2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI DARI PEMOHON (V)

JAKARTA SELASA, 10 DESEMBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 83/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Siti Askabul Maimanah Rini arti Sungkono Dwi Cahyani Tan Lanny Setyawati Marcus Johny Rany

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Dari Pemohon (V) Selasa, 10 Desember 2013, Pukul 11.18 – 11.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) Maria Farida Indrati 3) Ahmad Fadlil Sumadi 4) Patrialis Akbar 5) Anwar Usman 6) Muhammad Alim 7) Harjono Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sungkono 2. Dwi Cahyani 3. Siti Askabul Maimanah B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Mursid Mudiantoro 2. Mustofa Abidin C. Ahli dari Pemohon: 1. Himawan Estu D. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Agus Hariadi 3. Maria Lucia Clamameria

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang lanjutan dalam Perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Hadir ya, masih seperti sidang terdahulu? Lengkap?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Ya, terima kasih.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT DPR tidak hadir. Pemerintah?

6.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Hadir, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Kesepakatan kita pada sidang yang lalu dua orang ahli.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Benar, Yang Mulia.

1

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Benar.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Cuma yang satu ahli itu masih perjalanan karena tadi sudah pesawat jam 06.00 sebenarnya, cuman delay (…)

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari mana?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Dari Surabaya, delay 2 jam, Yang Mulia. Sekarang masih perjalanan, mungkin kami usul kalau nanti misalkan (…)

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tertulis saja nanti ya, tertulis ya karena kita tidak (…)

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Baik.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena pemerintah juga enggak ahli kan?

16.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Tidak, Yang Mulia.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ya, jadi persidangan hari ini saya kira kita bisa anggap persidangan terakhir untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon yang hadir. Kemudian yang tidak hadir kita terima nanti keterangan tertulis ya, begitu.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Baik, terima kasih, Yang Mulia.

2

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kita mulai. Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Saudara Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., saya persilakan untuk maju untuk diambil sumpahnya. Ya, mohon bisa disumpah, diambil sumpahnya. Saya persilakan Yang Mulia Dr. Anwar Usman, oh Kristen … oh, maaf kalau Kristen, di sini enggak ada agamanya. Baik, kalau begitu Prof. Maria, saya persilakan untuk mengambil sumpah.

20.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

21.

AHLI DARI PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

22.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, terima kasih rohaniwan. Ini ahli ini padahal saya tahu persis ini, tapi saya enggak tahu agamanya, mohon maaf. Baik, Saudara Pemohon akan memandu keterangan ahli atau dipersilakan ahli menyampaikan?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Ya, kami persilakan ahli untuk menyampaikan keterangannya.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Kalau begitu saya persilakan Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., untuk memberikan keterangan keahliannya. Waktunya ya 15 begitu, sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami yang tertulis ini. Saya persilakan.

3

26.

AHLI DARI PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Baik, selamat siang. Asalammualaikum wr.wb. Salam sejahtera. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, hari ini saya memakai batik, tidak pakai jas karena saya ingin menghargai Nelson Mandela yang saya kagumi sebagai orang Afrika yang selalu memperkenalkan batik dalam segala pertemuan, oleh karena itu saya tidak pakai jas hari ini, mohon maaf atas kekurangsopanan barangkali dalam forum ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Yang Mulia karena saya diperkenankan untuk kembali di ruangan ini hadir sebagai ahli dengan tugas memberikan penjelasan tentang tugas negara melindungi hak asasi warga negara dan kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya. Kesaksian ini hari ini disampaikan bertepatan dengan peringatan terbentuknya universal declaration of human rights, yaitu pada tanggal 10 Desember 1948, tepatnya 65 tahun yang lalu di mana bangsa-bangsa di dunia mendeklarasikan pentingnya perlindungan HAM yang dituangkan dalam dokumen hukum. Sekali lagi, demikian juga pada minggu yang lalu kita bersama telah mendengar bahwa Pak Nelson Mandela yang menjadi simbol perjuangan HAM, khususnya rasisme dengan keberhasilan membawa Afrika Selatan merdeka dan bersejajar dengan bangsa lain. Harapanya bahwa kesaksian ini dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli ini saya sampaikan atas permintaan permohonan yang … maaf, permintaan Pemohon yang mengajukan pemeriksaan pengujian UndangUndang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf a yang rumusan lengkapnya ada pada tulisan, saya tidak bacakan. Analisis hukum dengan menggunakan berkaitan dengan (suara tidak terdengar jelas) konsep negara hukum dan demokrasi yang bertumbuh pada aspek penting. Pertama, fungsi undang-undang dalam negara hukum. Yang kedua, prinsip perlindungan hak asasi manusia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Konsep negara hukum baik yang dipikirkan dalam tradisi Europa Kontinental Rechtsstaat maupun tradisi anglo saxon rule of law, kedua-duanya sama-sama menempatkan pentingnya aturan hukum untuk menjaga tercapainya perlindungan hak asasi manusia. Dalam tradisi Rechtsstaat yang bertumbuh pada hukum tertulis, menempatkan undang-undang bukan saja sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi. Tentang hal ini dinyatakan 4

secara tegas oleh Burkens dalam bukunya Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat yang juga pernah dirujuk oleh Philipus Hadjon sebagai berikut. Rechtsstaat memiliki beberapa syarat dasar yaitu. a. Asas legalitas. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum atau dalam bahasa lain, (Ahli menggunakan bahasa asing). Dengan landasan pemerintahan … Maaf, dengan landasan ini, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Pembentukkan undang-undang merupakan bagian penting dari negara hukum. b. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. c. Hak-hak dasar atau (Ahli menggunakan bahasa asing). Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukkan undang-undang. d. Pengawasan pengadilan. Bagi rakyat harus tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan atau (Ahli menggunakan bahasa asing). Undang-undang menjadi tumpuan utama negara hukum karena dengan undang-undang tersebut dipenuhilah prinsip keabsahan dalam bertindak bagi penyelenggara negara. Undang-undang menjadi dasar kewenangan atau (Ahli menggunakan bahasa asing) bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya mengurus urusan pemerintahan yang pada ujungnya juga berkaitan dengan kepentingan rakyatnya. Berdasar undang-undang dapat ditemukan dasar keabsahan wewenang yang akan meliputi substansi atau materi kewenangan. Prosedur penggunaan wewenang dan persyaratan-persyaratan yang harus dicukupkan dalam penggunaan wewenang tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konsepsi negara hukum, juga memberikan peran yang sangat besar kepada peradilan untuk menguji apakah undang-undang ini menjadi dasar penggunaan wewenang ini sudah memadai? Dalam hal ini dilakukan oleh peradilan konstitusi atau Mahkamah Agung sesuai dengan sistemnya. Dan atau apakah penyelenggara negara sudah menggunakan kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya? Dilakukan oleh lembaga peradilan yang kompetesi sesuai dengan persoalan hukum atas uraian susunan pemerintahan yang dijalankan. Dengan demikian, menjadi jelas jika terdapat undang-undang yang dalam pengaturannya telah … ternyata atau berpotensi merugikan warga negara, maka badan peradilan berwenang untuk memeriksa dan memutus atas permohonan tersebut dengan menggunakan batu uji konstitusi. Oleh sebab itu, adalah pada tempatnya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memeriksa dan memutus atas permohonan ini yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan pasal a 5

quo bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tujuan membangun sebuah negara yang didasarkan pada aturan hukum adalah mencapai perlindungan hak asasi manusia. Dalam konstruksi pemikiran negara hukum dinyatakan sebagai hak-hak dasar atau (Ahli menggunakan bahasa asing). Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan (suara tidak terdengar jelas) undang-undang. untuk itu, setiap undangundang yang dibentuk oleh lembaga legislatif harus dimaksudkan untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia. Dalam konstruksi yang lain, jika ada undang-undang yang mengabaikan perlindungan HAM, maka undang-undang tersebut telah mengandung cacat substansi. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tugas negara sebagaimana dituang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “Membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan selanjutnya.” Dalam suasana dan keadaan seperti apapun, maka tugas pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Berdasarkan teoritik yang seperti ini sudah dipraktikkan di Amerika, tugas pemerintah meliputi tugas pokok penyelenggara pemerintahan, antara lain melindungi kepentingan negara dalam arti yang luas, keamanan dan pertahanan keamanan memberikan kenyamanan dan keamanan pribadi setiap warga negara, menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, menyediakan layanan publik serta kemudahan akses, mengatur kemudahan distribusi barang dan produk perdagangan, melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Demikian catatan dari Jim Shultz, dalam The Democracy Owners’ Manual: A Practical Guide to Changing the World. Berdasar berbagai uraian di atas, maka sudah pada tempatnya, setiap pembentukan undang-undang dipertanyakan apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat. Jika tidak ditemukan atau justru merugikan kepentingan rakyat, maka sudah pada tempatnya jika Mahkamah Konstitusi menguji dan memberikan putusan agar pasal undang-undang yang demikian, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan tidak berlaku atau setidaknya dinyatakan berlaku dengan persyaratan tertentu. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bagian kedua, dari keterangan Ahli diuraikan tentang konsepsi dasar HAM yang akan berimplikasi pada perbedaan sifat, pengaturan, dan konsekuensi penyelenggaraannya oleh pemerintah. Berkaitan dengan permohonan a quo, selanjutnya harus dinyatakan sebagai bentuk hak yang dirumuskan

6

dalam hukum positif dan telah dikuatkan melalui putusan badan peradilan. Secara konseptual, hak milik di satu sisi bisa dikategorikan sebagai hak klasik, yang berkarakter klasik, dan hak sosial. Dalam konteks hak klasik, maka hak milik tidak dapat dirampas, baik oleh orang … maaf … baik oleh orang lain maupun oleh negara. Dalam hubungannya dengan perlindungan dimaksud, maka negara merumuskan norma larangan bagi orang yang akan mengganggu hak milik. Demikian juga, dalam hal pemerintah mencabut hak milik, maka harus disediakan sejumlah ganti kerugian yang dimaksudkan untuk memberikan pergantian yang seimbang bagi yang ber (suara tidak terdengar jelas). Maka, atas hak milik, tugas negara adalah melindungi penikmatan hak milik dan melarang negara untuk merampasnya. Dalam konteks hak sosial, hak milik harus dipandang sebagai hak atas kehidupan yang layak, maka tugas negara adalah mencukupkan dan/atau memfasilitasi seoptimal mungkin. Rakyat dapat berhadapan pada kondisi kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, negara wajib mempertimbangkan pemberian ganti kerugian yang layak atas perampasan hak milik tersebut. Kembali pada prinsip negara hukum yang bertumpu pada pembentukan undangundang. Sebagai dasar keabsahan pemerintahan dan pada sisi lain pentingnya perlindungan HAM, maka perjalanan akhir atas kedua hal tersebut ujungnya harus bisa diuji atau di-review oleh badan peradilan. Kewenangan pengadilan me-review tersebut, konformitasnya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi, dalam hal ini, dilakukan oleh peradilan konstitusi. Dan menggunakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konteks peradilan lainnya. Dalam kasus Lumpur Lapindo, telah nyata terdapat putusan badan peradilan sebagai berikut. A. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012 yang dalam salah satu pertimbangan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk penyelesaian masalah yang timbul di luar Peta Area Terdampak (PAT) adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, dan selanjutnya. Alokasi anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Keempat. Jika pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diminta oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah Peta Area Terdampak, maka rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah Peta Area Terdampak, akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk mengatasi masalah di luar PAT (Peta Area Terdampak) adalah memberikan kepastian hukum dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh 7

negara yang memikul tanggung jawab untuk bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi warganya. B. Putusan peradilan umum. Bahwa telah ternyata dari seluruh putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa peristiwa bencana Lumpur Lapindo adalah peristiwa alam, bukan lagi merupakan tindakan manusia atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, tanggung jawab atas pemberian korban Lumpur Lapindo, ditanggungkan kepada negara. Berdasar dua putusan di atas, telah ternyata bahwa posisi badan peradilan dalam konsepsi negara hukum adalah sentral karena memainkan peran untuk menjaga harmonisasi dan konsistensi perundang-undangan terhadap ketentuan yang sederajat dan ketentuan hukum yang lebih tinggi, serta dalam rangka perlindungan hukum bagi rakyat. Berdasar fakta dua putusan tersebut, maka sudah seharusnya negara patuh yaitu dengan cara merencanakan alokasi penganggaran yang dituangkan dalam APBN. Pencantuman anggaran untuk korban Lumpur Lapindo bukan saja terhadap area terdampak, tetapi juga daerah di luar peta area terdampak yang fakta penderitaannya sama dan sebangun dengan mereka yang ada dalam peta area terdampak. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur tentang perlindungan hak asas manusia. Berdasarkan rumusan pasa Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia menegaskan diri sebagai sebuah negara hukum dan memberlakukan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang wajar dan tepat jika prinsipprinsip negara hukum dan pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan dalam menilai penyelenggaraan negara, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun untuk menilai keabsahan tindakan penyelenggaraan negara. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon atas pasal a quo, saya berpendapat bahwa. a. Ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum karena rumusan pasal a quo mengabaikan perlindungan hak asasi berupa jaminan kenyamanan dan keamanan sosial atas hak milik, yang hal ini telah dinafikan dalam rumusan pasal a quo. Di mana hal itu seharusnya menjadi kewajiban pemerintah atau negara mencukupkan pemenuhannya. Ketentuan a quo juga bertentangan dengan tujuan negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi, khususnya hak asasi berupa hak milik. 8

Karena rumusan pasal a quo telah ternyata benar dengan isi dan maksud putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan nyata memerintahkan kepada negara agar memulihkan kondisi korban dan hal ini tidak boleh lagi diabaikan (suara tidak terdengar jelas) dalam ketentuan a quo. Negara, dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya memberikan contoh untuk memenuhi putusan badan peradilan, yang isinya perintah melindungi hak asasi warga negaranya dalam bentuk penganggaran dalam APBN sebagai biaya pembiayaan korban Lapindo untuk daerah di luar peta ... area terdampak. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian kesaksian saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan hikmat dan bijaksananya agar kita tetap menjaga amanahnya menjadi (suara tidak terdengar jelas) kebenaran dan menjaga kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Shalom dan selamat siang. 27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Ahli. Baik, sebelum saya persilakan dari meja Hakim. Pemohon, masih ada yang perlu diklarifikasi atau di dalami, atau cukup?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA ABIDIN Cukup, Yang Mulia.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Dari Pemerintah, cukup? Cukup. Dari meja Hakim? Oh, cukup. Ya, kalau begitu sudah tidak perlu ada klarifikasi atas keterangan Ahli karena sudah jelas, maka perlu saya sampaikan kepada Pemohon, Pemerintah, dan DPR bahwa rangkaian sidang dalam Perkara Nomor 82/PUU-XI/2013, PUU tentang APBN dianggap sudah cukup dan selesai, tinggal menunggu keterangan (...)

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Yang Mulia.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada apa?

9

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Ada sedikit klarifikasi tapi bukan ke Ahli.

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Kami barusan ... minggu kemarin barusan mendapatkan satu dokumen penting berkaitan dengan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Saya ... Pemohon berkeinginan untuk melakukan klarifikasi ke Kementerian Keuangan.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Dokumen itu berbentuk tertanggal 16 Juni 2009.

39.

Surat

Nomor

S358/MK.02/2009,

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tentang apa itu?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Tentang persetujuan usulan revisi realokasi antar program pada dipa tahun anggaran 2009 BPLS.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

10

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Yang substansinya pada pokoknya sehubungan dengan Surat Pimpinan DPR-RI tanggal 6 Mei 2009, Nomor TU.03/2478/DPR-RI/V/2009 dan Surat Sekretaris BPLS tanggal 15 Juni 2009 Nomor 281/03/K/2009, perihal tersebut pada pokok surat dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sebagai tindak lanjut surat tersebut di atas, revisi yang dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan hanya di luar kegiatan nitigasi atau mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke kali Porong. Hal tersebut sesuai Pasal 15 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS jo Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS yang menyatakan bahwa biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, terutama di dalam penanggulangan tanggul utama sampai ke kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. 2. (suara tidak terdengar jelas) adalah selanjutnya dalam rangka penyelamatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo dibiayai melalui dana talangan dengan langkahlangkah sebagai berikut. a. Dana talangan dapa disediakan mengacu pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. b. Harus dituangkan di dalam APBNP Tahun anggaran 2009 dalam pos pembiayaan non perbankan dalam negeri yang diproses dalam mekanisme APBNP. c. Untuk menjamin kepastian hukum diperlukan adanya perikatan hutang-piutang antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dengan PT Lapindo Brantas. d. BPLS perlu menyampaikan surat permintaan dana talangan kepada Menteri Keuangan. e. Untuk memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang APBNP harus mencantumkan secara atau ketentuan yang menyatakan bahwa penyediaan dana talangan tersebut bersifat khusus. Dikecualikan dari Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/ atau melakukan penyertaan modal kepada

11

perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Demikian kiranya maklum, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang kedua, Yang Mulia. Kami melakukan klarifikasi setelah adanya surat ini ternyata pada tanggal 23 September 2009, Perpres Tahun 2008 diubah, yang menempatkan pengelolaan lumpur untuk pengeboran untuk aliran lumpur ditangani oleh negara melalui APBN, sedangkan rakyat tetap dibiarkan terlantar. Itu yang kedua, Yang Mulia. 43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ya. Ya, baik.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Yang ketiga, saya juga ingin mengklarifikasi bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, Kementerian Keuangan ketika ada rapat beserta dengan BPLS, ternyata ada kontradiksi ketika Ibu Sri Mulyani sudah memberikan surat keterangan semacam ini, ternyata dalam rapat tanggal 23, Kementerian Keuangan menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dapat memberikan itu, namun mereka menolak penggunaan ini dalam rapat yang terkahir tanggal 23 Maret, mereka menolak.

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Mereka menyarankan (…)

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, intinya sudah anu … kita anu … ya, baik ya.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Ya.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti ditambahkan sebagai bukti dan dimasukkan di dalam nanti kesimpulan nanti ya.

12

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: MURSID MUDIANTORO Siap, Yang Mulia.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mulia.

52.

Dan juga … gimana? Pak Harjono, monggo. Saya persilakan, Yang

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, jadi Saudara Pemohon, kalau itu ada kronologis tentang peraturan, lalu peraturan itu tingkatnya apa? Pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan, coba kemudian di … disimpulkan apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan itu? Bagi pemerintah karena sudah disebut ya, apakah yang disebut sebagai Surat Menteri Keuangan Tahun 2009 itu prinsipnya masih bisa dipakai sekarang. Karena tanggung jawab itu kemudian seolah-olah diubah ya. Dulu waktu Ibu Sri Mulyani menyatakan seperti itu, apakah itu dalam prinsip tata keuangan negara masih bisa dilakukan. Karena itu akan menjadi satu pintu bagi kami sebetulnya, sikap pemerintah sendiri bagaimana? Atau pernah bersikap bagaimana? Karena ada perubahan PP dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu diklarifikasi pemerintah tentang surat-surat yang pernah dikeluarkan sebagai sumber hukum dari persoalan (suara tidak terdengar jelas).

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi kembali saya ulangi, itu nanti dimasukkan di dalam kesimpulan dan ini nanti yang kalau anu … pemerintah mungkin bisa di copy, dikasihkan pemerintah untuk direspon di dalam kesimpulannya ya. Baik, jadi kesimpulan diserahkan paling lambat hari Selasa, 17 Desember 2013, pukul 14.00 WIB ya. Kalau lewat itu dianggap tidak memberikan kesimpulan atau menyerahkan kesimpulan. Baik, ya sambil nanti menunggu putusan kita tunggu kesimpulannya dulu, nanti ada panggilan untuk pembacaan putusan, termasuk keterangan Ahli tertulis itu ya, saya kira itu. Jadi, kesimpulan pemerintah … kesimpulan kalau DPR juga anu … kesimpulan dari DPR, saya kira gitu.

13

Terima kasih. Saya kira persidangan ini sudah selesai dan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 10 Desember 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14