2013)

DISPARITAS PUTUSAN SANKSI DENDA PADA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi Putusan MA Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

NANDA NARENDRA PUTRA NIM : 1111048000045

KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDIILMUHUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1436 H/ 2015 M

DISPARITAS PUTUSAN SANKSI DENDA PADA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi Putusan MA Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh : Nanda Narendra Putra Nim : 1111048000045 Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum

Nur Habibi, S.HI., M.H.

NIP. 196509081995031001

NIP.197608172009121005

KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDIILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1436 H/ 2015 M

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata I (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 19 Februari 2015

Nanda Narendra Putra

iv

ABSTRAK NANDA NARENDRA PUTRA. NIM 1111048000045. DISPARITAS PUTUSAN SANKSI DENDA PADA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1436H/ 2015M. xii + 87 halaman + 5 halaman Daftar Pustaka + Lampiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang disparitas sanksi denda administratif pada kasus persekongkolan tender di Indonesia, khususnya pada upaya hukum Keberatan pada Pengadilan Negeri hingga Kasasi pada Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.SusKPPU/2013. Dalam penelitian ini akan dibahas faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam menjatuhkan sanksi denda administratif mulai dari penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Perasaingan Usaha (KPPU), upaya Keberatan pada Pengadilan Negeri, dan upaya Kasasi pada Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sejarah (Historycal Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Undang-undang yang digunakan, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini disparitas besaran nilai sanksi denda administratif dalam kasus Persekongkolan Tender terjadi karena perbedaan pendapat Majelis Komisoner KPPU dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan . Selain itu juga secara yuridis rumusan norma dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang sanksi denda administratif membuat potensi penjatuhan sanksi denda yang bervariasi (disparitas). Kata kunci

: Disparitas, Sanksi Denda, Persekongkolan Tender, KPPU, Putusan Mahkamah Agung.

Pembimbing

: Drs. Abu Tamrin, SH., M.Hum. Nur Habibi, SH.I., MH.

Daftar Pustaka : Tahun 1986 sampai Tahun 2013

v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah dan nikmat dari-Nya lah skripsi penulis yang berjudul ”DISPARITAS PUTUSAN SANKSI DENDA PADA PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013)” dapat terselesaikan dengan baik. Ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak mudah bagi penulis untuk membuat membuat karya seperti ini dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki, namun hal ini penulis jadikan motivasi rangkaian pengalaman hidup yang berharga. Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari elaborasi keilmuan yang penulis dapatkan dari kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin sampaikan setulus hati ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode tahun 2015-2018 dan Dr. J.M. Muslimin, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode tahun 2014-2015. 2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Arip Purkon, MA., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah memberikan waktu luang, saran, dan masukan dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini. 3. Drs. Abu Tamrin, SH., M.Hum., Dosen Pembimbing I dan Nur Habibi, SH.I., MH., Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik dan masukan serta persetujuan terhadap skripsi ini dan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, dan perhatiannya kepada Penulis, semoga Allah Swt. membalas kebaikan beliau. 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah bersedia memberikan data dan juga wawancara untuk kepentingan penulisan skripsi ini. 5. Pimpinan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang telah memudahkan Penulis dalam mencari informasi berupa buku-buku serta penelitian selama proses penulisan skripsi ini. 6. Ahmad Bahtiar, M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ramah dan terbuka dengan Penulis. Selain itu juga selalu siap dan mempermudah Penulis dalam mengurus segala sesuatu birokrasi selama menjadi Mahasiswa di Ilmu Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

vi

7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya dosen pada Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal kepada Penulis selama ini sehingga pada akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan oleh Penulis. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat Penulis dan orang banyak serta mendapat balasa dari Allah Swt. 8. Kedua orang tua Penulis, (Almarhum) Papa Raden Mas Sudarendro Nawanto, semoga tenang disana dan Mama Nining Martiningsih agar selalu diberi kesehatan dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan sekaligus menjadi inspirasi penulis dalam menulis tulisan ini. Tanpa mereka Penulis tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Tidak lupa untuk kakak dan adik penulis, (Almarhumah) Nian Rhenanda Ayu, semoga tenang disana dan Nandini Anugerah Ramadani Putri, yang semoga juga bisa menjadi sarjana. 9. Muhammad Yasin, S.H., M.H selaku Redaktur Media Hukumonline.com yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari pemberian atas saran isu yang akan diteliti hingga sampai pada proses teknis penulisan skripsi ini. Berkat bimibingan, saran, dan motivasi darinya, Penulis juga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. 10. Abdul Razak Asri, S.H selaku Pemimpin Redaksi Media Hukumonline.com yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar menjadi Reporter atau Jurnalis. Dimana atas kesempatan itu, Penulis bisa mendapatkan akses berupa kemudahan-kemudahan dalam bertemu narasumber yang terkait dengan skripsi ini. Selain itu, mendapat akses untuk memperoleh buku-buku atau daftar bacaan koleksi milik Hukumonline.com dan koleksi Daniel S Lev Law Library. 11. Mochamad Isnaeni dan Vini selaku Humas KPPU serta Pak Dendy R. Sutrisno, selaku Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri yang telah membantu Penulis dalam meminta data dan wawancara ditengah kesibukan yang penulis ketahui dan masih menyempatkan untuk bisa wawancara secara pribadi di luar KPPU, terima kasih atas perhatiannya selama ini. 12. Pimpinan Perpustakaan Daniel S. Lev Law Library, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kemudahan pada Penulis dalam mengakses buku-buku, Jurnal, dan bacaan lainnya serta membolehkan meminjam bukubuku kepada Penulis dalam waktu yang relatif lama. 13. Erista Kurnia Putri, S.H selaku teman, sahabat, terkadang rival bagi Penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dorongan agar cepat-cepat menyelesaian skripsi ini agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis berjanji dengannya agar bisa menjadi Jaksa Penuntut Umum yang sukses dan bisa menjadi calon kuat the next Jaksa Agung, Amin yaa rabbal allamin. 14. Dwi Puji Apriyantok selaku teman dan sahabat dalam melakukan persekongkolan tender. Terima kasih sejak dafar ulang, OPAK/Ospek, hingga saat ini masih menjadi teman berdebat dan bermain. Sukses bareng-bareng pak!. 15. Teman-teman yang tergabung dalam Skripsweet (group whatsapp menjelang skripsi), Azhar Nur, Dwi Puji, Ridwan Ardy, Rizky Firdaus, Ayu Eza, Ade Putra, Gari Ichsan, Mazda Hamdi, Ahmad Bustomi, dan Rizki Arisandi yang selalu update informasi-informasi terkini seputar dunia kampus yang terkait

vii

dengan skrispi, ujian kompre, hingga sidang. Terima kasih telah tergabung didalamnya, always update!. 16. Teman-teman Hukum Bisnis 2011, Fadilah Haidar, Dandy Hernandy, Ismadani, Ahmad Ulama, Ryan Rizki, Fahmi Baharudin, Marwan, Adri, Shinta, Lidia, Fitri, Clara, Citra, Dita, Alif, Dini, Icha, Hilda, Tami, Khadafi, Banun, Afwan, Andrio, Angga, Ian, Lisan, Rifki, Hambali, Nevo, Matsyah, Rudi, Syawal, dll yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga kita semua menjadi lulusan yang sukses! 17. Teman-teman Redaksi di Hukumonline.com, kakak dan abang Ali, Jimi, Abon, Hasyri, Fitri, Kartini, Riri, Rofiq, Fathan, Agus, Reza, Eni, Amrie. 18. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan berkah serta karunia dan membalas kebaikan mereka, amin yaa raball allamin. Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesarbesarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang membuat tidak berkenan bagi pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. Jakarta, 19 Februari 2015

Penulis.

viii

DAFTAR ISI PERSETUJUAN PEMBIMIBING LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI LEMBAR PERTANYAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR............................................................................................vi DAFTAR ISI...........................................................................................................ix BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1 A. Latar Belakang Masalah ..........................................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ......................................................7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................8 D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ......................................................8 F. Kerangka Konseptual ............................................................................10 G. Metode Penelitian.................................................................................12 H. Sistematika Penulisan...........................................................................17 BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI PERSEKONGKOLAN TENDER ..21 A. Pemahaman Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha20 1. Pengertian Tender Secara Umum dan Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 .....................................................................................20 2. Ruang Lingkup Persekongkolan Tender Secara Umum dan Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 ..........................................22 3. Dampak Persekongkolan Tender Pada Persaingan Usaha ..............27 B. Penanganan Persekongkolan Tender di KPPU ....................................30 1. Alat Bukti Pemeriksaan di KPPU ...................................................30 2. Pembuktian Persekongkolan Tender di KPPU ...............................33 3. Upaya Hukum Keberatan, Kasasi, dan Eksekusi Putusan ..............36 ix

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI SANKSI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA ...........................................44 A. Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ........................44 B. Sanksi Denda Administratif ................................................................45 C. Sanksi Pidana Denda ............................................................................48 D. Sanksi Pidana Tambahan .....................................................................51 BAB IV ANALISIS PUTUSAN SANKSI DENDA PADA PERSEKONGKOLAN TENDER DI PROVINSI SUMATERA SELATAN...............................................................................................53 A.

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.SusKPPU/2013 Kasus Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. ..53 1. Kasus Posisi ....................................................................................53 2. Argumen Para Pihak .......................................................................56 3. Pendapat Majelis Hakim .................................................................57

B. Analisis Disparitas Sanksi Denda dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013........................................59 1. Eksekusi Putusan dan Sikap Para Pihak Terhadap Putusan ...........59 2. Analisis Disparitas Penerapan Sanksi Denda ................................61 BAB V PENUTUP ...............................................................................................85 A.

Kesimpulan ........................................................................................85

B.

Saran ...................................................................................................86

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................88 LAMPIRAN

x

DAFTAR LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Data/ Wawancara kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2. Surat Keterangan telah melakukan wawancara di KPPU 3. Hasil wawancara dengan pihak KPPU 4. Putusan MA Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013.

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi: ―Negara Indonesia adalah negara hukum‖. Oleh sebab itu, segala aspek kehidupan baik pada sektor pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan sebagainya haruslah tetap berpegang teguh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Segala bentuk atau tindakan yang melanggar atau menodai kemurnian hukum yang berlaku

di

Indonesia, maka disanalah ditegakkan kedaulatan hukum. Berdasarkan pertimbangan untuk memulai penegakan hukum pada suatu sistem ekonomi yang demokratis tanpa adanya pihak yang menguasai, pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 1999-33) (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999).1 Sejarah pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 kala itu dibentuk berdasarkan hasil inisiatif DPR Indoneisa sejak NKRI terbentuk.2

1

Tim Dosen Pengajar FHUI, Pengantar Hukum Persaingan Usaha, tanpa cetakan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), h. 3. 2

Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, tanpa cetakan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 6.

1

2

Pemerintah

Indonesia

saat

ini

berusaha

mewujudkan

penyelenggaraan negara yang bersih sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga menimbulkan kewibawaan di sektor lainnya terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu upaya mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003). Pembentukan peraturan ini bertujuan agar pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil dan layak bagi pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Istilah manipulasi sering dipersamakan dengan persekongkolan dalam ranah kegiatan tender di Indonesia. Hal tersebut (manipulasi atau persekongkolan) oleh masyarakat hampir selalu berkonotasi negatif. Hal ini terlihat dari berbagai kamus, salah satunya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan kata ‗persekongkolan‘ sebagai permufakatan atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan.3 Hal serupa juga disebutkan dalam Black‘s Law Dictionary, persekongkolan atau conspiracy didefinisikan sebagai penyatuan (maksud) 3

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 893.

3

antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyepakati tindakan melanggar hukum atau kriminal melalui upaya kerjasama.4 Manipulasi atau persekongkolan penawaran tender (bid rigging) termasuk salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan. Persekongkolan tender sendiri di Indonesia akan mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab dan pemenang tender yang bersekongkol mendapatkan keuntungan jauh di atas harga normal, namun kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas. Dalam cabang ilmu Sosiologi, tipe kejahatan ini merupakan ekses dari perkembangan ekonomi yang terlalu cepat dan hanya menekankan pada aspek material-finansial belaka.5 Penegakan hukum persaingan usaha salah satunya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki kewenangan yang setara dengan penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung) akan tetapi KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif. Hal tersebut disebutkan pada Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi

4

5

Black‘s Law Dictionary, Fifth Edition (St. Paul Minn.: West Publishing, 1979), p. 280.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. Ke- 29, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 409.

4

administratif. Walaupun KPPU hanya memiliki otoritas menjatuhkan sanksi administratif terhadap para pihak akan tetapi UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai pemberian sanksi berupa denda administratif yang dicantumkan dalam diktum atau amar putusan.6 Hal tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: ―Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).‖ KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda administratif tersebut secara kumulatif ataupun alternatif. Namun demikian terdapat ketidakjelasan mengenai sanksi tersebut sehingga pada tanggal 31 Juli 2008, KPPU menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti

rugi

yang

diatur

dalam

Keputusan

KPPU

Nomor

252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999).7 Namun mengenai besaran pembebanan sanksi denda tersebut belum ada standar yang secara baku menjadi rujukan oleh Majelis Komisioner di KPPU meskipun telah ada Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga memerlukan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci karena tidak cukup jika hanya dibentuk pedoman untuk

6

Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex, tanpa cetakan, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Lechnische Zusammenarbeit (GTZ) GMBH, 2009), h. 343. 7

Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex, h. 343.

5

menetapkan ukuran mengenai besaran nilai sanksi denda tersebut. Kaitannya dengan hal tersebut, penjatuhan sanksi denda administratif merupakan suatu upaya penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU selaku lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberi putusan awal. Berkaitan dengan hal itu, maka penulis memfokuskan pada aspek sanksi denda administratif dalam pelanggaran terhadap persekongkolan tender. Sebab menurut penulis terjadi suatu disparitas atas putusan sanksi denda adminsitratif tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘disparitas‘ berarti perbedaan atau jarak.8 Sedangkan menurut Black‘s Law Dictionary, kata ‗disparitas‘ diartikan

sebagai ketidaksetaraan atau

perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.9 Secara yuridis formal, kondisi ini (diparitas) tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen ‗keadilan‘ pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.10 Pada kasus yang coba penulis angkat adalah disparitas atas penjatuhan sanksi denda administratif pada persekongkolan tender. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab beberapa

8

Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 270.

9

Black‘s Law Dictionary, Fifth Edition (St. Paul Minn.: West Publishing, 1979), P. 482.

10

Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta: KHN, 2003), h. 28.

6

putusan KPPU pada kasus persekongkolan tender diputus dan dijatuhkan sanksi denda administratif

yang bervariasi (disparitas). Sehingga

disparitas putusan sanksi denda yang dilakukan KPPU perlu dikaji agar memperoleh suatu kepastian hukum bagi para pihak serta sejalan dengan tujuan penjatuhan sanksi denda administratif. Selain itu berdasarkan Laporan Tahunan KPPU Tahun 2013, sebanyak 150 laporan (78,5%) yang masukdi KPPU merupakan kasus persekongkolan tender. Sisanya sebesar 41 laporan (21,5%) dari total 191 laporan yang ditangani KPPU adalah laporan non-tender.11 Sehingga aspek persekongkolan tender begitu menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian lebih mendalam. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan disparitas penjatuhan sanksi administratif berupa sanksi denda pada kasus persekongkolan tender di Indonesia yang ditangani oleh KPPU dengan menerapkan dalam kasus persekongkolan tender yang diputus oleh Mahkamah Agung, yakni Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013. Penelitian ini diberi judul sebagai berikut: “DISPARITAS

PUTUSAN

SANKSI

DENDA

PERSEKONGKOLAN TENDER (Studi Putusan MA K/Pdt.Sus-KPPU/2013)”

11

KPPU RI, Laporan Tahunan Tahun 2013, (Jakarta: KPPU, 2013), h. 3.

PADA

Nomor 118

7

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Penelitian ini tidak membahas aspek Hukum Persaingan Usaha secara umum melainkan hanya membahas pada salah satu aspek, yaitu Persekongkolan Tender. Kemudian pada aspek Persekongkolan Tender ini yang digali oleh penulis juga menyempit kepada ranah penegakan hukum pada penegakan Hukum Persaingan Usaha, yaitu fokus terhadap penjatuhan sanksi berupa sanksi denda administratif. Sebagai bahan penelitian juga penulis hanya berfokus melakukan analisis pada Putusan Mahkamah Agung terkait dengan kegiatan Persekongkolan Tender pada tahun 2010, yaitu Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013. 2. Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana KPPU menerapkan dan merumuskan sanksi denda serta melaksanakan eksekusi pada kasus persekongkolan tender? b. Apakah disparitas sanksi denda administratif pada Putusan Mahkamah Agung

Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 telah

sesuai dengan tujuan penjatuhan sanksi denda dan memenuhi kepastian hukum?

8

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian: a. Untuk

mengetahui

KPPU

menerapkan

sanksi

denda

dan

melaksankan eksekusi dalam Persekongkolan Tender. b. Untuk

mengetahui

disparitas

sanksi

denda

pada

Putusan

Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013. 2. Manfaat a. Memberikan sumbangan pikiran bagi keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha. b. Untuk memberikan masukan kepada lembaga-lembaga Negara dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum berkaitan dengan persaingan usaha. c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penegakkan terhadap persaingan usaha yang baik dan berkeadilan.

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu Penelitian yang terkait dengan skripsi ini berjudul ‖Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2009 Tentang Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Bandara Soekarno Hatta‖,

9

yang disusun oleh Maulana Ichsan Setiadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut memberikan penjelasan mengenai prakek persekongkolan tender dalam pengadaan jasa kebersihan di lingkungan Bandara Soekarno Hatta. Skripsi tersebut lebih menitik beratkan pada aspek undang-undang, yaitu dengan melihat rumusan pasal-pasal terhadap kasus yang terjadi di lapangan. Adapun skripsi lainnya yang berjudul ‖Analisis Perilaku Conscious Parallelism dalam Pembuktian Persekongkolan Tender‖, yang disusun oleh Kristiono Utomo, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Skripsi tersebut menjelaskan tentang doktrin Conscious Pararllelism yang membantu proses pembuktian pelanggaran dalam praktek persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU. Skripsi tersebut lebih menitik beratkan pada aspek pelaksanaan doktrin hukum, yaitu melakukan pembuktian dengan melihat fakta hukum yang dikaitkan juga dengan doktrin hukum. Adapun buku terkait yang berjudul ‖Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)‖, yang ditulis oleh L. Budi Kagramanto yang dicetak oleh Penerbit Srikandi tahun 2008. Buku tersebut membahas aspek persekongkolan tender yang dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sehingga yang membedakan skripsi dan buku tersebut dengan skripsi yang sedang penulis angkat adalah dalam skripsi ini penulis fokus membahas mengenai aspek

10

sanksi denda yang akan dijatuhi apabila tindakan persekongkolan tender terbukti, sehingga penulis merasa tidak ada kesamaan antara skripsi dan buku tersebut dengan skripsi yang penulis sedang teliti.

E. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini: a. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha ekonomi. b. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. c. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud

untuk

menguasai

pasar

yang

bersangkutan

bagi

11

kepentingan

pelaku

usaha

yang

bersekongkol.

Konsep

persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan

kerjasama.

Pembentuk

UU

memberi

tujuan

persekongkolan secara limitatif, yaitu untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. d. Pasar bersangkutan adalah pasar yang terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang, dan atau jasa tersebut. Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan, termasuk dalam kegiatan tender.12 e. Persekongkolan dalam kegiatan tender menurut pengertian di beberapa Negara merupakan perjanjian beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu kegiatan tender. f. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender mencakup tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, menjual suatu barang dan atau jasa.13

12

Yakub Adi Krisanto, ―Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan tentang Persekongkolan Tender‖, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24 No. 2, 2005, h. 42. 13

KPPU RI, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, (Jakarta:KPPU, 2005), h. 7.

12

g. Barang adalah setiap benda, baik berujud maupun tidak berujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan barang tidak berujud diartikan sebagai jasa. h. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

F. Metode Penelitian Penulis memperhatikan metode penulisan penelitian dengan berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dirancang oleh Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu (PPJM) pada tahun 2012. 1.

Tipe Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.14 Adapun penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang

14

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 42.

13

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum dalam ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.15 2.

Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang bersifat yuridisnormatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan persekongkolan tender pada hukum persaingan usaha. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum. Untuk lebih tajam dalam megupas teori-teori terkait dengan judul yang diangkat, maka penulis memakai beberapa bentuk pendeketan, diantaranya: a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dengan pendekatan perundang-undangan ini, penulis dapat mengupas permasalahan dengan menggunakan peraturan

15

Soerjono Soekanto, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), h. 18.

14

perundang-undangan yang berlaku.16 Diantaranya UU Nomor 5 Tahun 1999, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dsb. b. Pendekatan Sejarah (Historycal Approach) Dengan pendekatan sejarah, penulis dapat membandingkan penanganan kasus serupa yang telah lampau.17 Diharapkan dengan mengetahui sejarah penanganan kasus pada masa lalu, dapat ditemukannya suatu gagasan baru yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa dengan judul yang diangkat. c. Pendekatan Kasus (Case Approach) Dengan pendekatan kasus, penulis dapat mengetahui putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dianalisis. Dan kemudian dikembangkan serta dikolaborasikan dengan permasalahan kekinian yang mungkin dapat dilakukan dengan berpedoman kepada putusan-putusan.18 Dalam hal ini putusan yang dimaksud tidak hanya berupa putusan pengadilan melainkan berupa putusan dari lembaga KPPU, yakni Putusan KPPU Perkara Nomor 26/LKPPU-L/2010 dan Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013. 16

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009 Ed. 1. Cet.5), h.

17

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 126

18

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 199.

96.

15

3. Sumber dan Kriteria Data Penelitian Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: a. Data Primer Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data hasil wawancara dengan pejabat pemerintah yang terkait dengan masalah persaingan usaha, yaitu Humas KPPU. b. Data Sekunder Menurut

kekuatan

mengikatnya,

data

sekunder

dapat

digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: a. Sumber Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat19 seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang

Larangan

Praktik

Monopoli

dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No. 80 Tahun 2003, Putusan Perkara Nomor 26/LKPPU-L/2010 dan Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan mengenai Persaingan usaha. b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 19

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 144.

16

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai Persaingan usaha. c. Sumber Bahan Hukum Tersier Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamuskamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilahistilah yang sering dipergunakan mengenai hukum persaingan usaha. 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview.20

Penulis

mencoba

menggabungkan

kedua

alat

pengumpulan data tersebut dalam menganalisis suatu kasus yang hendak dilakukan penelitian. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

20

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.21

17

mempergunakan ‖content analysis‖. Sedangkan wawancara digunakan oleh penulis sebagai deskripsi tambahan dengan mengeksplorasi dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu Humas KPPU. 5. Pengolahan dan Analisis Data Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun setelah bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dengan mempergunakan ‖content analysis‖. Content Analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan dalam suatu dokumen. Selain itu menganalisis dengan content analysis membantu penulis dalam membaca serta memahami gagasan dalam suatu tulisan. Selain itu cara mengolah data dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalhan konkret yang dihadapi.21

7. Sistematika Penulisan Adapun dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis membaginya ke 21

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-2, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006), h. 393.

18

dalam lima bab sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang

permasalahan,

pokok

permasalahan,

maksud dan tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penulisan dan sistematika penulisan skripsi. BAB II

:

KAJIAN

TEORI

MENGENAI

HUKUM

PERSAINGAN USAHA Dalam Bab II

ini terdiri dari uraian yang

menjelaskan kajian konsepsi yang merupakan dasar dari Persekongkolan tender. BAB III

:

TINJAUAN UMUM MENGENAI SANKSI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Dalam Bab III ini terdiri dari uraian mengenai sanksi hukum denda dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Uraian tentang Sanksi-sanksi denda yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

BAB IV

:

ANALISIS PUTUSAN SANKSI DENDA PADA PERSEKONGKOLAN TENDER DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

19

Dalam Bab IV ini terdiri dari uraian hasil analisis yang dikembangkan serta berkaitan dengan teori pada Bab II dan Bab III. Kemudian analisis atas Putusan MA

Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

dikaitkan dengan

sanksi denda dalam Hukum

Persaingan Usaha di Indonesia. BAB V

:

PENUTUP Dalam Bab V ini penulis akan menyimpulkan materi karya ilmiah dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi negara Indonesia, lembaga atau instansi terkait serta masyarakat luas.

BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI PERSEKONGKOLAN TENDER A. Pemahaman Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha 1. Pengertian Tender Secara Umum dan Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender mencakup tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, menjual suatu barang dan atau jasa.1 Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek, dimana pemilik dengan alasan keefektifan dan keefisienan apabila proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek atau kegiatan. Permasalahan Tender merupakan salah satu hal yang menjadi objek dalam Hukum Persaingan Usaha. Tender atau lelang itu sendiri menurut peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Perpres No. 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 1


20

21

Tender atau Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang diselenggarakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang / jasa. 2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tender adalah

mengajukan harga untuk memborong suatu

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Jika pengertian tender atau

lelang tersebut disimpulkan, maka

tender sendiri memiliki cakupan yang lebih luas karena tender merupakan serangkaian kegiatan berupa penawaran mengajukan harga untuk: 1) 2) 3) 4)

Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; Mengadakan atau menyediakan barang dan atau jasa; Membeli barang dan atau jasa; Menjual barang dan/atau jasa, menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa secara seimbang dengan berbagai dengan syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan pihak terkait.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: 1) 2) 3) 4)

tender terbuka; tender terbatas; pelelangan umum; pelelangan terbatas.

Mekanisme yang diberikan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 merupakan ketentuan normatif yang melarang pelaku usaha bersekongkol dengan

22

pihak lain guna mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan tersebut mencakup proses pelaksanaan tender secara keseluruhan yang diawali dari prosedur perencanaan, pembukaan penawaran, sampai dengan penetapan pemenang tender. Mekanisme tersebut merupakan payung hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003, meskipun Keppres tersebut tidak menempatkan UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai salah satu landasan hukumnya.

2. Ruang

Lingkup

Persekongkolan

Tender

Secara

Umum

dan

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Persekongkolan (conspiracy) dalam Black‘s Law Dictionary diartikan sebagai berikut: “A combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of commiting by their joint efforts, some unlawful or criminal act or some act, which is innocent itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators or for the purpose of using criminal or unlawful means to be commision of an act not in itself unlawful”.2

Definisi tersebut menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan kriminal atau melawan hukum secara bersama-sama. Termasuk dalam hal ini adalah persekongkolan dalam penawaran tender, baik untuk pengadaan barang dan atau jasa di sektor 2

Henry Campbell Black, Black‘s Law Dictionary, 5th Editon., (Minesota: West Publising, 1998), h. 382.

23

publik maupun di perusahaan swasta, karena dianggap dapat menghambat upaya pembangunan suatu negara. Istilah persekongkolan selalu berkonotasi negatif. Hal ini terlihat dari berbagai kamus yang selalu mengartikan sebagai permufakatan atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan.3 Demikian pula menurut Black‘s Law Dictionary, kata ‘persekongkolan‘ atau conspiracy didefinisikan sebagai penyatuan (maksud) antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyepakati tindakan melanggar hukum atau kriminal melalui upaya kerjasama.4 Hal tersebut terbukti melalui perumusan-perumusan dalam berbagai kamus yang selalu mengartikan sebagai permufakatan atau kesepakatan melakukan kejahatan. Berikut merupakan pengertian tentang persekongkolan, yaitu: Dalam kamus Dictionary of Law – L.B. Curzon, persekongkolan diartikan sebagai conspiracy, yakni: ―conspiracy is if person agrees with any other person that a course of conduct shall be pursued which if the agreement is carried out in accordance with their intentions, either can will necessarily amount to or involve the commision af any offences by one or more of the parties to the agreement or be would do so but for the existence of the facts which render any of the offences impossible, he is guilty of conspiracy to commit the offence or offence question.‖5 3

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 893. 4

Black‘s Law Dictionary, Fifth Edition, (St. Paul Minn.: West Publishing, 1979), p. 280.

5

88.

L.B Curzon, Conspiracy, sixth edition, (England: Pearson Education Limited, 2002), p.

24

Dari

definisi-definisi

di

atas

dapat

disimpulkan

bahwa

persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan melakukan tindakan atau kegiatan bersama (joint efforts) suatu perilaku yang melawan hukum. Sehingga terdapat dua unsur persekongkolan, yaitu: Pertama, adanya dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama (in concert) melakukan perbuatan tertentu, kedua, perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.6 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persekongkolan berasal dari kata ‗sekongkol‘. Kata ‗sekongkol‘ diartikan sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan kejahatan.7 Dari pengertian tersebut, unsur ‗sekongkol‘, yang pertama adalah ada dua pihak atau lebih; kedua, bersama-sama melakukan kejahatan. Hal ini terdapat dalam Al-quran Surat An-Nisaa ayat 29, Allah Swt. berfirman:

ً‫ﻦ ِﺘﺠَﺎﺮَﺓ‬ َ ‫ﻦ َﺘﻜُﻮ‬ ْ ‫ﻴٰﺎ َ ُﻴّﻬَﺎﺍﻠّ ِﺬﻴْﻦَ ﺍٰ َﻤﻨُﻭﺍ ﻻَﺘﺄﻜُﻠﻭﺍ ﺍَﻤْﻮَﺍ َﻠ ُﻜﻢْ ﺒَﻴْ َﻨﻜُﻢ ﺒِﺎ ﻠْﺒَﺎﻄِ ِﻞ ﺍِ ﱠﻻ ﺃ‬ ‫ﻋَﻦْ ﺘَﺮَﺍﺾٍ ِﻤّﻧْﻜﻢْ ۚ ﻮَ َﻻﺘَﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢۚ ﺇﻦﺍﷲ ﻜﺎﻦﺑﻜﻢ ﺮﺤﻴﻤﺎ۝‬ “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.”(Q.S. An Nisa [4]:29).

6

Yakub Adi Krisanto, ―Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan tentang Persekongkolan Tender‖, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24 No. 2, 2005, h. 41. 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Galia Media Press, 2000), h. 684.

25

Persekongkolan

kerap

kali

dipersamakan

dengan

Kolusi

(collusion), yaitu sebagai ―A secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose‖, diartikan bahwa dalam hal Kolusi ini ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang serupa dengan istilah konspirasi yang cenderung memiliki konotasi negatif.8 Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 The Sherman Act 1890 menyatakan bahwa, ―Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy in restraint of trade commerce among the several states or with foreign nations, is declared to be illegal…‖.9 UU No. 5 Tahun 1999 membagi 3 bentuk persekongkolan yaitu: 1) Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; 2) Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;

8

Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 31. 9

Lihat Pasal 1 The Sherman Act: ―Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy in restraint of trade commerce among the several states or with foreign nations, is declared to be illegal…‖

26

3) Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa.

Persekongkolan tender diatur pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi: ‖Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.‖ KPPU memberikan definisi persekongkolan tender ketika memeriksa perkara Tender PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk – Putusan No. 03/KPPU-I/2003 – yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian (concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (comparing Bid prior to submission) dan atau menciptakan persaingan semu (sham competition) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.10 Dalam Pedoman Tentang Larangan Persekongolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikemukakan bentuk-bentuk persengkongkolan antara lain:

10

Yakub Adi Krisanto, Pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Indikasi Persekongkolan Tender Di Kota Salatiga, Jurnal Studi Pembangunan Interdisplin, (Volume XVIII No. 1 April – Juni 2006).

27

1) Melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender; 2) Tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan tender di antara peserta; 3) Saling melakukan pertukaran informasi; 4) Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait; 5) secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tertentu; 6) Menciptakan persaingan semu antarpeserta; 7) Tindakan saling menyesuaikan antarpeserta; 8) Menciptakan pergiliran waktu pemenang; 9) Melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif. 3. Dampak Persekongkolan Tender Pada Persaingan Usaha Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayaka secara optimal persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan pesaingnya. UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Secara teori, dengan berjalannya prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat pada suatu pasar akan membawa dampak yang positif kepada baik bagi produsen atau pelaku usaha maupun konsumen pada pasar yang bersangkutan. Secara langsung dengan adanya persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha akan memaksa pelaku usaha untuk dapat menjual produk barang atau jasanya dengan harga serendah mungkin dengan tetap mempertahankan mutu atau bahkan meningkatkan mutu dari produk barang dan jasanya.

28

Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi konsumen disamping itu konsumen juga akan memperoleh keuntungan berupa kemampuan untuk memilih barang atau jasa yang dipasarkan karena banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis yang dipasarkan. Sehingga secara tidak langsung dalam kondisi pasar persaingan murni, pelaku usaha agar tetap bertahan harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha pada konteks ini dituntut untuk dapat berinovasi dalam menciptakan poduk yang memiliki kualitas pembeda atau nilai lebih dengan produk sejenisnya. Eksistensi dan orientasi dari undang-undang antimonopoli adalah jelas menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan cara mencegah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat serta menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, undang-undang antimonopoli juga memastikan bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan usaha dapat memotivasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan/ atau jasa yang berkualitas

dan

harga

yang

terjangkau

oleh

konsumen

dengan

memanfaatkan sumber-sumber produksi seminimal mungkin. Persekongkolan tender adalah suatu hambatan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kegiatan usaha terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan bidang-bidang usaha bersangkutan. Terhadap persaingan

29

usaha, persekongkolan tender menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) ke pasar bagi peserta tender lainnya. Persoalan ini merupakan persoalan serius yang dihadapi dalam rangka melakukan kegiatan usahanya secara lancar. Barrier to entry merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha pesaing tidak dapat memasuki bidang usaha tertentu

pada pasar

bersangkutan karena adanya penguasaan dan kekuatan pasar yang lebih besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan lebih kuat. Sehingga bagi para pelaku usaha, hal tersebut merupakan masalah serius yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada hakikatnya setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usahanya tanpa adanya persaingan usaha yang tidak sehat, berupa praktek monopoli, tindakan diskrimintaif dan halangan dari siapapun untuk menjalankan kegiatan usaha. Padahal dengan adanya persaingan usaha yang sehat, membuat barang dan/ atau jasa yang tersedia di pasar semakin beraneka ragam dan membuat konsumen memiliki alternatif pilihan barang dan/atau jasa. Tanpa adanya barrier to entry yang diciptakan oleh pemerintah, maka perusahaan besar pada pasar yang terkonsentrasi terpaksa harus melakukan efisiensi terhadap perubahan yang terjadi dalam pasar karena

30

kehadiran pelaku usaha baru yang mampu menembus pasar tersebut.11 Dalam proses tender, para peserta tender mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang tender. Persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses tender akan mengakibatkan peserta tender lainnya menjadi terhalang untuk menjadi pemenang tender karena pemenangnya sudah diatur oleh pihak tertentu yang melakukan persekongkolan.

B. Penanganan Persekongkolan Tender di KPPU 1. Alat Bukti Pemeriksaan di KPPU Prosedur penegakan hukum persaingan usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh komisi memiliki beberapa tahap.12 Tahapan prosedur penanganan perkara dalam persaingan usaha terutama kegiatan persekongkolan tender tercakup dalam UU No. 5 Tahun 1999, Bab VII pada Pasal 38 sampai Pasal 46 mengatur tentang tata cara penanganan perkara termasuk alat bukti dalam pembuktian dugaan pelanggaran. Komisi dalam rangka membuktikan dapat menggunakan alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Pada Pasal tersebut, alat-alat bukti yang digunakan oleh KPPU dalam

11

L Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Cet-ke-1, (Jakarta: Srikandi, 2007), h. 203. 12

Hikmahanto Juwana, Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, (Jakarta: Partnership for Business Competition (PBC), 2003), h. 13.

31

melakukan permeriksaan, adalah:13 1) Keterangan saksi Yang dimaksud saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan. 2) Keterangan ahli Yang dimaksud saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian dibidang terkait dengan dugaan pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan. 3) Surat atau dokumen Sebagai pembanding dalam hukum acara pidana, surat menurut Pasal 187 KUHAP dinyatakan bahwa surat sebagaimana dalam Pasal 187 ayat (1) huruf c, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu: a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang dimuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

13

Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan Usaha UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tanpa cetakan, (Medan: Pustaka Bangsa, 2004), h. 123.

32

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat umum mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal/ sesuatu keadaan; c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; d. Surat

lain

yang

hanya

dapat

diperlakukan

jika

ada

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 4) Petunjuk Bandingan dengan hukum acara pidana, petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.14 Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa dalam UU Nomor 5Tahun 1999 digantikan menjadi keterangan terlapor. 5) Keterangan pelaku usaha Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang

14

Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 49.

33

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi. Pembuktian termasuk juga pada suatu dugaan yang belum tentu dilakukan dan dapat cara melakukan monitoring pasar, harga, ataupun perjanjian dengan pihak ketiga. Ada suatu pendekatan yang komprehensif untuk memutuskan apakah suatu perusahaan melakukan tindakan yang rasional dalam menghadapi pasar atau dalam rangka menghadapi persaingan atau sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam konspirasi yang bersifat anti-persaingan.15 Komisi memusatkan perhatian ketika melakukan penyelidikan pada dokumen usaha yang bersifat objektif dan memiliki kekuatan pembuktian yang khusus. Dalam melihat kebenaran dan menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dengan memperhatikan perseuaian antara alat butki yang satu dengan alat bukti lainnya yang ditentukan oleh Majelis Komisi.

2. Pembuktian Persekongkolan Tender di KPPU Dalam memutuskan perkara persekongkolan tender, KPPU menggunakan dasar hukum Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Berdasarkan 15

Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan Usaha UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, h. 123

34

Pasal 22 tersebut, ketentuan tentang persekongkolan tender terdiri atas beberapa unsur, yakni unsur pelaku usaha, bersekongkol, adanya pihak lain, mengatur dan menentukan pemenang tender, serta persaingan usaha tidak sehat. Istilah ―pelaku usaha‖ diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun1999.

Adapun

istilah

―bersekongkol‖

diartikan

sebagai

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.16 Di samping itu, unsur ―bersekongkol‖ dapat pula berupa: 1) kerjasama antara dua pihak atau lebih; 2) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; 3) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; 4) menciptakan persaingan semu; 5) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; 6) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; 7) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan diam-diam biasanya dilakukan secara lisan, sehingga membutuhkan pengalaman dari lembaga pengawas persaingan guna membuktikan adanya kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam. Adanya unsur ―pihak lain‖

16


35

menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horisontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender. Pola pertama adalah persekongkolan horisontal, yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub kontraktor dari pihak yang menang. Namun demikian, KPPU kadangkala menemukan unsur ―pihak lain‖ yang bukan merupakan pihak yang terkait langsung dalam proses penawaran tender, seperti pemasok atau distributor barang dan atau jasa bersangkutan. Unsur Pasal 22 selanjutnya adalah ―mengatur dan atau menentukan pemenang tender‖. Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara

36

horisontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia pelaksana. Unsur yang terakhir dari ketentuan tentang persekongkolan adalah terjadinya ―persaingan usaha tidak sehat‖. Unsur ini menunjukkan, bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan rule of reason, karena dapat dilihat dari kalimat ―…sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat‖. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas

persaingan

untuk

mempertimbangkan

faktor-faktor

kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan.17 3. Upaya Hukum Keberatan, Kasasi, dan Eksekusi Putusan a. Pengajuan Keberatan Sebagai Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU yang telah dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan pada Pasal 43 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dapat menentukan sikapnya, yaitu tidak menerima isi putusan tersebut dengan cara mengajukan keberatan atau menerima isi putusan tersebut, dalam arti pelaku usaha tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. 17

E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Understanding Antitrust and Its Economic Implications (New York: Matthew Bender & Co., 1994), p. 85.

37

Pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri dapat diajukan oleh pelaku usaha paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan

putusan tersebut. Keberatan sendiri

merupakan upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2003. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2003 menentukan bahwa keberatan terhadap Putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Terhadap upaya keberatan tersebut, berlaku hukum acara perdata yang dalam pemeriksaan keberatan berlaku terhadap Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perma No. 01 Tahun 2003. Penggunaan hukum acara perdata dalam pemeriksaan keberatan sangat tepat karena mengingat sifat keberatan yang diajukan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU termasuk dalam kategori peradilan kontentius (contentieuse jurisdictie) dan merupakan perkara perdata sesuai dengan Pasal 393 ayat (1) HIR/RBg.18 b. Alasan-alasan Kasasi Setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya terhadap keberatan pelaku usaha, pihak yang tidak setuju atas putusan Pengadilan Negeri berhak mengajukan langsung upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 yang menentukan dalam

18

Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, h. 83.

38

waktu 14 (empat belas) haru, pihak yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat Kasasi, tidak diperiksa lagi tentang duduk perkara atau fakta-fakta sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Pemeriksaan pada tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.19 Tidak semua putusan judex facti dapat dimohonkan Kasasi, menurut ketentuan Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 1985), permohonan Kasasi dibatasi terhadap alasan-alasan, yaitu dalam hal: i. ii. iii.

Judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; dan/atau; Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan/atau; Judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Alasan-alasan atau keberatan tersebut dituangkan dalam Memori Kasasi. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985, pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Kasasi diajukan. Dikatakan ―wajib‖ karena pemohon Kasasi yang tidak menyerahkan Memori Kasasi akan mengakibatkan permohonan Kasasi tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sehingga permohonan Kasasi tersebut

19

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 4275 K/Pdt/1998, tanggal 25 Oktober 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 30 K/Pdt/1995, tanggal 9 Februari 1998).

39

tidak diperiksa dan ditolak.20 c. Eksekusi Putusan 1) Sifat-sifat Putusan yang Dapat Dieksekusi Eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mempunyai kekuatan untuk di eksekusi. Dalam kerangka UU No. 5 Tahun 1999, Putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar ketentuan undang-undang tersebut, mempunyai kekuatan eksekusi. Dalam konteks ini termasuk juga Putusan KPPU yang dimintakan keberatan kepada Pengadilan Negeri atau Kasasi kepada Mahkamah Agung, tetapi terhadap Keberatan dan Kasasi tersebut ditolak, maka juga memiliki kekuatan eksekusi.21 Karena putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Sehingga KPPU serta merta tidak dapat meminta pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (fiat eksekusi). Pada prinsipnya, ada tiga faktor yang mengakibatkan suatu Putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:22

20


21


22


40

a) Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU dalam tenggang waktu yang diberikan undang-undang (Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999); atau b) Apabila Pengadilan Negeri menolak alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dan tidak ada permohonan Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (Pasal 45 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999); atau c) Apabila Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menolak alasan-alasan Keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha. Putusan KPPU yang berisi sanksi administratif disebut dengan condemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum. Sedangkan putusan yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebut putusan declaratoir atau bersifat menerangkan.23

Setiap

putusan

condemnatoir

mengandung

kekuatan eksekusi.24 Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha. Ada dua cara melaksanakan putusan, yaitu: a) Secara sukarela; atau b) Dengan cara upaya paksa. Pelaksaan putusan secara sukarela berarti pelaku usaha memenuhi sendiri dengan sempurnya segala kewajibannya sesuai dengan amar putusan KPPU. Dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan putusan, pelaku usaha wajib

23

Anna Maria, Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: KPPU, 2007), h. 30. 24


41

melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. 2) Pelaksanaan Secara Perdata Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU dapat menempuh dua upaya hukum, yaitu: a) KPPU meminta penetapak eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Pasal 46 ayat (2); b) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan. Permintaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri merupakan aspek perdata dimana untuk melaksanakan sanksi administratif yang dikenakan oleh KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Eksekusi perdata terbagi atas dua jenis, yaitu: a) Eksekusi riil; dan b) Eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi riil adalah jenis eksekusi putusan yang menghukum pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu yang bukan berupa

pembayaran

pembayaran

sejumlah

sejumlah uang

uang.25 adalah

Sedangkan jenis

eksekusi

eksekusi

yang

menghukum pelaku usaha untuk membayar sejumlah uang tertentu. Oleh karena dalam penelitian ini penulis fokus terhadap 25


42

sanksi denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, maka prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan prosedur, sebagai berikut: a) Penyampaian peringatan (aanmaning) kepada pelaku usaha; b) Perintah ekseksusi; c) Penjualan lelang. Pelaksanaan peringatan ini dilaksanakan dengan cara pemanggilan pihak yang dihukum (pelaku usaha) untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri. Apabila peringatan tersebut tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk menjalankan eksekusi. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak memiliki kewenangan meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda pelaku usaha. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri –atas permintaan KPPU— meletakan sita eksekusi terhadap harta benda pelaku usaha sebagai jaminan.26 Setelah sita eksekusi, tahap selanjutnya adalah penjualan di depan umum (lelang). Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan Putusan KPPU dibedakan atas Pengadilan Negeri yang memutuskan keberatan atau tempat kedudukan hukum pelaku usaha. 3) Pelaksanaan Secara Pidana KPPU dapat menyerahkan putusannya kepada penyidik

26


43

untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Penyerahan itu dilakukan karena KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku usaha. Tujuan penyerahan kepada penyidik adalah untuk menerapkan sanksi pidana, yaitu: a) Pidana pokok (Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999), yaitu pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda; b) Pidana tambahan (Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999), yaitu: i. Pencabutan izin usaha; atau ii. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau iii. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain. Dalam hal Putusan KPPU telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya tidak diajukan upaya hukum Keberatan atau jika diajukan upaya hukum Keberatan atau Kasasi atas putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan dan berakibat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Namun, jika pelaku usaha tidak melaksanakannya secara sukarela, maka KPPU memiliki hak menyerahkan putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga pada akhirnya hakim pidana menjatuhkan hukum pidana kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI SANKSI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA A. Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Seperti halnya dalam bidang hukum lainnya, maka dalam bidang Hukum Persaingan Usaha berlaku prinsip bahwa tidak ada gunanya sebagus dan sesempurna apa pun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan ke dalam praktek.1 Agar praktek sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (law enforcement) juga harus diatur, diarahkan, dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak, ketentuan tertulis hanya menjadi macan kertas yang sia-sia.2 Dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengenal sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Pasal 4 Sherman Act dan Pasal 15 Clayton Act ditetapkan bahwa jika yang melakukan tuntutan itu adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah, maka dapat dituntut equitable sanction dan criminal sanction. Sedangkan jika yang menuntut adalah perseorangan atau class action, Pasal 9 Sherman Act dan Pasal 19 Clayton Act disebutkan dapat menuntut

1

Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 117. 2

Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, h. 117.

44

45

secara injunctive relief dan treble damages.3 Selain itu dalam UU No. 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang menegakkan hukum persaingan usaha, bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. secara kewenangan, KPPU hanya diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 sebatas sanksi administratif karena pada prinsipnya KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi-sanksi pidana atau perdata.4 B. Sanksi Denda Administratif Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, in casu KPPU berwenang melakukan tindakan administratif. Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa: 1) Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008), 2) Pembekuan hingga Pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009); 3) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008); 4) Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)

Pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang 3

Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 113. 4

Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, h. 117.

46

melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.5 Kewenangan administratif diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan adminisrtratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 berupa:6 Pasal 47 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undangundang ini (UU No. 5 Tahun 1999). 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ;dan atau c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan atau penetapan pembayaran gantu rugi; dan atau f) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

5

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 108. 6

Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Cet. Ke-1, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 27.

47

Dari ketentuan dalam Pasal 47 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan-tindakan administratif yang dapat diambil oleh KPPU, sebagai berikut:7 1) Pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999; 2) Memberikan perintah agar pelaku usaha segera menghentikan kegiatan integrasi vertikal; 3) Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan kegiatan yang terbukti telah menimbulkan persaingan tidak sehat; 4) Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; 5) Menetapkan pembatalan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang menimbulkan persaingan curang; 6) Menetapkan pembayaran sejumlah ganti kerugian; 7) Mengenakan denda.

UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur dan menyebutkan apakah jika sudah dijatuhkan hukuman administratif, hukuman lainnya (pidana dan perdata) masih dapat dijatuhkan. Selain itu, ketentuan mengenai hukuman administratif ini apakah berlaku secara alternatif atau kumulatif bersama dengan hukuman-hukuman lainnya.8 Sehingga yang berlaku adalah ketentuan hukum secara umum, dimana antara hukum perdata, pidana, dan administratif bersifat kumulatif. Jadi, bisa saja dijatuhkan hukuman tersebut sekaligus (perdata, pidana, dan administratif) tehadap pelaku usaha.9 Kemudian yang menjadi persoalan adalah misalnya, ketika KPPU

7

Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, h.120.

8


9


48

telah menjatuhkan hukuman denda sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (2) huruf g dan Pengadilan Negeri pada saat yang sama menjatuhkan hukuman denda sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (1) sehingga hukuman dendanya menjadi ganda atau double. Menurut Munir Fuady, hukuman denda yang ganda atau double tersebut bisa dijatuhkan secara bersamaan. Sebab, hukuman denda sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g merupakan denda administratif, sementara hukuman denda sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan denda pidana. Jadi, kedua jenis denda tersebut adalah berbeda satu dengan yang lainnya sehingga kedua-duanya dapat dijatuhkan secara kumulatif. C. Sanksi Pidana Denda Selain dari sanksi-sanksi administratif dan sanksi perdata, Hukum Persaingan Usaha juga mengatur mengenai sanksi pidana. Menurut Elyta Ras Ginting, sifat dari pelanggaran dalam UU No. 5 Tahun 1999 bersifat imperatif. Berpedoman pada Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), pelanggaran itu sifatnya adalah keperdataan sepanjang pelaku usaha menerima putusan KPPU dan menjalankan tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap para pihak.10 Namun jika para pihak tidak menjalankan Putusan KPPU tersebut atau tidak cooperative berarti sifat pelanggaran tersebut beralih menjadi dugaan adanya tindak pidana. Terhadap sikap pelaku usaha yang tidak menjalankan Putusan KPPU 10

Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), h. 115.

49

tersebut, KPPU berwenang mengajukan putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dengan demikian, maka lex specialis yang diberlakukan dalam UU No. 5 Tahun 1999 berubah menjadi lex generalis, yaitu penyidikan itu telah masuk dalam wilayah hukum acara pidana (KUHAP), dimana Putusan KPPU yang tidak dilaksanakan tersebut menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.11 Sanksi-sanksi pidana Hukum Persaingan Usaha di kelompokkan ke dalam dua kategori sebagai berikut: 1) Sanksi Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999; 2) Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan untuk masing-masing kategori, yaitu sebagai berikut: a. Sanksi Pidana dalam UU No. 5 tahun 1999. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 sekalipun mengatur mengenai ketentuan pidana (sekaligus sanksinya) tetapi pejabat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetaplah pejabat penegak hukum umum, yaitu Kepolisian untuk pejabat penyidikan, Jaksa untuk pejabat penuntut umum, dan Hakim sebagai pemutusnya. Sekalipun ada KPPU, tetapi KPPU hanya

bertugas

sebatas

tugas

administrasi

termasuk

kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi administrasi. Jadi, 11

Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), h. 116.

50

KPPU tidak memiliki kewenangan dalam hukum pidana namun Putusan KPPU dapat merupakan ‗bukti permulaan‘ yang cukup bagi penyidikan perkara pidana. Sanksi pidana pokok dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda dengan ketentuan sebagai berikut: I.

II.

Ancaman pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda, dengan perincian sebagai berikut: a) Membuat perjanjian oligopoli (Pasal 4); b) Membuat perjanjian pembagian wilayah (Pasal 9); c) Membuat perjanjian pemboikotan (Pasal 10); d) Membuat perjanjian kartel (Pasal 11); e) Membuat perjanjian trust (Pasal 12); f) Membuat perjanjian oligopsoni (Pasal 13); g) Membuat perjanjian integrasi vertikal (Pasal 14); h) Membuat perjanjian yang dilarang dengan pihak luar negeri (Pasal 16); i) Melakukan kegiatan monopoli (Pasal 17); j) Melakukan kegiatan monopsoni (Pasal 18); k) Melakukan penguasaan pasar yang dilarang (Pasal 19); l) Menyalahgunakan posisi dominan (Pasal 25); m) Kepemilikan saham yang dilarang (Pasal 27); n) Melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dilarang (Pasal 28). Ancaman pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 5 (lima) bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan yang melanggar Hukum Persaingan Usaha, sebagai berikut: a) Penetapan harga yang dilarang (Pasal 5 -8); b) Perjanjian tertutup yang dilarang (pasal 15); c) Melakukan jual rugi yang dilarang (Pasal 20); d) Melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang (Pasal 21);

51

III.

e) Persekongkolan yang dilarang (Pasal 22-24); f) Menyalahgunakan posisi dominan (Pasal 25). Ancaman pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan, yakni yang diancam terhadap tindakantindakan yang melanggar Hukum Persaingan Usaha, sebagai berikut: a) Tidak mau menyerahkan alat bukti dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan; b) Menolak diperiksa untuk suatu proses penyelidikan dan atau pemeriksaan; c) Menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan dan atau penyelidikan; d) Menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

b. Sanksi Pidana dalam KUHP Dalam KUHP juga ditemukan tindak pidana berupa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat atau yang disebut dengan tindak pidana persaingan curang. Ketentuan yang melarang tindak pidana persaingan curang ini diatur dalam Pasal 382 bis KUHP. Pasal 382 ―Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu‖ D. Sanksi Pidana Tambahan Dalam Pasal 10 KUHP diatur tentang jenis-jenis hukuman yang terdiri

52

dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan terdiri dari: 1) Pencabutan beberapa hak tertentu; 2) Perampasan barang tertentu; 3) Pengumuman keputusan hakim.

Pidana tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 ini mengacu kepada ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dimana dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat dua macam sanksi pidana, yaitu: 1) Sanksi pidana pokok; dan 2) Sanksi pidana tambahan. Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai sanksi pidana dengan merujuk ketentuan Pasal 10 KUHP, pelanggaran terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 1) Pencabutan izin usaha; atau 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Dengan demikian selain pidana pokok, pengadilan juga dapat menjatuhkan salah satu dari jenis pidana tambahan tersebut di atas sesuai dengan pertimbangan hakim atas berat atau ringannya pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha serta telah memperhatikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN SANKSI DENDA PADA PERSEKONGKOLAN TENDER DI PROVINSI SUMATERA SELATAN A. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 Kasus Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. 1. Kasus Posisi Pada tanggal 15 November 2010 Majelis Komisi KPPU memutus Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 tentang pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang Para Terlapornya terdiri dari: Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili, Terlapor VI: PT. Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT. Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju Bersama.1

Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Kasus ini berawal dari adanya dugaan pelanggaran pada Lelang Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2009

1

Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010, tentang Identitas Terlapor, h. 4-9.

53

54

(selanjutnya disebut Lelang) yang objek lelangnya, terdiri dari: a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah); Paket Peningkatan Jalan Lekis unit II Lanjutan sistem ATB 6 Km Kecamatan Baturaja Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah); Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah); Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.080.000.000 (tiga milyar delapan puluh juta rupiah); Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 m dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah); Paket Pekerjaan Jalan Gn Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan sepanjang 10 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah); Paket Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Sumber Dana lelang ini berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2009.2

Tindakan para Terlapor yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berarti membuktikan pada saat proses tender telah terjadi persekongkolan dalam mengatur dan menentukan pemenang tender. Memberikan bantuan dalam bentuk

2

Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010, tentang Lelang , h. 10-11.

55

kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah termasuk perbuatan

dosa

yang

dimungkinkan

dapat

menimbulkan

rasa

ketidakpuasan atau bahkan permusuhan. Perbuatan demikian terdapat dalam kitab Al-quran sebagaimana disebutkan dalam Surat Al Maidah ayat 2, Allah Swt. berfirman:

ۚ ِ‫وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَي ٱلْ ِب ِّر وَٱلّتَقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَي ٱ ْلإِ ْثمِ وَٱلْ ُع ْدوَٰن‬ ٢(ِ‫شدِيدُ ٱلْعِقَاب‬ َ ‫وَٱتَقُوا۟ ٱللَ َه ۖ إِنَ ٱللَ َه‬ ”... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maidah [5]: 2) Jika dilihat dalam ayat tersebut, tindakan kerjasama saling menguntungkan antara para Terlapor untuk memenangkan tender merupakan bagian dari perbuatan dosa. Allah Swt. melalui ayat tersebut telah melarang umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dimana dalam hal ini berarti bersekongkol yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Para Terlapor yang tidak menerima Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 selanjutnya mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri

Baturaja

yang

diregister

dengan

Perkara

Nomor

03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA. Para Terlapor tersebut diantaranya PT.

56

Surya Eka Lestari, PT. Wahyu Wide, dan PT. Sentosa Raya (Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I, II, dan III). Selanjutnya Para Terlapor lainnya, diantaranya PT Surya Prima Abadi, PT. Dwi Perkasa Mandiri, PT. Nugraha Adi Taruna, dan PT. Sekawan Maju Bersama (dahulu masing-masing sebagai Terlapor IX, X, XI, dan XX) juga mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Palembang

yang

diregister

dengan

Perkara

Nomor

16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG. Tidak hanya pada mekanisme upaya Keberatan, para pihak yang belum puas atas putusan upaya Keberatan selanjutnya menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara Kasasi tersebut diregistrasi dengan Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 yang para pihaknya, diantaranya: I

Para Pemohon Kasasi I PT. Surya Eka Lestari PT. Surya Eka Lestari PT. Wahyu Wide PT. Sentosa Raya II Para Pemohon Kasasi II PT. Bunga Mulia Indah PT. Gading Cempaka Graha PT Dua Sepakat III Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) IV Para Pemohon Kasasi IV PT. Nusantara Membangun PT.Bintang Selatan Agung PT. Arga Makmur Mandiri PT. Alam Baru Persada PT. Mahalini Jaya Manggala

2. Argumen Para Pihak

Termohon Kasasi PT. Surya Prima Abadi PT. Dwi Perkasa Mandiri PT. Nugraha Adi Taruna PT. Sekawan Maju Bersama Turut Termohon Kasasi I PT. Cinta Famili II PT. Gemilang Permai III PT. Medika Jaya Utama IV PT. Alam Permai Indah Mandiri V Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009 I II III IV

57

Para pihak merasa bahwa Putusan KPPU Perkara Nomor 26/LKPPU-L/2010, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Perkara Nomor 03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA,

dan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Palembang Perkara Nomor 16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG tidak memenuhi aspek keadilan terutama mengenai besaran penjatuhan sanksi denda yang besarannya bervariasi (disparitas). Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan MA Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 dimana Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi IV menilai Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palembang telah bertindak diskriminatif dengan mengurangi besaran denda yang harus dibayar oleh Para Termohon Kasasi I, II, III, dan IV. Judex Facti pada Pengadilan Negeri memberikan pengurangan jumlah hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Termohon I, yang awalnya sebesar Rp. 599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

menjadi Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh sebab itu Para Pemohon Kasasi I menilai Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menerapkan hukum. 3. Pendapat Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.SusKPPU/2013, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut diatas yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi. Mengenai keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa

58

keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan judex facti. Sehingga dalam hal ini Pengadilan

Negeri

Palembang

Putusan

Perkara

Nomor

16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG telah salah menerapkan hukum. Selain itu Majelis Hakim Kasasi berpendapat terhadap perkara keberatan yang sama harus didaftar dengan nomor registrasi yang sama. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut Perma No. 3 Tahun 2005), menyatakan: ‖Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama‖ Sehingga perkara keberatan yang diperiksa dalam register perkara tersendiri, yaitu di Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Plg., yang terpisah dari perkara keberatan yang sama, yaitu perkara yang diregistrasi Nomor 24/Pdt.G/2011/PN/Plg. Kemudian Majelis Hakim Kasasi melihat dalam putusan judex facti terdapat pertimbangan yang tidak konsisten berkaitan dengan penjatuhan denda. Hukuman denda yang dijatuhkan terhadap Para Pemohon Keberatan (Terlapor IX, X, XI, dan XX) menurut Majelis Hakim perlu diperbaiki karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) angka 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan denda

serendah-rendahnya

Rp1.000.000.000,00

setinggi-tingginya

59

Rp25.000.000.000,00,

oleh

karenanya

penentuan

besarnya

denda

sebagaimana ditentukan dalam putusan KPPU a quo adalah tidak dapat dibenarkan. B. Analisis Disparitas Sanksi Denda dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013. 1. Eksekusi Putusan dan Sikap Para Pihak Terhadap Putusan Putusan KPPU baru dapat dieksekusi ketika sudah berkuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Hal tersebut berarti para pihak yang tersebut dalam amar putusan KPPU tidak mengajukan keberatan selama batas waktu yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Namun apabila ada upaya hukum yang dilakukan atas putusan KPPU tersebut, dapat diartikan putusan KPPU tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan para pihak dapat mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Sebab berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 5 No. Tahun 1999 dinyatakan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. Namun dalam praktek, masih banyak ditemukan pelaku usaha atau terlapor yang belum memenuhi kewajiban tersebut, meskipun putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui KPPU sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, kedudukan KPPU bukan sebagai lembaga peradilan perdata oleh karena itu KPPU tidak

60

dapat mengeksekusi putusannya sendiri seperti pada Pengadilan Negeri. 3

Putusan KPPU yang menghukum supaya pelaku membayar denda

walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena pelaku tidak mengajukan upaya hukum, tidak dapat dieksekusi oleh KPPU. Pihak KPPU sendiri melihat pelaksanaan eksekusi putusan Persaingan Usaha sebagai suatu tantangan. Pasalnya kecepatan respon Mahkamah Agung terhadap permohonan eksekusi putusan dinilai KPPU cenderung lambat pelaksanaannya.4 Aspek lain yang juga menjadi kendala eksekusi putusan adalah beberapa Pengadilan justru sering tidak mengetahui lembaga KPPU ini sendiri sehingga upaya percepatan eksekusi tidak semudah apa yang disebut dalam UU No. 5 Tahun 1999.5 Tidak hanya pada mekanisme keberatan, para pihak bahkan juga menempuh upaya

hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara yang

diregistrasi dengan Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana atas putusan yang diputuskan oleh KPPU sendiri, KPPU juga harus menjadi pihak atas upaya-upaya yang diajukan oleh Pemohon (dahulu Terlapor di KPPU) sehingga upaya eksekusi putusan KPPU menjadi tidak semerta-merta menjadi mudah dieksekusi. Mengingat pelaksanaan eksekusi menjadi tanggung jawab Panitera

3

Wawancara dengan Dendy R. Sutrisno, Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 12 Februari 2015. 4


Wawancara dengan Dendy R. Sutrisno, Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 12 Februari 2015.

61

atau melalui Panitera Pengganti dan juga karena KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan sita jaminan maka yang pertama dilakukan adalah proses sita eksekusi dahulu.6 Sempat disinggung diatas mengenai ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 5 No. Tahun 1999, dapat dilihat jangka waktu eksekusi selama 30 (tiga puluh) hari menjadi sulit direalisasikan. 2. Analisis Disparitas Penerapan Sanksi Denda Dalam berbagai putusan, KPPU menyimpangi adanya aturan batas bawah dan atas tersebut. Jika disimak dalam putusannya selama ini, KPPU beberapa kali menyimpangi aturan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999 terutama pada besaran batas bawah. Sementara, untuk batas atasnya tidak pernah disimpangi. Putusan KPPU yang menyimpangi batas bawah tersebut, salah satunya Putusan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 berkaitan dengan Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Dalam putusan

perkara tersebut, Majelis menyatakan Para

Terlapor (Terlapor I s/d Terlapor XX) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan hukuman kepada Para Terlapor dengan besaran denda yang bervariasi dari yang paling kecil sebesar Rp 52.428.000 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sampai yang paling besar, yaitu sebesar Rp. 659.123.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga 6


62

ribu rupiah). Hal yang sama terjadi juga dalam perkara persekongkolan tender dalam Putusan KPPU lainnya dalam Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010. Pada perkara tersebut Majelis menyatakan para Terlapor (Terlapor I, II, III, dan IV) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Terhadap Terlapor I tidak dikenakan hukuman denda namun terhadap Terlapor II dihukum denda sebesar Rp. 465.013.380,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh

rupiah) sedangkan terhadap Terlapor III dan IV,

masing-masing dihukum lebih rendah, yaitu sebesar Rp. 232.571.690,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Maka dapat dilihat pada 2 (dua) Putusan KPPU tersebut, yaitu Perkara di Sumatera Selatan dan di Perkara Nusa Tenggara Timur ini terdapat disparitas penjatuhan hukuman denda yang sangat signifikan. Terlapor pada Perkara di Sumatera Selatan dan Perkara di Nusa Tenggara Timur yang sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ada yang didenda dan ada yang tidak mendapatkan hukuman denda sama menimbulkan

pertanyaan.

Sebab

sekali. Disparitas putusan ini

dalam

putusan

KPPU,

Majelis

63

Komisioner dalam pertimbangan Putusannya tidak menjelaskan lebih jauh mengapa terlapor didenda atau sebaliknya dan mengapa Terlapor yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak dihukum denda serupiah pun. Padahal persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam persaingan usaha. Dalam Putusan MA Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 yang penulis analisis juga terdapat disparitas penjatuhan sanksi denda. PT. Surya Prima Abadi dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPUL/2010 dihukum membayar denda seberar Rp. 599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dalam upaya Keberatan kepada Pengadilan Negeri, jumah denda yang awalnya sebesar Rp. 599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi menjadi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim pada Pengadilan

Negeri

Palembang

16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG

juga

dalam dalam

Perkara

pertimbangannya

Nomor tidak

memberikan alasan pengurangan denda yang rasional dan rinci. Saat ini KPPU sendiri dalam rangka memberikan pemahaman melalui putusannya mencoba untuk memutus dengan selalu memberikan alasan-alasan (reasoning) dan juga gambaran akan dampak yang akan

64

terjadi atas perbuatan melanggar UU No. 5 Tahun 1999.7 Bahkan KPPU terhitung sejak tahun 2011 telah melakukan sikap yang konstruktif dalam putusannya, yaitu dengan memaparkan secara rinci perhitungan denda dalam tubuh Putusan KPPU.8 Kemudian juga dalam Putusan MA Perkara Nomor 118 K/Pdt.SusKPPU/2013, yang didalamnya termasuk juga putusan pada tingkat lebih rendah, yaitu Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010, Putusan Pengadilan

Negeri

03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA,

Baturaja dan

Putusan

Perkara Pengadilan

Nomor Negeri

Palembang Perkara Nomor 16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG telah terjadi disparitas dalam menjatuhkan besaran sanksi denda. Untuk lebih memahami perbedaan antara Putusan yang diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 dengan Putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 118 K/Pdt.SusKPPU/2013, berikut adalah perbedaannya: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2010 Tentang Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 Kasus Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

7



65

Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili, Terlapor VI: PT. Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT. Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju Bersama.9

9

Para Pihak I. Para Pemohon Kasasi I 1. PT. Surya Eka Lestari, yang diwakili oleh Direktur Utama, Andi Fitriansyah, ST., MM., berkedudukan di Jl. A.R Hamidi No. 3, Baturaja, Palembang; 2. PT. Wahyu Wide, yang diwakili oleh Direktur, Bambang Agus Zulkarnain, berkedudukan di Jl. A. Yani 3,5 Kemelak, Baturaja, Palembang; 3. PT. Sentosa Raya, yang diwakili oleh Direktur, Susi Andriyani, berkedudukan di Jl, D,S Baturaja No.20 Baturaja, Palembang. Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eric Asmansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya Centre), Blok G No.7 Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi I dahulu Turut Termohon Keberatan I, II, dan III.; II.

Para Pemohon Kasasi II 1. PT. Bunga Mulia Indah, yang diwakili oleh Direktur Utama, Saiful, berkedudukan di Jl. Let.Jen Bambang Utoyo No. 68 RT 40, Lrg Kerukunan,Kelurahan 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang; 2. PT. Gading Cempaka Graha, yang diwakili oleh Direktur, Jhonny, berkedudukan di Jl. Veteran No. 433-D, Palembang; 3. PT Dua Sepakat, yang diwakili oleh Direktur Utama, Thamrin Sutopo, berkedudukan di Jl. Veteran No 31-B, RT 09/03,

Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010, tentang Identitas Terlapor, h. 4-9.

66

Palembang. Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Widjaya, SH., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jl. A. Yani 13 Ulu Lorong A. Kadir No. 4-A, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2011, Para Pemohon Kasasi II dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XIII, dan XV; III.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang diwakili oleh Ketua KPPU, Tadjuddin Noersaid, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 6 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Budi Yulianto, SH., Kepala Biro Penindakan, Sekretariat KPPU dan kawan-kawan, Para Staf KPPU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012, Pemohon Kasasi III dahulu Termohon Keberatan;

IV.

Para Pemohon Kasasi IV PT. Nusantara Membangun, yang diwakili oleh Direktur Utama, Adi Fitramsyah, berkedudukan di Jl.Veteran No. 432-C Palembang; PT.Bintang Selatan Agung, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Julianto, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 1 Palembang; PT. Arga Makmur Mandiri, yang diwakili oleh Direktur Utama, Henrico Martin, SE., berkedudukan di Jl. Veteran No. 432-C/1080, Kelurahan 20 Ilir Darat I, Kec. Ilir Timur I, Palembang; PT. Alam Baru Persada, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yenny Elita, S.Pd.,MM., berkedudukan di Jl. Demang

1.

2.

3.

4.

67

Lebar Daun No. 49, Kelurahan Lorok Pakjo I-B.1, 1, Palembang; 5. PT. Mahalini Jaya Manggala, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tedy Suherman, SE., berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 1-B, Palembang, selaku Direktur Utama. Kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Liz Asnahwati, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya Centre) Blok G No. 7 Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi IV dahulu Turut Termohon Keberatan IV, VI, VII, VIII, dan IX;

I.

II.

III.

IV.

Melawan PT. Surya Prima Abadi, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Febri Alfian, berkedudukan di Jl. Residen Abdul Rozak No. 1-A, Palembang, Sumatera Selatan; PT. Dwi Perkasa Mandiri, yang diwakili oleh Direktur Utama, Agus Andreas, berkedudukan di Jl. Residen Abdul Rozak No. 3, Palembang, Sumatera Selatan; PT. Nugraha Adi Taruna, yang diwakili oleh Direktur Utama, Gusti Yudi Rahman, berkedudukan di Jl. Residen Abdul Rozak No. 1-B, Palembang, Sumatera Selatan; PT. Sekawan Maju Bersama, yang diwakili oleh Direktur Utama, Baharuddin Iskak Oey, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 1072, Palembang, Sumatera Selatan. Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH.,MH.,MBA.,

68

dan kawan, Para Advokat beralamat di Jl. Gajah Mada No. 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Januari 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I, II, III, IV;

I.

II.

III.

IV.

V.

Dan; PT. Cinta Famili, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 144, Baturaja, Palembang; PT. Gemilang Permai, berkedudukan di Jl. Prof Dr. Hamka No. 132, Baturaja, Palembang; PT. Medika Jaya Utama, berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan No. 431, Baturaja Palembang; PT. Alam Permai Indah Mandiri, berkedudukan di Jl. Mundir No. 9, KM 14, Desa Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Muba, Palembang; Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Jl. Jend. A. Yani, Palembang, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan V, X, XI, XIV, XVI;

Sikap Para Pihak PT. Surya Eka Lestari, PT. Wahyu Wide, dan PT. Sentosa Raya (Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I, II, dan III) mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Baturaja Perkara Nomor 03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA., tersebut pada Jumat, tanggal 1 April 2011 oleh Ikha Tina, SH.,M.Hum, Hakim Ketua Majelis, Boxgie Agus Santoso, SH dan

69

Jimmy Maruli Alfian, SH.,MH., masingmasing Hakim Anggota, memutuskan yang amarnya sebagai berikut: a. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan I, II, dan III; b. Menguatkan Putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1) Menyatakan Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2) Menghukum Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp. 59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaigan Usaha); 3) Menghukum Terlapor II: PT. Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp. 226.782.000,00 (dua ratus juta dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di

70

Bidang Persaigan Usaha); 4) Menghukum Terlapor III: PT. Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp.659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaigan Usaha) 5) Menghukum Pemohon Keberatan I, II, dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah). Pengadilan Negeri Palembang pada Perkara Nomor 16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG juga menerima permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010. Para pihak selaku Pemohon Keberatan ini diantaranya PT Surya Prima Abadi, PT. Dwi Perkasa Mandiri, PT. Nugraha Adi Taruna, dan PT. Sekawan Maju Bersama (dahulu masingmasing sebagai Terlapor IX, X, XI, dan XX) yang selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2011, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut: a. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberata II/dahulu Terlapor X, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI, dan Pemohon Keberatan IV/dahulu

71

Terlapor XX untuk sebagian; 1) Membatalkan Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sepanjang dictum angka 7, sehingga berbunyi: ―Menghukum Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha)‖; Dictum angka 9, sehingga berbunyi: ―Melarang Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II:PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor VI: PT. Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT. Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (depalan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap‖; 2) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebesar Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

72

3) Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor XX, untuk selain dan selebihnya; Argumen Para Pihak Selanjutnya sikap para pihak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor 16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG atas amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, Para Pihak mengajukan Kasasi. Keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, diantaranya sebagai berikut: a. Keberatan Pemohon Kasasi I Para Pemohon Kasasi I menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang telah keliru dan diskriminatif dalam mempertimbangkan dan memberikan pengurangan jumlah hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Termohon I, yang awalnya sebesar Rp. 11.989.970.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan terhadap Para Pemohon Kasasi I, II, dan III tidak diberikan pengurangan. Pemohon Kasasi I dalam tender tersebut memenangkan nilai proyek sebesar Rp. 1.991.431.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangakan jumlah denda yang dijatuhkan oleh KPPU dan dikuatkan oleh judex facti sebesar Rp. 59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sehingga Pemohon Kasasi merasa hukuman denda tersebut sangat tidak adil dan tidak logis.

73

Hal yang sama juga dialami Pemohon Kasasi II, hukuman denda yang ditetapkan oleh KPPU dan dikuatkan oleh judex facti sebesar Rp. 226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dinilai sangat tidak adil dan tidak logis. Sebab nilai proyek yang dimenangkan hanya sebesar Rp. 4.488.394.000,00 (empat miliar empat ratus depalan puluh delapan tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Begitupun oleh Pemohon Kasasi III, dihukum denda oleh KPPU sebesar Rp. 659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan kalkulasi nilai proyek yang hanya sebesar Rp. 12.974.495.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menilai penjatuhan hukuman denda tidak adil dan tidak logis. b. Keberatan Pemohon Kasasi IV Pemohon Kasasi IV menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang telah keliru menerapkan hukuman denda dan bersikap diskriminatif dalam mempertimbangkan dan memberikan pengurangan jumlah hukuman denda terhadap Termohon Kasasi I, yaitu dari sebesar Rp. 599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Pemohon Kasasi IV tidak diberikan pengurangan sama sekali. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi IV sebesar Rp. 52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atas nlai proyek Rp. 1.747.600.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh enam

74

ratus ribu rupiah) sehingga hukuman itu dinilai tidak adil dan tidak logis. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.SusKPPU/2013, Majelis Hakim mempertimbangkan atas keberatankeberatan tersebut diatas yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi. Mengenai keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi I, II, III, dan IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/KPPU2011/PN.PLG telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa perkara keberatan a quo diperiksa dalam register perkara tersendiri, yaitu di Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Plg., sehingga terpisah dari perkara keberatan yang sama, yaitu Keberatan terhadap putusan KPPU (Pemohon Kasasi II) Nomor 26/KPPU-L/2010 dalam perkara register Nomor 24/Pdt.G/2011/PN/Plg., sehingga untuk perkara yang sama di daftar dengan nomor yang berbeda dan oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2005; b. Bahwa selain itu dalam putusan judex facti terdapat pertimbangan yang tidak konsisten yaitu bahwa hukuman terhadap Para Pemohon Keberatan (Terlapor IX, X, XI, dan Terlapor XX) berupa denda perlu diperbaiki dan sanksi berupa

75

Memutuskan

larangan untuk mengikuti tender dinyatakan tidak berdasar secara hukum sehingga harus dibatalkan namun terhadap para Turut Termohon Keberatan yang juga sebagai Terlapor bersama-sama Para Pemohon Kasasi, sanksi-sanksi tersebut tetap berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; c. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan sependapat dengan KPPU bahwa terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal, kecuali mengenai besarnya denda yang dijatuhkan adalah tidak logis apabila dihubungkan dengan nilai proyek; d. Bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) angka 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan denda serendahrendahnya Rp1.000.000.000,00 setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00, oleh karenanya penentuan besarnya denda sebagaimana ditentukan dalam putusan KPPU a quo adalah dapat dibenarkan; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judex facti tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan dan Putusan KPPU dalam perkara a quo. Putusan Mengadili

1. Menyatakan Para Pihak I. tersebut diatas seluruhnya terbukti II. secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 III. Tahun 1999 tentang

1. PT. Surya Eka Lestari, 2. PT. Wahyu Wide, 3. PT. Sentosa Raya; 1. PT Bunga Mulia Indah, 2. PT. Gading Cempaka Graha, 3. PT. Dua Sepakat; Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

76

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Menghukum Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp. 59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3. Menghukum Terlapor II: PT. Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp. 226.782.000,00 (dau ratus dua puluh enam juta juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 4. Menghukum Terlapor III: PT. Sentosa Raya

IV.

1. PT. Nusantara Membangun, 2. PT. Bintang Selatan Agung, 3. PT. Arga Makmur Mandiri, 4. PT. Alam Baru Persada, 5. PT. Mahalini Jaya Manggala tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN.Plg., tanggal 28 Juni 2011; Mengadili Sendiri 1. Menyatakan Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor VI: PT. Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT. Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. 2. Menghukum Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp. 59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan

77

untuk membayar denda sebesar Rp. 659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 5. Menghukum Terlapor V: PT. Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp. 187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 6. Menghukum Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada untuk membayar denda sebesar Rp. 52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus

3.

4.

5.

6.

Denda Pelanggaran di Bidang Persaigan Usaha); Menghukum Terlapor II: PT. Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp. 226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaigan Usaha); Menghukum Terlapor III: PT. Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp. 659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); Menghukum Terlapor V: PT. Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp. 187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); Menghukum Terlapor VIII: PT. Alam Baru untuk membayar denda sebesar Rp. 52.428.000,00 (lima puluh dua

78

disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 7. Mengukum Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp. 599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 8. Menghukum Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar Rp. 449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja

juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 7. Menghukum Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp. 599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 8. Menghukum Terlapor XV: PT. Bunga Mulia membayar denda sebesar Rp. 449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 9. Melarang Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor VI: PT. Bintang SeIatan Agung, Terlapor Vlll : PT. Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa, Terlapor Xll: PT. Mahalini

79

KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 9. Melarang Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor VI: PT. Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap; 10. Melarang Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili, Terlapor VII: PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI: PT. Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII: PT.

Jaya Manggala, Terlapor XV: PT. Bunga MuIia lndah, Terlapor XVlll: PT. Dua Sepakat, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh lndonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Melarang, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili, Terlapor VIl : PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor Xl: PT. Nugraha Adi Taruna, Terlapor XlII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XlV: Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

80

Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha dan Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap.

Melihat perbandingan Putusan KPPU pada beberapa putusan diatas dan juga pada Putusan Mahkamah Agung dapat dilihat adanya sikap yang tidak konsisten oleh KPPU dan Mahkamah Agung dalam menentukan besaran denda administratif yang dijatuhkan. Selain perbedaan dari segi jumlah denda yang dijatuhkan dan juga dari segi Terlapor yang sama sekali tidak dihukum membayar denda. Sehingga untuk meminimalisir timbulnya sikap yang tidak konsisten tersebut, maka KPPU tidak cukup hanya menerbitkan suatu pedoman penghitungan denda yang telah ada, yaitu Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999.10 Memang tujuan awalnya dibuat Pedoman Pelaksanaan Pasal 47

10

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 252/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditetapkan pada 31 Juli 2008 oleh Ketua KPPU, Syamsul Maarif.

81

UU No. 5 Tahun 1999 adalah menjamin setiap Putusan KPPU dapat lebih menjamin kepastian hukum karena besaran denda yang akan dijatuhkan dapat diprediksi sebelumnya dan yang lebih penting lagi Putusan tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dengan adanya Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, penjatuhan sanksi denda kepada Terlapor akan menjauhkan KPPU dari asumsi-asumsi negatif dalam setiap penjatuhan putusannya. Kenyataanya dalam setiap pelaksanaan walaupun telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, penyimpangan dalam penjatuhan sanksi nyatanya tetap terjadi. Namun hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan KPPU atau Mahkamah Agung. Yang utama adalah setiap putusan yang dijatuhkan haruslah efektif, artinya putusan tersebut tidak hanya menimbulkan efek jera namun putusan tersebut juga harus bisa dieksekusi. Meski besaran denda dapat disimpangi, KPPU dan Mahkamah Agung harus dapat menguraikan alasannya secara detail dan tidak sekedar alasan-alasan normatif semata dan juga KPPU dan Mahkamah Agung dalam putusannya harus melakukan perhitungan yang masuk akal dan sesuai dengan praktek bisnis yang berkembang dalam masyarakat. Untuk meminimalisir timbulnya besaran sanksi denda yang bervariasi tersebut (disparitas), penulis melihat bahwa perlu adanya suatu revisi terhadap norma hukum dalam rumusan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999. Rumusan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun

82

1999 dirasakan penulis sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis di Indonesia. Dengan adanya revisi rumusan norma tersebut, maka KPPU dan Mahkamah Agung dalam menghitung besaran sanksi denda tidak lagi timbul atau muncul potensi disparitas akibat rumusan Pasal yang hanya mengatur mengenai batas bawah dan batas atas nilai besaran denda. KPPU sendiri juga menilai bahwa salah satu yang mengemuka saat ini adalah beberapa rumusan Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 terutama yang menyangkut tentang sanksi denda administratif dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999 sudah tidak relevan. 11 Salah satu bentuk revisi rumusan pada pasal tersebut, yaitu dengan menggunakan bentuk persentase (%). Menurut Dendy R Sutrisno, KPPU sebenarnya mekanisme penghitungan denda dengan menggunakan bentuk persentase tersebut telah ada dan digunakan di Eropa. Sehingga seharusnya di Indonesia saat ini bisa mengadopsi konsep penghitungan besaran sanksi denda yang telah diterapkan di Eropa tersebut.12 Sebagai contoh besaran penjatuhan denda dapat dihitung dengan melihat berapa nilai keuntungan suatu proyek tender atas transkasi yang dimenangkan oleh Pelaku Usaha. Sehingga atas selisih keuntungan (margin) antara nilai proyek dengan keuntungan yang didapat Pelaku Usaha, dihitung menggunakan konsep persentase (%). Mengingat juga 11



83

bahwa UU No. 5 Tahun 1999 telah dibuat hampir 15 (lima belas) tahun yang lalu sehingga menurut penulis dengan melihat gejolak komptesi bisnis yang ada di Indonesia saat ini tentunya norma hukumnya cenderung sudah tidak relevan dan tidak aktual menjawab kebutuhan bisnis di Indonesia.Sehingga dengan konsep dan formula penghitungan besaran secara persentase (%) diharapkan metode itu dapat mengikuti dinamika persaingan usaha yang semakin berkembang secara global. Tidak hanya cukup pada level undang-undang, potensi disparitas besaran sanksi denda juga dapat dilihat pada aspek penegak hukum, dalam hal ini Majelis Komisioner KPPU dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri hingga Kasasi. Secara umum, Majelis Komisi serta Hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam memutus perkara yang ditanganinya dari unsur manapun. Bahkan, ketika Majelis Komisioner serta Hakim menilai suatu norma dalam undang-undang sudah tidak relevan lagi, maka ketentuan dalam suatu undang-undang dapat disimpangi. Idealnya dalam setiap putusan harus memuat dimensi kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit) secara proporsional, sebagaimana Lilik Mulyadi dalam bukunya mengutarakan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang dapat memenuhi kriteria dan dimensi yang meramu antara keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) meskipun di dalam praktik di antara ketiganya sering

84

terjadi ketegangan atau pertentangan sehingga suatu putusan jarang memuat ketiga unsur tersebut secara bersamaan.13 Potensi disparitas besaran sanksi denda administratif dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya karena dalam penanganan suatu perkara, perkara tersebut diputus melalui musyawarah Majelis Komisoner atau Majelis Hakim sehingga seringkali terjadi adanya perbedaan pendapat (disenting opinion) dalam memberikan pertimbangan besaran penjatuhan sanksi denda. Selain faktor tersebut, meskipun KPPU sendiri telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 namun pada kenyataanya dalam putusannya baik KPPU atau Mahkamah Agung seringkali juga berbeda dalam menjatuhkan besaran sanksi denda. Sehingga berkaitan dengan penelitian ini, maka kebebasan Majelis Komisioner dan Majelis Hakim dalam memutus perkara terutama dalam menentukan besaran sanksi denda menjadi salah satu aspek munculnya disparitas besaran sanksi denda. Tentu hal tersebut bukan suatu pelanggaran hukum akan tetapi yang paling utama adalah dalam memberikan serta menjatuhkan putusan terutama dalam menentukan besaran sanksi denda ini haruslah memberikan argumen-argumen serta menguraikan dengan jelas dalam setiap putusannya.

13

Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan (Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata Materil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga), Cet. Ke-1, (Bandung: Alumni, 2009) h. 164

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari penjabaran yang telah dibuat di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. KPPU merumuskan dan menerapkan sanksi berupa denda administratif dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu KPPU juga melihat ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 tentang Tindakan Administratif. Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 merupakan pedoman pelaksanaan pasal yang dibuat KPPU sendiri sebagai pedoman menentukan besaran sanksi denda administratif. Kemudian terhadap sanksi denda administratif tersebut dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri (fiat eksekusi) mengingat KPPU tidak diberikan wewenang untuk menjadi eksekutor atas putusan yang dijatuhkannya sendiri. 2. Majelis Komisioner KPPU serta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri atau Kasasi dalam menimbulkan

menjatuhkan sanksi denda administratif seringkali

perbedaan

atau

disparitas

besaran

sanksi

denda

administratif. Besarnya disparitas besaran sanksi denda administratif ini tentu menimbulkan suatu pertentangan yang dirasakan cukup menggangu. Memang disparitas besaran sanksi denda bukan merupakan suatu 85

86

pelanggaran hukum akan tetapi yang paling utama dalam tiap putusan yang dijatuhkan baik oleh KPPU atau Mahkamah Agung adalah setiap putusan haruslah efektif. Dalam artian putusan tersebut tidak hanya menimbulkan efek jera melainkan putusan tersebut juga harus bisa dieksekusi agar elemen kepastian hukum, keadilan dan juga tujuan suatu penjatuhan sanksi denda dapat terpenuhi. B. Saran Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka Penulis akan mengemukakan bebeapa saran sebagai berikut: 1. Terhadap Pemerintah dan DPR selaku Lembaga Legislatif (membuat peraturan perundang-undangan) agar meninjau kembali Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Diharapkan setelah dilakukan peninjauan, maka dapat kemudian dilakukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tersebut. 2. Rumusan norma dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999 tentang sanksi denda administratif agar menggunakan mekanisme persentase (%). Sehingga tidak lagi menggunakan aturan batas bawah dan batas atas dalam besaran sanski denda administratif yang akan dijatuhkan kepada pelaku usaha. 3. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional Tahun (RPJMN) 2015-2019, KPPU sebagai lembaga pengawas pesaingan

87

usaha perlu diberikan suatu penguatan kelembagaan serta reposisi dalam kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia. 4. Perlu ditinjau mengenai pemberian kewenangan eksekusi oleh KPPU terhadap putusan yang diputus sendiri oleh KPPU. Sehingga KPPU benarbenar menjadi lembaga penegakan hukum persaingan usaha yang utuh. 5. Perlu dibuat suatu nota kesepahaman (MoU) antara KPPU dengan Mahkamah Agung dalam rangka penyamaan perspektif dalam melihat aspek persaingan usaha di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar terjadi kesepahaman atau keseragaman dalam rangka menangani dan mengawal proses penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci: Al-quran dan Terjemahan.

Buku-buku: Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. Alwi, Hasan et.al. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002 Campbell, Henry. Black’s Law Dictionary. 5th Editon. Minesota: West Publising, 1998. Curzon, L.B. Conspiracy. sixth edition. England: Pearson Education Limited, 2002. Fuady, Munir. Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat. Cetakan Ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999. Garner, Brian A. Black’s Law Dictionary. Fifth Edition. St. Paul Minn: West Publishing, 1979. Gautama, Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan. Bandung: Utomo, 2006. Ginting, Elyta Ras. Hukum Anti Monopoli (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Cet. Ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1993. Hayati, Tri, dkk. Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FH UI, 2005. Ibrahim, Johnny. ‖Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif‖. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Juwana, Hikmahanto. Menyambut Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: Beberapa Harapan dalam Penerapannya oleh Komisi

89

Pengawas Persaingan Usaha. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999. -----------------------. Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha. Jakarta: Partnership for Business Competition (PBC), 2003. Kagramanto, L Budi. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). Cet. Ke-1. Jakarta: Srikandi, 2008. KPPU-RI. Laporan Tahunan KPPU Tahun 2013. Jakarta: KPPU, 2013. -------------------.Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender. Jakarta: KPPU, 2005. -------------------.Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 tentang Tindakan Administratif. Jakarta: KPPU, 2007. Lubis, Andi Fahmi, dkk. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex. Jakarta:Deutsche Gesellschaft fur Lechnische Zusammenarbeit (GTZ) GMBH, 2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2009. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2008. Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan (Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga). Cetakan ke-1. Bandung: PT. Alumni, 2009 Nadapdap, Binoto. Hukum Acara Persaingan Usaha, Cet. Ke- 1. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009. Sinaga, Harjon dan Destivano Wibowo. Hukum Acara Persaingan Usaha. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Sirait, N. Ningrum. Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. cet. I. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004. Sitompul, Asril. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

90

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Cet. Ke- 29. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. -------------------------. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. Ke-3. Jakarta: UIPress, 1986. ------------------------- dan Sri Mamuji. Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum. Cet. Ke-3. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979. Sullivan ,E. Thomas dan Jeffrey L. Harrison. Understanding Antitrust and Its Economic Implications. New York: Matthew Bender & Co., 1994. Tanya, Bernard L. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013. Tim Dosen Pengajar FHUI. Pengantar Hukum Persaingan Usaha. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Tri Anggraini, A. M. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason. Cet. 1. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. --------------------------. Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Jakarta: KPPU, 2007. Usman, Rachmadi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. Jurnal: Harkrisnowo, Harkristuti. ”Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”. Majalah KHN Newsletter (Edisi April 2003). Iwantono, Sutrisno. ―Filosofi yang Melatar-belakangi Dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1999‖. Dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, ed., Undang-undang No. 5/1999 dan KPPU: Prosiding. Cet ke-1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultan Hukum EY Ruru dan Rekan. 2002.

91

Krisanto, Yakub Adi. ―Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan tentang Persekongkolan Tender.‖ Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24 No. 2, 2005. -----------------------. Pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Indikasi Persekongkolan Tender Di Kota Salatiga. Jurnal Studi Pembangunan Interdisplin, Volume XVIII No. 1 April – Juni 2006.

Peraturan Perundang-undangan: Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ---------------------------.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktEk Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------------------.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. ---------------------------.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ---------------------------. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Pengadilan: Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 tentang Kasus Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

92

Putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2013 tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-I/2003 tentang perkara Tender PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 tentang Kasus Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

Judul Skripsi

: Analisis Disparitas Putusan Sanksi Denda Pada Persekongkolan Tender Dalam Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Studi Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013).

Abstrak Pada penelitian ini membahas mengenai sanksi denda dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999 yang dijatuhkan kepada pelaku usaha (Terlapor) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Penulis fokus menganalisis sanksi denda terutama terkait dengan besaran denda yang dijatuhkan oleh Komisioner KPPU dalam tiap Putusan KPPU baik yang telah inkracht atau masih dalam proses upaya Keberatan pada Pengadilan Negeri atau Kasasi pada Mahkamah Agung. Menurut hemat penulis, terhadap besaran denda yang dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha dalam perkara yang sama telah terjadi penjatuhan denda dengan nilai yang bervariasi (disparitas). Padahal sepanjang pengetahuan penulis, dalam Pedoman Pasal 47 tentang Tindakan Adiminstratif ada disebutkan beberapa hal atau faktor yang dijadikan pertimbangan bagi Komisioner KPPU dalam menjatuhkan besaran denda, diantaranya Nilai Penjualan dan Nilai Dasar, skala perusahaan, jenis pelanggaran dan ada juga hal yang memberatkan dan meringankan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penulis ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan isu yang penulis sedang teliti. Baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan penanganan yang dilakukan KPPU. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 yang menurut penulis putusan itu

telah sesuai dan disetujui oleh dosen penguji proposal dan pembimbing penulis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nama

: Dendy R. Sutrisno

Jabatan

: Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri/ Plh. Humas KPPU

Instansi

: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Waktu dan Tempat

: Kamis, 12 Februari 2015 di Gedung Pusat KPPU RI JL. Ir. H. Juanda No. 36. Jakarta 10120 - Indonesia. Dafar Pertanyaan

1. Apa yang membedakan antara Hakim pada Peradilan Umum dengan Komisioner KPPU yang sama-sama memiliki kewenangan memutus perkara? Yang jelas kalo di peradilan biasa kan mereka merujuknya ke UU Pokok Kehakiman, semuanya diatur disana. Di KPPU, dasar kita ya UU No. 5 Tahun 1999 kemudian Perpres 75 (yang kemudian diubah Perpres 80). Intinya adalah Komisioner KPPU ini diberikan amanat untuk mengawal implementasi dari undang-undang itu. Apa yang dikawal itu ada empat, awalnya hanya tiga. Pertama, Penindakan, kedua, Penegakan Hukum, baik itu kewenangan untuk memanggil orang, memeriksa orang, menuntut, kemudian ketiga, memutuskan dan keempat, menjatuhkan sanksi administrasi. 2. Bagaimana cara Komisioner KPPU dalam memutus suatu perkara yang diajukan pada KPPU? Apakah Komisioner KPPU memutus secara kolektif kolegial? Jadi begini, perhatikan bahwa setiap perkara yang masuk atau laporan yang masuk kemudian menjadi perkara itu diperiksa oleh Majelis Komisi, jumlahnya biasanya ganjil (3 orang atau 5 orang). Sementara jumlah Komisioner kita kan ada 9 (sembilan) Komisioner, kalau umpamanya dari 9 (sembilan) Komisioner terpilih menjadi Majelis Komisi suatu perkara, maka anggota Majelis itu yang akan berembuk, yang akan secara kolektif memutuskan. Tapi

tidak menutup kemungkinan adanya dissenting opinion, jadi umpamanya 3 (tiga) Majelis Komisi, salah satu ada berbeda pendapat itu ya tidak apa-apa. 3. Bagaimana KPPU dapat mengetahui adanya suatu tindakan yang melanggar ketentuan Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999? Apa dengan proses laporan masyarakat atau bagaimana? Itu melalui mekanisme laporan, kemudian di eksaminasi, kemudian penyelidikan, lalu pemberkasan, penuntutan, kemudian sidang dan sampai penjatuhan sanksi. Untuk sumber laporan itu ada dua asalnya, yang pertama memang laporan murni dari masyarakat, yang kedua, inisiatif. Inisiatif itu sumbernya bermacam-macam, ada berasal dari kajian, monitoring, laporan yang dulunya dianggap tidak layak masuk kemudian setelah dikaji kembali ternyata layak masuk. Namun, intinya dari dua sumber, yaitu inisiatif sendiri dan laporan dari masyarakat. Kemudian dari laporan-laporan tersebut ada beberapa proses, yaitu Penyelidikan, Pemberkasan, dan Pemeriksaan (dalam ranah Pidana atau Perdata, dikenal istilah P-19 dan P2). Namun, KPPU sampai saat ini belum memiliki kewenangan untuk menggeledah dan sita itu belum ada. Akan tetapi meskipun tidak memiliki kewenangan itu (geledah dan sita), dalam Putusannya terlihat KPPU melahirkan memiliki kualitas yang mumpuni, misalnya yang berkaitan dengan aspek Pembuktiannya juga rumit. Dalam penyelidikan ini, misalnya juga tidak semerta-merta karena bekerja dalam ‘satu atap’ kemudian hasil Penyelidikan bisa dirundingkan. Prosedur di KPPU menggunakan fase Pemberkasan. Dengan menggunakan fase Pemberkasan ini juga dikenal mekanisme pengembalian dokumen (atau mekanisme P-19 dan P-21) pada fase ini. Kemudian jika sudah yakin telah ada 2 (dua) alat bukti, lalu masuk pada fase Pemeriksaan Pendahuluan (30 hari), Pemeriksaan Lanjutan (60 hari + 30 hari bisa diperpanjang). Setelah itu, KPPU memberikan putusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. Kewenangan KPPU ini dalam praktek didelegasikan ke Sekretariat Jenderal KPPU, karena di Pasal 34 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, disebut dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat. Komisioner di KPPU juga tidak melulu orang yang berlatar belakang hukum karena kasuskasus persaingan usaha ini sebenarnya sekitar 75% itu masalah ekonomi, baru kemudian sisanya adalah masalah hukum. Meskipun hukum hanya 25%, tapi memegang peran penting, misalnya soal Pembuktian, validitas alat bukti, prosedurnya yang juga harus ditaati. 4. Apa kendala-kendala yang dialami KPPU terkait dengan aspek yuridis dalam UU No. 5 Tahun 1999? Paling tidak yang pertama terkait dengan keterbatasan mendapatkan alat bukti. Kemudian, bagaimana menempatkan KPPU ini dalam sistem hukum di Indonesia. Artinya, KPPU benarbenar diterima karena kaitannya nanti dengan masalah Pembuktian di Pengadilan pada upaya Keberatan Terlapor. Misalnya, membuktikan suatu perusahaan yang terbukti monopoli, apakah bisa Pengadilan Negeri menerima pembuktian-pembuktian ekonomi. Sebagai contoh

misalnya, hitungan struktur pasar, hitungan tentang konsentrasi pasar, yang kesemua itu murni ekonomi. Memang seharusnya semakin kesini, para Hakim di Pengadilan Negeri semakin memahami aspek ini. 5. Bagaimana alur proses Persidangan di KPPU? Apakah benar murni secara Perdata? Lalu pada sidang terhadap upaya Keberatan apakah juga sama? Secara umum tidak jauh berbeda, namun jika dilihat pada Perma No. 3 Tahun 2005 dan Perkom KPPU No. 1 Tahun 2010 itu diatur beberapa hal karena sebenarnya di UU No. 5 Tahun 1999 juga telah diatur. Paling tidak yang sedikit berbeda, karena kita menganut Hukum Acara Perdata akan tetapi di KPPU tidak mengenal Mediasi. Kedua, dalam persidangan di KPPU tidak dikenal adanya bukti baru (novum). Kemudian, Hakim di Pengadilan hanya memeriksa Putusan KPPU beserta dokumen pendukungnya, tidak lebih dari itu. Karena hanya diberi waktu 30 hari. Seandainya dari data putusan atau dokumen yang disampaikan, Hakim pada PN merasa ada hal yang perlu diperiksa itu tetap dibuka kewenangan itu tapi dia (Hakim) memerintahkan KPPU, itu dalam mekanisme Pemeriksaan Tambahan. Kemudian masalah Domisili, misalnya keberatan Pemohonnya lebih dari satu, itu pasti menggugatnya ke domisili PN sendiri atau setempat. KPPU akan mengajukan ke MA untuk penyatuan persidangan. Karena ini akan menyulitkan jika ada sepuluh yang mengajukan Keberatan, KPPU juga bersidang sepuluh kali dengan objek yang sama kan tidak mungkin. Nah nanti itu semua sidangnya dijadikan satu dan yang menentukan nanti Mahkamah Agung. 6. Apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan Komisioner KPPU dalam menjatuhkan putusan pada kasus Persekongkolan Tender? Jadi yang jelas, harus pemenuhan unsur pelanggaran dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Kemudian yang kedua, minimal dua alat bukti. Alat bukti ini diatur di Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 yang kurang lebih sama tapi yang karakternya berbeda adalah di KPPU sangat mengenal alat bukti yang bersinggungan dengan ekonomi. Ketiga, bahwa dalam memutus itu KPPU tidak saja memperhatikan kepentingan Pelapor. Kadangkala ada juga ketika diputus KPPU, Pelapor komplain atas putusan tersebut yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Pelapor. Hal itu sebenarnya karena KPPU tidak semata-mata berkonsep perdata yang mengutamakan atau fokus pada kepentingan pelapor (private matter). Jadi, kita juga memperhatikan sektor yang dilaporkan. Karena KPPU bicara tentang kepentingan umum, kepentingan konsumen, bahkan kepentingan nasional.

7. Bagaimana ketika dalam suatu proyek yang dilakukan dengan cara pengadaan atau tender terbukti bersalah berdasarkan Putusan KPPU, apa akibatnya terhadap pembangunan pada proyek tersebut? Memang selama ini begini.... misalnya membangun jembatan yang ternyata dilakukan secara bersekongkol namun pembangunan tersebut sudah selesai (jembatan sudah jadi), tidak mungkin juga dibatalkan kan dalam arti dihancurkan kembali bangunan jembatan itu. Secara konsep ekonomi dan kepatutan, arahnya bukan dengan membatalkan tender nya. Biasanya KPPU memiliki konsep bahwa atas pembangunan jembatan yang terbukti bersekongkol tersebut, berapa nilai kerugian yang dialami oleh negara yang biasanya menggunakan konsep denda. 8. Apa yang menjadi pertimbangan Komisioner KPPU dalam menjatuhkan sanksi denda? Apakah Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 mengikat Komisioner? Yang jelas poin-poinya adalah seberapa jauh kerugian publik itu terjadi, seberapa jauh kerugian dari Pemohon dialami karena tidak semua ganti rugi itu bisa dibuktikan, ada kerugian nyata dan tidak nyata. Hal seperti itu menjadi konsen KPPU juga. Pedoman Pasal 47 itu adalah guidance saja dan umum. Jadi tidak serta merta terus tidak bisa out of the box ya. Kadang suatu hal yang memerlukan terobosan-terobosan memang harus ada. Paling tidak umpanya kalo menghitung denda itu seperti apa, itu hanya guidance saja. Tapi kalo umpamanya berpendapat lain atau umpamanya ini kayanya kerugian buat publik besar nih, tidak cukup kalo hanya denda sebesar ini. Nah ada reasoning-reasoning itu tapi baseline line-nya itu lah paling tidak sehingga ada panduannya buat orang lain juga. Jadi itu ada prinsip-prinsip yang coba dipatuhi oleh Majelis Komisi ketika memutus tapi bila diperlukan umpamanya denda yang lebih besar, jadi ada pertimbangan lain kenapa kok melebihi atau berbeda dengan pedoman. Ya, jadi membuka kemungkinan untuk tidak terikat. Makanya selalu ada disclaimer, bahwa ini tidak mengikat karena nanti tergantung dari pertimbangan Majelis Komisi. Tapi paling tidak, tidak jauh dari pedoman itu lah. 9. Bagaimana sikap KPPU terhadap upaya Keberatan atas Putusan KPPU yang diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pengadilan Negeri dan/atau bahkan hingga Kasasi pada Mahkamah Agung? Jadi begini, kami juga tidak imun dengan kritik karena tidak menutup kemungkinan KPPU mungkin ada kurang tepatnya atau ada peluang membuat putusan yang kurang tepat pasti

ada. Oleh karena itu disediakan mekanisme korektif, yaitu keberatan di Pengadilan dan Kasasi di Mahkamah Agung. KPPU tidak terbebani atau apapun karena kita juga merasa yakin dalam setiap putusan yang kita putus selalu berdasarkan national interest, kemudian secara independen, due process of law. Kita tidak kemudian mentang-mentang mempunyai tiga kewenangan (memeriksa, mengadili, dan memutus) itu bisa memutus segala macam tapi tetap ada due process of law. Misalnya pihak-pihak yang diperiksa mau melaksanakan inzage (meminta waktu untuk memperoleh dan mempelajari berkas dan barang bukti lainnya) juga bisa. Mengajukan saksi dan bertanya dengan saksi yang KPPU ajukan juga bisa, jadi ada keseimbangan disana. *** Lembaga pengawas persaingan usaha di negara-negara lain juga menjadi garda terdepan ketahanan ekonomi suatu negara. Contohnya ada perusahaan gandum asal Australia yang diakuisisi oleh perusahaan gandum asal Amerika Serikat itu tidak boleh karena national intererest akan terganggu. Perusahaan asal Indonesia juga pernah dihukum oleh KPPU Korea, saya yakin salah satu pertimbangannya karena natonal interest di Korea terganggu. Atau misalnya kemarin Turki ingin investasi di Jawa Timur kemudian tim KPPU Turki dikirim ke Indonesia dan berkoordinasi dengan KPPU menanyakan bagaimana kompetisi di Indonesia. Jadi, Pemerintah seharusnya punya keberpihakan lebih karena selama ini yang digadang-gadang adalah anti-korupsi. Baru kemudian di RPJMN tahun 2015 (Perpres No.2 Tahun 2015) menyebutkan bahwa dalam rangka Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi ini khsusunya terkait dengan membangun perekonomian maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan persaingan usaha. Pertama, penguatan kelembagaan, kedua, amandeman UU No. 5 Tahun 1999, ketiga, mainstreaming atau penyamaan prinsip-prinsip persaingan usaha, persaingan sehat dalam pendidikan formal dan non formal. Aritnya kemungkinan besar sistem pendidikan nasional tidak hanya di Universitas mungkin hingga level dibawahnya. Tahun 2015 ini jadi titik awal buat KPPU untuk melakukan penguatan-penguatan itu karena nanti di Desember 2015 ada Masyarakat Ekonomi Asean yang mau tidak mau meskipun isunya nanti adalah daya saing tapi ujung-ujungnya adalah kompetisi. Sudah siapkah kita berkompetisi dengan daya saing seperti ini jika masyarakat belum menjadikan value atas masalah persaingan usaha atau memadang persaingan usaha sebagai sesuatu yang harus dielaborasi lebih maka kita khawatir tidak menjadi production base tetapi malah menjadi market base. Persaingan sehat ini juga tidak kalah pentingnya dengan pemberantasan korupsi, sebagai contoh masalah Bank Century itu hanya dampaknya pada kasus itu. Tapi contoh umpanyanya kita bisa lihat pada kasus tarif bawah Airlines, dampaknya tidak hanya konsumen Airlines nya bisa menikmati harga murah, tapi efek dominonya pembangunan di daerah akan semakin terpacu karena orang mudah berpergian, arus barang dan jasa semakin cepat. Lainnya misalnya telekomunikasi, jika hari ini kita sms masih seharga Rp. 350,- bisa dibayangkan berapa cost kita untuk melakukan komunikasi. Padahal ketika harga itu murah bukan kita pengguna telepon saja yang menikmati dan itu juga tidak hanya pada masalah sms. Yang

KPPU sentil saat itu baru pada sms saja. Tapi saat ini yang lahir adalah internet berkembang, provider semakin banyak pilihan. 10. Bagaimana dengan Mahkamah Agung yang mengkoreksi besaran denda yang dijatuhkan oleh KPPU. Bagaimana sikap KPPU melihat koreksi besaran denda tersebut?

Jadi begini, bagaimanapun juga penegakan Hukum Persaingan Usaha itukan step yang paling tinggi kan di Mahkamah Agung. Jadi misalkan nanti kalau Mahkamah Agung, tidak hanya soal denda ya misalnya bahkan membebaskan atau membatalkan Putusan KPPU, KPPU dalam posisi menerima hal tersebut sebagai hasil dari proses hukum. Akan tetapi, publik tentunya akan menilai. Sebagai contoh, pada tahun 2001, KPPU pernah memutuskan kasus terkait dengan Indomaret, dalam pemeriksaan tidak ada satu pasalpun yang terbukti dilanggar oleh Indomaret, artinya Indomaret tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Akan tetapi KPPU melihat ekspansi yang dilakukan pada saat itu bertentangan dengan asas dan tujuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999. Disitulah KPPU membuat terobosan (breakthrough) bahwa disini tidak ada pasal yang dilanggar namun perliaku tersebut bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, jadi ekspansinya terlalu massif sehingga membahayakan retail tradisional. Akhirnya kita nyatakan perilaku tersebut tidak benar dan KPPU meminta untuk diatur pengaturan zona. Jadi kaitannya dengan pertanyaan, dalam hal KPPU akan memutuskan sesuatu dan keluar dari pedoman Pasal 47 tersebut, maka harus ada reasoning-nya. Atau jika kembali pada isu rule of reason dan per se illegal, kalo misalnya Pasal ini adalah per se illegal, artinya KPPU sebenarnya tidak punya kewajiban untuk membuktikan dampak. Tapi KPPU selalu mencoba untuk mengkombinasikan hal itu dengan dampak, dengan artian begini, KPPU itu ingin dalam putusannya itu mudah dipahami oleh semua pihak dengan memberikan reasoning dan gambaran dampak atas perbuatan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 itu.

11. Terhadap Putusan KPPU yang dimintakan upaya Keberatan pada Pengadilan Negeri dan/atau Kasasi pada Mahkamah Agung, bagaimana sikap Hakim Pada Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Kasasi, apakah juga terikat dengan Pedoman Pelaksanaan Pasal 47?

Jadi begini, kalo Hakim pada Pengadilan Negeri itu punya waktu 30 (tiga puluh) hari. Dia hanya memeriksa putusan KPPU beserta dokumen pendukungnya. Disana tidak dikenal bukti baru (novum), jadi yang diperiksa adalah putusan KPPU dan dokumen pendukungnya. Jika, Hakim pada Pengadilan Negeri merasa ada yang perlu diperiksa kembali atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin mesti dipertajam, Pengadilan Negeri bisa memerintahkan kepada

KPPU untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan. Ketika dilakukan Pemeriksaan Tambahan, Pengadilan Negeri harus menjelaskan secara detail apa saja yang harus diperiksa. 12. Bagaimana proses eksekusi terhadap putusan KPPU yang telah inkracht atau terhadap Putusan MA yang juga telah berkekuatan hukum tetap? Ini jadi tantangan ya, saya pakai bahasa tantangan ya bukan hambatan. Karena kalo pakai hambatan jadi negatif ya. Jadi tantangan kedepan oleh KPPU karena bolanya bukan di KPPU lagi kan. Jadi setelah di putuskan mau di level KPPU yang bersifat inkracht atau diajukan keberatan-keberatan hingga Kasasi ke Mahkamah Agung, putusan tersebut yang sudah jatuh yang mengeksekusi siapa? Yang jelas bukan KPPU. KPPU hanya memohonkan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. Disitulah yang ada tantangan bagaimana, kita tidak mau bicara negatifnya tapi kita bisa lihat seberapa kecepatan penyelesaian disana. Apakah setelah kita minta terus besok sudah langsung jalan kan tidak juga. Mungkin nanti bisa di elaborasi lebih jauh pada Mahkamah Agung terhadap merespon KPPU. Kedua ada beberapa Pengadilan Negeri yang justru belum banyak paham tentang KPPU sehingga mempertanyakan bagaimana eksekusinya. Kemudian mempertanyakan ini KPPU itu siapa. Nah disitu ada proses dari KPPU untuk melakukan advokasi terlebih dahulu, menjelaskan dahulu walaupun setiap tahun di KPPU ada pelatihan di Mahkamah Agung tapi karena perputaran hakim itu cepat jadi tiap tahun harus terus diperbanyak sosialisasi KPPU ke tingkat Hakim. Karena nanti yang menjalankan itu Panitera atau melalui Panitera Pengganti untuk melakukan eksekusi itu karena harus ada proses sita eksekusi dahulu, kemudian juga jika barangnya tidak jelas objeknya dimana juga harus ada link yang lebih kuat antara KPPU dengan Mahkamah Agung untuk menunjukkan peraturan khusus mengenai eksekusi. Nah itu salah satu tantangannya, namun selama ini yang sudah jalan kebanyakan sudah baik. Putusan KPPU biasanya amat sangat efektif untuk pelaku usaha besar, contohnya kartel ban. Mereka (Terlapor) saja belum membayar, saham mereka sudah turun karena pencitraan mereka sangat sensitif dengan isu hukum jadi ketika dianggap bersalah melakukan persaingan biasanya sahamnya juga ikut turun. Jadi, sangat efektif untuk perusahaan besar. Namun jika perusahaan kecil ada tingkat kesulitan tersendiri, misalnya bayar denda nya tidak bisa langsung seluruhnya atau segala macam. 13. Bagaimana KPPU melihat aspek norma dalam rumusan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999. Apakah rumusan norma dalam Pasal tersebut masih relevan dengan kondisi kekinian?

Memang salah satu yang mengemuka sekarang ini adalah nilai yang diatur pada pasal itu sudah tidak relevan. Apalagi itu bisa dikatakan hitungannya dibuat pada tahun 1999 (UU No. 5 Tahun 1999), sekarang sudah hampir 15 (lima belas) tahun. Nampaknya yang lebih kita sarankan kalo nanti arahnya amandeman undang-undang tersebut, Pasal 47 ayat (2) huruf g tersebut, adalah bentuknya dengan persentase (%). Jadi sebagai contoh, KPPU misalnya menghitung berapa nilai keuntungan dari transaksi yang dimenangkan oleh pemenang tender. Nah misalnya dari keuntungan transaksi tersebut nanti kita tarik persentase-nya. Hal tersebut juga di adopsi sebenarnya di Eropa, misalnya besaran denda dihitung berdasarkan persentase dari total penjualan atau jumlah lain yang sepadan dengan itu. Bayangkan misalnya atas perilaku pengusaha yang berdampak luar biasa terhadap perekonomian, jika hanya didenda sebesar Rp. 25 miliar itu tidak cukup. Tentunya KPPU akan merasa kesulitan jika dengan formula yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g saat ini, tetapi dengan persentase akan lebih fleksibel dan bentuk persentase itu akan mengikuti dinamika juga. Misalnya inflasi pada saat ini dengan kondisi pada tahun 1999, pasti berbeda dan nilai Rp. 25 miliar ketika dulu memang tinggi tapi saat ini kan tidak. 14. Dalam Putusan yang dikeluarkan KPPU sebelum tahun 2010, dalam struktur putusan tidak dipaparkan mengenai penghitungan jumlah denda, mengapa demikian?

Ya jawaban paling logis adalah KPPU tidak menutup diri terhadap perubahan yang konstuktif. Sebagai contoh, KPPU memiliki wewenang untuk membuat peraturan sendiri tapi KPPU tidak pernah juga merumuskan sendiri namun selalu melibatkan stakeholder, Mahkamah Agung, kita libatkan lawyer, perwakilan Ikadin. Demikian juga soal yang ditanyakan, KPPU selalu membuka diri untuk perbaikan-perbaikan karena memang harus begitu mengingat dinamika yang ditangani KPPU ini sangat luar biasa.

15. Apa upaya yang KPPU lakukan dalam rangka menyamakan persepsi dengan Mahkamah Agung terkait dengan Penegakan Hukum Persaingan Usaha terutama dalam menjatuhkan atau mengkoreksi besaran denda?

KPPU saat ini telah melakukan upaya-upaya membangun persamaan persepsi dengan Hakim pada Pengadilan Negeri, salah satunya KPPU mengadakan workshop dengan Hakim satu

tahun minimal dilakukan dua kali terkadang juga lebih dari dua kali. Itu KPPU lakukan, biasanya pemilihan daerahnya berdasarkan referensi putusan-putusan KPPU. Umpamanya misalkan, putusan-putusan KPPU banyak ada upaya Keberatan di Medan, maka kita kearah sana atau di Makasar misalnya, nanti kita juga kesana. Tentunya KPPU juga tidak melakukan hal ini sendiri namun KPPU juga berkolaborasi dengan Mahkamah Agung. Bisa dikatakan nanti Mahkamah Agung yang me-lead (memimpin) acara tersebut juga ya karena Hakim pada Pengadilan Negeri kan pembinaannya juga berasal dari Mahkamah Agung, jadi KPPU masuk dalam pembinaan itu kurang lebihnya. Jadi, pembinaan atau upgrading dari Hakim pada Pengadilan Negeri itu tetap kolaborasinnya tetap antara KPPU dan Mahkamah Agung khusus untuk chapter Persaingan Usaha.

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PUTUSAN

Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

do

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi

A gu

memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara: I.

1. PT. SURYA EKA LESTARI,

yang diwakili oleh Direktur

In

Utama, Andri Fitriansyah, ST.,MM., berkedudukan di Jalan A.R Hamidi No. 3, Baturaja, Palembang;

lik

ah

2. PT. WAHYU WIDE, yang diwakili oleh Direktur, Bambang Agus Zulkarnain, berkedudukan di Jalan A. Yani 3,5 Kemelak,

ub

m

Baturaja, Palembang;

3. PT SENTOSA RAYA, yang diwakili oleh Direktur, Susi

ep

ka

Andriyani, berkedudukan di Jalan D.S. Baturaja, No. 20 Baturaja, Palembang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa

ah

kepada Eric Asmansyah, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat,

si

R

berkantor di Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya Center), Blok G No. 7, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan

ng

ne

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi I dahulu Turut Termohon Keberatan I, II dan III;

do

1. PT BUNGA MULIA INDAH, yang diwakili oleh Direktur Utama, Saiful, berkedudukan di Jalan Let.Jen. Bambang Utoyo

In

No. 63, RT 40, Lrg Kerukunan, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;

2. PT GADING CEMPAKA GRAHA, yang diwakili oleh

lik

ka m ah

A gu

II.

Direktur, Jhonny, berkedudukan di Jalan Veteran No. 433-D, Palembang;

ub

3. PT. DUA SEPAKAT, yang diwakili oleh Direktur Utama, Thamrin Sutopo, berkedudukan di Jalan Veteran No. 31-B, RT

ep

09/RW 03, Palembang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa

ah

kepada Susanto Widjaya, SH., dan kawan, Para Advokat, Surat

do

Hal. 1 dari 56 hal Put. Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

s

berdasarkan

ne

Palembang,

In

A

gu

ng

M

4-A,

R

beralamat di Jalan Jend. A. Yani 13, Ulu Lorong A.Kadir Mo.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng

Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2011, Para Pemohon Kasasi II

dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK

do

III.

A gu

INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua KPPU, Tadjuddin

Noersaid, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 6, Jakarta Pusat,

In

dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Budi Yulianto, SH.,

Kepala Biro Penindakan, Sekretariat KPPU dan kawan-kawan, Para

lik

ah

Staf KPPU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012, Pemohon Kasasi III dahulu Termohon Keberatan; 1. PT NUSANTARA MEMBANGUN, yang diwakili oleh

ub

m

IV.

Direktur Utama, Adi Fitramsyah, berkedudukan di Jalan Veteran

ep

ka

No. 432-C, Palembang;

2. PT. BINTANG SELATAN AGUNG, yang diwakili oleh

ah

Direktur Utama, Ir. Julianto, bekedudukan di Jalan Soekarno

si

R

Hatta No. 1 Palembang;

ng

ne

3. PT. ARGA MAKMUR MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Henrico Martin, SE., berkedudukan di Jalan

do

Ilir Timur I, Palembang;

4. PT. ALAM BARU PERSADA, yang diwakili oleh Direktur

In

Utama, Yenny Elita, S.Pd.,MM., berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun No. 49, kelurahan Lorok Pakjo I-B.1, I, Palembang; 5. PT. MAHALINI JAYA MANGGALA, yang diwakili oleh

lik

ka m ah

A gu

Veteran No. 432-C/1080, Kelurahan 20 Ilir Darat I, Kecamatan

Direktur Utama, Tedy Suherman, SE., berkedudukan di Jalan

ub

Soekarno Hatta No. 1-B, Palembang, selaku Direktur Utama, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Liz Asnahwati, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Wijaya Graha Puri

ep

(Grand Wijaya Center) Blok G, No. 7, Jalan Wijaya II,

ah

Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

R

tanggal 26 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi IV dahulu Turut

s ne

do


In

A

gu

ng

M

Termohon Keberatan IV, VI, VII, VIII, IX;

ik

h


Halaman 2

R ep ub


ne si a

hk am


melawan

PT SURYA PRIMA ABADI, yang diwakili oleh Direktur Utama,

ng

I.

Ir. Febri Alfian, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak No.

A gu

II.

do

1-A, Palembang, Sumatera Selatan;

PT DWI PERKASA MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Agus Andreas, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak

III.

In

No. 3, Palembang, Sumatera Selatan;

PT. NUGRAHA ADI TARUNA, yang diwakili oleh Direktur

lik

ah

Utama, Gusti Yudi Rahman, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak No. 1-B, Palembang, Sumatera Selatan;

PT SEKAWAN MAJU BERSAMA, yang diwakili oleh Direktur

ub

m

IV.

Utama, Baharuddin Iskak Oey, berkedudukan di Jalan Jenderal

ep

ka

Sudirman No. 1072, Palembang, Sumatera Selatan, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof.Dr. Suhandi Cahaya,

ah

SH.,MH.,MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di

si

R

Jalan Gajahmada No. 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

ne

ng

Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Januari 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I, II, III, IV;

CINTA FAMILI, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 144, Baturaja,

do

A gu

I.

d a n:

Palembang;

In

II. PT. GEMILANG PERMAI, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 132, Baturaja, Palembang;

lik

ka m ah

III. PT. MEDIKA JAYA UTAMA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 431, Baturaja, Palembang;

ub

IV. PT. ALAM PERMAI INDAH MANDIRI, berkedudukan di Jalan Mundir No. 9, KM 14, Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, MUBA, Palembang;

ep

V. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI di

ah

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN

s

R

OGAN KOMERING ULU APBD TAHUN ANGGARAN 2009,

ne

do


In

A

gu

ng

M

berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Jalan

ik

h


Halaman 3

R ep ub

ne si a


Jenderal A. Yani KM 7, Palembang, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan V, X, XI, XIV, XVI;

ng

hk am


Mahkamah Agung tersebut;

do

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

A gu

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I, II, III, IV telah mengajukan

In

keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPUL//2010, tanggal 15 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide,

lik

ah

1.

Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor

ub

m

V: PT. Cinta Famili, Terlapor VI: PT. Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT.

ka

Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI: PT.

ep

Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT.

ah

Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT. Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT. Bunga

si

R

Mulia Indah, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT. Alam Permai lndah Mandiri, Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia

ng

ne

Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju

A gu

do

Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

2.

In

Tidak Sehat;

Menghukum Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar

lik

rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas

ub

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor II: PT. Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar

ep

3.

ah

ka m ah

Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu

Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

s

R

pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas

do


In

A

gu

ng

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

ne

M

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode peneriman 423755

ik

h


Halaman 4

R ep ub


4.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghukum Terlapor III: PT. Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu

ng

rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda


do

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

A gu


5.

Menghukum Terlapor V: PT. Cinta Famili untuk membayar denda sebesar

In

Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

lik

ah

pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 6.

ub

m


Menghukum Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada untuk membayar denda sebesar

ka

Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

ep

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

ah

bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

si

R

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

ne

Menghukum Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar

ng

7.

Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan

A gu

do

puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi

In

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar

lik

Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

ub

pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 9.

ep

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

ah

ka m ah

8.

Melarang Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor VI: PT. Bintang SeIatan Agung, Terlapor Vlll : PT.

s

R

Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi

do


In

A

gu

ng

lndah, Terlapor XVlll: PT. Dua Sepakat, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju

ne

M

Perkasa, Terlapor Xll: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XV: PT. Bunga MuIia

ik

h


Halaman 5

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

ng

diseluruh lndonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

do

10. Melarang, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili,

A gu

Terlapor VIl : PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor Xl: PT. Nugraha Adi Taruna,

Terlapor XlII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XlV: Medika Jaya Utama, Terlapor

In

XVI: PT. Gading Cempaka Graha dan Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah

Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan

lik

ah

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai

ub

m

kekuatan hukum tetap;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para

ka

Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan

ep

Negeri Palembang yang pada pokoknya sebagai berikut:

ah

Keberatan Pertama:

si

R

Putusan Termohon Keberatan Tidak Mempertimbangkan Fakta Hukum Yang Telah Ada Sehingga Timbul Permohonan Keberatan Ini;

ne

Bahwa dasar dari dikeluarkannya Putusan Termohon Keberatan berawal dari

ng

1.

adanya Surat Panggilan No.1120/KPPU/TP-PP/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010

A gu

do

dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia kepada Para

Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor

In

XX maupun kepada Para Turut Termohon Keberatan/dahulu Para Terlapor untuk

menghadap kepada tim Pemeriksa Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan

lik

berkantor di Jalan Ir.H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat (dalam hal ini Termohon Keberatan), dimana dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10

ub

Agustus 2010 sekitar jam 16.00 Wib dalam perkara No. 26/KPPU-L/2010 tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam

ep

lelang pekerja di Dinas PU Binamarga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu APBD TA 2009; 2.

Bahwa Putusan Termohon Keberatan sangatlah merugikan Para Pemohon

s

R

Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX karena

do In

ng gu A


ne

Putusan Termohon Keberatan tidak didasari fakta hukum yang akurat;

M

h


ik

ah

ka m ah

Usaha di ruang pemeriksaan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

Halaman 6

R ep ub


3.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan

Terlapor XX sama sekali tidak pernah membenarkan adanya persaingan pada

ng

seluruh Tender di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu, dimana tidak ada suatu buktipun yang menyebutkan adanya hubungan hukum

do

atau persekongkolan atau persekongkolan konspiratif diantara Para Pemohon

A gu

Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

4.

Bahwa tidak ada Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X,

In

Terlapor XI dan Terlapor XX melakukan penyuapan agar dapat diakui sebagai Pemenang Pertama atau Pemenang Kedua sebab tender tersebut berjalan murni

lik

ah

tanpa intervensi ataupun tanpa adanya persekongkolan diantara Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX; Bahwa Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X tidak ada bekerja sama dengan

ub

m

5.

Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan III/dahulu

ka

Terlapor XI dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX untuk mengatur

ep

Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX sebagai Pemenang Lelang, adapun

ah

kronologis Pelaksanaan lelang yang dijalani oleh Para Pemohon Keberatan/dahulu

si

R

Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX adalah sebagai berikut: -- Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti

ng

(1)

ne

Panjang 70 meter, nilai pagu Rp12.000.000.000,00

Tanggal 23 Maret 2009, Pengumuman pelelangan yang dimuat di Harian

(2)

do

A gu

Media Indonesia dan Harian Bisnis Radar Palembang;

Tanggal 23 Maret s/d 02 April 2009, Pengumuman pelelangan pada

In

papan pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Tanggal 24 Maret s/d 02 April 2009, Pendaftaran dan Pengambilan

lik

dokumen pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Tanggal 30 Maret 2009, Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing);

(5)

Tanggal 02 April 2009, Pengambilan Dokumen Lelang yang dituangkan

ub

(4)

(6)

ep

Berita Acara Nomor: 006/PAN-BM.III/APBD/2009; Tanggal 03 April 2009,

Pemasukan dan Pembukaan Dokumen

Penawaran, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 008/PANT-

ah

ka m ah

(3)

s

R

BM.III/APBD/2009. Disini dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan

A

No

ne

Nama Perusahaan

Nama Perusahaan


do

gu

No

In

ng

M

yang mendaftar dan memasukkan penawaran adalah 7 rekanan, yakni:

ik

h


Halaman 7

R ep ub

1 2 3

PT Surya Prima Abadi 5 PT Dwi Perkasa Mandiri 6 PT Simbara Kirana 7

do

Tanggal 8 April 2009, dilaksanakan Koreksi Aritmatik:

A gu ah

RAB Tawaran

RAB Koreksi Panitia

1 2 3 4 5 6 7

Rp 9.599.204.000,00 Rp10.068.910.000,00 Rp11.989.970.000,00 Rp11.997.240.000,00 Rp11.993.345.000,00 Rp11.991.991.000,00 Rp10.198.738.000,00

Rp10.798.690.000,00 Rp10.789.010.000,00 Rp11.898.970.000,00 Rp11.997.240.000,00 Rp11.993.345.000,00 Rp11.991.991.000,00 Rp11.394.640.000,00

PT. Simbara Kirana PT. Handaru Adhi Putra PT. Surya Prima Abadi PT. Sekawan Maju Bersama PT. Taruna Jaya Cipta PT. Dwi Perkasa Mandiri PT. Nugraha Adhi Putra

In

No Nama Perusahaan

ub

m

PT Taruna Jaya Cipta PT Handaru Adhi Putra PT Sekawan Maju Bersama

PT Nugraha Adhi Putra

ng

4

(7)

ne si a


lik

ka

Catatan: RAB HPS: Rp12.000.000,00

ep

PT. Simbara Gugur Kirana PT. Handaru Adhi Gugur Putra

A gu

ng

2

4

PT. Surya Prima Abadi PT. Sekawan Maju Bersama PT. Taruna Jaya CiptaDwi Perkasa PT. Mandiri PT. Nugraha Adhi Putra

Tidak ada jaminan penawaran Asli jaminan penawaran tidak dimasukkan ke dalam kotak penawaran

Memenuhi Syarat

---

Memenuhi Syarat

---

Memenuhi Syarat --Memenuhi Syarat -Gugur a. Surat dukungan AMP tidak asli; b. Dukungan AMP dari Perusahaan yang berada di Kuala Tungkal, Jambi; c. Laporan Pajak 3 bulan ter akhir bulan November 2008, Desember 2008, Januari 2009;

ep

ub

lik

ka m ah

5 6 7

ah

Keterangan

si

1

3

Evaluasi Administrasi

ne

Nama Perusahaan

do

No

R

ah

1. Tanggal 8 April 2009, dilakukan evaluasi penawaran:

In

hk am


R

2. Tanggal 13 April 2009, Hasil Pelelangan Berita Acara Nomor 010/PAN-

s ne

do


In

A

gu

ng

M

BM.III/APBD/2009. Bahwa nama peserta lelang yang harga penawaran

ik

h


Halaman 8

ne si a

terkoreksi dan memenuhi syarat yang dapat diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu:

: PT Surya Prima Abadi;

Alamat

: Jl. Residen H.A. Rozak No. 1-A, Palembang;

Tawaran Terkoreksi

: Rp11.989.000,000

do

a. Perusahaan

: PT. Dwi Perkasa Mandiri

A gu

b. Perusahaan

: Jl. Residen H.A. Rozak No. 3 Palembang;

Tawaran Terkoreksi

: Rp11.991.991.000,00

In

Alamat

Nama Perusahaan PT. Surya Prima Abadi

m

1

ka

2

PT. Dwi Lulus Perkasa Mandiri PT. Taruna Jaya Lulus Cipta

3

ah

Kemampuan Teknis Lulus

Pengalaman Lulus

Kemampuan Keuangan Lulus

Kemampuan Dasar Lulus

ub

No

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Tidak Lulus

Penelitian Administrasi Lulus

Kualifikasi & Jumlah nilai Lulus (85)

Lulus

Lulus (85)

ep

ah

hasil sebagai berikut:

lik

3. Tanggal 14 April 2009, dilakukan Penilaian dan Pembuktian kualifikasi dengan

si

R

4. Tanggal 16 April 2009, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor

ne

Keterangan

PT. Surya Prima Abadi PT. Dwi Perkasa Mandiri

Pemenang Pemenang Cadangan 1

do

Nama Perusahaan

In

A gu

1 2

ng

012/PAN-BM.III/APBD/2009, sebagai berikut: No

5. tanggal 17 s/d 23 April 2009 merupakan masa sanggah dan tidak ada pihak

6.

lik

6. Tanggal 27 April 2009, Penandatangan Surat Perjanjian (Kontrak); Bahwa Termohon Keberatan di dalam proses pemeriksaan telah membuat sebuah

ub

Laporan yang menyatakan adanya bentuk kerjasama antara Pemohon Keberatan I/ dahulu Terlapor IX dengan Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X yang dilihat

ep

dari kesamaan data administrasi yakni Nomor Telpon, dimana pada faktanya ternyata Nomor telp dari kedua perusahaan tersebut tidak sama, (yakni nomor telepon 0711-7826077 dan 7826066) bahkan terhadap kedua nomor telpon

R

ka m ah

manapun yang menyanggah;

do


In

A

gu

dinyatakan kalau pihak yang menandatangani Daftar Hadir atas Pemohon

ne

Bahwa bukan hanya itu saja akan tetapi dalam Laporan tersebut kembali

ng

7.

s

tersebut terdapat kwitansi tagihan dari telepon yang berbeda;

ik


h

ah

M

R ep ub


ng

hk am


Halaman 9

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Keberatan II/dahulu Terlapor X adalah saudara Agus Andreas, dimana menurut

Termohon Keberatan Saudara Agus adalah karyawan pada Pemohon Keberatan

ng

III/dahulu Terlapor XI, akan tetapi fakta hukum yang benar adalah saudara Agus

Andreas pada saat menandatangani daftar hadir Pemohon Keberatan II/dahulu

do

Terlapor X sudah tidak lagi sebagai Pimpinan cabang di Pemohon Keberatan III/

A gu

dahulu Terlapor XI dimana pada saat ini Saudara Agus Andreas telah

diberhentlkan dan sudah tidak bekerja lagi di Pemohon Keberatan III/Dahulu

8.

In

Terlapor XI;

Bahwa Hendry yang disebutkan di dalam Laporan Pendahuluan (berdasarkan

lik

ah

daftar hadir aanwijzing yang disebutkan menandatangani daftar hadir mewakili Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon Keberatan IV/dahulu

ub

m

Terlapor XX yang menjadi dugaan KPPU sebagai proses tindakan kerjasama adalah dua orang yang berbeda dan hanya kebetulan saja nama kedua orang

ka

tersebut sama (nama sama tetapi orang berbeda). Dimana ternyata terhadap

Bahwa mengenai dugaan adanya persamaan Tenaga A. Irwan Yuswardhana

si

9.

R

ah

Penduduk yang berbeda;

ep

perbedaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) Kartu Tanda

sebagai tenaga ahli di Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dan Pemohon

ng

ne

Keberatan II/dahulu Terlapor X tidaklah dapat membuktikan adanya dugaan Pelanggaran oleh karena Tenaga Ahli di Palembang khususnya Kota Baturaja

A gu

do

tidak banyak (hanya sedikit) sehingga apabila benar Tenaga Ahli yang digunakan

oleh kedua perusahaan tersebut sama tentunya tidak dapat mengindikasikan

10.

In

adanya kerjasama atau persekongkolan;

Bahwa adalah suatu hal yang mustahil apabila diduga Pemohon Keberatan III/

lik

Terlapor XI sebab berdasarkan Laporan tertanggal 8 April 2009 telah jelas disebutkan Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI tidak memenuhi

ub

persyaratan karena dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap sehingga tender yang dilakukan adalah sah dan tidak ada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 11.

ep

Nomor 5 Tahun 1999;

ah

ka m ah

dahulu Terlapor X ada bersekongkol dengan Pemohon Keberatan III/dahulu

Bahwa akan tetapi segala bentuk fakta-fakta hukum yang telah ada dalam proses pemeriksaan sama sekali tidak menjadi suatu pertimbangan bagi Termohon

s

R

Keberatan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, akan tetapi

do


In

A

gu

ng

tidak berdasarkan pada keadilan;

ne

M

Termohon Keberatan justru secara membabi buta telah memberikan putusan yang

ik

h


Halaman 10

Keberatan Kedua:

ne si a


Putusan Termohon Keberatan Tidak Didasarkan Atas Pertimbangan Hukum Yang

ng

Berbobot Sehingga Menghasilkan Putusan Yang Merugikan Para Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

Bahwa Putusan Termohon Keberatan sangatlah merugikan Para Pemohon

do

12.

A gu

Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX karena

Putusan Termohon Keberatan tidak didasari Pertimbangan-pertimbangan hukum

13.

In

yang cukup;

Bahwa hal ini adalah karena Termohon Keberatan tidak Independen dalam

lik

ah

memeriksa perkara ini sehingga menghasilkan Putusan yang sangat-sangat memberatkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor 14.

ub

m

XI dan Terlapor XX;

Bahwa hal ini dikarenakan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Termohon

ka

Keberatan melakukan pemeriksaan, mengajukan perkara dan memutus perkara ini

ep

sendiri sehingga sangatlah mungkin Putusan ini akhirnya tidak objektif dan yang

ah

menjadi korban dari Ketidakdilan ini adalah Para Pemohon Keberatan/Dahulu

si

15.

R

Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX; Bahwa Para Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan

ng

ne

Terlapor XX merasa Putusan Termohon Keberatan sangatlah tidak adil karena

Putusan Termohon Keberatan hanya didasarkan pada Kesimpulan-kesimpulan

A gu

do

belaka dan bukan dari Fakta hukum yang terjadi; 16.

Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara

In

Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 109/K/PDT.SUS/2009 Tanggal 30

September 2009 yang dapat dikutip sebagai berikut:

17.

lik

Persaingan Semu Untuk Memenangkan Salah Satu Paket Tender Tersebut” Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Keberatan/

ub

dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX mohon agar Pengadilan Negeri Palembang membatalkan Putusan Termohon Keberatan Nomor

ep

26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX; Keberatan Ketiga:

R

ka m ah

"Kesimpulan Belaka Tidak Dapat Dijadikan Ukuran Bahwa Telah Terjadi Indikasi

s

Putusan Termohon Keberatan Tidak Mengacu Pada Peraturan Perundang- Undangan

do


In

A

gu

Memeriksa Dan Memutus Keberatan Ini;

ne

ng

Yang Berlaku Sehingga Harus Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri Palembang Yang

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 11

18.

ne si a


Bahwa Putusan Termohon Keberatan sangatlah tidak objektif karena Putusan tidak

didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Putusan

ng

Termohon Keberatan sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor XX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX harus dibatalkan oleh

Bahwa didalam proses pemeriksaan perkara ternyata Termohon Keberatan sama

A gu

19.

do

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini;

sekali tidak mempertimbangkan seluruh dokumen atau alat bukti yang telah

In

diajukan oleh Para Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, melainkan Termohon Keberatan hanya memberikan putusan

lik

ah

berdasarkan kesimpulan-kesimpulan belaka dan bukan dari Fakta hukum yang terjadi hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1)

ub

m

Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Penanganan Perakara di KPPU disebutkan:

ka

"Majelis Komisi Memutuskan Telan Terjadi Atau Tidak Terjadi Pelanggaran

ep

Berdasarkan Penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan Seluruh Surat Dan/Atau

ah

Dokumen Atau Alat Bukti Lain Yang Disertakan Didalamnya Termasuk Pendapat

si

20.

R

Atau Pembelaan Terlapor"

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5

ng

ne

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat Jo Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

A gu

do

1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyebutkan alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

In

1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli;

lik

4. Petunjuk, dan 5. Keterangan Pelaku Usaha;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka Termohon Keberatan dalam

ub

21.

mengambil Putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam kedua peraturan tersebut; 22.

ep

ka m ah

3. Surat dan atau Dokumen;

Bahwa akan tetapi terbukti Termohon Keberatan dalam mengambil putusan tidak mengacu pada ketentuan tersebut di atas tetapi lebih kepada asumsi-asumsi dan

s

Bahwa disamping itu pula terhadap Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/

do


In

A

gu

ng

KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 menyatakan semua Terlapor (termasuk

ne

23.

R

kesimpulan-kesimpulan dari Termohon Keberatan sendiri;

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 12

R ep ub


Para Pemohon/dahulu Para Terlapor) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 24.

ng

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa akan tetapi Termohon Keberatan dalam mengambil Putusan tersebut tidak

do

didasari atas bukti-bukti tentang adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang

A gu

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa perihal persekongkolan, hal ini perlu ditegaskan sebagaimana tertuang

In

25.

dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

lik

ah

-- Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan arti kata Persekongkolan yaitu:

ub

m

"Bentuk Kerja Sama Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Lain Dengan Maksud Untuk Menguasai Pasar Bersangkutan Bagi Kepentingan

ka

Pelaku Usaha Yang Bersekongkol"

ep

Persekongkolan (Pasal 1 huruf h) di atas ini mempunyai unsur-unsur sebagai Adanya kerjasama;

2

Kerjasama tersebut dilakukan oleh Pelaku usaha dengan Pelaku Usaha;

3

Dengan maksud menguasai pasar;

4

Untuk kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol;

ne do

A gu

si

R

1

ng

ah

berikut:

-- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

“Pelaku Usaha Dilarang Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur Dan

In

Atau Menentukan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat"

Sedangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat

2

Persekongkolan tersebut dilakukan dengan Pihak Lain;

3

Persekongkolan tersebut dilakukan untuk menentukan pemenang tender;

4

Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

ub

lik

Adanya larangan bersekongkol;

Bahwa dengan adanya ketentuan hukum di atas yang dapat kami jabarkan, maka

ep

26.

1

Termohon Keberatan dalam mengambil Putusan haruslah didasarkan pada alat-alat bukti yang membuktikan adanya kerja sama untuk menimbulkan Persaingan Bahwa kemudian Putusan dari Termohon Keberatan yang sangat tidak adil

do


In

A

gu

ng

tersebut menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

ne

27.

s

Usaha Tidak Sehat;

R

ka m ah

diuraikan sebagai berikut:

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 13

R ep ub


i.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa apakah penggunaan orang yang bernama Hendry yang mana sebagai

tekhnisi ahli dikedua Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon

ng

Keberatan II/dahulu Terlapor X adalah bukti yang dapat menerangkan adanya kerja sama?

do

ii. Bahwa apakah dengan adanya data administrasi antara PT. Surya Prima Abadi

A gu

dan PT Dwi Perkasa Mandiri (yakni nomor telepon 0711-7826077 dan 7826066 dapat menerangkan adanya kerja sama?

In

iii. Bahwa mengapa tidak sekalian penggunaan kami sebagai Kuasa Hukum dari

Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon Keberatan II/dahulu

28.

lik

ah

Terlapor X dimasukan kedalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan? Bahwa sekali lagi telah nyata dan jelas kalau Termohon Keberatan sangat-

ub

m

sangatlah tidak menjunjung tinggi Hukum Pembuktian, Termohon Keberatan dalam mengambil Pertimbangan dalam memberikan Putusan Nomor 26/LPPU-

ka

L/2010, tanggal 15 November 2010 yang hanya didasarkan pada asumsi dan

ah

29.

ep

Kesimpulan Belaka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Keberatan/

si

R

dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX mohon agar Pengadilan Negeri Palembang membatalkan Putusan Termohon Keberatan Nomor

ne

ng

26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

A gu

do

Keberatan Keempat:

Putusan Termohon Keberatan Bertentangan Dengan Pasal 47 Huruf C Undang-Undang

In

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15

lik

November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX haruslah dibatalkan oleh Majelis

ub

Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini karena Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15

ep

November 2010 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat; 31.

Bahwa dalam Putusannya, Termohon Keberatan menjatuhkan denda sebesar

s

R


ng

do


In

A

gu

tanpa dasar perhitungan yang jelas;

ne

puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX

M

h


ik

ah

ka m ah

30.

Halaman 14

R ep ub


32.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa selain itu Putusan Termohon Keberatan yang melarang Para Pemohon

Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X Dan Terlapor XX untuk mengikuti

ng

lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12

do

(dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah

A gu

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Nonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dapat kami

In

jabarkan ketentuan-ketentuan hukumnya dalam Pasal 47 huruf C Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

lik

ah

Tidak Sehat disebutkan:

“Perintah Kepada Pelaku Usaha Untuk Menghentikan Kegiatan Yang Terbukti

ub

m

Menimbulkan Praktek Monopoli Dan Atau Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Atau Merugikan Masyarakat"

ka

33.

Bahwa Putusan Termohon Keberatan yang melarang Pemohon Keberatan IV/

ep

dahulu Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, untuk mengikuti lelang yang

ah

menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

si

R

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah

ne

ng

bertentangan dengan Pasal 47 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

do

Bahwa Putusan yang diberikan Termohon Keberatan di dalam Putusannya jelas

A gu

34.

bertentangan dengan Pasal 47 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

In

mengingat secara tidak langsung Termohon Keberatan telah memutuskan usaha

dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan

lik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

"Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan Bahwa di samping itupula ketentuan hukum tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ep

35.

ub

bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan";

ah

ka m ah

Terlapor XX, padahal jelas di dalam Penjelasan terhadap Pasal 47 huruf C

No. 5 Tahun 1999 tersebut sama sekali tidak mengenal adanya larangan sementara untuk tidak mengikuti kegiatan lelang atau dengan kata lain Skorsing, sehingga

s

R

Putusan yang diberikan Termohon Keberatan sangatlah tidak mempunyai dasar

ne

do


In

A

gu

ng

M

hukum yang kuat dan kokoh;

ik

h


Halaman 15

R ep ub


36.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa hal ini dikarenakan kedudukan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sebagai suatu Perseroan terbatas

ng

yang selama ini hanya mendapatkan perkerjaan dari Lelang yang menggunakan

APBN dan APBD sehingga apabila Putusan Termohon Keberatan dilaksanakan

do

maka akan mengakibatkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor

A gu

X, Terlapor XI dan Terlapor XX tidak mempunyai penghasilan lagi;

37.

Bahwa apakah Termohon Keberatan dapat memikirkan apabila usaha Para

In

Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sebagai Perseroan Terbatas yang selama ini hanya mendapatkan perkerjaan

lik

ah

dari Lelang yang menggunakan APBN dan APBD dihentikan sementara waktu, maka akan menimbulkan tidak adanya lagi penghasilan bagi Para Pemohon

ub

m

Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, yang menimbulkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor

ka

XI dan Terlapor XX tidak mampu menjalankan usahanya, sehingga dapat

ep

menyengsarakan ribuan orang Pekerja yang bekerja pada Para Pemohon

ah

Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, dimana berbunyi:

si

R

hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yang

ng

ne

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

do

Bahwa dengan demikian apabila putusasn Termohon Keberatan dilaksanakan,

A gu

38.

maka sama saja dengan menghentikan seluruh kegiatan usaha dari Para Pemohon

In

Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XX;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Keberatan

Menerima Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor

lik

1.

IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX untuk seluruhnya;

ub

Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Repubuk Indonesia (KPPU-RI) Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November

ep

2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

Dan Mengadili Sendiri: Menyatakan Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide,

s

1.

R

2.

ah

ka m ah

mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberi putusan sebagai berikut:

do


In

A

gu

ng

Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor

ne

M

Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor IV: PT Nusantara Membangun,

ik

h


Halaman 16

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permi, Terlapor

ng

XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor

XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah

do

Mandiri, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, dan Terlapor XIX: Panitia

A gu

Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009 terbukti secara Sah dan

In

Meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menghukum Terlapor I: PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59.743.000,00

(lima

puluh

lik

ah

2.

sembilan

juta

tujuh

ratus

empat

ub

m

puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi

ka

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan

ah

3.

ep

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); Menghukum Terlapor II: PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar

si

R

Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

ne

ng

denda pelanggaran di bidang persaidangan usaha Satuan Kerja Komisi


A gu

do

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 4.

Menghukum Terlapor III: PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar

In

Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga

ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

lik

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor V: PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar

ub

5.

Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

ep

ah

ka m ah

denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas

denda pelanggaran di bidang persaidangan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan

s

Menghukum Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada untuk membayar denda

do


In

A

gu

ng

sebesar Rp.52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan

ne

M

6.

R


ik

h


Halaman 17

R ep ub


ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaidangan usaha Satuan Kerja Komisi

ng

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah untuk membayar denda

do

7.

A gu

sebesar Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan

ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

In

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

lik

ah

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Melarang Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide,

ub

m

8.

Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung

ka

Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya

ep

Manggala, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah dan Terlapor XVIII: PT Dua

ah

Sepakat untuk mengikuti lelang yang menggunakan Dana Anggaran

si

R

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini

ng

9.

ne

mempunyai kekuatan hukum tetap;

Melarang Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta

A gu

do

Famili, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XIII: PT Gemilang

Permi, Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading

In

Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk

mengikuti lelang yang menggunakan dana anggaran Pendapatan Belanja

lik

Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

ub

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN.PLG., tanggal 28 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut: 1.

ep

ka m ah

Negara (APBN) dan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh

Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor

s

Membatalkan putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010,

do


In

A

gu

ng

sepanjang mengenai dictum angka 7, sehingga berbunyi:

ne

2.

R

XI, dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX untuk sebagian;

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 18

R ep ub


“Menghukum Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

ng

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

do

peneriman 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha)”;

A gu

Dictum angka 9, sehingga berbunyi: “Melarang, Terlapor I: PT Surya Eka Lestari,

Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT

In

Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT

Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV:

lik

ah

Medika Jaya Utama, Terlapor XV: Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan

ub

m

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai

ka

kekuatan hukum tetap”;

ep

Dictum angka 10, sehingga berbunyi: “Melarang, Terlapor IV: PT Nusantara

ah

Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT Arga Makmur

si

R

Mandiri, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah,

ng

ne

untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD) di seluruh

A gu

do

Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Komisi

In

3.

Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebesar Rp222.000,00 (dua ratus Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX,

lik

4.

Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor

ub

XI, dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX, untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Juni 2011,

ep

ka m ah

dua puluh dua ribu rupiah)

terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 4 Juli 2011, tanggal 7 Februari 2011,

s

R

tanggal 31 Juli 2012, tanggal 26 Juli 2011, mengajukan permohonan kasasi masing-

do


In

A

gu

ng

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 16/Pdt.G/

ne

masing pada tanggal 11 Juli 2011, tanggal 12 Juli 2011, tanggal 9 Agustus 2011,

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 19

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia KPPU/2011/PN.PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang,

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

ng

Pengadilan Negeri Palembang, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2011, tanggal 22 Juli 2011, tanggal 25 Juli 2011, tanggal 10 Agustus 2011;

do

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan, Pemohon

A gu

Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2011, tanggal 7 Maret 2012, tanggal 15 Maret 2012, tanggal 15 Februari 2012, tangal 16

In

Februari 2012, tanggal 3 Oktober 2011, tanggal 3 November 2011, tanggal 19 Juni 2012,

tanggal 15 Maret 2012, kemudian Termohon Keberatan dan Para Pemohon Keberatan

lik

ah

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal tanggal 7 Februari 2012, tanggal 29 Mei 2012, tanggal 25 Juni

ub

m

2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

ka

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

ep

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut

ah

secara formal dapat diterima;

si

R

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para

I.

ng

Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi I:

ne

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Tanpa Alasan Yang Sah Telah Mengabaikan Kehadiran Para

A gu

do

Pemohon Kasasi Dalam Persidangan Dan Pada Saat Putusan Diucapkan;

1.

Bahwa berdasarkan surat panggilan yang diterima secara resmi oleh Para

In

Pemohon Kasasi I, II, dan III melalui Pengadilan Negeri Baturaja, Para

Pemohon Kasasi I, II dan Ill, yang diwakili oleh para kuasa hukumnya, hadir

lik

perkara permohonan keberatan No.16/Pdt.G./2011/PN.PLG.;

2. Bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juni 2011 tersebut para kuasa hukum

ub

Para Pemohon Kasasi I, Il dan Ill, telah menyerahkan surat kuasa yang diperlukan untuk beracara kepada Majelis Hakim dan meminta diberi

ep

kesempatan untuk mengajukan Jawaban tertulis yang sudah dipersiapkan oleh Para Pemohon Kasasi I, II dan Ill, akan tetapi tanpa alasan yang sah ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa Para Pemohon Kasasi I, Il dan III pada saat itu merasa sangat perlu

s

3.

R

ah

ka m ah

pada tanggal 14 Juni 2011 di persidangan Pengadilan Negeri Kelas l-A dalam

ne

do


In

A

gu

ng

M

mengajukan Jawabannya oleh karena Para Pemohon Kasasi I, II dan III sangat

ik

h


Halaman 20

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia khawatir jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi

I, II, III dan IV, dikabulkan oleh Judex Facti maka akan sangat memberatkan

ng

dan merugikan Para Pemohon Kasasi I, Il dan III karena putusan Judex Facti tersebut

akan

tumpang

tindih

dan

do

saling bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.03/PDT.G/

A gu

KPPU/2011/PN.BTA., tertanggal 1 April, 2011 yang saat ini sedang dalam

tingkat pemeriksaan kasasi di hadapan Mahkamah Agung RI;

Bahwa atas permintaan lebih lanjut dari Para Pemohon Kasasi I, Il dan Ill, Para

In

4.

Pemohon Kasasi I, II dan III diberi kesempatan oleh Majelis Hakim perkara

lik

ah

permohonan keberatan No.16/Pdt.G./2011/PN.PLG., untuk menyerahkan buktibukti tentang adanya Putusan No. 03/PDT.G/KPPUj2011/PN.BTA., tertanggal 5.

ub

m

1 April, 2011 dan perkara kasasinya;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Juni 2011, tersebut Para Pemohon Kasasi I, II

ka

dan III telah menyerahkan kepada dan diterima oleh Majelis Hakim antara lain

ep

bukti-bukti berupa (i) Putusan No. 03/PDT.G/KPPU/ 2011/PN.BTA., tertanggal

ah

1 April 2011; (ii) relaas pemberitahuan pernyataan kasasi oleh KPPU

si

R

(Termohon Kasasi V); (iii) Memori Kasasi dari KPPU; (iv) Kontra Memori Para Pemohon Kasasi I, II dan Ill; dan (v) Surat Jawaban KPPU dalam perkara

ng

ne

permohonan keberatan No.03/PDT.G/KPPU /2011/PN.BTA. Setelah itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengundurkan sidang yang

A gu

do

berikutnya sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 dengan acara pembacaan putusan perkara;

Bahwa pada saat sidang tanggal 28 Juni 2011, Para Pemohon Kasasi I, II dan III

In

6.

kembali hadir dipersidangan dengan acara pembacaan putusan dan sebelum

7.

lik

termasuk kehadiran Para Pemohon Kasasi I, II dan Ill;

Bahwa akan tetapi ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas lA

ub

Palembang No. 16 /Pdt.G/2011/PN.PLG., tertanggal 28 Juni 2011 yang diterima secara resmi oleh Para Pemohon Kasasi I, II dan Ill, kehadiran Para Pemohon Kasasi I, II dan III dalam sidang pemeriksaan dan pada saat putusan

ep

ah

ka m ah

putusan diucapkan Majelis Hakim mengecek keberadaan para pihak yang hadir

diucapkan sama sekali tidak disebutkan oleh Judex Facti dan Judex Facti menganggap Para Pemohon Kasasi I, II dan III dan para Turut Termohon

s

R

Kasasi lainnya tidak pernah hadir dalam perkara keberatan No. 16/Pdt.G./2011/

do


In

A

gu

ng

juga jelas menyebabkan putusan Judex Facti menjadi cacat hukum dan harus

ne

M

PN.PLG. Hal ini selain sangat merugikan Para Pemohon Kasasi I, II dan III

ik

h


Halaman 21

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibatalkan karena tidak mengemukakan hal-hal yang sebenarnya terjadi di persidangan;

1.

ng

II. Judex Facti Tidak Menerapkan Azas Beracara "Audi Alteram Partem"

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir I diatas, pada persidangan

do

tanggal 14 Juni 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang

A gu

yang memeriksa perkara keberatan No.16/Pdt.G./2011/PN.PLG., tersebut tanpa

alasan yang sah, menolak untuk menerima Jawaban tertulis yang sudah

In

dipersiapkan oleh Para Pemohon Kasasi I, II dan III dan para Turut Termohon Kasasi lainnya;

Bahwa penolakan untuk menerima Jawaban Para Pemohon Kasasi I, II dan III

lik

ah

2.

tersebut jelas merupakan pelanggaran atas azas beracara "audi alteram partem"

ub

m

yaitu untuk memperoleh keadilan dan kebenaran dalam suatu sengketa, Hakim wajib untuk mendengarkan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti

ka

yang diajukan oleh para pihak sebelum menjatuhkan putusannya. Judex Facti

ep

telah bertindak tidak adil karena tidak menerapkan azas beracara "audi alteram

ah

partem"

tersebut

si

kepentingannya;

R

terhadap Para Pemohon Kasasi I, II dan III yang hendak membela

ng

ne

III. Putusan Judex Facti Tumpang Tindih Dan Saling Bertentangan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Batu Raja No. 03/PDT.G/KPPU/2011/ PN.BTA.,

A gu

do

Tertanggal 1 April 2011

1.

Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 01 April 2011 telah terlebih

In

dahulu menjatuhkan putusannya dalam perkara permohonan keberatan No. 03/

PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA., yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II

lik

"Mengadili”

ub

-- Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan I, Il dan Ill;

-- Menguatkan Putusan KPPU Nomor: 26/ KPPU-L/ 2010, tanggal 15

ep

November 2010 dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

ah

ka m ah

dan III dengan diktum sebagai berikut:

R

1. Menyatakan Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor Il: PT Wahyu

s ne

do


In

A

gu

ng

M

Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya terbukti secara sah dan meyakinkan

ik

h


Halaman 22

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

ng

2. Menghukum Terlapor I: PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59. 743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat denda

A gu

pendapatan

pelanggaran

do

puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran di

bidang

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Denda Pelanggaran di Bidang Persainqari Usaha);

In

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan

lik

ah

3. Menghukum Terlapor Il: PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus setoran

ub

m

delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan

denda

pelanggaran

di

bidang

ka

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ep

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan

ah

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

si

R

4. Menghukum Terlapor III: PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus Iima puluh sembilan juta seratus

ng

ne

dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan

A gu

do

Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di

In

Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Pemohon Keberatan I, II dan III untuk membayar biaya

lik

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

(Terlampir putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 03/PDT.G/KPPU/ 2011/ 2.

ub

PN.BTA., tertanggal 01 April 2011, bukti PPK I, II, & III-1);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 03/PDT.G/

ep

KPPU/2011/PN.BTA., tertanggal 01 April 2011 tersebut Termohon Kasasi V (KPPU) telah menyatakan kasasi dan mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sebagaimana terbukti dari Risalah Pemberitahuan Permohonan

Kasasi

No.

03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA.,

s

Pernyataan

R

ah

ka m ah

perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp511. 000,00

do


In

A

gu

ng

Kasasi No. 03/PDT.G/KPPU/2011 jPN.BTA., tertanggal 23 Mei 2011 dan

ne

M

tertanggal 6 Mei 2011 dan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

ik

h


Halaman 23

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Memori Kasasi KPPU tertanggal 18 Mei 2011 (terlampir bukti PPK I, II, & III-2 dan bukti PPK I, II, & III -3 a, b, c dan bukti PPK I, II, & III-4);

Bahwa terhadap pernyataan permohonan kasasi dan Memori Kasasi Termohon

ng

3.

Kasasi V tersebut, Para Pemohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra

do

Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Juni 2011 (melalui

A gu

Pengadilan Negeri Baturaja) sebagaimana terbukti dari Tanda Terima dan Kontra Memori Kasasi No. 03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA., tertanggal 01 Juni

In

2011 (terlampir bukti PPK I, II, & III-5);

4. Bahwa oleh karenanya dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas lA

lik

ah

Palembang No.16/Pdt.G./2011/PN.PLG., tertanggal 28 Juni 2011 telah terjadi ketidak pastian hukum dan membingungkan karena terdapat 2 (dua) putusan

ub

m

Pengadilan yang diktumnya saling bertentangan, tumpang tindih dan merugikan Para Pemohon Kasasi I, II dan III karena adanya sanksi yang saling

ka

bertentangan dijatuhkan oleh 2 Pengadilan Negeri yang berbeda atas Para

ep

Pemohon Kasasi I, II dan Ill;

ah

IV. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 03/PDT.G/KPPU/ 2011/PN.BTA.,

si

R

tertanggal 01 April 2011 tidak melanggar hukum karena Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan memutus perkara keberatan a quo sebab

ng

ne

sejak sidang pertama hingga putusan di ucapkan pihak KPPU tidak dapat membuktikan dengan sah bahwa benar: (i) ada perkara keberatan lain pada

A gu

do

Pengadilan Negeri yang berbeda terhadap putusan KPPU a quo, dan (ii)

Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah

In

Agung RI untuk menggabungkan perkara

lik

semuanya berkedudukan dan beralamat di Baturaja;

2. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 (3) Peraturan Mahkamah Agung

ub

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang berbunyi: "Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus

ep

ah

ka m ah

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi I, Il dan III adalah para pelaku usaha yang

didaftar dengan nomor yang sama" maka Pengadilan Negeri Baturaja

do


In

A

gu

ng

KPPU/2011/PN.BTA., diajukan kepada Pengadilan Negeri Baturaja oleh lebih

s

Bahwa perlu diketahui bahwa perkara permohonan keberatan Nomor 03/Pdt.G/

ne

M

3.

R

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara keberatan tersebut;

ik

h


Halaman 24

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari 1 (satu) pelaku usaha yaitu Para Pemohon Kasasi I, Il dan III yang

mempunyai tempat kedudukan hukum yang sama (yaitu di Baturaja) terhadap

ng

putusan KPPU yang sama yaitu putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2010,

tertanggal 15 November 2010, sehingga ketentuan Pasal 4 (4) Peraturan

do

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata

A gu

Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU tidak berlaku dalam perkara tersebut;

In

4. Bahwa sebagaimana terbukti dari Berita Acara Persidangan perkara keberatan No. 03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA., dan Surat Ketua Pengadilan Negeri

lik

ah

Baturaja No W6-U4/78/HK.02/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011, beserta lampirannya (terlampir bukti PPK I, II dan III- 6) dan Surat KPPU No. 27.1/K/

ub

m

KPN/III/2011, tertanggal 18 Maret 2011 (terlampir bukti PPK I, II dan III-7) yang diajukan oleh KPPU (Termohon Kasasi V) kepada persidangan

ka

Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Maret 2011, maka terbukti bahwa

ep

sejak sidang pertama hingga putusan diucapkan oleh Judex Facti, Pihak KPPU

ah

tidak

dapat

si

R

mengajukan bukti-bukti yang sah di persidangan bahwa benar terdapat perkara keberatan lain pada Pengadilan Negeri lain selain perkara keberatan yang ada di

ng

ne

Pengadilan Negeri Baturaja, dan juga, selama persidangan berlangsung di

Pengadilan Negeri Baturaja, KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa benar

A gu

do

KPPU telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk menggabungkan perkara-perkara keberatan yang ada;

Bahwa sebagaimana terbukti pada alinea 5 halaman 3 dari Surat KPPU No.

In

5.

27.1/K/KPN/III/2011 tertanggal 18 Maret 2011 (bukti PPK I, II dan III-7), KPPU sendiri mengakui sebagai berikut:

lik

KPPU a quo, maka KPPU akan mengaiukan Permohonan Penggabungan

ub

Perkara kepada Ketua Mahkamah Agung agar berkenan menunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang memeriksa seluruh upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU a quo, namun saat ini kami baru menerima 1 (satu) relaas

ep

ah

ka m ah

"....maka apabila para Terlapor lain mengajukan keberatan terhadap Putusan

panggilan sidang keberatan atas Putusan KPPU a quo yang diajukan oleh PT Surya Eka Lestari di Pengadilan Negeri Baturaja yang tercatat dengan register Nomor 03/Pdt.G/KPPU/2011/PN. BTA.,

do


In

gu

ng

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, Il dan III kepada Pengadilan Negeri

A

s

Bahwa sejak perkara keberatan

ne

M

6.

R

No. 03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA.";

ik

h


Halaman 25

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Baturaja pada tanggal 31 Januari 2011 sampai diputus oleh Judex Facti pada tanggal 1 April 2011 KPPU tidak pernah mengajukan bukti ke persidangan Negeri

Baturaja

tentang

permohonan

ng

Pengadilan

yang dimaksud karena berdasarkan pengakuan KPPU sendiri pada alinea 5

do

halaman 3 dari Surat KPPU No. 27.1/K/KPN/lII/2011 tertanggal 18 Maret 2011

A gu

(bukti PPK I, II dan III-7) KPPU tidak mengetahui tentang adanya perkara keberatan selain yang ada di Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, sehingga

In

putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA., tertanggal 01 April 2011 adalah tepat dan tidak melanggar hukum;

Bahwa Termohon Kasasi V (KPPU) telah dipanggil secara patut oleh

lik

ah

7.

Pengadilan Negeri Baturaja untuk menghadap dan mengajukan jawabannya di

ub

m

persidangan dalam perkara permohonan keberatan No. 03/PDT.G/KPPU/2011/ PN.BTA.;

ka

Bahwa pihak KPPU tidak berhasil mengajukan bukti-bukti yang sah, yang

ep

membuktikan bahwa benar terdapat beberapa perkara keberatan pada

ah

Pengadilan Negeri lain dan juga bukti bahwa benar pihak KPPU telah

ne

Bahwa perlu kiranya diketahui pula oleh Mahkamah Agung RI tentang jalannya

ng

8.

si

Agung RI;

R

mengajukan permohonan penggabungan perkara kepada Ketua Mahkamah

proses pemeriksaan perkara permohonan keberatan No. 03/PDT.G/KPPU/2011/

A gu

do

PN.BTA., dihadapan Pengadilan Negeri Baturaja, yaitu pada hari persidangan

pertama yang telah ditentukan yaitu tanggal 16 Februari 2011, dan sidang

In

kedua yaitu pada tanggal 2 Maret 2011, pihak KPPU atau kuasanya tidak hadir,

dan pihak KPPU baru hadir pada persidangan ketiga yaitu tanggal 21 Maret Bahwa pada sidang tanggal 21 Maret 2011 tersebut pihak KPPU telah

lik

9.

menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Surat No.

ub

27.1/K/KPN/IIII 2011 tertanggal 18 Maret 2011 (bukti PPK I, II dan 111-7); 10. Bahwa sebagaimana dapat dibaca dari pada alinea 5 halaman 3 dari Surat Termohon Kasasi V (KPPU) No. 27.1/K/KPN/III/2011, tertanggal 18 Maret

ep

ah

ka m ah

2011;

2011 (bukti PPK I, II, & 111-7), pihak KPPU sendiri mengakui bahwa sampai saat sidang tanggal 21 Maret 2011, yang baru ada adalah perkara keberatan

s

R

yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II, dan III dihadapan Pengadilan

ne

do


In

A

gu

ng

M

Negeri Baturaja tersebut;

ik

h


Halaman 26

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 11. Bahwa pada sidang tanggal 21 Maret 2011 tersebut, pihak KPPU meminta agar

persidangan ditunda selama 3 (tiga) minggu sebagai mana dikemukakan dalam

ng

surat pihak KPPU (bukti PPK I, II dan III-7) , tetapi permintaan tersebut tidak

dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, mengingat

do

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja terikat pada ketentuan Pasal 45 ayat

A gu

2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 ayat (5) PERMA RI No.3 Tahun 2005 yang mengharuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja

In

untuk memberikan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut sehingga sidang harus dilanjutkan

lik

ah

pada tanggal 23 Maret 2011;

Sehingga sesuai jadwal batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 45

ub

m

ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 ayat (5) PERMA RI No.3 Tahun 2005 Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusannya pada tanggal

ka

1 April 2011;

Pengadilan

ep

12. Bahwa dengan adanya putusan

No.

03/PDT.G/KPPU/2011/

ah

PN.BTA., tertanggal 01 April 2011 maka seharusnya Judex Facti menolak atau

si

R

setidak-tidaknya menyatakannya sebagai tidak dapat diterima terhadap Para Pemohon Kasasi I, ll, dan Ill;

ng

ne

V. Judex Facti Telah Bertindak Diskriminatif Terhadap Para Pemohon Kasasi I, II dan III Dengan Mengurangi Jumlah Hukuman Denda Yang Harus Dibayar

A gu

do

Oleh Para Termohon Kasasi I, II, III, Dan IV dan Tidak Mengurangi Jumlah

1.

In

Hukuman Denda Yang Harus Dibayar Oleh Para Pemohon Kasasi I, II Dan III

Bahwa Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III tidak

lik

proyek yang disebut dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI No. 26/KPPU-L/2010 tertanggal 15 November, 2010 karena

ub

Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III adalah badanbadan hukum yang berbeda dengan pengurus dan manajemen yang berbeda sehingga tidak seharusnya atas Para Pemohon Kasasi I, ll, dan III dikenakan

ep

ah

ka m ah

pernah melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender-tender bagi

hukuman denda;

Bahwa andaikata Mahkamah Agung berpendapat lain quod non, maka Majelis

R

2.

ne

do


In

A

gu

ng

M

diskriminatif mempertimbangkan dan memberikan pengurangan jumlah

s

Hakim Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang telah dengan keliru dan

ik

h


Halaman 27

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Termohon Kasasi I, dari Rp11.989.970.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan

ng

juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sedangkan terhadap Para Pemohon Kasasi I, II, dan III tidak

do

diberikan pengurangan;

A gu

3. Bahwa jumlah nilai proyek yang dimenangkan oleh Pemohon Kasasi I hanya sebesar Rp1.991.431.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu

In

juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah denda sebesar

Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu

lik

ah

rupiah) yang dijatuhkan oleh KPPU dan dikuatkan oleh Judex Facti atas Pemohon Kasasi I terasa sangat tidak adil dan tidak logis;

ub

m

4. Bahwa jumlah nilai proyek yang dimenangkan oleh PEMOHON KASASI II hanya sebesar Rp4.488.394.000,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh

ka

delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga jumlah

ep

denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus

ah

delapan puluh dua ribu rupiah) yang dijatuhkan oleh KPPU dan dikuatkan oleh

si

5.

R

Judex Facti atas Pemohon Kasasi II terasa sangat tidak adil dan tidak logis; Bahwa jumlah nilai proyek yang dimenangkan oleh PEMOHON KASASI III

ng

ne

adalah sebesar Rp12.974.495.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yaitu kurang

A gu

do

lebih sama dengan nilai proyek yang dimenangkan oleh Termohon Kasasi I, sehingga jumlah denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh

In

sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dijatuhkan oleh KPPU dan dikuatkan oleh Judex Facti atas Pemohon Kasasi III terasa sangat tidak adil

lik

dikenakan hukuman denda, quod non, maka seharusnya sebesar jumlah yang sama dengan jumlah denda yang dijatuhkan oleh Judex Facti atas Termohon 6.

ub

Kasasi I yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti sendiri pada halaman 15 alinea 5 mengakui bahwa penjatuhan sanksi haruslah didasarkan pada pertimbangan yang logis;

7.

ep

ah

ka m ah

dan tidak logis. Oleh karenanya apabila terhadap Pemohon Kasasi III harus

Bahwa lagi pula, Para Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing telah

s

R

mengerjakan seluruh proyek yang dimenangkannya dengan baik dan tidak ada

ne

do


In

A

gu

ng

M

kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan proyek-proyek tersebut, sehingga

ik

h


Halaman 28

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidaklah adil jika terhadap Para Pemohon Kasasi I, Il dan III dikenakan denda sebagaimana disebut dalam putusan KPPU tersebut;

Bahwa pendapat ini juga dipertimbangkan dan diakui oleh Judex Facti dalam

ng

8.

putusannya tetapi oleh Judex Facti diberlakukan secara diskriminatif hanya

do

untuk kepentingan Para Termohon Kasasi I, dan tidak berlaku bagi Para

A gu

Pemohon Kasasi I, II dan Ill;

VI. Judex Facti Telah Bertindak Diskriminatif Dan Melampaui Kewenangannya

In

Terhadap Para Pemohon Kasasi I, II dan III Dengan Menghapuskan

Hukuman Larangan Untuk Mengikuti Tender Bagi Para Termohon Kasasi I,

1

lik

ah

II, III, Dan IV Dan Tidak Untuk Para Pemohon Kasasi I, II dan III Bahwa berdasarkan Pasal 47 (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999, maka

ub

m

sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Termohon Kasasi V (KPPU) secara limitatif hanya dapat berupa:

ep

ka

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau

ah

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal

si

R

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau

ng

ne

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau,

A gu

do

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

In

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau

lik

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

ub

rupiah);

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 47 (2) butir C Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan

ep

ah

ka m ah

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan. Bahwa oleh karenanya Termohon Kasasi V dan atau Judex Facti Tidak

R

3.

s ne

do


In

A

gu

ng

M

berwenang menjatuhkan sanksi larangan bagi Para Pemohon Kasasi I, II dan III

ik

h


Halaman 29

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan;

ng

Oleh karenanya diktum putusan yang diberikan oleh Judex Facti dalam angka 2

alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.16/Pdt.G./2011/

do

PN.Plg., tertanggal 28 Juni 2011 (halaman 17) yang menguatkan sanksi

A gu

larangan bagi Para Pemohon Kasasi I, II dan III untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBD dan APBN di di seluruh Indonesia selama 12 (dua

In

belas) bulan yang dijatuhkan oleh pihak KPPU dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI No. 26/KPPU-L/2010, tertanggal 15

lik

ah

November, 2010 merupakan tindakan yang melampaui kewenangan Judex Facti bahkan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan

ub

m

karenanya putusan Judex Facti harus dibatalkan;

ka

4.

Bahwa dalam Pasal 47 (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sanksi yang

ep

diberikan bersifat limitatif sehingga Termohon Kasasi V (KPPU) maupun

ah

Judex Facti tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi di luar ketentuan Pasal

si

R

47 (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut termasuk larangan untuk mengikuti lelang tersebut;

ne

Bahwa Judex Facti sendiri mengakui pada pertimbangan hukum halaman16

ng

5.

alinea 1, dan 2 dari putusan a quo bahwa penjatuhan sanksi berupa larangan

A gu

do

untuk mengikuti lelang yang menggunakan APBN dan APBD selama 12 bulan di seluruh Indonesia menurut Judex Facti tidak beralasan karena KPPU hanya dalam Pasal 47 (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum dan pendapat Judex Facti tersebut

lik

hanya secara diskriminatif diberlakukan dalam putusan a quo untuk kepentingan Para Termohon Kasasi I, ll, III dan IV dan tidak berlaku bagi Para

ub

Pemohon Kasasi I, II dan III karena Para Pemohon Kasasi I, II dan III tetap dilarang untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN dan APBD di

ep

seluruh Indonesia selama 12 bulan;

VII.Judex Facti dengan keliru mengabulkan petitum permohonan KEBERATAN Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV yang meminta agar Judex Facti

R

ah

ka m ah

6.

In

diberi kewewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang secara limitatif disebut

s

menghukum Para Pemohon Kasasi I, II dan III sesuai dengan diktum Putusan

ne

do


In

A

gu

ng

M

KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010 tertanggal 15 November 2010, karena Para

ik

h


Halaman 30

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon Kasasi I, II, III dan IV sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Para Termohon Kasasi I, II dan III;

ng

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi I, II dan III sama sekali tidak ada hubungan

hukum dengan Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV karena merupakan

A gu

do

badan-badan hukum yang berbeda dan tidak ada kaitannya;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi I, II dan III tidak pernah turut berpartisipasi dalam tender-tender yang diikuti oleh Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV;.

Bahwa selama persidangan baik di KPPU maupun dalam perkara permohonan

In

3.

keberatan No.16/Pdt.G./2011/PN.PLG dihadapan Pengadilan Negeri Kelas lA

lik

ah

Palembang, tidak pernah terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi I, II dan III telah melakukan persekongkolan ataupun kerja sama dengan Para Termohon Kasasi 4.

ub

m

I, II, III dan IV untuk memenangkan tender-tender yang diadakan; Bahwa oleh karenanya tidak pada tempatya Para Termohon Kasasi I, II, III dan

ep

ka

IV mengikutsertakan Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV sebagai Para Turut Keberatan I, II,III dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini;

ah

5.

Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

si

R

Kelas lA Palembang menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan keberatan Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV sebagai tidak dapat diterima

ng

6.

ne

terhadap Para Pemohon Kasasi I, II dan III;

Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang

A gu

do

mengabulkan diktum perkara keberatan yang diajukan oleh Para Termohon

Kasasi I, II, III dan IV terhadap Para Pemohon Kasasi I, II dan III maka hal ini

In

telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang membingungkan karena tumpang tindih dan saling bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri

lik

saat ini dalam proses kasasi dihadapan Mahkamah Agung RI; Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi II:

ub

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang telah salah/tidak menerapkan Hukum Acara, karena pada sidang pertama tanggal 13 Juni 2011, Turut Termohon Keberatan XII, XIII, dan XV hadir, dan Majelis Hakim tidak

ep

1.

memperbolehkan Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV untuk memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Pemohon Keberatan I, II, III dan IV karena

R

ah

ka m ah

Palembang No. 03/PDT.G/KPPU/ 2011/PN.BTA tertanggal 01 April 2011 yang

s ne

do


In

A

gu

ng

M

ini merupakan Hukum Perdata Khusus, yaitu mengenai Undang-Undang Larangan

ik

h


Halaman 31

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun untuk tata cara beracara di persidangan tetap harus mengacu ke Hukum Acara yang berlaku;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang telah salah menerapkan

ng

2.

hukum, karena telah menerima Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan I, II,

do

III dan IV walaupun untuk sebagian, karena Keberatan yang diajukan oleh Pemohon

A gu

Keberatan berbentuk bantahan (verzet) terhadap Putusan KPPU RI No. 26/KPPUL/2010, tanggal 15 November 2010, karena mengikutsertakan semua pihak yang

In

ada dalam Putusan KPPU RI tersebut, padahal Putusan KPPU RI bisa diajukan

Keberatan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dalam bentuk seperti

lik

ah

"Banding" dan tidak mengikutsertakan pihak lain, hanya antara Pemohon Keberatan melawan KPPU RI saja, seharusnya Keberatan dari Pemohon Keberatan I, II, III 3.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang telah salah menerapkan hukum,

ka

ub

m

dan IV harus dinyatakan tidak dapat diterima; karena

telah

menjatuhkan

putusan

termasuk

Turut

ep

Termohon Keberatan XII, XIII dan XV, karena Pemohon Keberatan I, II, III dan IV

ah

tidak berwenang/berhak untuk minta dihukum Para Turut Termohon Keberatan

si

R

yang tidak ada hubungan/terkaitan (relevansinya) dengan Para Turut Termohon Keberatan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang

ng

4.

ne

menolaknya;


do

A gu

hukum, karena putusannya diambil tanpa dasar hukum dan tanpa melihat hubungan

hukum yang jelas, namun hanya mengcopy paste saja, dan asal membuat putusan,

5.

In

agar sama tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya;


lik

menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia tidaklah termasuk dalam kewenangan KPPU RI, sebagaimana bunyi Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dalam menjatuhkan putusan perkara a quo berbeda dengan Putusan Perkara No. 24/Pdt.G/ KPPU/

ep

6.

ub

Tahun 1999;

ah

ka m ah

hukum, karena penjatuhan larangan untuk tidak mengikuti lelang, yang

PN.PLG., tanggal 27 Juni 2011, disini dapat dibuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim sangat keliru dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI, terlampir

s

R

Salinan Putusan No. 24/Pdt.G/KPPU/ 2011/PN.PLG., tanggal 27 Juni 2011, lihat

ne

do


In

A

gu

ng

M

Yurisprudensi MA-RI No. 109 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 30 Maret 2009, No. 422 K/

ik

h


Halaman 32

R ep ub


ne si a

Pdt.Sus/2009, tanggal 12 Februari 2010, No. 04 K/KPPU-L/2007, tanggal 14 Mei 2008 dan No. 01 PK/Pdt.Sus/2007, tanggal 12 Mei 2008;

I.

ng

Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi III:

Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena salah menerapkan hukum Perma

III.

Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum: Perbedaan amar putusan;

•

Putusan Judex Facti tidak mencerminkan rasa keadilan;

Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena pertimbangamn hukumnya bertentangan antara satu dengan yang lainnya;

Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena salah dalam menerapkan hukum

ub

V.

lik

ah

•

In

Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena kurang pihak;

A gu

II.

IV.

m

do

Nomor 3 Tahun 2005;

mengenai sanksi larangan untuk mengukuti tender;

Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena salah dalam menerapkan hukum

ep

ka

VI.

mengenai besaran sanksi denda dalam perkara a quo; poin di bawah ini;

Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan Karena Salah Menerapkan Hukum

ne

I.

R

ah

Uraian alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut, dapat kami uraikan dalam poin-

si

hk am


1.

ng

Perma No. 3 Tahun 2005

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum acara perkara a quo.

A gu

do

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan

In

Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut sebagai "Perma No. 3 Tahun 2005"):

lik

putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama";

Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang diajukan sebagai bentuk upaya

ub

2.

hukum banding/keberatan terhadap Putusan KPPU No.26 /KPPU-L/2010. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, upaya hukum keberatan yang

ep

ah

ka m ah

"Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk

diajukan oleh Para Terlapor yang berdomisili di Palembang (termasuk Para

R

Pemohon Kasasi) didaftarkan dalam 2 (dua) register perkara yang berbeda,

s ne

do


In

A

gu

ng

M

yaitu Nomor perkara a quo dengan register Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Plg. dan

ik

h


Halaman 33

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Plg. yang keduanya telah diputus pada tanggal 28 Juni 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

ng

3. Bahwa pada persidangan pertama tanggal 14 Juni 2011, pihak KPPU/

Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi telah berusaha menjelaskan kepada

do

Majelis Hakim Judex Facti dan juga Majelis Hakim perkara No.24/

A gu

Pdt.G/2011/PN.Plg. agar dapat menunda sidang untuk menggabungkan kedua

perkara tersebut kedalam satu register yang sama, namun Majelis Hakim

In

Judex Facti dan Majelis Hakim perkara No.24/Pdt.G/2011/PN.Plg. tidak

bersedia menunda sidang dan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara

4.

lik

ah

keberatan atas Putusan KPPU dalam 2 register perkara yang berbeda; Perkara dengan register No. 24/Pdt.G/2011/PN.Plg. adalah upaya hukum

ub

m

keberatan yang diajukan oleh 3 (tiga) pelaku usaha yang kesemuanya berdomisili hukum di Palembang, yaitu:

ka

a. PT Bunga Mulia Indah, in cassu Turut Termohon Kasasi XII;

ep

b. PT Gading Cempaka Graha, in cassu Turut Termohon Kasasi XIII; dan Fakta tersebut merupakan bukti nyata pelanggaran Perma No. 3 Tahun 2005

si

5.

R

ah

c. PT Dua Sepakat, in cassu Turut Termohon Kasasi XV; in cassu Pasal 4 ayat (3), yang memerintahkan agar upaya hukum keberatan

ng

ne

terhadap Putusan KPPU yang sama yang diajukan oleh Para Terlapor yang

berbeda, tapi kedudukan hukumnya sama, didaftar dalam 1 (satu) nomor

A gu

do

register perkara yang sama; 6.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang

In

mengadili keberatan terhadap 1 (satu) Putusan KPPU yang sama, maka menyalahi falsafah Perma No. 3 Tahun 2005, yang menghendaki hanya ada 1

lik

kasasi, maka juga hanya akan ada 1 (satu) Putusan tingkat kasasi; 7. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan Judex Facti telah salah putusannya harus dibatalkan;

Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan Karena Kurang Pihak

ep

II.

ub

dalam menerapkan hukum yaitu Perma No. 3 Tahun 2005 sehingga

1. Bahwa Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena kurang pihak, karena tidak mencantumkan/mengikutsertakan pihak-pihak sebagai berikut sebagai

R

ah

ka m ah

(satu) Putusan Pengadilan Negeri, sehingga apabila pun ada upaya hukum

s

Pemohon Keberatan, yaitu:

do


In

A

gu

Kasasi I;

ne

ng

M

a. PT Surya Eka Lestari, dahulu Terlapor I in cassu sebagai Turut Termohon

ik

h


Halaman 34

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia b. PT Wahyu Wide, dahulu sebagai Terlapor II, in cassu Turut Termohon Kasasi II;

ng

c. PT Sentosa Raya, dahulu sebagai Terlapor Ill, in cassu Turut Termohon Kasasi Ill;

do

d. PT Bunga Mulia Indah, dahulu sebagai Terlapor XV, in cassu Turut

A gu

Termohon Kasasi XII;

e. PT Gading Cempaka Graha, dahulu sebagai Terlapor XVI, in cassu Turut

In

Termohon Kasasi XIII;

f. PT Dua Sepakat, dahulu sebagai Terlapor XVIII, in cassu Turut Termohon

2.

lik

ah

Kasasi XV;

Pihak-pihak tersebut mengajukan keberatannya di Pengadilan Negeri hukumnya masing-masing;

ka

3.

ub

m

Palembang dan Pengadilan Negeri Baturaja, sesuai dengan domisili Bahwa sesuai dengan domisili hukumnya PT Bunga Mulia Indah/Turut

ep

Termohon Kasasi XII, PT Gading Cempaka Graha/Turut Termohon Kasasi

ah

XIII, dan PT Dua Sepakat/Turut Termohon Kasasi XV, mengajukan

si

R

keberatannya di Pengadilan Negeri Palembang yang terdaftar dalam register Nomor perkara 24/Pdt.G/2011/PN.Plg.;

ne

Bahwa sesuai dengan domisili hukumnya, maka PT. Surya Eka Lestari/Turut

ng

4.

Termohon Kasasi I, PT Wahyu Wide/Turut Termohon Kasasi II, dan PT

A gu

do

Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi III mengajukan keberatannya di Pengadilan Negeri Baturaja;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005,

In

5.

Pemohon Kasasi telah mengajukan surat permohonan kepada Mahkamah

lik

MA No. 08/Pen/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya menetapkan bahwa terhadap keberatan atas Putusan KPPU yang diajukan di

ub

Pengadilan Negeri Baturaja dan Pengadilan Negeri Palembang, maka Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri Palembang sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus keberatan

ep

ah

ka m ah

Agung yang kemudian MA merespon dengan mengeluarkan Surat Penetapan

terhadap Putusan KPPU a quo; 6.

Namun, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung, upaya hukum

s

R

keberatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja melalui

do


In

A

gu

ng

"Putusan PN Baturaja"), yang menurut Pemohon Kasasi mengandung cacat

ne

M

Putusan Nomor 03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA. (selanjutnya disebut sebagai

ik

h


Halaman 35

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia formil oleh karenanya batal demi hukum, dimana Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan PN Baturaja tersebut pada

ng

tanggal 5 Mei 2011. Bahwa PN Baturaja telah melebihi kewenangannya, karena berdasarkan Surat Penetapan MA No. 08/Pen/Pdt.Sus/2011, tanggal 19

do

April 2011, keberatan yang diajukan oleh PT Surya Eka Lestari/Turut

A gu

Termohon Kasasi I, PT Wahyu Wide /Turut Termohon Kasasi II, dan PT Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi III merupakan kewenangan absolut

7.

In

Pengadilan Negeri Palembang;

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka demi hukum sudah seharusnya

lik

ah

Putusan Judex Facti juga menyertakan PT Bunga Mulia Indah/Turut Termohon Kasasi XII, PT Gading Cempaka Graha/Turut Termohon Kasasi

ub

m

XIII, dan PT Dua Sepakat/Turut Termohon Kasasi XV, PT Surya Eka Lestari/ Turut Termohon Kasasi I, PT Wahyu Wide/Turut Termohon Kasasi II, dan PT

ka

Sentosa Raya/Turut Termohon Kasasi III sebagai Pemohon Keberatan dalam

ah

8.

ep

perkara a quo;

Bahwa dengan tidak dicantumkannya pihak-pihak tersebut sebagai pihak,

si

R

maka Putusan Judex Facti mengandung cacat formil dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

ne

Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan Karena Menimbulkan Ketidakpastian

ng

III.

Hukum

A gu

do

Perbedaan Amar Putusan

1. Bahwa pada persidangan pertama tanggal 14 Juni 2011, Pemohon Kasasi telah

In

mengemukakan kepada Majelis Hakim Judex Facti bahwa sebaiknya perkara

a quo ditunda hingga terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

lik

mana Pemohon Kasasi akan mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menggabungkan perkara;

ub

Namun Majelis Hakim Judex Facti kala itu menyatakan tidak perlu ada penggabungan register perkara, karena penggabungan hanyalah merupakan

ep

masalah administratif, dan karena kedua perkara tersebut memiliki susunan Majelis Hakim yang sama, sehingga pada waktu itu Majelis Hakim Judex Facti menjamin amar kedua putusan itu akan sama;

R

ah

ka m ah

Palembang untuk menggabungkan 2 (dua) perkara keberatan tersebut, yang

Putusan

Judex

Facti

dan

Putusan

do


In

gu A

cassu

ne

in

ng

M

Pdt.G/2011/PN.Plg.

s

2. Fakta yang ada, antara Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.16/

ik

h


Halaman 36

R ep ub


Pengadilan

Negeri

Palembang

No.

24/Pdt.G/2011/PN.Plg.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki

perbedaan amar putusan yang cukup signifikan antara keduanya, serta 3.

ng

memiliki perbedaan mencolok dengan Putusan KPPU;

Bahwa amar Putusan Judex Facti pada diktum ke-2 menyatakan sebagai

do

berikut:

A gu

2. "Membatalkan Putusan KPPU No.26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, sepanjang mengenai dictum angka 7, sehingga berbunyi:

In

"Menghukum Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ..... dst.;

lik

ah

Dictum angka 9, sehingga berbunyi: "Melarang, Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor Ill: PT Sentosa Raya,

ub

m

Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT

ka

Gemilang Permai, Terlapor XW: Medika Jaya Utama, Terlapor XV: Bunga

ep

Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, untuk mengikuti lelang ...

ah

dst... selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan

si

R

hukum tetap;

Dictum angka 10, sehingga berbunyi: "Melaranq, Terlapor IV: PT

ng

ne

Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT

Arga Makmur Mandiri, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV:

A gu

do

PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha dan Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang ... .

In

... dst.... selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";

Sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2011/

lik

4.

PN.Plg. pada diktum ke-2 menyatakan sebagai berikut:

ub

2. "Membatalkan Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, sepanjang mengenai dictum angka 8, sehingga berbunyi:

ep

"Menghukum Terlapor XV: PT. Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ..... dst; Dictum angka 9, sehingga berbunyi : "Menghukum., Terlapor I: PT Surya

ah

ka m ah

*ket: penebalan dilakukan untuk menunjukkan perbedaan amar putusan

s

R

Eka Lestari, Terlapor II. PT Wahyu Wide, Terlapor Ill: PT Sentosa Raya,

do


In

A

gu

ng

Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT Dwi Perkasa,

ne

M

Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru

ik

h


Halaman 37

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya

Manggala, Terlapor XIII· PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika

ng

Jaya Utama, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang ... dst... selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini

do

mempunyai kekuatan hukum tetap;

A gu

Dictum angka 10, sehingga berbunyi: "Melarang, Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT

In

Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor

XIII: PT Gemilang Permai, dan Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah

lik

ah

Mandiri, untuk mengikuti lelang .... dst .... selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";

ub

m

*ket: penebalan dilakukan untuk menunjukkan perbedaan amar putusan; 5. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Putusan Judex Facti

ka

membatalkan Putusan KPPU dan atau merubah diktum Putusan KPPU angka

ep

7, 9 & 10, sedangkan Putusan PN Palembang No. 24/Pdt.G/ 2011/PN.Plg.

si

angka 8,9, 10;

R

ah

membatalkan Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2010, dan atau merubah diktum 6. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari diktum Putusan Judex Facti

ne

ng

terkait pembatalan sanksi larangan tender, sebagaimana dapat dilihat pada tabel beriku:

do

Putusan PN Palembang No. 24/Pdt.G/2011/PN.Plg.

PT Surya Prima Abadi (Terlapor IX) PT Dwi Perkasa (Terlapor X) PT Nugraha Adi Taruna (Terlapor XI)

lik

ep

ub

LARANGAN TENDER SELAMA 18 BULAN 1 PT Medika Jaya Utama PT Nugraha Adi Taruna (Terlapor XVI) (Terlapor XI) PT Gading Cempaka Graha (Terlapor XVI)

R

ah

ka m ah

A gu

Putusan Judex Facti (Putusan PN Palembang No. 16/Pdt.G/2011/PN.Plg) LARANGAN TENDER SELAMA 12 BULAN 1 PT Bunga Mulia Indah (Terlapor XV) 2 PT Dua Sepakat (Terlapor XVIII)

In

No

s

do


In

A

gu

ng

signifikan, yang dapat dikategorikan sebagai dualisme Putusan, dimana 2

ne

M

7. Maka dapat disimpulkan telah terjadi perbedaan amar putusan yang

ik

h


Halaman 38

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (dua) putusan yang memeriksa 1 (satu) pokok perkara yang sama, namun memiliki amar putusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan kerancuan hukum

dan

mengakibatkan

ketidakpastian

hukum

ng

penafsiran

dalam

pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU, oleh karenanya Putusan Judex Facti

do

demi hukum harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki

A gu

kekuatan hukum;

Putusan Judex Facti Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan

Bahwa Putusan Judex Facti tidak mencerminkan rasa keadilan, karena:

In

8.

a. Hanya mengurangi denda yang dijatuhkan kepada Termohon Kasasi I,

lik

ah

yang menurut Pemohon Kasasi didasarkan atas alasan yang tidak rasional, yang uraian keberatannya akan Pemohon Kasasi uraikan pada bagian lain

ub

m

memori kasasi ini;

b. Hanya melepaskan Para Termohon Kasasi dari sanksi larangan 9.

Kalaupun Judex Facti beranggapan bahwa Judex Facti hanya dapat memutus

ep

ka

untuk mengikuti tender.

ah

tidak lebih dari yang dimohonkan oleh Para Pemohon Keberatan sebagaimana

si

R

ketentuan hukum perdata, maka hal tersebut adalah kurang tepat, karena perkara a quo merupakan perkara persaingan usaha dan bukan merupakan

ng

ne

perdata murni, karena juga mengandung dimensi dan kepentingan publik.

Oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Judex Facti juga memperhatikan

A gu

do

rasa keadilan; IV.

Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan Karena Pertimbangan Hukumnya

In

Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti saling bertentangan antara satu

lik

paragraf ke-1 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa demikianpun penjatuhan sanksi ... berupa larangan untuk

ub

mengikuti lelang ... , menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak beralasan karena berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU

ep

hanya diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa: .... dst"

2. Sedangkan dalam Putusan Judex Facti pada bagian pertimbangan hukum

R

ah

ka m ah

bagian dengan bagian lainnya, sebagaimana dinyatakan pada halaman 16

s ne

do


In

A

gu

ng

M

halaman 16: paragraf ke-2, yang dapat dikutip sebagai berikut:

ik

h


Halaman 39

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia " ... Penjatuhan larangan untuk tidak: mengikuti lelang yang menggunakan

dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja

Daerah

(APBD)

...

dst...

haruslah

ng

Pendapatan

dibatalkan;"

Bahwa 2 pertimbangan Judex Facti tersebut kontradiktif serta saling

do

3.

A gu

bertentangan satu dengan lainnya, karena di satu sisi Judex Facti menyatakan

KPPU/Pemohon Kasasi tidak berwenang mengeluarkan sanksi larangan tender yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Kasasi;

Terlebih lagi pada bagian pertimbangan hukumnya pada halaman 15

lik

ah

4.

In

tender, namun di sisi lain Judex Facti hanya membatalkan sanksi Iarangan

paragraf ke-3, Judex Facti menyatakan sependapat dengan pembuktian Pasal

ub

m

22 UU No. 5 Tahun 1999:

"Menimbanq, bahwa setelah Majelis mempelajari pertimbangan dalam

ka

putusan KPPU No. 26/ KPPU-L/ 2010 tanggal 15 November 2010, maka

ep

Majelis berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis KPPU

ah

telah benar, sesuai dengan fakta dan aturan hukum yang berlaku sebagaimana

si

R

tinjauan Rule of Reason, dengan demikian Putusan KPPU Nomor 26/ KPPU-

5.

ng

terjadinya persekongkolan Horizontal dan Vertikal harus dipertahankan ...”; Namun pada bagian amar putusannya, Judex Facti hanya mengurangi

ne

L/ 20 10 tanggal 15 November 2010, sepanjang pembuktian mengenai telah

A gu

do

besaran sanksi denda kepada Termohon Kasasi I, dan menghapuskan larangan tender bagi Para Termohon Kasasi, sedangkan Para Terlapor lainnya yang

In

juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak dikurangi hukumannya;

pertimbangan hukum dan amar putusan;

lik

Dari poin 4 dan 5 di atas, dapat dilihat terjadi perbedaan pada bagian

7. Kalaupun Judex Facti beranggapan bahwa Judex Facti hanya dapat

ub

memutus tidak lebih dari yang dimohonkan oleh Para Pemohon Keberatan sebagaimana ketentuan hukum perdata, maka hal tersebut adalah kurang tepat, karena perkara a quo merupakan perkara persaingan usaha dan bukan

ep

ah

ka m ah

6.

merupakan perdata murni, karena juga mengandung dimensi dan kepentingan publik. Oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Judex Facti juga

s

Dikarenakan adanya pertentangan pernyataan tersebut, maka apa yang

do


In

A

gu

ng

menjadi maksud pertimbangan hukum Judex Facti tersebut menjadi tidak

ne

M

8.

R

memperhatikan rasa keadilan;

ik

h


Halaman 40

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jelas dan kabur, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki pertimbangan

hukum yang cukup dan dengan demikian Putusan Judex Facti sepatutnya V.

ng

dibatalkan.

Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan Karena Salah Dalam Menerapkan Larangan Untuk Mengikuti Tender

A gu

do

Hukum Mengenai Sanksi

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam melakukan penerapan hukum terkait

pertimbangan hukum mengenai sanksi larangan untuk mengikuti tender

In

terhadap Para Termohon Kasasi dalam perkara a quo, sebagaimana terdapat pada pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 16 yang dapat kami

lik

ah

kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa demikianpun penjatuhan sanksi terhadap Pemohon

ub

m

Keberatan III dahulu Terlapor X, dan Pemohon Keberatan IV I dahulu Terlapor XX berupa larangan untuk mengikuti lelang yang menggunakan

ep

ka

dana anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan dan

ah

Pemohon Keberatan IIII dahulu Terlapor XI berupa larangan untuk mengikuti

si

R

lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendaptan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia

ne

ng

selama 18 (delapan belas) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Palembang tidak beralasan karena berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun hanya

diberi

kewenangan

untuk

menjatuhkan

sanksi

do

KPPU

A gu

1999,

administratif berupa: .... dst"

In

"Sedangkan penjatuhan larangan untuk tidak mengikuti lelang yang

menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan

lik

(dua belas) bulan kepada Pemohon Keberatan III dahulu Terlapor X dan Pemohon Keberatan IV I dahulu Terlapor XX, dan selama 18 (delapan belas) kepada

Pemohon

ub

bulan

Keberatan

IlII dahulu Terlapor XI tidaklah termasuk kewenangan KPPU sebagaimana

ep

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan putusan KPPU sepanjang mengenai pelarangan

mengikuti

R

ah

ka m ah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 12

lelang

terhadap

Pemohon

Keberatan

IV/dahulu

Terlapor

XX

haruslah

do


In

A

gu

dibatalkan;

ne

Pemohon

ng

M

dan

s

Keberatan III dahulu Terlapor X, Pemohori Keberatan III/dahulu Terlapor XI,

ik

h


Halaman 41

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Bahwa sanksi yang dijatuhkan Pemohon Kasasi berupa larangan untuk

mengikuti tender, telah sesuai dengan sanksi administratif sebagaimana diatur

ng

dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

do

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

A gu

berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

In

sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal

lik

ah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang

ub

m

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

ka

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan

ep

posisi dominan; dan atau

ah

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha

si

R

dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

ng

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

ne

dan atau

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar setinggi-tingginya

Rp25.000.000.000,00

do

dan

A gu

rupiah)

(dua puluh lima miliar rupiah);

In

3. Bahwa frasa kalimat "dapat berupa" pada ayat (2) tersebut di atas bukanlah bersifat "limitatif', sehingga tidak berarti hanya mengacu pada hal-hal dari

lik

47 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif

ub

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini; maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon Kasasi tidak terikat pada hal-hal yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2)

ep

ah

ka m ah

butir a sampai dengan g tersebut. Namun dengan tetap berpedoman pada Pasal

butir a sampai dengan butir g, melainkan sanksi lain yang bersifat administratif sepanjang relevan dan berkaitan dengan perkara yang

s

R

bersangkutan, serta memiliki tujuan untuk menciptakan persaingan usaha

ne

do


In

A

gu

ng

M

sehat sebagaimana amanah dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 itu sendiri;

ik

h


Halaman 42

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4. Bahwa selain itu, esensi dari sanksi larangan untuk mengikuti tender

adalah sebagai efek jera kepada para pelaku usaha yang terbukti melanggar UU

No.

5

Tahun

1999,

untuk

tidak

mengulangi

ng

ketentuan

kegiatan/tindakan, sehingga dalam jangka panjang tercipta iklim persaingan

Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1999

A gu

5.

do

usaha sehat;

terkait sanksi administratif, yaitu:

In

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

lik

ah

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan

ub

m

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; 6. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas Pemohon Kasasi berwenang

ka

untuk menjatuhkan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan

ep

kegiatan yang terbukti menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Pemohon

ah

Kasasi telah membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5

si

R

Tahun 1999, berupa persekongkolan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dan Terlapor lainnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu telah tepat

ng

ne

apabila dijatuhi sanksi yang setimpal berupa larangan untuk mengikuti tender sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

do

Bahwa berdasarkan kewenangan Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan sanksi

A gu

7.

larangan untuk mengikuti tender juga telah beberapa kali dikuatkan

In

berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

(Putusan KPPU No. 01/jKPPU-L/2009);

lik

tender pekerjaan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga terbarukan

ub

-- Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/PDT.SUS/2011 dalam perkara tender jasa kebersihan di PT Chevron Pacific Indonesia (Putusan KPPU

ep

No. 04/KPPU-L/2009);

-- Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 377 K/PDT.SUS/2011 tanggal 20 Mei 2011 dalam perkara persekongkolan tender kegiatan kebersihan

ah

ka m ah

-- Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/PDT.SUS/2010 dalam perkara

s

R

gedung gabungan dinas dan pembangunan rumah dinas Sekda Provinsi

ne

do


In

A

gu

ng

M

Riau (Putusan KPPU No. 20//PPU-L/2010);

ik

h


Halaman 43

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia -- Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/PDT.SUS/2008 dalam perkara tender PJU-SJU Jakarta (Putusan KPPU No. 20/KPPU-L/2005);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas Judex Facti telah

ng

8.

salah dalam menerapkan hukum. Pemohon Kasasi telah tepat dan benar dalam

do

menjatuhkan denda, dan besaran dendanya telah memperhatikan asas-asas

A gu

keadilan, kegunaan, manfaat hukum, tingkat kesalahan, tingkat kerugian

masyarakat yang ditimbulkan, efek jera, dan kelangsungan usaha Para

In

Termohon Kasasi itu sendiri. Dengan demikian Putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan Karena Salah Dalam Menerapkan

lik

ah

VI.

Hukum Mengenai Besaran Sanksi Denda Dalam Perkara A Quo Bahwa Judex Facti telah pula terbukti melakukan kesalahan penafsiran

ub

m

1.

dan penerapan hukum yang keliru, terkait besaran denda yang dijatuhkan

ep

ka

terhadap Termohon Kasasi I. Pemohon Kasasi menjatuhkan sanksi denda kepada Termohon Kasasi I sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan

ah

puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang

si

R

kemudian diubah oleh Judex Facti menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

ne

Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 15 paragraf ke-5

ng

2.

menyatakan:

A gu

do

"Menimbang, bahwa penjatuhan denda kepada Pemohon Keberatan I/dahulu

Terlapor IX, sebesar Rp599.499.000,00 menurut Majelis tidak rasional karena

In

nilai tender yang dimenangkan oleh Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor

XV adalah sebesar Rp11.989.970.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus

lik

dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kerugian negara dalam pelaksanaan proyek tersebut, sehingga tidaklah beralasan jika terhadap Pemohon

ub

Keberatan/dahulu Terlapor IX dikenakan denda sebagaimana putusan KPPU tersebut, sehingga Majelis Hakim. Pengadilan Negeri Palembang berpendapat

ep

adalah adil jika denda yang dijatuhkan terhadap Pemohon Keberatan/ dahulu Terlapor IX sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 3.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti

R

ah

ka m ah

delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah

s

tersebut. Besaran pengurangan denda yang hampir mencapai 90% adalah tidak

ne

do


In

A

gu

ng

M

logis dan tidak rasional;

ik

h


Halaman 44

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4. Bahwa Judex Facti tidak mencantumkan atau menunjukkan bukti yang mendukung pertimbangannya yang menyatakan: "telah dilaksanakan dengan

ng

baik dan tidak ada kerugian negara", sehingga cukup beralasan Pemohon Kasasi menyimpulkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak

do

memiliki pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);

A gu

5. Bahwa besaran denda yang dijatuhkan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar,

karena berpedoman pada asas-asas keadilan, kegunaan, manfaat hukum, serta

In

paradigma putusan yang dapat dilaksanakan (executable). Pertimbangan lain adalah adanya tingkat pelanggaran, akibat/kerugian masyarakat, kelangsungan

lik

ah

usaha Para Termohon Kasasi, serta efek jera terhadap Para Termohon Kasasi agar di kemudian hari tidak melakukan perbuatan, perjanjian atau kegiatan

ub

m

yang melanggar hukum persaingan;

6. Bahwa nilai denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh

ka

sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) telah

ep

memperhatikan nilai tender yang diikuti oleh Termohon Kasasi I yaitu sebesar

ah

Rp11.989.970.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan

si

7.

R

juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); Bahwa hal lain yang dipertimbangkan adalah bahwa tingkat keuntungan yang

ng

ne

diperoleh Termohon Kasasi I adalah hasil dari permufakatan jahat berupa persekongkolan tender;

do

Justru sebaliknya adalah tidak rasional dan tidak adil apabila Pemohon Kasasi

A gu

8.

menjatuhkan sanksi yang tidak dapat dijalankan (non-executable) oleh Para

In

Termohon Kasasi, seperti misal menjatuhkan sanksi denda minimal sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap pelaku usaha yang

lik

tingkat pelanggaran yang dilakukan. Putusan seperti itu tidak akan efektif dalam menegakkan hukum persaingan, sebagaimana salah satu maksud dan

ub

tujuan dibentuknya UU No.5 Tahun 1999, yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha; 9.

ep

ah

ka m ah

melanggar, tanpa memperdulikan (regardless) besar kecil usahanya dan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dikarenakan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar

s

R

dalam menjatuhkan denda, dan besaran dendanya telah memperhatikan asas-

do


In

A

gu

ng

masyarakat yang ditimbulkan, efek jera, dan kelangsungan usaha Para

ne

M

asas keadilan, kegunaan, manfaat hukum, tingkat kesalahan, tingkat kerugian

ik

h


Halaman 45

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Termohon Kasasi itu sendiri. Dengan demikian Putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Bahwa sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, putusan Judex Facti tersebut mengandung

cacat

hukum

karena

Judex

Facti

dalam

memeriksa,

do

I.

ng

Keberatan-Keberatan Pemohon kasasi IV:

A gu

mempertimbangkan dan memutus perkara permohonan keberatan No.16/ Pdt.G/2011/PN.PLG., telah melakukan kesalahan-kesalahan yang nyata karena undangan

yang

berlaku

(ii)

telah

In

Judex Facti (i) telah melanggar prosedur hukum acara dan ketentuan perundangsalah

dan/atau

tidak

lik

ah

menerapkan hukum yang berlaku dan (iii) bertindak diskriminatif terhadap Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung

ub

m

RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang No.16/ Pdt.G./2011/PN.PLG., tertanggal 28 Juni 2011 tersebut sepanjang terhadap diri II.

Judex Facti dengan keliru mengabulkan petitum permohonan keberatan Para

ep

ka

Para Pemohon Kasasi I, II, III,IV dan V;

ah

Termohon Kasasi I,Il, III dan IV yang meminta agar Judex Facti menghukum Para

si

R

Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V sesuai dengan diktum putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010 tertanggal 15 November 2010, karena para Pemohon Kasasi I,

ng

ne

II, Ill, IV dan V sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan para termohon kasasi I, II,III dan IV;

do

Bahwa Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V sama sekali tidak mempunyai

A gu

1.

hubungan hukum apapun dengan Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV

Bahwa Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V tidak pernah turut

lik

berpartisipasi dalam tender-tender yang diikuti oleh Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV;

Bahwa selama persidangan baik dihadapan KPPU maupun dalam perkara

ub

3.

permohonan keberatan No.16/Pdt.G/2011/PN.PLG., dihadapan Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang, tidak pernah terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V telah melakukan persekongkolan ataupun kerja sama dengan Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk memenangkan tender-

ng

s

Bahwa oleh karenanya tidak pada tempatnya Para Termohon Kasasi I, II, III

do


In

A

gu

dan IV mengikutsertakan Para Pemohon Kasasi I, II, III ,IV dan V sebagai

ne

4.

R

tender yang diadakan;

M

ep

ah

ka m ah

2.

In

karena merupakan badan-badan hukum yang berbeda dan tidak ada kaitannya;

ik

h


Halaman 46

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Turut Keberatan IV, VI, VII, VIII dan IX dalam perkara keberatan No.16/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi I, II,

ng

III dan IV dihadapan Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang tersebut;

5. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

do

Kelas lA Palembang menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan

A gu

keberatan Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV sebagai tidak dapat diterima terhadap Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V;

Judex Facti telah keliru menerapkan hukum terhadap Para Pemohon Kasasi I,ll,

In

III.

ah

sebagai Para Turut Termohon Keberatan;

lik

Ill, IV dan V Yang Ditarik Oleh Para Termohon Kasasi I, II, Ill, dan IV hanya 1. Bahwa sebagaimana terbukti dan dapat dibaca dalam Memori Keberatan yang

ub

m

diajukan oleh Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV yang terdaftar dibawah No:

16/Pdt.G/2011/PN.PLG.;

ka

tertanggal 25 Januari 2011 maka Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V

ep

ditarik oleh Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV hanya sebagai para Para Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, maka jika suatu pihak ditarik sebagai

si

2.

R

ah

Turut Keberatan IV, VI, VII, VIII dan IX; pihak dalam suatu perkara sebagai Turut Tergugat atau Turut Keberatan maka

ng

ne

terhadap Turut Tergugat atau Turut Keberatan tersebut tidak dapat dimintakan

agar Pengadilan dalam putusannya menghukum Turut Tergugat atau Turut

do

A gu

Keberatan untuk membayar suatu denda atau melarangnya untuk mengikuti

tender, karena menurut Hukum Acara Perdata, Pengadilan hanya dapat Turut

Tergugat

atau

Turut

Keberatan

tersebut

In

menyatakan bahwa

diperintahkan untuk taat dan tunduk pada putusan Pengadilan tersebut;

lik

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI No. 26/KPPU-L/2010 tertanggal 15 November, 2010 yang menghukum Pemohon Kasasi IV (PT Alam Baru

ub

Persada) untuk membayar denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah menyalahi hukum acara yang berlaku; 4.

ep

ah

ka m ah

3. Bahwa oleh karenanya Judex Facti yang menguatkan Putusan Komisi

Bahwa hal yang sama juga telah dilakukan secara keliru oleh Judex Facti sehubungan dengan masalah larangan untuk mengikuti tender bagi Para

s

R

Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V;

do


In

A

gu

ng

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI No. 26/KPPUL/2010, tertanggal 15

ne

M

5. Bahwa diktum putusan Judex Facti yang menguatkan Putusan Komisi

ik

h


Halaman 47

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia November, 2010 yang melarang Para Pemohon Kasasi II, IV dan V untuk mengikuti tender yang menggunakan APBN atau APBD selama 12 bulan atau

ng

18 bulan bagi Para Pemohon I dan III jelas menyalahi hukum acara yang berlaku. Seharusnya Pengadilan hanya dapat menyatakan Para Pemohon

do

Kasasi I, II, Ill, IV dan V diperintahkan untuk taat dan tunduk pada putusan

A gu

Pengadilan tersebut;

6.

Bahwa dengan adanya kekeliruan-keliruan tersebut maka putusan Judex Facti

In

adalah cacat hukum karenanya harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya oleh Mahkamah Agung RI;

Judex

Facti telah bertindak diskriminatif terhadap Pemohon Kasasi IV (PT

lik

ah

IV.

Alam Baru Persada) karena telah mengurangi jumlah hukuman denda yang harus

ub

m

dibayar oleh Termohon Kasasi I, dan tidak mengurangi jumlah hukuman denda yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi IV(PT Alam Baru Persada);

ka

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V tidak pernah bekerja sama

ep

atau melakukan persekongkolan berupa apapun juga baik diantara mereka

ah

maupun dengan Para Termohon Kasasi I,II,III, dan IV untuk memenangkan

si

R

tender-tender bagi proyek yang disebut dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI No. 26/KPPU-L/2010, tertanggal 15 November,

ng

ne

2010 karena Para Pemohon Kasasi I, II, Ill, IV dan V adalah badan-badan hukum yang berbeda dengan pengurus dan manajemen yang berbeda,

A gu

do

sehingga tidak seharusnya terhadap Pemohon Kasasi IV, dikenakan hukuman denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh

2.

In

delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA

lik

memberikan pengurangan jumlah hukuman denda yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I dari Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh

ub

sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan terhadap Pemohon 3.

ep

Kasasi IV tidak diberikan pengurangan sama sekali;

Bahwa jumlah nilai proyek yang dimenangkan oleh Pemohon Kasasi IV hanya sebesar Rp1.747.600.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh enam

ratus

ribu

rupiah)

sehingga

hukuman

denda

sebesar

s

juta

R

ah

ka m ah

Palembang telah dengan keliru dan diskriminatif mempertimbangkan dan

ne

do


In

A

gu

ng

M

Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu

ik

h


Halaman 48

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia rupiah) yang dijatuhkan oleh KPPU dan dikuatkan oleh Judex Facti atas Pemohon Kasasi IV terasa sangat tidak adil dan tidak logis;

Bahwa baik KPPU maupun Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang dalam

ng

4.

putusannya masing-masing telah bertindak tidak transparan dan tidak pernah

do

mengemukakan dasar hukumnya dan patokan serta cara penghitungan jumlah

A gu

denda yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi IV tersebut, tetapi dengan tidak masuk akal tanpa uraian perhitungan menghukum Pemohon Kasasi IV

In

untuk membayar denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa diktum Judex Facti terhadap Pemohon Kasasi IV tersebut sangat

lik

ah

5.

bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti sendiri pada

ub

m

halaman 15 alinea 5 yang mengakui bahwa penjatuhan sanksi denda haruslah didasarkan pada pertimbangan yang logis;

ka

6.

Bahwa lagi pula, Pemohon Kasasi IV telah mengerjakan seluruh proyek yang

ep

dimenangkannya dengan baik dan tidak ada kerugian negara yang timbul dari

ah

pelaksanaan proyek-proyek tersebut, sehingga tidaklah adil jika terhadap

si

R

Pemohon Kasasi IV dikenakan denda sebagaimana disebut dalam putusan KPPU dan putusan Judex Facti sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta ratus

dua

puluh

ne

ng

empat

delapan ribu rupiah) tersebut;

A gu

do

7. Bahwa oleh karenanya Judex Facti dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dan hukuman denda yang diskriminatif terhadap

In

Pemohon Kasasi IV yaitu memberikan keringan denda hanya untuk

kepentingan Termohon Kasasi I, dan tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi IV,

Judex Facti Telah Secara Keliru Bertindak Diskriminatif Dan Melampaui

ub

Kewenangannya Terhadap Para Pemohon Kasasi I, II, III, IV dan V Dengan Menghapuskan Hukuman Larangan Untuk Mengikuti Tender Bagi Para Termohon Kasasi I, II, III, dan IV Dan Tidak Untuk Para Pemohon Kasasi

ep

VI.

lik

Agung RI;

ah

ka m ah

sehingga sudah sepatutnya putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah

I,ll, III,IV dan V

Bahwa berdasarkan Pasal 47 (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999, maka

R

1.

ne

do


In

A

gu

ng

M

secara limitatif hanya dapat berupa:

s

sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Termohon Kasasi V (KPPU)

ik

h


Halaman 49

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasa116 dan atau;

ng

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan atau;

do

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti

A gu

menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau;

In

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan atau;

lik

ah

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan atau;

ub

m

f. penetapan pembayaran ganti rugi dan atau

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

ka

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

ep

rupiah);

ah

2. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 47 (2) butir c Undang-Undang No 5 Tahun

si

R

1999, maka yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan;

ng

ne

3. Bahwa oleh karenanya Termohon Kasasi V (KPPU) dan atau Judex Facti tidak berwenang menjatuhkan sanksi larangan bagi Para Pemohon Kasasi Il,

A gu

do

IV dan V untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN dan APBD

di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan dan bagi Pemohon Kasasi I,

4.

In

dan III selama 18 (delapan belas) bulan;

Oleh karenanya diktum putusan yang diberikan oleh judex facti dalam angka

lik

No.16/Pdt.G/2011/PN.PLG., tertanggal 28 Juni 2011 (halaman 17) yang menguatkan sanksi larangan bagi Para Pemohon Kasasi II, IV dan V untuk

ub

mengikuti lelang yang menggunakan dana APBD dan APBN di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan dan 18 (delapan belas ) bulan bagi Pemohon Kasasi I dan III yang dijatuhkan oleh pihak KPPU dalam Putusan

ep

ah

ka m ah

2 aline a 3 dan alinea 4 putusan Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI No. 26/KPPU-L/2010, tertanggal 15 November, 2010 dan dikuatkan oleh Judex Facti merupakan

s

R

tindakan yang melampaui kewenangan Judex Facti bahkan dapat dianggap

do


In

A

gu

Facti harus dibatalkan;

ne

ng

M

sebagai penyalahgunaan wewenang Judex Facti dan karenanya putusan Judex

ik

h


Halaman 50

R ep ub


5. Bahwa dalam Pasal 47 (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sanksi yang

diberikan bersifat limitatif sehingga Termohon Kasasi V (KPPU) maupun

ng

Judex Facti tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi di luar ketentuan

pasal 47 (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut termasuk larangan

do

untuk mengikuti lelang tersebut;

A gu

6. Bahwa diktum putusan Judex Facti tersebut jelas bertentangan dengan

pertimbangan hukum Judex Facti sendiri pada halaman16 alinea 1, dan 2 dari

In

putusan a quo bahwa penjatuhan sanksi berupa larangan untuk mengikuti

lelang yang menggunakan APBN dan APBD di seluruh Indonesia menurut

lik

ah

Judex Facti tidak beralasan karena KPPU hanya diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang secara limitatif disebut dalam Pasal 47 (2) Undang-

ub

m

Undang No. 5 Tahun 1999;

7. Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum dan pendapat Judex Facti tersebut

ka

secara diskriminatif diberlakukan dalam putusan aquo untuk kepentingan Para

ep

Termohon Kasasi I, II, III dan IV dan tidak berlaku bagi Para Pemohon Kasasi

ah

I, Il, Ill, IV dan V karena Para Pemohon Kasasi Il, IV dan V tetap dilarang

si

R

untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN dan APBD diseluruh Indonesia selama 12 bulan dan bagi Pemohon Kasasi I dan Ill;

ng

ne

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

do

A gu

mengenai keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara

In

saksama memori kasasi masing-masing pada tanggal 21 Juli 2011, tanggal 22 Juli 2011,

tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 9 Agustus 2011 dan kontra memori kasasi tanggal

lik

dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

ub

-- Bahwa perkara Keberatan a quo diperiksa dalam register perkara tersendiri, yaitu Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Plg., sehingga terpisah dari Perkara Keberatan yang sama yaitu Keberatan terhadap putusan KPPU (Pemohon Kasasi II) Nomor 26/

ep

ka m ah

tanggal 7 Februari 2012, tanggal 29 Mei 2012 dan tanggal 25 Juni 2012, dihubungkan

KPPU-L/2010, dalam perkara register Nomor 24/Pdt.G/2011/PN/Plg., sehingga untuk perkara yang sama di daftar dengan nomor yang berbeda, dan oleh karena itu

s

R

bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2005;

do


In

A

gu

ng

konsisten yaitu bahwa hukuman terhadap Para Pemohon Keberatan (Terlapor IX, X,

ne

-- Bahwa selain itu dalam putusan Judex Facti terdapat pertimbangan yang tidak

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 51

R ep ub


XI dan Terlapor XX) berupa denda perlu diperbaiki, dan sanksi berupa larangan untuk mengikuti tender dinyatakan tidak berdasar secara hukum sehingga harus

ng

dibatalkan, namun terhadap para Turut Termohon Keberatan yang juga sebagai Terlapor bersama-sama Para Pemohon Kasasi, sanksi-sanksi tersebut tetap berlaku

do

sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum;

A gu

-- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan sependapat dengan KPPU bahwa terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal, kecuali

In

mengenai besarnya denda yang dijatuhkan adalah tidak logis apabila dihubungkan dengan nilai proyek;

lik

ah

-- Bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) angka 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang

ub

m

menjatuhkan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00, oleh karenanya penentuan besarnya denda sebagaimana

ka

ditentukan dalam putusan KPPU a quo adalah dapat dibenarkan;

ep

-- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Judex Facti tidak dapat

ah

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung sependapat dengan

si

R

pertimbangan dan Putusan KPPU dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah

ng

ne

Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT. SURYA EKA LESTARI dan kawan-kawan, tersebut dan

A gu

do

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN/

Plg., tanggal 28 Juni 2011 yang membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan

In

Usaha Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di

lik

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Turut Termohon Keberatan dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para

ub

Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48

ep

ka m ah

bawah ini;

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

s

R

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

do


ne

MENGADILI

In

A

gu

ng

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 52

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I.

1. PT. SURYA EKA LESTARI, 2. PT. WAHYU WIDE, 3. PT. SENTOSA

ng

RAYA;

II. 1. PT. BUNGA MULIA INDAH, 2. PT. GADING CEMPAKA GRAHA, 3.

A gu

do

PT. DUA SEPAKAT;

III. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA;

In

IV. 1. PT. NUSANTARA MEMBANGUN, 2. PT. BINTANG SELATAN AGUNG,

3. PT. ARGA MAKMUR MANDIRI, 4. PT. ALAM BARU PERSADA, 5. PT.

lik

ah

MAHALINI JAYA MANGGALA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

KPPU/2011/PN.Plg., tanggal 28 Juni 2011;

Palembang Nomor 16/Pdt.G/

ka

1.

ub

m

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide,

ep

Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili, Terlapor VI: PT. Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT.

R

ah

Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT. Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT.

si

Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI: PT.

ng

ne

Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT. Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT. Bunga

do

Mulia Indah, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT. Alam

A gu

Permai lndah Mandiri, Terlapor XVIII: PT. Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia

Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan

In

Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju

lik

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menghukum Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar

ub

2.

Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

ep

pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

do


In

A

gu

ng

Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua

s

Menghukum Terlapor II: PT. Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar

ne

3.

R


M

h


ik

ah

ka m ah

Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang

Halaman 53

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda


ng

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor III: PT. Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar

do

4.

A gu

Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

In

pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

5.

lik

ah


Menghukum Terlapor V: PT. Cinta Famili untuk membayar denda sebesar

ub

m

Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

ka


ep

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 Menghukum Terlapor VIII: PT. Alam Baru untuk membayar denda sebesar

si

6.

R

ah

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

ng

ne

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

A gu

do

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar

In

7.


lik

pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan Menghukum Terlapor XV: PT.

Bunga Mulia membayar denda sebesar

Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat

ep

8.

ub


ah

ka m ah

puluh sembilan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi

s

R


ne

do


In

A

gu

ng

M


ik

h


Halaman 54

R ep ub


9.

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Melarang Terlapor I: PT. Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT. Wahyu Wide, Terlapor III: PT. Sentosa Raya, Terlapor VI: PT. Bintang SeIatan Agung, Terlapor Vlll : PT.

ng

Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT. Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT. Dwi

Perkasa, Terlapor Xll: PT. Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XV: PT. Bunga MuIia

do

lndah, Terlapor XVlll: PT. Dua Sepakat, dan Terlapor XX: PT. Sekawan Maju

A gu

Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

In

diseluruh lndonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

lik

ah

10. Melarang, Terlapor IV: PT. Nusantara Membangun, Terlapor V: PT. Cinta Famili, Terlapor VIl : PT. Arga Makmur Mandiri, Terlapor Xl: PT. Nugraha Adi Taruna,

ub

m

Terlapor XlII: PT. Gemilang Permai, Terlapor XlV: Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT. Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT. Alam Permai Indah Mandiri,

ka

untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja

ep

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh

si

hukum tetap;

R

ah

Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar

ng

ribu rupiah);

ne

biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

A gu

do

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh Prof.Dr. Valerine

In

J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma’arif, SH.,LLM.,Ph.D.,

Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

lik

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu utami, SH.,MH., Anggota-anggota,

Ketua,

Syamsul Ma’arif, SH.,LLM.,Ph.D.

s ne

do


In

ng gu A

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

R

ttd/

ttd/

ep

ttd/

H. Djafni Djamal, SH.,MH.

.

ub

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

M

h


ik

ah

ka m ah

SH.,MH.,

dan H. Djafni Djamal,

Halaman 55

R ep ub


A gu

Biaya-biaya: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Administrasi Kasasi Jumlah

ttd/ Endang Wahyu utami, SH.,MH.

: Rp 6.000,00 : Rp 5.000,00 : Rp489.000,00 + : Rp500.000,00

do

ng

Panitera Pengganti,

ub

m

lik

In

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI an Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

ah

ne si a

hk am


s ne

do


In

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ub

lik

ka m ah

In

A gu

do

ng

ne

si

R

ah

ep

ka

Rahmi Mulyati, SH.MH. NIP 19591207.1985.12.2.002

ik

h


Halaman 56

2013)

Recommend Documents