2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MEDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV) DAN (III)

JAKARTA SELASA, 10 SEPTEMBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013 PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 95 ayat (4), Pasal 158 ayat (3), ayat (4), Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013 1. Otto Geo Diwara Purba 2. Syamsul Bahri Hasibuan 3. Eiman PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013 1. Jazuli 2. Anam Supriyanto 3. Wariaji ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV) dan (III) Selasa, 10 September 2013, Pukul 10.49 – 11.33 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Anwar Usman Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi Harjono Maria Farida Indrati Muhammad Alim Patrialis Akbar

Hani Adhani Fadzlun Budi SN

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013: 1. Eiman 2. Yuli Santoso 3. Joni Nazarudin B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013: 1. 2. 3. 4. 5.

Janses E. Sihaloho Benny Dikty Sinaga Ecoline Situmorang Riando Tambunan Anton Febrianto

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013: 1. Timboel Siregar 2. Yogo Pamungkas D. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013: 1. Jazuli 2. Anam Supriyanto E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013: 1. Kambusiha 2. Ari Lazuardi 3. Fandrian Hadistianto F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013: 1. Eka Hernawati 2. Susanto. G. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Budiman Yati Novianti Rulita Rima Pratiwi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.49 WIB

1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 67 dan Nomor 69/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon perkenalkan diri!

2.

Nomor

67

silakan

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 67: ECOLIN SITUMORANG Terima kasih, Majelis. Kami dari Perkara Nomor 67 ada yang hadir Kuasa Hukum saya sendiri Ecolin Situmorang. Sebelah kiri saya ada Jenses E. Sihalolo. Di Belakang ada Riando Tambunan, ada Benny Dikty Sinaga, ada Anton, dan juga hadir Prinsipal dari Pemohon nomor 3 yaitu Pak Eiman, nomor 6 Yuli Santoso, dan nomor 7 Joni Nazarudin. Dan kami juga menghadirkan dua orang Ahli yaitu Timboel Siregar dan Yogo Pamungkas.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemohon Nomor 69?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Nomor 69, Prinsipal … akan memperkenalkan Prinsipal Saudara Jazuli hadir. Kemudian Saudara Anam Supriyanto juga hadir. Kemudian Kuasa mulai hari ini menunjuk Kuasa yaitu yang hadir adalah Kambusiha, S.H., Ari Lazuardi, S.H., dan Fandrian, S.H. Kemudian kami juga menghadirkan sementara ini dua orang Saksi Fakta, yaitu Sauadara … Saudari Eka Hernawati, kemudian Saudara Susanto. Demikian sementara yang kami sampaikan, Majelis Hakim. Terima kasih.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemerintah?

1

6.

PEMERINTAH: RULITA Terima kasih, Yang Mulia. Di Pemerintah hadir dari sebelah ujung sebelah kiri Ibu Yati Noviati, Ibu Rina Pratiwi, dan Bapak Budiman dari … wakil dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM Rulita. Terima kasih.

7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kemudian DPR tidak hadir, ya? Pemerintah, keterangan Pemerintahnya sudah, tapi belum diserahkan secara resmi ke Kepaniteraan, ya? Tolong nanti diserahkan! Hari ini kita akan mendengar dua orang Ahli dari Pemohon Nomor 67. Saudara Timboel Siregar, ada? Ya, silakan maju di depan diambil sumpah dulu! Kemudian yang kedua, Saudara Yogo Pamungkas. Saudara Timboel Siregar agamanya apa? Protestan? Sebelah kiri. Saudara Yugo … Yogo? Islam? Silakan. Yang beragama Islam silakan Pak Anwar diambil sumpah sebagai Ahli dulu. Pak Yogo Pamungkas.

8.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya! “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

9.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih. 11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang beragama Kristen Protestan, Ibu Maria saya persilakan. 12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ikuti saya!

2

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.” 13. AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH: Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. 14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. 15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan duduk! Kemudian dua Saksi dari Pemohon Nomor 69 Saudari Eka Hernawati dan Saudara Susanto. Dua-duanya beragama Islam, ya? Ya, ikuti lafal sumpah yang akan dituntun Hakim. Pak Anwar, silakan. Saksi. 16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya! “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” 17. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. 18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih. 19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan duduk! Kita mendengar Saksi terlebih dahulu. Saudari Eka Hernawati saya persilakan menggunakan mimbar itu! Di mimbar, ya! Tolong Petugas, miknya dinyalakan!

3

Ya, Saudara Pemohon, apa Saksi ini akan menerangkan sendiri atau Saudara akan bertanya, atau bagaimana? 20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Yang Terhormat Majelis, keterangan dari Saksi akan diberikan dan kami dari pihak yang mengajukan juga akan memberikan pertanyaan untuk mempertajam kesaksian. 21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, apa ditanya atau langsung menjawab, atau memberikan dulu? 22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Diberikan dulu saja. 23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan. Singkat, jelas! 24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Bapak Hakim Yang Terhormat. Di sini saya me … saya akan memberikan keterangan bahwa saya seorang pekerja mengikuti serikat pekerja, yang awalnya saya diskorsing oleh pihak perusahaan dan dilaporkan di Polda Jatim, sehingga saya saat dilaporkan dan kasus saya mulai dilimpahkan di Polres Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Upah saya selama diskorsing tidak diberikan, sehingga proses terus berjalan sampai persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto dan diputus tanggal 31 Maret 2010. Alhamdulillah dengan keputusan menang, tidak terbukti bersalah di situ, sehingga dari putusan tersebut perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Kurnia Anggun, tempatnya di Kabupaten Mojokerto juga, melakukan banding ke Mahkamah Agung, sehingga dari Mahkamah Agung turun putusan bebas, tidak terbukti bersalah juga. Sehingga dari putusan tersebut kami atau saya tidak lagi bisa bekerja karena perusahaan menggugat saya di PHI dengan gugatan PHK, dan akhirnya PHK itu terlaksana karena dengan alasan disharmonis.

4

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup itu keterangannya, ya? Intinya kan itu, keterangannya cukup itu, ya? Saya persilakan duduk dulu, nanti baru pertanyaan ya, secara berurutan. Saksi yang kedua Saudara Susanto. 26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: SUSANTO Terima kasih. Saya Susanto akan menerangkan ... saya se … tahun 2009 bulan Mei, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, saya tertangkap melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu pencurian di dalam perusahaan itu. Kemudian saya dilaporkan ke kepolisian Polsek Sidoarjo sana, terus saya dikenai hukuman 4 bulan penjara. Setelah itu saya di PHK, diajukan PHK oleh Menteri Tenaga Kerja, terus pada bulan berikutnya bulan Oktober saya tuntut, digugat perdata oleh perusahaan. Kemudian pada bulan Juni saya dijatuhi kena denda Rp72.000.000,00 masih banding, itu saja. 27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, nanti silakan duduk dulu, ya, nanti pertanyaannya berikutnya. Kita mendengarkan Ahli dulu dari Perkara Nomor 67/PUUXI/2013, Saudara Timboel Siregar, saya persilakan. 28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013: TIMBOEL SIREGAR Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya akan membawakan sebuah … apa ... Presentasi tentang Nasib Buruh Di Ujung Tanduk untuk mendukung permohonan dari Pemohon. Bahwa kondisi riil di Indonesia saat ini angkatan kerja kita memang masih didominasi oleh lulusan SD, SMP ya, dan memang masih sedikit. Bisa kita lihat dari BPS Agustus 2012 menyatakan bahwa lulusan SMA ke atas hanya 90% ... 9%. Nah, kemudian, next, dari angkatan kerja itu sendiri memang angkatan kerja ... pekerja formal itu mengalami peningkatan … mengalami peningkatan di 2012 bisa mencapai 44,2 juta orang dan informal mengalami penurunan. Nah, ini merupakan sebuah tren yang baik, tetapi memang apakah pekerja-pekerja formal itu sendiri mendapatkan kualitas pekerjaan dan kualitas kehidupan yang baik, ini menjadi sebuah permasalahan bagi kita. Kalau menciptakan lapangan 5

kerja mungkin sudah naik, tapi pada saat bekerja apakah pekerja itu mendapatkan ... buruh itu mendapatkan suatu yang berkualitas? Kita lihat ke depan. Next. Nah, ini kita melihat dari sisi upah, kalau kita lihat dari 33 provinsi ternyata hanya 11 provinsi yang mempunyai upah minimum 100% KHL, 22 provinsi masih di bawah. Jadi memang kalau kita melihat indikator upah, upah itu masih sangat jauh dari kebutuhan dari hidup layak. Seperti Undang-Undang 13 menyatakan bahwa pekerja harus mendapatkan upah untuk sesuai dengan kebutuhan hidup layak, tapi faktanya sampai di 2013 kemarin hanya 11 provinsi, selebihnya masih di bawah. Kita lihat, next, berikutnya. Nah, ini rata-rata kita lihat upah di 2012 dan 2013 juga sangat minim ya dan kalau secara rata-rata kita lihat masih 89% dari KHL, masih sangat jauh. Nah, ini kan bagaimana kebutuhan hidup layak itu tercapai ternyata memang masih susah. Pemerintah masih mengedepankan politik upah buruh murah walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat berpidato di ILC 2011, dua tahun lalu, mengedepankan bahwa buruh harus mendapatkan upah layak dan politik upah buruh murah harus ditinggalkan, dan ini terus dikampanyekan. Tapi pada faktanya, ternyata banyak buruh yang masih mendapatkan upah di bawah ketentuan yang harusnya dia terima. Next. Nah, kita melihat bahwa upah adalah sebuah indikator harapan utama dari para buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini kita lihat bahwa … kalau kita lihat APBN, APBN sangat sedikit mengalokasikan untuk mensubsidi buruh. Buruh itu bukan kelompok miskin, dia tidak akan pernah dapat BLSM, dia tidak akan pernah mendapatkan fasilitas yang didapatkan oleh orang miskin seperti Jamkesmas. Buruh itu dianggap kelompok menengah, tapi faktanya buruh itu hanya mendapatkan sebatas upah, yang memang tadi masih 22 provinsi yang belum mencapai KHL. 63% buruh formal yang ada saat ini menurut data Kemenakertrans itu mendapatkan upah sebatas upah minimum atau di bawahnya. Dan hasil penelitian ILO tahun 2012 menyatakan dengan sangat terang, 40% upah buruh formal kita yang dari 44,2 itu mendapat upah di bawah upah minimum. Jadi sangat jelas bahwa politik upah buruh murah itu masih terus dijalankan oleh pemerintah. 40% upah buruh formal kita masih di bawah … mendapat upah di bawah upah minimum dari 44,2 juta. Next, sebenarnya ini bisa sedikit ‘diobati’, tentang kondisi pengupahan kita bila pemerintah dengan sigap menjalankan UndangUndang Nomor 40 dan Nomor 24, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang SJSN dan BPJS. Faktanya sampai sekarang belum terimplementasi. Jaminan sosial sebenarnya bisa menunjang kesejahteraan buruh. Jadi buruh tidak hanya mendapatkan dari sisi upah, tapi dari sisi kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial. Tapi faktanya sampai sekarang belum terjalan … belum terimplementasi. 6

Nah, faktanya juga berdasarkan data yang kami dapat dari Jamsostek. Baru sekitar 11,7 juta pekerja formal dari sekitar 38 juta buruh formal. Kalau tadi 44,2 itu termasuk PNS, TNI, Polri. 38 juta, sekitar 30,7% pekerja buruh formal yang hanya … yang baru mendapatkan jaminan sosial di Jamsostek berupa jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja, dan masih sedikit, masih 2,2 juta setengah yang hanya mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, ini artinya memang penegakkan hukum walaupun UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan wajib tapi faktanya jaminan sosial masih sedikit dirasakan oleh pekerja, baru 30%, sepertiganya. Nah, harusnya memang untuk mendukung itu, pemerintah kita sudah dorong untuk meratifikasi Konvesi 102 ILO, ya Konvensi ILO, bagaimana pemerintah juga harus menyediakan tunjangan pengangguran sebagai bentuk proteksi kepada buruh ketika dia mengalami PHK. Sampai saat ini banyak buruh yang memang ketika mengalami PHK, dia jarang mendapatkan pesangon yang layak sesuai dengan alasan yang di-PHK itu. Untuk menghadapi masa sulitnya ketika PHK. Dia mendapatkan jaminan sosial juga sedikit. Artinya memang harus ada kebijakan pemerintah yang bisa menanggung buruh, ketika dia di-PHK dia enggak sulit yaitu berupa tunjangan pengangguran, seperti yang ada di Konvesi ILO Nomor 102. Tetapi pemerintah saat ini belum meratifikasinya dan masih mengedepankan lima program saja yaitu jaminan kematian, kecelakaan kerja, JHT (Jaminan Hari Tua), jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun. Pensiun pun akan berlaku mulai 1 Juli 2005. Next. Nah dalam kondisi ekonomi sekarang ini dimana pemerintah gagal menstabilkan harga, kedelai dan sebagainya. Harga kebutuhan pokok sehingga inflasi cukup tinggi. Nah, demikian juga dengan kondisi mata uang kita yang sangat melemah, dimana kondisi ini akan mengancam jalannya proses produksi. Perusahaan bisa tutup karena impornya sulit dengan dollar yang sangat sulit di pasaran. Kemudian juga suku bunga, suku bunga SBI baru naik 7% ini berakibat pada suku bunga pinjaman yang akan naik, sehingga akan bisa mengganggu cast flow perusahaan dalam menyediakan proses produksi di tempat kerjanya. Nah, kemudian juga masuknya produk asing akibat adanya banyaknya perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti ACFTA (Asian China Free Trade Area). Sehingga produk lokal harus berkompetensi dengan produk-produk impor yang relatif lebih murah. Nah, kondisi ekonomi seperti ini, next, ini menyebabkan kondisi buruh akhirnya terancam, diujung tanduk. Bahwa buruh dalam kondisi upah yang sangat belum layak, kemudian juga jaminan sosial yang belum memang memadai karena memang ada kebijakan negara yang belum mengimplementasikan Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS. Nah, diperburuk dengan kondisi ekonomi yang mengancam perusahaan. Maka memang buruh perlu adanya sebuah proteksi langsung yang memang sudah diatur 7

sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam bentuk kompensasi PHK yang ada di … misalnya Pasal 165 ketika terjadi proses pailit. Nah, kalau buruh tidak ada proteksi itu maka nasib buruh akan sulit, ketika buruh tidak punya jaminan sosial, ketika buruh tidak tersubsidi oleh pemerintah secara langsung dari APBN, ketika buruh tidak punya saving ketika dia bekerja dengan upah yang tidak layak, dia sangat sulit untuk saving. Artinya, buruh akan terancam nasibnya dan ini akan menciptakan kemiskinan-kemiskinan baru. Nah, harusnya pemerintah melihat bahwa buruh sebagai faktor yang sangat signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam bagaimana ber … berkontribusi pada konsumsi, bagaimana investasi, dan sebagainya, ekspor-impor. Nah, ini artinya pemerintah harus melihat buruh itu sebagai sebuah kelompok yang memang harus diproteksi. Oleh sebab itu, memang dari rangkaian cerita saya ini tadi, presentasi saya ini bahwa saatnya buruh memang sudah mendapatkan kepastian hukum tentang masa depannya apalagi ketika buruh itu mengalami sebuah masalah, seperti PHK, seperti contohnya ketika perusahaan dipailitkan, atau misalnya perusahaan tutup, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih. 29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan duduk. Ahli kedua, Saudara Yogo Pamungkas, silakan. 30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013: YOGO PAMUNGKAS Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya akan memulai dari fakta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat sebuah perusahaan mengalami pailit. Ketentuan yang ada yang mengatur tentang masalah pailit ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang lain ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Nah, semuanya mengatur dan memberikan prioritas kepada objek yang diatur oleh undang-undang itu untuk mendapatkan referensi di situ. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang yang mengatur semua ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sebuah ketentuan yang bersifat lex generalis. Ini kita bisa melihat dari Pasal 1134 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak 8

istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa. Ini asasnya. Tetapi kemudian, di situ diberikan jendela, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Ini artinya bahwa undang-undang … Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu memberikan peluang terhadap ketentuan yang lain untuk menjadi ketentuan yang sifatnya lex specialis. Nah kemudian, hal ini diisi oleh undang-undang yang sudah ada tadi, ada Undang-Undang Pajak, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada Undang-Undang Asuransi. Itu diisi oleh mereka semuanya dan berstatus sebagai lex specialis. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika beberapa undang-undang itu menjadi lex specialis dan menyatakan diri secara rigid bahwa mereka memiliki keutamaan. Maka kemudian, siapa yang lebih utama dari sekian banyak undang-undang atau tiga undangundang yang lex specialis itu tadi? Jadi, di mana kalau misalnya ada asas lex specialis derogat lex generalis sesungguhnya adalah Kitab UndangUndang Hukum Perdata itu, kemudian dikecualikan oleh beberapa undang-undang yang sudah disebut tadi. Tetapi kemudian, di antara undang-undang yang berstatus sebagai lex specialis tadi pertanyaannya adalah yang mana yang diprioritaskan? Undang-Undang tentang Pajak memprioritaskan bahwa utang pajak itu menjadi yang paling diprioritaskan, ya. Kemudian, di situ juga disebutkan di dalam Pasal 21 ya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.” Namun, di ayat (2)-nya ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pokok pajak sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya kenaikan pajak. Kemudian ayat (3), “Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, kemudian yang ketiga adalah biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan, dan penyelesaian suatu warisan. Sehingga, ini menjadi suatu yang paling didahulukan, baru kemudian utang pajak, setelah itu yang lain-lain, begitu. Nah, yang lain-lain itu dalam bahasa Undang-Undang 2000 … eh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah tentang yang dipreferensikan dari undang-undang yang lain, ada Undang-Undang Pailit, kemudian Undang-Undang Usaha Asuransi juga pemegang polis, UndangUndang Ketenagakerjaan adalah upah buruh, dan sebagainya. Mereka kemudian di nomor ... bahkan di nomor tigakan, ya. Jadi ayat (3) menjadi paling prioritas, kemudian baru utang pajak, baru kemudian yang lain-lain.

9

Maka menjadi pertanyaan lagi, bagaimana bisa sebuah undangundang itu kemudian men-derogat undang-undang lain yang kemudian itu memiliki kedudukan yang sederajat? Bagaimana bisa Undang-Undang Nomor 13, ya atau Undang-Undang tentang Asuransi itu kemudian direndahkan oleh Undang-Undang Pajak yang sama-sama undangundang? Sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Asuransi itu tidak seperti Undang-Undang KUHPer yang memberikan peluang itu untuk memberikan … apa namanya ... lex specialis tadi. Maka kemudian berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, maka sesungguhnya adalah KUHPerdata itu yang kemudian di lex specialis kan. Nah, sekarang siapa yang menjadi lex specialis itu, ketika ada tiga undang-undang yang tentu saja derajatnya adalah sama dan objeknya berbeda, begitu. Sebuah undang-undang derajatnya sama, menghapus sebuah ketentuan di Undang-Undang Perdata tetapi objeknya berbeda-beda. Siapa yang mesti diprioritaskan? Ini menjadi suatu kerumitan tersendiri siapa yang harus diprioritaskan. Nah, kemudian pada sisi lain dengan adanya Undang-Undang Pajak itu juga kemudian dia menghapus undang-undang yang juga lex specialis. Ini jadi pertanyaan juga gitu, bagaimana kita harus menentukan siapa yang lebih berprioritas. Dalam praktik Undang-Undang Pajak seringkali didahulukan, pajak didahulukan, tetapi ketika kita melihat konstruksi hukum yang ada, tentu saja tidak bisa seperti itu. Kalau alasannya adalah alasan sosiologis, ya kita berbicara tentang sosiologis. Tetapi ketika alasannya adalah alasan hukum, maka ketiga undangundang itu adalah produk-produk legislatif dan memiliki kesamaan derajat di situ. Oleh karena itu, ini menjadi problem tersendiri. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, tentang upah juga seperti itu. Upah ini klasifikasi sebagai upah itu apakah upah pada saat buruh bekerja saja, ataukah upah pada saat buruh ini mengalami PHK? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 juga ada diatur tentang kebijakan pengupahan nasional, itu salah satunya adalah ketika ter-PHK ada pesangon kompensasi dan hak-hak lain. Ya, ini jadi problem juga di situ, kalau kemudian definisi hanya upah saja, berarti upah ketika si pekerja ini bekerja. Saya mempunyai sebuah buku yang berasal dari sebuah desertasi tentang apa namanya ... kepailitan juga menimbulkan dissinkronisasi antara Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang Pailit, yaitu tentang PHK. PHK yang dilakukan oleh kurator memang diatur pada saat pailit, tetapi ketika PHK itu dimohonkan oleh si pekerja itu tidak diatur, sementara di Undang-Undang Pailit diatur. Nah, kemudian bagaimana dengan kompensasi dan sebagainya. Masuk ke dalam ... dalam preferensi yang manakah ini, ini jadi problem juga, gitu ya. Sehingga sesungguhnya sebelum kita berbicara tentang sosiologis di mana yang didahulukan, semestinya undang-undang ini 10

diselesaikan terlebih dahulu, mana yang lebih preferen, ya. Kalau dibuat lex specialis mana yang lebih lex specialis? Sehingga ada sinkronisasi, ada harmonisasi barulah setelah itu kita akan berbicara tentang siapa yang dipreferensikan. Kalau kemudian kita misalnya mengundang berbicara orang-orang asuransi, maka dia akan mengatakan ya pemegang polislah yang akan mendapatkan yang hak mendahulu, gitu. Kalau kita berbicara tentang pajak, ya akan mengatakan ya pajaklah yang didahulukan, gitu. Karena semuanya memiliki kepentingan. Kalau kita berbicara dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya tentu saja upah buruhlah yang di apa ... diprioritaskan, begitu. Maka kalau kita lihat dari itu semuanya, dilihat dari latar belakang performa dari para kreditur ini, tentunya kita akan bisa melihat betapa sesungguhnya sang pekerja ini memiliki posisi yang tidak terlalu menguntungkan. Karena apa di situ? Di dalam Undang-Undang Pailit pun yang disebut dengan utang harta pailit hanya sekedar upah, bukan hak-hak yang lain. Padahal upah berapa kita juga tidak mengetahui secara persis. Uraian yang tadi pertama kali sudah diuraikan bahwa fakta sosiologis hampir-hampir pekerja yang ada di Indonesia itu rata-rata adalah blue color worker. Pekerja-pekerja yang pabrikan, bukan orangorang yang memiliki skill, bukan orang-orang yang berpenghasilan tinggi, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kemudian kondisi sosiologis ini lah yang kemudian membuat pertama pekerja ini memiliki background ekonomi yang tidak terlalu menguntungkan, ya hampir-hampir di bawah rata-rata. Khususnya pekerja-pekerja blue color. Yang kedua karena rata-rata pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, maka dia juga tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk membela kepentingannya sendiri, maka biasanya yang diajukan adalah serikat pekerja itu pun kalau di perusahaan itu ada serikat pekerja. Kalau tidak ada, bagaimana? Kalau jika serikat pekerja itu performanya juga tidak baik, bagaimana? Ini jadi semakin memperlemah kondisi dari para pekerja, para buruh. Kemudian yang ketiga karena berpendidikan atau berpengetahuan juga tidak terlalu tinggi, sementara ketika sebuah perusahaan itu mengalami pailit, maka kreditur-kreditur yang lain itu memiliki performa yang cukup baik. Walaupun ini sebuah asumsi, biasanya para pemegang polis itu memiliki pendidikan yang rata-rata tinggi, begitu, dibandingkan dengan buruh. Apa lagi pajak pemerintah, pasti memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi sengaja ataupun tidak disengaja tekanan ataupun benturan kepentingan dari kreditur-kreditur yang lain itu akan mampu mengalahkan para buruh-buruh ini, begitu para pekerja-pekerja ini. Sehingga di rasa perlu ada satu bentuk perlindungan yang khusus agar buruh ini terlindungi tanpa harus kemudian ber … apa namanya … berbenturan dengan kepentingan kreditur-kreditur yang lain, dan khususnya kepentingan itu 11

kalau akan memiliki jaminan yang baik adalah perlindungan hukum, ya. Kalau perlindungan dengan yang lain barangkali tidak akan terjadi berbenturan secara sosiologis, tetapi ketika sudah ada perlindungan hukum, maka sang pekerja ini akan bisa lebih terlindungi. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan dan sebagai akhir kata bahwa beberapa undang-undang yang terakhir tentang pemberian status hak mendahulu sebelum memiliki kepastian, ini belum memiliki kepastian hukum karena masing-masing undang-undang justru secara rigid menentukan hirarki paling tinggi, atas hak mendahului dengan mengesampingkan undang-undang yang lain kecuali KUHPerdata, ya semuanya rigid mengatakan ini yang paling utama, begitu. Oleh karena itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi dari seluruh undang-undang terkait. Terkait posisi hak pekerja pada saat produsen pailit, menempati urutan yang paling lemah, baik dari aspek ekonomi, kemampuan membela kepentingan, dan masa depan mereka sebagai pekerja pada perusahaan yang mengalami pailit. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan mereka dengan menempatkan kepentingan dalam hak mendahulu berupa upah dan hak lainnya, ya upah dan hak lainnya dalam hirarki tertinggi menjadi penting, agar terhindar dari tekanan dan hambatan pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih. 31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, silakan duduk. Saudara Pemohon Nomor 69 mau bertanya kepada Saksi Saudara tadi, silakan atau cukup? 32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Terima kasih, Saudara … Majelis Hakim atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa kasus yang terjadi pada Saksi yang kita hadirkan Saudara Saksi hari ini itu ingin menjelaskan bahwa pada implementasinya Pasal 160 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jangan disimpulkan dahulu, Pak. 34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO

12

Oh oke.

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya kan, Saudara mau bertanya kepada Saksi atau mau menyimpulkan? 36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Oke, maaf, Majelis. Saudara Saksi, Saudara Eka Hernawati, kami ingin bertanya untuk memperjelas kasus yang tadi sudah Saksi jelaskan secara singkat. Pertama, berapa lama Anda bekerja di perusahaan tersebut? 37. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Saya bekerja kurang lebih 12 tahun. 38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Oke, status Anda bekerja di sana sebagai pekerja apa? 39. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Sebagai karyawan tetap. 40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Oke, Anda bekerja di bagian apa dan di jabatannya seperti apa? 41. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Saya di bagian primiling di produksi. 42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO

13

Oke, berapakah upah per bulan terakhir yang Saudari terima? 43. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Rp33.500,00. 44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Itu per bulan? 45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Per hari. 46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Per hari. Jadi kalau per bulan? 47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Per bulan Rp1. 105.000,00. 48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Oh oke, apakah di perusahaan Anda ada serikat pekerja? 49. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Ada. Yaitu Serikat Pekerja SPSI dan Serikat Pekerja FSPMI. 50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Sejak kapan ada serikat pekerja? 51. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI 14

Kalau dari SPSI sudah hampir 18 tahun, sedangkan FSPNI itu berdiri baru tahun 20 … 2008. 52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Apakah Saudari Saksi menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja, salah satu dari serikat pekerja yang ada di perusahaan Saksi? 53. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Ya, betul. Saya menjadi Ketua PUK FSPMI di PT Kurnia Agung tempat saya bekerja. 54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Oke. Tadi Saksi menjelaskan secara singkat bahwa Saksi oleh perusahaan diberikan skorsing? 55. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Ya, betul. 56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Mungkin bisa diperjelas lagi? 57. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Ya. 58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Pada bulan kapan dan tahun kapan? 59. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI

15

Awal saya diberikan skorsing, berawal dari karena saya seorang Ketua PUK, saya mengadvokasi anggota saya yang pada waktu itu sudah memasuki usia pensiun bahkan lebih, di usia yang 58, perusahaan belum memberikan hak pensiunnya. Sehingga, kami dari serikat pekerja mengajukan permohonan kepada pihak perusahaan untuk segera memberikan hak pensiun terhadap anggota kami. Dan disaat itu, saat kami mengadvokasi seperti itu memang selama ini diperusahaan sudah ada peraturan dimana usia pekerja yang 55 tahun ini wajib diberikan pensiun, namun pelaksanaannya tidak pernah ada. Sehingga dari kami, Serikat Pekerja FSPMI, saat itu mengadvokasi agar anggota kami yang usianya sudah 58 tahun ini segera diberikan haknya, namun pihak perusahaan tidak memberikan haknya sampai kami harus melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat di Kabupaten Mojokerto. Dan sampai di situ pun perusahaan masih belum … belum mau memberikan hak pensiun. Sehingga, kami dari serikat pekerja melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Kabupaten Mojokerto. Dan akhirnya terbayarlah hak pensiun tersebut di Polres Mojokerto. Disaat itu, setelah itu saya selaku pimpinan unit kerja di perusahaan tersebut, saya mengalami sakit, satu hari tidak masuk, berobat di tanggal 1 Oktober, tahun 2009 ke Poliklinik Jamsostek setempat. Sehingga dari pemeriksaan tersebut, saya diberikan surat istirahat 1 hari oleh dokter yang menangani saya waktu itu. Dan surat itu saya berikan ke pihak perusahaan, namun satu minggu setelah itu di tanggal 7 Oktober tahun 2009, saya dipanggil pihak HRD dengan disodori surat skorsing, SP3 langsung skorsing. Disitulah berawal saya sudah tidak bisa melakukan aktifitas saya sebagai pekerja, khususnya di PT Kurnia Anggun dan pada tanggal 24 Oktober, saya dilaporkan ke Polda Jatim terkait pasal penipuan di sana. Sehingga dari polda sudah dikelar dan waktu itu dilimpahkan ke Polres Kabupaten Mojokerto dan saya langsung dijadikan tersangka di awal … dipertengahan bulan Januari tahun 2010. 60. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, sampai Putusan Mahkamah Agung ya. 61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Oke, sampai Putusan Mahkamah Agung. 62. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Ya.

16

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Mungkin untuk diperjelas lagi mungkin Saudari saksi. Pada tahun berapa Putusan Mahkamah Agung itu keluar? 64. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Putusan Mahkamah Agung keluar Oktober, saya lupa tanggalnya, Oktober tahun 2011. 65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO 2011? Berarti … oke, Putusan Mahkamah Agung dengan amar putusannya? 66. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sudah dinyatakan bebas gitu? 67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Bebas? 68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Bebas. 69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Oke. 70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Kami mau menambahkan.

17

71. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang relevan dengan pasal yang diuji ya! 72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Ya, ya. Berapa lama kasus itu diproses? 73. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara (…) 74. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Dari, dari saya (…) 75. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enggak usah diungkit lagi lah. Karena ini kan kasusnya sudah selesai, sudah sampai tingkat Mahkamah Agung, bebas. Lalu apa relevansi kehadiran Saksi ini dengan Pasal 106 dan … eh, Pasal 162 yang Saudara uji kan itu yang harus ditanya. 76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Ya. Selama, selama … apa namanya … selama proses itu dari skorsing, itu hak Saudara, upah itu dibayarkan ndak sampai Saudara (…) 77. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Tidak. 78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Tidak dibayarkan? 79. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Tidak dibayar.

18

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Hak-hak semua tidak dibayarkan? 81. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Semua tidak diberikan. 82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Termasuk dibayarkan?

Jamsostek,

termasuk

macam-macam

enggak

83. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Tidak. 84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Tidak dibayarkan? 85. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Tidak. 86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Terus kemudian, apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Agung itu perusahaan menerima Saudara untuk bekerja kembali? 87. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI Tidak. Justru perusahaan mengajukan PHK (…) 88. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 19

Tadi sudah di PHK ke P4 PHI (…) 89. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: EKA HERNAWATI PHI (…) 90. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hubungan tidak harmonis. Saudara mencatat enggak itu tadi? 91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: M. FANDRIAN HADISTIANTO Ya. 92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Saya kira cukup. 93. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, Pemohon 69 … eh, maaf 67 ya. Ada hal yang mau di Saudara kembangkan kepada Ahli atau cukup? 94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013: JANSES E. SIHALOHO Mulia.

Untuk Perkara 67, menurut kami sudah terang dan jelas, Yang

95. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, cukup. 96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013: JANSES E. SIHALOHO Cukup, Yang Mulia. 97. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemerintah?

20

98. PEMERINTAH: RULITA Cukup, Yang Mulia. 99. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, dari meja Hakim cukup ya. Baik, Saudara Pemohon 67 dan 69 apakah masih akan mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini? 100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Untuk (…) 101. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 67 dulu. 102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2013: JANSES E. SIHALOHO Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 67, kami cukupkan, Yang

103. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup ya, 69? 104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Untuk saksi … Saksi Susanto belum kami perdalam, Yang Mulia. 105. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oh, Saudara masih mau tanya lagi? 106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Ya. 107. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 21

Ya, Silakan ditanya Saudara Susanto. 108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Saudara Susanto, apakah selama Saudara diproses pidana sampai dengan putusan pidana itu Saudara itu mendapatkan upah dari perusahaan? 109. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: SUSANTO Tidak. 110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Tidak. Sauda … keluarga Saudara dicatu oleh perusahaan? 111. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: SUSANTO Tidak. 112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Apakah Saudara sudah ada putusan dari pengadilan PHI untuk, untuk putu … untuk PHK Saudara? 113. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: SUSANTO Belum. 114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Belum. Terima kasih, Yang Mulia. 115. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara masih akan mengajukan saksi atau ahli?

22

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Kami berencana untuk mengajukan saksi satu fakta, kemudian ahli. Bila diperkenankan sekalian kami mohon kepada Yang Mulia untuk ahli bila berkenan untuk digeser waktunya, yaitu hari Rabu. Bila berkenan, kami mohon. 117. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Rabu kapan maksudnya? 118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013: KAMBUSIHA Dua minggu yang akan datang, Yang Mulia. 119. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Untuk Perkara 67 berarti selesai ya? Baik. Ya, berarti untuk Perkara 67 itu sudah selesai dan untuk itu diberikan hak kepada Saudara untuk memasukkan kesimpulan ya paling lambat tanggal … kesimpulan. Bukan, yang 67 yang sudah selesai. Kapan kesimpulannya? Ya, paling lambat hari Selasa, tanggal 17 September 2013, ya. Disampaikan langsung ke Kepaniteraan kesimpulannya ya, Pemerintah juga ya, untuk yang Nomor 67 ya. 69 kita masih ada persidangan itu hari Rabu kita sudah ada jadwal untuk perkara yang lain, kita akan menunda untuk Perkara 69 pada hari Selasa juga, tanggal 17, ya. Oh ya hari Rabu, hari Rabu sekaligus, jam 10.30 WIB, tanggal 25 September 2013. Saya ulangi, untuk Perkara 69 hari Rabu, tanggal 25 September 2013, jam 10.30 WIB untuk mendengar keterangan saksi fakta dan ahli ya sekaligus. Baik dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB Jakarta, 10 September 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto 23

NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

24