MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 /M/Kp/I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, maka perlu mengubah susunan Tim Koordinasi dimaksud;
b. bahwa pejabat yang menjabat dalam jabatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666); 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri; 4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 87/M/Kp/ III/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING. PERTAMA
: Menetapkan secara ex-officio pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
KEDUA
: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dipilih berdasarkan usulan dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang mempunyai kompetensi terhadap perizinan kegiatan penelitian asing.
KETIGA
: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Ketua Tim Koordinasi. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KELIMA
: Segala pembiayaan yang diperlukan bagi tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Riset dan Teknologi.
KEENAM
: Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 87/M/Kp/III/ 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Menteri Negara ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Hukum dan HAM; 5. Menteri Pertahanan; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Kehutanan; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 9. Menteri Pertanian; 10.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 12.Menteri Negara Lingkungan Hidup; 13.Menteri Agama; 14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 15.Menteri Perindustrian; 16.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 17. Kepala Badan Intelijen Negara; 18.Kepala Badan Intelijen Strategis TNI; 19.Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 20.Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 21. Kepala Badan Informasi Geospasial; 22.Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 23. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman; dan 24.Yang Bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2013 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 08 /M/Kp/I/2013 Tanggal : 25 Januari 2013 SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING NO.
INSTANSI
JABATAN DALAM INSTANSI a. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi b. Deputi Bidang Jaringan Iptek c. Kepala Biro Hukum dan Humas
1.
Kementerian Riset dan Teknologi
JABATAN DALAM TIM Ketua / Anggota Wakil Ketua /Anggota Sekretaris /Anggota
d. Asdep Legislasi Iptek
Anggota
e. Asdep Kekayaan Intelektual dan Standarisasi Iptek
Anggota
f. Asdep Jaringan Iptek Internasional
Anggota
g. Asdep Relevansi Program Riset Iptek
Anggota
h. Asdep Iptek Pemerintah
Anggota
i. Kepala Biro Perencanaan
Anggota
2.
Kementerian Sekretariat Negara
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
Anggota
3.
Kementerian Luar Negeri
Direktur Keamanan Diplomatik
Anggota
4.
Kementerian Dalam Negeri
Direktur Kewaspadaan Nasional
Anggota
5.
Kementerian Hukum dan HAM
Direktur Doklan, Visa dan Faskim
Anggota
6.
Kementerian Pertahanan
Direktur Wilayah Pertahanan
Anggota
7.
Kementerian Kesehatan
Kepala Pusat Teknologi Terapan Epideoiologi Klinik
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
INSTANSI
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
a. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Anggota
b. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
Anggota
a. Kepala Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga
Anggota
b. Sekretaris Badan Litbang KKP
Anggota
Balitbangkes 8.
9.
10.
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Pertanian
Kementerian Pertanian
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
a. Sekretaris Badan Geologi 11.
12.
Anggota
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral b. Kepala Pusat Penelitian dan Vulcanologi dan Migitasi Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
a. Direktur Penelitian Masyarakat
Anggota
dan
Pengembangan
Pengabdian
Kepada
b. Kepala Puslitbang Arkeologi Nasional
Anggota
Kementerian Lingkungan Hidup
Asdep Keanakeragaman Kerusakan Lahan
14.
Kementerian Agama
Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Anggota
15.
Kementerian Kreatif
Kepala Pusat Kepariwisataan
Anggota
16.
Kementerian Perindustrian
Sekretaris Balitbang Perindustrian
Anggota
17.
Markas Besar Polisi Republik Indonesia
Kabaintelkam POLRI
Anggota
dan
Ekonomi
Penelitian
dan
Anggota
13.
Pariwisata
Hayati
Anggota
dan
Pengendalian
Pengembangan
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NO.
INSTANSI
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
18.
Badan Inteljen Negara
Direktur 32, Deputi III
Anggota
19.
Badan Inteljen Strategis TNI
Direktur B
Anggota
a. Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek
Anggota
b. Kepala Pusat Penelitian Biologi
Anggota
c. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi
Anggota
d. Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Regional
Anggota
20.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
e. Kepala Pusat Kebudayaan 21.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
22.
Badan Informasi Geospasial
23.
Lembaga Nasional
24.
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
Penerbangan
Penelitian
Kemasyarakatan
dan
a. Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika
Anggota
b. Direktur Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam
Anggota
A. Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi dan
Antariksa
Anggota
Anggota
a. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Anggota
b. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer
Anggota
Direktur LBM Eijkman
Anggota Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
