2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR (III)

JAKARTA KAMIS, 19 DESEMBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani [Pasal Pasal 59, 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 3. Farmer Initiative for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) ACARA Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III) Kamis, 19 Desember 2013, Pukul 11.18 – 12.07 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Hamdan Zoelva 2) Harjono 3) Muhammad Alim 4) Patrialis Akbar Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Gunawan B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Beni Dikty Sinaga Muh. Nur Arief Suherman Janses E. Sihaloho Riando Tambunan

C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Agus Hariadi Boediono Winny Momon Rusmono Suharyanto Mualimin Abdi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 87/PUUXI/2013, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA Hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir, ya. Dari presiden, hadir?

4.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Hadir, Yang Mulia.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. DPR? Tidak hadir, sidang paripurna kayaknya, paripurna perpu ini hari ini, ya. Pak Mualimin betul, ya, paripurna perpu, ya? Ya. Baik, Para Pemohon, dan mewakili presiden, hari ini sidang untuk mendengarkan keterangan dari presiden dan keterangan dari DPR. Saya langsung persilakan kepada yang mewakili presiden untuk menyampaikan keterangan dari presiden, silakan.

6.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka presiden memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin. Kemudian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa, antara lain kepada saya sendiri Mualimin Abdi. 1

Yang kedua, Menteri Siswono juga mendapat kuasa, kemudian Menteri Siswono juga memberikan kuasa kepada para pejabat eselon I yang sudah hadir di hadapan, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang dimohonkan oleh Indonesian Human Right Committee for Social Justice dan kawan-kawan yang tercatat di dalam registrasi Nomor 87/PUU-XI/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dengan perbaikan tanggal 20 November 2013. Selanjutnya Yang Mulia, perkenankan presiden yang dalam hal ini kami menyebutnya untuk selanjutnya adalah Pemerintah karena yang mewakili adalah unsur dari Pemerintah, selanjutnya Pemerintah akan menyampaikan keterangan yang akan dibacakan berikut ini. Pertama, pokok permohonan Para Pemohon ... poko permohonan Para Pemohon, Yang Mulia, Pemerintah tidak akan membacakan karena dianggap telah diketahui oleh Para Pemohon dan oleh presiden yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Kemudian yang kedua, tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, maka Pemerintah akan menguraikan secara lebih jelas dan lebih terurai dalam keterangan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Yang Mulia, atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada persidangan-persidangan berikutnya, tapi namun demikian pada persidangan ini Pemerintah memberikan atau memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang juga telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013. Juga dalam persidangan ini, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai dan mempertimbangkannya walaupun dengan demikian ada catatan dari Pemerintah terkait dengan kedudukan hukum atau Para Pemohon itu sendiri, yaitu utamanya Para Pemohon yang mengatasnamakan Kontras. Menurut Pemerintah, Kontras adalah terkait dengan hal-hal yang terkait dengan komisi yang terkait dengan orang hilang. Menurut hemat Pemerintah adalah tidak tepat kalau memohon hal-hal yang terkait dengan undang-undang yang dimohonkan saat ini. Kemudian, Yang Mulia, penjelasan Pemerintah sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki landasan-landasan yang akan dibacakan sebagai berikut. Yang pertama adalah landasan filosofisnya. Bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan 2

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan, khususnya bidang pertanian. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang. Guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi yang besar. Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil. Yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare atau setengah hektare. Dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut sebagai petani penggarap. Bahkan juga sebagai buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha ... pembiayaan usaha tani, dan akses terhadap pasar. Selain itu petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi, dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani. Kemudian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, juga terdapat beberapa lingkup pengaturannya. Yaitu yang meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani, antara lain pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam 3

negeri. Penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani, serta subsidi sarana produksi, penetapan tarif, bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan kepabeanan. Selain itu juga dilakukan penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Fasilitasi asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah, penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri Pertanian itu sendiri. Serta dapat memberikan bantuan ganti rugi terhadap para petani yang gagal panen akibat kejadian yang luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan keuangan negara itu sendiri. Selain kebijakan perlindungan terhadap petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan, mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan, dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya yaitu antara lain berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana, pemasaran hasil pertanian, pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas, pembiayaan dan permodalan, serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, Yang Mulia. Perlindungan petani yang menggarap paling luas dua hektar atau dengan perkataan lain, tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya melakukan usaha tani, petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas dua hektar. Petani holtikultura, perkebunan, atau peternak skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sasaran dari pemberdayaan petani adalah seluruh petani yang melakukan usaha tani. Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Melindungi petani dari kegalauan dari risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari penjelasan filosofis maupun sosiologis, maupun ruang lingkup yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 4

maka nampak jelas Undang-Undang a quo memang dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi para petani. Dan oleh karenanya menurut hemat Pemerintah, undang-undang a quo telah sejalan dengan amanat Konstitusi, utamanya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, Yang Mulia, terhadap materi muatan undang-undang yang dimohonkan diuji oleh Para Pemohon, maka Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sepanjang frasa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena menurut Para Pemohon, tanah yang diredistribusi kepada petani tidak menjadi hak milik petani, melainkan hanya berupa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Terhadap anggapan tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. Pasal 55 … Pasal 59, Pemerintah tidak akan bacakan. Di sini Para Pemohon menurut hemat Pemerintah, setelah kami berdiskusi secara cermat dengan kawan-kawan dari Kementerian Pertanian maupun dengan tim yang me … ikut membahas undang-undang tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya Para Pemohon adalah kurang cermat di dalam memahami keseluruhan isi dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Karena menurut Pemerintah, tujuan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah dalam rangka untuk menyejahterakan para petani itu sendiri. Oleh karena itu, seyogianya di dalam memahaminya tidak dipahami secara parsial. Bahwa pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani, untuk melaksanakan usaha petani yang lebih baik, yaitu melalui pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, pengembangan sistem, dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Sedangkan perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan, memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dari definisi tersebut, tentunya akan keliru dan tidak tepat, Yang Mulia, apabila memaknai pemberdayaan petani dicampuradukkan dengan memaknai perlindungan petani itu sendiri. Karena perlindungan petani diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare. 5

Kedua. Petani yang memiliki dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare, dan/atau petani hortikultura, perkebunan, dan peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan petani diberikan kepada seluruh petani, termasuk petani sebagaimana yang sudah Pemerintah sampaikan di atas. Strategi pemberdayaan petani antara lain dilakukan melalui konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian. Bahwa dalam memahami ketentuan Pasal 59 tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 58 yang menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi petani, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian paling luas dua hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit lima tahun berturut-turut. Yang kedua, pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 57 ayat (1). Selanjutnya, Yang Mulia, selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian.” Selanjutnya, Yang Mulia, Pasal 61 disebutkan, “Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.” Ini yang perlu dicermati, Yang Mulia. Bahwa adalah … saya ulang sekali lagi adalah ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Karena ini memiliki makna yang berbeda, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 58 ayat (3), “Wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.” Sehingga, Yang Mulia, frasa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 59 undangundang a quo adalah sewa-menyewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan adalah sesama petani itu sendiri yang berada di kawasan pertanian yang telah memperoleh kemudahan dari pemerintah dalam satu kawasan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan di luar usaha nonpertanian. Dengan perkataan lain, sewa-menyewa tersebut bukan antara petani dan pemerintah atau dalam hal ini dengan negara. 6

Bahwa hak milik atas tanah kawasan pertanian oleh petani yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon sebenarnya tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 59 karena Pasal 59 hanya menjelaskan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 58 ayat (3) huruf a. Kekhawatiran Para Pemohon tersebut atau kekhawatiran ketiadaan adanya hak milik atas tanah oleh petani dalam kawasan pertanian oleh karena Pasal 59 itu sendiri adalah menurut Pemerintah tidak beralasan karena kepemilikan lahan dan perluasan kepemilikan lahan dalam kawasan pertanian dijelaskan secara gamblang dan jelas di dalam Pasal 58 ayat (4) sebagai berikut. Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya juga menfasilitasi pinjaman modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian, sehingga, Yang Mulia bahwa Pemerintah dengan demikian tidak sependapat dengan argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dianggap saling bertentangan atau disharmoni dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani karena menurut Pemerintah antara keduanya saling melengkapi. Yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dianggap membatasi kelembagaan petani sebagaimana terdapat pertentangan menurut Pemohon dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembentukan kelembagaan petani harus dengan perpaduan budaya norma nilai-nilai kearifan lokal sehingga oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UndangUndang Dasar 1945. Terhadap anggapan tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama. Lembaga merupakan terjemahan langsung dari institution dan organisasi adalah terjemahan langsung dari organization. Keduanya merupakan kata benda. Sementara kelembagaan adalah terjemahan dari institusional yang bermakna sebagai … berbagai hal yang berhubungan dengan lembaga itu sendiri. Lembaga dapat dirumuskan sebagai hal yang berisi norma, regulasi dan kultural kognitif yang menyediakan pedoman sumber daya dan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor itu sendiri. Pemerintah kutip dari Sahyuti Tahun 2010. Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Demikian pula petani, lembaga memberikan pedoman kepada petani dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, khususnya dalam bidang agrobisnis yang dalam hal ini adalah usaha tani. Sedangkan termonologi organisasi dinyatakan bahwa organisasi merupakan elemen dari lembaga, organisasi merupakan sebuah unit pembuatan keputusan, diambil dari Binswanger dan Rotan Tahun 1978 7

yaitu tempat aktor berinteraksi secara lebih intensif untuk menjalankan aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah didefinisikan secara lebih tegas. Organisasi juga menjadi wadah untuk mengelola sumber daya, di sini tercakup kepemimpinan, keanggotaan, manajerial, keuangan organisasi, kapasitas organisasi, serta relasi dari organisasi atau dengan organisasi lain. Selanjutnya, Yang Mulia, bahwa definisi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komuditas, dan keakraban untuk meningkatkan, serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Yang Mulia, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani. Penamaan kelompok petani pada pengertian ini sesuai dengan definisinya, yaitu kumpulan para petani merupakan penamaan secara umum yang dapat digunakan sebagai identitas bagi kumpulan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh para petani secara demokratis, sehingga tidak menutup bagi kumpulan petani dimaksud untuk menggunakan nama yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal, sepanjang tidak menyimpang dari definisi yang termaksud di dalam undang-undang ini. Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa pengertian kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1), telah sesuai dengan terminologi kelembagaan yang pemerintah sudah sampaikan di atas karena sebagai suatu pengertian dalam undangundang, telah memuat spirit dari esensi lembaga itu sendiri, dimana kelembagaan petani, baik dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, maupun dewan komoditas nasional, mengandung makna, konsep, dan sebuah struktur yang bersendikan norma regulasi dan kultural kognitif yang menyediakan pedoman dan sumber daya yang harus ada dalam setiap bentuk kelembagaan tersebut agar dapat berfungsi untuk menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Yang Mulia, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tidak membatasi kelembagaan petani. Petani tetap dapat berkumpul, berorganisasi, dengan berbagai wadah. Misalnya serikat petani, kelembagaan subak di Bali, kelompok perempuan tani, dan lain sebagainya.

8

Yang ketiga, Yang Mulia, terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UndangUndang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kata-kata berkewajiban adalah bentuk intervensi dari pemerintah. Terhadap anggapan tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa yang pertama, diwajibkannya petani bergabung dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), petani … dimaksudkan untuk mendorong petani agar secara moral mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan kelompok itu sendiri. Hal ini dilaksanakan untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan petani melalui pendekatan kelompok dalam penyuluhan pertanian, mengingat pembinaan petani melalui penyuluhan tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan perorangan atau individual karena keterbatasan tenaga penyuluh dan biaya, mengingat sifat demografis petani dan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang lain, Yang Mulia, hal ini menurut hemat Pemerintah, telah sejalan dengan paradigma bahwa untuk mewujudkan tindakan kolektif, dibutuhkan daya kohesi, relasi sosial yang stabil, adanya hierarki, dan saling percaya dalam relasi yang saling tergantung. Diambil dari Berg dan Dasgupta, tahun 2006. Agar tindakan kolektif berjalan, maka harus dapat ditemukan cara untuk memotivasi individu agar mau melibatkan diri. Untuk ini, dibutuhkan struktur yang dapat memobilisasi petani agar tindakannya … tindakan tersebut adalah berupa tindakan kolektif yang efektif. Dengan demikian, kata berkewajiban dalam Pasal 71 UndangUndang Perlindungan Pertanian dan Pemberdayaan Petani, sejalan dengan amanat konstitusi karena pada hakikatnya pembentukan kelembagaan petani dilakukan oleh, dari, dan untuk petani itu sendiri, sebagaimana diatur dalam di Pasal 72 ayat (1), sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban atau mempunyai tanggung jawab untuk mendorong dan memfasilitasi pembentukannya. Kesimpulannya, Yang Mulia, dari seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, quod non apabila permohonan Para Pemohon dianggap benar adanya dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemerintah, dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian semakin meningkat. Meningkatnya petani gurem karena tidak adanya kepastian lahan pertanian, terjadinya fragmentasi lahan, posisi petani semakin lemah karena tidak adanya kelembagaan yang mewadahi para petani, tidak efisien dan efektifnya pembinaan petani, tidak adanya jaminan usaha tani, dan kurangnya permodalan petani kecil, tidak tercapainya kemandirian, dan kedaulatan, serta pertahanan pangan nasional. 9

Selanjutnya, Yang Mulia, terakhir, atas dasar penjelasan atau seluruh penjelasan Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan, pertama, menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. Sebagaimana arahan Yang Mulia Ketua, maka Pemerintah tidak akan mengatakan apakah undang-undang ini tidak bertentangan atau bertentangan. Kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilai dan mempertimbangkannya. Demikian, Yang Mulia, atas perkenan perhatiannya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin. Menteri Pertanian, Siswono. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb. 7.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, sudah benar itu, hanya memberikan keterangan. Tapi arahnya minta ditolak kan, gitu. Saudara Pemohon, apa ada yang perlu diklarifikasi? Jadi bukan pernyataan anu ya (suara tidak terdengar jelas), tapi klarifikasi kepada yang mewakili presiden.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang klarifikasi terkait keterangan dari Pemerintah dan akan kami sampaikan di kesimpulan, tapi ada hal penting yang akan kami mohonkan kepada Yang Mulia, terkait dengan ketidakhadiran DPR RI, Yang Mulia, sebagaimana dalam surat yang kita terima dalam persidangan ini, Para Pemohon sangat menyayangkan, Yang Mulia karena agenda di DPR RI menurut kami sama pentingnya dengan agenda persidangan ini, Yang Mulia. Untuk itu, kami lewat persidangan itu … persidangan ini, memohon kepada Yang Mulia untuk memanggil kembali DPR RI untuk agenda persidangan selanjutnya untuk memberikan keterangan tertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ini bukan kewajiban sebenarnya, tapi biasanya juga DPR kadang memberikan keterangan tertulis walaupun tidak dalam sidang, biasanya. Kita lihat nanti ya. Dari Hakim ada yang mau tanya? Saya mau tanya kepada Pemerintah, ada beberapa poin ya. 10

Ini kan tanah negara yang akan dijadikan lahan pertanian. Tadi walaupun ada penjelasan sepintas, tapi saya belum dapatkan suatu penjelasan yang … yang tegas. Kenapa hanya hak sewa, hak pengelolaan, atau izin pemanfaatan, kenapa tidak bisa langsung dikasih hak milik? Ya. Kemudian yang kedua. Nah kalau hak sewa, hak pengelolaan, atau hak pemanfaatan, itu akan diberikan dalam berapa tahun? Apa kepastiannya bagaimana, apa tidak apa ... untuk berapa tahun? Karena ini kan bisa jadi bahan, bisa menimbulkan ketidakpastian juga. Nanti akan jadi apa … akan jadi persoalan dalam praktik, ini, ini juga, ini perlu penjelasan ataukah ... apakah itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah? Jadi, memang di sini disampaikan oleh Pemerintah dalam Pasal 54 eh ayat (4), “ …akan diberikan pinjaman modal untuk memperluas hak milik.” Apakah memperluas dari yang 2 hektare itu kemudian dapat modal, baru bisa membeli menjadi hak milik. Apa itu yang dimaksud atau gimana maksud undang-undang ini? Di ayat (4) itu, “Dengan kewenangan memfasilitasi pinjaman modal petani untuk memiliki.” Ya, untuk memiliki ataukah tidak ada kaitannya dengan ayat di atas? Jadi hanya memang kalau memiliki ya sudah di mana pun tanah untuk lahan pertanian kepada petani diberikan kemudahan pinjaman modal ataukah memang perluasan dari yang 2 hektare tadi, yang 2 hektare itu hak tidak boleh hak milik tapi perluasannya boleh hak milik. Apa itu yang dimaksud, ini mau melihat original intent-nya apa. Kemudian yang kedua, apa sanksinya kalau petani tidak masuk dalam kelompok tani atau salah satunya? Karena wajib di situ, nah wajib menimbulkan suatu apa ... konsekuensi hukum ya. Gimana, apa, apa maksudnya wajib di situ? Saya kira itu. Mohon klarifikasi dari yang mewakili Presiden, bisa langsung atau bisa juga dengan tertulis, Silakan. 10.

PEMERINTAH: SUHARYANTO Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami dari Kementerian Pertanian, untuk menjawab pertanyaan kaitannya dengan Pasal 59. Sebenarnya di dalam Pasal 59 ini, kita tidak serta merta berhenti di dalam Pasal 59, tetapi sampai dengan Pasal 64 di sana. Jadi sebetulnya Yang Mulia, ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Nah, tanah terlantar itu nanti akan diberikan kepada Pemerintah untuk dijadikan kawasan pertanian. Nah, kawasan pertanian itu akan diredistribusikan kepada petani. Petani-petani yang tadi di dalam Pasal 12 undang-undang a quo tadi, itu yang menjadikan subjek yang akan diberikan lahan tadi. Nah, kalau lahan-lahan dari petani-petani tadi sudah diberikan dengan hak milik, kemudian dari petani yang menerima lahan tadi 11

menjadi hak milik, dia sudah tidak menguntungkan bagi petani itu, petani tadi bisa menjual kepada petani lainnya yang menerima hak milik tadi. Jadi membeli atau menyewakan antarpetani itu tadi, bukan kepada negara, sepanjang lahan itu sudah ada di kawasan, bukan antara petani dengan negara. Tadi sudah dibagikan kepada petani, katakanlah, Bapak bawa ini petani, Pak, sudah menerima. Saya tadinya dua anak cukup hidup dengan 2,5 hektare, ternyata kami punya 2, 3, anak lagi, tidak cukup, kami beralih profesi. Lalu tadi yang saya terima tadi, kami jual atau kita jual-belikan kepada antarpetani atau kita sewakan, atau manfaatkan. Di dalam Pasal 64, kita diberikan bimbingan kewirausahaan, dibantu untuk beralih profesi tadi. Sebetulnya kalau ini dikatakan atau diartikan bahwa sewamenyewa terhadap negara itu tidak benar. Jadi memang tanah tadi dalam rangka penertiban tanah-tanah terlantar. Barangkali itu yang bisa kita jelaskan. Terima kasih, Pak. 11.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Yang Pasal 71?

12.

PEMERINTAH: SUHARYANTO Kalau yang petani yang wajib, barangkali nanti Pak ... bisa menjelaskan mengenai sanksinya, sebetulnya kalau sanksinya saya kira tidak ada sanksinya, hanya dalam rangka nanti Pak (suara tidak terdengar jelas) mengenai bantuan barangkali memang harus dalam bentuk kelompok. Kami persilakan, Pak.

13.

PEMERINTAH: MOMON RUSMONO Terima kasih, Yang Mulia. Bukan wajib ya, berkewajiban. Berkewajiban itu maksudnya mempunyai tanggung jawab untuk menjadi anggota kelompok tani. Karena kalau tidak menjadi ... masuk ke dalam kelompok tani, ini karena prinsip pemberdayaan, prinsip pembinaan, prinsip penyuluhan itu melalui pendekatan kelompok. Kita tidak mungkin melakukan penyuluhan semuanya dengan anjangsana, Pak. Karena jumlah petani sangat banyak, sehingga pendekatannya dengan pendekatan kelompok. Jadi prinsipnya tidak ada ... tidak ada sanksi, tapi mempunyai tanggung jawab untuk menjadi anggota kelompok tani. Terima kasih.

12

14.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau ... kalau suatu kelompok tani tidak membentuk nomen ... kelompok tani nomenklatur di sini, membentuk kelompok sendiri, bukan nama ini, apa tidak dilayani?

15.

PEMERINTAH: MOMON RUSMONO Tidak masalah, Pak. Tidak ada masalah. Di tadi penjelasan dari Pemerintah disebutkan bahwa sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, bentuknya bisa ... namanya dalam bentuk subag, kelompok perempuan, paguyuban petani, itu tidak ada masalah.

16.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tolong disebutkan namanya, Pak, biar direkam dua-duanya, Pak.

17.

PEMERINTAH: MOMON RUSMONO Ya, nama saya Momon Rusmono. Dari Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian.

18.

PEMERINTAH: SUHARYANTO Nama saya Suharyanto, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

19.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. Pemohon ... oh, masih ada, silakan.

20.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Baik. Baik, kepada Pemerintah. Saya dulu Pak, ya, atau Pemohon? Kepada Hakim atau Pemohon? Saya dulu atau Pemohon? Oh, boleh. Jadi begini. Karena ini terus terang saya juga baru memahami setelah Pemerintah menyampaikan secara garis besar. Yang saya ingin tanyakan adalah persoalan konsolidasi lahan pertanian. Tadi disebut ada satu kawasan pertanian, ya. Kawasan pertanian itu pemanfaatan lahan pertanian terlantar. Yang jadi persoalan yang saya belum baca mungkin, tadi saya belum mendapatkan informasi adalah konsolidasi pertanian itu kemudian ada pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar. Kalau itu pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar, itu negara apa akan kemudian melakukan 13

pencabutan atas hak-hak yang ada pada lahan terlantar itu atau tidak? Artinya kalau ada lahan terlantar, kemudian itu akan dimanfaatkan, itu prosedurnya gimana? Apa hak-hak yang sudah ada itu saja? Lalu kemudian, kalau lahan terlantar itu kebetulan sudah menjadi objek hak milik, lalu bagaimana itu. Karena kalau itu sudah menjadi objek hak milik tentunya tidak akan menjadi hak milik kedua kalau itu negara tidak mencabut hak miliknya meskipun terhadap fungsi sosial menjadi dikuasai negara. Ini hak-hak yang menurut saya harus dijelaskan karena selintas saja dengan konsolidasi lahan pertanian ini kan kemudian diperlukan satu kawasan. Dalam satu kawasan itu mungkin saja kawasannya ada, tapi hak pemilikannya sudah ada yang memiliki mungkin. Jadi penetapan hak kawasan, kemudian lahan terlantar ini mohon dijelaskan bagaimana prosedurnya. Terima kasih. 21.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Langsung mau dijawab? Masih ada dulu, sebentar catat dulu, Pak.

22.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Pak Ketua. Yang saya tahu, yang saya lihat, itu kalau ada transmigrasi dari suatu tempat ke tempat lain, itu dikasih langsung 2 hektare juga termasuk yang tempat rumahnya itu, apakah dia dinding papan apa dan langsung sertifikat, itu kan petani juga itu sebenarnya. Lah, lalu kok ini kok harus ... tidak langsung sertifikat hak milik gitu, lho tapi hak sewa dan lain-lain itu, kenapa bisa dibedakan begitu? Terima kasih, Pak Ketua.

23.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan, Pak.

24.

PEMERINTAH: SUHARYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Barangkali tadi menjawab, Yang Mulia, yang pertama. Sebenarnya itu semua sudah diatur di dalam PP Nomor 11 Tahun 2011 ... eh, 2010, mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Jadi tanah-tanah terlantar ini bukan semata-mata hanya tanah pertanian yang tadinya (suara tidak terdengar jelas), tetapi juga bisa hak guna-guna bangunan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Itu semua sudah diatur bagaimana mekanisme perolehan itu dari pemerintah di sana sudah diatur semua, tidak diatur di dalam undang-undang.

14

Nah, kalau nanti sudah itu diperuntukannya untuk pertanian, itu akan ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Ini terkait dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu. Jadi itu mekanisme untuk perolehan. Nah, tadi Yang Mulia … yang kedua, menanyakan kenapa tidak hak milik? Itu sebetulnya diberikan hak milik, Pak. Yang diberikan hak milik itu adalah kepada petani-petani tadi, sehingga antarpetani yang sudah menerima hak milik tadi … karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau saya mendapat 2,5 hektare dengan saya kemarin belum berkeluarga, saya punya anak, sehingga tidak memungkinkan saya membudidayakan lahan itu, kami jual kepada antarpetani tadi. Bukan dari negara tadi, yang diberikan kepada negara, kami jual atau kami sewakan, kami beralih profesi yang tadinya dari petani dengan 2,5 hektare tadi, kami beralih profesi. Itu di dalam Pasal 66 itu diberi latihan berwirausaha, Pak, di sana. Bahkan kita dibantu permodalan di dalam undang-undang … eh, di dalam Pasal 64-nya jelas sekali disebutkan. Jadi, sewa menyewa … jual, sewa menyewa, kemudian jual-beli, dan sebagainya ini bukan antara negara dengan petani, tetapi antarpetani yang telah memperoleh 2,5 hektare tadi. Saya kira itu, demikian. 25.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi nanti tolong dibuatkan secara tertulis ya lebih lengkap. karena ini bukan saja sewa , itu hak sewa, izin pengusahaan. Izin tentu tidak dari antara pemilik dengan antarpetani, izin harus dari pemerintah. Kemudian juga ada izin pengelolaan dan izin pemanfaatan, tentu itu dari pemerintah ke petani, bukan antarpetani pemilik dengan petani yang mau memperluas tadi. Itu nanti tolong dijelaskanlah secara … secara detail, secara tertulis ya. Sekaligus PP-nya itu disampaikan kepada Mahkamah untuk dipelajari ya. Baik, Pemohon apakah mau mengajukan Ahli?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Yang Mulia. Mohon melanjutkan, Yang Mulia. Ada sesuatu yang kami tanyakan juga, Yang Mulia.

27.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah, cukup dulu ya. Tadi, nanti disampaikan di kesimpulan (…)

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Terkait dengan izin pengelolaan tadi, Yang Mulia. Kami perlu menanyakan kepada Pemerintah. Di sini kan di Pasal 59 itu kan ada 15

konsep izin pengusahaan, izin pengelolaan, izin pemanfaatan. Nah, di dalam definisinya, kami tidak menemukan apa yang dimaksud dengan izin pengelolaan, izin pemanfaatan. Yang ingin kami tanyakan, apakah perbedaan nanti, apa … bedanya izin pengusahaan dengan hak guna usaha, izin pengelolaan dan hak pengelolaan, dan izin pemanfaatan dengan hak pakai? Itu menurut kami, nanti akan membuka bukti tafsir lengkap yang penjelasan, Yang Mulia. 29.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, nanti buat saja tertulis sekaligus jadi bagian tidak terpisahkan dari pertanyaan Hakim ya. Pemohon mengajukan ahli/saksi? Ahli/saksi dulu (…)

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Bila diizinkan ada Prinsipal mau menambahkan lagi, Yang Mulia.

31.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, tadi sudah tanya, “Kalian ajuin klarifikasi enggak?” “Tidak cukup, di kesimpulan.” Jadi makanya kita lanjut pertanyaan di sini ya. 32.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Baik, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

33.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ahli?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Ya.

35.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa orang?

16

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Untuk sementara empat orang ahli, Yang Mulia.

37.

KETUA: HAMDAN ZOELVA 4 ya? Baik, ahli empat orang. Saksi?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Saksi ada dua, Yang Mulia.

39.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dua ya, jadi enam ya. Ya, ini bisa dibawa sekaligus pada sidang yang akan datang. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Januari 2014, ditunda tahun depan ya. Hari Kamis, 16 Januari 2014, pukul 11.00 WIB, untuk mendengarkan keterangan DPR, kita akan panggil lagi. Kemudian, saksi dua orang dan ahli dari Pemohon empat orang, ya jelas ya? Ya, dengan demikian sidang … Pemerintah akan mengajukan ahli?

40.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Pemerintah, nanti akan didiskusikan dulu, Yang Mulia.

41.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, nanti setelah saksi dan ahli dari Pemohon.

42.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

17

43.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB Jakarta, 19 Desember 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

18