2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 103/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR (III)

JAKARTA SELASA, 18 FEBRUARI 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 103/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON 1. Otto Cornelis Kaligis 2. Y.B. Purwaning M. Yanuar 3. Bharata Ramedhan, dkk ACARA Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III) Selasa, 18 Februari 2014, Pukul 11.18 – 11.54 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Patrialis Akbar Arief Hidayat Muhammad Alim Harjono Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Patrialis Akbar

Ida Ria Tambuan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Y. B. Purwaning M. Yanuar Otto Cornelis Kaligis Heru Mahyudin Medora Cahya Nugra Henti Bharata Ramedhan

B. Ahli dari Permohon: 1. M. Rullyandi C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Mualimin Abdi Rahmanto Agus Hariadi Budijono

D. DPR: 1. Ahmad Yani

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 103/PUUXI/2013, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Pemohon, kenalkan dulu siapa-siap yang hadir? Walaupun sudah dikenal ini, Pak Kaligis.

2.

PEMOHON: Y. B. PURWANING M. YANUAR Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Purwaning M. Yanuar. Kemudian, ada Medora Cahya Nugra Henti, Bharata Ramedhan, dan di ujung sana ada Heru Mahyudin. Sedangkan Pemohon aslinya adalah Saudara Prof. O. C. Kaligis. Silakan.

3.

PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya O. C. Kaligis, Pendiri Kantor Pengacara O. C. Kaligis, Pemilik Lembaga Pendidikan O. C. Kaligis. Saya tahu juga, Yang Mulia, hari ini acaranya, saya hormat kepada acara itu. Tapi namun kalau diperkenankan, Yang Mulia, saya membawa ahli untuk menghemat waktu. Kalau diperkenankan oleh Para Pihak dan oleh Yang Mulia supaya bisa berjalan lancar. Terima kasih, Yang Mulia.

4.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Nanti kita lihat, ya. Dari DPR hadir, Pak Ahmad Yani?

5.

DPR: AHMAD YANI Terima kasih. Saya yang mewakili DPR, Ahmad Yani.

6.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baik. Dari Pemerintah, yang mewakili presiden?

1

7.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia, Pemerintah, mewakili presiden. Keterangan presiden nanti akan dibacakan oleh Bapak Mualimin Abdi. Terima kasih, Yang Mulia.

8.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baik. Terima kasih. Pemohon, dan Pemerintah, dan DPR, hari ini agendanya sebenarnya adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, nanti kita lihat alokasi waktunya, ya. Silakan dari DPR dulu untuk menyampaikan keterangan DPR.

9.

DPR: AHMAD YANI Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 103/PUU-XI/2013. Yang Mulia, Pemohon, dan dari Pemerintah, izinkan kami untuk tidak membacakan secara keseluruhan dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebetulan yang hadir saya sendiri berdasarkan surat kuasa yang ditunjuk … yang ditunjuk oleh pimpinan DPR per tanggal 16 Oktober 2013. Saya langsung saja masuk ke keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Masalah kedudukan hukum, DPR berpandangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memutuskan tentang kedudukan atau legal standing dari Pemohon ini, apakah memenuhi atau tidak memenuhi? Yang kedua, mengenai masalah Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini. Yang pertama, yang ingin kami garis bawahi adalah pertama-tama memang undang-undang ini dalam aplikasi dan pelaksanaannya belum juga seutuhnya mengambarkan dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua bahwa undang-undang ini juga dalam pelaksanaannya memang ada menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan berdasarkan fakta-fakta, realitas, baik aspek sosiologis yang kami temukan dalam pelaksanaan undang-undang ini. Berdasarkan berangkat hal-hal yang seperti itu, Yang Mulia yang kami hormati, adalah saat ini Dewan Perwakilan Rakyat sedang menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini. Berangkat dari persoalan tersebut, oleh karena itu, kami juga secara materi atau pokok materinya ini juga lagi sedang dibahas oleh DPR karena DPR ini juga mewakili dari berbagai macam fraksi, dan kepentingan, dan belum final. 2

Oleh karena itu, kami juga ini … dalam pokok ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia atau Majelis ini untuk memutuskan. Harapan kami, satu, mudah-mudahan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Yang Mulia ini bisa sejalan dan konsekuen dengan apa yang lagi kami bahas sekarang ini di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam pandangan saya, yang mewakili secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau diizinkan juga saya berdiri di sini tidak dalam kapasitas mewakili, tapi mewakili secara pribadi, dan mewakili fraksi saya, dan mewakili anggota pansus, saya ingin mengemukakan beberapa hal, dan ini harus kita bedakan. Saya ditunjuk sebagai lembaga resmi, saya sudah membacakan pandangannya. Jadi, kalau diizinkan, saya akan menyampaikan pokok-pokok persoalan dan pandangan-pandangan pribadi saya juga terhadap undang-undang yang sedang lagi diujikan. 10. KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup mewakili DPR sajalah, nanti (…) 11. DPR: AHMAD YANI Oh, DPR. 12. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada masalah nanti di belakang hari, ya. 13. DPR: AHMAD YANI Terima

kasih kalau wassalamualaikum wr. wb.

begitu.

Billahitaufiq

walhidayah,

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA Silakan dari Pemerintah. 15. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Pemohon Prinsipal dan Para Kuasanya, yang saya hormati pula wakil dari … atau yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat, ahli dan rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan permohonan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan oleh Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., sebagaimana dicatat di dalam register Nomor 103/PUU-XI/2013, presiden telah memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa subtitusi kepada antara lain saya sendiri selaku Kepala Badan Penelitian Pengembangan Hak Asasi Manusia yang sekaligus juga pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa inti dari pokok permohonan Para Pemohon pada intinya bahwa Pemohon yang tadi sudah disampaikan oleh Pemohon Prinsipal yang memiliki pendidikan khusus profesi advokat yang telah melaksanakan beberapa kali angkatan, namun kemudian karena ada satu dan lain hal PKPA-nya ditutup. Hal ini menurut Pemohon adalah karena adanya frasa di dalam Pasal 2 ayat (1) setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Karena menurut Pemohon bahwa dalam penyelenggaraan PKPA tidak hanya satu-satunya dilaksanakan oleh organisasi advokat. Hal demikian menurut Pemohon telah menimbulkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan prinsipprinsip keadilan yang sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonannya. Kemudian, Yang Mulia. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sama seperti DPR bahwa Pemerintah juga menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya apakah permohonan atau Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun putusan-putusan lain yang telah dijadikan yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi. Yang lain, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan Pemohon memang Undang-Undang Advokat itu telah beberapa kali diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, artinya Undang-Undang Advokat memang di dalam implementasinya ternyata sebagaimana disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat memang mungkin, gitu, dianggap oleh para advokat itu memang ada hal yang tidak sesuai di dalam implementasinya. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan dari mulai tahun 2004, 2006, 2009, 2010, ada lagi yang 2010, dan 2010 juga terhadap beberapa materi yang diajukan oleh para pemohon terdahulu. Namun Yang Mulia, dapat Pemerintah sampaikan, memang di dalam rezim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memang Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan putusan yang terdapat di dalam Perkara 014/PUU-IV/2006. Memang rezimnya sebagaimana 4

diketahui memang menganut adalah satu-satunya wadah tunggal yang sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang Pemerintah juga saat ini sedang membahas daftar inventrasi masalah yang terkait dengan legislative review terkait dengan perubahan UndangUndang Advokat itu sendiri. Tujuannya sekali lagi agar Undang-Undang Advokat itu sesuai dengan apa yang memang menjadi fitrahnya, menjadi sesuatu yang memang agar advokat lebih profesional di dalam melaksanakan tugas guna membela dan menegakkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu karena Undang-Undang Advokat telah banyak digugat dan banyak putusan yang telah memberikan pertimbangannya, maka sekali lagi Pemerintah juga menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai dan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon itu terkait dengan Pasal 2 ayat (1) itu adalah hal-hal yang memang terkait dengan isu konstitusionalitas Pemohon itu sendiri atau memang itu masuk kategori legislative review. Demikian, Yang Mulia, keterangan Pemerintah. Atas perhatiannya, sekali lagi bahwa Pemerintah menyerahkan sepenuhnya untuk menilai, dan mempertimbangkan, dan mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya dan seadil-adilnya. Demikian, terima kasih, Yang Mulia. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. 16. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih kepada Pemerintah. Pemohon, bawa satu ahli saja, ya? Satu, ya? Baiklah. Saya enggak dipersiapkan juru sumpah tapi tolong siapkan anu, ya. Silakan, maju ke depan. Ada data ahlinya? Mana? 17. KUASA HUKUM PEMOHON: Y. B. PURWANING M. YANUAR Sudah dimasukkan, Yang Mulia. 18. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah. Sudah dimasukkan? Ya, silakan maju ke depan. 19. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ahli, beragama Islam? Silakan mengikuti sumpahnya menurut Agama Islam. Dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

5

20. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. 21. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, terima kasih. 22. KETUA: HAMDAN ZOELVA Silakan kembali ke tempat. Ya, Ahli ini saya pastikan dulu, ya. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., ya? 23. AHLI DARI PEMOHON: M. RULLYANDI Betul, Yang Mulia. 24. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik. Saya persilakan, langsung saja di mimbar. 25. AHLI DARI PEMOHON: M. RULLYANDI Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Pemerintah, DPR, serta Hadirin semua. Dalam persidangan ini, saya akan menyampaikan pendapat hukum saya yang saya beri judul

Rechtzekerheid, Suatu Keniscayaan dalam Fitrah Negara Hukum.

John F. Kennedy, Presiden Amerika dalam pidato inaugurasi sebagai presiden ketika 5 Januari 1961 berucap, “Jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat Anda perbuat untuk negara.” Kalimat ini menyuhur … menyihir seluruh jagat. Namun, semakin lama merenungkannya dalam konsepsi konstitusional, tentunya ini filosofi yang tidak tepat karena sesungguhnya daulat rakyat merupakan pemberian tahta untuk rakyat, kekuasaan untuk rakyat yang karenanya dapat ditegaskan bahwa negara adalah untuk rakyat. Negara hadir guna melindungi seluruh warganya. Negara untuk rakyat. Untuk itu, setiap individu warga negara berhak atas jaminan perlindungan. Oleh karenanya, semakin lama suatu negara tak mampu memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil 6

kepada rakyatnya, maka semakin runtuhnya tiang-tiang hukum yang berdiri di atas negara ini. Sebagai pilihan negara hukum, maka tentu hakhak perlindungan warga negara diatur dalam sebuah produk undangundang. Akan tetapi, ada juga undang-undang yang dibuat seolah ingin mengakomodasi golongan tertentu atau kaum tertentu, namun nyatanya yang muncul adalah politik hukum seolah-olah mengakomodasi, padahal sesungguhnya tak mengakomodasi, sehingga terjadi pergulatan frasa dalam rumusan norma. Alhasil hal tersebut tak lebih adalah sebuah kepalsuan yang mengaburkan makna. Sebuah undang-undang yang berkualitas adalah undang-undang yang ketika membaca rumusan normanya secara terang dapat dipahami. Sebaliknya, semakin sulit dan multitafsir mengenai rumusan normanya, maka makna rumusan tersebut semakin membutuhkan berbagai metode tafsir, agar norma tersebut mendapat kepastian akan maksud dari norma tersebut. Rumusan yang seperti itu semakin menunjukkan derajat kualitas yang rendah dan jauh dari prinsip asas beginselen van behoorlijke regelgeving. Dengan kata lain, sesungguhnya undang-undang itu cenderung abai akan kepastian hukum, het rechtzekerheids beginsel. Majelis Hakim Yang Mulia, sidang yang saya hormati, Jeremy Waldron dalam The Dignity of Legislation, mengungkapkan kekhawatiran, “The legislation and legislatures have a bad name in legal and political

philosophy, a name of sufficiently disreputable to cast doubt on their credentials as respectable source of the law.” Tidak hanya kecurigaan

pada hal tersebut, tetapi juga kemungkinan adanya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Guna mengantisipasi kemungkinan tersebut KC. Wheare dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution, berpendapat peradilan dapat memberi tafsir konstitusi yakni melalui metode juducial interpretation. KC. Wheare mengatakan bahwa konstitusi semata-mata merupakan dokumen hukum yang hanya memuat ketentuan hukum. Begitu juga pakar hukum Edward S. Corwin, yang hanya … yang menurutnya preambul atau pembukaan dalam konstitusi itu secara hukum itu tidak merupakan bagian dari konstitusi, just walks before the constitusion. Menurutnya preambul memiliki dua fungsi, yaitu satu, menunjukan sumber dari mana konstitusi itu menjadi ada dan sumber tersebut merupakan sumber wewenang dari konstitusi, yakni rakyat yang berdaulat. Kedua, mengumumkan tujuan besar yang ditetapkan oleh konstitusi untuk diwujudkan. Pendapat lain Larenz juga … juga mempertegas yang dimaksud dengan recht apriorie atau prinsip-prinsip nonhukum adalah padatan makna yang bersifat umum. Mendahului semua hukum dan memberi makna pada hukum dan sekaligus membatasi hukum dalam arti apa yang tidak dapat dipersatukan dengan dirinya adalah bukan hukum. Tanpa

7

adanya recht apriorie tidak aka nada hukum yang memiliki watak normatif. Para pendiri negara memahami fungsi negara yang dirumuskan dalam Rechtsidee atau cita hukum yang tertuang dalam preambul konstitusi pada alinea keempat, yakni. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa implementasi empat fungsi negara tersebut wajib terkandung dalam tatanan produk hukum secara hierarki, sebagai jati diri cita-cita bangsa yang hendak diwujudkan dalam hukum positif. Majelis Hakim Yang Mulia, maka sudah sejatinya gagasan konstitusionalisme yang dikembangkan oleh Carl J. Fredrich hakikat merupakan jaminan hak rakyat, sehingga dengan aturan-aturan dalam konstitusi tersebut di atas tidak lagi adanya suatu sewenang-wenang terhadap warga negara. Dan nilai filosofis konstitusionalitas yaitu prinsip keutamaan hak rakyatlah yang menjadi tujuan besar konstitusionalisme tersebut. Hal ini didukung dengan Piagam Madinah yang juga menetapkan sejumlah hak hukum dalam rangka menggalang persatuan Islam dan persatuan umat, yakni salah satunya segenap orang melindungi jiwa, harta, agama, oleh undang-undang kecuali melakukan tindak kejahatan atau melawan hukum. Majelis Hakim yang kami hormati, yang menjadi titik persoalan pengujian undang-undang yang diajukan dalam Perkara Nomor 103/PUUXI/2013 adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sepanjang frasa yang berbunyi setelah mengikuti

pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, adapun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat pasal

a quo terdapat pertentangan sebagaimana terkandung dalam UndangUndang Dasar tahun 1945, diantaranya meliputi Pasal 28C ayat (1) yang menentukan sebagai berikut, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hak konstitusional Pemohon tersebut untuk mendapatkan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat. Pasal 28D ayat (1) yang menentukan sebagai berikut, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hak konstitusional Pemohon tersebut sebagai jaminan kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan 8

hukum sebagai penyelenggara pendidikan profesi khusus advokat guna meningkatkan kualitas profesi advokat. Bahwa jaminan hak konstitusional tersebut merupakan suatu cita hukum yang tertuang dalam fungsi negara, sebagaimana dalam alinea keempat konstitusi, yakni berupa “Mencerdaskan kehidupan bangsa.” Bahwa Pemohon yang bergerak dalam memberikan jasa hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan keadilan dalam melakukan upaya penegakan hukum, yang berkembang dengan ikut serta, turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan terkait profesi advokat. Maka dapat berpotensi terjadi pelanggaran hak konstitusional dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo. Bahwa merujuk sepanjang frasa tersebut, sangatlah memberikan kepastian hukum (onrechtsonszekerheid) dengan jaminan hak konstitusional Pemohon sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Adapun eksistensi di dalam mewujudkan hak menyelenggarakan pendidikan, tentu dapat membuka partisipasi para calon advokat-advokat dengan cara membuka akses masyarakat yang mempunyai latar belakang sarjana hukum secara keseluruhan dengan landasan jaminan konstitusi. Bahwa sepanjang frasa setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, terdapat kata dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak diketemukan arti kata dilaksanakan. Frasa kata yang mendekati arti kata dilaksanakan tersebut, ialah melaksanakan, yang dapat diartikan mengerjakan, sehingga kata dilaksanakan tersebut dapat diartikan dikerjakan atau dilakukan. Merujuk pada frasa kata dilaksanakan, memberi tafsir mengandung rumusan yang tidak sejalan dengan perintah konstitusi, dengan mengesampingkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana rumusan Pasal 28C ayat (1) sebagai satu kesatuan atas hak untuk memperoleh pendidikan, sehingga apabila kalimat tersebut dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) yang diujikan, dirumuskan, maka terdapat pengkaburan makna seolah-olah negara memberikan kewenangan penuh (bevoegdheid) kepada organisasi advokat dalam hal ini yang diakui adalah PERADI untuk memegang kekuasaan sepenuhnya (absolutely power) dalam rangka menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Mestinya penyelenggara pendidikan profesi advokat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara tafsir norma tersebut, namun karena tidak ada kepastian rumusan norma tersebut, dengan kata lain organisasi advokat yang demikian dapat melakukan kesewenangwenangan dan menimbulkan arogansi subjektif yang bahkan berujung diskriminatif dalam lingkup pelaksanaannya, audzubillahiminasyaitonirojim.

9

Mengingatkan kita pada seruan lord acton yang terkenal, power tends to corrupt, juga membuka memori kita kembali kepada jaman Raja Louis ke XIV yang menganggap dirinya L’atat Ces Moi. Padahal negara nyata-nyata memberikan kepastian hukum atau rechtszekerheid dan het rechts gelijke heids beginsel berupa jaminan konstitusional, yaitu kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan. Selain itu rumusan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo juga terdapat pertentangan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan rumusan dan Pasal 6 huruf g dan i undang-undang a quo yakni peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Majelis Hakim Yang Mulia, di dalam literatur ilmu hukum (rechtszekerheid) merupakan asas penting dalam rechtshendeling telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakan pada bentuknya yang tertulis (geschreven) untuk benar-benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus menjamin unambiguous. Menurut Giovanni Rizzono dari Unit Legal Drafting Parlement Italia, pembentukan undang-undang yang baik perlu memenuhi prinsip minimum yang salah satunya unambiguous clear and compatible with existing legislation. Implikasi penafsiran undang-undang ditentukan oleh makna yang dihasilkan oleh penafsiran tersebut. Sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo yakni dapat ditafsirkan memiliki makna ambigu, sehingga menjadi multitafsir, yaitu menunjukan adanya pemutlakan makna absolut sesuai dengan teks pasal tersebut. Dalam pandangan John Locke, undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan dalam masyarakat luas make them for the public good. Artinya undang-undang dibuat bukanlah sebagai manifestasi super human authority, dengan maksud nilai validitas suatu hukum terletak pada kesesuaian dengan norma lainnya, terutama norma dasar. Hal ini tentu seiring dengan prinsip negara hukum mengutip pendapat Ahli Hukum Gustaf Radbruch bahwa hukum bertujuan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal senada juga disampaikan oleh seorang Ahli Hukum Tata Negara berkebangsaan Perancis yang bernama Abbe De Sieyes, yang menurutnya a constitution is the body of obligatory laws or it’s nothing. Konstitusi wajib ditegakan, jangan biarkan norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya sekedar di atas kertas. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Hadirin yang saya hormati. Demikian pendapat hukum ini saya sampaikan di hadapan Majelis Hakim

10

Yang Mulia. Pada persidangan ini akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. 26. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, Pemohon ada pertanyaan untuk Ahlinya? 27. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

(Suara tidak terdengar jelas) satu orang yang salah, kemudian MK dibubarkan. Cuma itu yang mau saya sampaikan, ada dibukti P-8, Yang Mulia. Terima kasih. 28. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Silakan, Pak Patrialis. 29. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini kepada Ahli, ya. Presentasinya cukup bagus, ya. Ini mumpung didengar oleh para pembuat undang-undang hadir di sini. Pak Ahmad Yani, ini kan singa DPR juga. Juga menyampaikan tadi memang ada persoalan di dalam implementasi undang-undang ini. Kemudian juga Pak Mualimin yang mewakili Pemerintah. Kita mengenal bahwa Undang-Undang tentang Advokat ya, Nomor 18 Tahun 2003 itu dulu semangatnya adalah agar organisasi advokat itu satu, semangatnya pada waktu itu, meskipun era reformasi itu orang justru malah ingin mandiri masing-masing lembaga, ini terbalik pada waktu itu, saya ingat ada pembahasan seperti itu. Nah, sekarang diinginkan … pertanyaan saya adalah kira-kira semangat satunya organisasi advokat yang sekarang kita tahu bahwa juga sebetulnya walaupun semangatnya satu, tapi ternyata tidak satu, ada beberapa organisasi yang eksis karena memang ada persoalan, apakah semangat satunya organisasi itu menurut Ahli ada kaitan enggak dengan Pasal 2 ayat (1) yang diajukan permohonan dengan konstitusional bersyarat ini? Ini yang saya ingin dalami. 30. AHLI DARI PEMOHON: M. RULLYANDI Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan jawab, pertama memang mencermati Undang-Undang Advokat ini terdapat satu ruh yang tidak sesuai dengan kedudukan advokat dalam suatu organisasi tentunya karena hakikatnya advokat-advokat itu tumbuh dan berkembang kemudian membentuk organisasi profesi. Dalam kaitan itu tentu organisasi 11

advokat ini tidak boleh dibatasi hak konstitusionalnya untuk membentuk berserikat dalam bentuk organisasi. Itu karenanya lahirnya organisasi advokat bukan karena intervensi oleh negara, tapi tumbuh melalui sarjana-sarjana hukum advokat ini. Dengan demikian, kedepan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan presiden, saya harap bahwa organisasi tunggal itu tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan prinsip pembentukan organisasi advokat itu melalui ruh dari para advokat, sehingga dia bebas mendirikan organisasi-organisasi itu sifatnya adalah multibar. Nah, dalam kaitan ini, tentu kecenderungan yang terjadi adalah karena ini merupakan profesi yang membutuhkan kualifikasi khusus, maka di dalam tataran pelaksana fungsi organisasi ini tentu berkaitan dengan arogansi yang disebut dengan tadi kewenangan mutlak, sehingga negara di sini tidak bisa memberikan kepastian hukum. Akibatnya adalah semua kewenangan terhadap baik itu advokat maupun penyelenggara pendidikan sebagai syarat pasal undang-undang … Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak diberikan kepastian hukum dan itu berkaitan karena kondisional saat ini adalah organisasinya tunggal. 31. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya ingin dalami sedikit ya, ini kan permohonan dari Pemohon sebetulnya tidak begitu keberatan terhadap suatu organisasi, tetapi khusus dalam bidang pendidikan advokat itu tidak didominasi, jadi harus diberikan peluang untuk bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di dalam masalah pendidikan advokat. Saya ingin mendalami itu. 32. AHLI DARI PEMOHON: M. RULLYANDI Terima kasih, Yang Mulia. Jadi memang terhadap makna rumusan Pasal 2 ayat (1) itu terjadi kata multitafsir. Saya akan jelaskan secara struktural bahwa konstitusi itu norma hukum yang tertinggi adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak konstitusional di dalam Pasal 28 huruf c ayat (1), hak untuk mendapat pendidikan dalam arti luas, yaitu termasuk menyelenggarakan pendidikan. Sehingga kata dilaksanakan tersebut seolah-olah mengesampingkan prinsip norma hukum tertinggi, yaitu hak asasi manusia. Sehingga negara dalam hal ini tidak memberikan kepastian dalam tataran pelaksanaan di lapangannya. Untuk itu perlu dipastikan bahwa ini norma, kata dilaksanakan ini bisa diselenggarakan oleh pihak ketiga, baik institusi maupun … apa namanya … badan hukum setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tentunya.

12

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari Pemerintah? DPR? Cukup ya. Atau ada? Cukup, baik. Masih ada ahli atau saksi yang akan diajukan oleh Pemohon? 34. KUASA HUKUM PEMOHON: Y. B. PURWANING M. YANUAR Untuk sementara cukup, Yang Mulia. 35. KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari Pemerintah, DPR? Cukup. Ini ada permintaan memberikan keterangan dari pihak terkait dari PERADI, Majelis memutuskan untuk menerima pihak terkait ini dalam perkara ini, yaitu dari PERADI. Karena itu kita akan sidang sekali lagi hanya khusus mendengarkan keterangan dari PERADI ya. Ahli dan saksi sudah cukup dari Pemohon? Cukup, ya. Baik, sidang selanjutnya nanti akan mendengarkan keterangan dari PERADI sebagai pihak terkait dan sidang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, pukul 11.00 WIB, untuk mendengarkan keterangan dari pihak terkait, yaitu PERADI. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB Jakarta, 18 Februari 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13