2013M

kesehatan

LAPORAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M

KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2013

A. LAPORAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434H/2013M 1. Penyelenggaraan Haji di Tanah Air Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian proses ibadah yang dimulai sejak keberangkatan jemaah haji di Tanah Air, pelaksanaan rukun dan wajib haji di Arab Saudi, sampai dengan pemulangan kembali ke Tanah Air. Operasional penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air dapat dipaparkan sebagai berikut: a. Realisasi Kuota Haji Berdasarkan keputusan rapat menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1978 disepakati pembatasan jumlah jemaah haji setiap negara sebesar 1:1000 dari total jumlah penduduk (yang bergama Islam). Kuota jemaah haji Indonesia yang disepakati dalam MoU Persiapan Haji 1434 H/2013 M sebanyak 211.000 orang berdasarkan jumlah penduduk Republik Indonesia yang tercatat di PBB. Namun pada tanggal 6 Juni 2013 Pemerintah Indonesia mendapat surat pemberitahuan dari Pemerintah Arab Saudi tentang kebijakan pengurangan kuota haji sebesar 20% untuk seluruh negara tanpa terkecuali karena adanya proyek perluasan tempat tawaf yang memakan waktu penyelesaian selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 121 tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434 H/2013 M, setelah mengalami pengurangan kuota jemaah haji sebanyak 20% dari 211.000 jemaah, jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 1434 H/2013 M sebanyak 168.800 jemaah, yang terdiri dari 155.200 jemaah haji regular dan 13.600 jemaah haji khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Adapun kuota jemaah haji, profil berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan kelompok umur adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel Kuota Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434 H/ 2013 M No.

Jemaah Haji

1

Reguler

2

Haji Khusus Total

155.200

154.546

654

Realisasi (%) 99,58

13.600

13.564

36

99,74

168.800

168.110

690

99,59

Kuota

Realisasi

Tabel Profil jemaah berdasarkan jenis kelamin: No. Jenis kelamin 1 Laki-Laki 2 Perempuan Jumlah * Sudah termasuk dengan Petugas Tabel Profil Pekerjaan Jemaah Haji Indonesia No. Pekerjaan Jumlah* 1 PNS 32.063 2 TNI/POLRI 1.313 3 PEDAGANG 11.994 4 PETANI 19.989

Sisa Kuota

Jumlah* 70.668 85.798 156.466

Prosentase 20,5% 0,8% 7,7% 12,8%

% 45% 55% 100%

Keterangan Jemaah terbanyak adalah berstatus ibu rumah tangga 2

No. 5 6 7 8 9

Pekerjaan PEG. SWASTA IBU RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PEG. BUMN/BUMD LAIN-LAIN Total * Sudah termasuk dengan Petugas

Jumlah* 35.678 42.817 1.729 3.138 7.745 156.466

Tabel Profil Pendidikan Jemaah Haji Indonesia No. Pendidikan Jumlah 1 Sekolah Dasar 53.182 2 Sekeloh Menegah Pertama 19.034 3 Sekolah Menegah Atas 38.167 4 Sarjana Muda 11.226 5 Sarjana S1 29.219 6 Sarjana S2 5.216 7 Sarjana S3 332 8 Lain-lain 90 Total = 156.466

Prosentase Keterangan 22.8% yaitu 27,4%. 27,4% 1,1% 2,0% 4,9 % 100%

Prosentase 34,0% 12,2% 24,4% 7,2% 18,7% 3,3% 0,2% 0,1% 100%

Tabel Profil Kelompok Umur Jemaah Haji Indonesia No. Kelompok Umur Jumlah Prosentase 1 0 s.d. 40 24.498 16% 2 41 s.d. 50 45.908 29% 3 51 s.d. 60 52.167 33% 4 >60 33.893 22% Total 156.466 100%

Keterangan Tingkat pendidikan jemaah terbanyak adalah SD yaitu 34,0 %

Keterangan Kelompok umur terbanyak jemaah adalah usia 51-60 Thn (33 %)

Dari total jemaah haji Indonesia, jemaah yang belum pernah melaksanakan haji sebanyak 154.748 orang (98,9%) dan yang pernah melaksanakan haji berjumlah 1.718 orang (1,1%). Dengan adanya kebijakan pengurangan kuota 20% oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang secara umum mengakibatkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 H/2013 M menjadi lebih baik, namun telah menimbulkan permasalahan di Indonesia, yaitu hampir 25 ribu jemaah haji yang telah melunasi tertunda keberangkatannya, program percepatan keberangkatan haji bagi jemaah lansia 83 tahun ke atas menjadi batal, rata-rata waktu tunggu keberangkatan haji menjadi lebih lama, dan menimbulkan potensi kerugian materiil baik pihak pemerintah maupun swasta. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya-upaya: 1. Kajian terkait dengan penyesuaian besaran setoran awal dan sistem pengelolaan untuk memperoleh nilai manfaat yang optimal. 2. Pembahasan dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan tidak ada pengurangan kuota tahun depan dengan pertimbangan kembali pada kuota dasar. 3. Jemaah haji yang tertunda berangkat tidak menanggung risiko beban tambahan BPIH lagi apabila BPIH 2014 naik. Apabila besaran BPIH 2014 lebih kecil maka jemaah tersebut memperoleh pengembalian.

3

4. Penyederhanaan pendaftaran yang semula 4x menjadi 2x dengan pembayaran dapat dilakukan di ATM. 5. Dalam rangka transpransi dalam proses pendaftaran, Ditjen PHU mengembangkan Siskohat generasi kedua untuk kemudahan akses bagi masyarakat serta desain penyusunan kuota bagi jemaah haji Lansia. 6. Untuk mengurangi masa tunggu yang makin panjang, Pemerintah melakukan beberapa hal sebagai berikut: mengajukan adanya tambahan kuota, penundaan permanen bagi jemaah yang sudah berhaji, dan waktu tunggu disusun berdasarkan usia jemaah b. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rancangan besaran komponen indirect cost BPIH ditetapkan pada Rapat Kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 28 Maret 2013, rancangan yang telah disetujui DPR kemudian diusulkan kepada Presiden. Pada tanggal 8 Mei 2013 Presiden menetapkan besaran BPIH melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M. BPIH tertinggi di Makassar sebesar US$3.807, dan terendah di Aceh US$3.253, dan rata-rata nasional BPIH adalah US$3.527. Jika dibandingkan dengan BPIH tahun 1433H/2012M, maka besaran rata-rata BPIH tahun 1434H/2013M dalam dolar mengalami penurunan sebesar USD90 dari USD3,617 menjadi USD3,527. Penurunan dalam USD disebabkan penurunan biaya komponen penerbangan, serta biaya sewa rumah di Makkah dan Madinah yang dibebankan jemaah. Adapun besaran BPIH tahun 1434H/2013M untuk masing-masing embarkasi sebagai berikut: No

Embarkasi

BPIH (USD)

Provinsi/Kab/Kota

1

Aceh

3,253

Aceh

2

Medan

3,263

Sumatera Utara

3

Batam

3,357

Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jambi (Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur)

4

Padang

3,329

Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi (Kab. Merangin, Kerinci, Sorolangun, Bungo, dan Tebo)

5

Palembang

3,381

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

6

Jakarta

3,522

DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung

7

Solo

3,542

Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta,

8

Surabaya

3,619

Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur

9

Banjarmasin

3,733

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah

10

Balikpapan

3,744

Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara

4

No

Embarkasi

BPIH (USD)

Provinsi/Kab/Kota

11

Makassar

3,807

Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

12

Lombok

3,782

Nusa Tenggara Barat

Rata-rata

3,527

Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah haji khusus ditetapkan minimal sebesar USD 8.000 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 60 tahun 2013 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1434H/2013M. Setiap jemaah haji melakukan pembayaran sesuai dengan kurs transaksi dollar terhadap rupiah yang berlaku pada saat pembayaran. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M kami mengharapkan pembahasan bersama komisi VIII DPR Rl dapat dilakukan di awal tahun 2014. Penetapan lebih awal akan memberikan waktu yang cukup bagi calon jemaah untuk melakukan pelunasan BPIH, dan persiapan operasional dapat dilakukan secara lebih dini. Waktu pelunasan BPIH bagi jemaah haji reguler dimulai tanggal 22 Mei s.d. 12 Juni 2013. Oleh karena sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 masih terdapat sisa kuota, maka waktu pelunasan diperpanjang tanggal 18 s.d. 26 Juni 2013. Sedangkan pelunasan BPIH bagi jemaah haji khusus dilakukan lebih awal yaitu dari tanggal 22 April s.d. 3 Mei 2013. Oleh karena sampai batas akhir tersebut masih terdapat sisa kuota, maka waktu pelunasan diperpanjang, yaitu tanggal 7 s.d. 14 Mei 2013. Saat ini konsolidasi Laporan Keuangan BPIH tahun 2013 masih menunggu finalisasi perhitungan realisasi pelaksanaan haji tahun 2013. Opini laporan keuangan yang masih WDP pada tahun 2012 diharapkan menjadi WTP pada tahun 2013. Permasalahan efisiensi biaya penerbangan masih akan terus berlanjut pada tahun berikutnya mengingat faktor biaya yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di samping itu, optimalisasi biaya pemondokan di Makkah yang sebagian besar dananya disubsidi dari nilai manfaat setoran awal BPIH masih perlu perbaikan pada sistem optimalisasi dana, pengelolaan dan rekonsiliasi data keuangan, serta pengelolaan aset. Untuk itu perlu upaya yang dimulai saat ini hingga ke depan dengan melakukan reformasi kebijakan keuangan haji, meliputi antara lain peningkatan transparansi laporan keuangan, optimalisai nilai manfaat dengan prinsip syariah, konsolidasi bank penerima setoran dana haji, memberikan jaminan dana setoran awal melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melakukan integrasi system pendaftaran, pelayanan, keuangan dan pembatalan, serta menerbitkan rancangan peraturan tentang pengelolaan dan penataan aset haji. c. Pelaksanaan Bimbingan Jemaah Haji dan Penyuluhan Masyarakat Sesuai dengan UU 13 Tahun 2008, jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang antara lain meliputi pembimbingan manasik haji dan materi lainnya, baik di Tanah Air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi. Bimbingan jemaah haji dilaksanakan di tingkat KUA kecamatan sebanyak 7 kali pertemuan dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 kali pertemuan. Selain mendapatkan buku paket manasik, jemaah haji juga memperoleh DVD bimbingan dan perjalanan manasik haji sebagai 5

bekal bahan pembelajaran sebelum dan selama melaksanakan ibadah haji. Sebelum jemaah haji diberangkatkan ke Arab Saudi, para Ketua Regu dan Ketua Rombongan juga diberi pembekalan yang dilaksanakan di asrama embarkasi terkait dengan perjalanan ibadah haji di Arab Saudi. Bimbingan jemaah juga dilakukan melalui media elektronik kepada jemaah haji dan masyarakat umum berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program talkshow, Public Service Advertisement (PSA), dan filler di televisi. Penayangan running text di televisi. Pemasangan banner di media online. Pemberitaan melalui website Kementerian Agama. Pemasangan Advertorial di media cetak. Penerbitan majalah tentang haji.

Bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler mandiri perlu ditingkatkan. Bimbingan haji yang dilakukan oleh pembimbing KBIH perlu distandarisasi dan pengawasan kepada para pembimbing KBIH perlu ditingkatkan agar mereka efektif dan tidak melampaui kewenangnnya dalam memberikan bimbingan kepada jemaah. Pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing KBIH masih belum standard, sedangkan untuk program bimbingan manasik dari pemerintah telah memiliki standard namun waktu pelaksanaannya terbatas mengingat anggaran yang diterima oleh pelaksana terlambat, seringkali buku manasik yang dibagikan kepada Jemaah juga terlambat. Bagi Jemaah haji reguler yang mandiri seringkali tidak mendapat perhatian perlu ditingkatkan pemahamannya dalam hal bimbingan manasik dan perjalanan haji. Untuk itu bimbingan ibadah kedepan perlu dilakukan upaya-upaya: 1) Peningkatan program sertifikasi pembimbing manasik haji. Pelaksanaan kegiatan di 5 lokasi sebanyak 800 orang dan penyusunan modul sebanyak 6 paket program. 2) Penyediaan buku paket bimbingan manasik haji (manasik ibadah, perjalanan, ziarah, kesehatan, hak dan kewajiban, kondisi sosial Arab Saudi dan Akhlakul karimah), penambahan buku manasik praktis (bergambar), Do’a pendek bagi jemaah haji, DVD, dan alat peraga (Ka’bah Mini, Mannequin, LCD ) dilakukan lebih awal 3) Distribusi anggaran untuk pelaksanaan manasik sebanyak 10 kali dilakukan lebih awal dan diusulkan naik semula Rp 22.500,-/pertemuan/orang menjadi Rp 25.000,- orang. Khusus honor pembimbing diperhitungkan berdasarkan pelaksanaan bimbingan /rombongan (45 orang)/jam pelajaran sebesar Rp 500.000,4) Pemantapan regulasi KUA sebagai pelaksana bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler Sedangkan untuk itu kelompok bimbingan ibadah kedepan perlu dilakukan upaya-upaya: 1) Penetapan regulasi tentang pedoman operasional kelompok bimbingan yang didalamnya berisi penerbitan izin baru, perpanjangan dan kewenangan melakukan bimbingan jemaah reguler di Tanah Air dan Arab Saudi 2) Penetapan standar pelayanan minimal kegiatan bimbingan manasik haji dan pelaporannya oleh kelompok bimbingan dengan menyertakan peran FK–KBIH. 3) Menyempurnakan pedoman akreditasi, pengawasan dan pengendalian kelompok bimbingan.

6

d. Petugas Haji Jumlah petugas haji Indonesia termasuk tenaga musim (temus) seluruhnya 3.485 orang, terdiri dari petugas kloter yang menyertai jemaah sebanyak 1.920 orang, petugas non-kloter sebanyak 823 orang, Temus 729 orang dan Tim Amirul Hajj 13 orang. Temus direkrut dari para mukimin dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara-negara Timur Tengah. Petugas yang menyertai jemaah haji ditempatkan pada setiap kloter berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang petugas TPHI, 1 orang petugas TPIHI, dan 3 orang petugas kesehatan (TKHI). ·sedangkan petugas PPIH Arab Saudi ditempatkan pada kantor pusat PPIH (TUH) dan daerah kerja Jeddah, Makkah, dan Madinah, Secara rasio petugas terhadap jemaah haji, jumlah petugas haji masih perlu ditingkatkan, khususnya petugas kesehatan dan keamanan. Koordinasi dan kerjasama antar petugas juga masih perlu ditingkatkan. Kinerja dan efektivitas petugas juga masih perlu dioptimalkan. Adapun rincian jumlah petugas haji sebagaimana tabel berikut: No 1 2

Uraian

Tim Amirul Haj PPIH Arab Saudi (Non Kloter): a. Kantor Teknis Haji b. Daker Jeddah c. Daker Makkah d. Daker Madinah 3 Petugas Kloter 4 Tenaga Musim: a. Asal 1) Unsur Pimpinan *) 2) Mahasiswa 3) Arab Saudi b. Penempatan 1) Kantor Teknis Haji 2) Daker Jeddah 3) Daker Makkah 4) Daker Madinah 5) Pelayanan Transportasi 6) TETA (Tenaga Evakuasi Tanpa Alat) Jumlah *) Staf Perwakilan RI Riyadh dan Jeddah

Kemenag

Kemenkes

13 517 46 81 262 128 768 591

306 5 31 176 94 1.152 138

25 178 388

138

73 95 215 118 90 -

9 11 29 69 20

1.889

1.596

Jml 13 823

1.920 729

3.485

Dalam pelaksanaan haji tahun 2013 walaupun kuota Jemaah dikurangi namun secara rasio jumlah petugas haji terhadap Jemaah haji masih tetap belum ideal, sedangkan kinerja dan efektifitas petugas haji di lapangan serta koordinasi antar petugas juga belum optimal. Untuk itu pada tahun mendatang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1)

7

Penerapan pedoman rekrutmen petugas secara konsisten baik untuk petugas yang menyertai jemaah ( Kloter ) dan Non Kloter.

2) 3) 4) 5) 6)

7) 8)

9)

Mempertegas rasio petugas Haji yang sudah melaksanakan haji sebesar 60% dan belum haji 40 %, kecuali TPIHI 100% sudah haji. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara berjenjang dan diawasi dengan ketat oleh aparat pengawasan internal. Peningkatan koordinasi antar petugas dalam tahap persiapan operasional. Rekruitmen petugas pengamanan haji/PAM disyaratkan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan berlatar belakang pendidikan agama. Merekrut mantan Temus yang berada di Indonesia dan kinerjanya baik untuk menjadi petugas haji. Mereka di berangkatkan dari Jakarta, karena kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa TKI harus bekerja pada Kafilnya. Merasionalisasikan kembali jumlah Temus mahasiswa sebagai petugas haji dan meningkatkan kompetensi serta loyalitasnya. Memantapkan pola pelatihan petugas haji yang menyertai jemaah, PPIH Arab Saudi dan Temus berbasis kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing serta pendalaman ilmu manasik haji. Melakukan analisis beban tugas dan evaluasi kinerja petugas di masing-masing daerah kerja.

e. Dokumen Perjalanan Penyiapan paspor jemaah haji mulai dilakukan pada Bulan Mei 2013, diikuti proses pemvisaan. Seluruh paspor jemaah dan petugas haji telah diselesaikan sebelum jemaah haji dan petugas berangkat ke Arab Saudi. Dari hasil evaluasi, waktu penyelesaian visa belum sepenuhnya sinkron. dengan waktu pelunasan BPIH. Pegajuan visa mulai dilakukan sebelum waktu pelunasan BPIH. Hal ini dilakukan karena banyaknya jumlah visa yang harus diproses, sedang waktu yang tersedia untuk memproses visa tersebut sangat terbatas. Apabila pengajuan itu harus menunggu pelunasan BPIH, dikhawatirkan tidak dapat terselesaikan. Hal ini mengakibatkan adanya penggantian visa karena jemaah haji yang masuk kuota tahun 2013 dan sudah diajukan visanya ternyata tidak melakukan pelunasan BPIH. Batas akhir pengajuan visa yang ditetapkan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi adalah tanggal 1 Oktober 2013 (25 Dzulqo'dah 1433H). Namun dalam realisasinya, Kedutaan Besar Arab Saudi masih memberi toleransi menerima pengajuan permohonan visa setelah tanggal tersebut, karena adanya keterlambatan penerbitan barcode untuk jemaah haji khusus dan adanya batal ganti visa. Mulai tahun ini Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu menerapkan Sistem Jalur Elektronik Jemaah Haji untuk pemberian visa. Melalui sistem tersebut, permohonan visa jemaah haji, baik regular maupun khusus harus dilengkapi dengan data jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah, pemondokan, transportasi, katering, dan aktivitas perhajian lainnya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayan administrasi, pengawasan, dan pengendalian jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Namun implikasinya adalah bahwa seluruh kontrak terkait dengan layanan jemaah haji harus sudah diselesaikan sebelum Bulan Sya'ban, sehingga seluruh data yang menjadi persyaratan untuk pengajuan visa bagi setiap jemaah haji dapat dipenuhi.

8

f.

Kesehatan Pemeriksaan kesehatan pertama kepada jemaah haji dilakukan di Puskesmas kecamatan, kemudian dilanjutkan pemeriksaaan kesehatan kedua yang waktunya bersamaan dengan bimbingan jemaah haji di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan pemeriksaan kesehatan ketiga dilakukan di asrama haji embarkasi. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan vaksin meningitis meningokokus halal untuk seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Bagi setiap jemaah haji disiapkan buku catatan kesehatan yang berisi riwayat kesehatan jemaah. Buku ini penting dalam rangka penanganan kesehatan lebih dini, khususnya bagi jemaah haji resiko tinggi. Pada pelaksanaan haji tahun 2013 ditemui banyaknya jemaah yang kurang kemampuan kesehatannya dan kurangnya dokter spesialis sebagai petugas kesehatan. Di samping itu, masih belum optimalnya pelaksanaan prosedur pemeriksaan kesehatan berdasarkan standard yang ditetapkan. Untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ke depan akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut: a) Pengawasan yang lebih ketat untuk pemeriksaan kesehatan sejak tahap di kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan di embarkasi. b) Melakukan kajian istito’ah kesehatan bekerjasama dengan MUI. c) Perekrutan tenaga kesehatan berdasarkan keahlian dan kemampuan keagamaan. d) Memodifikasi komposisi petugas kesehatan berdasarkan keahlian dengan menambah dokter spesialis. e) Mengkaji jumlah dan tugas pokok tenaga musiman kesehatan.

g. Pelayanan di Asrama Haji dan Pemberangkatan Jemaah Haji Di asrama haji embarkasi, jemaah selain memperoleh pelayanan akomodasi juga dilakukan proses Custom Immigration and Quarantine (CIQ), check in penerbangan, pemberian gelang identitas dan living allowance, pemeriksaan akhir kesehatan, bimbingan manasik, serta pemantapan Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434 H/2013 M, Kementerian Agama menunjuk dua maskapai penerbangan yaitu: (1) PT. Garuda Indonesia dengan cakupan embarkasi Banda Aceh (BTJ), Medan (MES), Padang (PDG), Palembang (PLM), Solo (SOC), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Makassar (UPG) dan Jakarta (CGK) khusus Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung; dan (2) Saudi Arabia Airlines dengan cakupan embarkasi Batam (BTH), Jakarta (JKS) khusus provinsi Jawa Barat, dan Surabaya (SUB). Operasional pemberangkatan jemaah haji berlangsung selama 30 hari, dengan total 387 Kloter dan 384 penerbangan yang diberangkatkan dari 13 embarkasi, yaitu: Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, dan Lombok. Untuk tahun 2013, penerbangan jemaah haji dari embarkasi Bekasi (JKS) dan Pondok Gede (JKG) melalui Bandara Halim Perdana Kusuma- Jakarta dan dari embarkasi Medan (MES) melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Dalam rangka rneningkatkan efektivitas, efesiensi, dan kernudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bengkulu pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434 H/2013 M, ditetapkan dua embarkasi antara yaitu 9

Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 142 Tahun 2013. Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan diatur waktunya sebagai berikut: Phase I (Pemberangkatan) : 10 September s/d 09 Oktober 2013 Phase II (Pemulangan) : 20 Oktober s/d 19 Nopember 2013 Perbandingan jumlah jemaah haji yang diangkut oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines tahun 1434 H/ 2013 M sebagai berikut: JUMLAH JEMAAH FASE I FASE II

No.

OPERATOR

RENCANA

1

PT. GARUDA INDONESIA

90.100

89.946

89.765

2

SAUDI ARABIAN AIRLINES

66.970

66.520

66.412

TOTAL

157.070

156.466

156.177

h. Keamanan dan Perlindungan Keamanan dan perlindungan jemaah diarahkan agar jemaah haji memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan, baik di Tanah Air maupun Arab Saudi. Untuk memberikan perlindungan, setiap jemaah haji diberikan asuransi jiwa syariah amanah ghita yang dibayarkan melalui dana optimalisasi BPIH. Santunan bagi setiap jemaah yang meninggal dunia (natural death) sebesar Rp35.500.000,-. Sedangkan jemaah haji yang meninggal karena kecelakaan (by accident) diberikan santunan sebesar Rp71.000.000,- dengan premi asuransi sebesar Rp. 100.000,-. Sedangkan petugas haji diberikan santunan sebesar Rp10.000.000,- bagi yang meninggal dunia (natural death) dan yang meninggal karena kecelakaan (by accident) diberikan santunan sebesar Rp20.000.000,Pengadaan penyedia jasa asuransi haji pada tahun 2013 dilaksanakan tidak sesuai jadual siklus penyelenggaraan ibadah haji sehingga berlakunya kontrak mendekati waktu keberangkatan Jemaah haji. Di samping itu covering asuransi belum mencakup jaminan penggantian untuk barang bawaaan Jemaah haji yang hilang di tanah air maupun di Arab Saudi. Sedangkan untuk santunan petugas yang wafat dan kecelakaan uang premi menggunakan premi Jemaah sebesar Rp.100.000,- per orang. Saran kedepan agar pengadaan penyedia jasa asuransi haji dilaksanakan lebih awal, dan biaya premi dinaikan untuk mengcover barang bawaan Jemaah haji. Sedangkan biaya premi asuransi petugas haji dialokasikan secara tersendiri. i.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Jemaah haji khusus tahun 1434H/2013M berjumlah 13.566 orang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh 138 PIHK. Keberangkatan jemaah haji khusus ke Arab Saudi mulai tgl 19 September dan berakhir 9 Oktober 2013. Pemberangkatan jemaah haji khusus menggunakan penerbangan reguler yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, dan Maskapai Asing yaitu Saudi Arabian Airlines, Malaysia Airlines, Singapore International Airlines, Royal Brunei, Cathay Pacific, Qatar Air, Emirates, Etihad, dan Air Yaman.

10

Dalam pelaksanaannya seringkali hotel transit di Makkah yang dipergunakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terutama saat menjelang Arafah Mina kualitasnya kurang baik, disamping itu, koordinasi PIHK dengan Pihak Muasassah belum optimal dan standar pelayanan minimal haji khusus belum diterapkan secara optimal. Pembimbing ibadah jemaah haji khusus saat ini jumlah dan kualitasnya juga masih belum memadai. Dinamika perkembangan masyarakat terkait dengan akumulasi dana setoran awal haji khusus yang mempunyai nilai manfaat seringkali dipertanyakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji khusus, Pemerintah melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus, antara lain: a. lmplementasi PMA Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji Khusus dan Upaya Peningkatan Tata Kelola dan Pengawasan Kinerja PIHK. b. Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya memuat pembatasan kepada BPS untuk dana talangan haji, baik haji reguler maupun khusus. c. Sanksi pencabutan PIN hingga penutupan usaha bagi PIHK yang melanggar aturan dan menjadi agen MLM haji. d. Penggunaan nilai manfaat setoran awal haji khusus. e. Menambah ketersediaan pembimbing ibadah jemaah haji khusus. Pembinaan terhadap PIHK dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, orientasi, dan evaluasi. Pengawasan/pengendalian terhadap PIHK dilakukan melalui kegiatan verifikasi program, pengaturan pemvisaan, pengawasan pemberangkatan, pemulangan, dan pelayanan di Arab Saudi. Selain itu untuk ke depan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan sertifikasi pembimbing manasik jemaah haji khusus sebanyak 265 orang. b. Pengadaan Buku paket bimbingan manasik untuk jemaah haji khusus sebanyak 17.000 buah. c. Menyempurnakan pedoman akreditasi, pengawasan dan pengendalian PIHK. d. Menyempurnakan PMA No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus terkait dengan Bank penerima setoran BPIH dan persyaratan perizinan. e. Menyempurnakan aplikasi SISKOHAT untuk jemaah haji khusus berdasarkan daftar tunggu per PIHK dan konsorsium. 2. Penyelenggaraan Haji di Arab Saudi Operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari operasional yang dilakukan di Tanah Air sekaligus menjadi puncak penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih melakukan perluasan wilayah Masjidil Haram, penataan fasilitas Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAIA) Jeddah, dan rehab/pengembangan Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Sedangkan Pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada peningkatan pelayanan pemondokan jemaah, transportasi dari dan ke Masjidil Haram, kesehatan, katering, bimbingan jemaah, keamanan dan perlindungan jemaah serta pemulangan.

11

Adapun operasional pelayanan haji di Arab Saudi meliputi kegiatan kedatangan dan pemulangan jemaah haji, pemondokan, katering, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan pelaksanaan wukuf di Arafah yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kedatangan Jemaah di Arab Saudi Kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi melalui 2 pintu jalur udara, yaitu Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz International Airport (AMAIA) Madinah. Kedatangan Kloter pertama tanggal 10 September 2013 di Bandara KAAIA Jeddah dari embarkasi Padang (01-PDG), sedangkan kedatangan Kloter pertama di Bandara AMAIA Madinah dari embarkasi Batam (01-BTH). Operasional kedatangan jemaah haji berlangsung selama 30 hari, dengan total 387 Kloter dan 384 penerbangan dan total jemaah sebanyak 156.466 orang (154.546 jemaah + 1.920 petugas), diberangkatkan dari 13 embarkasi, yaitu: BTJ, MES, BTH, PDG, PLM, JKG, JKS, SOC, SUB, BDJ, BPN, UPG dan LOP. Untuk tahun 2013, penerbangan jemaah haji dari embarkasi Bekasi (JKS) dan Pondok Gede (JKG) melalui Bandara Halim Perdana Kusuma- Jakarta dan dari embarkasi Medan (MES) melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Kloter terakhir tiba di Jeddah tanggal 9 Oktober 2013 dari embarkasi Palembang, Medan, dan Aceh (17-PLM, 16-MES, dan 8-BTJ) yang merupakan Kloter Gabungan, sedangkan kedatangan Kloter terakhir gelombang I di Madinah tanggal 25 September 2013 dari embarkasi Bekasi (31-JKS). Tabel Kedatangan Jemaah Haji per Embarkasi dan Penerbangan: GA SV Total % No. Embarkasi Klt Jmh Klt Jmh Klt Jmh Banda Aceh (BTJ) 8 3.157 --8 3.157 2.02 1 16 6.613 --16 6.613 4.23 2 Medan (MES) 16 5.928 --16 5.928 3.79 3 Padang (PDG) --- 18 7.858 18 7.858 5.02 4 Batam (BTH) 17 5.883 --17 5.883 3.76 5 Palembang (PLM) 40 17.873 --40 17.873 11.42 6 Jakarta Garuda (JKG) --- 68 30.214 68 30.214 19.31 7 Jakarta Saudia (JKS) 8 Solo (SOC) 71 26.457 --71 26.457 16.91 9 Surabaya (SUB) --- 64 28.448 64 28.448 18.18 10 Banjarmasin (BDJ) 13 4.182 --13 4.182 2.67 11 Balikpapan (BPN) 12 4.259 --12 4.259 2.72 12 Ujung Pandang (UPG) 32 11.947 --32 11.947 7.64 13 Lombok (LOP) 12 3.647 12 3.647 2.33 * Total 237 89.946 150 66.520 387 156.466+ 100 Persen 57,49 * Jumlah Kloter 387 dengan 384 penerbangan. + Termasuk petugas Kloter sebanyak 1.920 orang.

42,51

12

Tabel Kedatangan Jemaah Haji Gelombang I dan II: Gel. I Gel. II Total No. Bandara Klt Jemaah Klt Jemaah Klt Jemaah 1 KAAIA 90 32.626 192 76.898 282 109.524 2 AMAIA 105 46.942 --- 105 46.942 Total 195 79.568 192 76.898 387* 156.466+ Persen 50,85 49,15 100

% 70 30

Proses CIQ jemaah haji di dalam Gate Bandara KAAIA Jeddah dan AMAIA Madinah rata-rata 3 jam, dan proses pemberangkatan jemaah haji sejak keluar Gate sampai diberangkatkan ke Madinah/Makkah berkisar antara 3 s.d. 4 jam. Pada hari pertama dan kedua masa kedatangan jemaah haji terkendala terkait pengangkutan koper jemaah disebabkan belum adanya tenaga porter oleh pihak Maktab Wukala dan selanjutnya berjalan normal. On time performance penerbangan selama masa kedatangan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dari 384 flight penerbangan yang mengangkut 387 kloter, sebanyak 345 kloter (89,15%) tiba cepat dan tepat waktu (on time), serta 42 kloter (10,85%) mengalami keterlambatan 30 menit s/d 4 jam dan mengalami keterlambatan lebih dari 4 jam. Secara garis besar On Time Performance (OTP) penerbangan haji tahun 1434 H/2013 M pada masa kedatangan di Bandara Jeddah sebagai berikut: Cepat >30 m 1 Garuda 16 2 Saudia 50 Total 66 Prosentase 23,40% Keterangan: m = menit, j = jam. No.

Penerbangan

On Time <30/>30 m 160 23 183 64,90%

Lambat >30 m -4 j 27 2 29 10,28%

Delay >4 j 3 1 4 1,42%

Jumlah 206 76 282 100%

Sedang OTP kedatangan penerbangan haji tahun 1432H/2011M di Bandara Madinah adalah sebagai berikut: No. 1 2

Penerbangan

Cepat >30 m

Garuda 2 Saudia 33 Total 35 Prosentase 33,33% Keterangan: m = menit, j = jam.

On Time <30/>30 m 27 34 61 58,10%

Lambat >30 m -4 j 2 7 9 8,57%

Delay >4 j

Jumlah 31 74 105 100%

Pada masa kedatangan jemaah haji mengalami permasalahan keterlambatan layanan di imigrasi Arab Saudi, proses penyobekan lembaran DAPIH di Maktab Wukala bandara Jeddah, terlalu menyita waktu dan tenaga terutama disaat kedatangan yang bersamaan. Masih kurangnya perhatian jamaah terhadap dokumen perjalanan seperti paspor yang hilang, boarding pass pulang tidak ada.

13

Rekomendasi untuk tahun 2014: 1) Perlu adanya PPIH yang memiliki akses masuk ke dalam gate Imigrasi untuk membantu pelayanan 2) Penggantian DAPIH sebagai bukti manual untuk perhitungan pembayaran perlu diganti secara elektronik dengan system barcode yang lebih cepat dan akurat b. Pemondokan di Arab Saudi 1) Pemondokan di Makkah Kebutuhan akomodasi jemaah haji di Makkah disesuaikan berdasarkan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 200.960 kapasitas, namun dengan adanya kebijakan pengurangan kuota 20% oleh Pemerintah Arab Saudi maka kebutuhan setelah pengurangan 20% menjadi 160.632 kapasitas. Jumlah tersebut meliputi perumahan jemaah, ruang untuk petugas Kloter dan layanan Kloter, ruang kantor dan klinik sektor, dan selisih distribusi untuk memelihara kesatuan penempatan Kloter/rombongan, serta dan cadangan sebesar 1% dari total jumlah jemaah haji dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut: Kebutuhan No. 1 2 3 4 5

Uraian Jemaah haji reguler Ruang Layanan Kloter Kantor Sektor Selisih Distribusi Cadangan 1%

Volume

Awal (100%)

(211 - 17.000)

194.000

(484 klt x 5 kpst)

2.420

(12 sek. x 100 kpst)

1.200

(70 Maktab x 20 kpst)

1,400

(194.000 x 1%) Jumlah

1.940 200.960

Volume (168.800 – 13.600) (384 klt x 5 kpst)

Setelah Penguran gan 20% 155.200

(10 sek. x 100 kpst) (48 Maktab x 20 kpst) (155.200 x 1%)

1.920 1.000 960 1.552 160.632

Jumlah rumah yang disewa pada awalnya sebanyak 220 rumah dengan total 200.960 kapasitas. Dengan adanya pengurangan kuota 20% rumah yang disewa menjadi 196 rumah dengan total 161.066 kapasitas dengan rincian berdasarkan jarak, yaitu jarak 0 s.d. 2.000 meter sebanyak 115 rumah dengan total 104.451 kapasitas (65 %), dan jarak 2.001 s.d. 2.750 meter sebanyak 81 rumah dengan total 56.615 kapasitas (35 %) dapat dilihat dalam tabel berikut: No 1 2

Jarak <2.000 m >2.001-2.750 m Total

Jumlah Rumah 115 81 196

Kapasitas 104.451 56.615 161.066

Prosentase 65 % 35 % 100 %

Sedangkan rekapitulasi penyewaan perumahan di Makkah berdasarkan jarak dan wilayah sebagaimana tabel berikut:

14

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Wilayah Jarwal Hafair Syari' Mansur Syari' Ummul Qura Jumaizah Rei' Zakhir Ma'abdah Misfalah Bakhutmah Mahbas Jin Aziziah JUMLAH

Jumlah dan Jarak 0 s.d 2.000 meter 2.001 s.d 2.750 meter 20 5 6 2 15 4 8 1 28 1 8 56 19 11 12 115 81

Jumlah 20 5 6 2 15 4 9 29 64 30 12 196

Dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi tahun 2013 masih terdapat beberapa permasalahan perumahan sebagai berikut: a) Dengan adanya pengurangan kuota 20% kapasitas rumah yang sudah disewa melebihi kuota sebanyak 36.758 kapasitas. Pada umumnya pemilik rumah tidak bersedia untuk dikurangi pembayarannya menjadi sebesar 80%, namun dengan upaya maksimal kelebihan kapasitas tersebut pada akhirnya dapat dikurangi hingga tersisa 434 kapasitas. b) Jumlah gedung yang tersedia pada jarak 0-2.500 meter sangat terbatas dengan kualitas dan kapasitas yang bervariasi. c) Pemerintah Arab Saudi tidak menetapkan standar harga sewa pemondokan di Makkah d) Masih terdapat rumah yang tidak layak, baik dari sisi kualitas gedung dan fasilitas yang tidak sesuai dengan kontrak. Untuk itu rekomendasi yang perlu diupayakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: a) Penyewaan perumahan dilakukan lebih awal berdasarkan pengurangan kuota tahun lalu. b) Menetapkan alternatif kebijakan jarak perumahan tidak lagi memprioritaskan jarak, namun lebih fokus pada kualitas gedung yang bagus dan nyaman serta kemudahan akses ke masjidil haram dengan menggunakan bus. c) Melakukan kerjasama antar Negara untuk mendapatkan rumah yang lebih baik. d) Memberikan sanksi tidak disewa kembali kepada pemilik rumah yang tidak layak. 2) Pemondokan di Madinah

Penyewaan perumahan jemaah haji di Madinah adalah penyewaan fasilitas layanan penempatan/akomodasi jemaah haji per ± 9 hari, selama jemaah haji melaksanakan ibadah sholat Arba'in. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, pengukuran dan pemeriksaan lapangan (kasyfiah) ke lokasi perumahan yang diajukan Majmu’ah (Group) serta berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Muassasah Adilla, telah ditetapkan 12 (dua belas) majmu’ah yang memberikan layanan akomodasi kepada jemaah haji Indonesia selama di Madinah pada Tahun 1434 H/2013 M berdasarkan surat Dirjen PHU No. Dt.VII.II/3/Hj.06/01642/2013 tanggal 13 Maret 2013), dengan distribusi jumlah jemaah sebagaimana tabel berikut: 15

Tabel Daftar Majmuah yang memberikan Layanan Pemondokan di Madinah Alokasi Setelah No. Nama Majmuah Alokasi Awal Pengurangan Kuota 20% 1 Syarikat Al-Andalus 30.000 24.000 2 Elyas Company 20.000 16.000 3 Mubarak Group Hotels 20.000 16.000 4 Al-Syatta Group 20.000 16.000 5 Al-Zuhdi Group 20.000 16.000 6 Al-Mukhtarah Manazil 15.000 12.000 7 Al-Khomri Group 15.000 12.000 8 Wasel Hotels Company 14.000 11.200 9 Saed Makkey Hotel Group 10.000 8.000 10 Manazeli Company 10.000 8.000 11 Mawadddah International 10.000 8.000 12 Makarem Al Madinah 10.000 8.000 Jumlah 194.000 155.200 Dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi tahun 2013 seluruh Jemaah haji telah ditempatkan seluruhnya (100%) di wilayah Markaziah atau dalam jarak di abwah 650 meter dari halaman masjid Nabawi Madinah. Namun demikian kepastian hotel yang akan ditempati Jemaah paling cepat baru diketahui oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, 3 hari sebelum kedatangan Jemaah. Bahkan ada beberapa kloter yang hotelnya baru diketahui dalam waktu 12 jam sebelum kedatangan. Hal ini bisa terjadi karena system kontrak pelayanan di Madinah memang berjalan seperti itu. 3) Hotel Transit Jeddah

Kepulangan jemaah haji ke tanah air melalui bandara King Abdul Aziz International Airport (KAIA) Jeddah ditempatkan di hotel transit, dengan layanan tiga kali makan, pengangkutan bagasi, transportasi ke bandara, dan city tour dengan biaya sebesar SR 100,- per jemaah. Pada tahun 1434 H/ 2013 M untuk jemaah haji dari Makkah tidak ditempatkan di hotel transit namun langsung menuju bandara KAIA Jeddah. Sedangkan jemaah haji dari Madinah yang pulang melalui Bandara KAAIA Jeddah tetap transit selama kurang lebih 24 jam di hotel yang telah disediakan, sebelum diberangkatkan ke Bandara KAIA Jeddah. Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan jadwal kloter yang semula gelombang pertama menjadi gelombang kedua sehingga perlu menambah hotel cadangan untuk melayani kloter yang mengalami perubahan jadwal tersebut. Pemerintah pada tahun ini menetapkan 2 (dua) perusahaan/hotel dengan kewajiban menyediakan back up hotel apabila kekurangan daya tampung kapasitas akibat adanya delay penerbangan atau kejadian lainnya. Nama-nama hotel transito dengan distribusi jumlah jemaah adalah sebagai berikut:

16

No. 1 2

Hotel Norcom Oasis Rotana Jumlah

Alokasi 23.543 10.000 33.543

% 70,19 29,81 100

Kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih ketat sejak awal dengan pihak penerbangan terkait jadwal penerbangan sehingga PPIH mempunyai gambaran tentang kebutuhan kapasitas cadangan hotel transito. c. Katering Pelayanan katering yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia meliputi pada saat kedatangan dan pemulangan di bandara KAIA Jeddah, selama jemaah melaksanakan ibadah di Madinah, dan prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, Mina (ARMINA). Pelayanan katering di bandara KAIA Jeddah dapat berjalan lancar. Namun demikian, masih terdapat sedikit masalah berkenaan dengan penyediaan menu telur dadar oleh Muasassah yang menimbulkan aroma tidak sedap, sehingga mendapat teguran oleh Baladiyah. Penyediaan katering bagi jemaah haji selama di Madinah dapat berjalan baik dari kualitas menu dan ketepatan distribusi. Namun pada tanggal 1 Muharram 1435H mengalami gangguan supply karena sebagian tenaga kerja perusahaan Al Amody tidak bekerja karena adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang berakhirnya masa amnesti. Perusahaan Al Amoudy berupaya dengan mengatasi permohonan bantuan tenaga kerja dari perusahaan lainnya untuk memberikan pelayanan katering kepada jemaah haji Indonesia. Penyajian katering jemaah haji selama di ARMINA seluruhnya dapat berjalan lancar dengan baik dan lancar dengan cara pembarian dengan mekanisme system box. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya antrian. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat sedikit gangguan dengan mundurnya perusahaan katering Al Amody karena tidak keluar izin amdalnya, dan telah diatasi dengan mengalihkan kepada perusahaan lainnya. Untuk kedepan diperlukan rekomendasi sebagai berikut: a. Memberikan catatan untuk tidak dipergunakan lagi pada tahun depan b. Proses seleksi penyediaan katering lebih diperketat Pelayanan katering jemaah haji untuk masing-masing wilayah perhajian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Katering di Bandara KAAIA Jeddah Jemaah haji yang tiba dan pulang melalui Bandara KAAIA Jeddah diberikan 1 box makanan, dilaksanakan oleh perusahaan Said Salim Bawazir Trading (Salamah Katering) berdasarkan kontrak No. 0376/H/VII/2013, dan surat Dirjen PHU No. Dt.VII.II/3/Hj.00/1643/2013 tanggal 14 Maret 2013. Pada tahun ini harga katering di Bandara KAAIA Jeddah ada penyesuaian sehingga menjadi SR 10,5 per jemaah/box sesuai persetujuan Komisi VIII DPR-RI. Katering dibagikan ketika jemaah haji menaiki bus meninggalkan Bandara pada fase kedatangan dan ketika tiba di Bandara pada fase pemulangan. Katering dikemas dalam box dengan penutup kertas jenis milky board yang tertulis di atasnya batas akhir waktu konsumsi dan tanggal produksi makanan. Secara berkala dilakukan pengawasan untuk kualitas menu dan selalu dilakukan uji organoleptik oleh petugas PPIH Arab Saudi dari Sansur dan ahli gizi. 17

2) Katering di Madinah Selama jemaah haji melaksanakan ibadah sholat Arba'in di Madinah diberikan makan 2 (dua) kali sehari, makan siang dan makan malam, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 18 box. Adapun biayanya adalah SR 10,5.00 per box/jemaah. Pemerintah telah menetapkan 12 perusahaan berdasarkan surat Dirjen PHU No. Dt.VII.II/3/Hj.00/1643/2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan distribusi jumlah jemaah sebagai berikut : No

Nama Perusahaan

Jumlah Jemaah 24,000

Prosentase

1

Al Andalus Company

2

Muasassah Hamid Humaid Luhaibi

20,000

12.9 %

3

United Regional Company For Catering

12,800

8.2 %

4

Muasassah Hanan Sama’i

12,800

8.2 %

5

Saudi Rations

12,800

8.2 %

6

Almunief Catering Services

12,000

7.7 %

7

Taiba For Catering

12,000

7.7 %

8

Oriental Savoury Catering

12,000

7.7 %

9

Muhsin Al Amoudi Trading

10,400

6.7 %

10

Muasassah Saad Abdul Kadir Haidari

8,800

5.7 %

11

Al- Ahmadi Catering

8,000

5.2 %

12

Salal Istambul Catering

9,600

6.2 %

155,200

100 %

Jumlah

15.5 %

Pengawasan katering dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap distribusi makan siang dan malam. Pengawasan juga dilakukan di dapur perusahaan katering dan di pemondokan. Di samping itu, sebelum makanan dikonsumsi jemaah, petugas Sansur dan gizi melakukan uji organoleptik. 3) Pelayanan Katering di Armina Pelaksanaan katering jemaah haji di Armina pada 48 maktab dilaksanakan oleh Muassasah Mutawwif Asia Tenggara cq. Maktab-maktab pelayanan untuk 24 maktab, dan sebagian lagi sebanyak 24 maktab dilaksanakan oleh perusahaan katering yang terpilih dan ditunjuk oleh Misi Haji Indonesia (muta'ahhidin). Untuk katering di Armina tersebut biayanya sebesar SR 215,- per jemaah untuk 16 kali makan dengan layanan box (4 kali di Arafah, 11 kali di Mina, dan 1 box makanan ringan untuk mabit di Muzdalifah). Di samping itu berdasarkan ketentuan Kementerian Haji, Misi Haji Indonesia harus melakukan Kontrak penyediaan Logistik dengan Muassasah Mutawwif Asia Tenggara dengan biaya sebesar SR 60,- per jemaah dipergunakan untuk penyiapan dapur dan kebersihan tambahan akibat sampah katering Armina, menyediakan petugas kebersihan tenda sebelum dan sesudah makan, menyediakan 18

dapur, gudang logistik, menyiapkan tempat box makanan di setiap maktab, menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan dapur. Pemerintah telah menetapkan 18 (delapan belas) muta’ahhidin untuk melayani 24 maktab dari total 48 maktab berdasarkan surat Dirjen PHU No. Dt.VII.II/3/Hj.00/1643/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut: No.

Nama muta’ahhidin

Jumlah Maktab 2

Nomor Maktab 37, 38, 72

1

Muassasah Tasnim Catering

2

Muassasah Mamdud Abd. Damanhuri

2

45 & 47

3

Muassasah Ragaib

2

48 & 51

4

Cabang Muassah Hanan Sanai

2

40 & 42

5

Al ahmadi Catering

2

52 & 54

6

Cabang Al Munif Catering

1

55

7

Muassasah Youm Youm

1

57

8

Muassasah Sami Mansour Damhuri

1

58

9

Muasasah Hamid Humaid Luhaibi

1

60

10

Muassasah Ghaliyah

1

43

11

Cabang Muassasah Mansur Muhammad Rawa

1

61

12

Muassasah Wafa Ibrahim Siyami

1

62

13

Muassasah Yusuf Fatani

1

64

14

Muassasah Al Juzur

1

66

15

Muassasah Turki Muhammad Al Qurasy

1

71

16

Muassasah Zubaidah Abdul Aziz

1

69

17

Muassasah El Ejab

1

44

18

Muassasah Ahmad Muhsin Salimi

1

70

d. Transportasi Darat Pelayanan transportasi jemaah haji yang menempati pemondokan lebih dari 2.000m sesuai dengan Taklimatul Hajj agar disediakan bus untuk antar jemput dari dan ke Masjidil Haram dapat berjalan dengan baik. Pelayanan transportasi juga diberikan antar kota perhajian (Makkah, Madinah, dan Jeddah) dan Armina. Pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala terutama pada aspek kenyamanan. Hal ini sebagai akibat dari bus yang terisi melebihi kapasitasnya, sehingga dirasa kurang nyaman dan aman. Untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban, Pemerintah telah mengupgrade bus dari kelas ekonomi menjadi eksekutif untuk rute Makkah-Madinah PP, Madinah-Jeddah, dan Makkah-Jeddah serta ke Masyair. Selain itu, Pemerintah juga mengupgrade transportasi sholawat namun jumlahnya masih belum mencukupi.

19

1) Transportasi Jemaah Haji Antar Kota Perhajian dan Masyair Muqaddasah Transportasi jemaah haji antar kota perhajian (Jeddah, Makkah, Madinah) dan Masyair Muqaddasah dilaksanakan oleh perusahaan bus angkutan jemaah haji yang tergabung di bawah Naqabah Ammah Lissayyrat (asosiasi perusahaan bus angkutan jemaah haji). Biaya transportasi jemaah haji Indonesia sesuai dengan rute perjalanan terbagi dua: Pertama bagi jemaah yang tiba dan pulang melalui Bandara KAAIA Jeddah sebesar SR 435,- per jemaah, Kedua bagi jemaah haji yang tiba/pulang melalui Bandara AMAIA Madinah sebesar SR 347,50 per jemaah. Biaya tersebut sudah termasuk biaya transportasi jemaah haji di Masyair Muqaddasah dengan sistem Taraddudi (shuttle bus) sebesar SR 180,- per jemaah (kontrak Maktab Wukala Muwahhad, Pasal 6 Ayat 2, halaman 4). Penyiapan dan pembayaran biaya transportasi jemaah haji dilakukan melalui Maktab Wukala Muwahhad sesuai dengan tahapan yang disepakati dalam kontrak. Untuk tahun ini pemerintah telah melaksanakan kebijakan up grade transportasi bus untuk rute Makkah-Madinah p.p dengan tambahan biaya SR 40 per Jemaah, MakkahJeddah p.p sebesar SR 22 per Jemaah, dan Madinah-Jeddah sebesar SR 26 per Jemaah yang telah berjalan lancar. Namun demikian, untuk rute bandara ke Pemondokan (Jeddah-Makkah, Jeddah-Madinah, dan Bandara Madinah ke Hotel) pada tahun ini usulan upgrade belum dapat dipenuhi oleh pihak Arab Saudi, sehingga masih banyak jemaah merasa tidak nyaman mendapatkan layanan transportasi pada rute tersebut. Di samping itu, jumlah bus upgrade selama di Masyair (Armina) belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh jemaah haji Indonesia. 2) Transportasi Jemaah Haji dari Pemondokan ke Masjdil Haram PP (Sholawat) Berdasarkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang disampaikan dalam MoU Persiapan Haji (Lampiran B paragraf 7), bahwa misi-misi haji berkewajiban menyediakan sarana transportasi bagi jemaah hajinya yang berada di pemondokan berjarak 2000 meter ke atas dari Masjidil Haram. Untuk melaksanakan pelayanan transportasi dari pemondokan jemaah haji (Aziziah, Aziziah dan Mahbas Jin, Ma’abdah, Rie’ Dzakhir) ke Masjidi Haram PP (transportasi Sholawat) pemerintah Indonesia melakukan kontrak dengan perusahaan bus SAPTCO (Saudi Public Transport Company, kontrak No. 0122/H/III/2013) dan Rawahel (kontrak No. 0112/H/III/2013) sebagai pelaksana pelayanan transportasi dimaksud dengan pertimbangan perusahaan tersebut adalah perusahaan terbesar dan paling berpengalaman serta memiliki akses ke Masjidil Haram melalui terowongan Mahbas Jin. Pelayanan transportasi Sholawat dibagi 2 (dua) periode, tahap kedatangan/sebelum wukuf dan tahap kepulangan/setelah wukuf. Pada saat kegiatan ibadah haji di Armina, tanggal 11 s.d 18 Oktober 2013 tidak ada pelayanan transportasi Sholawat karena sesuai peraturan Pemerintah Arab Saudi seluruh armada bus dipersiapkan untuk pelayanan transportasi di Masyair. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

20

No.

Periode*

Tanggal

Jml Hari

Keterangan

1

Kedatangan

22 hari

-

2 3

Masa Armina Kepulangan

14 Dzulqa’dah s.d 05 Dzulhijjah 1433 H (20 Sept sd 10 Okt 2013) 11 s.d 18 Oktober 2013 14 Dzulhijjah 1433 H s.d 06 Muharram 1434 H(19 Okt s.d 9 Nov 2013)

8 hari 22 hari

Bus tidak operasi -

Transportasi shalawat 46 hari Periode Kedatangan = 22 hari. Periode Kepulangan = 22 hari, total operasional = 44 hari. Total

52 hari

Perhitungan kebutuhan bus disesuaikan dengan jumlah/volume kedatangan jemaah haji di Makkah. Perhitungan kebutuhan bus terbagi dua: Pertama dengan rasio 1:700 (satu bus mengangkut 700 jemaah) per hari untuk transportasi di luar terowongan Mahbas Jin. Jumlah tersebut dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi seluruh kebutuhan jemaah haji Indonesia. Untuk ke depan rekomendasi yang diperlukan: a) Mengupayakan penyediaan bus upgrade untuk rute bandara ke Pemondokan (Jeddah-Makkah, Jeddah-Madinah, dan Bandara Madinah ke Hotel) dan menambah jumlah bus upgrade di Masyair. b) Mengupayakan penambahan armada bus sholawat (upgrade). e. Kesehatan Sebelum jemaah haji tiba di Arab Saudi, Kementerian Kesehatan RI mengirim obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan untuk melayani jemaah haji Indonesia melalui kargo udara penerbangan Saudi Arabian Airlines.

21

Tabel Alat Kesehatan No.

Nama Kebutuhan

Alat Kesehatan

I

Radiologi

1 2 3 4 5

X-Ray Mobile Cassete + screen Green 24 x 30 Cassete + screen Green 30 x 40 Cassete + screen Green 35 x 35 Bucky stand

II

Peralatan Gigi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kaca Mulut Pinset Sonde Excavator Ultrasonic Scaler Light Curing Bein Cryer Forcep rahang atas dan bawah Semen spatel Semen stopper Glass plate Spatula Plastic filling instrument Burnizer Cytoject Mikroskop binokuler Chemistry analizer Hematology analizer Pemeriksa AGD Pemeriksa elektrolit Termometer ruangan Food Poisoning Test Ventilator Portable ventilator Bed side monitor Portable nebulizer DC Shock EKG Laryngoscope Intubation set USG portable Portable oxigen concentrate Spine board rescucitation Oximetry Trolley alat Lemari obat dan alat Minor set Sterilisator Bed patient untuk tindakan Bak instrumen Lampu tindakan Tromol besar Baju/alat fixasi pasien Telecardiology Termometer infra red

III Laboratorium

IV Ruang Perawatan

Lokasi Jumlah Mekah Madinah Jeddah 1 1 unit 1 1 buah 1 1 buah 1 1 buah 1 1 unit 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 set 2 set 2 set 2 set 1 unit 1 unit 1 set 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 buah 1 set 1 unit 1 unit 20 unit 15 unit 3 unit 6 unit 4 set 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 3 unit 11 unit 7 unit 9 set 1 unit 4 unit 3 buah 4 unit 4 buah 2 buah 1 paket 4 unit

1 1 2 1 1 1 20 10 1 4 4 1

1

5 1 2

1 1 4 3 11 3 9 1 4 3 2 4 2

4

2

1 4 32

102

10

22

Penyiapan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dan pelayanan kesehatan di Sektor-Sektor dengan kapasitas sebagai berikut: • Di Jeddah Di gedung Oktagon Terminal Haji KAAIA Jeddah (Tahap Kedatangan) 1. Oktagon di terminal Barat, 2. BPHI Jeddah di Madinatul Hujjaj dan 3 Hotel Transito (Tahap Kepulangan) Ambulance : 3 GMC Savana dan 1 Suzuki APV • Di Madinah Gedung Misi Kesehatan (BPHI Madinah), Kapasitas 65 bed Pelayanan sektor, 4 (empat) lokasi Layanan sektor : stabilisasi, evakuasi dan non – perawatan Ambulance :7 GMC Savana dan 1 Suzuki APV • Di Makkah Gedung Misi Kesehatan (BPHI Makkah), kapasitas 150 bed Pelayanan sektor, 9 lokasi Layanan sektor : stabilisasi, evakuasi dan perawatan ± 9 bed Ambulance : 14 GMC Savana dan 3 Suzuki APV Jumlah jemaah haji yang wafat sebanyak 313 orang terdiri dari 267 orang wafat di Arab Saudi, 11 orang wafat pasca operasional haji, dan 35 orang wafat di Tanah Air. f.

Operasional Armina Berdasarkan Kalender Ummul Qura (kalender resmi Pemerintah Arab Saudi), untuk wukuf di Arafah jatuh pada hari Senin tanggal 9 Zulhijjah 1434 H bertepatan tanggal 14 Oktober 2013. Pelayanan jemaah haji Indonesia pada puncak penyelenggaraan ibadah haji di Armina dilaksanakan oleh Satuan Operasional Arafah-Mina (Satops Armina) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 582 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara lbadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Tahun 1434 H/ 2013 M yang melibatkan seluruh petugas PPIH. Petugas Daker Jeddah menjadi Satgas Arafah bertanggung jawab atas pelayanan jemaah haji di Arafah, petugas Daker Makkah menjadi Satgas Muzdalifah bertanggung jawab atas pelayanan jemaah haji di Muzdalifah, dan petugas Daker Madinah menjadi Satgas Mina bertanggung jawab atas pelayanan jemaah haji di Mina. Kegiatan Satops Armina secara umum dimulai sejak adanya pergerakan jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, Mina dan kembali lagi ke Makkah yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu tahap perencanaan/persiapan dan tahap pelaksanaan. 1) Tahap Perencanaan/Persiapan. a. Satops Armina menyusun konsep tentang pengelolaan pelayanan jemaah haji Indonesia selama di Armina. Konsep kemudian diajukan kepada Ketua PPIH Arab Saudi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan menjadi naskah Pedoman Penyelenggaraan Operasional Armina untuk selanjutnya dijadikan pedoman penyelenggaraan operasional Armina bagi petugas dan jemaah haji Indonesia selama di Armina. b. Pada tanggal 01 Oktober 2013 Pedoman Penyelenggaraan Operasional Armina disahkan untuk kemudian dilakukan sosialisasi kepada jajaran PPIH yang secara struktural Daerah Kerja Jeddah menjadi Satgas di Arafah, Daerah Kerja Makkah menjadi Satgas Muzdalifah dan Daerah Kerja Madinah menjadi Satgas Mina.

23

c. Melaksanakan pengecekan sarana prasarana. 1) Pada tanggal 25 September 2013 berkoordinasi dengan Tim sarana prasarana Armina untuk persiapan tentang kegiatan Satops Armina khususnya penyediaan sarana kemah PPIH Arab Saudi di Arafah. 2) Pada tanggal 26 September 2013 Mengkoordinasikan dengan tim sarana prasarana tentang kebutuhan selama kegiatan Armina baik berupa perlengkapan tenda, alat komunikasi dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam kelancaran operasional Armina. 3) Pada tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2013 proses inventarisasi kebutuhan Satops Armina sekaligus penyiapan sarana yang akan digunakan dalam prosesi Armina. d. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan tugas selama Armina 1) Pada tanggal 01 Oktober 2013 pukul 20.00, melaksanakan sosialisasi Satops Armina di lingkungan Daker Madinah diikuti oleh Kadaker beserta staf, Perwakilan Sektor 1 s.d. 4 Madinah, Sektor Bir Ali, Airport, Terminal Hijrah dan Sektor Khusus Masjid Nabawi. 2) Pada tanggal 02 Oktober 2013 melaksanakan sosialisasi Satops Armina kepada Petugas Daker Jeddah bertempat di lantai dasar Hotel Rahal Al Bahar, Jeddah. 3) Melaksanakan Sosialisasi Satops Armina di tingkat Sektor Makkah: a. Tanggal 2 Oktober 2013 di Sektor 1 dan 2, Makkah b. Tanggal 3 Oktober 2013 di Sektor 3, 4, 5 dan 6 Makkah. c. Tanggal 4 Oktober 2013 di sektor 7,8 dan 9 Makkah. 4) Pada tanggal 4 Oktober 2013 pukul 16.30, Rapat Koordinasi dengan Kabid Katering, Transportasi dan Penempatan tentang persiapan petugas pengawasan maktab di Arafah dan Mina. 5) Pada tanggal 5 Oktober 2013 melaksanakan sosialisasi tentang pengawasan katering, penempatan, kebersihan dan transportasi kepada Kasektor dan Kakortab selama Armina. 6) Pada tanggal 6 Oktober 2013 , Menghadiri rapat dengan BPHI tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan selama Armina dan pelaksanakan Safari Wukuf. e. Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait antara lain : 1) Pada tanggal 6 September 2013 mengikuti rapat di kantor Konsulat Jenderal RI Jeddah dengan anggota DPD RI sekaligus melaporkan rencana kegiatan Armina terkait dengan katering dan transportasi. 2) Pada tanggal 7 Oktober 2013 bersama Ketua PPIH Arab Saudi mengikuti rapat di kantor Muassasah Asia Tenggara dihadiri oleh seluruh misi haji Asia Tenggara dan Naqobah untuk membahas mekanisme transportasi selama Armina baik dari Makkah menuju Arafah, Arafah menuju Muzdalifah, Muzdalifah menuju Mina maupun dari Mina kembali ke Makkah, dengan cara setiap misi haji membuat jadwal pergerakan jemaah selama Armina. 3) Pada tanggal 7 Oktober 2013 menemui Ketua Muassasah Asia Tenggara untuk berkoordinasi tentang lokasi perkemahan misi haji Indonesia di Arafah. 4) Pada tanggal 10 Oktober 2013 Rapat dengan Muassasah tentang jadwal pelaksanaan melontar bagi jemaah haji Indonesia dan waktu-waktu yang dilarang untuk melontar. 5) Pada tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di kantor Daker Makkah mengikuti rapat dipimpin Menteri Agama Republik Indonesia selaku Amirul Hajj membahas tentang pelayanan haji secara keseluruhan termasuk di dalamnya pelayanan selama kegiatan di Armina. 24

6)

Pada tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di Sektor 5 Makkah mengikuti rapat dengan ketua DPR Republik Indonesia beserta rombongan membahas tentang pelayanan haji secara keseluruhan termasuk di dalamnya pelayanan selama kegiatan di Armina. 7) Pada tanggal 12 Oktober 2013 Amirul Hajj beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke Masyair untuk melihat kesiapan kemah jemaah dan petugas haji. Pada pukul 20.00 WAS melakukan kunjungan ke Kantor Misi Haji Turki di Makkah, dan selanjutnya melaksanakan pemaparan konsep penyelenggaraan Satops Armina kepada Menteri Agama selaku Amirul Hajj pada pukul 22.00 WAS di Daker Makkah. f. Menyelesaikan persyaratan administratif pembuatan bitoqoh (kartu pengenal) di Muassasah bagi 5 orang petugas yang melekat di setiap maktab, terdiri dari 1 orang pengawas Katering, 2 orang pengawas kebersihan dan pengawas maktab dan 1 orang pengawas transportasi untuk tiap-tiap maktab di Arafah dan Mina serta pemberitahuan tentang rencana penempatan para petugas Jamarat, Mu’aishim dan Aziziah selama prosesi ibadah haji di Mina. g. Penyiapan sarana dan prasarana perkemahan jemaah haji dan petugas PPIH Arab Saudi Tahun 2013 : 1) Di Arafah. Perkemahan jemaah haji Indonesia menempati lokasi perkemahan di Robwatul Hindi untuk seluruh maktab ± 100 hektar yang terdiri dari 48 maktab. 2) Perkemahan PPIH berada di dalam wilayah perkemahan jemaah haji Indonesia berdampingan dengan maktab 7, sehingga relatif mudah berhubungan dengan jemaah Indonesia. Perkemahan PPIH tahun 2013 menempati lahan ± 3.000 m2. 3) Perkemahan PPIH terdiri dari kemah untuk VIP 23 unit, Masjid, Aula, Siskohat, Penerangan, Daker Jeddah, Daker Madinah, Daker Makkah, Warga TUH, KBRI, KJRI dan unit kesehatan (denah terlampir ). 4) Kemah PPIH di Mina yang sekaligus menjadi Posko utama selama di Mina berada di wilayah Mu’aishim dengan memperoleh 10 tenda sedangkan jemaah haji Indonesia mendapatkan tempat di wilayah Mu’aishim dan Mina Jadid (denah terlampir ). h. Geladi masing-masing Satgas dilakukan secara parsial, yakni : 1) Pada tanggal 10 Oktober 2013 pukul 09.00 sd 12.00 WAS dilaksanakan geladi bagi para petugas Pengawas Katering Arafah Mina, Koortab 1 – 9, yang diawaki oleh petugas Pam Sektor 1 – 9 Makkah dan Timsus Masjidil Haram yang diawaki oleh Sektor Khusus Masjidil Haram. 2) Pada tanggal 11 Oktober 2013 pukul 15.30 sd 17.30 WAS, dilakukan geladi bagi petugas Satgas Muzdalifah khususnya Pos Mabit 1 - 9 yang diawaki oleh Para Kasektor 1 - 9 Daker Makkah. 3) Pada tanggal 12 Oktober 2013 pukul 08.30 sd 13.00 WAS dilaksanakan geladi bagi petugas Pos Mu’aishim 1 – 3, Pos Jamarat 1 – 3, Pos Aziziah dan petugas pengantar jemaah tersesat yang diawaki oleh Sektor-Sektor Daker Madinah (Satgas Mina). 4) Pada tanggal 12 Oktober 2013 pukul 14.00 sd 17.00 WAS dilaksanakan geladi bagi petugas Satgas Arafah yang diawaki oleh Daker Jeddah termasuk petugas pengawas penempatan maktab. i. Pada tanggal 13 Oktober 2013 melakukan pengecekan akhir kesiapan sarana dan prasarana Arafah (sarana tenda, angkutan, katering dan fasilitas umum lainnya berupa listrik/penerangan, air, MCK, dapur dan sarana Alkom).

25

2) Tahap Pelaksanaan Armina. Dalam rangka mendukung pelaksanaan di Armina diperlukan administrasi, logistik dan personel untuk melayani jemaah haji Indonesia, termasuk yang sakit dan wafat untuk dibadal-hajikan demi kesempurnaan ibadah haji. Adapun data mengenai hal tersebut sebagai berikut:    

Jemaah haji kloter 156.466 orang, wafat 113 orang, dibadal-hajikan 202 orang, Safari wukuf 166 orang, jumlah sisa : 155.985 orang. Jemaah haji khusus 13.564 orang, wafat 6 orang jumlah sisa : 13.558 orang Petugas Kloter : 1.920 orang Petugas Non Kloter : 1.521 orang Jumlah keseluruhan

   

: 172.984 orang

Logistik : Selama prosesi Armina dukungan logistik jemaah haji dilakukan oleh pihak katering maktab dan Muta’ahidin, sedangkan logistik petugas disiapkan oleh PPIH. Transportasi jemaah haji dari Makkah – Arafah – Muzdalifah – Mina – Makkah dilakukan oleh Muassasah dalam hal ini Naqabah Ammah Lissayyarat, transportasi petugas disiapkan oleh PPIH. Perlengkapan perkemahan untuk jemaah haji disiapkan oleh maktab sedangkan perlengkapan perkemahan untuk PPIH dilaksanakan oleh bagian perlengkapan Teknis Urusan haji Jeddah. Khusus alat-alat kesehatan dan bekal kesehatan diselenggarakan oleh Perbekkes PPIH.

a. Di Arafah : 1) Pada hari H-1, Minggu tanggal 13 Oktober 2013 M / 8 Dzulhijjah 1434 H memberangkatkan petugas haji Indonesia ke Arafah yang dikoordinir oleh tiap-tiap Kasatgas, diatur dengan tahapan sebagai berikut : a) Memberangkatkan Petugas Daker Jeddah yang akan bertugas sebagai Satgas Arafah, diberangkatkan pada tanggal 13 Oktober 2013 pukul 06.00 WAS dari pemondokan Makkah menuju Arafah dan pada pukul 08.00 seluruh petugas Satgas Arafah telah tergelar di Arafah. b) Memberangkatkan Koortab 1 – 9, pengawas katering Arafah, pengawas maktab dan kebersihan, pengendali transportasi yang akan melakukan penilaian terhadap kinerja para maktab dalam memberikan pelayanan katering, kondisi maktab, kebersihan dan transportasi pada pukul 05.30 – 08.00 WAS. c) Memberangkatkan Tim Khusus Haram pada pukul 09.00 WAS setelah melaksanakan sweeping di Masjidil Haram langsung menuju Mina untuk memonitor kegiatan jemaah haji yang melaksanakan Tarwiyah sebanyak 10.828 orang. d) Memberangkatkan petugas dari Daker Madinah yang akan bertugas sebagai petugas penempatan jemaah di Mina – Jamarat, petugas Pusat Komunikasi Bravo dan Tim Evakuasi Tanpa Alat (TETA) pada pukul 16.00 – 18.00 WAS . e) Memberangkatkan petugas dari Pos Mabit dari Daker Makkah yang akan bertugas di Muzdalifah mulai pukul 20.00 s.d selesai setelah melakukan sweeping jemaah di pemondokan dan memastikan bahwa seluruh jemaah telah terangkut ke Arafah.

26

f)

Melakukan pengecekan akhir kesiapan fasilitas pos-pos pelayanan di Arafah, Muzdalifah, Mina dan Poskotis Jamarat dan sarana angkutan dalam rangka kesiapan melayani jemaah haji Indonesia di Armina. g) Monitoring pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari tiap-tiap maktab ke Arafah yang dilakukan maktab masing-masing melalui petugas Sektor Makkah 1 sd 9. h) Monitoring penempatan jemaah haji Indonesia di tiap-tiap tenda yang dilakukan para maktab melalui petugas Koortab (Koordinator Maktab) 1 s.d. 9 bersama petugas pelaksana pengawas katering yang telah berada bersama jemaah pada 48 Maktab yang tergelar. i) Diperoleh data bahwa Jemaah yang berangkat paling awal berangkat dari Mekkah menuju Arafah adalah jemaah Kloter BDJ-3, berangkat dari Mekkah pukul 08.00 dan tiba di Arafah pukul 10.00, dan Kloter yang terakhir berangkat ke Arafah adalah Kloter UPG-8 pada pukul 21.15. Pemberangkatan jemaah dari pemondokan menuju Arafah berjalan lancar kecuali 1 bus mengalami pecah ban namun dapat segera diatasi. j) Menggelar patroli di sekeliling perkemahan jemaah haji Indonesia yang dilakukan oleh Timsus Arafah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun kejadian yang dialami bus jemaah haji adalah salah satu bus mengalami pecah ban dan dapat diatasi dengan segera. 2) Pada hari H, tanggal 14 Oktober 2013 M / 9 Dzulhijjah 1434 H melanjutkan tahapan pemberangkatan petugas haji sebagai berikut : a) Memonitor pemberangkatan jemaah haji yang melaksanakan Tarwiyah sebanyak 10.828 orang dari Mina menuju Arafah, dilanjutkan dengan memberangkatkan petugas Tim Haram dari Mina menuju Arafah setelah melakukan monitoring jemaah Tarwiyah pada pukul 09.00 WAS. Diperoleh data dari hasil monitoring bahwa jumlah jemaah haji yang melaksanakan Tarwiyah tiba di Arafah, yang pertama adalah Kloter JKS-32 pada pukul 06.15, dan yang terakhir Kloter SOC-12 tiba pada pukul 10.39. b) Mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia selaku Amirul Hajj beserta rombongan meninjau beberapa kemah jemaah haji di Arafah untuk menyaksikan kesiapan pelaksanaan wukuf jemaah haji pada pukul 10.00 WAS. c) Memberangkatkan dan memonitor kegiatan Safari Wukuf melalui Katim Safari Wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah / 14 Oktober 2013, pada pukul 11.00 WAS dipimpin Kasi Pam Daker Makkah H. Asep Abdullah, tiba di Arafah pukul 12.00 WAS selanjutnya kembali dari Arafah pukul 13.30 WAS, tiba di BPHI Makkah pukul 14.30 WAS. Adapun komposisi jemaah yang disafari-wukufkan sebagai berikut :  Jumlah jemaah yang disafari wukufkan sebanyak 166 Jemaah (kondisi berbaring 57 orang, duduk 109 orang).  Pendamping 33 orang terdiri dari 3 dokter spesialis, 5 dokter umum,12 perawat, 5 Sansur, 5 apoteker, 1 ahli gizi, 1 Siskohat dan 1 Kormin..  Jumlah kendaraan terdiri dari ambulans 4 unit, bus 9 unit untuk jemaah sakit berbaring 6 unit dan 3 untuk duduk, dan Coaster 1 unit 3) Mengecek pelaporan tentang jemaah haji Indonesia dari tiap Kloter / maktab melalui Posko Arafah yang dikendalikan oleh Puskom Satops Armina.

27

4) Menggelar Pelaksana Pengawas Katering sebanyak 2 orang setiap maktab, dan 2 orang pengawas penempatan dan kebersihan, pengawas transportasi yang dikoordinir oleh Koortab, berjumlah 9 Koortab sesuai jumlah Sektor di Makkah yang bertugas memonitor pelaksanaan katering, pengecekan persediaan stok bahan makanan yang akan digunakan untuk melayani konsumsi para jemaah haji Indonesia dan misi haji Indonesia sesuai standar menu yang telah ditentukan dan pelaksanaan pembagian penempatan jemaah di kemah-kemah dan mengawasi kebersihan di sekitar tenda dan kamar mandi. 5) Memonitor kegiatan ibadah wukuf yang dilakukan oleh jemaah haji di tenda-tenda maktab melalui Koortab. Diperoleh data bahwa pelaksanaan wukuf di tenda-tenda jemaah dilakukan sesuai kelompok dan situasi tenda yang ada. Demikian pula untuk petugas khotib dan imamnya diatur oleh masing-masing Kloter. Secara umum seluruh kegiatan wukuf jemaah haji masing-masing maktab berjalan dengan tertib dan khidmat. 6) Memonitor pergerakan jemaah haji selama di Arafah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan dalam perjalanan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan Mabit. 7) Mengoptimalkan peran para petugas kesehatan Kloter di maktab yang melekat dengan jemaah, karena selama di Arafah secara resmi tidak diperkenankan mendirikan BPHI. Petugas kesehatan kloter tiap-tiap maktab membentuk semacam klinik kecil untuk mengurangi bertumpuknya pasien di BPHI Arafah, BPHI tetap didirikan di tenda PPIH dengan sarana dan prasarana yang terbatas. 8) Melakukan sweeping terhadap jemaah haji Indonesia yang tertinggal di Arafah (belum berangkat menuju Muzdalifah) yang dilakukan oleh Tim Sweeping Satgas Arafah. 9) Memonitor pergerakan jemaah haji dari Arafah untuk berangkat menuju Muzdalifah. Berdasarkan hasil monitoring seluruh jemaah haji telah dapat terangkut seluruhnya ke Muzdalifah pada tanggal 14 Oktober 2013 pukul 22.45 WAS. b. Di Muzdalifah 1) Menggelar pos mabit menjadi 9 pos pelayanan di mana tiap-tiap pos mabit bertugas memonitor dan memandu jemaah haji antara 5 - 6 maktab. Khusus untuk Pos Mabit 1 langsung menuju Mina Jadid karena jemaah haji tidak diturunkan di Muzdalifah melainkan di kemah Mina Jadid, sehingga Pos Mabit yang tergelar hanya 8 Pos yaitu Pos Mabit 2 s.d. 9. 2) Menggelar pos pelayanan kesehatan di Muzdalifah dengan mengoptimalkan peran petugas kesehatan sektor 1 - 9 Makkah yang tergabung dalam Pos Mabit. 3) Mengecek kedatangan jemaah haji Indonesia dari tiap Kloter/ maktab untuk mabit di Muzdalifah dan mengarahkan agar jemaah haji tetap pada koridor maktabnya untuk mempermudah proses pengangkutan mereka menuju Mina. 4) Memonitor kegiatan ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji selama mabit di Muzdalifah melalui pembimbing ibadah Sektor yang tergelar bersama Pos Mabit. 5) Membantu maktab dalam mengendalikan pergerakan jemaah haji Indonesia dengan sistem angkutan Taraddudi dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina. 6) Pergerakan terakhir jemaah haji Indonesia dari Arafah tiba di tempat mabit Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah, Kloter SOC-27 pukul 01.00 WAS karena mursyid tertidur bus keluar jalur Taraddudi.

28

7) Pergerakan terakhir jemaah haji Indonesia berangkat dari tempat mabit di Muzdalifah menuju ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah pukul 06.06 WAS, Kloter MES-22. 8) Menugaskan Timsus Muzdalifah yang dipimpin oleh Pam Daker Mekkah untuk memantau perkembangan situasi di sekitar Muzdalifah guna mengantisipasi kondisi para jemaah haji. 9) Mengadakan sweeping di sepanjang area penempatan jemaah haji Indonesia selama Mabit di Muzdalifah sebagai antisipasi adanya jemaah yang tertinggal di sekitar area Mabit di Muzdalifah, pada pukul 06.00 pagi setelah semua jemaah terangkut menuju Mina. c. Di Mina 1) Memonitor pergeseran jemaah haji dari Muzdalifah menuju Mina serta penempatannya di tenda-tenda Mina melalui para Koortab dan pelaksana pengawas penempatan yang melekat pada maktab. 2) Menggelar Pos-pos mobil disekitar Mina - Jamarat untuk mengarahkan, memandu dan mengendalikan pergerakan jemaah haji Indonesia serta membantu dan mengevakuasi jemaah yang sakit, kelelahan, tersesat jalan dan terjebak kepadatan di wilayah Mina dan Jamarat : a) Pos Mu’aishim terdiri dari 3 tempat yaitu :  Pos Mu’aishim 1 berkedudukan di depan RS Mina Al-Wadi, diawaki oleh anggota sektor Bir Ali Madinah sebanyak 12 orang petugas dipimpin oleh Kasektor Bir Ali yaitu Deni Hudaeny Achmad Arifin.  Pos Mu’aishim 2 berkedudukan di depan Terowongan Mu’aishim, diawaki oleh anggota sektor Terminal Hijrah sebanyak 13 orang petugas dipimpin oleh Kasektor Terminal Hijrah yaitu Miftachul Huda Suhartono.  Pos Mu’aishim 3 berkedudukan di belakang terowongan Mu’aishim, diawaki oleh anggota sektor Airport Madinah sebanyak 18 orang dipimpin oleh Kasektor Airport Madinah Feli Hermanto. b) Pos Jamarat terdiri dari 3 tempat yaitu :  Pos Jamarat 1 berkedudukan di sekitar jalan masuk sampai dengan depan Masjid Khaif, diawaki oleh anggota Sektor 1 Madinah sebanyak 18 orang dipimpin oleh Kasektor 1 Madinah Solihin Syamsudin Tompo.  Pos Jamarat 2 berkedudukan di sekitar jumrah aqabah diawaki oleh anggota sektor 2 Madinah sebanyak 17 orang dipimpin Kasektor 2 Madinah Chuzaemi Abidin Endin.  Pos Jamarat 3 berkedudukan di belakang jamarat aqabah bertugas mengarahkan jemaah haji yang akan melanjutkan kegiatan ke Masjidil Haram atau kembali ke Mina, diawaki oleh anggota sektor 3 Madinah sebanyak 18 orang dipimpin oleh Kasektor 3 Madinah Mohammad Afifi Basri. c) Pos Jemaah Tersesat berkedudukan di depan Posko Utama Mina, diawaki oleh Sektor 4 Madinah sebanyak 32 orang dipimpin oleh H. Munajat. Dari hasil pendataan, jumlah jemaah yang tersesat sebagai berikut :  Tanggal 15 Oktober 2013 sebanyak 175 orang.  Tanggal 16 Oktober 2013 sebanyak 275 orang.  Tanggal 17 Oktober 2013 sebanyak 150 orang.  Tanggal 18 Oktober 2013 sebanyak 160 orang. d) Pos Aziziah berkedudukan di persimpangan jalan menuju Makkah, diawaki oleh anggota sektor khusus Masjid Nabawi sebanyak 15 orang dipimpin oleh Ketua Sektor khusus Masjid Nabawi Husni Ibrahim Latif.

29

3) Menggelar Pelaksana Pengawas Penempatan, kebersihan, Pengawas Katering dan transportasi berjumlah 5 orang di setiap maktab. Setiap 4 – 8 maktab dipimpin oleh seorang Koortab yang diambil dari petugas Pam sesuai sektor di Makkah, bertugas 4) Mengecek kesiapan tenda maktab-maktab yang ditempati para jemaah haji dan kesiapan katering serta standar menu yang telah ditentukan baik teknis penyajiannya maupun pelayanannya. 5) Mendata para jemaah haji Indonesia yang melaksanakan Nafar Awal maupun Nafar Tsani dengan rincian sebagai berikut: a) Jumlah keseluruhan jemaah haji 156.377 orang terdiri dari Jemaah yang mengambil Nafar Awal + 80.363 orang (57 %) dan Nafar Tsani berjumlah + 70.014 orang (43 %). b) Bagi jemaah yang melaksanakan Nafar Tsani semuanya mendapatkan katering. 6) Mendampingi Menteri Agama RI selaku Amirul Haj pada saat melaksanakan rangkaian ibadah haji baik pada saat pelemparan jumrah yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Dzulhijjah dan saat melaksanakan Tawaf Ifadhah. 7) Melaksanakan evaluasi kegiatan hari pertama di Posko Utama Mina dengan menyelenggarakan rapat koordinasi, melibatkan seluruh perwakilan pos lapangan untuk mengukur tingkat efektifitas pos-pos pelayanan sehubungan dengan adanya alur baru menuju dan kembali dari Jamarat lantai 3 bagi jemaah haji Indonesia khususnya. 8) Memonitor kegiatan ibadah jemaah haji selama di Mina melalui para pelaksana pengawas maktab yang tersebar di maktab-maktab Mina. 9) Mengendalikan pergerakan jemaah haji yang melaksanakan pelontaran jumroh agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Muassasah kepada jemaah haji Indonesia dengan cara : a) Melakukan himbauan kepada jemaah haji melalui edaran maupun seruan menggunakan pengeras suara tentang jadwal larangan melontar jumroh bagi jemaah Asia Tenggara termasuk Indonesia. b) Mengendalikan jalur ke Jamarat di depan Posko Mina (wilayah Pos Muassim 2) sesuai perkembangan situasi di Jamarat yang dilakukan oleh petugas pos Mu’aishim 2 bekerja sama dengan Muassasah sejak tanggal 10 Dzulhijjah 1434 H pukul 06.00 WAS s.d tanggal 13 Dzulhijjah 1434 H pukul 17.00 WAS. Berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Kementerian Haji Arab Saudi jemaah haji Indonesia agar menghindari waktu padat sebagaimana table berikut: Tabel Jadwal Waktu Melontar Jemaah Haji Indonsia NO

JUMROH

TANGGAL

WAKTU / JAM

1 2 3

Aqabah Ula-Wus-Aq Ula-Wus-Aq

10 Dzulhijjah 11 Dzulhijjah 12 Dzulhijjah

06.00 -10.00 11.00 -14.00 09.00 - 15.00

10) Mengintensifkan kegiatan patroli pos-pos Mu’aishim, pos –pos Jamarat serta pos Haram dan melaporkan perkembangannya setiap saat ke Posko melalui Puskom. 11) Melakukan pemantauan dan pengendalian pergerakan jemaah haji Indonesia, sehingga jemaah haji Indonesia dapat menunaikan kewajibannya melontar Jumrah dengan aman dan lancar.

30

12) Membuka BPHI Mina 1 di Posko Mina dan BPHI Mina 2 di Syari’ Sidqi dalam rangka melayani para jemaah sebagai antisipasi adanya jemaah haji sakit yang memerlukan tindakan medis cepat dan tepat untuk menekan adanya jemaah haji yang secara fisik semakin lemah selama kegiatan Armina. 13) Pada tanggal 13 – 18 Oktober 2013 / 8 - 13 Dzulhijjah1434 H, selama kegiatan di Armina jemaah haji Indonesia yang berkunjung berobat sebagai berikut: Tabel 36: Rekap Jemaah Haji Berobat di Armina YANKES ARAFAH MUZDALIFAH RAWAT JALAN RUJUKAN RAWAT INAP WAFAT

75 18 19 8

0 0 0 1

MINA 465 42 57 11

d. Di Masjidil Haram 1) Menempatkan Timsus Haram di sekitar Masjidil Haram untuk mengarahkan dan memandu jemaah haji Indonesia yang akan dan selesai melaksanakan Thawaf Ifadhah kembali ke maktab maupun ke Mina untuk melanjutkan mabit di Mina. Poskotis Haram berkedudukan di halaman Masjidil Haram dipimpin Kasektor Khusus Masjidil Haram H. Husban Abadi M.Hum. Kegiatan Timsus Haram pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu mengawasi jemaah haji Indonesia yang melaksanakan Thawaf, Sa’i dan Tahallul serta Sholat Idul Adha di Masjidil Haram. 2) Memonitor dan mengendalikan pergerakan jemaah haji Indonesia di sekitar Masjidil Haram. Pada tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H terjadi kepadatan luar biasa di sekitar Majidil Haram, sehingga Timsus Haram ditugaskan untuk menghimbau jemaah haji Indonesia untuk berhati-hati dalam melaksanakan Thawaf Ifadhah agar tidak terjadi musibah. 3) Timsus Haram menempatkan personel Pam di sekitar Maulid Nabi untuk memberikan informasi tingkat kepadatan jemaah yang melaksanakan Thawaf bagi jemaah yang baru datang dari Mina; di sekitar Shafa dan Marwah untuk memantau jemaah yang melaksanakan Sai dan untuk memantau jemaah yang kembali ke Mina. g. Keamanan dan Perlindungan 1) Kegiatan keamanan pada fase pemulangan jemaah haji di King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah sebagai berikut: a) Secara aktif memonitor proses pemulangan jemaah haji sejak dari Makkah, menuju bandara KAAIA, pemeriksaan paspor, pemberian katering hingga jemaah take off meninggalkan Jeddah. Tahun 2013 ini ada perubahan baru proses pemulangan jemaah haji gelombang I, di mana pada tahun sebelumnya jemaah haji bermalam di hotel transit Jeddah, tetapi pada tahun ini jemaah dari Makkah langsung menuju bandara KAAIA Jeddah.

31

b) Memonitor dan memantau aktif barang bawaan jemaah haji Indonesia yang dibawa serta dalam penerbangan ke dalam bagasi dan tas tentengan. c) Hasil pantauan bersama dengan petugas haji yang lain pada saat pemulangan, di wilayah Daker Jeddah telah ditemukan beberapa kasus seperti :  Terjadi pembongkaran koper jemaah haji di Bandara Jeddah karena ditemukan air Zamzam yang dimasukkan ke dalam koper, sehingga koper tersebut dibuka oleh pihak penerbangan Saudi Airlines atau Garuda Indonesia Airlines untuk dikeluarkan air Zamzamnya, selanjutnya koper dimasukkan bagasi.  Terdapat banyak barang jemaah haji yang tercecer tidak dapat terbawa pulang, karena melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan 2) Untuk kegiatan pada wilayah Daker Makkah melaksanakan pengawasan secara terus menerus terhadap jemaah haji yang masih menempati pemondokan: a) Memonitor pelayanan transportasi jemaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram dalam rangka melaksanakan ibadah rutin bagi jemaah haji yang berada di Mahbas Jin, Aziziah, Ma’abdah dan Bakhutmah. b) Memantau dan mengarahkan jemaah yang sesat jalan, baik di sekitar Masjidil Haram maupun di sektor-sektor dan selanjutnya mengantar sampai ke pemondokannya. c) Menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan haji yang terkait dengan kasus pidana, kasus kecelakaan, kasus kehilangan barang/uang dan dokumen. d) Memberangkatkan dan memantau jemaah haji dari Makkah ke Madinah bagi Gelombang II yang akan melaksanakan Arba’in. Dari hasil pemantauan terdapat beberapa kali kasus koper jemaah yang tidak dapat terangkut bus Saptco dan Rawahel ke Madinah karena tempat bagasi kecil, sehingga perlu tambahan kendaraan truk untuk mengangkutnya. e) Memantau aktif pengiriman koper jemaah haji Indonesia dari Makkah ke bandara KAAIA Jeddah untuk dibagasikan di penerbangan Saudi Airlines maupun penerbangan Garuda bagi jemaah haji gelombang I yang pulang ke Tanah Air. f) Memberangkatkan dan memantau jemaah haji dari Makkah menuju bandara KAAIA Jeddah untuk dipulangkan ke Tanah Air. g) Setelah jemaah haji secara keseluruhan telah keluar dari Makkah, para petugas PPIH Daker Makkah persiapan kembali ke Tanah Air. 3) Untuk kegiatan pada wilayah Daker Madinah Menerima jemaah haji gelombang II yang semula menetap di Makkah dan telah selesai menunaikan serangkaian kegiatan ibadah haji, pada tanggal 24 Oktober 2013 jemaah mulai bergeser ke Madinah dan menempati pemondokan untuk melaksanakan sholat Arba’in selama delapan hari: a) Membantu dan memonitor jemaah haji yang terpisah dari rombongan ataupun tersesat di Masjid Nabawi untuk kembali menuju pemondokannya. b) Memonitor aktif proses pembagian katering bagi jemaah haji dan jika terjadi persoalan, melakukan upaya koordinasi kepada pihak katering maupun langkah lainnya untuk mencapai pelayanan maksimal. 32

c) Memonitor aktif pengiriman koper jemaah haji yang telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji menuju ke bandara KAAIA Jeddah dan bandara AMAIA Madinah untuk dibagasikan. d) Memberangkatkan dan memantau jemaah yang telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji menuju ke bandara AMAIA atau menuju hotel Transito di Jeddah untuk selanjutnya diterbangkan kembali ke tanah air. e) Setelah jemaah haji secara keseluruhan telah dipulangkan menuju tanah air, para petugas PPIH persiapan kembali ke Tanah Air. Secara umum pelaksanaan ibadah haji di tahun 1434 H / 2013 M dapat berjalan dengan baik dan lancar termasuk prosesi Armina yang merupakan puncak dari kegiatan ibadah haji. Namun demikian masih ada permasalahan khususnya bidang pengamanan yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut : a) Jemaah Tersesat Jalan 1) Kasus yang setiap tahun terjadi adalah jemaah tersesat jalan/terpisah dari rombongan. Ada beberapa modus tersesat yakni tidak tahu jalan kembali pulang setelah dari masjid, tidak tahu jalan kembali ke kemah saat pulang dari Jamarat di Mina. Hal ini dapat terjadi karena lingkungan atau tempat relatif baru dikenal, jemaah sudah lanjut usia, jemaah kurang jeli untuk memahami lingkungan dan jalan menuju masjid maupun arah kembalinya. 2) Adapun menurut pemantauan petugas, jumlah jemaah yang tersesat:  Di Masjidil Haram sebelum pelaksanaan kegiatan Armina berjumlah 3.753 orang dan setelah Armina 496 orang. Sampai akhir musim haji total jemaah yang sesat jalan berjumlah 4.249 orang.  Di Masjid Nabawi sebelum pelaksanaan kegiatan Armina berjumlah 1.469 orang dan setelah Armina 243 orang. Sampai akhir musim haji total yang sesat jalan berjumlah 1. 712 orang. 3) Upaya yang dilakukan adalah:  Memberikan himbauan melalui edaran ke setiap Ketua Kloter agar jemaah tidak pergi sendirian, minimal bepergian 2 (dua) orang.  Mengoptimalkan peran sektor khusus Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi dengan mengatur pergantian petugas sedemikian rupa dengan catatan antara pukul 06.00 – 10.00 pagi dan antara pukul 18.00 – 22.00 berada pada kondisi full personel, mengingat waktu tersebut merupakan waktu puncak beribadah jemaah haji pada setiap harinya.  Menambah jumlah PAM Masjidil Harom dari BKO PAM sekor 1 s/d 9 Makkah dan BKO Sektor Hijrah dan Bandara terutama pada masa puncak kedatangan jemaah haji yakni sejak 10 hari menjelang Armina sampai masa Armina.  Menggelar petugas pengamanan wanita disekitar tempat sholat wanita di Masjid Nabawi, Raudhoh dan di sekitar Masjidil Harom, yang bertugas memonitor jemaah haji wanita yang kebingungan kembali ke hotelnya, mengingat tempat untuk sholat dan toilet untuk wanita.

33

 Selama proses di Armina membentuk pos-pos pelayanan lapangan, pos pelayanan jemaah sesat, pos jamarat dan Tim Khusus Mina untuk mengarahkan dan menampung berbagai kesulitan jemaah haji selama di Mina.  Menyiagakan kendaraan yang bertugas selama 24 jam untuk melayani jemaah yang tersesat jalan khususnya di Masjidil Haram dan mobil penumpang ( Hi Ace ) di Masjid Nabawi. 4) Kendala yang dihadapi :  Masih ditemukan jemaah yang sama sekali tidak membawa identitas sehingga sangat menyulitkan petugas untuk dapat mengantarkan ke rombongannya.  Masih terdapat jemaah yang tidak mampu berbahasa Indonesia, sehingga komunikasi antar petugas dan jemaah tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik.  Masih banyak Ketua Kloter, Karom ataupun Karu yang kurang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi anggotanya, bahkan ketika jemaah hilang mereka sama sekali tidak mengambil tindakan penyelesaiannya. b) Kehilangan Uang, Barang dan Dokumen Beberapa modus yang dapat dilihat dalam kategori kehilangan uang, barang dan dokumen antara lain : 1) Pencurian, yakni kehilangan pada saat uang ditinggal di kamar hotel oleh jemaah pada masa Armina dan jemaah sedang pergi ke masjid, ketika kembali uang sudah hilang . Begitu juga pada saat berada di kamar mandi atau tiduran di masjid jemaah meletakkan barang sembarangan, lupa atau diambil orang dan hilang. 2) Penipuan, yakni seseorang datang berpura-pura menolong korban yang memang sedang kebingungan jalan dengan menawarkan jasa akan mengantar, jemaah diajak naik kendaraan atau diantar dengan jalan kaki, kemudian pelaku membuka seluruh isi tasnya dan mengambil barang-barang berharga dan jemaah ditinggal begitu saja. 3) Perampasan, yakni berpura-pura jalan bersama setelah kembali dari masjid kemudian tiba-tiba tas dirampas dan dibawa kabur. 4) Pencopetan, yakni korban diapit oleh beberapa orang dan pada saat lengah pelaku mengambil barang korban. 5) Kehilangan/kelalaian jemaah, yakni jemaah haji menaruh barang/uang/dokumen miliknya tidak hati-hati sehingga kelupaan dan hilang. 6) Modus lain adalah dari pihak di luar jemaah seperti pihak hotel yang tidak menyiapkan kunci ataupun penangung jawab angkutan yang menghilangkan barang jemaah. Adapun kalkulasi kehilangan uang/barang yang terjadi di wilayah Daerah Kerja dengan berbagai macam modus dan upaya mengatasinya sebagai berikut : 1) Kerugian pada Daerah Kerja Makkah. a) Uang SAR : 166.283,60 b) Uang IDR : 420.529.900,00 c) Uang USD : 1.900,00 d) Hand phone : 34 buah 34

e) f) g) h) i) j)

Kamera Cincin emas Anting emas 5 gr Arloji Gelang ID Paspor

: : : : : :

8 buah 1 buah 1 buah 5 buah 40 buah 10 buah

Beberapa modus yang mengakibatkan kerugian terhadap jemaah haji Indonesia di Makkah adalah perampasan 30 kasus, penipuan 22 kasus, pencurian/pencopetan 31 kasus dan kehilangan/lupa/lalai 236 kasus. Adapun sebagian jemaah mendapatkan penggantian uang dari pemilik rumah sebesar SAR. 7.000,- dan IDR 10.915.000,2) Kerugian pada Daker Madinah. a) Uang SAR : b) Uang IDR : c) Handphone : d) Gelang ID : e) Kamera : f) tas tenteng/tas paspor :

12.780,00 48.600.000,00 1 buah 1 buah 2 buah 8 buah

Beberapa modus yang mengakibatkan kerugian terhadap jemaah haji Indonesia di Madinah adalah penipuan 1 kasus, perampasan 3 kasus, pencopetan 3 kasus, dan kehilangan 14 kasus. 3) Kerugian pada Daker Jeddah Ditemukan barang dan uang milik jemaah yang tertinggal sebagai berikut : a) Uang SAR : 1446,00 b) Uang IDR : 2.647.000,00 c) Paspor : 4 buah Hal tersebut terjadi Karena Jemaah haji terburu buru pada saat berganti pakaian ihram di Bandara, sehingga ada barang milik Jemaah yang tertinggal Upaya yang dilakukan petugas dalam mengatasi tindak kejahatan: a) Memberikan himbauan kepada jemaah di rumah/pondokan melalui Ketua Kloter/Karom dan Karu untuk berhati-hati dalam pembawaan uang maupun barang berharga pada saat di rumah, jalan dan masjid. b) Melaksanakan pengawasan terhadap jemaah selama di rumah/pondokan dan Masjidil Haram. c) Melaporkan kepada pihak Kepolisian Arab Saudi untuk mendapatkan perhatian. d) Melaporkan kepada pihak maktab yang terkait untuk mendapatkan ganti rugi bagi jemaah uang kehilangan di rumah/pemondokan. e) Jumlah penggantian seluruhnya baik di Makkah, Madinah sebesar SAR. 7.000. dan IDR 10.915.000,-. 35

c) Kecelakaan Pada musim haji 1434 H ada beberapa jenis kecelakaan yang menimpa jemaah haji sebagai berikut: 1) Kecelakaan lalu-lintas Telah terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan seorang jemaah haji Indonesia meninggal dunia di daerah Mina pada tanggal 17 Oktober 2013 pukul 15.05 WAS, kecelakaan terjadi tepatnya di samping misi haji Malaysia depan Maktab 47 Indonesia, korban bernama Waizah Kanduk Binti abu Samah, Palembang 19 Januari 1952 nomor paspor A45579063, kloter PLM-17, Maktab 47, Korban saat itu berjalan bersama rombongan menuju Jamarat untuk melaksanakan lempar Jumroh, sampai di TKP dari arah belakang muncul bus Rawahel yang menubruk korban dari belakang hingga korban terpental membentur tembok dan tidak sadarkan diri, setelah dibawa di BPHI Mina pada jam 15.45 korban akhirnya meninggal dunia, sopir diketahui bernama Amir Ali Azhaf warga negara Sudan. Upaya yang dilakukan petugas sebagai berikut : a) Selalu menghimbau kepada jemaah melalui Ketua Kloter agar berhati-hati di jalan. b) Dalam kasus kecelakaan yang terjadi segera mengupayakan pertolongan dan melaporkannya kepada pihak terkait. Kendala yang dihadapi petugas sebagai berikut : a) Jalur kendaraan berbeda dengan Indonesia yakni berada di jalur kanan, sementara kebiasaan jemaah haji sebelum menyeberang menengok ke kanan bukan ke kiri. b) Masih banyak jemaah tua/pikun yang tidak disertai pendamping. 2) Kecelakaan akibat lift jatuh (mengalami kerusakan). Telah terjadi kecelakaan sekitar pukul 15.40 WAS di rumah nomor 919 Bakhutmah yaitu lift yang digunakan oleh jemaah haji asal SUB-18, pada saat sampai ke lantai 4 lift tersebut mengalami kerusakan sehingga jatuh dari lantai 4 ke lantai dasar. Yang mengalami kecelakaan bukan penghuni rumah nomor 919, melainkan jemaah dari SUB – 18 berjumlah 11 orang (semuanya perempuan) berkunjung ke SUB -30 yang berada di rumah 919, pada saat kembali ke 11 orang tersebut naik dalam 1 lift, padahal kemampuan lift hanya untuk 6 orang, sehingga lift kelebihan muatan dan jatuh dari lantai 4 ke lantai dasar, Adapun jemaah haji yang mengalami kecelakaan ada 4 orang, satu orang bengkak pergelangan kaki, satu orang memar pipi, satu orang lecet tangan, dan satu orang memar di punggung, yang kesemuanya menurut dokter tidak perlu mendapatkan rawat inap.

36

Upaya yang dilakukan petugas adalah : a) Mengingatkan kepada jemaah haji agar berhati-hati dalam menggunakan lift, lihat daya tampung maksimal lift. b) Mengedarkan selebaran tentang penggunaan lift yang ada di hotel-hotel. c) Menempel stiker lift khusus barang pada pintu lift. Kendala yang di hadapi adalah : a) Petugas tidak bisa mengawasi setiap saat kepada jemaah dalam menggunakan lift. b) Jemaah dalam menggunakan lift selalu berebut sehingga terkadang melebihi kapasitas muatan. d) Kasus Pidana dan penangkapan jemaah haji oleh Kepolisian Arab Saudi. Telah terjadi penangkapan oleh Kepolisian Arab Saudi terhadap Mukimin Indonesia atas tuduhan melakukan tindakan sebagi joki Hajar Aswad yang merugikan jemaah haji yang sedang melaksanakan thawaf di Masjidil Haram. Yang bersangkutan ditangkap oleh Polisi Keamanan Masjidil Haram dan di tahan di Kepolisian Arab Saudi (Keamanan Masjidil Haram). Pada perkembangannya jemaah tersebut dinyatakan terbukti oleh Kepolisian Arab Saudi sehingga harus menjalani hukuman. Upaya yang dilakukan petugas : 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Arab Saudi 2) Menghimbau jemaah melalui ketua kloter, TPIHI, ketua Rombongan untuk menghindari joki-joki Hajar Aswad maupun joki-joki yang lainnya. Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2013 masih banyaknya tindak kejahatan dan pencurian terhadap jamaah haji Indonesia. Kejahatan di sekitar Masjidil Haram dengan pelaku warga negara Indonesia, sedangkan pencurian terjadi di sektor 2 rumah 210 mencapai 6 kamar setelah wukuf yang merupakan kelalaian dari pihak pengelola gedung dalam menjaga keamanan gedung. Di samping itu terjadi kebakaran di 2 hotel Madinah karena pemanas listrik yang tidak dimatikan, dan masih terdapat Jemaah haji yang berusaha melakukan penyelundupan obat-obat yang dilarang beredar di Arab Saudi. Untuk kedepan diperlukan rekomendasi sebagai berikut: a. Memperluas dan mengembangkan fasilitas sektor khusus. b. Perlu penambahan petugas di sekitar Masjidil Harom dengan mengoptimalisasikan petugas yang ada. c. Perlu pengecekan secara teliti saat kontrak pemondokan bagi jemaah haji baik ruangan, fasilitas dan perlengkapan lainya. d. Perlu sosialisasi kepada calon Jemaah haji terkait dengan sanksi barang bawaan terlarang.

37

e. Informasi Haji Untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan, kelancaran pelayanan dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait, jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) mendata aktivitas pelayanan umum, bimbingan ibadah, kesehatan, pergerakan jemaah haji, dan lain-lain. SISKOHAT berpusat di kantor Teknis Haji KJRI Jeddah tersambung dengan SISKOHAT Pusat Kementerian Agama RI di Jakarta, dan dengan setiap Daerah Kerja di Jeddah, Makkah dan Madinah sampai ke Sektor-Sektor. Melalui mekanisme yang dikordinasikan oleh Media Center Haji (MCH) Arab Saudi, para wartawan menulis dan melaporkan penyelenggaraan ibadah haji untuk media masing-masing di Tanah Air. Di samping menulis untuk media masing-masing, wartawan yang tergabung dalam MCH juga mengunggah berita ke situs http://haji.kemenag.go.id. Pemberitaan yang dilakukan cukup efektif untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan. f.

Pemulangan Jemaah Haji ke Tanah Air Jemaah haji dipulangkan sesuai jadwal dan kloter yang telah ditetapkan dengan prinsip awal bil awal akhir bil akhir. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air, untuk jemaah haji gelombang I seluruhnya melalui Bandara KAIA Jeddah. Sedangkan jemaah haji gelombang II sebagian melalui Bandara AMAA Madinah dari embarkasi Batam (BTH), Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Surabaya (SUB). Sedangkan yang melalui bandara KAIA Jeddah meliputi embarkasi Banda Aceh (BTJ), Medan (MES), Padang (PDG), Palembang (PLM), Solo (SOC), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), dan Makassar (UPG). On time performance penerbangan selama masa pemulangan masih mengalami permasalahan, terutama pada hari-hari awal pemulangan. Dari 387 Kloter, sebanyak 60 Kloter (16%) mengalami keterlambatan. OTP penerbangan di Bandara KAIA saat pemulangan sebagai berikut: No. Cepat/Lambat 1 Cepat 2 Ontime Ontime dalam batas toleransi 3 Lambat Jumlah

Garuda 32 14 % 160 68 % 82 % 45 19 % 237

Saudia 17 11 % 118 79 % 90 % 15 10 % 150

Jumlah 49 13 % 278 72 % 85 % 60 16 % 387

g. Pelaksanaan Tugas Pengendalian/Pengawasan PIHK 1) Kedatangan Jemaah di Tanah Suci a) Kedatangan jemaah haji khusus di Arab Saudi mulai tanggal 19 September 2013 melalui bandara KAAIA Jeddah sebanyak 11.461 dan melalui bandara AMAA Madinah sebanyak 2.103 jemaah dengan total keseluruhan 13.564 jemaah, tergabung dalam 138 PIHK dengan jumlah kedatangan 214 Kali penerbangan.

38

b) Penerbangan yang mengangkut jemaah haji khusus dari Indonesia terdiri dari 1 perusahaan nasional (Garuda Indonesia) dan beberapa penerbangan Internasional antara lain; Saudia Airlines, Emirate, Qatar, Singapura, Turki, Srilanka, Yaman, Kuwait, Etihad. Penerbangan Garuda dan Saudia dari Indonesia langsung mendarat di Jeddah atau di Madinah sedangkan penerbangan lain transit di Negara asal penerbangan tersebut. 2)

Pengendalian/Pengawasan PIHK di Arab Saudi a) Makkah Sebagaimana diatur dalam KMA Nomor: 22 Tahun 2011 bagi penyelenggara yang memberangkatkan jemaah haji khusus harus mentaati aturan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji khusus antara lain akomodasi jemaah jarak maksimum 600 m dari pagar Masjidil Haram, hotel minimal berbintang empat dan diisi paling banyak 4 orang dalam satu kamar serta kamar mandi berada di dalam, konsumsi disajikan dengan sistem prasmanan. Dari hasil pantauan tim pengendali di Daerah Kerja Makkah sebagaimana tahuntahun sebelumnya hotel yang banyak digunakan oleh PIHK di Makkah adalah: Hotel Hilton, Zamzam Tower, Intercontinental, Shofwa, Movenpick, Royal Dar Al Iman, AlHijrah, Darul Firdaus, dan lain-lain; Sebagian besar PIHK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah haji bagi jemaahnya kepada para ustadz yang khusus dibawa dari Indonesia dan di samping para mukimin yang telah ditugaskan sebagai Muthawif selama berada di tanah suci yang direkrut oleh PIHK dari para Temus mukimin dan para mahasiswa yang sedang menimba ilmu di sekitar kawasanTimurTengah. Selama di Arab Saudi seluruh PIHK pada saat tertentu terkonsentrasi di Daerah Kerja Makkah sementara jemaah lainya baik dari reguler maupun jemaah dari Negara lainnya pada saat yang sama berada di wilayah Makkah Al- Mukarramah sehingga dalam kondisi ini fasilitas pelayanan sangat terbatas, untuk itu bagi PIHK diberikan kesempatan untuk tinggal di Hotel/Apartemen Transit antara tanggal 3 sampai dengan 15 Dzulhijah dengan ketentuan 5 hari sebelum wukuf dan 3 hari setelah wukuf hal ini dilakukan dengan pertimbangan pada saat tersebut harga hotel di sekitar Masjidil Haram Sanggat tinggi dan sulit didapat karena penuh. b) Madinah Sebagai kota perhajian kedua di tanah suci setelah kota Makkah Al Mukarramah, kota Madinah Al Munawwarah merupakan kota tujuan kedua jemaah haji di mana di kota ini terdapat banyak sekali peninggalan sejarah perkembangan Islam, salah satunya terdapatnya Masjid Nabawi yang mana di dalamnya terdapat Makam Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat-Nya, yang tak kalah pentingnya sebagian jemaah haji Indonesia berniat untuk melaksanakan sholat Arbain 40 waktu selama kurang dari 9 hari berada di kota ini. Dalam pantauan Petugas Pengendali hampir 86,6% menjalankan program sholat Arbain bagi jemaahnya dan 13,4 % Non Arbain.

39

c) Arafah-Mina Pergerakan jemaah haji khusus dari Makkah menujuh Arafah sudah dimulai tanggal 8 Zulhijah, dalam pelaksanaannya jemaah haji khusus terpantau 68,3 % melakukan Tarwiyah sedangkan sisanya sebanyak 31,7 % Non Tarwiyah. Dalam penempatan jemaah sebagian besar PIHK menempati maktab; 111, 112, 113,114, 115,116 dan khusus maktab 75 yang jaraknya hampir berdekatan dengan kemah jemaah haji reguler dan berada di jalur Taraddudi. Dari pantauan Petugas Pengendali terdapat pelayanan yang kurang maksimal yang diberikan oleh maktab terutama di maktab 114 dan maktab 75 dan cenderung mengecewakan jemaah seperti makan terlambat air sering habis, kelengkapan tidur tidak memadai. Dari hasil pantauan petugas pengendali, pergerakan jemaah haji khusus menujuh Muzdalifah sudah dimulai ba’da maghrib dan berakhir pukul 22.30 WAS, dan hampir 83% jemaah melakasanakan nafar awal dan sisanya 17% melaksanakan nafar tsani. Selama berada di Mina hampir seluruh jemaah PIHK menempati kemah yang telah disediakan yaitu maktab 111,112, 113, 114, 115, 116, 68 dan maktab 75, dengan standar sewa yang bervariasi mulai dari harga 2600, 2400, 2200 dan ada yang seharga 5000 Real Saudi dengan standar VIP. d) Pemulangan Pemulangan Jemaah Haji Khusus ke tanah air dimulai pada tanggal 18 Oktober 2013 dan berakhir pada tanggal 4 November 2013 melalui. Bandara KAAIA Jeddah sebanyak 12.857 jemaah dan melalui bandara AMAA Madinah sebanyak 695 jemaah dengan total keseluruhan jemaah haji yang pulang ke tanah air sebanyak 13.552 jemaah karena terdapat 12 orang jemaah haji khusus yang wafat di Arab Saudi. h. Pelayanan Tambahan oleh Pemerintah Daerah Pelayanan kepada jemaah haji disamping dilakukan oleh Kementerian Agama juga terdapat pelayanan tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) asal jemaah haji masing-masing antara lain meliputi. Pemda DKI Jakarta misalnya, memberikan pelayanan tambahan berupa katering dan transportasi. Tambahan pelayanan tersebut sangat menguntungkan bagi jemaah haji di daerah. Namun demikian, pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Agama karena kondisi tersebut dapat menimbulkan kecemburuan bagi daerah tertentu terutama jika pelayanan tersebut diberikan di Arab Saudi.

40

B. PENUTUP Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai unsur baik di Tanah Air maupun dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 H/2013 H khususnya di Arab Saudi telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Bahkan beberapa indikator, dapat dijadikan kesimpulan bahwa penyelenggaraan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 1433 H/2012 M. Beberapa indikator yang dapat dijadikan rujukan penilaian antara lain, pelayanan pemondokan, katering dan transportasi yang merupakan kebutuhan mendasar bagi jemaah haji untuk mendukung ketenangan dalam menunaikan ibadah telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, jemaah haji dapat melaksanakan ibadah semua ketentuan syariat agama yang pada gilirannya diharapkan memperoleh haji yang mabrur. Sekalipun demikian, masih terdapat beberapa catatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang. Disadari setiap tahun dalam penyelenggaraan haji masih saja ditemui berbagai kendala, karena memang pelaksanaannya di negara orang lain. Namun permasalahan demi permasalahan yang bersifat kasus tetap dapat diselesaikan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Tentu saja berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak terkait baik di lingkup Daerah kerja Makkah, Madinah dan Jeddah, maupun di beberapa Sektor di daerah kerja masing-masing. Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan haji tahun ini lebih banyak disebabkan karena: keterbatasan fasilitas yang ada di berbagai Sektor, adanya kebijakan di luar kewenangan panitia penyelenggara, volume perubahan terjadi dan beban kerja yang tidak seimbang di lapangan, dan besarnya tanggungjawab dan tuntutan pelayanan yang baik kepada jemaah haji. Beberapa permasalahan yang timbul selama operasional penyelenggaraan ibadah haji dari berbagai aspek, yaitu: Pelayanan pemondokan di Makkah belum memenuhi standar kelayakan yang memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; Pelayanan katering dalam hal pendistribusian masih tidak waktu dan menu yang monoton serta belum memenuhi kebutuhan jemaah Lansia; Pelayanan transportasi belum dapat menjangkau ke lokasi pemondokan dan banyaknya kendala teknis dalam pelaksanaan pelayanan transportasi. Beberapa permasalahan tersebut sebagian telah dapat diselesaikan. Adapun yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan akan ditetapkan kemudian dalam rapat kerja evaluasi nasional penyelenggaraan haji tahun 1434 H/2013 M yang akan diselenggarakan setelah berakhirnya operasional haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi dasar pelaksanaan tugas pada musim haji tahun 1435 H/2014 M.

41

PENJELASAN PENGELOLAAN SETORAN AWAL

42

Kenaikan Setoran Awal dan Pengelolaan Dana Setoran Awal

A. Penerapan Kenaikan Setoran Awal Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengkaji besaran kenaikan dan waktu penetapan dana setoran awal, yang saat ini adalah sebesar Rp. 25 juta per jemaah. Dalam UU 13 tahun 2008 pasal 5 dan PP nomor 70 tahun 2012 pasal 11, dijelaskan bahwa jemaah haji dipersyaratkan mampu membayar biaya penyelenggaraan haji (BPIH) melalui penetapan setoran awal. Besaran BPIH ditetapkan dalam Peraturan Presiden setelah disetujui oleh DPR melalui usulan Menteri Agama, sedangkan besaran setoran awal ditetapkan oleh Menteri Agama. Pada tahun 2010 Setoran Awal telah mengalami beberapa penyesuaian, yakni meningkat dari Rp. 20 juta menjadi Rp. 25 juta per jemaah. Kenaikan ini dimaksudkan untuk memastikan jemaah haji yang berangkat adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Disamping itu, kenaikan setoran awal akan mengurangi beban pelunasan, dan Kementerian Agama dapat mengoptimalkan dana setoran awal yang ditempatkan pada instrumen perbankan dan sukuk untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jika tidak dilakukan kenaikan setoran awal, beban pelunasan pada waktu kebarangkatan akan sangat tinggi, karena kenaikan biaya haji yang secara konstan mengalami kenaikan. Kenaikan biaya haji terjadi karena tiga faktor utama, pertama kenaikan harga minyak dan sewa pesawat yang terus menanjak karena ketidak seimbangan permintaan dan penawaran, kedua, ketidakpastian depresiasi nilai tukar dolar dan riyal terhadap rupiah, dan ketiga, kenaikan biaya perumahan dan pelayanan di Arab Saudi lainnya serta ketidakpastian kebijakan operasional haji di Arab Saudi. Apabila kenaikan biaya haji tersebut tidak diimbangi dengan penyesuaian setoran awal, maka biaya pelunasan akan semakin meningkat, dan hal tersebut dapat memberatkan jemaah yang bersangkutan. Dengan adanya penyesuain atau kenaikan setoran awal dan kemungkinan menambah cicilan setoran, maka pada waktu berangkat, beban jemaah dalam pelunasan akan ringan. Kenaikan setoran awal tersebut juga berarti nilai optimalisasinya akan meningkat dan kenaikan tersebut dapat meringankan (atau mensubsidi) lebih tinggi atas biaya penyelenggaraan ibadah haji Sebagai contoh, dengan kenaikan setoran awal dari Rp. 25 juta menjadi Rp. 30 juta, maka dengan waktu tunggu 14 tahun, nilai akumulasi akan menjadi Rp. 59 juta. Apabila ditambah dengan cicilan Rp. 10 juta pada tahun ke 7, dengan nilai akumulasi dana menjadi Rp. 74 juta, maka pelunasan haji akan lunas, meskipun pelunasan akhir masih tergantung pada realisasi nilai tukar. Pertimbangan lain dalam penetapan besarnya setoran awal adalah pertama, jumlah yang relatif tidak memberatkan, kedua, perlunya langkah-langkah efisiensi biaya haji, ketiga, transparansi nilai manfaat setoran awal dan keempat, pertimbangan waktu yang tepat karena bersamaan dengan tahun politik legislatif dan presiden.

43

Keputusan untuk menaikkan setoran awal dilakukan dengan pertimbangan seluruh faktor plus dan minus atas kebijakan tersebut. Faktor plus adalah kenaikan nilai optimalisasi, pengurangan beban pelunasan, kesesuaian dengan kemampuan ekonomi dan mejadi alternatif sumber investasi syariah. Faktor minusnya adalah kebijakan ini belum mampu mengatasi masalah waktu tunggu, risiko politik karena bersamaan dengan tahun politik dan dana haji belum transparan. Dari kedua pertimbangan tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa manfaat (sisi plus) lebih tinggi dibandingkan dengan sisi kerugian/risiko (sisi minus) kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, Kementerian Agama berkeyakinan bahwa kebijakan kenaikan setoran tersebut layak untuk diterapkan. Besaran yang dianggap memadai adalah Rp. 30 juta dengan opsi adanya tambahan cicilan pada tahun ke tujuh sebesar Rp. 10 juta. Mengenai waktu penetapan akan dilakukan sesudah dilakukan pembenahan dan perbaikan pada sistem pendaftaran berupa penyederhanaan, penyelesaian integrasi sistem dan perbaikan kebijakan mengenai kuota haji dan daftar tunggu, termasuk kebijakan prioritas terhadap jemaah lanjut usia. B. Pengelolaan Dana Setoran Awal Pada prinsipnya pengelolaan dana setoran awal sama dengan pengelolaan dana masyarakat di lembaga keuangan. Pengelolaan dana setoran awal meliputi pertama, pencatatan dana setoran awal yang akurat dan transparan, kedua, optimalisasi melalui penempatan dana setoran awal, dan ketiga, efisiensi dana keluar untuk penggunaan penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian, pencatatan terhadap semua aktivitas keuangan tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan haji yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK. Dalam mengelola dana setoran awal yang lebih baik, langkah-langkah kebijakan Kementerian Agama adalah sbb; pertama, melakukan seleksi terhadap calon bank penerima setorarn (BPS) dengan prioritas BPS syariah atau unit usaha syariah secara profesional, optimal dan obyektif. Jumlah BPS dikurangi untuk mempermudah konsolidasi atau rekonsiliasi rekening di BPS dengan rekening di Kemenag. Disamping itu, BPS dipilih berdasarkan kemampuan dan komitmen untuk mendukung programprogram penyediaan fasilitas jemaah haji, pemberdayaan dalam bidang pendidikan islam dan pengembangan usaha umat. Kedua, memastikan prinsip syariah dilaksanakan oleh BPS, misalnya penggunaan akad wakalah, akad penempatan mudarabah dan pembuatan virtual account untuk memastikan jaminan LPS atas seluruh dana haji di Perbankan. Kewajiban menyediakan virtual account juga berkaitan dengan pemantauan nilai manfaat yang bisa didapatkan calon jemaah haji. Ketiga, Kemenag memberikan prioritas penempatan dana haji di SBSN sukuk negara yang aman dan jangka panjang. Penempatan tersebut diharapkan dana haji menjadi pemain utama dalam pasar sukuk di Indonesia dengan partisipasi lelang sukuk negara di pasar perdana. Dana haji dapat memberikan tambahan likuiditas di pasar skunder bagi investor sukuk di Indonesia. Optimalisasi dari SBSN dana haji juga dapat mendukung program-program Kementerian Agama. Tahun 2014 optimalisasi SBSN dana haji dimanfaatkan untuk revitalisasi 4 asrama haji, yakni di Pondok Gede, Medan, Padang dan Balik Papan. Tahun 2015 dan 2016 akan diusulkan revitalisasi 11 asrama haji. Total dana haji yang ditempat di sukuk sudah mencapai Rp41,8 triliun dengan nominal outstanding per Desember 2013 mencapai Rp34,5 triliun atau 20 persen dari total outstanding sukuk negara.

44

Keempat, pengintegrasian sistem keuangan dana haji dengan data jemaah dan dokumen haji secara sistem. Pengintegrasian sistem ini didisain dalam SISKOHAT generasi dua yang lebih efisien, friendly user dan transparan. Dengan sistem ini akan memastikan data jemaah/pendaftaran atau pembatalan jemaah dengan data dokumen (paspor) dengan keuangan akan terkonsolidasi secara sistem otomatis. Kelima, upaya-upaya efisiensi BPIH akan terus dilakukan, khususnya biaya penerbangan, biaya sewa pemondokan dan biaya pelayanan Arab Saudi lainnya. Efisiensi biaya penerbangan dan pemondokan Mekkah akan menjadi prioritas Kementerian Agama dengan melakukan regulasi yang lebih ketat, disiplin dan terstandar. Tata kelola dan sistem negoasiasi akan diperbaiki dengan memanfataakan kerjasama antar negara dan informasi dari pihak pemerintah Arab Saudi. Tahun 2013, jumlah pendaftar diperkirakan mencapai 500 ribu, atau rata-rata 40 ribu orang per bulan. Total outstanding jumlah dana haji yang kini sudah berjumlah Rp60 triliun.Dana tersebut terdiri dari dana dari setoran awal sebesar Rp57 triliun dan Dana Abadi Umat sebesar Rp2,4 triliun. Sebanyak Rp31,5 triliun diantaranya ditempatkan di sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan dana sebesar Rp26 Triliun ditempatkan di 27 bank dengan komposisi 50% di bank konvensional dan 50% di bank syariah. Pengelolaan dana haji yang tercermin dalam laporan keuangan haji tahun buku 2012 secara keseluruhan telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Kelemahan masih terjadi dalam sistem rekonsiliasi keuangan dan pencatatan aset barang milik haji. Kementerian Agama mentargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas laporan keuangan haji pada tahun 2014.

45