2013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR: 421/1677/415.28/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG Menimbang :

a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; c. bahwa Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru; d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2013/2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN Nomor 82 Tahun 2007, TLN Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 1

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional; 14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 380/C.C6/MH/2003 Tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendidikan Inklusi; 15. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0011/P/BSNP/XII/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013; 16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 1884.4/2016/103.02/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014; 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; MEMUTUSKAN Menetapkan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2013/2014. Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : (1) Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah; 2

(2)

Masa Orientasi Sekolah (MOS) adalah kegiatan awal tahun pelajaran di satuan pendidikan berupa orientasi bagi peserta didik baru melalui kegiatan yang mendidik, murah, meriah, masal, menyenangkan agar peserta didik baru mampu dan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya;

(3)

Satuan Pendidikan meliputi TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C);

(4)

Perpindahan peserta didik adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas, jenjang kompetensi, dan akreditasinya sama;

(5)

Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama;

(6)

Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

(7)

Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;

(8)

Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;

(9)

Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.

(10) Program Kejar Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD; (11) Program Kejar Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP; (12) Program Kejas Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA; (13) Dinas Pendidikan Kabupaten adalah pendidikan Kabupaten Jombang;

Dinas Pendidikan yang menangani bidang

(14) Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba bidang akademis maupun nonakademis yang minimal dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/Kecamatan, Dinas Budaya Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, KONI, Dinas Kesehatan, PMI, atau Kwartir Pramuka; 3

(15) Prestasi akademis adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran di sekolah (intrakurikuler); (16) Prestasi nonakademis adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler). Pasal 2 Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Pasal 3 Penerimaan Peserta Didik Baru harus berasaskan: (1) Objektivitas artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku; (2) Transparansi artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk komite dan orang tua peserta didik; (3) Akuntabilitas artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; (4) Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras, dan golongan; (5) Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru. Pasal 4 (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah: a. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; b. Berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B; (2) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun; (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I SD adalah : a. Berusia 7 – 12 tahun wajib diterima; b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima. Apabila kelas masih belum terpenuhi, anak berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi dari psikolog profesional atau minimal dari konselor sekolah/madrasah; (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun. (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah : a. Telah lulus SD/SDLB/MI dan memiliki ijazah/STTB, atau b. Telah lulus Program Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD; dan c. Memiliki SKHUN SD/MI/SDLB, d. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran 2013/2014; e. Menyerahkan SKHUN asli dan fotocopy sah ijazah; f. Apabila SKHUN asli belum terbit, maka harus melampirkan ijazah asli; 4

g. Untuk Jalur Umum, menyerahkan Rapor Asli dan fotocopy sah rapor kelas IV (semester 7 dan 8), kelas V (semester 9 dan 10), dan kelas VI (semester 11); h. Untuk Jalur Khusus Prestasi menyerahkan piagam asli prestasi yang diraihnya; i. Untuk Jalur Khusus RTM/RTSM menyerahkan foto copy kartu Jamkesmas, Jamkesda, Kartu PKH disertai foto copy Kartu Keluarga, Kartu BSM, atau surat pernyataan miskin dari kepala sekolah asal, dan bukan Surat Pernyataan Miskin/Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan dengan menunjukkan aslinya; j. Calon peserta didik baru SMP dari luar Kabupaten Jombang harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/SDLB/MI memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/Program Kejar Paket A memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki SKHUN serta minimal berusia 12 tahun; (7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA adalah : a. Telah lulus SMP/MTs memiliki ijazah/STTB, atau b. Telah lulus Program Paket B, memiliki ijazah dan STL Program Paket B setara SMP; c. Memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB/Paket B; d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran 2013/2014; e. Menyerahkan SKHUN asli dan foto copy sah ijazah; f. Apabila SKHUN asli belum terbit, maka harus melampirkan ijazah asli; g. Untuk Jalur Umum menyerahkan Rapor Asli dan fotocopy sah rapor kelas VIII (semester 3 dan 4), kelas IX (semester 5); h. Untuk Jalur Khusus Prestasi menyerahkan piagam asli prestasi yang diraihnya; i. Untuk Jalur Khusus RTM/RTSM menyerahkan foto copy kartu Jamkesmas, Jamkesda, Kartu PKH disertai foto copy Kartu Keluarga, Kartu BSM, atau surat pernyataan miskin dari kepala sekolah asal, dan bukan Surat Pernyataan Miskin/Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan dengan menunjukkan aslinya; j. Calon peserta didik baru SMA dari luar Kabupaten Jombang harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. (8) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK/SKHUN atau Program Paket B setara SMP serta minimal berusia 15 tahun; (9) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK adalah sebagai berikut : a. Telah lulus SMP/MTs dan memiliki ijazah/STTB; atau b. Telah lulus Program Paket B, memiliki ijazah dan STL program Paket B setara SMP; c. Memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB/Paket B; d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; e. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang dituju; f. Menyerahkan SKHUN asli dan foto copy sah ijazah; g. Apabila SKHUN asli belum terbit, maka harus melampirkan ijazah asli; h. Untuk Jalur Khusus Prestasi menyerahkan piagam asli prestasi yang diraihnya; i. Untuk Jalur Khusus RTM/RTSM menyerahkan foto copy kartu Jamkesmas, Jamkesda, Kartu PKH disertai foto copy Kartu Keluarga, Kartu BSM, atau surat pernyataan miskin dari kepala sekolah asal, dan bukan Surat Pernyataan Miskin/Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan dengan menunjukkan aslinya; k. Calon peserta didik baru SMK dari luar Kabupaten Jombang harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. 5

(10)

Sekolah Penyelenggara Inklusi: a. Kriteria satuan pendidikan penyelenggara inklusi sama dengan kriteria satuan pendidikan penyelenggara reguler di mana sekolah penyelenggara inklusi menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah; b. Peserta didik melampirkan asesmen awal calon peserta didik (asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik); c. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan (inklusif) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya; d. Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara; e. Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Pasal 5

(1) Pagu peserta didik tiap kelas ditetapkan seperti pada tabel berikut ini: No 1. 2. 3. 4. 5.

JENIS SEKOLAH SSN NEGERI SWASTA SLB AKSEL TK 20 20 20 5 SD 28 36 *) 40 8 SMP 32 36 40 8 20 SMA 32 32 40 8 20 SMK Bisnis, 40 40 40 Manajemen & Pariwisata. 6. SMK Teknologi, 36 36 40 Industri & Pertanian *) Catatan: pada desa yang secara geografis hanya memilki 1 (satu) lembaga SD maka peserta didik baru boleh melebihi pagu maksimal yang ditetapkan dengan koordinasi melalui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan. (2) Pagu kelas ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; (3) Pagu kelas tidak termasuk peserta didik yang mengulang/tidak naik kelas; (4) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta. Pasal 6 (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang; (2) Dalam rangka memenuhi asas Penerimaan Peserta Didik Baru, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 6 ayat (1) di atas, jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut:

6

No

Jenis Kegiatan

SD/SDLB

SMP/SMPLB

SMA/SMALB

1-6 Juli 2013

27–29 Juni 2013

27–29 Juni 2013

24–29 Juni 2013

7-8 Juli 2013

1–2 Juli 2013

1–2 Juli 2013

1–2 Juli 2013

9 Juli 2013 10-12 Juli 2013

4 Juli 2013 5–6 Juli 2013

4 Juli 2013 5–6 Juli 2013

4 Juli 2013 5–6 Juli 2013

-

27–29 Juni 2013

27–29 Juni 2013

24–29 Juni 2013

-

1–2 Juli 2013

1–2 Juli 2013

1–2 Juli 2013

-

3 Juli 2013

3 Juli 2013

3 Juli 2013

-

4 Juli 2013 5–6 Juli 2013

4 Juli 2013 5–6 Juli 2013

4 Juli 2013 5–6 Juli 2013

-

8-9 Juli 2013

8-9 Juli 2013

8-9 Juli 2013

-

10 Juli 2013

10 Juli 2013

10 Juli 2013

-

11 Juli 2013

11 Juli 2013

11 Juli 2013

-

12 Juli 2013

12 Juli 2013

12 Juli 2013

15 Juli 2013

13 Juli 2013 15 Juli 2013

13 Juli 2013 15 Juli 2013

13 Juli 2013 15 Juli 2013

15-17 Juli 2013

15-17 Juli 2013

15-17 Juli 2013

A.

Jalur Umum

1.

3. 4.

Pendaftaran (khusus SMK sebelumnya dilakukan Tes Fisik dan Kesehatan) Seleksi dan pengolahan Pengumuman Daftar Ulang

B.

Jalur Khusus

1

4 5

Pendaftaran (khusus SMK sebelumnya dilakukan Tes Fisik dan Kesehatan) Tes Minat / Wawancara Seleksi dan pengolahan Pengumuman Daftar Ulang

C.

Pendaftaran Gelombang ke-2

1

4

Pendaftaran (Khusus bagi sekolah yang belum terpenuhi pagu) Seleksi dan pengolahan Pengumuman gelombang 2 Daftar Ulang

D.

Awal Tahun dan MOS

1 2

Persiapan MOS Permulaan Tahun Pelajaran baru MOS

2.

2 3

2 3

3

-

SMK

(3) Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing; (4) Bagi Penyelenggara eks RSBI dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sekolah reguler atau sekolah standar nasional.

7

Pasal 7 Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan. Pasal 8 (1) Seleksi peserta didik kelas I SD/SDLB dilakukan berdasarkan pertimbangan usia, tempat tinggal, kakak kandung yang telah bersekolah di SD/SDLB setempat, dan kriteria lain yang ditentukan sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah; (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB; (3) Ketentuan skor untuk usia, domisili, dan kakak kandung adalah sebagai berikut: No

USIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 th 0 bln 6 th 1 bln 6 th 2 bln 6 th 3 bln 6 th 4 bln 6 th 5 bln 6 th 6 bln 6 th 7 bln 6 th 8 bln 6 th 9 bln 6 th 10 bln 6 th 11 bln ≥ 7 th

MAKSIMAL SKOR

SKOR 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 65

DOMISILI Luar Kabupaten Satu Kabupaten Satu Kecamatan Satu Desa / Kelurahan

SKOR

KAKAK

SKOR

5 10 15 30

Ada Tidak ada

5 0

30

5

(4) Jika terjadi skor sama pada batas akhir maka penentuannya berdasarkan tanggal lahir; (5) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan serta digandakan dengan jumlah yang memadai, diumumkan di sekolah pada hari yang telah ditetapkan. Pasal 9 Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII SMP menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua ) jalur, yaitu Jalur Umum dan Jalur Khusus. Pasal 10 (1) Jalur Umum SMP adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan SST; (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan nilai terdiri atas: a. Nilai Ujian Nasional (NUN) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA; b. rata-rata nilai raport semester VII sampai dengan XI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA; (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 3 (tiga) SMP dengan pilihan 1 (satu) pada SMP tempat mendaftar; 8

(4) Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Umum SMP adalah: No.

Komponen

1.

Nilai Ujian Nasional

2.

Rata-rata Rapor semester VII s.d. semester XI JUMLAH

Bobot

Skor Maksimum

65%

650

SKHUN Asli/ Ijazah Asli

35%

350

Rapor Asli

100%

1000

Bukti Fisik

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut: a. Nilai Ujian Nasional (NUN) SKOR =

∑

X 650

b. Nilai Rata-rata Rapor SKOR =

X 350

(6) Calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut; (7) Seleksi calon siswa kelas akselerasi di SMP Negeri 1 Jombang dilakukan sekolah mengacu pada SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/2377/108.10/2008 tentang Penetapan SMP/SMA penyelenggara program percepatan belajar; (8) Siswa yang mengikuti seleksi kelas akselerasi di SMP Negeri 1 Jombang dan dinyatakan lolos seleksi administrasi serta memenuhi kriteria tes akademik tetapi tidak lolos tes psikologi, maka wajib mengikuti PPDB SMP jalur umum atau khusus. Pasal 11 (1) Jalur Khusus SMP terdiri atas dua macam, yaitu Jalur Prestasi dan Jalur Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (2) Kuota Jalur Prestasi adalah 5%, sedangkan kuota Jalur RTM/RTSM adalah 20%; (3) Bila persentase Jalur Khusus tidak terpenuhi, maka kekurangannya diisi calon peserta didik pada jalur umum; (4) Jalur Khusus Prestasi SMP adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR) dan lain-lain calon peserta didik baru;

9

(5) Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Khusus Prestasi SMP adalah: No.

Komponen

1.


2.

Nilai Prestasi JUMLAH

Bobot

Skor Maksimum

65%

650

35% 100%

350 1000

Bukti Fisik SKHUN Asli/ Ijazah Asli Piagam Asli


∑

X 650

b. Nilai Prestasi calon Peserta Didik Baru ditentukan dengan tabel sbb.: 1) Perorangan:

Nasional/Internasional

350

JUARA II III Har I 325 300 275

Provinsi

225

200

175

150

125

tingkat kabupaten

Kabupaten

100

75

50

25

10

berjenjang setara dengan juara III

Tingkat

I

Har II 250

Keterangan Piagam prestasi tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara I Piagam prestasi tingkat provinsi tidak tingkat kabupaten

2) Beregu/Kelompok: Persentase Keterangan Skor Sampai 5 orang 50% Per orang Sampai 10 orang 30% Per orang Lebih dari 10 orang 30% Bagi ketua regu/kelompok 20% Bagi anggota regu/kelompok Catatan: persentase skor dihitung dari skor maksimal tingkat kejuaraan pada Tabel Perorangan. Jumlah Peserta

(6)

Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 3 (tiga) SMP dengan pilihan 1 (satu) pada SMP tempat mendaftar;

(7)

Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;

(8)

Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan validasi terhadap prestasi akademis dan nonakademis yang disertakan dalam pendaftaran;

(9)

Jalur Khusus RTM/RTSM SMP adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan skor RTM/RTSM calon peserta didik baru;

10

(10) Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Khusus RTM/RTSM adalah: No. 1.

Komponen Nilai Ujian Nasional

Bobot

Skor Maksimum

65%

650

2.

Bukti Fisik SKHUN Asli/ Ijazah Asli *)

Skor RTM/RTSM 35% 350 JUMLAH 100% 1000 *) Komponen RTM/RTSM dibuktikan dengan kartu Jamkesmas, Jamkesda, Kartu PKH disertai foto copy Kartu Keluarga, Kartu BSM, atau surat pernyataan miskin dari kepala sekolah asal **), dan bukan Surat Pernyataan Miskin/Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan. **) Kepala Sekolah berkewajiban membuatkan surat pernyataan siswa miskin bagi peserta didik yang berkategori miskin sejak di lembaganya, agar program bantuan siswa miskin berkesinambungan. (11) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagai berikut: a. Nilai Ujian Nasional (NUN) SKOR =

∑

X 650

b. Skor RTM/RTSM adalah langsung: 350 (12) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I, II, III s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Nasional/Internasional atau Juara I s.d. Juara III perorangan Tingkat Provinsi baik prestasi akademik maupun nonakademik secara berjenjang pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; (13) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang serta digandakan dengan jumlah yang memadai, diumumkan di sekolah pada hari yang telah ditetapkan. Pasal 12 Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru kelas X SMA menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Umum dan Jalur Khusus; Pasal 13 (1) Jalur Umum SMA adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan SST; (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan nilai terdiri atas: a. Nilai Ujian Nasional (NUN) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA; b. rata-rata nilai raport semester III sampai dengan V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA; (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMA dengan pilihan 1 (satu) pada SMA tempat mendaftar;

11

(4) Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Umum SMA adalah: No.

Komponen

1.


2.

Rata-rata Rapor semester III s.d. semester V JUMLAH

Bobot

Skor Maksimum

65%

650

SKHUN Asli/ Ijazah Asli

35%

350

Rapor Asli

100%

1000

Bukti Fisik

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut: a. Nilai Ujian Nasional (NUN) SKOR =

∑

X 650

b. Nilai Rata-rata Rapor SKOR =

X 350

(6) Seleksi calon siswa kelas akselerasi di SMA Negeri 3 Jombang dilakukan sekolah mengacu pada SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/2377/108.10/2008 tentang Penetapan SMP/SMA penyelenggara program percepatan belajar; (7) Siswa yang mengikuti seleksi kelas akselerasi di SMA Negeri 3 Jombang dan dinyatakan lolos seleksi administrasi serta memenuhi kriteria tes akademik tetapi tidak lolos tes psikologi, maka wajib mengikuti PPDB SMA jalur umum atau khusus. Pasal 14 (1) Jalur Khusus SMA terdiri atas dua macam, yaitu Jalur Prestasi dan Jalur Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (2) Kuota Jalur Prestasi adalah 5%, sedangkan kuota Jalur RTM/RTSM adalah 20%; (3) Bila persentase Jalur Khusus tidak terpenuhi, maka kekurangannya diisi calon peserta didik pada jalur umum; (4) Jalur Khusus Prestasi SMA adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR) dan lain-lain calon peserta didik baru; (5) Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Khusus Prestasi SMA adalah: No.

Komponen

1.


2.


Bobot

Skor Maksimum

65%

650

35% 100%

350 1000

Bukti Fisik SKHUN Asli/ Ijazah Asli Piagam Asli

12


∑

X 650



350

JUARA III Har I 325 300 275

Provinsi

225

200

175

150

125

tingkat kabupaten

Kabupaten

100

75

50

25

10

berjenjang setara dengan juara III

Tingkat

I

II

Har II 250

Keterangan Piagam prestasi tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara I Piagam prestasi tingkat provinsi tidak tingkat kabupaten


(7)

Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMA dengan pilihan 1 (satu) pada SMA tempat mendaftar;

(8)

Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;

(9)

Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan validasi terhadap prestasi akademis dan nonakademis yang disertakan dalam pendaftaran;

(10) Jalur Khusus RTM/RTSM SMA adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan skor RTM/RTSM calon peserta didik baru; (11) Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Khusus RTM/RTSM adalah: No.

Komponen

1.


2.

Skor RTM/RTSM JUMLAH

Bobot

Skor Maksimum

65%

650

35% 100%

350 1000

Bukti Fisik SKHUN Asli/ Ijazah Asli *)

13

*) Komponen RTM/RTSM dibuktikan dengan kartu Jamkesmas, Jamkesda, Kartu PKH disertai foto copy Kartu Keluarga, Kartu BSM, atau surat pernyataan miskin dari kepala sekolah asal **), dan bukan Surat Pernyataan Miskin/Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan. **) Kepala Sekolah berkewajiban membuatkan surat pernyataan siswa miskin bagi peserta didik yang berkategori miskin sejak di lembaganya, agar program bantuan siswa miskin berkesinambungan. (12) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai berikut: a.

Nilai Ujian Nasional (NUN) SKOR =

b.

∑

X 650

Skor RTM/RTSM adalah langsung: 350

(13) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I, II, III s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Nasional/Internasional atau Juara I s.d. Juara III perorangan Tingkat Provinsi baik prestasi akademik maupun nonakademik secara berjenjang pada saat di SMP/MTs, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; (14) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang serta digandakan dengan jumlah yang memadai, diumumkan di sekolah pada hari yang telah ditetapkan. Pasal 15 (1) Penerimaan Peserta Didik Baru kelas X SMK menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Umum dan Jalur Khusus; (2) Sebelum mendaftar, calon peserta didik baru SMK dilakukan seleksi fisik dan kesehatan. Pasal 16 (1) Jalur Umum SMK adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan SST; (2) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMK Jalur Umum menggunakan: a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA; b. Hasil Tes Khusus yang dilaksanakan oleh SMK tempat mendaftar; c. Tes Khusus terdiri atas tes bakat minat dan wawancara.

14

(3) Komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut: No. Komponen 1.

Bobot


65%

Skor Maksimum

Keterangan

650

2. 3.

SKHUN Asli/Ijazah Asli Hasil Tes Khusus Hasil Tes Khusus

Tes Khusus bakat minat 30% 300 Tes Khusus wawancara 5% 50 JUMLAH 100% 1000 Catatan: Jika terjadi skor yang sama pada pilihan keahlian yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut jumlah Nilai Ujian Nasional, rata-rata nilai rapor semester III s.d. V, dan prestasi akademik. (4) Perhitungan dan tabel skor, sebagai berikut: a. Nilai Ujian Nasional (NUN): Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok “Teknologi dan Industri” dan kelompok “Pertanian dan Kehutanan”: No. Komponen 1. Matematika 2. IPA 3. Bahasa Inggris 4. Bahasa Indonesia Total Skor Maksimum SKOR =

∑

Bobot 4 2 3 1

Nilai Maks 10 10 10 10

Skor Maks 40 20 30 10 100

x 650

Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Bisnis dan Manajemen, serta Pariwisata: No. Komponen 1. Matematika 2. IPA 3. Bahasa Inggris 4. Bahasa Indonesia Total Skor Maksimum SKOR =

∑

Bobot 3 2 3 1

Nilai Maks 10 10 10 10

Skor Maks 30 20 30 10 90

x 650

b. Nilai Tes Khusus bakat minat SKOR = c. Nilai Tes Khusus wawancara SKOR =

x 300 x 50

(5) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada 1 (Satu) SMK dengan ketentuan; memilih maksimal 2 (dua) kompetensi keahlian. 15

Pasal 17 (1) Jalur Khusus SMK terdiri atas dua macam, yaitu Jalur Prestasi dan Jalur Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (2) Kuota Jalur Prestasi adalah 5%, sedangkan kuota Jalur RTM/RTSM adalah 20%; (3) Bila persentase Jalur Khusus tidak terpenuhi, maka kekurangannya diisi calon peserta didik pada jalur umum; (4) Jalur Khusus Prestasi SMK adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR) dan lain-lain calon peserta didik baru serta Tes Khusus; (5) Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Khusus Prestasi SMK adalah: No.

Komponen

1.


2. 3. 4.

Nilai Prestasi Tes Khusus bakat minat Tes Khusus wawancara JUMLAH

Bobot

Skor Maksimum

45%

450

20% 30% 5% 100%

200 300 50 1000

Bukti Fisik SKHUN Asli/ Ijazah Asli Piagam Asli Hasil Tes Khusus Hasil Tes Khusus


∑

X 450



200

JUARA III Har I 190 180 170

Provinsi

150

140

130

120

110

Kabupaten

100

90

80

70

60

Tingkat

I

II

Har II 160

Keterangan Piagam prestasi tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara I tingkat kabupaten Piagam prestasi tingkat provinsi tidak berjenjang setara dengan juara III tingkat kabupaten


16

c. Nilai Tes Khusus bakat minat SKOR = d. Nilai Tes Khusus wawancara SKOR =

x 300 x 50

(7) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada 1 (Satu) SMK dengan ketentuan; memilih maksimal 2 (dua) kompetensi keahlian. (8) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi; (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan validasi terhadap prestasi akademis dan nonakademis yang disertakan dalam pendaftaran; (10) Jalur Khusus RTM/RTSM SMK adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan skor RTM/RTSM calon peserta didik baru; (11)

Komponen, bobot dan skor maksimum Jalur Khusus RTM/RTSM adalah: Skor No. Komponen Bobot Bukti Fisik Maksimum 1. Nilai Ujian Nasional SKHUN Asli/ Ijazah 45% 450 Asli 2. Skor RTM/RTSM 20% 200 *) 3. Tes Khusus bakat minat 30% 300 Hasil Tes Khusus 4. Tes Khusus wawancara 5% 50 Hasil Tes Khusus JUMLAH 100% 1000 *) Komponen RTM/RTSM dibuktikan dengan kartu Jamkesmas, Jamkesda, Kartu PKH disertai foto copy Kartu Keluarga, Kartu BSM, atau surat pernyataan miskin dari kepala sekolah asal **), dan bukan Surat Pernyataan Miskin/Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan. **) Kepala Sekolah berkewajiban membuatkan surat pernyataan siswa miskin bagi peserta didik yang berkategori miskin sejak di lembaganya, agar program bantuan siswa miskin berkesinambungan.

(12) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai berikut: a.

Nilai Ujian Nasional (NUN) SKOR =

∑

X 450

b.

Skor RTM/RTSM adalah langsung: 200

c.

Nilai Tes Khusus bakat minat SKOR =

d. Nilai Tes Khusus wawancara SKOR =

x 300 x 50 17

(13) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I, II, III s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Nasional/Internasional atau Juara I s.d. Juara III perorangan Tingkat Provinsi baik prestasi akademik maupun nonakademik secara berjenjang pada saat di SMP/MTs, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; (14) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru SMK dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang serta digandakan dengan jumlah yang memadai, diumumkan di sekolah pada hari yang telah ditetapkan. Pasal 18 (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam kabupaten atau antarkabupaten dalam satu provinsi atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya; (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester, kelas, jenjang, dan tipe akreditasi yang minimal sama kecuali bagi sekolah/daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas; (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII/X hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1; (4) Perpindahan peserta didik pada SD tidak dalam satu gugus, sedang perpindahan peserta didik pada SMP, SMA, dan SMK tidak dalam satu kecamatan; (5) Perpindahan peserta didik dari Sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya; (6) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 19 (1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP tidak dipungut biaya, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah); (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru SMA dan SMK diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin dibebaskan dari pungutan biaya. (3) Peserta Didik Baru SD, SMP, SMA, SMK dari Keluarga Sangat Miskin dan Keluarga Miskin tidak dibebani SPP, sumbangan insidental, dan sumbangan lainnya. (4) Biaya untuk pendaftaran seleksi penerimaan peserta didik di sekolah negeri sebagai berikut:

18

No

Jenis Sekolah

Jumlah Biaya

1. 2. 3.

SD/S M P SMA SMK

Rp. 20.000,- *) Rp. 20.000,- *)

*) Catatan: Pembagian biaya pendaftaran diatur sebagai berikut: 1) bila calon peserta didik diterima pada pilihan 1 (satu) maka 100% beaya pendaftaran untuk sekolah pilihan 1 (satu); 2) bila calon peserta didik diterima pada pilihan 2 (dua) maka 50% beaya pendaftaran untuk sekolah tempat mendaftar, 50% beaya pendaftaran untuk sekolah pilihan 2 (dua). (5) Khusus SMK dapat memungut biaya tambahan untuk penyelenggaraan kegiatan: Tes Kesehatan, Tes minat dan bakat, Tes psikologi dalam rangka memenuhi kriteria sesuai spesifikasi bidang/program keahlian di sekolah masing-masing. Besarnya biaya tambahan tersebut disesuaikan dengan jenis tes yang diselenggarakan. Pasal 20 (1) Apabila pagu sekolah belum terpenuhi maka sekolah dapat membuka pendaftaran calon peserta didik baru tahap ke-2 dengan seizin Kepala Dinas Pendidikan. (2) Dalam hal terdapat kekurangan pagu di sekolah, maka pengisiannya menggunakan skor maksimal sebagai berikut : No.

Komponen

1.


2.

Nilai Domisili

3.


Bobot

Skor Maksimum

30%

300

60%

600

10% 100%

100 1000

Bukti Fisik SKHUN Asli/ Ijazah Asli Fc. Sah Kartu Keluarga Piagam Asli

Skor NUN masuk SMP dengan rumus : SKOR =

∑

x 300

Skor NUN masuk SMA/SMK dengan rumus : SKOR = (3)

∑

x 300

Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah: a. satu desa/kelurahan dengan sekolah : 600 b. desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah : 500 c. desa lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah : 400 d. kecamatan lain dalam kabupaten : 300 e. di luar kabupaten (tidak berhimpitan) : 200 f. satuan pendidikan dalam pondok pesantren, skor tempat tinggal sama dengan skor “satu desa dengan sekolah”, jika calon peserta didik baru sebagai santri dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pengasuh. 19

(4)

Nilai Prestasi untuk pendaftaran gelombang ke-2 dengan tabel sbb.: 1). Perorangan: JUARA Tingkat Keterangan I II III Har Har I II Piagam prestasi tingkat nasional tidak Nasional/Internasional 100 95 90 85 80 berjenjang setara dengan juara I Provinsi 75 70 65 60 55 tingkat kabupaten Piagam prestasi tingkat provinsi tidak Kabupaten 50 45 40 35 30 berjenjang setara dengan juara III Kecamatan 25 20 15 tingkat kabupaten

2). Beregu/Kelompok: Jumlah Peserta Sampai 5 orang Sampai 10 orang Lebih dari 10 orang

Persentase Skor 50% 30% 30% 20%

Keterangan Per orang Per orang Bagi ketua regu/kelompok Bagi anggota regu/kelompok

Pasal 21 (1) Calon peserta didik baru SMA/SMK yang dinyatakan diterima, orang tua/wali murid calon peserta didik menandatangani surat penyataan bepartisipasi dalam pengembangan pendidikan berdasarkan musyawarah antara pihak komite sekolah, dan wali murid kecuali bagi orang tua calon peserta didik dari Keluarga Sangat Miskin/Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan kartu Jamkesda, Jamkesmas, Kartu PKH, Kartu BSM, atau Surat Pernyataan dari sekolah asal; (2) Bentuk partisipasi orang tua/wali murid peserta didik dalam pengembangan pendidikan dapat berupa dukungan finasial atau non finansial yang diberikan secara sukarela oleh orang tua/wali peserta didik kepada lembaga pendidikan yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun prestasi akademik/nonakademik peserta didik. Pasal 22 (1) Setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah; (2) Susunan Panitia Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah terdiri dari: = Kepala Sekolah = Wakasek / Urusan Kesiswaan = Guru / TU = Guru / TU

(3) Tugas panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah adalah: a. Mengumumkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru; b. Melaksanakan Pendaftaran Peserta Didik Baru; c. Mengolah calon peserta didik baru dengan memperhatikan pilihan 1, 2, 3 untuk SMP dan pilihan 1, 2 untuk SMA dan SMK, serta membuat peringkat calon peserta didik baru; d. Mengumumkan calon peserta didik yang diterima dan yang tidak diterima. 20

e. Melakukan daftar ulang; f. Melaporkan Pelaksanaan PPDB ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. (4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang meliputi proses pelaksanaan PPDB, penerimaan peserta didik dan keuangan PPDB. Pasal 23 (1) Calon peserta didik baru harus mencatumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) kecuali masuk Sekolah Dasar. (2) Agar dicegah dan dihindari pungutan liar, penyuapan, percaloan dan bentuk negatif lainnya dalam melaksanakan PPDB. (3) Tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah pada siapapun. (4) Tidak dibenarkan pembebanan biaya keperluan sekolah pada saat daftar ulang. (5) Tidak dibenarkan mengadakan penukaran calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan. Pasal 24 (1) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru; (2) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah. Pasal 25 (1) Hal-hal yang bersifat khusus diatur kemudian; (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 28 Mei 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang,

Drs. Muntholip, M.Si.

Pembina Tk. I NIP 19651024 199403 1 008

21

2013

Recommend Documents