BUPATI BANYUWANGI SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/411/KEP/429.011/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
BUPATI BANYUWANGI, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, menyebabkan ketidakpastian usaha dan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah perlu membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati. : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGENDALI INFLASI DAERAH.
PEMBENTUKAN
TIM
KESATU
: Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan susunan dan personalia, uraian tugas dan mekanisme pertemuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2
KEDUA
: Tugas dan Kewajiban Tim Pengendali Inflasi Daerah adalah: 1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah; 2. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah; 3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk di tindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing; 4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah; 5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; 6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah; 7. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah; 8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah; 9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga; 10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat; 11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID; 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat: a) Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah; b) Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil; c) Rumusan rekomendasi kebijakan; d) Pelaksanaan kebijakan; e) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan f) Rencana program kerja tahun berikutnya.
3
13. TPID Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari. KETIGA
: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bank Indonesia Jember dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 7 Juni 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/411/KEP/429.011/2013 TANGGAL : 7 Juni 2013
SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN 3
1.
PENGARAH
Bupati Banyuwangi
2.
KETUA
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
WAKIL KETUA
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember
3.
SEKRETARIS
Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.
ANGGOTA
a. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. d. Kepala Dinas Peternakan Kab. Banyuwangi e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
1
2
NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN 3
- TIM TEKNIS 1.
2.
3.
KETUA
Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
WAKIL KETUA
Kepala Bagian Banyuwangi
SEKRETARIS I
Kepala Bidang Ekonomi Kabupaten Banyuwangi
SEKRETARIS II
Deputi Pemimpin Bank Indonesia Ekonomi Moneter KBI Jember
ANGGOTA
a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi d. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi e. Kepala Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak pada Dinas Peternakan Kab. Banyuwangi f. Kepala Bidang Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi g. Kepala Bidang Angkutan Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi h. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Banyuwangi i. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi
Perekonomian
Setda
pada
Kab.
Bappeda
Bidang
3
NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN 3 j. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi k. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi l. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi m. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi n. Kasat Intelkam pada Kepolisian Resort Banyuwangi o. Kepala Seksi Harga pada Perum Bulog Sub Divisi Regional Banyuwangi p. Perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Banyuwangi
4.
SEKRETARIAT
Kelompok Kajian Statistik dan Survei Bank Indonesia Jember
5.
NARASUMBER
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi 2. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Banyuwangi 3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi 4. Kepala Perwakilan Pupuk Kaltim Banyuwangi 5. Dewan Pelaksana KADIN Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI, Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/411/KEP/429.011/2013 TANGGAL : 7 Juni 2013
URAIAN TUGAS TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
1. Tim Pengarah Kebijakan mempunyai tugas: a. Ketua: Mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah. b. Wakil Ketua: Membantu dan mewakili Ketua dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah. c. Sekretaris: - Melaksanakan monitoring dan melaporkan sumber/potensi tekanan inflasi daerah dari Tim Teknis; - Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil terkait dengan pengendalian inflasi daerah. d. Anggota: - Membantu pelaksanaan monitoring sumber/potensi tekanan inflasi daerah; - Membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi daerah, serta menyusun evaluasi dan laporan hasil monitoring. 2. Tim Teknis mempunyai tugas: a. Ketua: - Memimpin pertemuan bulanan; - Menyampaikan hasil Monitoring dan laporan sumber/potensi tekanan inflasi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan; - Mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan; - Melaksanakan deseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat. b. Wakil Ketua: - Memimpin pertemuan bulanan jika ketua berhalangan hadir; - Membantu ketua merumuskan hasil Monitoring dan laporan sumber/potensi tekanan inflasi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan; - Membantu ketua melaksanakan deseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat. c. Sekretaris: - Memimpin pertemuan bulanan jika ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; - Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan tim berkoordinasi dengan sekretariat;
2
- Membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada seluruh anggota Tim Teknis; - Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi. d. Anggota: - Wajib menghadiri pertemuan bulanan, jika tidak memungkinkan diwakilkan oleh petugas lain dalam satu bidang/ seksi/ tim; - Menyiapkan dan menyediakan data/ informasi yang dimiliki untuk dibagikan kepada sekretariat; - Memberikan masukan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah; - Melakukan tindakan pengendalian atas sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing.
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/411/KEP/429.011/2013 TANGGAL : 7 Juni 2013
MEKANISME PERTEMUAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
Mekanisme Pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagai berikut: 1. Dalam kondisi mendesak, Tim Pengendali Inflasi Daerah dapat melakukan pertemuan paripurna yang dihadiri oleh Tim Pengarah Kebijakan dan Tim Teknis dalam bentuk pertemuan tim atau pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang hanya dihadiri oleh beberapa anggota tim yang terkait; 2. Tim Pengarah Kebijakan melakukan pertemuan minimal 3 (tiga) kali dalam setahun; 3. Tim Teknis melakukan pertemuan minimal 8 (delapan) kali dalam setahun, setelah angka inflasi bulan sebelumnya diumumkan BPS; 4. Konferensi Pers setelah pertemuan Tim Teknis/Pengarah minimal 4 kali dalam setahun; 5. Rekomendasi yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 3 Rekomendasi; 6. Jika dalam triwulan berjalan dilaksanakan pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dan Tim Koordinasi Raskin, pertemuan Tim Teknis dan Pleno Tim Pengendali Inflasi Daerah dilaksanakan setelah kedua pertemuan tersebut dilaksanakan. Usulan rekomendasi kebijakan dari kedua tim tersebut dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah; 7. Pertemuan sebagaimana di atas wajib dihadiri oleh anggota masing-masing Tim. Dalam hal anggota tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya yang diberi kewenangan atau mandat untuk mengambil keputusan; 8. Dalam pertemuan Tim Pengarah Kebijakan maupun Tim Teknis, apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber yang relevan untuk memberikan informasi seputar perkembangan produksi, distribusi, konsumsi, penyediaan dan harga barang/jasa; 9. Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Tim Teknis wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah Kebijakan berupa: a. Risalah Rapat Pertemuan Tim Teknis (bulanan); b. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengendalian Inflasi (semesteran). 10. Pelaksanaan pertemuan pada Tim Pengarah Kebijakan: a. Pertemuan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua; b. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, pertemuan dipimpin oleh Sekretaris atau salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua; c. Penyelenggara pertemuan adalah Sekretariat Tim.
2
11. Pelaksanaan pertemuan Tim Teknis: a. Pertemuan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua; b. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, pertemuan dipimpin oleh Sekretaris atau salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua; c. Penyelenggara pertemuan adalah Sekretariat Tim.
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS