2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON (IV)

JAKARTA RABU, 20 FEBRUARI 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sri Sudarjo ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon (IV) Rabu, 20 Februari 2013, Pukul 14.36 – 15.19 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Maria Farida Indrati M. Akil Mochtar Muhammad Alim Hamdan Zoelva Harjono

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sri Sudarjo B. Saksi dari Pemohon: 1. Feriyanto 2. Sunarti 3. Andi Naja C. Ahli dari Pemohon: 1. Muhammad Ali D. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Agus Hariadi Luthfi Erma Wahyuni Adji Bintoro

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dalam perkara judicial review, teregistrasi dalam Perkara Nomor 4/PUU-XI/2013, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2.

PEMOHON: SRI SUDARJO Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala isrofil ambiya'i warmusalin wa'ala alihi wa asbiya ajmain. Nama saya Sri Sudarjo, selaku Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Di samping kanan saya, Pak Sekjen, Pak Desly dari lembaga yang sama. Dan kebetulan hari ini juga kami membawa dari Ahli, Pak Prof. Dr. M Ali. Dan dari petani, ada Mas Riyan. Dari buruh, ada Mba Sunarti. Dan dari nelayan, ada Pak Andi Naja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari pemerintah, saya sendiri Agus Hariadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya, Bapak Luthfi T.M.A dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang paling ujung, Ibu Erma Wahyuni dari Kementerian Dalam Negeri. Di belakang juga hadir dua orang staf dari Kementerian Hukum dan HAM, Saudara Aji dan Saudara Bintoro dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

1

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Baik, hari ini kita akan mendengar keterangan ahli dan saksi. Oleh sebab itu, dimohon dulu Para Saksi ini maju ke depan untuk diambil sumpah. Saudara Feriyanto … eh, Eriyan. Sunarti dan Andi Naja. Maju, Pak. Pak Fadlil.

6.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara disilakan … semuanya beragama Islam, ya? Disilakan mengikuti kata-kata saya untuk sumpahnya. Dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” Cukup.

7.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk. Kemudian, Ahli Prof. Muhammad Ali. Akan diambil sumpah oleh Pak Anwar.

10.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” Terima kasih.

11.

AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: MUHAMMAD ALI Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

2

12.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih.

13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Pak, duduk dulu, Pak. Baik, kita dengar dulu dari saksi, agar nanti Prof. Ali bisa mendengar dulu apa yang disampaikan oleh (suara tidak terdengar jelas), sehingga bisa sekaligus mengomentari atau memberi penilaian dari sudut keahlian. Saudara Feriyanto, maju. Pemohon, silakan dipandu ya. Ini disuruh menerangkan apa oleh Saudara kepada Majelis Hakim.

14.

SAKSI DARI PEMOHON: FERIYANTO Tes. Nama saya Feriyanto. Kawan-kawan di lingkungan terbiasa panggil Eriyan saja. Saya lahir di Jakarta, tapi banyak jalan-jalan ke daerah karena saya senang sekali bicara tentang ... tentang Indonesia yang indah dan permai. Kebetulan juga, istri saya asal Cirebon, Kuningan, Jawa Barat. Kami bertani, yang saya tahu Indonesia ada hamparan sawah, tanaman hijau, itu saja. Permasalahannya adalah ketika kami bercocok tanam, kami tidak … tidak menemukan lahan yang, yang, yang hijau itu, sarana kami kurang. Lantas kemudian setelah panen, tidak, tidak tersalurkan. Hubungannya dengan pilpres ini, terus terang kami di daerah tidak merasa berhubungan dengan pilpres. Kami termarjinal, kami tidak diikutsertakan. Kami bernegara, kami berbangsa, kami bermasyarakat, tapi bagaimana kami bisa hidup dalam situasi konstitusi bernegara seperti ini. Mungkin pernah di film-film ada orang-orang hebat itu pegang padi dengan arit turun ke sawah, di daerah kami enggak pernah ada, enggak pernah kami temukan seperti itu. Saya pikir itu cuman … apa … istilahnya hanya menyenangkan hati belaka. Yang jadi masalah adalah yang saya kenal bangsa ini adalah bangsa agraris. Kemudian, kami enggak tahu masalah-masalah selanjutnya dijadikan industri, dijadikan kapitalis dan/atau lainnya. Yang saya tahu adalah kami harus bertani, lantas kemudian kenapa saya harus memilih presiden kalau pemimpin-pemimpin itu dari 1, 2, dan 3 tidak pernah memikirkan kami. Saya pikir permasalahan pemimpin 1, 2, 3 dan seterusnya semua sama, tidak berubah dari zaman ke zaman. Ya selanjutnya mungkin kami sebagai warga negara taat hukum masih tetap mengingikan perubahan, terutama bagi kami masyarakat tani karena kami tidak punya keahlian lain, kami akan terus bertani dan terus mengolah tanah kami. Yang paling miris sekali pernah kami ada kawan-kawan dikriminalisasi karena kami tidak punya pendidikan ratarata, walhasil kami sangat rentan dikriminalisasi. Saya pikir itu cukup, 3

mudah-mudahan sidang yang terhormat ini dapat menerima alasan yang sederhana ini atas dasar kebangsaan. Terima kasih. 15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Ya, silakan duduk. Saudara Pemohon, ini Saudara maksudnya apa yang begini ini dijadikan untuk menyatakan apa kepada Majelis? Bahwa ada orang melihat sawah terhampar, merasa tidak ikut pemilihan presiden, maksudnya ingin apa, Saudara?

16.

PEMOHON: SRI SUDARJO Ya, keiniginannya yang ada di dalam petitum itu mungkin, Prof. Jadi selama ini kan seperti yang ada di dalam petitum poin 3, Pasal 1 angka 2 frasa partai politik adalah partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi keinginan kami bagaimana diubah bisa menjadi Pasal 1 angka 2 frasa partai politik adalah partai politik yang telah diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional, seluruh rakyat Indonesia berdasarkan (…)

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jumlahnya partai bisa jutaan, gitu? Bisa ribuan partai, gitu? Tanpa diseleksi maksud Saudara?

18.

PEMOHON: SRI SUDARJO Tidak bisa ribuan seperti itu mungkin, Pak.

19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bagaimana kalau ada penggemar jangkrik minta, tukang becak minta, tukang andong minta partai sendiri-sendiri, gitu? Bagaimana caranya?

20.

PEMOHON: SRI SUDARJO Kan ada kongres, Prof. Ada konvensi, ada utusan-utusannya mereka ini, kayak ini kan ada dari petani, Pak Riyan. Dari buruh Bu Sunarti, dari nelayan seandainya Pak Andi. Mereka ini kan bisa diundang di dalam melalui kongres atau (…)

4

21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Yang mengundang siapa?

22.

PEMOHON: SRI SUDARJO Yang mengundang ya partai politik dan gabungan partai politik yang memang sebagai representasi daripada kedaulatan rakyat.

23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Artinya partai politik yang sudah ada itu maksudnya?

24.

PEMOHON: SRI SUDARJO Yang sudah ada.

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Yang sudah ada. Berarti enggak berubah dong sekarang, kan tinggal menyuruh program saja. Enggak usah mengubah undangundang.

26.

PEMOHON: SRI SUDARJO Ya (…)

27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau maksudnya partai politik yang sudah ada berarti enggak usah dipersoalkan soal keberadaan partai politik. Tinggal mereka sekarang membuat sayap organisasi, ini tukang becak, ini tukang tani, ini apa, gitu, setiap parpol kan bisa. Kalau yang dimaksud undang kongres itu partai politik, kalau bukan partai politik, lalu siapa yang mengundang kongres itu?

28.

PEMOHON: SRI SUDARJO Ya, saya pikir mereka ini kan ada … partai politik ini kan hanya wadah aspirasi, Prof. … Yang Mulia. Jadi karena dia adalah wadah aspirasi ya sudah saatnya, umpamanya seperti yang sudah dilakukan oleh Golkar dulu. Dia kan adakan konvensi, jadi di dalam konvensi itu memang di sana ada buruh, ada tani, ada nelayan dan itu memang sebuah representasi kedaulatan karena melibatkan mereka. Jangan seperti sekarang, umpamanya hanya ditentukan oleh elit-elit parpol. 5

29.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, itu kan dalam praktik. Kalau undang-undangnya Golkar dan ... dulu dan sekarang kan sama saja undang-undangnya, sama-sama agregasinya begitu. Artinya, kalau minta kongres seperti Golkar itu tanpa mengubah undang-undang pun, tanpa menguji undang-undang pun bisa, tinggal patainya saja kan, bukan soal undang-undang. Tapi baik, berikutnya siapa ini? Sunarti. Silakan, Bu Sunarti.

30.

SAKSI DARI PEMOHON: SUNARTI Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Untuk saya, nama saya Sunarti, saya kelahiran di Boyolali, saya di sini untuk diminta bagaimana berkaitan dengan pilpres. Memang tadi yang sudah disampaikan oleh kawan saya, Riyan, kenapa buruh, petani, nelayan tidak terwakili? Banyak contoh yang pada hari ini, contoh buruk saya, bagaimana saya akan menuntut upah tanpa mengeluarkan keringat dan air mata, nyawa, itu tidak pernah diperhatikan. Kenapa saya sampaikan di sini? Ini ada kaitan bagaimana kita memilih seorang presiden. Tapi sampai hari ini tidak pernah itu merasa buruh itu terwakili, merasa buruh di … sebagai … buruh itu diorangkan yang tadinya buruh juga membayar pajak. Yang berikutnya, soal pembuatan undang-undang, buruh tidak pernah terlibatkan, apalagi buruh sudah termarjinalkan. Buruh ini sudah tidak pernah terwakili. Kalau … manakala buruh diwakili, otomatis buruh tidak menjadi korban. Lapangan kerja sudah tidak ada, undang-undang yang sekarang ini adalah tidak pernah mewakili buruh, yang sekarang Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, PPEJS itu tentang kesehatan, yang semua menggabungkan, itu tidak mencerminkan mewakili kaum buruh maupun kaum rakyat miskin kota. Kenapa ini saya sampaikan kepada Yang Mulia? Berkaitan dengan pilpres, rakyat buruh, nelayan, petani memilih tapi tidak pernah diwakili, tidak pernah di … menjadi orang, diorangkan. Bagaimana kalau UndangUndang Pilpres ini terus-menerus mau dilaksanakan terus? Maka, di sini kami menegaskan agar undang-undang ini ada mengubah, bagaimana buruh menjadi utusan golongan? Kami juga dulu ada utusan golongan, setelah ini diubah, ini juga tidak ada. Bagaimana buruh merasa terwakili dalam pembuatan undang-undang tidak pernah dilibatkan? Bukan berarti kami meminta kongres, tapi bagaimana buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota itu juga dilibatkan dalam hal pembuatan undang-undang atau yang dibutuhkan oleh rakyat. Itu saja. Terima kasih.

31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oke, sudah? Ibu ikut partai apa, Bu? 6

32.

SAKSI DARI PEMOHON: SUNARTI Saya tidak ikut partai.

33.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nah, itu dia, sudah ada Partai Buruh, tidak ikut.

34.

SAKSI DARI PEMOHON: SUNARTI Bagaimana saya harus ikut partai? Ternyata yang sudah ikut partai setelah duduk di Senayan sana juga tidak bisa memberikan jalan keluar terhadap buruh. Pembuatan undang-undang juga tidak pernah mewakili, justru menyengsarakan rakyat.

35.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, sudah cukup. Jadi, di sini sudah ada Partai Buruh, tapi buruhnya sendiri enggak mau, sehingga enggak lolos pemilu, ikut pemilu kalah terus. Karena buruh sendiri terus memilih partai lain yang bukan buruh, yang di partainya itu sudah ada, sayang buruhnya sebenarnya. Tapi kalau partisipasi di undang-undang ada ya, itu Ibu saja enggak mau. Kan di undang-undang ada, partisipasi masyarakat itu bisa menyampaikan masukan ke sana, daftar ke DPR, “Saya mau ikut bahas.” Ini dengar pendapat itu dibuka luas, gitu. Pembuatan undang-undang itu. Silakan yang ketiga, Pak Andi Naja.

36.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Assalamualaikum wr. wb. Saya Andi Naja Fadel Putra Praga, kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 43 tahun yang lalu. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga nelayan. Sejak kecil ayah kami berputar-putar dari perairan Sulawesi hingga perairan Sumbawa untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Cukup jauh dan terkadang kami juga merasakan ikut dilibatkan dalam pencarian nafkah itu. Kami hadir ke sini alasannya mewakili perasaan kami, keluarga, perasaan para nelayan bahwa beberapa informasi yang kami dapatkan, 2 kali pemilihan presiden Republik Indonesia, banyak sekali masyarakat nelayan yang tidak mendapatkan undangan dari KPU, sehingga mereka tidak hadir di TPS-TPS yang sudah disediakan. Belum lagi kita bicara mereka-mereka yang ada di pedalaman, yang ada di kepulauan kecil seperti di pulau Celagen Bangka Belitung sana yang cukup jauh dari … dari kabupaten, bahkan untuk sampai ke sana kita harus melalui perahu kecil berjam-jam.

7

Nah, yang kami inginkan bahwa ... kenapa kami mengatakan bahwa betapa perlunya untuk diuji undang-undang yang terkait dengan pilpres ini karena masyarakat kami, khususnya masyarakat nelayan merasa tidak pernah … tidak dilibatkan seluruhnya secara utuh. Belum lagi dampak dari pemilihan presiden ini misalnya terhadap kita. Presiden yang … yang kemudian terpilih juga tidak menyapa kami para nelayan dengan indah. Banyak ikan yang kita tangkap, tapi toh kemudian ikan itu tidak terjual. Banyak koperasi yang disediakan, tapi toh koperasi itu tidak bisa menampung ikan yang … yang ada. Belum lagi di luar sana, di pan … di laut sana itu banyak alat-alat tangkap yang asing buat nelayan dan … dan itu kenyataan. Pada musim-musim hujan seperti ini misalnya, Majelis Hakim Yang Mulia, masyarakat sudah susah untuk melalut, tapi pada saat yang sama, tidak ada harga yang pantas diberikan dari hasil tangkapan nelayan itu. BBM yang melonjak tinggi dan lain sebagainya. Saya kira itu harapan kami, Prof. Terima kasih. 37.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, jadi kalau nanti pemilihan presidennya diajukan oleh kongres, terus ada jaminan gitu bahwa presiden menyapa nelayan, mempermurah harga ikan? Apa itu kaitannya dengan soal pemilihan di parpol atau harus diganti dengan cara pemilihan kongres rakyat macam-macam gitu? Apa lalu menjamin? Kongres ini kan sebenarnya sudah kongres rakyat sebenarnya, tapi bertingkat.

38.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Sesungguhnya bukan pada jaminan ada atau tidak adanya jaminan, tapi pada pelibatan maksimal masyarakat nelayan itu harus diupayakan.

39.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bagaimana cara melibatkan maksimal?

40.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Di masyarakat sana, hampir semua TPS itu pemilihnya tidak sebesar … sebesar yang diharapkan masyarakat (…)

41.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, terus kaitannya dengan partai apa itu? Seumpama (…)

8

42.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Justru (…)

43.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Seumpama melalui kongres, apa terus masyarakat juga terlibat? Selama ini kan sudah diundang secara fair.

44.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Saya pikir terkait atau tidaknya, kita lari kepada bagaimana masyarakat bisa beraspirasi pada pemilihan umum presiden itu terutama. Karena ada kalanya, Pak, seperti pengalaman kami itu kemarin di Bangka Belitung bahwa pemilihan presiden berlangsung ketika masyarakat sedang sibuk-sibuk di laut.

45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nanti kalau sedang tidak sibuk di laut, orang yang satunya sibuk di gunung. Jadi, ndak mungkin 100% ikut semua. Kalau Saudara sedang di darat, yang di gunung sedang ke hutan. Yang di hutan sedang masuk kota, yang di laut sedang ke laut, kan gitu?

46.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Ya, saya kira (…)

47.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Makanya diberi hari yang sama, pengumuman hari yang sama untuk pemilihan itu jauh-jauh sebelumnya, lima tahun sebelumnya diberi tahu.

48.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Karena itu kami mohon pertimbangan Majelis.

49.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oke, baik, baik.

50.

SAKSI DARI PEMOHON: ANDI NAJA Terima kasih. 9

51.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Pak. Saudara, berikutnya kita akan dengarkan Ahli, Prof. Ali ini teman saya dulu di … temannya Pak Harjono juga di MPR. Saya ikut buat Undang-Undang Dasar. Tapi tolong, Saudara dijelaskan dulu sebenarnya pokok pikiran apa yang ingin sami … Saudara mintakan ke Pak Ali ini, biar tidak missed leading seperti ini. Ini urusan tingkat partisipasi dikaitkan dengan partai politik dan pilihan langsung gitu. Coba yang Saudara inginkan apa, biar Prof. Ali nanti tidak keliru (…)

52.

PEMOHON: SRI SUDARJO Ya.

53.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Menanggapi.

54.

PEMOHON: SRI SUDARJO Mungkin yang kita inginkan anu … Prof., jadi Undang-Undang 42 Tahun 2008 bagi kami ini kan syarat dengan sebuah proses yang sangatsangat liberal, dan mungkin juga ada proses yang bagi kami bentuk sebuah konspirasi elit untuk meleji … mendelegitimasi tentang hak kedaulatan rakyat. Umpamanya di sana, partai politik yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ya Dewan Perwakilan Rakyat hari ini kan sudah jelas. Dari 110 juta jiwa itu kalau kita ikuti di Kompas, 39% itu golput, tidak memilih dari 110 juta. Jadi, kemenangan, taruh saja lima parpol besar atau lima partai besar, sebetulnya ini kemenangan yang sifatnya lebih pada tingkat konspiratif, bukan pemilih, tapi yang ditransaksikan, itu yang mereka pilih. Dan proses pemilihannya pun kami sebetulnya dari rakyat buruh, tani, nelayan kenapa kita bawa sekali pun mungkin di dalam informasi tadi ada persoalan missed leading segala macam, tapi sebetulnya kan di sini ada pesan yang kita sampaikan. Bahwa mereka hari ini berjuang sendiri, petani berjuang sendiri, buruh berjuang sendiri, nelayan berjuang sendiri, kaum miskin kota berjuang sendiri. Karena presiden ini adalah presiden asing selama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 angka 1, maupun Pasal 14 ini dilaksanakan. Kenapa di dalam persentase ini ... mustahil suara kedaulatan itu nanti akan dipresentasikan, dibagi-bagi se … setelah dibeli.

10

55.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, oke. Cukup, ya?

56.

PEMOHON: SRI SUDARJO Ah, ini mungkin yang kita inginkan dari Prof. Ali untuk meluruskan.

57.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jadi, Prof. Ali diminta menerangkan cara pemilihan presiden yang lebih baik dari yang sekarang, sehingga bisa melibatkan seluruh rakyat. Sehingga parpol tidak lagi menjadi penentu, tapi bagaimana caranya Prof. Ali? Silakan. Prof. Ali dulu kan ikut membahas Undang-Undang Dasar, apa ada undang-undang yang bisa lebih baik dari yang ada sekarang.

58.

AHLI DARI PEMOHON: M. ALI Assalamualaikum wr. wb. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya, Yang Mulia, untuk memberikan jawaban, tanggapan, atas pertanyaan dari rekan Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Saya sendiri baru mendengar adanya komite ini dan saya diajak karena ini berbicara tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya antusias untuk ikut serta di dalamnya, terutama dalam kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disampaikan oleh mereka. Nah, Bapak-Bapak Yang Mulia. Saya sulit untuk menjawab bagaimana mencari pemecahan untuk ini. Tetapi kalau saya lihat dari apa yang telah disampaikan tadi, rupanya teman-teman dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen itu menghendaki supaya Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dibentuk betul-betul mewakili rakyat. Termasuk mewakili buruh yang merasa tidak terwakili. Sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi, kelihatannya seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan pendapat Keith Davis dalam Human Relations at Work, dia menyatakan “participation maybe define as mental and emotional informant of a person and group situation which and courageous hand to contribute to group goals and share responsibility in term.” Nah, kalau kita berpedoman pada pendapat Keith Davis ini, maka kelihatannya mereka tidak ikut serta sama sekali di dalam kegiatankegiatan ini. Cuma yang jadi persoalan, yang salah siapa? Apakah mereka sendiri yang tidak mau ikut serta, atau memang tidak diikutsertakan oleh para elit-elit politik yang memegang kendali di pemerintahan ini. 11

Nah, marilah kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebab kalau saya baca apa yang disampaikan oleh mereka itu, mereka menghendaki berpedoman kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perkenankan saya untuk membacakan itu, saya kebetulan hafal itu. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Ini luas sekali cakupannya. Oleh karena itu waktu saya di MPR, yang tadi oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi saya disebut saya pernah di MPR malah bidang amandemen Undang-Undang Dasar. Saya termasuk vokal karena saya menganggap ini hak asasi manusia sehingga tidak perlu lagi hak asasi manusia ditumpuk di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Nah, kemudian ayat kedua, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Saya ulangi, “Bagi seluruh rakyat Indonesia.” Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, seluruh rakyat Indonesia merasa terwakili. Sehingga nanti apa yang menjadi haknya bisa juga diperjuangkan oleh wakilnya yang duduk di DPR, dan rupanya kalau kita lihat tadi, kelihatannya dari kaum buruh dan lain-lain menghendaki mereka itu di dalam DPR masuk wakil-wakilnya sehingga ada perombakan mengenai susunan DPR ini, ini rupanya yang dikehendaki. Saya tadi pernah ngomong-ngomong sebentar sebelum masuk. Nah, Yang Mulia, inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh mereka, supaya apa yang disampaikan oleh mereka itu mendapatkan perhatian. Yaitu pengertian partai politik yang berkuasa ini, yang tidak hanya … apa itu … terdiri dari gelintir partai politik, tetapi mewakili golongan buruh, 12

golongan petani, golongan nelayan, golongan miskin kota, golongan fungsional, seluruh rakyat desa berdasarkan kongres nasional rakyat yang diwakili oleh utusan-utusan golongan. Rupanya ini yang dikehendaki oleh mereka. Mudah-mudahan tidak salah tafsir saya, sehingga tidak nyeleneh dari apa yang diharapkan oleh mereka. Yang Mulia, saya tidak banyak mengetahui. Tetapi dari perbincangan dan dari apa yang disampaikan oleh mereka, jelas bahwa mereka itu menghendaki perombakan dalam masalah ke-DPR-an ini, sehingga golongan-golongan mereka bisa masuk di dalamnya dan bisa ikut serta di dalam hal ini. Sehingga, apa yang dikatakan Keith Davis tadi itu ya sebaiknya akan ikut serta. Jadi, kalau ikut serta di situ, barangkali luas sekali pengertiannya. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, saya tidak banyak bisa memberikan. Tetapi, bagaimana kalau Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan state fundamental norm itu dijadikan dasar. Jadikan dasar di dalam melakukan penetapan-penetapan, sehingga betul-betul menjadi norma. Dan tidak lalu seperti ini, ini kan ada pertanyaan, apakah Pancasila itu masih ada? Apakah norma dasar Pancasila masih ada? Saya jelas ada itu. Tentang kalau tidak sempurna, lah ini yang perlu disempurnakan pelaksanaannya. Kalau adanya, jelas ada itu. Sebagai state fundamental norm enggak bisa diubah oleh siapa pun juga, kecuali oleh pembentuk negara. Lah, pembentuk negaranya sudah ndak ada, maka tidak ada lagi yang punya wewenang untuk mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia, menanggapai pertanyaan daripada teman tadi dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen. 59.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Bapak, silakan duduk. Mungkin nanti akan didalami. Hakim, ada yang mau mendalami? Cukup? Pemerintah?

60.

PEMERINTAH: AGUS HARIADI Cukup, Yang Mulia.

61.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup? Pemohon, ada yang mau didalami?

13

62.

PEMOHON: SRI SUDARJO Mungkin ada tambahan di soal penegasannya saja. Sebetulnya, ya memang kita tidak menggunakan terminologi ya, persoalan kongres ini. Ya, kita buat juga ini berdasarkan kesepakatan dengan beberapa temanteman buruh yang tidak ahli mungkin, seperti teman-teman DPR yang lain atau siapa, kan begitu. Di sini, mungkin memang harus ada konvensi itu, Yang Mulia. Jadi, sebuah konvensi partai politik yang memang harus melibatkan rakyat. Jadi, di sana beberapa utusan golongan, urusan buruh, urusan tani, urusan lain, kan mereka punya wadah, mereka juga punya organisasi kan. Ini kan harus diundang, sama-sama kita, istilahnya … apa namanya … mengusunglah presiden ini. Jadi, jangan haya ditentukan oleh … terkesan saja seperti elite parpol. Kayak sekarang ini kan, gampang. Orang-orang itu tatkala melihat tidak bisa … ya, taruh saja membangun hubungan, atau mendekati, atau membuat deal dengan ketua partainya, lari ke partai lain. Jadi, bukan partai kader yang sesuai dengan mungkin keinginan orang yang punya pandangan, ini kan betulbetul transaksional. Ya, ndak usah jauh-jauhlah, kita lihat contohnya. Yang kejadian ndak diterima oleh partai A, lari ke partai B, ndak … ini semua persoalan angka karena masih ada pembatasan persentase segala macam. Dan yang kedua, fatalnya ini memang tidak dilibatkan kami sebagai rakyat pemegang kedaulatan ini. Dan yang memilih ini kan ketahuan kok suara-suara yang dibeli, bukan suara yang lahir betul-betul dari rahim rakyat itu sendiri. Jadi, mungkin ini juga yang perlu menjadi bahan pertimbangan, Yang Mulia. Sehingga kami mengatakan, ya memang ini proses transaksional. Dan saya juga pernah mengikuti mungkin, ada apa yang menjadi … ya, taruh saja keinginan rakyatlah di dalam proses pemilihan presiden ini, ya memang mereka harus dilibatkan supaya mereka jangan didustai lagi. Selama ini kan berjuang sendiri-sendiri karena ya presidennya siapa, rakyatnya siapa. Ya.

63.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Saudara, kami sudah paham.

64.

PEMOHON: SRI SUDARJO Ya.

14

65.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sama saya dengan Saudara, punya pikiran bagaimana agar rakyat itu semuanya dilibatkan dan ikut bertanggung jawab. Tetapi ketika dihadapkan pada perumusan undang-undang, ini bukan undangundangnya yang salah karena … rasanya ya, kecuali Saudara punya rumusan lain. Kalau seperti yang Saudara usulkan dalam petitum, nanti malah tambah tidak jalan. Semua mengajukan … apa namanya … setiap golongan bisa sendiri, terus mengusulkan calon presiden kan harus ada batasan-batasan juga, rakyat 240 juta lalu punya sendiri-sendiri kongresnya, enggak perlu ada DPR lagi, enggak perlu ada parpol lagi. Nah, itulah sebabnya saya ... kami akan mempertimbangkan ini, petitum ini karena kita juga selalu ingin agar partisipasi itu selalu lebih tinggi dan selalu melibatkan orang banyak, tetapi soalnya itu apakah praktis ataukah yuridis ya, praktis dalam arti ya praktiknya begitu, tapi sebenarnya hukumnya sih kan memang mengharuskan begitu. Tapi oke, sangat bagus semua masukan hari ini akan dipertimbangkan, sehingga sidang berikutnya nanti ... Saudara kalau Saudara tidak anu ... sidang lagi, tidak mengusulkan sidang lagi misalnya karena sudah cukup dengan ahli dan saksi hari ini, sidang berikutnya adalah pengucapan putusan tetapi didahului dengan penyerahan kesimpulan. Saudara masih ingin sidang lagi atau cukup saja dari sini? Cukup, ya? Masih ingin sidang lagi?

66.

PEMOHON: SRI SUDARJO Ya, kita juga ingin menghadirkan saksi-saksi dari ... apa namanya ... kaum miskin kota ya, belum datang. Terus dari ... yang dari desa juga belum datang ... (suara tidak terdengar jelas).

67.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya.

68.

PEMOHON: SRI SUDARJO Alangkah baiknya kita mendengarkan kesaksiannya mereka juga yang kebetulan kami hadirkan di sini. Kami masih (...)

69.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik. Kalau begitu saksi tadi Saudara Feriyanto, Saudara Sunarti, Saudara Andi Naja, waktu pemilu ikut memilih, enggak? Golput? Tidak dapat surat panggilan? Semuanya tidak dapat surat panggilan? Saudara tidak dapat? Ya, enggak memilih karena enggak dapat. Yang ... 15

Ibu enggak memilih? Dapat, tapi tidak memilih. Padahal di setiap parpol itu kalau daftar calon sudah ada, ini yang dari buruh, ini yang dari tani gitu, setiap parpol itu sudah punya segmen begitu, tapi kalau dilepas sendiri-sendiri ke buruh, ya sudahlah pilih sendiri oleh buruh juga sudah disediakan partainya tapi kalah terus. Kan dulu ada Partai Serikat Pekerja, ada Partai Buruh, ada Partai Sosial Rakyat apa gitu, semua kan dari buruh, organisasi buruh itu tapi juga enggak ada karena buruhnya sendiri memilih Golkar, memilih Partai Demokrat, memilih PPP, gitu. Ya, baiklah. Kalau begitu sidang akan dibuka lagi hari Kamis, tanggal 14 Maret jam 11.00 WIB, memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi maupun ahli tambahan, dengan catatan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret daftar nama saksi dan ahli itu sudah disampaikan ke sini, sehingga kita bisa mengagendakan ancang-ancang sidangnya itu seperti apa. Pemerintah juga diberi kesempatan kalau untuk mengajukan ahli dan saksi pada tanggal 14 Maret itu dan dikirim nama-namanya ke sini sebelumnya, gitu. Sidang hari ini ... Pak Ali tinggal di Surabaya apa Jakarta, Pak? Di Solo? Ya, baik selamat jalan Bapak ke Solo, ini Ibu Maria dari Solo, ini Hakim kami ini. Mudah-mudahan selamat sampai perjalanan dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 20 Februari 2013 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16