2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 28 OKTOBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Siti Askabul Maimanah Rini arti Sungkono Dwi Cahyani Tan Lanny Setyawati Marcus Johny Rany

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 28 Oktober 2013, Pukul 13.35 – 14.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Patrialis Akbar Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sungkono B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Mursid Mudiantoro 2. Mustofa Abidin

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, hari ini merupakan sidang pertama Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Sekarang ini adalah merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan, maka saya mohon kepada Para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan pertama ini, saya Kuasa Hukumnya, Mustofa Abidin. Kemudian, sebelah kanan saya juga Kuasa Hukumnya adalah Mursid Mudiantoro. Kemudian, Pemohon satu orang dari enam orang hadir Bapak Sungkono, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Sidang dalam perkara ini, pertama kali adalah kami mau mendengarkan apa yang menjadi permohonan Anda supaya kami bisa melihat bagaimana kasus ini nanti ditindaklanjuti. Saya minta kepada Pemohon untuk menjelaskan, apa inti dari permohonan Anda?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah membuat ringkasan kurang dari separuh dari permohonan yang kami buat. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat Nomor 6 (…)

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Enggak, langsung saja mengenai (…)

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Baik. Yang pertama, yaitu objek permohonan.

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun … Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 pada Pasal 9 ayat (1) huruf a terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, tentang legal standing. Bahwa Para Pemohon adalah pemilik tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal untuk Pemohon I dan Pemohon II, maupun tanah dan bangunan untuk tempat usaha untuk Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI yang berada di wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang saat ini tanah dan bangunan yang berada di wilayah tersebut dijadikan kolam penampungan lumpur Sidoarjo. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon karena sampai saat ini tidak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, jaminan kemudahan, dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia demi persamaan dan keadilan sebagai sesama korban lumpur Sidoarjo dibandingkan dengan korban lumpur Sidoarjo yang berada di luar wilayah Peta Area Terdampak yang telah mandapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, jaminan kemudahan, dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia demi persamaan dan keadilan dengan sudah dibayarnya tanah dan bangunan yang terkena bencana lumpur Sidoarjo dalam APBN Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013. 3. Norma-norma yang diajukan untuk diuji: a) Norma materiil. Norma yang diajukan, yaitu bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 menyatakan untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk: 2

a. Pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak pada tiga desa, Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan. Dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, Kelurahan Siring, Kelurahan Jati Rejo, dan Kelurahan Mindi. b. Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu: 1) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3) Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemacuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Alasan-alasan Pemohon undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah: 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam kewenangan … kami lewati. 2. Bahwa sebagaimana diketahui, bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, sampai saat ini masih banyak menimbulkan permasalahan hukum, ekonomi, dan sosial. Yang mana dalam rangka melakukan penanganan atas bencana lumpur Sidoarjo tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan beberapa tindakan penanganan, terutama masalah ganti rugi tanah dan bangunan yang terendam lumpur Sidoarjo yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali seperti sediakala, baik oleh penduduk desa untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan/atau oleh badan hukum pemilik usaha yang mempunyai lahan sebagai tempat usaha. 3. Bahwa dalam menangani kasus lumpur Sidoarjo, khususnya pemenuhan hak atas tanah dan bangunan dan perlindungan kepentingan hukum warga negara pemerintah … warga negara pemerintah Republik Indonesia membagi dua pola penanganan, yaitu pola penanganan untuk daerah yang masuk dalam Peta Area Terdampak atau PAT menjadi tanggung jawab oleh PT Lapindo Berantas. Dan untuk daerah yang berada di luar Peta Area Terdampak menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik 3

Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 8 April 2007 mengenai pembentukan BPLS atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan rincian tunggal BPLS. Selanjutnya dilakukan perubahan berturut-turut melalui Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 27 Juli 2008 sebagai perubahan pertama. Kemudian, Perpres Nomor 40 Tahun 2009 Tanggal 23 September 2009 sebagai perubahan kedua lalui Perpres Nomor 68 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 sebagai perubahan ketiga dan saat ini Perpres Nomor 37 Tahun 2012 Tanggal 5 April 2012. Bahwa setelah adanya penentuan wilayah yang masuk Peta Area Terdampak atau PAT dan wilayah yang masuk luar PAT dalam perpres a quo selanjutnya untuk wilayah PAT menjadi tanggung jawab Lapindo Berantas. Untuk itu, dalam rangka menjalankan atau mengimplementasikan pertanggungjawaban hukum atas hilangnya fungsi ekonomi, sosial atas tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah PAT, PT Lapindo Berantas menunjuk PT Minara Lapindo Jaya sebagai subjek Hukum yang melakukan proses ganti rugi tanah dan bangunan di wilayah BAT dengan menggunakan model perjanjian ikatan jual-beli atau PIJB. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terutama proses pembayaran jual beli tanah dan bangunan tersebut semestinya harus taat dan sesuai dengan perjanjian pengikatan jual-beli yang sudah disepakati. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perpres a quo, batas waktu pembayaran dan pelunasan untuk ganti rugi tanah dan bangunan dengan mekanisme jual-beli tersebut adalah 2 tahun sejak Perpres Nomor 40 Tahun 2007 diberlakukan. Yang mana dalam perpres a quo tersebut sudah diatur berapa persen pembayaran tahap pertama dan berapa persen pembayaran tahap kedua dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Dan hal ini diimplementasikan dalam perjanjian ikatan jual-beli yang ditandatangani oleh Pemohon I sampai Pemohon V. Bahwa secara keseluruhan, apa yang diperintahkan oleh perpres a quo kepada PT Lapindo Berantas untuk melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para korban lumpur Sidoarjo sejak tahun 2007, sampai saat ini baru menyelesaikan pembayaran dan pelunasan kepada para korban lumpur Sidoarjo sejumlah 13.172 berkas atau senilai Rp2.977.923.332.253,00. Dan sisa kewajiban yang perlu dibayar oleh PT Lapindo Berantas kepada penduduk yang masuk wilayah Peta Area Terdampak lebih-kurang Rp850.915.641.567,00. dari total 13.237 berkas senilai Rp3.828.838.970.620,00. Namun nilai sebesar Rp850.915.641.567,00 tersebut hanya diperuntukkan buat ganti rugi tanah dan bangunan milik penduduk asli desa yang dijadikan wilayah Peta Area Terdampak. Sedangkan bagi badan usaha yang memiliki tempat usaha di wilayah Peta Area Terdampak, sampai saat ini belum jelas nilai jumlah ganti ruginya karena apa yang diperintahkan dalam perpres a quo 4

khususnya untuk standar harga jual-beli tanah dan bangunan dimaknai oleh PT Lapindo Berantas nilai sebesar Rp1.000.000,00 untuk tanah dan Rp1.500.000 untuk bangunan hanya diperuntukkan sebagai ganti rugi untuk penduduk asli semata (...) 9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, Pemohon. Kami semua sudah membaca permohonan Anda secara lengkap. Saya minta Anda supaya menjelaskan yang pointers yang Anda inginkan. Kami tahu bahwa kalau Anda melihat pada petitum ini, di sini kan ada … ingin menyertakan bahwa wilayah Peta Area Terdampak itu terdiri atas Desa Siring, Jatirejo, Kedong Bendo, Ketapang, Reno Kenongo, dan (suara tidak terdengar jelas). Ya, kan?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Ya, baik.

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Maka Anda perlu menjelaskan bahwa kenapa itu perlu masuk di sini? Karena di sini Hakim Panel wajib untuk memberikan nasihat kepada Anda terhadap permohonan Anda ini. Jadi yang fokus saja, kenapa ini diminta karena dulu pernah juga ada pengujian permohonan APBN-P yang lalu. Jadi, Anda mengatakan kenapa ini yang Anda sebut ini Anda mohonkan, itu saja intinya. Intinya apa?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Ya, Yang Mulia. Jadi, dengan adanya peraturan-peraturan terutama Perpres itu kan sudah jelas tanggung jawab siapa-tanggung jawab siapa, tetapi yang masuk Peta Area Terdampak itu sama sekali belum diselesaikan oleh PT Lapindo Brantas sedangkan yang di luar Peta Area Terdampak itu sudah selesai diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan Perpres dan sudah dituangkan dalam APBN 2011 sampai 2012. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian dari kami ... dari Pemohon padahal dia yang lebih dulu kena dampak dan sekarang tanah mereka sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, itu belum diganti rugi oleh Lapindo Brantas, itu yang pertama. Yang kedua, upaya hukum-upaya hukum yang sudah dilakukan ... upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Para Pemohon ini, itu sudah pernah bahkan ada beberapa surat jawaban dari Lapindo Brantas melalui menara Lapindo 1, mengatakan saya enggak punya duit ada seperti itu. Yang kedua, ada juga ketika warga yang meminta, “Silakan ambil lagi saja berkas kamu.” Jadi, seperti itu. 5

Kemudian ada putusan-putusan dari pengadilan beberapa kasuskasus hukum mengenai Lapindo Brantas, hampir semuanya ditolak oleh pengadilan … pengadilan umum ... peradilan umum. Kemudian juga kasus pidana yang di Polda Jawa Timur itu juga di SP3. Nah, Para Pemohon merasa bahwa yang diatur oleh dalam undang-undang itu sama sekali tidak memberikan jaminan atau kepastian perlindungan hukum dan perlakuan yang khusus sebagaimana korban yang di luar Peta Area Terdampak dalam hal ini yang sudah selesai atau sudah lunas, seperti itu. Nah, kebuntuan ini sudah pernah coba diselesaikan, dipecahkan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh korban lumpur Sidoarjo sampai ke DPR, ke menteri keuangan, menteri PU, dan sebagainya bahkan sampai presiden, tapi semua sebatas janji-janji. Bahkan kami juga mencatat bahwa Bakrie sendiri ... Aburizal Bakrie dalam suatu pertemuan di Kampus Unair itu mengatakan bahwa kalau mengikuti ketetapan hukum, saya tidak bersalah, tapi ibu saya berpesan agar saya membantu korban tanpa melihat apakah saya salah atau benar dan hingga kini pihaknya sudah menghabiskan dana Rp8 triliun dari kantung pribadi untuk pembayaran ganti rugi tersebut karena perusahaan PT Lapindo Brantas memang tidak mampu membayar sedangkan kemampuan perusahaan hanya Rp100 miliar. Nah, dari sini kan semakin tidak menentu lagi para korban lumpur Sidoarjo, semakin tidak jelas lagi. Ditambah juga kalau secara kasuistik, ada masyarakat yang stres sampai sekarang masih tinggal di kolam penampungan lumpur, ada juga pengusaha yang sampai gulung tikar, sekarang sudah enggak punya apa-apa karena dulu tempat usaha satusatunya. Kemudian ketika mereka berusaha menghubungi Lapindo, pasti jawabannya tidak ada sama sekali, tidak ada kepastian bahkan terkesan mereka mengabaikan. Mengabaikan dalam artian, ya sudah perjanjian itu kalau tidak dilaksanakan seperti apa, apakah masyarakat itu mau mengambil lagi tanah itu sedangkan tanah itu sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan sekarang jadi penampungan lumpur yang dikelola atau dikuasai oleh BPLS yang dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian, ada juga dalam perpres itu sendiri pertama itu mengatakan bahwa penyelesaian atau penyelesaian yang di peta luar di luar Peta Area Terdampak itu harus memperhatikan proses tahapan pelunasan yang di dalam Peta Area Terdampak lebih dulu, tetapi entah kenapa dalam perpres-perpres selanjutnya itu berubah, berubah, dan semakin longgar dalam perpres yang terakhir malah sesuai dengan undang-undang. Nah, itulah yang membuat ketidak … ketidakpastian korban lumpur Sidoarjo ini sehingga kami merasa bahwa hak konstitusional Para Pemohon ini telah dirugikan oleh undang-undang tersebut. Itu, Yang Mulia.

6

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, petitum Anda.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Untuk petitum, Yang Mulia, mungkin kami bacakan satu per satu. Mohon, Yang Mulia … yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon. Yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426 bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 sepanjang tidak menyertakan dan memasukkan wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang terdiri dari desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang, dan Reno Kenongo dalam rangka untuk penyelesaian pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan sebagai akibat bencana lumpur Sidoarjo. Ketiga, menyatakan materi muatan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak menyertakan dan memasukkan wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang, dan Reno Kenongo, dalam rangka untuk penyelesaian pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan akibat bencana lumpur Sidoarjo. Empat. Bahwa karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426, berakhir pada tahun 2013, maka memerintahkan kepada negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI untuk memasukkan wilayah Peta Area Terdampak yang yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang, dan Reno Kenongo, ke dalam Undang-Undang APBN atau APBN Perubahan Tahun berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atau Pemerintah Republik Indonesia, dalam memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, serta kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, guna mencapai kepastian dan keadilan dalam pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan di wilayah peta area terdampak akibat bencana lumpur Sidoarjo, atau setidak-tidaknya negara c.q. Pemerintah 7

Republik Indonesia memberikan jaminan pembayaran dan pelunasan atas tanah dan bangunan di wilayah Peta Area Terdampak akibat bencana lumpur Sidoarjo, yang dituangkan dalam Anggaran APBN atau APBN Perubahan tahun 2014, sebagaimana ketentuan yang berlaku, sepanjang PT Lapindo Brantas belum dapat menyelesaikan pembayaran dan pelunasan, sebagaimana peraturan yang berlaku. Lima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya. Terima kasih. Itu, Yang Mulia, pointer berikut petitum dari permohonan kami. 15.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Petitum berikutnya, ex aequno et bono? Masuk, ya?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Masuk, Yang Mulia. Tetap.

17.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Di Mahkamah Konstitusi ini, sebetulnya yang diuji adalah norma dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau saya mengikuti Anda dan membaca permohonan Anda, hampir sebagian Anda sebetulnya menjelaskan implementasi dari Undang-Undang APBN, ya? Memang dalam pelaksanaannya, antara Area Peta Terdampak dan di luar, itu memang ada pembedaan penanganan. Tapi sekarang, kalau kita melihat dari permohonan Anda, yang pertama, sistematikanya Anda sudah memenuhi syarat, ya. Ada Pemohon, kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, tapi saya rasa untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, Anda cukup Pasal 24 ayat (1), cukup ya? Yang pertama tidak perlu. Kemudian juga, yang nomor 4, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 dan juga yang nomor 5, Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang MK, tidak perlu, ya. Yang dua dan tiga saja sudah cukup itu dimasukkan, sehingga Anda menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah itu sudah dapat di sana. Kemudian, legal standing-nya, kalau saya melihat pada legal standing yang Anda kemukakan di sini, maka sebetulnya apa yang Anda mohonkan adalah pelaksanaan undang-undang ini. Ini dilihat pada huruf f halaman 6 ya, fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah bahwa sampai saat ini, Pemerintah Republik Indonesia belum dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, serta kemudian … dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia guna mencapai keadilan pada korban lumpur Lapindo dengan bukti 8

masih belum terselesaikannya pelunasan pembayaran bagi korban lumpur Sidoarjo di wilayah Peta Area Terdampak yang menjadi hak Para Pemohon. Di situ kita lihat bahwa Anda melihat bahwa implementasi Undang-Undang APBN itu tidak selesai, tidak memenuhi keinginan Para Pemohon. Nah, sedangkan kalau kita melihat objek permohonannya, di sini Anda mengaitkan Pasal 9 ayat (1) huruf a itu dinyatakan demikian, “Untuk kelancaran upaya penanggulangan Lumpur Lapindo … Lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk; a. Pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak pada tiga desa; Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pajarakan, dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi. Ini yang harus Anda kaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini yang harus Anda pertentangkan dengan pasal-pasal yang Anda ujikan tadi, sebagai batu uji. Kalau saya melihat pasal ini, kayaknya enggak ada masalah karena ini hanya menyatakan, “Ini lho, APBN ini. Ini yang perlu dibayar.” Tapi bagaimana Anda mengkonstruksi Pasal 9 ayat (1) huruf a ini, sehingga ini bertentangan dengan konstitusi dan kemudian melanggar hak konstitusional Pemohon. Ini yang harus dikonstruksikan, ya. Kalau Anda mengatakan tadi yang dahulu kok sudah diberikan, kok ini belum? Nah, itu yang Anda perbandingkan, nah itu yang harus Anda jelaskan bahwa di area ini sudah diselesaikan, kok di area ini belum ya. Tapi dari pasal ini, Anda harus mengaitkan pasal ini dengan Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), kalau kita melihat ada pasien hukum ya Pasal 28D, tapi Pasal 28H ayat (2) itu adalah affirmative action, apakah betul itu merupakan suatu affirmative action? Nah, ini yang harus Anda berikan argumentasi yang baik supaya Hakim Konstutusi ini percaya bahwa permohonan Anda memang layak untuk dipertimbangkan, gitu ya. Jadi kita tidak mengadili perkara-perkara konkret, walaupun dengan adanya APBN dan APBNP yang lalu, maka kemudian keluar PerpresPerpres ini. Kalau kita melihat pada Perpres, berarti ini pelaksanaannya harus seperti ini, ya kan, nah itu yang harus Anda buat rumusan yang lebih bagus untuk perbaikan permohonan. Sedangkan petitum, kami sudah menerima permohonan Anda, tapi yang perlukan dikabulkan atau tidaknya kan. Jadi, mestinya di sini tidak perlu menerima tapi mengabulkan seluruh permohonan ya. Dan rupanya Anda menginginkan adanya putusan yang mengatakan ini konstitusional atau tidak, jadi conditionally constitutional atau tidak, ya. Tapi kalau kita melihat di sini ada yang mengatakan, menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak menyertakan dan memasukkan wilayah Peta Area Terdampar (PAT) 9

yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedung Ombo, Ketapang, dan Reno Kenongo. Sampai di sini sebetulnya Anda sudah jelas bahwa itu mestinya dimaknai seperti ini, tapi kalau Anda kaitkan lagi dalam rangka untuk menyelesaikan pembayaran dan pelunasan tanah ini, Anda masuk pada implementasi dari undang-undang itu lagi, ya jadi ini Anda jangan ragu-ragu apa yang Anda mohonkan, ya jangan terlalu panjang, kalau ingin mengatakan ini bertentangan dengan konstitusi, maka kemudian petitum yang ketiga adalah menyatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, seperti petitum yang kedua tadi, ya. Sedangkan petitum yang keempat, memang kalau kita melihat ini sudah bulan November jalan, jadi APBN, APBNP pasti sudah selesai, tapi ini bukan kewenangan Mahkamah untuk memerintahkan kepada presiden, untuk mencatumkan ini tidak ada kewenangan MK untuk memerintahkan pembentuk APBN, presiden dan DPR untuk membuat rumusan seperti ini. Tapi kalau rumusan Anda tadi kemudian dikabulkan oleh MK, maka otomatis pasti nanti itu akan ada di dalam UndangUndang APBN itu, maka Anda harus menginstruksikan permohonan ini dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya, saya mohon kepada Hakim-Hakim yang lainnya untuk memberikan pendapat. Saya persilakan Bapak Patrialis Akbar. 18.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Bu. Saya kira yang disampaikan oleh Ibu Maria sudah sangat jelas, jadi memang kewenangan MK itu pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, jadi norma ... jadi konstitusionalitas suatu norma ya, kita sangat paham dari rangkaian perjuangan masyarakat yang ada di lumpur Sidoarjo yang sedang mengalami masalah, kita sangat paham betul jalan ceritanya. Tapi kalau untuk ke MK, kita ingin lebih spesifik bahwa memang ada norma-norma dari undang-undang tertentu, yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar ya, itu tugasnya MK itu, itu. Yang kedua, saya hanya ingin menambahkan saja untuk mengutip kewenangan Mahkamah Konstitusi karena di situ belum disebutkan undang-undangnya nomor berapa, tapi langsung kepada UndangUndang MK, nanti disebutkan undang-undang nomor berapa ya, jadi Undang-Undang MK itu kan sudah ada, kemudian sudah ada perubahan, sudah ada Perpu, disebutkan semua landasan nomor undang-undangnya itu, ya. Di sini kan hanya ... misalnya mengenai legal standing, sebutkan bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Undang-Undang MK yang mana, ya disebutkan nomor undang-undangnya. Saya kira begitu saja, terima kasih.

10

19.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Pak Fadlil Sumadi.

20.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Pemohon ini, saya tidak tahu ini apakah Anda harus berpikir ulang mengenai soal permohonan ini, atau Anda harus memperbaiki, terserah pada pertimbangan Anda. Namun saya membaca itu kan isinya kan gini kan, coba Anda salah apa tidak saya sepertinya juga saya tidak salah. Penanganan lumpur Sidoarjo itu kan dibagi dua, ada PAT ada yang di luar PAT, kan gitu. Yang di luar PAT itu karena dibayar oleh negara kok lancar, kan gitu, kan. Sebaliknya yang di PAT itu karena yang membayar itu perusahaan itu, Minarak Lapindo itu. Karena duitnya habis menjadi tidak lancar gitu, ya. Oleh karena itu, Anda mohon supaya PAT ini juga negara turut bertanggung jawab kan gitu, ya, melalui APBN. Itu apa kewenangan MK gitu. Saya dari paparan yang Anda sampaikan di alasan pokok permohonan ini belum mendapatkan konstitusionalitasnya itu, ini gimana. Apa itu bukan soalnya pemerintah dan DPR yang harus menyusun RAPBN menjadi APBN itu, sehingga oleh karena perusahaan ini macet, maka negara yang punya warga negara yang dirugikan oleh kegiatan ekonomi dalam suatu negara itu harus juga bertanggung jawab, jangan dibiarkan, kan begitu, kan. Lah, ini kalau alamatnya ke MK apa pas begitu lho, sehingga konstruksi-konstruksi konstitusional, saya dengar dari Anda itu tidak ada. Untuk memperkuat supaya PAT ini lancar, maka dibentuk perpres, sudah dibentuk perpres pun karena perusahaan bilang duitnya sudah habis, sehingga warga dirugikan. Oke, itu soal itu kan kami semua memahami, Hakim Konstitusi memahami, tapi apakah itu menjadi soal konstitusionalitas undang-undang, gitu lho. Ini yang supaya direnungkan kembali, ini yang pertama. Yang kedua kalau toh itu menjadi kewenangan konstitusionalitas MK dalam menguji undang-undang, itu konstruksinya belum ada di sini. Oleh karena itu, harus perlu dicari apa ... konstruksi konstitusional bahwa tidak memasukkan PAT ke dalam APBN itu sesuatu yang tidak benar secara konstitusional. Jangan tidak benar, diukur dari karena selama ini kan Anda di dalam penjelasan ini kan selalu karena tidak dimasukkan PAT dan karena PAT itu yang diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian itu adalah perusahaan, ketika perusahaan itu duitnya habis, kok sepertinya selesai dan pemerintah kok pura-pura tidak tahu, gitu kan. Nah, ini coba kalau mau diteruskan itu dikonstruksi, sebab kami nanti kan akan memanggil DPR kalau ini harus sidang Pleno. Harus memanggil presiden untuk juga mendengar supaya ini masuk ke dalam

11

APBN. Tapi konstruksi tugas MK itu kan menguji pasal itu, pasal yang tidak memasukkan. Nah, itu gimana gitu, ya, itu supaya dapat dipahami. Terus kalau dari petitum, itu mulai petitum angka 4 dan angka 5 itu sudah sepenuhnya kasus konkret itu, sehingga tidak tergambar kan kalau ... kalau angka 5 ini wajarlah, tapi isi dari angka 4 ini sepenuhnya kasus konkret petitum angka 4 itu. Oleh karena itu, coba dipertimbangkan kembali, apa, apa ya begini. Kalau yang pertama sudah betul, tadi dengan minus menerima, tapi langsung mengabulkan oke. Kalau yang kedua menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a itu kalau tidak memasukkan ini, menjadi bertentangan. Kalau petitum angka 3 nya, menjadi tidak mengikat secara hukum, itu oke. Tapi yang saya bicarakan tadi kan soal konstruksi alasannya, kalau petitum 4 jelas tidak ada itu, tidak berkaitan. Dengan petitum 1 ... 3 ... 2 dan 3 itu sudah cukup sebenarnya, yang tidak lebih cukup sebenarnya. Yang tidak lebih cukup justru adalah tentang alasan mengenai pokok permohonannya. Bahwa dia punya legal standing atau tidak tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua dan Anggota Patrialis Akbar, tapi soal konstruksi konstitusionalnya kami belum menemukan karena alasan Anda baru ... tidak masuk MPT ... PAT, pembayaran tidak lancar, pembayaran tidak lancar, maka harus masuk. Untuk itu maka ini harus ditafsirkan begini, itu kan bukan penafsiran konstitusional. Itu kan argumentasi terhadap kasus konkret, gitu ya. Coba Anda renungkan kembali, lalu Anda susun kembali. Tidak usah dijawab sekaranglah, tapi ini bahan saja ya, bahan yang … mudahmudahan bermanfaat buat Anda untuk menyusun kembali permohonan ini dengan lebih meyakinkan kepada kami, Hakim, kepada DPR, dan kepada Pemerintah, gitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. 21.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, jadi perkara tentang APBN yang berkaitan dengan Lumpur Sidoarjo pernah diajukan di sini. Tapi, waktu itu RAPBNP dan di sini Anda bisa mencari putusan itu, Anda bisa mengaitkan kalau itu di luar peta terdampak dan ini di dalam peta terdampak, gitu. Anda bisa melihat di sana, pertimbangan-pertimbangan MK. Kalau Anda melihat … oh, itu seperti itu, kita maunya seperti apa? Nah, itu Anda bisa melihat dari putusan-putusan tersebut apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan Anda bisa mengkonstruksi kembali kalau memang Anda mengatakan bahwa ini layak untuk diujikan ke MK, ya. Dan dari nasihat-nasihat hakim yang tadi, Anda perlu pikirkan kembali kalau Anda mau maju kembali, maka diformulasikan dengan baik, dan Anda bisa menyerahkan perbaikan permohonan itu dalam waktu 14 hari. Syukur belum 14 hari bisa, sehingga nanti kalau ada halhal yang perlu bisa diperbaiki kembali, Anda masih bisa pada waktu itu

12

ya. Jadi itu yang bisa kami sarankan pada Anda untuk permohonan Anda. Selanjutnya, ada hal yang perlu disampaikan? 22.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Terima kasih, Yang Mulia. Salah satu … mungkin secara lisan saya mau memberikan argumentasi konstitusional sedikit bahwasanya posisinya para Pemohon saat ini adalah di luar … eh, di dalam PAT. Yang ditanggung (suara tidak terdengar jelas) Lapindo. Yang kedua, berdasarkan Perpres Tahun 2007 sampai dengan 2012 ada proses-proses perlakuan-perlakuan yang berbeda. Jadi awalnya yang namanya di luar PAT, itu harus dibayar setelah di dalam PAT itu lunas. Jadi ada salah satu Pasal 15 ayat … Perpres Tahun 2009 itu menyatakan, “Segala bentuk pembayaran untuk di luar PAT harus menunggu proses pembayaran di dalam PAT harus lunas”, jadi faktanya ternyata APBN mengambil ruang itu. Di dalam APBN Tahun 2011, 2012, dan 2013, dan menyelesaikan semuanya, itu salah satunya.

23.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, kalau Anda menyatakan dalam Perpres itu, maka Anda tidak berbicara tentang judicial review undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, itu Anda berbicara dengan implementasi.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Oh, siap.

25.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, jadi Anda jangan berkutat di Perpresnya itu.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSID MUDIANTORO Siap.

27.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Kalau Anda ke Perpresnya itu, itu enggak ada pengujian undangundang. Karena di MK menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar. Peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang itu diujinya ke Mahkamah Agung.

13

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSID MUDIANTORO Siap.

29.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi Anda konstruksikan kembali. Kemudian, sehingga kami yakin bahwa ini adalah pengujian undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, ya. gitu? Ya. Kalau tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, maka kami tunggu Anda apakah Anda mau mengajukan perbaikan permohonan dalam waktu 14 hari ini atau terserah Anda bagaimana, ya. Maka sidang ini saya nyatakan selesai dan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14