MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV)
JAKARTA RABU, 5 FEBRUARI 2014
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 53, Pasal 133, Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 3. Aliansi Petani Indonesia (API) ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV) Rabu, 5 Februari 2014, Pukul 11.15 – 12.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5)
Hamdan Zoelva Arief Hidayat Anwar Usman Maria Farida Indrati Muhammad Alim
Hani Adhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Gunawan
(IHCS)
B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.
Ridwan Darmawan Dona L. Arif Suherman Priyadi Talman
C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.
Agus Hariadi Mualimin Abdi Achmad Suryana Mei Rochjat Darmawiedja Suharyanto
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB 1.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 98/PUUXI/2013, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, hadir ya?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Hadir, Yang Mulia.
3.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Dari yang mewakili dari Presiden, dari Pemerintah?
4.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI Hadir, Yang Mulia.
5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Dari DPR tidak hadir, ya? Saudara Pemohon dan Pemerintah, sidang hari ini seharusnya dihadiri tujuh orang Hakim Konstitusi, tapi dua orang Hakim Konstitusi tidak bisa sampai ke sini karena masih terjebak banjir ya, jadi sampai sekarang kita tunggu belum sampai, jadi … satu orang Hakim Konstitusi memang izin. Karena itu, kita laksanakan sidang hari ini, dihadiri oleh lima Hakim Konstitusi. Dengan demikian, di … apa … harusnya Pleno, tapi menjadi Panel yang diperluas. Karena bukan untuk pengambilan keputusan, sidang ini bisa melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon, ya. Saksi, ya? Ahli, ya? Ahli dari Pemohon. Setuju, ya? Jadi, kita lanjutkan saja untuk mendengarkan karena ini bukan pengambilan keputusan, ya?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Setuju, Yang Mulia.
1
7.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Baik. Keadaan darurat. Baik. Hari ini adalah sidang untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon. Hari ini, di depan Majelis ada tiga orang Ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu satu, Pak Khudori, hadir? Hadir, ya. Dua, Lutfiyah Hanim. Hadir, ya? Yang ketiga, Henry Thomas tidak bisa hadir, ya?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Ya, keterangan tertulis, Majelis.
9.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Akan memberikan keterangan tertulis?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Ya.
11.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Diajukan keterangan tertulis, ya. Baik. Saya persilakan Pak Khudori dan Ibu Lutfiyah Hanim ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Dua-dua Muslim, ya? Baik.
12.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Kita mulai, Bapak, Ibu. Luruskan tangannya, Bu. Ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
13.
AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.
14.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.
2
15.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan, Ahli, siapa yang didahulukan? Pak Khudori atau Ibu?
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI Ya, terima kasih, mungkin Pak Khudori dulu.
17.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Pak Khudori dulu?
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI Ya.
19.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Silakan, Pak, di podium. Bisa ambil tempat di podium.
20.
AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pendapat saya, saya kasih judul Undang-Undang Tanpa Jaminan Kedaulatan
Pangan dan Hak atas Pangan.
Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan saya memulai dengan menjelaskan perbedaan mendasar antara Undang-Undang Pangan yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dengan Undang-Undang Pangan baru, yakni UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012. Berbeda dengan undang-undang lama yang lebih bersifat teknis, Undang-Undang Pangan yang baru mengadopsi konsep kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Konsep itu disandingkan dengan konsep ketahanan pangan, yaitu konsep yang diadopsi oleh UndangUndang Pangan yang lama. Meskipun di Undang-Undang Pangan yang baru ketika konsep itu didefinisikan secara jelas, saya ingin menjelaskan perbedaan hakikat dari kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan secara umum bisa dimaknai sebagai security yang menyiratkan the condition of being protected, yaitu terlindunginya sesuatu, misalnya terlindungi dari rasa takut, bahaya, sakit, dan lapar. Subjek pelindungnya menjadi tidak penting, sedangkan kedaulatan bermakna exclusive power and right atau hak dan kekuatan untuk mengambil keputusan, untuk menentukan diri sendiri. 3
Jadi, subjek pemilik hak dan kekuatan amat jelas, yaitu diri pribadi, perorangan, keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat luas, dan negara. Terkait pangan, ada perbedaan mendasar antara kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak mempersoalkan bagaimana pangan diproduksi, siapa yang memproduksi, dan bagaimana pangan diperoleh. Sebaliknya, kedaulatan pangan mempersoalkan ketiganya. Dalam konsep ketahanan pangan, tidak menjadi persoalan besar apabila pangan diproduksi secara industrial, monokultur, dan secara kimia intensif, walaupun cara-cara itu menyingkirkan petani kecil, mengerosi plasma nutfah dan merusak lingkungan. Liberalisasi dan orientasi produksi ekspor juga tidak dipersoalkan. Padahal, liberalisasi yang berarti meniadakan proteksi, seringkali memukul petani dan orientasi ekspor hanya menguntungkan para eksportir. Dalam ketahanan pangan, bukan persoalan walaupun pangan diperoleh dari impor. Padahal impor selain membuat sumber data lokal tidak optimal dimanfaatkan, juga bakal menguras devisa negara. Dalam kedaulatan pangan, produksi … pangan diproduksi secara agroekologi, multikultur, dan sistem pertanian berkelanjutan. Jadi, keberlanjutan dan faktor lingkungan menjadi hal utama. Pelaku utama produksi pangan adalah petani kecil, bukan industri. Selain itu, kedaulatan pangan menghindari liberalisasi dengan mendorong pasar lokal dan bersifat proteksionis, antipaten, dan menghindari penggunaan Genetic Modified Organism. Apabila pada ketahanan pangan lebih menekankan kebutuhan dasar populasi kurang pangan, kedaulatan pangan melampaui kebutuhan dasar. Dan yang paling penting adalah mengakui hak berproduksi, seperti diatur dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan, akses dan kontrol petani terhadap sumber daya penting, seperti tanah, air, benih, teknologi, dan finansial harus dijamin. Pasar pangan pertama-tama untuk manusia, guna memenuhi kebutuhan gizi dan bukan untuk barang dagangan, dan menerapkan proses produksi secara berkelanjutan, melalui praktik agroekologi yang tidak menyebabkan erosi, keanekaragaman hayati, berikut pengetahuan atau kearifan lokal. Terakhir, untuk tegaknya kedaulatan pangan, perlu keterlibatan secara demokratis, petani kecil dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pada semua tingkatan, dan adanya lembaga atau organisasi yang memungkinkan terjamin dan terpenuhinya hak-hak atas pangan. Persoalannya, Yang Mulia, hakikat kedaulatan pangan yang menjadi roh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, terancam sulit ditunaikan karena empat alasan berikut. Pertama. Sebagian besar dari 154 pasal dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, mengatur 4
operasionalisasi ketahanan pangan dengan tiga elemen utamanya. Yaitu, ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan. Kedua. Tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang akses dan kontrol pada sumber daya produksi penting, baik tanah, air, benih, teknologi, maupun finansial. Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 18A memang menyingung tentang sumber daya, tapi tidak diatur sumber daya itu untuk siapa. Ketiga. Tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang petani kecil, termasuk mengecualikan mereka dari persaingan dengan korporasi. Keempat. Tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang Penataan Ulang Pasar Pangan. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 13 … pasal … maksud saya, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2), justru menjadikan pangan sebagai barang dagangan. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Selain itu, ada ciri menonjol Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yaitu state atau government centris. Ini bisa dilihat dari: pertama, dari 154 pasal Undang-Undang Pangan, sebagian besar mengatur domain pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua. Masyarakat sebagai subjek hanya diatur dan disebut dalam 5 pasal, yaitu Pasal 16, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 130, dan Pasal 131. Ketiga. Tidak ada keharusan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun evaluasi. Sebaliknya, pemerintah pusat, baik pemerintah pusat … pemerintah maksud saya, sebaliknya pemerintah baik pusat maupun daerah, mendominasi penyelenggaraan pangan. Dominannya peran pemerintah ini berpotensi menimbulkan conflict of interest. Pasal 109 mengatur pengawasan, tetapi pengawas diangkat pemerintah dan sama sekali tidak ada keharusan melibatkan masyarakat. Selain berisifat state/centris, Undang-Undang Pangan juga sama sekali tidak mengatur mekanisme tanggung gugat yang jelas dalam banyak hal penting, terkait tegaknya kedaulatan pangan. Yang pertama, tidak ada tanggung gugat terhadap pemenuhan hak atas pangan. Yang kedua, tidak ada tanggung gugat terhadap keharusan menyerap produksi dalam negeri untuk mengisi cadangan pangan nasional. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) yang mengatur tentang Cadangan Pangan, hanya menyebut diutamakan bukan harus. Ketiga, juga tidak ada kriteria untuk menilai pemerintah sudah optimal, bahkan maksimal dalam mengutamakan produksi dalam negeri sebelum memutuskan impor, lihat Pasal 15 ayat (1). Karena mekanisme tanggung gugat tidak diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, apabila pemerintah gagal dalam membentuk … dalam pemenuhan hak atas pangan, penyerapan produksi pangan dalam negeri untuk cadangan pangan, dan tidak optimal dalam mengusahakan produksi pangan dalam negeri menjadi tidak ada sanksinya. 5
Pengaturan mekanisme tanggung gugat menjadi penting karena selama ini ada kecenderungan pemerintah menempuh cara-cara pintas dan cara-cara mudah. Ketika terjadi kenaikan harga pangan misalnya, serta-merta pintu impor dibuka lebar-lebar, bahkan pada saat surplus pun pintu impor tetap dibuka. Salah satu contohnya adalah beras. Produksi padi tahun 2012 adalah 69,056 juta ton gabah atau setara 39,306 ... 39,361 juta ton beras. Dengan angka konsumsi beras per kapita 139 per tahun, total kebutuhan beras penduduk kita sebesar 34,75 juta ton beras. Jadi, masih surplus sekitar 4,6 juta ton beras, seharusnya bukan impor, tapi bisa ekspor. Pertanyaannya, mengapa pada tahun itu impor beras mencapai 1,9 juta ton senilai US$1 miliar lebih. Bahkan pada tahun 2011, total impor beras mencapai 2,7 juta ton. Jika benar surplus, seharusnya pemerintah mengoptimalkan penyerapan produksi dalam negeri untuk memperkuat cadangan beras, bukannya mengisi cadangan beras dari impor. Atau di balik kecenderungan impor ini didorong untuk meraih rente besar dengan cara mudah? Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terakhir, untuk tegaknya kedaulatan pangan membutuhkan kelembagaan yang power full, pangan adalah persoalan multidimensi dan multisektoral. Untuk mengurus persoalan yang multidimensi dan multisektoral memerlukan lembaga dengan kewenangan politik yang memadai, apalagi untuk menegakkan roh kedaulatan pangan seperti garis politik Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Pangan, kelembagaan pangan diatur di Bab 12 yang terdiri dari 4 pasal, yaitu Pasal 126 sampai Pasal 129. Kelembagaan diatur lewat Peraturan Presiden, berada di bawah presiden, dan memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, selain mengusulkan pada presiden untuk memberikan penugasan khusus BUMN di bidang pangan guna melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut ketentuan di undang-undang, lembaga pangan harus terbentuk paling lama 3 tahun setelah undang-undang disahkan. Seperti tercermin dari tugasnya, yakni melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Kelembagaan pangan yang dimaksud Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 berbentuk Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Layaknya LPNK, ia hanya ada di pusat dan dipimpin seseorang yang ber-Eselon IA. Sementara lembaga ini bertugas menyusun kebijakan pangan, mulai mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyelaraskan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah, hingga melaksanakan tugastugas tertentu di bidang pangan secara nasional. Cakupan fungsinya amat luas, mulai dari ketersediaan distribusi, harga, konsumsi, keamanan, hingga penanganan kerawanan pangan dan gizi. Ini hanya mungkin dan bisa diurus lembaga super body, bukan LPNK. 6
Ditilik dari bentuknya, LPNK ini hanya sedikit berbeda dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, lembaga yang mengurus soal pangan saat ini. Sebagai LPNK, kelembagaan pangan yang baru harus memiliki kementerian induk. Dari sisi kedekatan, amat mungkin lembaga pangan yang baru akan menginduk ke Kementerian Pertanian. Ini sama seperti Badan Ketahanan Pangan yang dipimpin Eselon I saat ini. Jadi, perubahan itu sama sekali tidak menyentuh aspek-aspek powerless kelembagaan pangan yang menjadi jantung karut-marut pangan negeri ini. Karena itu, terlalu berlebihan mengharapkan lembaga pangan baru membawa negeri ini berdaulat di bidang pangan, seperti tujuan UndangUndang Pangan. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Dibentuk pada tahun 1993, 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, Menteri Negara Urusan Pangan dibubarkan. Sejak itu hingga kini tidak ada lagi lembaga yang mengurus, yang bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan pangan. Otonomi daerah membuat produksi pangan domestik diurus daerah. Padahal elit daerah tidak menjadikan pertanian dan pangan sebagai driver pencitraan. Bahkan peta jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah. Mustahil berharap inovasi pembangunan pertanian pangan lahir dari daerah. Ini memperparah produksi pangan domestik yang ujung-ujungnya memengaruhi kinerja pangan secara keseluruhan. Agar ini tak berlanjut, pangan harus diurus dan diserahkan kepada lembaga yang powerfull. Ini menjadi keharusan karena sampai saat ini, kinerja akses pangan dan gizi warga masih menjadi persoalan besar. Indonesia memang berhasil mencapai target sasaran pembangunan milenium poin 1, yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Proporsi kelaparan menurun dari 19,9% di tahun 1990 sampai 1992 dan tinggal 8,6% pada tahun 2010 sampai 2012, ini lebih rendah dari target pembangunan milenium, yakni 9,9%. Target sasaran pembangunan milenium poin 1 ini adalah menekan kemiskinan dan kelaparan tinggal separuh atau 50% pada tahun 2015. Prestasi ini membuat Indonesia dihadiahi penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada tahun lalu, yaitu 2013. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Hakim Konstitusi. Secara absolut, jumlah kelaparan juga menurun dari 30 juta orang di tahun 1990 menjadi 21 juta orang di tahun 2012. Pencapaian ini masih di bawah target, yaitu 18,6 juta. Secara absolut, 20 juta orang kelaparan bukan jumlah kecil karena berarti dari 11 ada 1 warga kelaparan. Selain itu, prevalensi anak pendek karena kurang gizi dan miskin juga masih tinggi, yaitu sekitar 40%. Mutu konsumsi pangan masyarakat juga masih sangat rendah bila dibandingkan dengan pola pangan harapan. Mutu konsumsi pangan terlalu tinggi konsumsi padi-padian, sangat rendah konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Akibatnya, kinerja skor pola pangan harapan merosot pada tahun 2012, 7
skor pola pangan harapan hanya 75,4 menurun drastis dari 20 dalam tahun 2007, yaitu 82,8. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Global Food Security Index tahun 2012, indeks keamanan pangan Indonesia berada di bawah 50 dari 105 negara, Indonesia berada diurutan 64. Dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Philipina, posisi Indonesia lebih buruk. Kita memang sering terkecoh teori negara maju dan industri meninggalkan pertanian. Dalam praktik, ini tidak pernah terjadi, ini bisa dilihat dari skor indeks keamanan pangan negara-negara maju yang sangat tinggi. Amerika Serikat misalnya, berada di puncak dengan skor 89,5. Jepang dengan skor 80,7 di level 16, dan Korea Selatan skor 77,8 di level 21. Selain itu, menurut Global Hunger Index 2012. Pada tahun 2012, Indonesia tidak naik kelas dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di kelompok negara dengan indeks kelaparan serius, yaitu indeks 10,0 sampai 19,9. Indonesia ada bersama dengan negara seperti Mongolia. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, selama 9 tahun terakhir, yaitu tahun 2003 sampai tahun 2012, kinerja penurunan kelaparan Indonesia paling buruk, yaitu hanya 0,47. Di Asia Tenggara, secara indeks, Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja dan Laos. Tanpa kelembagaan yang powerfull, kedaulatan pangan kian tergerus dan kian rentan menghadapi fluktuasi harga pangan dunia dan perubahan iklim yang ekstrem. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Tahun ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa. Tahun 2000 jumlah penduduk masih 210 juta dan tahun 2040 diperkirakan 400 juta atau naik 2 kali lipat. Ke depan, permintaan pangan akan terus naik, baik didorong oleh pertambahan jumlah penduduk, peningkatan kesejahteraan, maupun jumlah kelas menengah. Laju permintaan pangan di Indonesia mencapai 4,87% per tahun atau sekitar 5%. Padahal, tidak mudah meningkatkan produksi pangan di atas 5%. Di sisi yang lain, menggantungkan pangan … menggantungkan pada pangan impor selain akan menggadaikan kedaulatan, juga akan menguras devisa. Saat ini era pangan murah sudah berakhir. Bagi Indonesia, tidak bisa tidak, kedaulatan pangan berbasis pangan tropis adalah keharusan. Kalau tidak, negara akan jadi terdakwa tunggal pelanggar hak atas pangan. Oleh karena itu, Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Pasal-pasal yang mengatur tegaknya kedaulatan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 harus dirumuskan ulang dengan mekanisme tanggung gugatnya. Dan pasal-pasal kelembagaan pangan harus dibatalkan karena pasal-pasal tersebut tidak menjamin tegaknya kedaulatan pangan dan hak atas pangan, seperti dijamin di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, Yang Mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb. 8
21.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan, Ibu Lutfiyah Hanim.
22.
AHLI DARI PEMOHON: LUTFIYAH HANIM Assalammualaikum wr.wb. Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati para Pemohon, dan yang saya hormati rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pertanian, maupun Pihak Terkait. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan Permohonan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. Saya perlu mengingatkan kejadian di tahun 2001 mengenai pengalaman Indonesia melakukan komersialisasi tanaman hasil rekayasa genetika, yaitu kapas Bt (Bt=Bacillus turingiensis) di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Dasar hukum dari introduksi kapas transgenik jenis Bt Bollgard tersebut adalah keputusan Menteri Pertanian Nomor 107 dan Tahun 2001, kemudian juga ada SK Menteri Nomor 102, dan SK Menteri Nomor 03, dan seterusnya. Nah, tiga surat keputusan menteri tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan pemerintah bahwa introduksi atau komersialisasi kapas Bt di Sulawesi Selatan, itu akan menguntungkan bagi petani karena produktivitas yang tinggi dan minimnya penggunaan pestisida. Namun demikian, setelah berapa bulan dilakukan komer … apa … uji coba … bukan uji coba, penanaman di lahan tanam, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa sebagian besar petani Indonesia, termasuk petani gurem, dengan pemilikan lahan yang rata-rata hanya 03 hektare, termasuk di dalamnya adalah petani kapas di Sulawesi Selatan. Di sini petani dilibatkan untuk mengadopsi teknologi tanpa pengetahuan yang memadai tentang dampak apa yang akan mereka tanggung. Kemudian ada monopoli untuk pengadaan benih kapas transgenik dilakukan oleh distributor benih. Belakangan, harga benih juga naik 2 kali lipat tanpa … tanpa pengumuman lebih dulu, dengan tiba-tiba. Dan yang berikutnya adalah benih kapas nontransgenik juga sulit ditemukan, sehingga petani tidak punya pilihan pada saat itu, pilihannya menjadi sangat sedikit, hanya kapas transgenik. Promosi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga akademisi, peneliti, dan juga regulator yang semuanya difasilitasi oleh perusahaan. Angka produktivitas dan keuntungan bagi petani di atas kertas yang dihasilkan dari kajian yang dilakukan oleh peneliti yang difasilitasi perusahaan, ternyata sangat jauh berbeda kenyataannya di lapangan. 9
Dalam satu tahun diskusi … dalam diskusi satu tahun transgenik siapa yang untung, itu diselenggarakan di Makassar pada tanggal 22 Maret pada tahun 2002, salah satu pembicara adalah Pejabat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Makarasang memaparkan data bahwa sekitar 74% lahan memiliki produktivitas kurang dari 1 ton per hektare. Padahal, klaim ketika mereka diiming-imingi supaya bisa menaman kapas transgenik, mereka bisa naik haji, pendapatannya … apa … produktivitasnya lebih dari 3 ton per hektare. Tetapi apa yang terjadi? Dari total luasan penanaman 4.364, 2 hektare, hanya 2% yang menghasilkan 4 ton per hektare. 2 % menghasilkan 3 sampai 4 ton per hektare dan sebagian besar, 35% itu menghasilkan 1 sampai setengah ton per hektare. Yang lebih parah lagi, ada sekitar 39%, itu hanya menghasilkan setengah ton per hektare. Jadi kegagalan dan rendahnya hasil panen, ini mengakibatkan banyak petani yang berhutang pada perusahaan pemilik benih kapas transgenik. Kemudian yang berikutnya adalah masalah pencemaran hayati. Pada November, proses penanaman itu dilakukan pada tahun 2001. Pada November 2002, berdasarkan riset 2 mahasiswa S2 IPB menyimpulkan telah terjadi penyebaran gen secara horizontal dari kapas transgenik kepada kapas lokal nontransgenik, dan tidak ada respons apa pun yang dilakukan oleh para pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penyebaran genetik yang telah terjadi. Ketidakpedulian atas dampak terhadap pemberlakukan sebuah kebijakan, terkait dengan pelepasan kapas transgenik, memperlihatkan betapa rentannya sistem perlidungan terhadap keanekaragaman hayati dan perlindungan kepada petani yang di lapangan. Yang berikutnya adalah pada tahun 2003, perusahaan yang bertanggung jawab, hengkang dari Sulawesi Selatan dan menghentikan semua aktivitas komersialisasi kapas transgenik tanpa harus bertanggung jawab atas apa semua … atas semua kerugian yang dialami petani dan pencemaran yang telah terjadi. Para pejabat dan pemerintahan dan juga para petani yang awalnya mendukung perusahaan, diam-diam berbalik melawan perusahaan. Di … di lain negara, perusahaan juga didenda oleh otoritas berwenang di Amerika Serikat, dia adalah perusahaan Amerika, berkaitan dengan dugaan suap dalam proses komersialisasi kapas transgenik tersebut. Karena sebagai perusahaan multinasional, mereka dilarang memberikan suap kepada pemerintah lokal, tetapi mereka terbukti melakukan dugaan suap pada beberapa pejabat di pemerintahan dan juga mungkin di tempat yang lain dalam proses ini. Pengalaman tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi hal yang merugikan lebih masif di masyarakat, apalagi terkait dengan introduksi produk pangan. Penelitian rekayasa genetika telah banyak dilakukan di banyak tanaman di seluruh dunia, tetapi komersialisasi terbanyak itu dilakukan, difokuskan hanya pada 4 tanaman saja, yaitu kapas, canola, kedelai, dan 10
jagung. Kalau kita kebetulan tidak banyak menanam canola dan juga kapas. Sejauh ini, tanaman rekayasa genetika telah ditanam di berbagai negara dalam jumlah yang sedikit persentasenya. Hanya 2 negara yang telah banyak menanam dari sisi persentase di lokal areanya, yaitu Argentina dan Paraguay 65% dari lahannya. Dan menurut data FAO tahun 2008, FAO statistik 2008, 2 negara tersebut mengalami kenaikan orang kurang gizi dan mengalami penurunan suplai pangan. Artinya apa? Negara yang memproduksi tanaman transgenik terbesar juga tidak menjamin kebutuhan pangan. Argentina dan Paraguay itu memproduksi kedelai, kebanyakan kedelai. Negara yang lainnya adalah Amerika Serikat, Uruguay, dan juga Brazil, Afrika Selatan, dan juga Kanada 13%. Kemudian, berkaitan dengan klen masalah produktivitas. Tanaman ini, itu dirakit bukan untuk meningkatkan hasil, tetapi tahan pada 2 … penelitiannya banyak, tetapi yang beredar itu hanya 2, 2 jenis besar. Yaitu, tanaman yang tahan pada herbisida, misalnya dalam hal ini adalah 1 perusahaan membuat tanaman transgenik yang … jadi dia tidak perlu disemprot lagi, klen-nya tidak perlu disemprot lagi dengan pestisida. Yang kedua adalah tanaman yang dengan dimasuki oleh pestisida biologi, dalam hal ini adalah Bacillus turingiensis. Di sini, pengalaman di Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa produktivitas tanaman Bt tidak lebih baik dari tanaman kapas varietas lain pada saat itu. Isu berikutnya adalah penggunaan pestisida. Klen awalnya adalah tanaman ini bisa menurunkan penggunaan pestisida. Karena itu, dia dirakit supaya hama target tidak menyerang tanaman itu. Tetapi, fakta di lapangan, hama target di lapangan, mungkin tidak memakannya pada penanaman awal, tetapi hama nontarget yang menyerang … karena di alam itu tidak hanya 1 hama yang menyerang 1 tanaman, tetapi di dalam ada lebih dari 1 hama yang dengan beragam jenisnya yang menyerang bisa membuat tanaman terganggu. Dan pengalaman di Sulawesi, tanaman kapas bahkan sudah dilaporkan oleh wartawan terkena hama sejak penanaman awal. Ini dilaporkan oleh wartawan karena penanaman … proses penanaman itu cukup tertutup, sehingga orang-orang yang dianggap mengkritik tanaman transgenik, bahkan melihatnya pun tidak bisa. Ini kemudian berkaitan dengan isu resistensi. Itu juga terjadi di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Dalam setiap penanaman tanaman transgenik, sebenarnya pemerintah Amerika Serikat itu mewajibkan petani untuk menyediakan lahan yang disebut sebagai refuge untuk ditanami tanaman nontransgenik sebesar 20%. Lahan ini, itu diharapkan dapat mengurangi kesempatan 2 serangga yang resisten ini saling kawin-mawin dan menurunkan resistensi tersebut ke generasi berikutnya.
11
Namun, temuan yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Negeri Iowa memberikan hasil yang berbeda. Misalnya, pada tahun 2011 yang lalu, tanaman jagung hasil rekayasa genetika yang banyak ditanam oleh Monsanto untuk mengatasi hama justru diserang hama di beberapa lahan pertaniannya di Iowa, Amerika Serikat. Dan ini adalah pertama kali tanaman pengganggu utama tanaman jagung itu semacam kumbang, itu menyerang membangun resistensi atas tanaman jagung transgenik di daerah Midwest dan juga 15 pertanian di daerah yang lain juga melaporkan problem yang serupa. Realisasi penelitian universitas ini pada bulan … pada tahun 2011 lalu, itu menjadi berita di koran-koran yang terbit di Amerika Serikat. Bahkan salah satu terbitan menyebutkan turunnya saham Monsanto di bursa saham New York sebesar 4,4% setelah penelitian tersebut. Isu yang berikutnya adalah isu monopoli. Indonesia adalah negara megadiversity. Berkaitan dengan keanekaragaman hayati, ini berarti bahwa … bahwa bahan hayati serta pengetahuan yang terkait di dalamnya, itu akan dimonopoli oleh hanya sekelompok pihak. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang sudah menjadi hak kelompok tersebut akan menjadi terbatas dan juga mungkin tidak terjangkau. Artinya, keragaman hayati dan pengetahuan yang terkait tidak bisa dipertukarkan lagi, dikembangkan, dan dilestarikan secara bebas. Industri bea teknologi menggunakan keragaman hayati hanya sebagai bahan baku yang kemudian menghasilkan produk-produk yang diakui sebagai pengetahuan dan inovasi, sehingga dilindungi oleh hak paten. Dan ini membuat pihak lain sulit memanfaatkan keragaman hayati yang sudah diberi perlindungan paten. Apalagi dengan berkembangnya teknologi rekayasa genetika memungkinkan paten dilakukan pada tingkat sel yang paling kecil. Dan kepemilikan ekslusif ini, ini akan menghambat tidak hanya pemanfaatan, tetapi yang lebih penting juga menghambat penelitian tentang keanekaragaman hayati itu sendiri. Masalah monopoli, ini kemudian melahirkan beberapa implikasi lain, seperti yang jadi salah satu implikasinya … implikasi penting adalah bahwa paten atas gen dan genom tanaman akan melemahkan ketahanan pangan di banyak negara-negara seperti Indonesia menjadi megadiversity karena hak paten meningkatkan kepemilikan monopoli atas gen dan genom tanaman. Walaupun di Indonesia secara resmi belum ada komersialisasi tanaman transgenik setelah kegagalan kapas Bt di Sulawesi Selatan, paten atas tanaman-tanaman transgenik ini sudah banyak didaftarkan di Indonesia. Jika kita melihat saya mengecek berita paten pada tahun 2012, tercatat padi transgenik, kedelai, timun, dan berbagai tanaman, dan pohon telah mendapatkan paten di Indonesia. Lalu apa dampaknya? Mungkin kita bisa melihat berbagai pengalaman di negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada. 12
Karsus … kasus petani Persi Meiser di Szechuan … Provinsi Szechuan di Kanada, mungkin ini yang paling terkenal, dimana petani Persi adalah petani canola, dia tidak pernah menanam canola transge … canola … dia menanam ca … canola konvensional dan terjadi persilangan yang tidak diinginkan antara canola transgenik dengan milik Persi. Tetapi yang terjadi adalah Persis Meiser digugat di pengadilan di Kanada karena dianggap mencuri paten dari Monsanto. Kemudian di Amerika. Di Amerika, Center for Food Safety melaporkan kejadian yang lebih banyak lagi, dimana gugatan perusahaan pada petani telah dilakukan dan Monsanto telah mengantongi uang ganti rugi dari gugatan tersebut US$23,5 juta sampai pada bulan Desember. Dan Monsanto telah menggugat sebanyak 410 petani dan juga 56 pengusaha bisnis kecil di 27 negara bagian di Amerika Serikat. Seperti juga terjadi di Sulawesi Selatan, kasus-kasus terje … tersebut juga bisa disebabkan oleh pencemaran genetika yang dilakukan oleh perusahaan dan kemudian petani diminta mem … membayar. Untuk kasus Indonesia, mungkin jika itu terjadi, petani tidak hanya diminta ganti rugi, padahal perusahaan yang telah merugikan mereka, tetapi juga hukuman pidana. Karena Undang-Undang Paten saat ini menyebutkan hal tersebut untuk pelanggaran paten. Jadi, introduksi tanaman dan pangan transgenik bisa menyebabkan kepemilikan atas tanaman pada perusahaan pengembang bioteknologi yang juga hanya dimiliki oleh segelintir perum … perusahaan. Pencemaran juga terjadi di banyak negara. Ada aturan di Amerika, seperti tadi saya sebutkan bahwa tanaman transgenik harus ditanam terpisah dengan menanam tanaman lain. Tapi bahkan di Amerika Serikat, dimana petani lahannya sangat-sangat luas, ratusan hektare, mereka ba … banyak yang tidak mentaati peraturan tersebut. Karena itu berarti, lahannya dia harus dikurangi 20%, sehingga tidak maksimal penggunaannya. Keuntungannya menurun karena dianggap mengosongkan area atau menanam tanaman lain tidak akan … akan menurunkan keuntungannya. Jika tanaman itu diintroduksi di Indonesia, bagaimana mungkin dia kemungkinan terjadinya pencemaran genetik akan semakin besar karena lahan petani Indonesia yang sangat-sangat kecil. Bahkan mereka tidak cukup menyisakan lahan koc … kosong. Mengenai pencemaran ini, pada tahun 2013 yang lalu, Mahkamah Agung Meksiko itu telah melakukan keputusan pelarangan tanaman ter … tanaman jagung transgenik Meksiko karena pencemaran genetik yang telah terjadi di Meksiko. Perlu diketahui bahwa Meksiko adalah ibu dari atau sumber dari keragaman hayati tanaman jagung. Pencemaran genetik ini juga meresahkan para petani-petani organik yang karena keter … ketidaksengajaan terjadi perkawinan silang 13
antara transgenik dengan tanaman organik, sehingga petani organik tidak mendapatkan sertifikat label organik karena tanamannya mengandung transgenik, sehingga ini juga merugikan. Bahkan juga produsen madu. Karena lebah-lebahnya meng … apa … mengisap bunga-bunga, dimana bunga-bunga itu telah tercemar transgenik. Jadi, tidak hanya pencemaran di lapangan, tetapi juga terjadi pencemaran mungkin setelah panen karena mungkin penanganan yang sama dilakukan seperti pada hasil panen yang nontransgenik. Walaupun di negara maju itu memiliki regulasi yang lebih baik dan lebih dulu mereka sudah menerapkan regulasi dan memiliki kapasitas monitoring yang terbaik, tetap terjadi … terjadi apa namanya … escape ya, pelarian. Dimana misalnya tanaman jagung transgenik dari prodigen, yaitu yang ditanam khusus untuk obat-obatan, kepentingan obat-obatan hewan ditemukan di dalam bahan pakan jagung di Amerika Serikat. Dan pemerintah Amerika Serikat karenanya kemudian mendenda dia untuk pembersihan dan US$3 juta untuk denda tanda … untuk apa … untuk pembersihan. Kemudian, juga ada beras transgenik yang belum disetujui ditemukan di pangan dan pakan di Eropa. Mungkin yang juga cukup popular di masa lalu adalah bagaimana varietas jagung transgenik starlink yang pakan ternak di makanan … apa … telah masuk di dalam rantai makanan, sehingga telah memicu penarikan besar-besaran dari semua rantai makanan yang tercemar dan semua retail yang menjual. Dari kejadian ini, membutuhkan … apa ... membuahkan isu mengenai bagaimana liability dan redress kemungkinan konsumen bisa menuntut perusahaan dengan kompensasi uang. Yang berikutnya adalah isu kesehatan. Produk makanan transgenik ini diregulasi dengan sangat ketat di banyak negara ... terutama di negara Eropa karena ketidakpastian. Mungkin negara kita adalah negara yang salah satu protokol internasional adalah Protokol Cartagena. Terlepas dari kelemahan protokol itu, tetapi satu hal yang paling penting dari disahkannya dari protokol itu adalah bahwa fakta secara internasional tanaman dan pangan produk transgenik dan keturunannya, itu dianggap berbahaya, sehingga dia harus diregulasi. Nah, kembali ke isu kesehatan. Penelitian-penelitian yang selama ini dilakukan, itu masih banyak dilakukan oleh perusahaan promotor dan tidak dilakukan dalam jangka panjang. Kemudian, independency masih dipertanyakan. Mungkin salah satu penelitian yang juga pernah ditulis, dikutip di Harian Kompas adalah penelitian Prof. Seralini. Prof. Seralini adalah Profesor di Perancis yang melakukan penelitian dampak transgenik pada hewan tikus dan dia tidak melakukannya jangka pendek, tetapi dia melakukannya jangka panjang. Dan ditemukan setelah dua tahun, itu ditemukan tikus-tikus hasil percobaannya, itu menderita terkena kanker dan tumor. Karena itu, dengan banyaknya isu-isu yang masih tidak pasti dan tidak jelas antara aman dan tidak aman, maka ... 14
dan regulasi Indonesia yang masih jauh dari cukup, ini perlu menuntut … apa namanya ... pengaturan yang jauh lebih detail, belum lagi jika kita melihat dari isu-isu sosial ekonomi. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, termasuk di dalam undang-undang ini. Seperti misalnya, siapa yang akan diuntungkan oleh penerapan teknologi ini? Kemudian aksesibilitas teknologi, misalnya, kemudian dampak pada pendapatan petani. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi pencemaran genetik? Siapa yang akan membayar kompensasi kalau misalnya ternyata (suara tidak terdengar jelas) panen yang 3 ton/hektare itu tidak terjadi? Kemudian isu-isu yang lain seperti isu subsidi dan dumping produk rekayasa genetika. Saya kira itu saja dulu dan terima kasih. 23.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Saudara Pemohon, apa ada pertanyaan untuk klarifikasi kepada Ahli yang diajukan?
24.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Cukup, Majelis.
25.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup? Baik. Pemerintah?
26.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI Ada, Yang Mulia.
27.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada, ya, silakan.
28.
PEMERINTAH: SUHARYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menanyakan pandangan dari Pak Khudori memandang Undang-Undang Pangan yang dikaitkan dengan produksi tadi, Pak. Karena tidak akan ada undang-undang itu akan mengatur secara komprehensif, ini berkaitan dengan pangan bukan produksi. Jadi, tadi melihat bahwa dia mengatakan lahan dan seterusnya karena definisi pangan sendiri sudah jelas. Saya kira itu. Terima kasih, Yang Mulia.
15
29.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Dicatat dulu, ya, ada dari Majelis Hakim.
30.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya mohon untuk bisa dijelaskan lebih lanjut dan klarifikasi dari Pak Khudori. Saya merasa ... yang pertama, saya merasa ada hal yang agak membingungkan saya dan sifatnya kontradiktif. Yang saya maksud begini. Di satu sisi di dalam penjelasan Ahli, itu mengatakan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat berorientasi pada state, pada goverment, pada pemerintah, tapi di lain pihak, Pak Khudori menginginkan adanya satu kelembagaan negara yang powerfull. Nah, ini bagi saya kontradiktif, Pak, membingungkan. Apakah tidak kita ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus ditumbuhkan sinergi antara state yang mengatur dan masyarakat yang harus diberdayakan untuk mampu mendukung apa yang diharapkan bersama, ada kedaulatan pangan, ada ketahanan pangan? Itu satu. Kemudian yang kedua. Di dalam statement yang terakhir, Pak Khudori mengatakan bahwa kita harus menumbuhkan kedaulatan pangan yang berbasis pada pangan tropis. Saya melihat ini … ini ada benarnya. Karena nampak bahwa sekarang ini kita sangat tergantung pada produk-produk pangan yang tidak didasarkan pada pangan yang berbasis hasil tanaman tropis. Kita sekarang impor gandumnya luar biasa karena masyarakat sekarang ini terbentuk, dibentuk berbudaya makan dari hasil yang tidak berbasis tanaman-tanaman tropis. Kemudian yang ketiga, saya kaitkan dengan … saya pernah membaca bahwa Undang-Undang Pangan ini juga sangat berbasis dan berorientasi pada daratan. Karena apa? Kita kemudian menjadi negara agraris. Padahal sebetulnya, wilayah negara kita adalah dua per tiganya wilayah laut. Wilayah laut sumber atas kekayaan pangan itu luar biasa. Tapi orientasi negara ini karena sudah dibelokkan dari Sriwijaya, Majapahit yang berorientasi maritim kelautan menjadi agraris sejak zaman Mataram. VOC masuk karena laut mau dikuasai oleh mereka. Sedangkan darat dibelokkan, kita di-Ninabobo-kan bahwa kita lebih cenderung ke arah agraris. Nah, ada yang menyatakan. Undang-undang ini, itu orientasinya sangat berorientasi pada daratan. Padahal kalau mau diatur secara komprehensif, kita juga bisa melakukan satu save paradigma ke arah lebih menekankan kepada ketahanan pangan yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang ada di lautan. Ini mohon komentar dan klarifikasinya dan penjelasan yang lebih lanjut. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
16
31.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, saya tambahkan klarifikasi sedikit kepada Ibu Lutfiyah ini. Apakah yang dari uraian panjang tadi yang Saudara hendak simpulkan bahwa tanaman transgenik itu dilarang saja? Kan undang-undang ini kan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan kebijakan pengaturan, khususnya pangan transgenik. Apakah yang Saudara maksud … dari uraian yang panjang tadi tidak bisa tanaman transgenik itu di Indonesia? Apakah itu yang mau disimpulkan, gitu? Saya tidak bisa simpulkan karena … apa … panjang sekali uraiannya. Ya, silakan.
32.
AHLI DARI PEMOHON: KHUDORI Terima kasih, Yang Mulia. Saya tanggapi dari yang belakang dulu. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua. Saya kita tidak perlu saya respons karena sebenarnya itulah yang seharusnya menjadi kebijakan utama kita. Tapi kalau kita lihat riil kenyataan sekarang, seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi tadi memang benar bahwa ada beberapa produk pangan yang sebetulnya kita bisa gantikan, bisa kita substitusi dengan pangan-pangan yang berbasis tropis dan kita hasilkan sendiri. Gandum tadi misalnya, sebetulnya di luar gandum ada banyak produk-produk pangan yang bisa menggantikan gandum atau tepung terigu. Dan itu dari sisi riset, dari sisi pengembangan, segala macam sebenarnya sudah selesai. Ada yang dikembangkan dari ubi jalar. Ada yang dikembangkan dari ubi kayu dan banyak umbi-umbian yang lain. Masalahnya, ini tidak bisa berkembang karena sebagai sebuah produk yang baru, katakanlah yang masih bayi. Tidak mungkin akan bisa eksis, tidak mungkin akan bisa berkembang tanpa ada intervensi dari Pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang mendukung. Karena sangat tidak … apa … tidak tepat misalnya kalau … kalau industri yang masih baru ini harus bertarung misalnya dengan raksasa-raksasa pelaku importir gandum yang mengolah menjadi terigu di sini. Karena mereka sudah sangat meraksasa dan menguasai pasar sedemikian rupa. Kalau upaya-upaya secara mandiri yang dilakukan oleh baik perguruan tinggi maupun komunitas-komunitas tertentu ini tidak difasilitasi oleh Pemerintah, pasti tidak akan bisa berkembang. Nah, di luar itu sebetulnya ada beberapa produk pangan, sebetulnya yang bisa kita gantikan dengan sumber daya lokal kita. Yang ketiga, Undang-Undang Pangan berorientasi pada daratan. Kalau kita baca keseluruhannya memang ya, memang ya. Sangat-sangat berorientasi daratan. Cuma memang saya tidak punya kapasitas untuk mengelaborasi kaitannya dengan persoalan perikanan dan perusahaan kelautan. Saya kira itu. 17
Nah, yang … yang pertama, menurut saya tidak ada kontradiksi antara bahwa undang-undang ini yang saya sebut tadi state centris atau government centris dengan keinginan saya untuk mendorong sebetulnya harus ada lembaga yang powerfull, yang memiliki kewenangan politik yang luas untuk mengurus persoalan pangan. Karena hanya dengan kewenangan yang luas itulah, dengan kewenangan yang powerfull itulah persoalan-persoalan pangan yang multidimensi dan multisektoral itu bisa diselesaikan. Kalau kita lihat sekarang, kenyataannya, sebetulnya sehari-hari persoalan pangan itu hanya diurus oleh Badan Ketahanan Pangan yang Eselon I dan itu ada di Kementerian Pertanian. Kita punya … pernah punya sejarah tahun 1993 sampai 1999 punya Kementerian Negara Usaha Pangan, pada saat itulah urusan pangan mulai dari hulu sampai hilir itu diurus oleh kementerian ini. Karena sebetulnya, urusan pangan itu bukan hanya soal produksi, output penting dari urusan pangan itu adalah … apa … otak kita sebetulnya, otak kita. Jadi, dengan … dengan pangan yang baik, dengan pangan yang bergizi, bagaimana menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan pada saatnya sumber daya yang berkualitas ini akan menjadi kekuatan bangsa untuk bersaing dengan negara lain. Jadi, output-nya sebetulnya itu. Nah, dengan … dengan pemahaman semacam itu, sebetulnya persoalan pangan itu melibatkan banyak lembaga, melibatkan banyak kementerian. Di Indonesia, kalau … kalau … kalau kita lihat kelembagaan atau kementerian yang ada di … di bawah Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Pak Presiden, itu adalah (suara tidak terdengar jelas) 18. Nah, ada … ada 18 kementerian atau kelembagaan. Nah, untuk mengoordinasikan mereka, ini sangat tidak mungkin dan itu kita bisa lihat dari praktik sampai sekarang, ini dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan yang cuma Eselon I, sangat tidak mungkin. Nah, jadi, yang saya saya maksud seperti itu. Jadi, menurut saya enggak … enggak … enggak ada kontradiksi antara bahwa undangundang ini sifatnya state centris. Karena memang secara keseluruhan, itu hanya cuma lima pasal yang … yang menyinggung dan menyebut keterlibatan masyarakat, yang lainnya itu domain pemerintah sebetulnya. Tapi di sisi yang lain, saya sebetulnya menghendaki ada kelembagaan yang powerfull, yang bisa menjamin tegaknya roh di Undang-Undang Pangan ini, yaitu kedaulatan … kedaulatan pangan. Itu, Yang Mulia. Nah, yang pertanyaan penanya pertama. Sebetulnya saya tadi mengelaborasi antara … perbedaan antara konsep kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan. Dalam konsep kedaulatan pangan, itu persoalan-persoalan akses terhadap sumber daya penting, itu menjadi isu yang sangat penting, salah satunya soal lahan. Memang ada beberapa … ada beberapa pasal di … di … di undang-undang ini yang menyebut tentang sumber daya itu, salah satunya ada lahan. Tapi tidak eksplisit diatur dan disebutkan sebetulnya, ini untuk siapa? Tadi juga 18
saya jelaskan sebetulnya dalam konsep kedaulatan pangan, pelaku utama produksi itu adalah petani. Mereka untuk bisa berproduksi dan bisa menjamin terpenuhinya pangan, paling tidak untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya, itu mereka harus punya akses terhadap sumber daya-sumber daya penting itu. Nah, kenapa ini saya dorong? Sebetulnya kalau … kalau kita lihat dari undang-undang yang lain sebetulnya, pengaturan tentang sumber daya-sumber daya penting yang harus bisa diakses oleh petani, itu tidak sepenuhnya juga diatur secara rinci, tidak diatur, dan … apa … di … di … di … di … didesain sedemikian rupa, sehingga dijamin petani bisa berproduksi dengan baik, dan hak mereka untuk berproduksi itu bisa ditunaikan. Saya kita itu yang … yang bisa saya jelaskan, Yang Mulia. Terima kasih. 33.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Saudara Pemohon … oh, masih ada ya, masih ada yang kedua. Ya, silakan.
34.
AHLI DARI PEMOHON: LUTFIYAH HANIM Terima kasih. Ya, saya kira, untuk di Indonesia dilarang saja. Karena toh di negara lain, seperti di Mexico juga ada kasus dimana jagung transgenik akhirnya dilarang untuk ditanam di Mexico karena pencemaran genetik.
35.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Jadi maksudnya memang arah seluruh uraian tadi adalah harus dilarang, begitulah kira-kira ya? Baik, Pemohon masih ada ahli atau saksi?
36.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Masih, Majelis. Mungkin ahli dua dan saksi dua juga.
37.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ahli dua, saksi dua. Dari Pemerintah?
38.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI Ada, Yang Mulia.
19
39.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada?
40.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI Ada, Yang Mulia.
41.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa orang?
42.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI 6 orang ahli dan 4 orang saksi … 5 saksi, Yang Mulia.
43.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa orang ahli?
44.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI 6 orang ahli, 5 saksi.
45.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 6 orang ahli. Oke, jadi ini dua tadi ya? Dua. Jadi nanti bawa 2 saja dulu ya, 2 ahli saja dulu. 2 ahli dan nanti dua ahli dan satu saksi, ya. Jadi 5 orang untuk sidang yang selanjutnya.
46.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Dua saksi, Majelis.
47.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya.
48.
KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Dua ahli dan dua saksi.
20
49.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Dua saksi. Tidak apa-apa, jadi 6 orang ya. Dua ahli, dua saksi dan dua ahli ya. Baik, sidang hari ini selesai dan sidang akan kita lanjutkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, pukul 11.00, ya. Hari Selasa, 25 Februari, pukul 11.00 untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon dua orang dan dari pemerintah dua orang, serta dua orang saksi dari Pemohon. Sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB Jakarta, 5 Februari 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
21