datang Liberalisasi Logistik

Tahun 2013 menjadi gerbang awal menuju pasar bebas, terutama liberali sasi logistik Asean. Melihat infrastruktur yang ada dan regulasinya, siapkah Indonesia di pasar bebas logistik?

T

ertanggal 15 Desember 1995 lalu, negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), tepatnya di Bangkok, Thailand. Tujuannya, dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan dibidang jasa. Salah satunya, bidang logistik. Tonggak sejarah dunia logistik tercetus waktu itu. Meski untuk Indonesia itu menjadi tanda tanya besar, siapkah Indonesia menghadapi liberalisasi logistik? Yang pasti, liberalisasi logistik ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negeri kepulauan ini. Dalam kesepakatan itu, negara-negara ASEAN menyepakati kerangka AFAS yang mencakup

4

MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo eDISI 01 / JANUARI 2013

delapan sektor, yaitu Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik. Untuk jasa logistik, nampaknya akan menjadi tantangan besar bagi negeri ini karena pangsa pasar lokal yang sangat besar akan menjadi bancakan pemain asing, bila pemain lokal dengan segala infrastrukturnya serta jaringannya belum siap. Dibanding negara ASEAN lainnya, potensi bisnis logistik di Indonesia dinilai paling tinggi. Sebagai negara kepulauan, maka kebutuhan logistik menjadi sangat tinggi. Ditambah dengan jumlah populasi 235 juta jiwa, yang sebagian besar membutuhkan jasa logistik. Tak heran, jika Indonesia jadi negara paling seksi sehingga banyak dilirik

negara ASEAN lainnya, untuk dijadikan target pasar. Bank Dunia mengumumkan logistics performance index (LPI) Indonesia tahun 2012 naik peringkat, dari posisi 75 di tahun 2010 ke posisi 59. Berdasarkan survei tersebut, peningkatan skor tertinggi terjadi pada indikator kompetensi jasa logistik (naik 0,38 poin), sementara terendah terjadi pada pembenahan infrastruktur (nol). Namun demikian, masih banyak PR yang harus dibenahi untuk bertarung bebas dengan pemain asing di tahun 2013 ini. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi liberalisasi logistik ini? Menurut Edy Putra Irawady, Deputi bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinasi Perekonomian, keuntungan pemberlakuan liberalisasi logistik bagi Indoensia adalah penerapan insurance dan freight (IF) dalam transaksi perdagangan. Edy menegaskan, selama ini ekspor Indonesia menggunakan FOB dan impor CIF, artinya IF akan dinikmati oleh pihak lain. Penerapan

IF dalam pengangkutan ekspor-impor akan menambah nilai transaksi perdagangan nasional. “Liberaliasasi jasa logistik merupakan salah satu sektor prioritas dalam Asean Economic Community 2015. Untuk sektor jasa logistik Asean akan dikoordinasikan oleh Vietnam,” ungkapnya. Dengan liberalisasi jasa logistik ini, tambah Edy, maka pelaku jasa logistik negara ASEAN bisa leluasa beroperasi di Indonesia. ”Nantinya jasa angkutan truk dari Vietnam bisa dengan mudah masuk ke Bojonegoro. Untuk bisa bersaing, daya saing industri logistik harus dibenahi, khususnya kualitas SDM dan infrastruktur,” katanya. Liberalisasi logistik ini meliputi liberalisasi di bidang kargo, pergudangan, agen transportasi, jasa kurir, dan jasa pengepakan barang. ”Bagi negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah pasar empuk bagi industri logistik. Tipikal negara kepulauan dengan luas daratan memadai membuat kebutuhan logistik sangat tinggi,” ujarnya. Adanya liberalisasi jasa logistik ini diharapkan dapat memangkas beban logistik terhadap biaya produksi industri nasional yang masih terbilang tinggi. Edy memaparkan, selama ini beban logistik terhadap cost produksi itu 14,24%, “Sangat signifikan,“ tegasnya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia merilis biaya logistik di

Indonesia mencapai 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 1.820 triliun per tahun. Biaya tersebut terbagi dalam biaya penyimpanan sebesar Rp 546 triliun, biaya transportasi Rp 1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp 182 triliun. Menghadapi liberalisasi jasa logistik Asean 2013, Edy mengatakan, pemerintah berupaya mengembangkan sistem logistik nasional dengan mempercepat pembangunan pelabuhan dan bandara, membangun dry port serta pusat distribusi di kawasan Indonesia Timur. “Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sudah menginisiasi 78 rencana investasi sektor logistik dengan skema pendanaan swasta murni untuk mendukung sistem logistik nasional,” ujarnya. Edy mengatakan, saat ini penanganan logistik di Indonesia berdasarkan biaya menempati urutan ke-59 di dunia atau merosot tajam dari sebelumnya di posisi ke-43. Biaya logistik diharapkan bisa turun

Istimewa

Bagi negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah pasar empuk bagi industri logistik. satu persen tiap tahun. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah terus membenahi infrastruktur. Sementara itu Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah akan segera menerapkan agenda sistem logistik nasional, yang menargetkan penurunan logistik hingga 50 persen pada 2014 mendatang. Menurutnya, saat ini biaya produksi yang berada di angka 14,08 persen cukup menjadi penghambat laju pertumbuhan perekonomian. “Dalam sistem logistik nasional kita, sampai 2014

mendatang cost logistik akan di cut dari 14,08 persen menjadi sembilan persen saja dari total produksi,” katanya sebagaimana dilansir okezone.com. Untuk merealisasikan target penurunan biaya logistik itu, pemerintah telah menyusun tiga langkah strategis, yaitu menghilangkan hambatan terstruktur seperti peraturan daerah, pembangunan infrastruktur dan penghapusan tarif-tarif yang tidak diatur, seperti pungli yang kini masih menjadi MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

5

HOT ISSUE

persoalan utama distribusi barang maupun aktifitas perdagangan. Hatta menegaskan, dalam kehidupan bisnis yang baik, kecepatan dalam proses administrasi perekonomian seperti perijinan usaha menjadi salah satu kriteria penting. Banyak pemerintah daerah yang masih berorientasi bahwa retribusi merupakan pendapatan. Padahal, di sisi lain, akan menghilangkan pendapatan karena penurunan daya saing dengan daerah lainnya. “Pemerintah daerah harus pandai-pandai dalam pembuatan Perda. Jangan hanya berorientasi pada pendapatan instan semata, karena bisa berbahaya untuk kehidupan ekonomi daerah secara menyeluruh,” pungkasnya. Terkait siap tidaknya Indonesia bertarung di kancah pasar bebas, terutama bidang logistik, menurut Dr Nofrisel SE MM Sekretaris Kelompok Kerja Tim Ahli Sistem Logistik Nasional, siap atau tidak siap harus

6


Pemerintah daerah harus pandaipandai dalam pembuatan Perda. Jangan hanya berorientasi pada pendapatan instan semata, karena bisa berbahaya untuk kehidupan ekonomi daerah secara menyeluruh. di hadapi. Secara keseluruhan, sebenarnya pemain logistik kita siap. Era kompetisinya memang semakin ketat, “Bahasa bisnisnya kalau tidak mempersipkan diri pasti akan kalah,” katanya.

Nofrisel berharap kepada ASPERINDO dan asosiasi lainnya untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan paling baik adalah memperbaiki SDM dan IT. Kalau tidak menyiapkan diri baik SDM dan IT pasti terlambat dan tenggelam. Selain itu, mempelajari aturan yang berkaitan de1ngan logistik, serta menganalisa portfolio baik customer dan kompetisi di Indonesia. Pria yang menjadi Anggota Dewan Pembina ASPERINDO ini berharap apa yang sudah durumuskan dalam Sislognas dijalankan bersama. “Sekarang kita punya Perpres 26 tahun 2012 tentang pengembangan Sislognas sampai sudah ada rencana aksi. Tinggal kita melaksanakan dengan baik dan benar,” terangnya. FATHURROJI

Istimewa

KE CINA DAN THAILAND

T

ak bisa dipungkiri, Cina menjadi negara yang cukup brilian dalam berbisnis. Tak heran, bila banyak barang-barang dari Cina membanjiri pasar di Indonesia dengan harga jauh lebih murah, dengan varian produk yang lengkap. Nampaknya, Indonesia perlu belajar dari negeri Panda ini di bidang logistik. Duta Besar RI untuk Cina dan Mongolia, Imron Cotan menegaskan Indonesia harus mencontoh sistem logistik nasional Cina untuk meningkatkan produktivitas nasional dengan biaya yang efektif dan efisien. “Infrastruktur dan sistem logistik nasional yang baik, sudah menjadi sebuah keharusan untuk dapat meningkatkan produktivitas nasional sebagai bagian dari modal untuk bersaing secara kompetitif di pasar global,” katanya sebagaimana dilansir republika.co.id. Imron mengatakan, strategi pengembangan intra dan interkonektivitas infrastruktur darat, laut, udara di dalam negeri dan ke luar negeri Cina cukup baik. “Cina memiliki jalan tol terpanjang di dunia kedua setelah Amerika Serikat dengan panjang sekitar 65.065 kilometer. Dan sejak tahun kemarin panjang jalan tol itu bertambah menjadi sekitar 76.114 kilometer,” ungkapnya. Selain jalan tol, Cina juga memiliki panjang jalur kereta sekitar

100.000 kilometer yang menghubungkan seluruh provinsi yang ada di Cina, dan akan ditingkatkan menjadi 170.000 pada tahun 2030. Cina, kini jalur kereta cepat sepanjang 8.358 kilometer yang merupakan terpanjang di dunia, serta akan dibangun pula jalur yang menghubungkan hingga Tibet, Rusia serta beberapa negara ASEAN. “Dengan infrastruktur yang terbangun baik, tercapai sistem logistik nasional yang baik pula. Sehingga arus barang, manusia dan jasa dapat berjalan baik, meningkatkan produktivitas nasional dengan biaya yang efektif dan efisien, sehingga harga barang pun menjadi murah dengan kualitas terjaga,” paparnya. Sementara itu menurut Netpreeya Kate Choomchaiyo, Direktur Logistik Perdagangan Departemen Promosi Perdagangan, Kementerian Perdagangan Thailand, sebagaimana dilansir Harian Bisnis Indonesia mengatakan persoalan logistik Thailand berbeda dengan Indonesia yang terkendala infrastruktur sehingga beban biayanya tinggi. Dengan kondisi itu, masalah di kedua negara tak bisa dipetakan sama. Indonesia, menurutnya, punya kelemahan infrastruktur jalan darat dari pelabuhan ke gudang. Imbasnya, biaya logistik jadi selangit. Kate menilai Indonesia punya keunggulan adanya keterhubungan antarpulau yang membaik. “Kalau

kami kebalikannya dari Indonesia. Sarana infrastruktur kami, yaitu jalan tol, jalan darat, dan truk cukup kuat demikian juga pada penerbangan,”paparnya. Menurut Kate, beban logistik di Thailand dua tahun lalu 18% dari PDB. Dengan pertumbuhan industri yang cukup baik, beban biaya diharapkan berkurang menjadi 15% terhadap GDP dan beberapa tahun mendatang bisa menjadi hanya 10% dari PDB. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat statistik terakhir biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asean yakni sebesar 25%-30% dari PDB. Padahal idealnya tidak melebihi 15% dari PDB. Kate menjelaskan, untuk mengurangi beban logistik tersebut, ia akan mengimplementasikan menyelenggarakan program latihan bagi perusahaan eksportir hingga perusahaan importir agar mengetahui layanan logistik secara baik dan sistem manajemennya. Selain itu, tutur Kate, pemerintah juga akan menggandeng seluruh kampus di Thailand guna mencetak tenaga yang ahli di industri ini. “Soal SDM bisa menjadi masalah ke depan jika tidak dipersiapkan karena bisnis ini makin tumbuh dengan segala tingkat kerumitannya,” ungkapnya. FATHURROJI MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

7

INTERVIEW

Liberalisasi Logistik

Indonesia Harus Pecahkan 6 Masalah

K

ekuatan logistik negara ini ditentukan sejauh mana kesiapan para pelaku logistik dan kepedulian pemerintah di negeri ini. Bila kuda-kuda yang dipasang lemah, maka tinggal men-

Istimewa

unggu tumbangnya. Sebaliknya, bila kuat maka para pelaku logistik lokal akan mampu bersaing dengan pemain asing. Salah satu langkah untuk menyiapkan negeri ini dalam menghadapi perdagangan bebas, utamanya bidang logistik, telah diterbitkan Perpres Nomor 26 tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Untuk mengetahui poin-poin penting dari Sislognas ini, wartawan Majalah AsperInfo, Fathurroji dan Muhajir bertandang ke kantor Dr Nofrisel SE MM, Pakar/ Doktor dibidang logistik, Sekretaris Kelompok Kerja Tim Ahli Sistem Logistik Nasional yang juga adalah anggota Dewan Pembina ASPERINDO. Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana logistik Indonesia menghadapi pasar bebas 2013? Di Sislognas sudah dirumuskan cetak biru guna membantu mempersiapkan sektor logistik nasional untuk siap berdaya saing. Mengapa demikian karena kita melihat bahwa logistik itu ternyata kalau diamati terlihat dua perspektif, yaitu pelaku dan negara. Dalam beberapa aspek ternyata tidak bisa semata-

8

MAJALAH ASPERINFO

Media & Komunikasi Asperindo MediaInformasi Informasi & Komunikasi Asperindo eDISI / JANUARI 2013 2013 eDISI0101 / JANUARI

mata mengandalkan pelaku. Banyak aspek-aspek yang harus dibenahi dan dicampurtangani oleh negara. Karena kalau mengandalkan pelaku saja sangat terbatas. Apalagi orientasi mereka rata-rata profit. Lalu apa yang harus disiapkan untuk menghadapi liberalisasi logistik ini? Dalam konteks ini setidaknya ada enam aspek yang menjadi kritikal faktor untuk kita benahi ke depan. Pertama, bahwa Indonesia sampai sekarang belum memiliki komoditi unggulan. Selama ini, komoditi apapun dengan cara yang sama, dengan sistemnya sama dan berjalan natural. Tapi kalau melihat di beberapa negara, misalnya Thailand, di sana logistik berbasis agro. Seluruh kebijakan logistik nasional yang terkait agro di-create oleh pemerintah mulai dari produk apa yang akan dikembangkan, infrastruktur untuk mengembangkan produk, dan intensif bagi para pelaku industri sehingga berkembang. Kedua, infrastruktur ini tidak mungkin mengandalkan pelaku sehingga harus menjadi domain pemerintah. Terkait infrastruktur, mana yang lebih utama darat, laut, atau udara? Bagi sektor logistik nasional termasuk para pelaku, infrastruktur yang mereka inginkan adalah yang mampu memperlancar arus barang dengan biaya seefisien mungkin. Oleh karena itu perspektif dari industri logistik entah itu pelaku dan penyedia jasa logistik adalah selama mereka membangun infrastruktur yang mengarah pada efisiensi biaya dan kelancaran barang mereka akan support. Jangan dengan infrastruktur itu biaya semakin mahal sehingga barang semakin lama

sampainya. Karena logistik itu butuh kepastian dan bisa berimbas pada harga-harga. Secara praktik dan teori infrastruktur, yang paling murah adalah laut, lalu kereta api dan udara. Kalau bicara efisien maka infrastruktur yang harus dibangun adalah dua yang pertama yaitu laut dan kereta api. Oleh karena itu perhatian kita atas Sislognas adalah membangun transportasi berbasis laut. Dengan kondisi pulau yang banyak, bagaimana bisa berjalan kalau kapal dan pelabuhannya tidak ada. Berarti itu perlu dibangun infrastrukturnya. Bagaimana regulasi tentang logistik? Ketiga, regulasi karena logistik itu melibatkan multi kementerian, institusi dan lain-lain. Contoh anda ingin menjadi penyedia jasa gudang maka izinnya ke Kementerian Perdagangan. Ingin mendirikan jasa pengiriman ekspres izinnya ke Depkominfo, ingin menjadi transporter atau EMKL atau forwarding perlu ke Perhubungan. Regulasi ini silahkan berjalan dan ada regulasi yang harmonis sehingga tidak menghambat arus barang. Keempat adalah information dan komunikasi teknologi. Teknologi seperti apa? Teknologi yang bisa mempercepat arus barang seperti pelabuhan dan bandara dan sebagainya. Yang tidak kalah penting atau kelima adalah SDM. Karena selama ini SDM sangat terbatas. Apakah perguruan tinggi yang membuka jurusan logistik masih terbatas? Secara nasional belum banyak, perguruan tinggi baru bisa dihitung dengan jari, mungkin kalau di S1 sangat kecil tapi kalau di S2 sudah banyak karena konsentrasi. S2 lebih otoritas dimiliki perguruan tnggi sendiri sedangkan kalau jurusan itu yang menentukan adalah Mendikbud. Jadi ini salah satu challenge di bidang pendidikan yang kita hadapi adalah membangun lembaga pen-

didikan atau kampus yang fokus di bidang logistik. Selain itu, Indonesia belum punya sertifikat di bidang logistik, BNSP bulum punya sertifikasi profesi di bidang logistik. Sekarang kita yang mendorong supaya itu berdiri, mudah-mudahan di pertengahan tahun 2013 sudah banyak berdiri. Asosiasi Logistik Indonesia tahun ini sudah ada sertifikasinya. Apa poin terakhir yang harus dibenahi? Keenam adalah pelaku penyedia jasa logistik. Industri logistk di Indonesia kuenya sangat besar, tapi yang menguasai pasar tidak ada yang dominan. Kalau yang menguasai pasar menurut penelitian ITB sekitar 27%. Bila seluruh perusahaan BUMN di bidang logistik dikumpulkan paling hanya 50 triliun, sedangkan logistik swasta paling hanya 1 triliun. Lain misalnya dengan industri tepung terigu paling dikuasai 3-5 perusahan besar demikian juga gula. Kalau logistik katakan ada perusahaan X menguasai sampai 20 triliun, dia belum mendominasi pasar. Karena karakter itu, maka challenge kita adalah menyiapkan perusahaan logistik yang world class. Pemerintah diharapkan bisa menggiring kesana apakah itu perusahan negara atau swasta. Mengapa Indonesia terkesan lambat menyiapkan logistik? Karena belum kepikiran mungkin. Jadi kita memang boleh dikatakan sangat terlambat, untungnya kita punya market sendiri, mungkin negara lain melihat keluar karena pasar dalam negeri mereka lambat. Dengan cara menyiapkan 6 aspek tadi, kita berharap bisa menghadapi liberalisasi. Welcome to liberalization karena itu keniscayaan Apa yang harus disiapkan oleh pelaku logistik lokal? Kita berharap pelaku bisa mempersiapkan diri sedemikian rupa

setidaknya dengan dua hal pokok yaitu penyiapan SDM dan sistem operasi dan teknologi yang bagus. Kalau infrastruktur itu domain pemerintah tapi kalau dua hal ini tidak dimiliki maka kita akan kalah. Apakah kita siap untuk perang di liberalisasi logsitik? Era kompetisinya memang semakin ketat, bahasa bisnisnya kalau tidak mempersipkan diri pasti akan kalah. Dari pengamatan bapak, apakah logistik Indonesi sudah siap ? Saya bukan menggunakan bahasa diplomasi, kita siap atau tidak siap memang harus di hadapi. Secara keseluruhan, sebenarnya untuk pemain logistik kita siap saja, karena pemain domestik ini, logistik ini ada integritas sistemnya. Tidak ada satu perusahaan logistik manapun yang mengirim barang dari Jakarta ke daerah tanpa kerja sama. Mereka butuh partnership termasuk jaringan global. Masalahnya bagaimana kita bisa menggarap pasar besar di negeri sendiri itu yang perlu kita persiapkan karena pemain asing juga berdatangan. Apa harapan untuk pelaku logistik? Kalau melihat dari sisi kue besarnya logistik kita optimis bahwa kue ini cukup banyak. Kedua saya berharap baik kepada ASPERINDO dan asosiasi lain untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan paling baik saya rekomendasikan SDM dan IT. Kalau tidak menyiapkan diri baik SDM atau IT dan tidak ada investasi pasti terlambat dan tenggelam. Selain itu mempelajari aturan yang berkaitan dengan logistik. Melakukan analisa portfolio baik customer dan kompetisi di Indonesia. Saya berharap Sislognas ini bisa dilaksanakan bersama. Kata orang logistik, harus bisa mewujudkan kedaulatan logistik bagi seluruh rakyat Indonesia.

MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

9

REGULASI

Implementasi

Sislognas

Sangat Mendesak

Perpres No 26 tentang Sislognas bukan hanya untuk dibaca, tapi diimplemen tasikan dalam bentuk program yang kongkrit. Karena itu, implementasinya sangat urgen bagi pelaku logistik.

P

eraturan Presiden No 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) akhirnya rampung pada 5 Maret 2012. Sislognas ini akan memperkuat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sislognas dan MP3EI layaknya dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Keduanya saling memberikan sinergi positif bagi pembangunan ekonomi. MP3EI mengidentifikasi potensi kekuatan ekonomi dan komoditi andalan nasional, sedangkan Sislognas berkepentin-

10

MAJALAH ASPERINFO

Media Informasi & Komunikasi Asperindo Media Informasi & Komunikasi Asperindo eDISI / JANUARI 2013 2013 eDISI0101 / JANUARI

gan dalam menjamin pergerakan komoditi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efesien. Terlebih lagi rencana pemerintah dalam pembangunan berbagai infrastruktur perekonomian diantaranya pembangunan pelabuhan laut internasional, perluasan jalan kereta api, perbaikan bandara, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, pembangunan jalan dan jembatan serta beberapa pembangunan infrastruktur lainnya merupakan aspek-aspek yang secara langsung berkorelasi dengan sektor logistik nasional. “Logistik ini ingin mengkoneksikan kekuatan ekonomi nasional

membuka isolasi pedesaan, menghilangkan distaritas dan meningkatkan peran jasa logistik nasional,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi, di Jakarta. Terbitnya Perpres Sislognas ini sangat ditunggu semua pihak. Karena sektor logistik semakin hari semakin diyakini memiliki nilai strategis dan bahkan telah menjadi salah satu faktor penentu bagi pembangunan daya saing bangsa ini. “Kita akan mendukung cita-cita untuk mengkoneksikan, menghubungkan Indonesia yang berdasarkan maritim ini,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan

bahwa implementasi Sislognas ini perlu dipercepat. “Berbagai program yang sudah ditetapkan, sesuai dengan Pepres 26/2012 tentang sistem logistik nasional (Sislognas). Pepres sebagai payung hukumnya ini perlu secepatnya diimplementasikan, karena waktu berjalan terus. Jangan sampai kita kehilangan waktu, nanti pada saat pemberlakuan AEC (ASEAN Economic Community) 2015 baru kita panik,” ujarnya dalam siaran persnya. Natsir menjelaskan, banyak program yang dilakukan untuk menurunkan cost logistik nasional. Misalnya revitalisasi angkutan penunjang logistik barang, pangan, pembangunan BBM Logistik diperluasan Pelindo II dan daerah lain. Lalu ada revitalisasi kapal petra menjadi kapal motor untuk melayani sea short shipping route (SSS)/alur jarak pendek dan program lainnya. “Itu merupakan keterlibatan pengusaha logistik Kadin dalam mendukung Sislognas ini, hanya saja implementasi program yang lainnya juga harus segera diimplementasikan,” jelasnya. Sistem operasi logistik yang kompetitif merupakan kunci sukses dalam ekonomi global. Apalagi

dalam perdagangan yang kompetitif, sistem tersebut menjadi penentu utama daya saing yang membutuhkan pengiriman cepat. Secara sederhana, keberhasilan dalam perdagangan global dapat tercapai bila sebuah perusahaan memiliki kemampuan untuk bergerak melewati lintas batas dengan cepat, andal, dan murah. Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta mengatakan rencana aksi Sislognas berdasar pada enam kunci yakni komoditas penggerak utama, pelaku dan penyedia jasa logistik, infrastruktur transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen SDM dan regulasi/kebijakan. “Keberhasilan implementasi Sislognas akan berdampak pada efisiensi di bidang logistik yang pada gilirannya akan memperbaiki daya saing ekonomi dan sekaligus kesejahteraan masyarakat,” kata Menegristek pada acara International Logistics Seminar and Workshop 2012 di Jakarta. Menegristek berharap keberhasilan dan implementasi Sislognas akan berdampak pada efisiensi di bidang logistik sehingga dapat memperbaiki daya saing ekonomi dan kesejahter-

aan masyarakat. “Kelemahan kita adalah infrastruktur dan kesiapan teknologi sehingga kemudian di MP3EI, kita ingin meningkatkan SDM dan Iptek supaya signifikan pengaruhnya. Hal ini dilakukan supaya nanti logistik juga bisa ikut melonjak naik,” imbuh Menegristek. FATHURROJI

8 Persoalan Sislognas

M

enurut catatan Kadin Indonesia, ada delapan poin yang diharapkan oleh Kadin Indonesia untuk dapat diproses dan ditindaklanjuti mengenai permasalahan Sislognas. Yaitu: 1. 25 pelabuhan laut yang merupakan pintu gerbang utama perdagangan harus dibenahi, termasuk pengembangan pelabuhan udara di setiap provinsi Indonesia dan terminal kargo di stasiun kereta api. 2. Perlu penyelarasan atau harmonisasi yang berhubungan dengan operasional angkatan laut, darat, dan udara. 3. Perlu dicegah terjadinya stagnasi terhadap pergerakan arus barang. 4. Perlu dilaksanakan penerapan pelaksanaan 24 jam/hari di seluruh pelabuhan nasional. 5. Penerapan secara penuh National Single Window (NSW) terutama Cargo Release System. 6. Harus ada percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok, North Kalibaru dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. 7. Perlu percepatan penyelesaian Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari daerah industri ke Priok. 8. Perlu dibentuk Dewan Logistik Nasional sebagai instrumen yang memantau dan mengawasi pergerakan arus barang baik angkutan laut, darat, dan udara.

Istimewa MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

11

Executive

D

iantara Duta Besar RI angkatan tahun 2009, Amb. Harsha E Joesoef , MSc berhasil meraih penghargaan cukup banyak dari pemerintah, akreditasi antara lain dari Presiden Slovakia, Menteri Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Universitas Pertanian dll . Namun itu semua tidak menjadi tujuan utamanya ka-

rena yang lebih diutamakan adalah tujuan jangka panjang negara untuk membawa sumber kemakmuran bagi Indonesia. Nada bicaranya halus nan santun. Tidak hanya mengusai persoalan bisnis dan wirausaha, pendiri RPX Group ini juga menguasai perkembangan ekonomi, politik, sosial, seni, budaya dan penerangan media. Karakter ini semakin melekat setelah dirinya berhasil mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman logistik dan menjadi Duta Besar RI di Slovakia. Kemampuan Harsha dalam membangun bisnis ternyata tidak hanya berdampak pada perusahaanya tapi

Amb. Harsha E Joesoef, MSc

juga bagi negara. Pasalnya, pria yang ,mendapat Master of Science, University of Texas, El Paso, Amerika tahun 1982 ini didaulat pemerintah mengemban amanah sebagai Duta Besar RI di Slovakia tahun 2009. Bagi Harsha, tugas ini untuk mempersembahkan sesuatu bagi bangsa dan negara. “Saya senang bisa sharing knowledge dan pay back kepada negara sesuai kemampuan saya. Untuk itu saya lakukan tugas itu dengan baik,” ujarnya kepada Asperinfo saat ditemui di kantornya yang megah. Menurut pria penerima penghargaan Satyalencana Pembangunan dari Presiden RI tahun 2006 ini, tugas utama yang harus ia wujudkan adalah membangun hubungan jangka panjang antara Indonesia dan Slovakia dengan menambah sumbersumber kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Apalagi hubungan kedua negara selama ini relatif baik dan tidak ada konflik. Di bidang bisnis, kedua negara sudah menjalin hubungan dengan adanya beberapa merek dagang dari Slovakia seperti sepatu Bata yang konon berasal dari kata Bacca. Produk ban motor Matador dan merek pisau cukur Tatra yang semuanya berasal dari Slovakia. “Jadi sebetulnya sejak tahun 1945 sudah banyak hubun-

Dubes Logistik

Jadi Dubes Negara 12

MAJALAH ASPERINFO


gannya. Dulu bahkan ada merek motor Java,” papar lelaki kelahiran Jakarta, 30 Januari 1959. Hubungan ini tidak ditindak lanjuti dengan baik sehingga produk dari Slovakia tergeser dari negara lain. Hubungan yang mulai luntur itu dipertemukan kembali dalam sebuah program pertemuan antar pelaku bisnis kedua negara yang sempat dilaksanakan sebanyak enam kali selama beliau menjabat menjadi Duta Besar. Program ini mendapat sambutan baik dari pemerintah Slovakia sehingga presiden Republik Slovakia, Y M Ivan Gasparovic datang ke Indonesia untuk melakukan kerjasama bilateral di 9 sektor dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar. Kerjasama yang dilakukan tahun 2011 ini antara lain bidang pembangkit tenaga listrik di dua tempat, salah satunya di Batam, rencana pembangunan pabrik semen, pabrik ban dan energi terbarukan lainnya, di dunia perdagangan, investasi, perbankan serta media massa, termasuk pertanian. “Saat ini kita masih impor 100 % gandum dari luar. Insya Allah 2014 pemerintah bisa memulai program gandum nasional bekerja sama dengan Slovakia,” paparnya. Bagi pemerintah Indonesia, kerja sama dengan pemerintah Slovakia sangat menguntungkan karena Slovakia termasuk negara bagian di Eropa yang memiliki tiga keistimewaan. Pertama, Slovakia menjadi anggota Euro Union (EU) yang terdiri dari 27 negara. Kedua, Slovakia juga grup Schengen yaitu negara dengan visa bersama 22 negara Eropa lainnya. Ketiga, Slovakia juga masuk ke dalam negara Euro zone yaitu negara yang menggunakan mata uang Euro. Dengan tiga kelebihan ini, Slovakia memiliki potensi kestabilan perekonomian negara dan pelaku usahanya. Kestabilan moneter ini sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi resiko kerugian investasi dan menjadi pintu masuk Indonesia ke wilayah Eropa Timur melalui Slovakia. “Slovakia is not only

Slovakia but all 27 member countries of EU.. Barang-barang yang masuk ke Eropa pada umumnya bisa melalui Slovakia,” paparnya. Kesuksesan Harsha menjalankan tugas negara tidak hanya menghasilkan hubungan bilateral dan mendatangkan investasi asing, tapi juga berhasil meningkatkan pendapatan perdagangan Indonesia. Diakui Harsha bahwa sebelum menjadi dubes di Slovakia, neraca perdagangannya rendah di kisaran USD 50 juta. Setelah menerima tugas tahun 2009, neraca perdagangan Indonesia ke Slovakia terus naik. “Saya sampaikan kepada presiden pokoknya minimum dilipat gandakan.

Alhamdulillah itu tercapai dan terlampaui cukup jauh,” paparnya. Selama bertugas, Harsha belajar dari sistem logistik di negeri tersebut. Negara-negara Eropa memberlakukan sistem zona euro, schangen, dan visa bersama untuk mendukung perdagangan mereka sehingga tidak ada tarif biaya barang masuk dan keluar. “Pelajaran di sini bahwa otonomi daerah ini belajar dari EU, jangan mentarifkan barang dari Sumsel ke Sumbar atau dari Bandung ke Jakarta. Ini pemikiran yang keliru karena akan mematikan barang sendiri,” ujarnya. Pemberlakuan tarif barang yang keluar masuk daerah, akibat kebijakan otonomi daerah, hal ini menjadikan produk dalam negeri

lebih mahal dan memiliki daya saing yang lemah dibanding produk lain. “Dengan otonomi daerah ini biaya logistik terbesar di dunia adalah negara Indonesia,” paparnya. Maka konsep logistik di Indonesia harus dibangun dengan tiga faktor yaitu memperbaiki konektifitas di dalam pulau. Misalnya dari Tanjung Priuk ke Tanjung Perak, apakah akan melalui jalur laut, kereta api atau tol darat. Kedua konektifitas antar pulau ke pulau misalnya dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang semestinya sudah terjadwal secara regular. Ketiga adalah konektifitas internasional yaitu membangun perusahaan logistik dengan jaringan kelas dunia. Indonesia cukup baik dalam bidang logistik tapi perlu mempersiapkan diri bersaing di pasar bebas. Hal yang perlu dibenahi adalah infrastruktur, kepastian hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk menghadapi persaingan bisnis yang tidak bisa dianggap remeh ini. RPX berupaya mempertahankan diri sebagai leader dalam bidang logistik dengan meningkatkan pelayanan melalui teknologi dan more outlet. Ia berharap, pemerintah tidak mengulang kesalahan dalam menentukan peraturan dan kebijakan terkait logistik. Paling tidak peraturan itu harus berimbang sesuai pasarnya, misalnya Indonesia dengan pasar jumlah penduduk sekitar 250 juta, harus ada kompensasi lain jika dibanding dengan Singapura yang jumlah penduduknya sekitar 5 juta. “Apa yang salah di dunia perbankan jangan terulang di dunia logistik. Kita tahu lembaga perbankan sangat liberal dimana Malaysia boleh membuka di Indonesia sementara kita tidak boleh membuka di sana,” pungkasnya. Setelah selesai bertugas menjadi duta negara, Harsha mencoba memfokuskan lagi untuk pengembangan RPX menjadi perusahaan jasa logistik yang terdepan. Terutama ketika menyiapkan suksesi selanjutnya. FATHURROJI & MUHAJIR MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

13

NEWS

Munas Asperindo Soroti SDM dan Interkoneksi

Asperindo, sebagai wadah perusahaan jasa pengiriman eks pres, pos dan logistik terus memberikan mo tivasi kepada anggota nya. Agar bisnisnya berjalan lancar guna membangun pereko nomian bangsa.

14

MAJALAH ASPERINFO


P

ertumbuhan ekonomi Indonesia yang begitu pesat turut mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan jasa pengiriman. Tak heran, jika omset 400 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) mencapai Rp 60 triliun per tahun. Menurut Ketua Umum ASPERINDO M Kadrial, jumlah perusahaan jasa pengiriman saat ini mencapai 400 perusahaan. Jika setiap perusahaan memiliki 1.000 tenaga kerja, maka jumlahnya mencapai 400.000 orang. ’’Angkanya tentu lebih besar, karena setiap perusahaan tidak sama ada yang besar dan kecil,”

katanya saat memberikan sambutan di Munas ASPERINDO 2012 di Anyer 26-28 Maret, di Anyer, Banten. Kontribusi lain perusahaan jasa pengiriman ekspres, terkait pembayaran pajak. Ia mengungkapkan, biaya pengiriman yang mencapai Rp 60 triliun per tahun memberikan laba kepada perusahaan, sehingga perusahaan memberi sumbangan pemasukan negara berupa Pajak Penghasilan (PPh). Untuk meningkatkan layanan kepada konsumen, ASPERINDO akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tujuannya agar perusahaan yang tergabung dalam ASPERINDO memiliki standar pelayanan yang sama. Sehingga standarisasi keahlian sumber daya

manusianya memenuhi standar. “Kita akan meminta BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Nasional) untuk dapat memberikan persetujuan atas terbentuknya LSP ASPERINDO,” lanjutnya. Selain itu, tambah Kadrial yang kembali menjadi Ketua Umum ASPERINDO periode 2012-2016 ini, ASPERINDO juga akan melakukan interkoneksi antarperusahaan jasa pengiriman ekspres, yang tergabung dalam ASPERINDO, sehingga memberi pelayanan yang lebih mudah kepada konsumen. ASPERINDO yang memiliki 29 DPW dan 11 DPD ini juga akan melakukan interkoneksi antar perusahaan jasa pengiriman di seluruh Indonesia. Dengan begitu, pelang-

gan tidak perlu khawatir barang kirimannya tidak sampai ke tujuan meskipun perusahaan yang dipakai tidak memiliki kantor perwakilan di tempat itu. Standarisasi dan interkoneksi itu tidak serta merta akan menyeragam kan tarif pengiriman barang dan dokumen. Pasalnya itu dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Dalam aturan yang baru, kata Kadrial, nantinya pemerintah tidak akan mensubsidi sepenuhnya perusahaan jasa pengiriman yang mendapat tugas PSO (public service obligation) seperti PT Pos Indonesia. Biaya untuk PSO itu akan dibebankan kepada semua operator termasuk anggota ASPERINDO. “Jadi nanti, subsidi PSO tidak semua berasal dari APBN. Setiap perusahaan jasa pengiriman akan dimintai kontribusinya untuk mensubsidi perusahaan yang melaksanakan PSO,” tegasnya. Mengenai hasil Munas ke-8, ada penyempurnaan AD/ART organisasi berupa perubahan kepanjangan ASPERINDO dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia menjadi Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia. ’’Perubahan ini dapat menjadi pintu masuk bergabungnya PT Pos Indonesia ke dalam ASPERINDO,’’ ungkapnya FATHURROJI

MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID www.ASPERINDO.OR.ID

15

NEWS

D

isela-sela dunia logistik dihadapkan pada liberalisasi logistik tahun 2013, justru para pemain lokal logistik dibuat repot dengan adanya aturan baru terkait Regulated Agent (RA). Pasalnya, lokasi RA yang jauh dari bandara, memperlambat proses pengiriman barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) M Kadrial mengatakan, di Bandara Soekarno Hatta, proses pengiriman barang berlangsung lebih lama karena regulated agen beroperasi di luar bandara. Dengan adanya regulated agent, pemeriksaan dilakukan di luar bandara, sehingga barang dari perusahaan jasa ekspres harus dibawa ke gudang pemisahan barang dulu, baru ke bandara. “Padahal dulu barang hanya dari gudang jasa ekspres baru ke bandara. Penerapan regulated agent di luar bandara justru memperlambat layanan,” katanya. Kementerian Perhubungan diminta untuk melakukan transparansi tarif kargo udara sehingga dapat mencari solusi besaran pemeriksaan keamanan kargo melalui RA yang dinilai kemahalan. Bahkan, Ombuds-

16


REGULATED AGENT MEMPERLAMBAT KIRIMAN

Istimewa

man RI mendesak Kementerian Perhubungan sebagai regulator menentukan tarif batas atas pemeriksaan kargo melalui perusahaan RA atau agent inspeksi. Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Israful Hayat mengatakan perlu transparansi biaya kargo yang dibayarkan agen jasa pengiriman seperti ALFI dan ASPERINDO kepada maskapai, dan berapa tarif yang harus dibayar pemilik barang kepada jasa pengiriman. “Berapa sih agen jasa pengiriman membayar surat muatan angkutan udara (SMU) kepada maskapai, ini yang harus dijelaskan,” kata Israful. Dengan transparansi besaran tarif ini, akan dapat ditentukan tarif yang ideal untuk pemeriksaan keamanan kargo udara melalui

perusahaan RA. Menurutnya, Kemenhub sebagai regulator tidak dapat menentukan tarif RA karena bertentangan dengan UU No.1/2009 tentang Penerbangan. Pihaknya hanya mengatur soal komponen tarif jasa pemeriksaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos dalam KP No.152/2012. Adapun komponen tarifnya tersebut yakni personil, operasional, persediaan, depresiasi dan amortisasi, margin paling tinggi 10% dari total biaya belanja, dan lainnya .

FATHURROJI

family gathering asperindo maret 2013

P

ersaingan dunia usaha tidak bisa dihindari antar perusahaan jasa pengiriman dan logistik yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO). Namun bukan berarti tidak bisa disatukan. Melalui acara tahunan yang diadakan tanggal 30 Maret 2013, ASPERINDO berharap tetap akan terjalin hubungan harmonis antar karyawan baik di pusat maupun wilayah. Ketua panitia Sulistianto mengatakan, acara ini sangat penting diadakan untuk menumbuhkan semangat kerja sama dan keakraban baik di tingkat pimpinan maupun karyawan. Acara yang diadakan di Bumi Perkemahan Ragunan ini akan dihadiri oleh beberapa kalangan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPERINDO, ketua umum, Menteri Komunikasi dan Informasi bersama jajaran stafnya, Direk-

tur Jenderal PPI, Pemda DKI dan anggota ASPERINDO serta seluruh karyawannya. “Kita juga mengundang anggota ASPERINDO Wilayah Banten, Bandung dan sekitarnya,” tuturnya kepada AsperInfo. Ada lebih dari 170 anggota ASPERINDO dengan jumlah peserta family gathering sekitar 5.000 orang. Mereka akan mengikuti berbagai kegiatan mulai dari perlombaan, musik, pameran dan bazaar serta sosialisasi beberapa kebijakan terkait jasa pengiriman dan logistik di Indonesia. “Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh karyawan dan keluarga merasakan kehadiran ASPERINDO,” paparnya. Sulistianto melanjutkan, salah satu pesan penting yang disampaikan dalam acara tersebut adalah sosialisasi UU No 38 tahun 2009 yang menjadi payung hukum pelaksanaan pos dan pengiriman. “Kita sudah tidak ada bedanya dengan pelaku PT Pos Indonesia dan sudah

bersanding dengan kepentingan yang sama,” paparnya. Dengan adanya payung hukum ini seluruh anggota ASPERINDO diminta untuk berbenah dan mempersiapkan diri untuk berkompetisi di pasar bebas yang semakin ketat persaingan. Untuk menghadapinya ASPERINDO akan terus mengadakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kurir, customer service dan beberapa bidang lain. Sulistianto menambahkan, dalam undang-undang dijelaskan bahwa perusahaan asing hanya dapat memiliki modal paling tinggi 49%. Mereka hanya dibolehkan beroperasi sampai ibukota provinsi yang memiliki pelabuhan laut atau udara internasional. Pengiriman dalam negeri dilakukan oleh penyelenggara lokal dengan pelayanan prima dan nyaman. “Kita berharap SDM anggota ASPERINDO mampu bersaing sehingga bisa go internasional,” pungkasnya. FATHURROJI MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

17

NEWS

ATC

D

alam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam hal pengiriman ekspres, pos, dan logistik, maka ASPERINDO membuka lembaga training yang diberi nama ASPERINDO Training Center (ATC). Menurut Kepala Pendidikan ASPERINDO Farri Gaffar, ATC ini didirikan untuk menghadapi persaingan global yang sangat ketat, sehingga para pelaku harus menyiapkan SDM nya dengan lebih baik lagi, untuk itu ASPERINDO membuka kelas training para karyawan anggota ASPERINDO. “Selain itu, tujuannya untuk membendung tenaga kerja asing yang akan berdatangan seiring adanya pasar bebas,” katanya. Adanya ATC ini, perusahaan anggota ASPERINDO akan semakin efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan karyawannya, karena dalam satu kelas, peserta bisa saling berinteraksi dengan beberapa perusahaan anggota ASPERINDO yang sedang ditraining. “Kelebihan dari training ini, para pengajarnya adalah para pakar

18


SIAP CETAK SDM PROFESIONAL dan praktisi yang terjun langsung di bidangnya,” tegasnya. ATC yang diresmikan pada tanggal 9 April di Rakernas tahun 2011 lalu bisa menjadi wadah untuk mencetak tenaga profesional di bidangnya. Kegiatan training yang kelasnya mulai dibuka Oktober 2011 lalu telah melahirkan SDM handal dan profesional. “Saat ini, sudah ada 6 angkatan Kurir Profesional Senior dan 2 angkatan Customer Service, dengan total peserta sebanyak 171 orang dari 49 perusahaan anggota Asperindo” terangnya. Farri menambahkan, tahun 2013, ASPERINDO berencana akan lebih mengembangkan training di daerah-daerah. Saat ini telah terjalin kerjasama dengan ASPERINDO wilayah Jawa Timur. Program pendidikan di bidang lainnya yang terkait (Basic Cargo, Danderous Goods, Kepabeanan dll) akan juga direalisasikan bekerjasama dengan para praktisi di bidangnya ataupun dengan lembaga pendidikan lainnya. Diawal tahun 2013 ATC juga akan segera membuka training Kurir

Profesional Yunior dimana diharapkan calon kurir dari perusahaan anggota dan para lulusan SMA yang ingin segera bekerja, dapat memanfaatkan program training ini. Program training ini telah mendapatkan ijin resmi dari Diknas. “Ke depan, masyarakat yang ingin lebih memahami seputar pengiriman ekspres, pos dan logistik, bisa belajar di sini. Begitu juga yang ingin mendapatkan sertifikat dari BNSP,” tegasnya. FATHUR

U

ntuk menambah semakin berkualitasnya lulusan dari ATC ini, ASPERINDO juga akan mendirikan sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ASPERINDO. Team dari Asperindo sedang mempersiapkan pengajuan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar program ini dapat segera disetujui. ASPERINDO juga akan segera mengusulkan ke pemerintah agar Standar Kompetensi Kerja Asperindo ini nantinya dapat ditingkatkatkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pengiriman ekspres, pos dan logsitik.

COMPANY

RPX GROUP

SIAP BUKA 500 OUTLET

D

ari kejauhan, gedung yang didominasi warna putih dan biru itu terlihat kokoh dan menjulang dengan ketinggian 17 lantai. Gedung yang berdiri di Jalan Ciputat Raya No 99, Jakarta Selatan ini adalah kantor pusat RPX Group yang didirikan oleh Amb. Harsha E Joesoef MSc. RPX adalah perusahaan dalam bidang logistik yang berdiri sejak tahun 1985. Awalnya didirikan dengan nama PT Repex Perdana International yang menjadi mitra perusahaan logistik internasional asal Amerika Serikat FedEx. Sejak menjadi pemegang lisensi FedEx untuk Indonesia, RPX terus melakukan pengembangan bisnis. Menurut Founder RPX Harsha E Joesoef, perusahaan ini awalnya, tahun 1985 ia mulai dengan membeli tiga kendaraan jenis L 300, dengan delapan sepeda motor, dan beberapa karyawan saja. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, RPX melengkapi sarana penunjang seperti alat transportasi, informasi teknologi (IT) dan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih. Hingga kini RPX masih menjadi leader dalam bidang logistik khususnya IT dan akan semakin lengkap jika ditambah sistem konektifitas

antar pulau. Maka tahun depan RPX menargetkan penambahan jumlah outlet di daerah-daerah hingga 500 outlet. “Saya berharap agar cost logistik di Indonesia lebih turun dan Indonesia mampu bersaing dan menarik bagi investor,” paparnya. Sementara itu, untuk membuka ratusan outlet, RPX Group telah menyiapkan dana investasi sebesar US$ 50 juta selama lima tahun. Dana itu akan dipergunakan untuk memperluas jaringan, menambah armada dan memperkuat sistem IT). Vice President Sales and Marketing RPX Group, Andry Adiwinarso, mengatakan, RPX akan memperluas jaringan operasional ke seluruh kabupaten di Indonesia. “Kami menargetkan bisa terlaksana tiga atau empat tahun ke depan,” katanya. Sementara di bidang operasional, M Kadrial, Vice Presiden Operation & Customer Service RPX Group akan terus melakukan investasi di bidang teknologi informasi, penambahan station untuk menunjang strategi bisnis RPX di pasar ini. “Inovasi di bidang teknologi ditujukan menciptakan customer automation yang menghubungkan sistem TI pelanggan dengan RPX, sehingga lebih memudahkan pelang gan dalam bertransaksi dengan RPX baik proses booking, pelacakan kiriman hingga pembayaran jasa.”

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu cara menurunkan cost logistik. Sistem ini memungkinkan pelanggan bagaimana mulai order tanpa telepon atau order via website . ”Pelanggan juga bisa mendapatkan report dengan website. Ini ikut tekan biaya,” ungkapnya. Selain itu, RPX Warehouse, yang merupakan sub-unit bisnis RPX Group, memperluas gudang transit (transit warehouse). Terletak di pergudangan Lini I, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, fasilitas ini memiliki luas bangunan 3.000 m² dan mampu menampung 3.500 ton barang. Dengan bertambahnya fasilitas gudang transit ini, secara keseluruhan RPX Warehouse dapat menangani 11.500 ton barang. Fasilitas ini terdiri dari ruang khusus ekspor dan impor untuk barang, baik internasional maupun domestik, serta rush handling area. FATHUR MAJALAH ASPERINFO Media Informasi & Komunikasi Asperindo www.ASPERINDO.OR.ID

19

REGIONAL News

MuSwil Asperindo jaWA tengAH

MElangkah menuju

persaingan global

A

sosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) wilayah Jawa Tengah mulai menunjukkan eksistensinya dengan dilantiknya pengurus baru organisasi periode 2012-2016. Pelantikan pengurus baru ini merupakan rangkaian acara Musyawarah Wilayah (Muswil) yang berlangsung pada tanggal 27 September 2012. Ada empat nama yang memeriahkan pemilihan ketua ASPERINDO Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Ciputra, Semarang ini. Diantaranya Tony Winarno, Ranudin, Yopie Mayahi dan Edy Gunawan. Dari hasil pemilihan tersebut Tony Winarno memperoleh 21 suara, Ranudin memperoleh 12 suara, Yopie Mayahi memperoleh 0 suara dan Edy Gunawan memperoleh 1 suara dari suara sah. Maka Muswil menetapkan Tony Winarno sebagai Ketua ASPERINDO

20


Jateng periode 2012 – 2016 guna meneruskan program kerja yang sudah ada. Hasil pemilihan ini ditindak lanjuti oleh pengurus baru dengan membentuk struktur organisasi dan menyusun pengurus lengkap masa bhakti 2012-2016. Tony menjelaskan, setelah membentuk susunan organisasi dan program kerja, ASPERINDO Jawa Tengah akan mengadakan Family Gathering untuk menyambut ulang tahun ASPERINDO pada 3 Maret 2013. Salah satu acaranya adalah konvoi 37 perusahaan jasa pengiriman anggota ASPERINDO Jateng dari Semarang menuju Bandengan. “Selain untuk merayakan ulang tahun ASPERINDO acara ini juga untuk mempererat silaturahim

antar anggota,” paparnya. Menurut Toni, ASPERINDO Jateng tidak menutup mata bahwa saat ini industri jasa pengiriman tengah menghadapi pasar bebas. Untuk itu ASPERINDO menyiapkan diri dengan mendorong pelayanan prima serta melakukan edukasi kepada seluruh anggotanya yang berjumlah 37 perusahaan. Setiap perusahaan diharuskan melaksanakan UU No 38 tahun 2009 yang menjelaskan standar pelayanan prima dengan memberikan kepastian waktu, biaya dan prosedur. Selain itu juga dibutuhkan regulasi yang jelas, infrastruktur dan jaringan bisnis (networking). “Kita tinggal menjalankan prosedur dan

mentaati peraturan yang sudah ada dari pemerintah, serta menunggu Peraturan Pemerintah yang sedang dirancang,” paparnya. Menurut Toni, Jawa Tengah akan menjadi salah satu daerah yang

diminati para pemilik modal untuk membuka usaha karena faktor nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang masih dibawah daerah lain yaitu sekitar 1,2 juta. Faktor lain yang menuntut kualitas pelayanan jasa pengiriman harus ditingkatkan adalah daya beli dan konsumsi masyarakat dalam negeri yang cukup tinggi sehingga memacu perusahaan jasa pengiriman berkompetisi di dalam negeri. “Harapan saya ASPERINDO

bisa mempersiapkan diri dalam berkompetisi di dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kualitas pelayanan prima,” pungkasnya. MUHAJIR

“Peningkatan arus kargo bisa naik sekitar 10 persen dibandingkan hari biasa,” tambahnya. Menurutnya, menjelang akhir tahun dan awal tahun ini para pedagang di Sumut membuat stok barang yang lebih besar untuk mendapatkan untung. “Pada hari normal rata-rata angkutan kargo dari Jakarta-Medan sekitar 50 ton per hari. Sejak awal November, ada peningkatan sekitar 10 persen,” paparnya. Pembangunan jalan tol ini jelas akan semakin menambah gairah masyarakat untuk melakukan berbagai macam aktivitas mulai dari bisnis, ekonomi, sosial, kebudayaan dan rekreasi karena banyak juga warga yang memanfaatkan waktu liburan untuk bertemu keluarga dan refresing. MUHAJIR

Asperindo Sumut Sambut Pembangunan Tol

R

encana pembangunan jalan tol dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) hingga Lampung disambut positif oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Sumatra Utara. Ketua ASPERINDO Wilayah Sumut Eka Tarigan mengatakan, penyedia jasa pengiriman khususnya di wilayah Sumatra Utara semakin dibantu dengan rencana pembangunan jalan tol yang diprakarsai pemerintah daerah dan PT Jasa Marga ini. Menurut Eka, jika sebelumnya perjalanan pengiriman paket barang membutuhkan waktu kurang lebih 3

hari sampai 4 hari, dengan adanya jalan tol ini akan menjadi 2 hari saja. Bahkan infrastruktur darat ini akan membantu pengiriman paket barang yang sebelumnya didominasi oleh angkutan pesawat. “Yang untung memang jalur darat karena selama ini banyak jalan yang rusak, macet di beberapa titik, tanah longsor dan lain-lain,” ujarnya. Eka memprediksi arus kargo atau pengangkutan barang ke Sumatra Utara menjelang natal dan tahun baru akan semakin banyak karena meningkatnya kebutuhan masyarakat. Beberapa barang yang banyak masuk adalah pakaian, tas, dan asesoris natal dan tahun baru.


21

Tips

Mengirim Barang di Musim Hujan

C

urah hujan yang sering kali terjadi beberapa hari ini, mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan jasa pengiriman untuk memberikan pelayanan dengan aman dan selamat. Namun bagi pengguna jasa pengiriman tetap harus waspada ketika akan mengirim barang ke luar kota atau ke daerah, sehingga tidak basah atau rusak akibat terkena air hujan. Berikut adalah tips mengirim

T

barang di waktu musim hujan. 1. Pilihlah Perusahaan Jasa cargo atau jasa pengiriman yang memiliki izin dari Pemerintah. 2. Pilihlah Perusahaan Jasa cargo atau jasa pengiriman Barang yang memberikan jaminan ketepatan waktu dan penggantian jika terjadi kerusakan. 3. Pilihlah Perusahaan Jasa cargo atau jasa pengiriman yang sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.


5. Ketahui situasi di daerah tujuan apakah terjadi banjir atau tidak. 6. Tetap sampaikan kepada petugas pengirim untuk menjaga barang dari air dan sejenisnya. 7. Pilih perusahaan jasa cargo/ pengiriman yang bisa memberikan status keberadaan barang secara berkala.

Pengiriman Barang Berharga

idak mudah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang diinginkan. Apalagi barang tersebut sangat istimewa dan berharga sehingga perlu menjaga agar tidak rusak atau bahkan berpindah tangan. Untuk itu perlu tenaga pengantar khusus atau mempercayakan kepada perusahaan jasa pengiriman atau cargo. Nah, sebelum mengirimkan barang berharga tersebut kita perlu memperhatikan beberapa tips berikut. 1. Pastikan bahwa Packing yang digunakan cukup aman untuk melakukan pengiriman

22

4. Gunakan packing yang aman dan tahan air (di cover dengan plastik).

(tidak mudah rusak). 2. Berilah label khusus agar pengantar berhati-hati dalam memperlakukan barang tersebut. 3. Pilihlah perusahaan jasa pengirim yang memberikan tambahan asuransi untuk jaminan kerugian apabila nilai kiriman melebihi jaminan dari perusahaan jasa pengirim. 4. Tulis nama dan alamat tujuan dengan rapi dan jelas usahakan dilengkapi dengan nomor telephone.

MENCEGAH PENGIRIMAN BARANG TERLARANG

M

araknya berbagai paket pengiriman yang berisi narkoba, ganja bahkan senjata api dan peledak bom menunjukkan bahwa jasa pengiriman menjadi incaran para pengedar untuk menggunakan jasa pengiriman demi meraup keuntungan. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dari para petugas jasa pengiriman untuk mencegah upaya penyelundupan barang-barang illegal dan melaporkannya kepada pihak keamanan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut diantaranya ; 1. Periksa identitas barang, identitas pengirim dan tujuan pengiriman secara teliti dan lengkap. 2. Upayakan semua paket pengiriman diperiksa menggunakan metal detector dan alat X-Ray. 3. Periksa packing mulai dari bentuk, ukuran, warna, bau dan suara yang bisa terlihat dari luar. 4. Jika isi paket mencurigakan jauhkan dari jangkauan umum. 5. Jika perlu paket pengiriman bisa dibuka di depan si pengirim. 6. Segera melakukan koordinasi dengan petugas keamanan atau kepolisian jika kiriman mencurigakan. Istimewa


23

OPINI

Siap Masuk Pasar Global Syarifuddin Direktur Eksekutif Asperindo

P

erubahan adalah sebuah keniscayaan ketika kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pasar global. Hadirnya pasar bebas ini menuntut persiapan yang matang dengan terus meningkatkan kualitas, kreatifitas dan inovasi. Sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) yang membawahi perusahaan jasa pengiriman di seluruh Indonesia, peranan edukasi, sosialisasi dan kemitraan menjadi keharusan. Betapa tidak, Indonesia saat ini adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dan positif. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai primadona bagi beberapa perusahaan logistik internasional untuk mengembangkan bisnis dan berinvestasi di Indonesia. Mencermati posisi Indonesia yang berada di peringkat 59 dari 155 negara yang disurvei oleh Bank Dunia (LPI : Logistics Performance Index), Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres No. 26 tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Blue Print Sislognas). Salah satu sasaran intinya adalah menurunkan biaya logistik nasional yang ditahun 2010 masih mencapai 27 % dari PDB (Produk Domestik Bruto). Disisi lain, latar belakang dari terbitnya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Sislognas ini juga didorong

24


oleh faktor yang menunjukkan tingginya biaya logistik nasional yang antara lain disebabkan masih adanya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Jika dianalisa lebih mendalam, pencapaian dari sasaran Perpres ini juga dipengaruhi tiga unsur pokok. Pertama, adanya dukungan infrastruktur yang dapat mendorong lancarnya flow of goods. Kedua, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan mempunyai kemampuan daya saing yang tinggi. Ketiga, dukungan

berbagai regulasi yang dapat turut menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Tidak mudah untuk mencapai ketiga unsur pokok diatas, karena dari sisi regulasi misalnya, disamping adanya regulasi yang “berseberangan” antara yang satu dengan yang lain, ada juga regulasi yang bukannya menekan biaya ekonomi namun sebaliknya, bahkan menaikkan atau menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Berbagai tantangan ini tentunya

harus dihadapi bersama-sama sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menjadi kontribusi bagi bangsa. Salah satunya adalah melalui media masa sebagai pusat informasi yang sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara anggota ASPERINDO, stakeholder, pemerintah dan masyarakat umum. Majalah AsperInfo hadir ditengah-tengah kita dalam rangka memberikan berbagai informasi aktual dan tajam demi sebuah perubahan yang lebih baik sehingga bisa mempersiapkan diri memasuki persaingan di pasar bebas dan memberikan kontribusi kepada negara. Kini, melalui pengelolaan yang fokus dan lebih profesional, Majalah AsperInfo tampil dengan wajah dan warna yang lebih attractive. Majalah AsperInfo terbit dalam bentuk media yang mencerdaskan sebagai referensi utama informasi kelogistikan di Indonesia. Majalah AsperInfo akan menyajikan berita-berita internal dan eksternal yang masih segar, baik yang sedang maupun yang akan terjadi dimasa mendatang. Hot issue yang diangkat pada edisi ini adalah persiapan dunia logistik nasional dalam memasuki persaingan pasar global. Semoga dengan hadirnya majalah ini bisa menambah referensi dalam bidang logistik dan menjadi kontribusi positif bagi kemajuan dunia logistik di Indonesia. Selamat membaca.

DPW/DPD

PIC / ALAMAT SEKRETARIAT

1 DPW JAWA BARAT Bintang Irawan Sarpingi Jl. Cipedes Tengah No. 196 Bandung 40162 Andy Wijayanto 2 DPW BANTEN Ruko Permata Niaga III No. 15 Taman Royal III, Tanah Tinggi Tangerang 15119 3 DPW JAWA TENGAH Deasy Ariyani PT. Repex Perdana Int’l Jl. RE. Martadinata 168 Tawangmas, Semarang 50144 4 DPW YOGYAKARTA Marsudi PT. Tiki JNE Jl. Sorogenen No. 196 Yogyakarta 5 DPW JAWA TIMUR Suwandi PT. Pandusiwi Sentosa Perkantoran Pondok Candra TC 28 Raya Wadungsari, Waru - Sidoarjo 6 DPW BALI IBG Arsana Manuaba PT. Platinium Jl. Imam Bonjol Pertokoan Alpa Beta A 20 Denpasar - Bali 80119 7 DPW NUSA TENGGARA BARAT Agus Salim Harahap PT. Garda Lintas Sarana Jl. Sriwijaya No. 24 Lt. II, Cakranegara Mataram - NTB 8 DPW NANGROE ACEH Abdul Azis DARUSSALAM PT. Hidup Bersaudara (Pronex) Jl. Teuku Umar No. 94 Banda Aceh 9 DPW SUMATERA UTARA M. Eka Tarigan PT. Pandu Siwi Sentosa Jl. Brigjend Katamso No. 301 A Medan 10 DPW SUMATERA BARAT Arief Rusdi Rusli PT. Tiki JNE Jl. Pulau Karam No. 143 Padang, Sumatera Barat 11 DPW SUMATERA SELATAN Rizathontowi PT. Caraka Yasa Jl. Abdul Rozaq No. 1 & 2 Palembang 12 DPW PANGKAL PINANG Ridwan (BABEL) PT. PCP Cargo Jl. Syailendra No. 23 Pangkal Pinang 13 DPW BENGKULU Yulyanto Ependi TIKINDO Jl. Mahakam Raya No. 16 Lingkar Barat - Bengkulu 14 DPW RIAU Hui Mandra (Aseng) PT. Tiki JNE Jl. Sisingamangaraja No. 65 Pekanbaru - Riau

NO

Telp. (0761) 853993 Fax. (0761) 853993 Hp. 0812 751 9582 Email : [email protected] [email protected]

Telp. 0736 - 349329 Fax. 0736 - 349329 Hp. 0811 730 8599 Email :

Telp. 0717 - 438610 Fax. Hp. 08127373895 Email :

Telp. (0711) 416479 Fax. (0711) 411755 Hp. 0817352036 / 0811787816 Email : [email protected]

Telp. (0751) 891992, 28854, 24864 Fax. (0751) 891993, 33765 Hp. 087880270066 Email : [email protected]

Telp. (061) 4529981 Fax. (061) 4516454 Hp. 085262311516 Email : [email protected]

Telp. (0651) 49207 Fax. (0651) 49207 Hp. 0813 7099 3666 Email : [email protected]

Telp. 0370 – 6686000 Fax. 0370 - 632873 Hp. 08123701260 Email : [email protected]

Telp. (0361) 8626333 Fax. Hp. 08123892389 Email : [email protected]

Telp. (031) 91179719 Fax. (031) 8683359 Hp. 08123120386 Email : [email protected]

Telp. (0274) 414292 Fax. (0274) 385629 Hp. 0811 266 096/08170425566 Email : [email protected]

Telp. (024) 7613800, 7625503, 7628800 Fax. (024) 7607307 Hp. 0812 286 1631 (Deasy Ariyani) Email : [email protected]

Telp. (021) 5545335 Fax. (021) 5545335 Hp. 94005000/087878000800 Email : [email protected]


TELP/FAX/HP/EMAIL.

29 DPW GORONTALO Bari Fritz Doku PT. TIKI JNE Jl. Kasuari No.80 Gorontalo 96114

15 DPW LAMPUNG Mursalin PT. Nusantara Card Semesta Jl. Hayam Wuruk No. 1 Tanjung Agung, Bandara Lampung 16 DPW JAMBI Sopianto, S.Sos PT. Yapindo Transportama Jl. Pattimura 30-31 (Depan Hotel Katan Jayo), Kota Jambi 17 DPW BATAM Bapak Sidhi Prasetiyono SE Vicky Mandiri Express Courier Orchid Park Town House Block B No. 2 Batam Center - Batam 18 DPW KEPULAUAN RIAU Bp. Salmayudi PT. Sentra Indologis Utama (Indologistik) Jl. Bintan No. 1 Tanjung Pinang, Riau 19 DPW KALIMANTAN SELATAN Achmad Suhanto PT. Kerta Gaya Pusaka Jl. Kamboja No. 10 Banjarmasin 20 DPW KALIMANTAN BARAT Dian Eka Muchairi CV. Dirgantara Katulistiwa Jl. Beringin No. 72 Pontianak 21 DPW KALIMANTAN TENGAH Chairul Anam PT. Kerta Gaya Pusaka Jl. Mangga No. 10/45 Palangkaraya 73111 22 DPW SAMARINDA Handry Setiawan PT. Citra Van Titipan Kilat Ruko Plaza Juanda - Lokal A-6 Jl. Ir. H. Juanda, Samarinda 23 DPW BALIKPAPAN Suwondo Yacub CV. Intertrans Mega Lines Jl. Raja Bakti V No. 62 Balikpapan, Kalimantan Timur 24 DPW SULAWESI UTARA Roy Tamo Ruko ITC Cempaka Mas Mega Grosir Jl. Jend. Suprapto Blok L 35 Jakarta Pusat 25 DPW SULAWESI TENGAH H. Bakrie Abdullah PT. Citra Van Titipan Kilat Jl. Diponegoro 154 Palu, Sulawesi Tengah 26 DPW SULAWESI SELATAN Breliant afrianto PT. RPX / Fedex Jl. Bandara Lama no. 16 Mandai – Maros - Makassar 27 DPW SULAWESI TENGGARA Fuad A. Tasrief PT. Pandu Siwi Sentosa Jl. Mayjend Sutoyo No. 18 Kendari, Sulawesi Tenggara 28 DPW MALUKU Julius Patrick Lakon PT. Kerta Gaya Pusaka Jl. PH. Latumaina Sk 3/78 No. 27 B Ambon, Maluku

Telp. (0435) 824026 / Fax. (0435) 827035 Hp. 08124311602 Email. [email protected]

Telp. (0911) 355630 Fax. (0911) 356155 Hp. Email :


Telp. 0411-4813243 Fax. Hp. 08121133552 / 0813 1796 2277 (Bp. Andrey) Email : [email protected]

Telp. (0451) 422536 Fax. (0451) 421896 Hp. 0813 4102 8328 Email :

Telp. 021-42900335 Fax. 021-42900335 Hp. 0811433229 Email :


Telp. (0541) 742610 Fax. (0541) 766485 Hp. 0811 555 830 Email :

Telp. (0536) 3221056 Fax. (0536) 3242438 Hp. 0811 524 881 Email :


Telp. (0511) 3358348 Fax. (0511) 3358348 Hp. 0811 512 405 / 0511 - 7595960 Email :


Telp. 0778 - 469172 Fax. Hp. 0811773357 Email : [email protected]

Telp. 0852 - 66572909 Fax. Hp. Email :


DAFTAR DPW ASPERINDO SELURUH INDONESIA

2013Selamat Datang LIBERALISASI LOGISTIK

Recommend Documents