2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 60/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN PEMERINTAH (V)

JAKARTA SELASA, 1 OKTOBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 60/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Yayasan Bina Desa Sadajiwa 2. Koperasi Karya Insani 3. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (V) Selasa, 1 Oktober 2013, Pukul 10.45 – 12.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Jamdan Zoelva Harjono Anwar Usman Muhammad Alim Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Suroto 2. Wigatiningsih 3. Sri Agustin Trisnantari B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Isnur 2. Ahmad Biky C. Ahli dari Pemohon: 1. Robby Tulus D. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Setyo Heriyanto Basuki Tuti Rianingrum Mualimin Abdi Tengku Rulita Erik

E. Ahli dari Pemerintah: 1. Ramudi Arifin 2. Suwandi 3. Rully Indrawan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 60/PUUXI/2013, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon perkenalkan yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BIKY Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Ahmad Biky selaku Kuasa Hukum. Di sebelah saya ada Muhammad Isnur, selaku Kuasa Hukum. Sebelah saya ada Suroto, selaku Pemohon VI mewakili LPEK. Kemudian ada Ibu Wigatiningsih, selaku Pemohon VII. Dan Ibu Sri Agustin Trisnantari, selaku Pemohon VIII. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Pemerintah hadir?

4.

PEMERINTAH: TUTI RIANINGRUM Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir. Yang pertama dari ujung kanan Bapak Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Ham, sebelah kirinya Pak Setyo Heriyanto dari Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian berikutnya Pak Basuki dari Kementerian Koperasi dan UKM, saya sendiri Tuti Rianingrum dari Kementerian Hukum dan Ham, kemudian di barisan belakang Saudara Tengku, Rulita, dan Saudara Erik dari Kementerian Hukum dan Ham, serta dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian hari ini juga Pemerintah mengajukan 3 orang Ahli. Yang pertama Prof. Dr. Ramudi Arifin, yang kedua Dr. Suwandi, dan yang ketiga Prof. Dr. Rully Indrawan, tetapi yang hadir pada pagi ini baru dua, yaitu Prof. Dr. Ramudi Arifin dan Dr. Suwandi. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan pemeriksaan dalam sidang perkara ini untuk mengajukan keterangan Ahli dari Pemohon yang melalui video converence. Setelah dikonfirmasi melalui video converence 1

hanya satu yang memungkinkan untuk video converence, yaitu dengan Dr. Robby Tulus di Kanada. Yang satu sambungan tidak bisa dipergunakan, tidak bisa apa ... hubungannya tidak bagus sehingga tidak bisa laksanakan video converence. Kemudian yang kedua mendengarkan Ahli dari Pemerintah, yaitu yang hadir Prof. Dr. Ramudi Arifin, ya, dan Prof. Rully Indrawan ... oh, Dr. Suwandi, ya, baik. Kepada Ahli maju dulu ke depan diambil sumpah terlebih dahulu dari Pemerintah. Silakan Prof. Dr. Ramudi Arifin dan Dr. Suwandi, duadua beragama Islam, ya. 6.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI “Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

7.

SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM: Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, terima kasih.

9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih, kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan dulu keterangan Ahli melalui video converence dari Otawa dengan Dr. Robby Tulus. Tolong disambungkan. Dr. Robby Tulus mendengar suara saya?

10.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Jelas sekali, Yang Mulia.

11.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jelas sekali. Baik, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari Ahli mengenai Undang-Undang Perkoperasian, ya. Sebelumnya apakah di situ ada rohaniwan?

2

12.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Tidak ada, Pak, saya di rumah ini.

13.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, apakah ... Bapak beragama apa? Kristen, Islam?

14.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Katolik, Pak.

15.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Katolik. Baik, jadi dari jauh saja, ya. Mengikuti petunjuk nanti rohaniwannya maju ke depan, ya, biar di-shoot dia. Mengikuti petunjuk bagaimana pelaksanaan lafal sumpahnya, ya.

16.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Baik, Pak.

17.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi Saudara berdiri, berdiri dulu yang di sana Dr. Robby Tulus, ya. Tolong itunya ... ya, berdiri, ya. Angkat tangan kanan 3 jari, ya. Cukup, ya. Nanti ikuti lafal janji yang diucapkan oleh Hakim dan Saudara ikuti, ya.

18.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Baik. Di sini ada Rohaniawan Agama Katolik, ya. Ya, silakan.

19.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

20.

AHLI DARI PEMOHON:ROBBY TULUS Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

3

21.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

22.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Kembali duduk dan rohaniwan silakan kembali ke tempat. Ya, kita mendengarkan dulu keterangan Ahli dari Dr. Robby Tulus yang ada di Canada, ya. Saya persilakan, Pak Robby Tulus, untuk menyampaikan keterangan keahliannya, ya. Langsung saja, ya. Silakan.

23.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Baik, Hakim Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Perkenalkan, nama saya Robby Tulus, kelahiran Bandung, dan (suara tidak terdengar jelas) saya telah berkarir di berbagai tempat, Korea, Canada, India, Singapura, dan Filipina. Dan setelah pensiun, akhirnya saya bermukim di Ottawa, Pak. Saya sudah mengirim keterangan tertulis sebagai saksi ahli yang sudah saya kirim ke Panitera Mahkamah dan semoga dapat dipakai sebagai rujukan dinilai dan di mana diperlukan. Saya ingin sekadar malam ini menyampaikan beberapa pemikiran kontekstual, Pak, terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Saya ada empat pemikiran kontekstual yang ingin saya sampaikan sebagai … berdasar interpretasi dan sanggahan saya terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu yang pertama, Pak. 1. Saya ingin menyampaikan mengenai sejarah paternalisme dan perumusan Undang-Undang Perkoperasian di negara-negara bekas jajahan, terutama Asia dan Afrika dalam hal ini. Karena ini ada relevansinya dengan apa yang akan kita … yang ingin saya sampaikan. 2. Mengenai semangat dan nilai mutualisme, yaitu usaha bersama dalam perkoperasian yang perlu dilindungi dan diamankan oleh Undang-Undang Perkoperasian. Saya, kita ini sangat erat kaitannya dengan juga Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Pentingnya modal sosial dan pendidikan dalam perkoperasian sebagai pencerminan manusia berkualitas dan bukan modal berkuantitas. 4. Kemudian, pentingnya peran pemerintah sebagai pengaman dan pengawas jati diri dan kemandirian koperasi. Dan ini saya ambil, saya sebagai acuannya adalah Deklarasi Konferensi Menteri di Beijing Tahun 1999 yang betul-betul … apa … telah disepakati oleh banyak menteri maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

4

Nah, sebelum itu, Yang Mulia, ingin saya menyampaikan bahwa saya menyambut baik sekali permintaan Pemohon untuk ikut memberikan keterangan, pandangan, dan pemikiran saya tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Karena saya kira, peluang seperti ini saya anggap berharga sekali untuk bisa berbagi pendapat dalam rangka mengupayakan dan menghasilkan suatu produk undang-undang yang paling cocok dan relevan bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat koperasi, perkoperasian, dan terutama anggota koperasi sendiri di Indonesia. Nah, tidak kalah penting adalah kesempatan bagi saya untuk juga menunjukkan penghargaan saya pada segenap penggiat, pencinta, pemerhati perkoperasian, pemerintah, dan lembaga … lembaga-lembaga legislatif, yudikatif. Dan tentu yang paling penting sendiri, Yang Mulia adalah saya ingin membuktikan kecintaan saya sendiri terhadap tanah air kelahiran saya di bumi pertiwi di mana saya dibesarkan, saya ditempa, dan diberi pendidikan, dan pengalaman perkoperasian pada awal usia produktif saya dahulu. Dan sebagai aktifas … aktifis, maaf, (suara tidak terdengar jelas), Indonesia di Canada saat ini saya berkenan membelah dada saya, Yang Mulia, maka akan nampak sang saka merah putih masih berkibar dengan megah dan anggun di dalamnya. Nah oleh karena itu, baiklah saya mulai dengan pemikiran kontekstual yang pertama, sejarah paternalisme. Kalau kita menyimak sejarah Perundang-Undangan Koperasi, terdapat empat bentuk perundang-undangan yang menaungi lembaga perkoperasian. Pertama di Eropa, dimana koperasi dahulu berasal. Yang pertama adalah undangundang yang khusus disusun, dirancang untuk lembaga koperasi. Ini seperti di Inggris, Belanda, dan ini yang banyak ditiru oleh negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia tentunya. Dan kemudian, Undang-Undang Komersial di mana terdapat pasal-pasal mengenai perkoperasian di dalamnya. Ada juga UndangUndang Komersial seperti di Portugal, di Turki, Norwegia, dan Belgia yang khusus bersifat komersial dan koperasi mengacu kepadanya. Kemudian, yang keempat tidak cukup anggaran dasar biasa saja. Seperti di Denmark dan di negara-negara Skandinavia tidak ada UndangUndang Koperasi, tapi cukup anggaran dasar yang menjadi … apa namanya … rujukan untuk … atau kegiatan koperasi itu sendiri. Nah, sejarah Undang-Undang Perkoperasian Asia, kalau kita di Asia, saya lihat sangat menarik, Yang Mulia. Kalau kita lihat pertama … yang pertama dilahirkan itu di Jepang tahun 19 … eh, 1900. Setelah restorasi Meiji, waktu itu tentu ada perubahan dari sistem feodal kepada industrialisasi Jepang yang akhirnya … apa … melahirkan (suara tidak terdengar jelas) pertama. Kemudian, di India … disusul di India pada 1904, Filipina 1906, dan yang menarik juga tentunya di Indonesia pada tahun 1915.

5

Nah, kerangka dasar perundang-undangan di Asia banyak berasal dari Jerman, dan Inggris, maupun Belanda di negara jajahan seperti India, Indonesia, Filipina, dan sebagainya wilayah perkoperasian itu pada awalnya dirumuskan oleh para birokrat asing karena berdasarkan apa yang paling baik bagi para penjajah itu sendiri karena ini pasca … masih zaman kolonial waktu itu. Jadi, sifatnya sangat paternalistik yang masih nampak juga sisa-sisa paternalismenya dalam perumusan undangundang di banyak negara sedang berkembang sekarang ini apa benar untuk di Indonesia waktu itu saya serahkan sepenuhnya pada persepsi Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati dalam sidang ini. Tapi menurut Margaret digby, itu apa … dalam bukunya, Agricultural Cooperation in the Commonwealth, tentang Undang-Undang koperasi India yang waktu itu disebut Friendly Societies Act karena langkahnya kepemimpinan masyarakat di pedesaan India maka waktu itu diangkatlah registra, yaitu pendaftar koperasi atau kalau mau dianalogikan dengan yang ada di Indonesia sekarang, kepala dinas koperasi yang tugasnya bukan hanya mendaftar tapi juga membuat laporan … yang bukan hanya mendaftar atau membuat laporan, Yang Mulia, tapi juga melaksanakan, mengurus, mendidik, memprakarsai, mendirikan, dan mengawai koperasi itu sendiri. Jadi, registra atau kepala dinas kemudian dikenal sebagai friend philosopher and guide itu teman, filosof, dan pengarah koperasi. Seperti yang sering kita dengar history repeat itself. Jadi, apa sejarah itu berulang kembali karena sikap paternalistik dalam konteks perkoperasian masih banyak dirasakan di banyak negara sedang berkembang. Nah, sebaliknya kalau di negara maju, kami sendiri terlibat waktu itu di dalam proses konsultasi (suara tidak terdengar jelas) namanya rekan koperasi justru yang menjadi teman, filosof, dan pengarah dan bukan pihak pemerintah atau registra-nya. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa undang-undang tentang perkoperasian sangat berperan untuk menunjukan maju-mundurnya koperasi. Sehingga undang-undang ini sebaiknya dikaji dari dampaknya terhadap perkembangan koperasi untuk jangka waktu panjang ke depan baik dari segi kualitatif maupun kualitatif … kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, undang-undang tentang perkoperasian itu seyogiayanya perlu dirumuskan bersama secara partisipatif oleh para praktisi koperasi sendiri, ahli hukum, pemerintah pusat/daerah, pakar koperasi, akademisi, unsur LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Saya kira itu penting sekali dan mungkin itu yang saya dari kejauhan melihat kurang dilakukan di dalam proses perancangan undang-undang di Indonesia, Yang Mulia, yaitu yang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang kedua, yang saya ingin tekankan adalah semangat dan nilai mutualisme. Jadi, yang paling mendasar bagi saya adalah nilai kebersamaan atau mutualisme perkoperasian yang sebenarnya terkandung sangat jelas, implisit maupun eksplisit di Undang-Undang

6

1945, yaitu usaha bersama, yang tentunya berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33. Sangat mendasar karena mutualisme ibarat bandul atau pendulum yang berada di tengah ayunan dari ujung kiri ke ujung kanan dan sebaliknya. Kita sebut saja ujung ekstrim itu kubu komunisme yang waktu dahulu sangat gencar dan ujung ekstrim kanan itu kubu kapitalisme. Nah, mutualisme di mana koperasi dan usaha bersama masyarakat berada itu diberi istilah The Side Way itu kalau saya mengutip Anthony Giddens sebagai seorang pakar sosialisme, sosilogi di London School Economics dan juga sering diungkap oleh Tony Blair bahkan, Perdana Menteri Inggris pada waktu itu yang dalam sejarahnya terutama di Inggris di mana ada (suara tidak terdengar jelas) yang memulai gerakan koperasi mampu melindungi dan mengamankan masyarakat, side way ini dari ekstrimisme atau polarisasi kedua paham atau ideologi ekstrim yang ada kanan dan kiri itu tadi. Nah, di ujung satunya perekonomian di kontrol sepenuhnya secara netral oleh pemerintah yaitu komunisme sementara hak-hak individu dikekang demi kepentingan partai tunggal, yaitu partai komunis. Di ujung lainnya adalah ekonomi yang memuja (suara tidak terdengar jelas) atau paham yang menjunjung tinggi pasar bebas terbuka dan yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, Yang Mulia tanpa diperbolehkan adanya intervensi pasar oleh pemerintah. Nah, mutualisme atau usaha bersama itu saya lihat penting sekali sebagai paham tengah. Kita sering sebut itu sebagai sektor ketiga juga di antara swasta dan publik di Indonesia … sektor swasta dan sektor publik bermakna untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang tertinggal yang masih tertinggal. Baik itu karena kubu kiri yang ekstrim atau pun karena kubu kanan yang ekstrim. Jadi, usaha bersama asas kekeluargaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat relevan dengan pemikiran dasar perkoperasian secara universal yang sering saya … di banyak forum perkoperasian yang membahas kebijakan publik yang dicanangkan untuk pemerintah negara-negara di mana saya ikut terlibat waktu masih menjabat direktur regional di ICA. Nah, dengan pudarnya komunisme, Yang Mulia, bukan lagi menjadi poros tengah di pendulum, namun menjadi (suara tidak terdengar jelas) atau suatu alternatif terhadap kapitalisme karena komunisme sekarang sudah pudar. Banyak negara di Asia melakukan amandemen atau penyusunan kembali perundangundangan koperasi mereka, soal terjadi penyusunan struktural (structure adjusment) dan liberalisasi dengan runtuhnya komunisme di Uni Soviet pada waktu itu, di akhir 1980-an, disusul dengan adanya arus globalisasi yang kita kenal sekarang, yang sangat jelas … yang menganut perekonomian pasar bebas.

7

Itu pulalah yang mendorong sebetulnya International Cooperative Alliance atau ICA, untuk meninjau kembali dan memperbarui jati diri perkoperasian secara universal, yaitu dengan partisipasi 126 negara anggota ICA dan komisi yang multinegara yang diketuai oleh Prof. Dr. Ian MacPherson. Dan sebetulnya akan menjadi Saksi Ahli hari ini dan disayangkan bahwa konektifitasnya tidak jalan karena beliau bisa lebih banyak lagi atau mengingatkan jati diri yang beliau rumuskan dengan komisi yang dalam hal itu tidak kurang dari 20.000 pemikir dan penggerak koperasi yang ikut terlibat di dalam prosesnya, sehingga definisi itu memang sudah disepakati secara universal oleh 126 negara dan lebih dari 20.000 koperasiwan. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah perkoperasian, ada kesepakatan, Yang Mulia, yaitu kesepakatan global mengenai definisi koperasi, nilai-nilainya, dan prinsip koperasi juga yang keseluruhannya ini terintegrasi dan diakui gerakan koperasi sedunia. Termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, prinsip perkoperasian merupakan pedoman atau pemandu dalam mempraktikkan kegiatan koperasi tapi yang justru menjadi garis bawahi dan mencerminkan nilai-nilainya. Prinsip bisa berubah dan itu hanyalah keyakinan sesuai atau bisa dipertajam sesuai perkembangan zaman yang ada. Misalnya akhir-akhir ini ada kemunculan untuk menyesuaikan melalui prinsip karena adanya isu perubahan iklim dan pemanasan global yang kian mengemuka di forum-forum internasional. Nah, kalau kita coba renungkan dan kaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Yang Mulia, kita … dan kita coba posisikan sejajarkan undang-undang ini dengan pengertian mutualisme tadi, dan pernyataan jati diri koperasi, maka akan tampak beberapa ganjalan utama dalam tiga hal, yaitu di dalam definisinya itu organisasinya dan sistem permodalannya. Kalau kita simak sedikit sejarah perkoperasian di Indonesia, misalnya pendulum Undang-Undang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 1958 dilanjutkan dengan (suara tidak terdengar jelas) Tahun 1960 berayun sebelah kiri sekali, bahkan waktu itu hubungan dengan ICA itu terputus karena waktu itu masih zamannya nasakom yang pendulumnya agak ke kiri. Pada waktu itu, campur tangan pemerintah membuat koperasi menjadi penyalur barang murah dan kemudian banyak dimanfaatkan para spekulan. Kemudian, muncul Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 yang menempatkan koperasi sebagai alat revolusi nasakom. Dan undang-undang ini, Yang Mulia, hanya bertahan dua bulan saja. Jelas di sini bahwa program pemerintah masih sangat realistis. Pendulum kemudian bergerak ke tengah dengan lahirnya UndangUndang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dengan dirumuskannya sendi dasar koperasi waktu itu, yang sedikit8

banyak mengacu pada prinsip perkoperasian International Cooperative Alliance tahun 1956. Nah, saat gencarnya proses liberalisasi sejak akhir 1980-an, maka pendulum Undang-Undang Perkoperasian kembali disesuaikan dan munculah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan kemudian yang sekarang ini, yang disesuaikan kembali dan pendulum bergerak ke kanan, dimana Undang-Undang Nomor 25 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau dari rukun koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi tahun 1995 … maaf … jati diri koperasi itu muncul tahun 1995, Yang Mulia. Jadi, Undang-Undang Nomor 25 itu lahir tiga tahun sebelum keluarnya pernyataan jati diri itu, sehingga koperasi merupakan usaha … apa namanya … yang waktu itu dinamakan sebagai badan usaha. Jadi, belum yang mencerminkan basis manusianya sebagai alternatif dari korporasi atau perusahaan swasta yang masih berbasis modal. Nah, kemudian pendulum bergerak lebih ke kanan lagi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 karena koperasi didefinisikan sebagai badan hukum, bukan sebagai perkumpulan otonomi orang secara sukarela. Yang didirikan orang perorangan atau badan hukum koperasi. Nah, juga dijelaskan adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Ini membawa implikasi bahwa modal dan badan usaha nampaknya didahulukan dan barulah kemudian aspirasi anggota dipenuhi. Padahal aspirasi anggota bukan sekedar ekonomi saja, namun juga, Yang Mulia, juga aspirasi bersifat sosial dan budaya yang tidak sekedar dilayani melalui instrumen modal, namun juga oleh instrumen pendidikan dan pelayanan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah pentingnya modal sosial. Karena koperasi membangun modal sosial dan bukan sekedar modal moneter, maka modal sosial memiliki nilai jaringan, yaitu kebersamaan dan bukan sekedar pranata sosial atau lembaga kemasyarakatan sebagai produk dan norma sosial, namun juga mobilisasi modal ekonomi yang berkembang karena adanya nilai jaringan dan kebersamaan itu. Di dalamnya terkandung elemen kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat di bidang sosial ekonomi, yaitu dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Saya kira ini merupakan pengejawantahan yang jelas dari Pasal 33 ... Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga modal sosial tidak dapat tumbuh secepat modal moneter karena membutuhkan kesabaran melalui pendidikan dalam jejaring keanggotaan. Keberlanjutan koperasi sangat ditentukan kekuatan modal sosial sebagai kinerja kualitatifnya dan menjadi akar untuk melestarikan kinerja kuantitatifnya. Pendidikan anggota merupakan pemberdayaan anggota koperasi, sehingga 9

terbentuklah modal sosial dan modal kemanusiaan, yaitu human capital Yang membangun kepercayaan anggota untuk bisa berswadaya, menolong diri sendiri dalam konteks ini adalah self-help, yaitu berusaha bersama self mutual help, sehingga ada persamaan atau kesamaan kearah sikap solider, setia kawan, dan akhirnya menjadi demokratis dan berkeadilan. Ini adalah nilai-nilai perkoperasian yang sangat sejalan dengan makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kami percaya bahwa pendidikan tepat guna bagi anggota dan modal sosial, merupakan akar untuk membangun modal materi atau moneter di lembaga perkoperasian, terutama di negara sedang berkembang, yaitu developing countries seperti ... atau di negara ekonomi berkembang, (suara tidak terdengar jelas) economy, seperti Indonesia. Kedua elemen dasar ini yang bersifat kualitatif nampaknya sulit terwujud kalau kita lebih menekankan aspek legalistik dan (suara tidak terdengar jelas) yang bersifat kuantitatif di dalam perundang-undangan koperasi. Nah, bagi saya, Yang Mulia, maka definisi koperasi universal, maaf. Yang dirumuskan ICA tahun 1995 sangat menekankan otonomi kesukarelaan dan persatuan orang-orang, yaitu anggota yang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi sosial dan budaya melalui perusahaan. Jadi perusahaan itu adalah instrumennya, alatnya yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Seperti saya katakan tadi, definisi ini lahir dari hasil partisipasi tidak kurang 20.000 praktisi dan pemikir perkoperasian dan sangat terintegrasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati waktu itu. Jadi, Yang Mulia, intepretasi saya mengenai definisi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian lebih menekankan aspek legalitasnya, yaitu badan hukum dengan penekanan pada modal ekonominya. Sehingga aspek kuantitas atau pertumbuhannya lebih menonjol dari aspek kualitas, yaitu membangun modal sosial dan kesejahteraan anggota, dan masyarakat. Dengan demikian (...) 24.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sebentar (...)

25.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Ya.

26.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bisa dipersingkat 5 menit lagi, ya.

10

27.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Baik, 5 menit lagi, Pak.

28.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya.

29.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Terima kasih, Yang Mulia. Dengan demikian jati diri koperasi (suara tidak terdengar jelas) konseptual dinomorduakan dan badan hukum lebih ditonjolkan, Yang Mulia. Saya bisa ambil contoh di digunakan di Filipina, di mana ada sekelompok kecil apa namanya ... (suara tidak terdengar jelas) kemudian dijadikan koperasi sebagai koperasi perikanan karena mereka pikir badan hukumnya lebih mudah ini. Jadi mereka membuat koperasi tapi tetap nelayan-nelayan dan lainlain terpuruk karena mereka hanya menjadi objek daripada pemilik modal ini. Jadi badan hukum ini sangat apa namanya ... sangat rawan sifatnya dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat koperasi taraf dunia, seperti yang di Jepang, Zen-Noh, Mondragon di Spanyol, atau Amul Dairy di India, tidak mungkin bisa besar tanpa pembinaan kualitas manusianya. Yang terakhir, Yang Mulia. Mengenai peran pemerintah sebagai pengaman dan pengawas jati diri kemandirian koperasi. Saya anggap peran pemerintah sebagai pengaman, dan pengawas jati diri, dan kemandirian koperasi sangat strategis dan saya kaitkan ini dengan perangkat organisasi dan modal penyertaan yang diluluskan dalam Undang-Undang Nomor 17. Dalam perangkat organisasi, saya lihat sudah sangat sesuai dengan pengertian ini bahwa rapat anggota memang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu Pasal 32. Yang saya pandang sebagai anomali adalah adanya perangkat pengawas dan pengurus yang kewenangannya bertolak belakang dengan jati diri koperasi. Kenyataan yang kami lihat di banyak negara koperasi sekarang justru mengarah pada hanya dua perangkat organisasi, yaitu rapat anggota dan pengurus. Argumentasi mereka yang ada adalah bahwa adanya badan pengawas yang dipilih dari oleh anggota pada rapat anggota cenderung memicu konflik berkepanjangan kalau tidak terjadi kesepakatan antar pengawas dan pengurus, sekalipun kedudukan mereka setara, apalagi kalau wewenang pengawas dibuat demikian besar sehingga bisa memberikan skorsing (penghentian sementara) setelah mengusulkan calon pengurus dari anggota ataupun nonanggota, yang berarti menempatkan kedudukan pengawas di atas pengurus, sehingga konflik akan cenderung meruncing. 11

Nah, wewenang pengawas untuk mengusulkan calon pengurus juga datang, juga bisa menekan kekuasaan rapat anggota yang seharusnya rapat anggota lebih diberdayakan, Yang Mulia. (suara tidak terdengar jelas) serta anggota dibuat aktif secara terus menerus. Intinya, koperasi dengan anggota yang cukup terdidik dan terlatih secara kualitatif akan mampu memilih pengurus yang ampuh dari oleh anggota tanpa perlu adanya (suara tidak terdengar jelas) pengawas. Karena itulah pendidikan penting sekali, ingin saya tekankan di sini. Pengurusnya yang bertugas meluruskan kebijakan-kebijakan strategis demi kepentingan anggota yang memilihnya, sedangkan pengelolaan di lain pihak bukan dilakukan pengurus, tapi pengurus dapat menyerahkan itu kepada kelompok profesional yang tidak mesti dari anggota. Nah, saya berpendapat bahwa pengawasan koperasi sebaiknya diserahkan kepada lembaga eksternal yang khusus dibentuk untuk melakukan audit sosial dan audit keuangan, yaitu pengawasan komprehensif sehingga tidak menimbulkan konflik intern di dalam kelembagaan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah membentuk lembaga pengawasan yang profesional dan komprehensif khusus untuk gerakan koperasi, sehingga memiliki (suara tidak terdengar jelas) dan kredibilitas untuk memberikan pengawasan eksternal, sehingga pengurus koperasi perlu senantiasa waspada dalam menjalankan tugasnya secara lebih terfokus dan efektif. Akuntan publik dapat saja apa … dapat saja dilibatkan dalam audit keuangannya di mana perlu dan sejalan dengan semangat deklarasi komprehensif para menteri koperasi (suara tidak terdengar jelas) juga yang menekankan bahwa tanggung jawab dan tugas utama pemerintah adalah di bidang regulasi dan pengawasan perkoperasian. Sementara penanganan intern dan penanganan koperasi diatur dan dikelola secara profesional sebagaimana halnya sektor (suara tidak terdengar jelas) perusahaan lainnya. 30.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bisa disimpulkan Pak Robby?

31.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Ya, saya simpulkan. (suara tidak terdengar jelas) perihal juga penyertaan modal koperasi, Yang Mulia. Singkat saja, itu menjadikan bahwa koperasi bisa menerima modal pernyertaan dari luar, baik pemerintah maupun masyarakat. Saya kira agak berlawanan kemandirian koperasi. Makna kemandirian adalah menjaga tradisi dan nilai self-help, Yang Mulia, melalui usaha bersama. Dan itu yang harus dilindungi dan diamankan oleh undang-undang, dan diawasi oleh pemerintah tentunya.

12

Dengan demikian dibukanya pula modal penyertaan di luar koperasi, apa … maka secara sadar atau tidak, pengurus dan anggota kehilangan insentif untuk melakukan upaya mandiri atau membuat rencana jangka panjang. Mentalitas ketergantungan yang sudah tertanam sejak pemerintahan orde lama dan baru, di mana koperasi diposisikan sebagai alat politik dan/ atau alat kebijakan pemerintah. Karenanya (suara tidak terdengar jelas) dibantu pemodalannya, seakanakan dihilangkan lagi melalui undang-undang ini. Pendidikan anggota sangat penting, saya tekankan sekali lagi Yang Mulia. Jadi, kemungkinan besar modal penyertaan dari luar akan juga membawa kepentingan dan agenda panitia pemberi modal itu sendiri, sehingga anggota menjadi objek yang dikorbankan untuk kepentingan luar. Nah, ini sekali lagi kuantitas harus didahulukan … kualitas harus didahulukan daripada kuantitasnya. Dalam keterangan saksi ahli yang saya tulis dalam bahasa Inggris, saya jelaskan bahwa telah ada upaya menyusun draf rancangan undangundang (suara tidak terdengar jelas) yang sayang tidak lagi dirujuk kembali untuk bisa di lihat di situ bahwa partisipasi sangat kuat, termasuk konsultasi yang melibatkan orang-orang ICA, pakar hukum perkoperasian, seperti Prof. Dr. Hans Werner yang juga apa namanya … sangat mengacu pada deklarasi Beijing yang dihadiri 163 delegasi dari 24 negara di Asia, Yang Mulia. Dan juga dengan menteri dari berbagai negara, termasuk lembaga PBB, ILO, FAO, ICA, dan ARO. Nah, sebagai penutup Yang Mulia. Harap, pengharapan saya adalah agar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dapat kiranya ditinjau kembali dalam konteks pemikiran para Pemohon dan para saksi dari semua pihak yang sedikit banyak kami tambahkan di sini dan tekankan kembali demi keberlanjutan gerakan koperasi yang benar-benar mandiri dan berjati diri. Terima kasih, Yang Mulia. 32.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih Pak Robby Tulus. Pemohon ada yang mau diverifikasi? Atau cukup? Cukup ya. Pemerintah? Cukup ya.

33.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Ada, Yang Mulia.

34.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada. Ya, satu saja ya. Kita masih ada saksi, masih ada Ahli soalnya. Singkat ya.

13

35.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Izin, Yang Mulia.

36.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya.

37.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Pak Robby Tulus, saya Pak Setyo dari Kementerian Koperasi ingin menanyakan.

38.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Baik, Pak.

39.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Menurut Pak Robby, apakah Kopdit, ini yang Bapak andalkan sebagai pelaksana jati diri koperasi murni masih memegang prinsipprinsip dan nilai-nilai koperasi dengan murni. Saya melihat sudah mulai bergeser ini. Dalam membangun wisma saja dia sudah membuat PT, jadi sudah hilang kepercayaannya terhadap koperasi. Ini menurut Pak Robby bagaimana? Kalau diizinkan satu lagi, Yang Mulia.

40.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukuplah, ya.

41.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Ya, Pak Robby, yang kedua, menurut Pak Robby, koperasi di Rochdale itu ada di pendulum mana? waktu dikembangkan Koperasi Rochdale? Sekarang sudah mati saya sudah lihat di sana mati tidak ada bekasnya, hanya kafe kopi saja. Nah, kira-kira matinya Koperasi Rochdale itu karena apa? Apakah karena undang-undangnya atau karena apa? Terima kasih, Yang Mulia.

42.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih.

14

43.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Boleh saya jawab, Yang Mulia.

44.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Pak.

45.

Sebentar, sebentar. Dari Majelis dulu biar satu kaligus. Silakan,

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kepada Ahli, saya ada satu pertanyaan. Seringkali kita terobsesi bagaimana sebuah koperasi di Indonesia menjadi koperasi yang besar. Dan koperasi yang besar pun seringkali dipadankan dengan koperasikoperasi di Eropa. Umpama saja di Negara Skandinavia yang kalau enggak salah koperasinya sampai juga bisa memperluas usahanya ke Indonesia dalam pabrik-pabrik kebutuhan tertentu, susu umpamanya, ya. Bagaimana, apakah itu juga ada kaitannya dengan persoalan yang kita diskusikan sekarang? Terima kasih.

46.

KETUA: HAMDAN ZOELVA tadi.

47.

Baik. Silakan, Pak Robby untuk menjawab beberapa pertanyaan

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Terima kasih, Yang Mulia. Pak Setyo, memang pergeseran nilai dan prinsip itu di koperasi mana pun itu bisa terjadi, Pak, terutama kalau pendidikannya sudah mulai dilalaikan. Dan saya dalam … katakanlah di dalam gerakan koperasi kredit masih tetap menekankan pentingnya pendidikan itu sendiri. Karena dimana yang pendidikan sudah mulai berkurang dan sudah mulai rapuh, di situlah letak kegagalan daripada koperasi karena anggota sudah tidak lagi menjadi apa namanya … pemicu atau penggerak utamanya dalam demokrasi bidang koperasi itu sendiri. Jadi, kalau saya lihat gerakan inkopdit bergeser wisma itu menjadi PT, saya kira itu bukan berarti bahwa wisma koperasi itu koperasi. Wisma koperasi itu adalah lembaga sebagai holding company daripada inkopdit yang bisa saja berbentuk PT, tapi kepemilikannya adalah oleh para koperasi-koperasi yang masih tetap menjalankan jati diri koperasinya. Nah karena itulah maka saya kembali tekankan bahwa apa … pendidikan itu menjadi maha penting karena pergeseran ataupun secara komparatif akan terjadi kalau di gerakan mana pun. Tetapi secara komparatif mungkin Pak Setyo saya terima kasih atas pertanyaan ini, bisa 15

Pak Setyo mungkin gambarkan apa … perbandingkan saja dengan koperasi-koperasi yang lain juga. Dimana pergeseran nilai itu sejauh mana, sehingga kita bisa melihat bahwa sebetulnya nilai dan prinsip koperasi yang dijalankan oleh gerakan koperasi kredit masih tetap utuh hanya tentu kekurangan di sini, sana masih ada, tapi mereka masih tetap berbasis anggota, Pak, tidak berbasis apa namanya … maupun anggota, semuanya harus menjadi anggota. Itu untuk Pak Setyo terima kasih. Dan kepada Bapak Majelis yang kami muliakan, saya kira apa namanya … koperasi itu perlu prinsip kesabaran, Pak. Memang tidak benar kalau apa namanya … kita harus membandingkan koperasi besar itu seperti yang di Eropa. Karena apa namanya … kalau mereka tumbuh di zaman kolonial dahulu dan kita di negara-negara sedang berkembang justru dijadikan objek mereka, maka kita tidak akan bisa mampu berkembang secepat mereka. Namun, saya ingin kembali tekankan bahwa kalau modal sosial ditanamkan seperti halnya di apa … Amul koperasi susu di India, itu koperasi susu terbesar di dunia yang justru dimulai oleh Dr. Kurien dengan mendidik anggota-anggota yang buta huruf karena pendidikan yang saya maksudkan di sini bukan pendidikan apa … ruang kelas atau pendidikan formal, tapi justru pendidikan informal. Koperasi itu mempunyai kekuatan luar biasa untuk memberikan pendidikan informal, sehingga peran serta anggota sedemikian dinamisnya, sedemikian asetnya, sehingga mereka bingung pertama kali menghasilkan susu 1 liter, 1.000.000 liter sehari, sekarang sudah berapa puluh juta liter sehari. Nah, ini sesuatu yang saya kira bisa dijadikan juga contoh, dimana kalau anggota-anggota betapa pun kecilnya kalau dididik dan kemudian di apa namanya … dituntun secara baik, maka koperasi bisa menjadi besar seperti yang di Eropa, namun memang memakan waktu, Pak … Yang Mulia karena memang butuh prinsip kesabaran di sini. Terima kasih. Yang kemudian yang Pak Setyo katakan tadi mengenai Koperasi Rochdale. Kembali, Pak, jatuh bangunnya koperasi itu apa … tentu adalah bukan karena undang-undang, tapi karena tekanan apa namanya … tekanan dari pendulum yang terlalu kuat seperti (suara tidak terdengar jelas) di Inggris yang apa namanya … yang betul-betul menekan habis CWS, yaitu Cooperative Wholesales Society yang bermula di (suara tidak terdengar jelas). Tetapi yang mungkin perlu saya tekankan juga bahwa justru regenerasi koperasi, koperasi-koperasi baru, koperasi-koperasi yang sekarang ini bermunculan dengan sistem yang baru. Misalnya dengan multistakeholder concept justru berkembang biak di Inggris, Pak. Jadi apa namanya … kegagalan sesuatu itu bukan kegagalan permanen. Tetapi dijadikan pembelajaran untuk justru memahami gerakan-gerakan baru yang … apa … bisa masih tetap apa namanya … bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Taxco, Seven-Eleven, dan seperti (suara tidak terdengar jelas) dan juga yang berkembang biak di sana. Terima kasih, Yang Mulia. 16

48.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih, Pak Robby atas pemberian keterangan sebagai Ahli dalam sidang Mahkamah ini. Terima kasih sekali lagi dan hubungan dengan … kami akan melanjutkan sidang dengan keterangan Ahli yang lain di ruang sidang. Terima kasih.

49.

AHLI DARI PEMOHON: ROBBY TULUS Terima kasih, Pak Yang Mulia.

50.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kita lanjut, ini waktu kita sampai jam 12.00.

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR Yang Mulia, mohon maaf sebentar. Pak Ian MacPherson sebenarnya beliau aktif Skype-nya. Jadi kami mohon mungkin ada yang bantu dari kami untuk mencoba konek lagi dengan beliau.

52.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak bisa, kita harus mendengarkan lagi keterangan Ahli yang lain ya. Ini waktunya tidak memungkinkan juga ya. Tadi sudah dicoba, makanya ini kita hanya menjadwalkan satu ya. Atau Saudara bisa ajukan secara … keterangan secara tertulis atau tidak sempat menulis sidang ya. Secara tertulis saja Saudara kirimkan.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR Secara tertulis sudah kami serahkan.

54.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, cukup itu saja ya. Baik, kita lanjut sidang untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Prof. Ramudi Arifin. Silakan Prof. bisa mengambil tempat di podium, di podium. Jadi bisa bagi waktu masingmasing 10 menit ada tiga, tapi ahli yang satu belum diambil sumpahnya sebentar. Ya, silakan.

55.

AHLI DARI PEMERINTAH: RAMUDI ARIFIN Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati Saudara-Saudara Pemohon dan semua yang hadir di sini. 17

Kehadiran saya di sini adalah sebagai Ahli yang ingin mengupas secara singkat tentang satu hal saja yaitu mengenai organisasi gerakan koperasi yang disebut Dekobin. Saya awali dengan assalamualaikum wr. wb. Gerakan kehidupan koperasi dikenal dan diselenggarakan hampir di seluruh negara di dunia. Kita sudah dengar tadi Pak Robby Tulus tadi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi terus dipelihara dan dikembangkan karena dianggap sangat relevan untuk membangun kemandirian kehidupan ekonomi masyarakat, terutama sekali melalui program-program pendidikan. Nah, untuk menjamin kelangsungan kehidupan berkoperasi tersebut, kita menyaksikan setiap negara membentuk organisasi gerakan koperasi dan mereka dengan nama yang bervariasi ada yang menyebutnya cooperative council, ada yang menyebutnya cooperative association dan itu kurang lebih kalau di Indonesia disebutnya dewan koperasi. Karena fakta menunjukkan bahwa gerakan koperasi sudah mendunia. Maka pada skala internasional dibentuk International Cooperative Alliance (ICA). Di mana keanggotaannya adalah semua cooperative council atau cooperative association yang saya sebutkan tadi dari berbagai negara termasuk Indonesia. Artinya keberadaan dewan koperasi dibutuhkan bukan hanya kepentingan pengembangan secara nasional koperasi di Indonesia. Melainkan juga pengembangan dan pelestarian nilai-nilai koperasi di dalam tataran internasional. Kenyataannya, kami menyaksikan di luar Dekopin bermunculan pula berbagai asosiasi koperasi atau organisasi pelestari dan pengembang nilai-nilai koperasi. Yang saya tahu misalnya ada masyarakat … masyarakat koperasi Indonesia (MKI) yang pendiri dan pimpinannya adalah justru staf ahli yang diajukan Pemohon sendiri Bapak Burhanuddin Abdullah. Kemudian ada, saya anggotanya, juga pendiri Asosiasi Dosen-Dosen Peneliti Koperasi, dan yang lain-lain lagi. Semuanya dapat berperan, semuanya dapat berjalan harmonis di bawah koordinasi Dekopin. Artinya, fakta menunjukkan bahwa Dekopin bukan organisasi tunggal dari gerakan koperasi di Indonesia. Keanggotaan Dekopin dalam ICA juga menunjukkan pengakuan internasional, keterwakilan Indonesia di dalam tataran internasional di dalam gerakan koperasi dunia. Jelas di sini bahwa Dekopin bukan organisasi tunggal, melainkan organisasi semacam induk dan berperan sebagai koordinator di dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai prinsip-prinsip dan norma-norma kehidupan berkoperasi. Dengan demikian, kami mengambil kesimpulan bahwa jaminan dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk memberikan kebebasan berserikat kepada setiap warga negara tentu saja harus kita sama-sama junjung tinggi termasuk di dalam gerakan pengembangan kehidupan 18

berkoperasi. Artinya, munculnya organisasi-organisasi pelestari pengembang koperasi di Indonesia justru akan semakin memperkuat Dekopin itu sendiri di dalam menjalankan fungsi dan perannya. Kelahiran berbagai organisasi penggerak koperasi akan semakin memperkokoh pelaksanaan demokrasi ekonomi di dalam bentuk sistem kehidupan berkoperasi. Kalau dinilai atau merasa bahwa tata kelola Dekopin yang diatur dalam anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, kemudian dirasakan masih ada mengandung berbagai kelemahan maka persoalan kita adalah kewajiban bersama untuk melakukan penataan ulang berbagai norma sebagai wujud dinamika demokrasi di dalam Dekopin. Saya kira hanya sekian ulasan pendek sari saya. Wabbillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 56.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih Prof keterangan tertulis, harap disampaian kepada Mahkamah ya untuk kita pelajari. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Suwandi, juga dalam waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan keterangan keahliannya. Silakan di podium.

57.

AHLI DARI PEMERINTAH: SUWANDI Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang dicintai, Para Pemohon yang kami hormati, hadirin sekalian. Pada keterangan Ahli ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal, baik yang bersifat teoritik maupun yang terkait dengan praktik bagaimana koperasi sekarang ini di Indonesia. Yang pertama, kita perhatikan kita ketahui bersama bahwa pada saat ini konstitusi kita memang tidak memberikan privilege lagi terhadap koperasi. Di mana penjelasan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bangun usaha atau bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi, itu sudah tidak ada lagi. Artinya dengan demikian, koperasi sekarang ini diserahkan bagaimana kepada masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ini seyogyanya memang memberikan arahan yang bisa memberikan acuan hukum tertutama bagi proses revitalisasi koperasi adalah tehadap apaapa yang lemah selama ini atau yang belum diatur di dalam undangundang sebelumnya. Kemudian juga di dalam mengantisipasi juga memberikan motivasi bagaimana tumbuhnya koperasi di masa yang akan datang. Juga mengatur dan memeberikan arah bagi tumbuhnya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta dapat berkontribusi nyata di dalam perekonomian nasional kita dewasa ini.

19

Dalam konteks ini, saya akan menjelaskan juga mengenai beberapa hal yang terkait dengan teori koperasi. Seperti pada penjelasan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa organisasi koperasi itu memiliki 4 ciri pokok. Yang pertama adalah adanya kelompok koperasi atau yang disebut dengan cooperative society adalah kumpulan orang yang tadi menurut penjelasan dari Saudara Robi Tulus adalah orang-orang yang berkumpul dengan mengembangkan modal sosialnya. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan motivasi swadaya atau self-help. Yang ketiga adalah perusahaan koperasi yang tidak lain adalah instrumen sebagai alat untuk bagaimana anggota koperasi dapat menikmati pelayanan dari koperasi itu. Yang keempat adalah member promotion atau promosi anggota adalah dalam bentuk bahwa kehadiran koperasi itu memberi manfaat dan dampak bagi peningkatan pendapatan bagi anggota dan mensejahterakan anggota secara keseluruhannya. Nah, di dalam tayangan gambar ini seandainya bisa ditayangkan, kita melihat bagaimana hubungan antara anggota-anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha kemudian orang-orang tersebut bersepakat, berkumpul untuk mendirikan suatu perusahaan koperasi untuk, mendirikan suatu usaha, dan usaha itu adalah diorganisasi melalui perusahaan koperasi. Jadi perusahaan koperasi itu tidak lain adalah sebagai tools, sebagai alat, sebagai instrument untuk memberikan pengorganisasian usaha, dan pelayanan pada anggota dan perusahaan koperasi itulah yang berhadapan dengan pasarnya, gitu. Nah, kemudian dengan model … model pengembangan koperasi dari sudut sosial ekonomi ini, kita bisa melihat bahwa perusahaan koperasi memberikan pelayaan pada anggota dan anggota berpartisipasi aktif di dalam layanan koperasi itu, kemudian yang juga dihindari ialah bahwa koperasi itu melakukan pelayanan lebih banyak kepada anggota. Begitu juga, anggota menikmati pelayanan dari perusahaan bukan koperasi. Dari gambar ini juga kita bisa melihat, bagaimana manfaat nyata dari koperasi ialah ketika berhadapan dengan pasarnya, yaitu dalam meningkatkan bargaining power. Nah, koperasi-koperasi kita yang belum berkembang itu seyogianya karena memang ada dusta di antara mereka, ialah anggota tidak menikmati atau memberikan manfaat pelayanan kepada koperasi dan/atau koperasi tidak memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya, gitu. Nah, kemudian yang berikut ini yang terkait dengan … dengan identitas ganda yang cukup dikenal di dalam teori koperasi, yaitu dual identity. Nah, pangkat ataupun sebutan bagi seorang anggota koperasi ialah sebagai pemilik, sebagai owner, dan juga sebagai pelanggannya. Di dalam perkembangan koperasi di dunia, dan termasuk yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17, jenis koperasi itu dibedakan antara koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam, dengan demikian 20

anggotanya itu adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai penyimpan, dan sebagai peminjam. Begitu juga koperasi konsumen, anggotanya sebagai pemilik ialah sekaligus sebagai pelanggan atau pembeli, atau pengguna pelayanan koperasi. Tujuannya apa, tujuannya ialah supaya daya beli dari pendapatan yang terbatas dari koperasi konsumen itu meningkat dan seterusnya, demikianlah bagaimana praktik dual identity itu dikembangkan di dalam koperasi, guna mencapai tujuan-tujuan yang jelas, atau yang realistis dari koperasi. Nah, kemudian yang berikut ialah bahwa dengan berkoperasi ada manfaatnya. Manfaat yang dinikmati oleh anggota, itu berupa manfaat ekonomi dan manfaat nonekonomi, kalau dalam undang-undang itu disebut manfaat dalam bentuk aspirasi budaya, sosial, dan sebagainya. Nah, manfaat ekonomi itu adalah manfaat ekonomi yang terukur dan manfaat ekonomi yang belum terukur. Nah, manfaat-manfaat ekonomi yang terukur ini sejauh ini ialah berupa efisiensi di dalam pembelian, kemudian efisiensi penarikan kredit, efisiensi tabungan, efisiensi atau pun efektivitas di dalam penjualan, efektivitas dalam upah, dan lain sebagainya. Dan yang sering menjadi … menjadi harapan atau ekspektasi bagi anggota ialah menerima manfaat ekonomi yang jatuh tidak langsung berupa sisa hasil usaha. Nah di bawah ini kita berikan contoh bagaimana manfaat, manfaat ekonomi dan dampak sosial dari keberadaan koperasi, yaitu koperasi salah satu koperasi di Koperasi Susu di Bandung Utara, yang terkenal dengan KPSBU itu. Nah, pada koperasi ini anggota selain menikmati manfaat langsung, juga menikmati manfaat atau terdampak dari sisi sosial lingkungannya. Antara lain ialah misalnya, dari sisi kemasyarakatan, kegiatankegiatan keagamaan itu berkembang, kemudian pemberian beasiswa, kemudian kontribusi koperasi, atau kesatuan koperasi dalam hari-hari besar, kemudian ada juga retribusi kepada desa dan retribusi kepada kabupaten atau kepada di mana wilayah koperasi itu berada. Kemudian juga lowongan kerja dan manfaat tidak langsung berupa misalnya ketika mereka berkumpul untuk menerima bayaran dari hasil produk susu sapi yang mereka hasil … yang mereka pelihara dari sapinya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya akan melihat, akan meninjau sekilas bagaimana konteks teori-teori tersebut dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang pertama dari sisi pengurus dan pengawas, kita sandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang jelas tidak berubah ialah bagaimana rapat anggota. Kemudian, pada pengawas … padaa pengawas kita melihat ada tambahan kewenangan ialah bahwa wewenang pengawas, dapat mengusulkan calon pengurus pada rapat anggota, kemudian menghentikan sementara pengurus bila terjadi sesuatu yang merugikan 21

koperasi. Semuanya itu adalah bersifat sementara, jadi keputusan akhir tetap ada pada rapat anggota. Jadi dengan undang-undang ini, sekalipun kewenangan pengawas bertambah, terfungsi, dan peran untuk mengambil keputusan tetap ada pada atau berada pada rapat anggota. Kemudian mengenai pengurus di pada Undang-Undang Nomor 25, kita melihat, pengurus berfungsi sebagai pengendali dan juga sebagai eksekutif terhadap usaha yang dijalankan oleh koperasi. Dan bila kapasitas itu tidak dipenuhi, maka pengawas dapat mengangkat pengelola. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17, makapengurus bila ada salah satu anggota pengurus yang memang boleh diangkat dari nonanggota, maka fungsi untuk menjalankan bisnis atau usaha koperasi itu sepenuhnya berada di tangan pengurus dan tidak mengangkat lagi pengelola. Kemudian mengenai modal koperasi. Modal koperasi kalau diperhatikan benar antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 17, esensinya tidak mengalami banyak perubahan. Karena sumber-sumber yang berasal dari luar koperasi tetap ada, baik dia misalnya obligasi, kemudian modal penyertaan, dan seterusnya tetap ada di Undang-Undang Nomor 17 dan itu memang sebagai bentuk pengembangan dari Undang-Undang Nomor 25. Yang berubah adalah bahwa modal koperasi yang selama ini berbentuk simpanan-simpanan itu berubah menjadi setoran pokok dan SMK (Sertifikat Modal Koperasi). Dalam teori keuangan, simpanan-simpanan itu sebenarnya adalah produk dari kegiatan koperasi. Sebagai bentuk banding atau sebagai bentuk … bentuk pendanaan, jadi bukan merupakan equity. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 sebetulnya memberi jalan keluar agar koperasi mempunyai modal yang relatif tetap, tidak terpengaruh oleh simpanan-simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh anggota. Jadi, undang-undang ini memberi jalan keluar dari … dari … dari ketidakstabilan modal menuju kepada instrumen-instrumen modal yang lebih stabil yang memungkinkan koperasi dapat melakukan berbagai perencanaan usaha yang lebih jelas. Kemudian mengenai … mengenai bagaimana pasar keuangan koperasi kita melihat di situ bahwa koperasi itu dapat menghimpun dana dari internalnya dan dapat juga menghimpun dana dari eksternalnya. Yang dari eksternal misalnya ketika koperasi akan menghimpun dana dari pinjaman bank maupun nonbank. Begitu juga ketika berhadapan dengan pasar modal untuk menghimpun dana jangka panjang dalam bentuk obligasi koperasi. Selebihnya itu ialah sumber yang berasal dari internal koperasi. Jadi mekanismenya adalah mekanisme di dalam koperasi itu sendiri. Kemudian mengenai modal penyertaan. Mengenai modal penyertaan basic-nya adalah potensi ekonomi anggota, yang kemudian 22

kehadiran pemodal atau investor di dalam bisnis yang didanai dari modal penyertaan itu ialah tidak mempunyai hak suara. Dengan demikian ini bisa menjadi terobosan yang sesungguhnya pada … pada Undang-Undang Nomor 25 mengenai modal penyertaan itu juga sudah diatur, bahkan telah keluar peraturan pemerintahnya. Mengenai sertifikat modal koperasi, itu esensinya adalah sebagai bukti penyertaan atau kontribusi modal. Kemudian formatnya tentu menyebutkan nama pemiliknya, nomor register anggotanya. Kemudian keunggulannya juga memang ketika anggota keluar, jadi penarikan dana dari SMK ini dilakukan lewat pengalihan kepada anggota lain, atau jika anggota lain sesama anggota tidak ada yang berminat, maka koperasi mengambil alih SMK yang anggotanya akan keluar tersebut. Dengan demikian, ini memberikan suatu … suatu kepastian bahwa meskipun anggotanya keluar-masuk, tetapi modal koperasi itu beralih ke sesama anggota atau oleh koperasi. Jadi, jumlah modalnya relatif tetap. Kemudian berkenaan dengan setoran pokok. Setoran pokok memang tidak bisa diambil oleh … oleh … oleh pemiliknya karena itu adalah berkaitan dengan syarat menjadi anggota ialah membayar simpanan pokok. Jadi, syarat itu memang harus dipenuhi ketika dia menjadi anggota koperasi. Seperti kita menjadi asosiasi. Saya misalnya sebagai anggota ISEI, maka ketika saya mendaftar sebagai anggota ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, saya memberikan kontribusi awal yang ketika saya keluar itu tidak bisa saya tarik lagi. Kemudian mengenai jenis koperasi. Jenis koperasi, undangundang cukup jelas mendudukkan empat jenis koperasi di dalam … di dalam konteks pengaturannya. Dan setiap koperasi sesuai dengan latar belakang anggotanya dapat memilih salah satu di antara itu. Terhadap koperasi-koperasi yang sudah ada, khususnya unit simpan pinjam itu dilakukan pemisahan atau yang disebut dengan splitoff. Nah, proses slip … proses split-off itu berdampak pada bertambahnya jumlah koperasi. Karena semula unit usaha menjadi koperasi yang berbadan hukum sendiri. Kemudian mengenai bisnis koperasi. Bisnis koperasi itu bisa dibedakan bisnis yang bertumpu pada anggota yang disebut dengan captive market. Jadi, koperasi-koperasi simpan pinjam itu dasarnya adalah captive market. Jadi, koperasi simpan pinjam itu tidak dibenarkan lagi melayani kepada nonanggotanya. Jadi, seperti koperasi kredit sekarang ini tidak ada masalah. Kemudian yang kedua ialah koperasi yang basisnya mengembangkan diri pada nonanggota. Jadi, opportunity market-nya. Nah, dengan demikian bagi koperasi-koperasi yang terjun pada market … market opportunity itu tentu akan berhadapan dengan pesaing-pesaing yang sudah ada di pasar itu.

23

Oleh karena itu, memang seyogianya untuk koperasi masuk kepada … kepada bisnis yang bukan nonanggota itu perlu kajian yang mendalam, terutama dari sisi modal yang diperlukan dan juga resiko. 58.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bisa dipersingkat Pak Suwandi, waktu kita ini mepet.

59.

AHLI DARI PEMERINTAH: SUWANDI Baik. Yang terakhir mengenai integrasi, integrasi operasinal dan dampak koperasi. Intergrasi ini integrasi operasional ... koperasi ini esensinya adalah bagaimana mekanisme-mekanisme anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan tadi itu berperan serta ialah anggota memodali dalam rupa-rupa pilihan modal yang bisa dikontribusikan dan koperasi juga bisa menghimpun dana dari luar, dana yang terkumpul itu nanti kemudian dipergunakan untuk pelayanan kepada anggota untuk koperasi-koperasi simpan pinjam, dan koperasi non simpan pinjam dapat juga melayani non anggota. Hasil yang didapat itu setiap biasa menghasilkan SHU, SHU itu pertama-tama digunakan untuk cadangan, kemudian ada bagian yang dipergunakan untuk yang dibagi kepada anggota atas dua dasar, yaitu atas dasar kontribusi, partisipasinya, kemudian atas dasar besarnya modal yang dimiliki. Begitu seterusnya. Dan yang terakhir sebetulnya kita ingin tunjukkan satu contoh koperasi produsen, ini yang saya sebut tadi koperasi di Bandung Utara, ini berdiri Tahun 1971, kemudian koperasi ini keunggulannya itu karena anggotanya setia kemudian aktif dan memenuhi semua kewajibankewajibannya, itu yang pertama. Yang kedua, koperasi ini anggotanya sebanyak 7.000 kemudian produk susu yang dihasilkan dari sapi sebanyak 22.000 itu ialah 140kg/harinya. Jadi rata-rata 76 sampai 77 kg per hari, kalau seorang anggota mempunyai tiga sapi dan rata-rata memiliki 3 sapi, akhirnya lebih dari Rp100.000,00 pendapat yang diperoleh dari volume susu yang dihasilkan. Nah, layanan-layanan koperasinya cukup inspiratif bagi kita antara lain misalnya adalah ada yang disebut dengan kredit sapi bergulir. Selama ini toh kita mengenal kredit sapi itu yang dikredit uangnya, tapi ini dalam bentuk sapinya. Kemudian koperasi ini mempunyai tata niaga yang cukup jelas jadi mulai bagaimana anggota memelihara ternak, kemudian produksinya dihimpun oleh koperasi, oleh koperasi dikumpulkan pada (suara tidak terdengar jelas), dan dibawa ke pabrik pengolahan susu. Jadi yang berhadapan dengan pabrik pengolahan susu adalah koperasinya bukan individu-individu anggotanya, sehingga anggotanya selain menikmati dampak ekonomi langsung juga menambah mempunyai atau menikmati dampak ekonomi tidak langsung yang antara lain dampak 24

sosial ekonominya itu sudah kami sebutkan, misalnya dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, pemberian gaji, dan seterusnya. Tapi kontribusi nyata bagi pendapat asli daerah juga nampak ialah bagi desa itu Rp2 dan bagi kabupaten itu Rp5. Jadi kalau di kali Rp140.000,00 kirakira Rp700.000,00 itu setiap hari masuk ke atau sebagai pendapat asli daerah hanya dari satu koperasi. Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota, demikian penjelasan kami mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi proses persidangan selanjutnya. Wassalamualaikum wr. wb. 60.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih, Pak Suwandi.Terakhir Pak Prof. Rully Indrawan, maju ke depan dulu untuk diambil sumpah dulu.

61.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan Prof ikuti kata saya untuk mengucapkan sumpahnya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya

62.

AHLI DARI PEMERINTAH: RULLY INDRAWAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

63.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih Pak Rully. Langsung ke podium bisa yang sebelah kanan, ya, dalam waktu 10 menit, sesingkat mungkin. Silakan.

64.

AHLI DARI PEMERINTAH: RULLY INDRAWAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Yang saya hormati juga Para Pemohon dan juga dari Pihak Pemerintah, serta hadirin yang saya banggakan. Saya pertama ingin menyampaikan sesuatu yang tadi sesuai dengan bidang keahlian saya. Banyak sudah tadi terungkap berbagai teori, berbagai harapan, berbagai perspektif di dalam konstelasi berpikir yang lebih mengglobal. Saya hanya ingin berpikir, khususnya tugas saya mengkaji tentang keberadaan Dekopin di dalam konstelasi yang sangat jelas bagi masyarakat Indonesia karena undang-undang ini mengatur tentang 25

perkoperasian di negara kita. Dan bagaimana gerakan koperasi dan masyarakat kita ini mengapresiasi undang-undang ini dan juga keberadaan Dekopin? Jadi, mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak akan terlalu luas, mungkin sangat sederhana, tetapi ini praktis, begitu. Bagini, di dalam pemikiran saya, Dekopin adalah sebuah organisasi yang lahir dari hati nurani yang paling dalam masyarakat koperasi di saat 12 Juli tahun 1947. Jadi, dengan demikian, lahirnya Dekopin itu saya mengatas … menamakan sebagai lahir dari janin yang sama dengan Gerakan Koperasi Nasional. Karena apa? 12 Juli ini kita peringati setiap tahun oleh siapa pun masyarakat koperasi, gerakan koperasi mana pun, bendera mana pun sebagai hari lahirnya Koperasi Indonesia yang sekaligus juga adalah hari lahirnya Dekopin. Jadi, clear bagi saya posisi sosioligis dari Dekopin di dalam konstelasi berpikir masyarakat koperasi secara nasional. Kemudian, bagaimana saya melihat posisi koperasi, posisi Dekopin, dan posisi undang-undang di dalam perspektif masyarakat, paling tidak dalam kurun waktu enam bukan terakhir ini yang saya … saya enggak mengatakan saya seorang ahli, tapi saya adalah seorang guru koperasi dan peneliti koperasi. Masyarakat kita sering saya mendengar mereka sudah cukup cerdas, mereka sering mengatakan, “Pak, kami enggak butuh undangundang, yang butuh kami itu adalah bagaimana modal koperasi … eh, modal koperasi bisa melayani anggota? Bagaimana usaha kami bisa jalan,” begitu. Hal-hal yang praktis, begitu. Jadi, pernah berpesan kepada saya, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya berada di dalam podium yang terhormat ini. “Pak, kalau bisa akhiri itu perdebatan tentang undangundang karena yang kami butuhkan bukan itu,” begitu. Jadi, dengan demikian, di dalam konteks berpikir itu saya melihat posisi, khususnya Dekopin di dalam perspektif masyarakat. Bahwa saat ini, masyarakat sudah kandung mengidentikkan bahwa gerakan koperasi itu diwakili oleh Dekopin, itu sesuatu yang riil dan (suara tidak terdengar jelas) itu. Kemudian, fenomena yang lain. Terakhir kemarin tanggal 25 September, sebelumnya setiap minggu kita keliling, saya keliling dengan koordinator kopertis untuk kembali memasyarakatkan koperasi mahasiswa di perguruan tinggi. Kurang-lebih mereka mengindentikkan sering sekali mereka tertukar tentang koperasi dan Dekopin. Tampaknya, di kalangan masyarakat muda terdidik kita ini sudah mengidentikkan koperasi dengan Dekopin, begitu. Ini suatu fakta yang … yang saya temui di dalam bulan ini. Di setiap hari Rabu kami keliling dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi, dengan demikian, lagi-lagi saya melihat secara empirical sesuatu yang clear posisi Dekopin di dalam konstelasi pembanguan koperasi nasional. 26

Nah, kemudian, saya melihat sebagai pemerhati koperasi secara tentu saja akademik, bagaimana para teman-teman Dekopin menyikapi organisasi-organisasi yang non-Dekopin, sebut sajalah tadi disontokkan oleh rekan saya, Prof. Ramudi tentang masyarakat Koperasi Indonesia yang diinisiasi oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, Prof. Ramudi Arifin juga di antaranya, kemudian Pak Burhanuddin Abdullah yang jadi saksi dari Pihak Pemerintah sebetulnya, bukan dari Pemohon Pak Ramudi. Beliau menginisiasi berdirinya masyarakat Koperasi Indonesia, tapi itu tidak membuat merasa pihak Dekopin tergeser oleh itu. Malah di dalam praktinya, itu saling sinergi satu sama lain. Jadi, demikian juga kelompok-kelompok koperasi yang lain, berdiri tanpa mengurangi eksistensi Dekopin di pandangan masyarakat maupun gerakan koperasi pada umumnya. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat koperasi itu bukan masalah aspek organisasi seperti itu, tapi bagaimana peran-peran Dekopin semakin lama semakin kuat, gitu. Oleh sebab itu, di dalam cara berpikir saya, keberadaan undangundang ini dan dituntaskan dalam waktu yang singkat, ini menjadi sebuah payung bagi masyarakat koperasi bergerak melalui Dekopin dan juga elemen-elemen koperasi yang lain dengan tadi bersinergi. Dari hal itu, maka saya mengambil kesimpulan bahwa posisi Dekopin sebagai mitra pemerintah yang mengacu kepada Pasal 115, secara empiris sangat-sangat relevan. Karena apa? 1. Tidak mengurangi eksistensi kelompok mana pun untuk mendirikan organisasi serupa itu. 2. Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 115 jelas-jelas mengatakan bahwa Dewan Koperasi Indonesia adalah … eh, mohon maaf gerakan koperasi yang kemudian disebutkan dewan koperasi itu bukan satu, tapi suatu dewan koperasi. Jadi oleh sebab itu, kekhawatiran bahwa Dekopin menjadi satusatunya organisasi tunggal adalah menurut hemat saya sangat tidak beralasan. Bagi masyarakat kepastian dan jaminan satunya organisasi gerakan koperasi yang betul-betul tampil di muka dan memang juga diakui oleh undang-undang sangat penting karena apa di masyarakat bawah saat ini terlalu banyaknya organisasi yang mengatasnamakan gerakan koperasi itu membuat mereka menjadi tidak jelas malah sering tertipu begitu. Ini oleh sebab itu, saya sangat berharap bahwa mari kita hentikan diskusi tentang hal-hal yang membuat mereka tambah pusing karena masyarakat di bawah itu sangat sederhana berpikirnya. Di satu sisi bahwa pemerintah perlu ada kepastian juga. Saya mengamati budaya birokrasi kita di dalam mengimplementasikan pembinaan koperasi itu amat sangat kadang-kadang rigid begitu. Jadi, kalau tidak didampingi oleh sebuah organisasi gerakan koperasi yang handal, mapan, dan jelas ini akan membuat peran 27

birokrasi yang rigid yang kadang kala juga pembina jadi pembinasa begitu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi gerakan koperasi. Alasan yang selanjutnya tadi secara internasional kita juga membutuhkan sebuah personifikasi gerakan koperasi nasional untuk terjadinya sebuah jaringan kerja sama dengan komunitas koperasi secara global. Dengan demikian jelaslah bagi saya bahwa mempermasalahkan peran Dekopin di dalam konselasi Undang-Undang Koperasi ini amat sangat tidak beralasan walaupun saya melihat bahwa masalah di Dekopin sebagai sebuah organisasi mikro banyak masalah, ya saya katakan. Di tingkat bawah juga menhadapi masalah yang sangat-sangat jelas sekali, tapi problemnya bukan pada tataran undang-undang, pembenahan organisasi yang diharapkan Undang-Undang Nomor 12 ini nanti diikuti oleh PP-PP yang bisa memperbaiki kinerja Dekopin itu jauh lebih dibutuhkan. Peraturan-peraturan menteri dan juga turunannya yang membuat Dekopin menjadi organisasi yang kuat, representatif, akuntabel ini jauh lebih dibutuhkan. Itu saja barangkali sebuah komentar kepakaran saya semoga sumpah saya tadi itu betul-betul bisa diimplementasikan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Demikian. Wabilahitaufik wal hidayah. Wasalamualaikum wr. wb. 65.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. terima kasih, Pak Rully. Majelis sebenarnya menganggap sudah cukup untuk mendengarkan keterangan ahli dan bukti-bukti dalam permohonan ini dan untuk ahli dari Pemohon yang tidak jadi tadi video conference diberikan … diserahkan saja keterangan tertulis kepada Majelis sudah ya. Jadi, persidangan untuk mendengarkan ahli dan keterangan saksi dalam perkara ini dianggap cukup karena itu selanjutnya para Pemohon dan Pemerintah agar menyerahkan kesimpulan untuk perkara ini paling lambat 8 Oktober 2013 pukul 15.00 untuk menyerahkan kesimpulan langsung pada Kepaniteraan Mahkamah termasuk menjawab pertanyaan tertulis yang pada sidang sebelumnya belum dijawab secara lisan.

28

Sekali lagi terima kasih kepada para ahli yang telah memberikan keterangan pada sidang hari ini dan sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

29