2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV)

JAKARTA KAMIS, 5 SEPTEMBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perkoperasian [Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi 2. Iwan Dermawan 3. Muhammad Hatta, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV) Kamis, 5 September 2013, Pukul 10.40 – 11.37 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi Harjono Arief Hidayat Maria Farida Indrati Muhammad Alim Anwar Usman Patrialis Akbar

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Yudha Indra Pradja Tayep Suparli Indra Budi Jaya Kusuma Fahadil Fikri Yudi Ali

B. Ahli dari Pemohon: 1. Tatang Astarudin 2. Ija Suntana C. Pemerintah: 1. Tuti Rianingrum 2. Setyo Heriyanto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB

1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 65/PUU-XI/2013 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon yang

2.

hadir siapa? Silakan.

PEMOHON: YUDHA INDRA PRADJA Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Oke perkenalkan, dari yang mendampingi kami di hari ini, ada dua orang Ahli dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Dr. Ija Suntana. Yang kedua, Dr. Tatang Astarudin. Dan kemudian dari Pihak Pemohon, yang pertama Saudara Tayep Suparli Mahasiswa Muamalah UIN Sunan Gunung Jati. Yang kedua, Saudara Fikri Mahasiswa Muamalah UIN Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Saudara Fahadil Mahasiswa Muamalah UIN Sunan Gunung Jati. Ya, mahasiswa. Yang keempat, Saudara Indra Budi Jaya Kusuma Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan … Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Jati. Kemudian, Saudara Ali. Kemudian, Saudara Yudi. Yang di belakang kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Dan saya sendiri sebagai Pemohon I Yudha Indra Pradja. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: TUTI RIANINGRUM Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya sendiri Tuti Rianingrum dari Kementerian Hukum dan HAM, sebelah kiri saya Bapak Setyo Heriyanto Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Yang di belakang, staf dari Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih, Yang Mulia.

1

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. DPR belum hadir, ya? Baiklah hari ini kita sidang untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon. Yang pertama, Dr. H. Tatang Astarudin. Silakan maju di depan, diambil sumpah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Dr. Ija Suntana, ya. Dua-duanya beragama Islam, ya? Baik. Silakan, Pak Fadil, disumpah menurut Agama Islam.

6.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilahkan mengikuti kata-kata sumpahnya, dimulai! “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

7.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan duduk ke tempat duduk. Baiklah yang pertama akan memberikan keterangan Ahlinya Dr. Tatang, saya persilakan menggunakan mimbar.

9.

AHLI DARI PEMOHON: TATANG ASTARUDIN Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan Permohonan Pengajuan Materi Muatan Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat pembukaan itu melandasi sistem Negara Indonesia yang ... sistem ekonomi negara yang diuraikan lebih lanjut pada Pasal 33 dan Pasal 34.

2

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan keempat menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada upaya menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tersebut dibangun atas prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan prinsip menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Landasan prekonomian Indonesia tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia ... bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang Mulia, sejak awal kemerdekaan ada 3 pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Ketiga pelaku usaha tersebut secara yuridiskonstitusional merupakan bagian dari komponen struktur dan penyanggah ekonomi Indonesia. Dalam perjalanannya, ternyata ketiga pelaku ekonomi tersebut memiliki nasib yang berbeda. Koperasi misalnya, yang secara formal hingga saat ini memasuki usia 66 tahun masih tertinggal dalam banyak hal, terkait dengan kesejahteraan maupun kemakmuran para anggotanya. Sementara kondisi berbeda dialami oleh kelompok usaha besar, kelompok usaha swasta nasional yang begitu kuat membentuk jaringan konglomerasi, sehingga nyaris menguasai seluruh sebagian besar pasar domestik. Kekuatan kelompok usaha besar swasta itu telah menempatkan dirinya pada posisi yang hampir tidak tergoyahkan dan mendominasi seluruh cabang produksi yang ada. Menurut hemat kami, hal itu terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketimpangan pendapatan yang berakibat … akibat dari perbedaan alokasi kepemilikan sumber daya dan aktivitas ekonomi, serta faktor produksi. Yang kedua adalah ketimpangan pendapatan akibat ketidaksempurnaan pasar dan kebijakan ekonomi yang diskriminatif. Yang ketiga adalah ketimpangan akibat struktur perekonomian yang tidak seimbang, yang nyaris menjadi lagu lama perekonomian nasional, baik antarpelaku maupun antarsektor. Menurut hemat kami, permasalahan tersebut terjadi antara lain akibat inkonsistensi dan nihilnya taraf sinkronisasi peraturan perundangundangan. Dalam konteks ini adalah misalnya undang-undang tentang koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinilai masih memiliki beberapa kekurangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara eksplisit membatasi jenis usaha koperasi. Dalam konsideran memang ada upaya mulia untuk mensejajarkan koperasi dengan kelompok-kelompok atau pelaku ekonomi lainnya. Tetapi di dalamnya, ada beberapa hal yang dianggap mempersempit aktivitas kegiatan koperasi, yang itu berdampak pada mengecilnya, terbatasnya market share dan perkembangan koperasi ke depan.

3

Sementara kondisi berbeda dialami, diberlakukan pada lembagalembaga PT dan CV misalnya. Mereka diberi kewenangan, bahkan nyaris seluruh kegiatan usaha di muka bumi boleh dipilih oleh lembaga ini. Hal itu jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan koperasi. Padahal, dalam perkembangan aktivitas ekonomi ke depan, ada kecenderungan tidak mengharamkan adanya penyatuan sektor riil dengan sektor finansial. Tentu saja dengan sistem dan tata kelola yang akan diatur dan harus diatur sedemikian rupa. Yang Mulia, menurut hemat kami, menjauhkan koperasi dari sektor riil, termasuk Koperasi Simpan Pinjam adalah tindakan yang kurang strategis. Karena pada umumnya, mereka, koperasi memiliki anggota dan jejaring kerja dan aktivitas di sektor riil dalam berbagai macam ragam aktivitas dan skala usahanya. Saat ini, apalagi dikaitkan dengan kondisi sektor riil di Indonesia, dalam konteks perekonomian nasional, sektor riil kita mengalami penurunan. Indikasinya misalnya, diawali dari berkembangnya model ekonomi padat modal, dengan munculnya pabrik-pabrik yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Namun ternyata, industri-industri itu kemudian gulung tikar, mati suri akibat produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Itu menunjukkan lemahnya, menurunnya sektor riil di dalam negeri. Negeri ini telah menjadi semacam pasar produk … pasar global internasional. Celakanya produsen dalam negeri tidak dapat berbuat banyak. Hampir seluruh kebutuhan sektor riil di Indonesia, kita semua disuplai oleh produk-produk impor. Mulai dari barang-barang elektronik, sampai produk-produk pertanian. Dampak dari itu semua yang dirasakan adalah adanya gaya hidup anak bangsa yang begitu konsumtif dan produktivitas yang rendah. Hal itu menurut hemat kami adalah akibat dari mengabaikannya sektor riil, yang salah satunya adalah memberikan peluang bagi koperasi untuk berkiprah dalam sektor ini. Memang saat ini pemerintah sedang berusaha mendorong, memprioritaskan, mengembangkan sektor riil dengan mendorong sektorsektor swasta untuk menggarap sektor riil, terutama berkaitan dengan … yang terkait dengan ekonomi … eh, dengan masyarakat banyak. Bahkan pemerintah berencana memberikan insentif fiskal yang luar biasa terhadap mereka pelaku-pelaku sektor riil. Antara lain dengan memberikan penangguhan pajak, diskon pajak, atau ada gagasan untuk mengurangi nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak. Hal itu dapat dibaca menurut hemat kami adalah sebagai adanya fasilitas khusus kepada kelompok usaha khusus yang sejak awal memang sudah diperlakukan khusus. Artinya, insentif itu seharusnya dinikmati oleh sebanyak-banyak pihak yang dari aktivitas ekonomi, tetapi ketika insentif ini ditawarkan kepada kelompok-kelompok usaha besar untuk menggarap sektor riil yang sejatinya juga dapat secara de facto

4

banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok koperasi masyarakat, malah dinikmati oleh kelompok-kelompok usaha besar. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah berpihak dan memerhatikan koperasi. PBB sudah mencanangkan 2012 lalu sebagai tahun koperasi dunia. Tersirat memang ada kecemasan, kekhawatiran, underestimate terhadap profesionalisme dan kemampuan koperasi dalam mengelola investasi sektor riil. Namun, tentu saja kita juga harus mengapresiasi, ada beberapa kelompok koperasi yang mampu mengembangkan usahanya, menyejahterakan anggotanya. Dan kita harus yakin bahwa ada spirit dalam koperasi itu, ada ruh kolektif kolegial, ruh gotong-royong, bahkan dalam beberapa model ada tanggung renteng risiko terkait dengan tanggung jawab koperasi, yang semua itu adalah nilai-nilai kearifan lokal yang harus dikembangkan sebagai kekhasan alternatif sistem ekonomi nasional. Belum lagi, sebetulnya persoalan-persoalan koperasi. Kalau kita ber … terjebak kepada the fallacy of rectus victims determinism, kita pesimis dengan kesalahan masa lalu koperasi. Dalam beberapa kajian, mencatat bahwa keterpurukan koperasi, itu ternyata tidak selalu disebabkan oleh koperasi itu sendiri. Ada catatan adanya politisasi terhadap koperasi yang itu menjadi salah satu penyebab dalam satu … satu masa adalah terpuruknya beberapa koperasi. Gambaran permasalahan koperasi dan keterpurukan sektor riil, seperti digambarkan tadi adalah bahan refleksi yang sangat penting bagi kita semua terkait dengan pengembangan hukum. Betapa perlunya perangkat hukum yang kuat, berwibawa, dan adil, dan konsisten untuk mengimbangi berbagai sisi gelap kebijakan dan transaksi ekonomi. Pada sisi lain, semua itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya landasan hukum mewarnai ide-ide cerdas tentang sistem ekonomi (rule based economy). Hukum modern tidak hanya dibaca sebagai rule of law, tetapi hukum adalah harus dibaca sebagai rule of morality. Artinya, hukum bukan semata-mata berisi bangunan peraturan, kewajiban, dan hak, dan seterusnya, melainkan di dalamnya juga harus terbangun ide, cita-cita, dan pandangan etis terkait dengan penataan masyarakat, termasuk penataan ekonomi. Namun demikian, Yang Mulia, dan Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Upaya-upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang dimiliki koperasi, termasuk di dalamnya adalah konsepkonsep ekonomi alternatif … maaf, ekonomi Islam adalah kerja panjang yang harus di … diyakini tidak semudah membalikkan tangan. Berbagai sistem tawaran alternatif ekonomi yang menawarkan dan menjanjikan adanya redistribusi aset dan konsep yang menawarkan adanya pembatasan kepemilikan dan harta kekayaan, dalam sejarahnya selalu dan akan selalu akan mendapat perlawanan sengit dari banyak pihak. Karena konsep itu, yang berbasis pada kearifan lokal pada nilai-nilai luhur itu, dipandang akan membahayakan institusi politik dan ekonomi 5

yang ada, yang secara langsung atau tidak langsung terancam kedudukan dan pendapatannya oleh sistem alternatif itu. Oleh karena itu, keberpihakan kita kepada koperasi dengan memberikan … tidak membatasi kiprah, gerak, dan perkembangannya adalah satu pilihan cerdas untuk pengembangan, dan kewibawaan, dan kepemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, Ketua. 10.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Silakan duduk, Pak. Ahli yang kedua Saudara Dr. Ija Suntana, silakan.

11.

AHLI DARI PEMOHON: IJA SUNTANA Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, dan Para Anggota, juga hadirin sekalian. Saya pada kesempatan ini merupakan kali kedua saya bicara di depan forum yang terhormat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara mengenai beberapa butir pemikiran dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, terutama Pasal 93 ayat (5), yang inti maknanya adalah melarang Koperasi Simpan Pinjam melakukan investasi usaha di sektor riil. Pemikiran pertama saya terkait dengan Pasal 93 ayat (5) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah yang pertama, pengertian sektor riil dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 17 tersebut itu menimbulkan ambigu. Artinya, tidak ada penjelasan dan membutuhkan penjelasan. Sebab yang dimaksud sektor riil itu apakah lawan dari sektor keuangan atau sektor riil itu artinya adalah penempatan dana anggota di pihak ketiga oleh KSP. Penempatan dana anggota KSP di pihak ketiga di sektor nonriil sebagai lawan dari sektor riil, itu tidak kurang berbahaya sebetulnya apabila dilihat dari sisi-sisi kerawanan penyimpanan. Oleh sebab itu, penyebutan sektor riil dalam Pasal 93 ayat (5) tersebut itu menimbulkan ambugi … ambiguitas dan penting atau harus ada penjelasan. Sebab disebut secara langsung dilarang bahwa KSP atau Koperasi Simpan Pinjam melakukan usaha di sektor riil. Nah, bahasa dilarang biasanya menimbulkan pemahaman bahwa apabila dilarang sesuatu, maka itu diizinkan melakukan lawannya. Dalam salah satu kaidah hukum Islam ada ungkapan begini, nahyun 'an syai'in amrun bidhidihi, larangan terhadap sesuatu pada dasarnya itu adalah perintah atau pilihan melakukan lawannya. Ketika KSP dilarang melakukan usaha atau investasi di sektor riil, itu artinya diizinkan melakukan usaha di

6

sektor nonriil atau sektor keuangan, itu tidak jelas dalam Pasal 93 ayat (5) tersebut. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, itu harus ada penjelasan di bagian penjelasannya. Sementara di bagian penjelasan pada pasal ini dikatakan cukup jelas. Nah, sehubungan ini penting untuk diperhatikan. Kemudian selanjutnya, dari efek ketidakjelasan istilah tersebut, juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu artinya apakah orang diizinkan untuk melakukan … maaf, KSP diizinkan melakukan usaha di sektor nonriil? Sementara di sektor riil itu dinyatakan secara textual, itu dilarang. Apakah ada pilihan orang bisa melakukan itu? Sementara ketika KSP menempatkan dana di kegiatan-kegiatan sektor nonriil atau sektor keuangan seperti valas, bursa saham obligasi, itu tidak lebih … tidak berbahaya … maaf, tidak lebih atau tidak kurang berbahaya. Justru mungkin apabila yang dikhawatirkan adalah terjadinya penyimpangan uang milik anggota di KSP, ketika diusahakan di sektor riil, maka justru di sektor nonriil itu juga lebih rawan. Oleh sebab, itu undang-undang itu harus ada penjelasan di bagian penjelasan. Karena ini bertentangan dengan kepastian hukum dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 Bab Xa yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya terdapat paradoks, pertentangan antara Pasal 87 ayat (3) dengan Pasal 93 ayat (5) ini. Nah, dalam Pasal 87 dikatakan bahwa koperasi itu tidak dikatakan apakah Koperasi Simpan Pinjam atau produsen, konsumen, atau jasa, tapi dikatakan secara umum koperasi dapat melakukan atau menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Sementara itu, KSP atau Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan usaha di sektor riil. Padahal core dari ekonomi syariah sebetulnya adalah di sektor riil itu. Nah, sektor riil itu menggambarakan begini … karena dalam ekonomi syariah, flow of goods atau sektor riil itu, itu harus lebih deras setimang sektor of money … maaf, flow of money atau deras edaran uang. Jadi peredaran barang atau sektor riil itu harus lebih deras ketimbang peredarannya uang. Kan itu yang menjadi core atau akses utama dalam ekonomi syariah. Sementra KSP dinyatakan atau Koperasi Simpan Pinjam dinyatakan dilarang melakukan usaha atau investasi usaha di sektor riil. Itu sebetulnya bertentangan atau paradoks. Di satu sisi diberikan izin untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah, sementara justru di Pasal 93-nya dilarang. Itu terjadi pertentangan antara dua aturan atau dua pasal dalam satu aturan. Dan itu juga menunjukkan ketidakpastian. Dan ini bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) Bab Xa. Nah, paradoks ini sebetulnya harus dihindari karena untuk sebuah undang-undang harus mendapatkan kepastian. 7

Selanjutnya, ada sebuah data yang ini dirilis pada tanggal 1 Juni … maaf, 11 Juni 2013 oleh Tribunnews.com. Bahwa 1.300 Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Cianjur ini tidak jalan, 800 dari jumlah tersebut gulung tikar dan semuanya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian, data yang disampaikan oleh Diskop UMKM Cianjur menyebutkan bahwa kegiatan usaha di KSP-KSP tersebut tidak berkembang dan stagnan. Fakta ini harus menjadi pertimbangan ketika kita melihat Pasal 33 ayat (4) Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Ketika Koperasi Simpan Pinjam tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya bukan dari sekadar simpan-pinjam, itu akan menimbulkan stagnasi terhadap ekonom … kegiatan ekonom … itu bertentangan dengan Pasal 33 tadi ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV. Oleh sebab itu menurut kami, Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Pasal 93 Undang-Undang Dasar … maaf, Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 itu, ini bertentangan dengan dua undang-undang … pasal … dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama tadi tentang kepastian hukum, kemudian yang kedua ini bertentangan dengan keberlanjutan perekonomian nasional yang dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 12.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Pemohon, apa ada hal yang mau dikembangkan atau cukup keterangan Ahli Saudara?

13.

PEMOHON: YUDHA INDRA PRADJA Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami pikirkan, sudah termaktub dalam permohonan kami. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Ahli yang kami ajukan, sudah juga menggambarkan apa yang akan menjadi gambaran pikiran kami, Yang Mulia.

14.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Jadi, tidak ada hal yang perlu ditanyakan lagi kepada Ahli Saudara ya? Pemerintah ada hal yang mau dituangkan atau ditanyakan dari Ahli?

8

15.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menanyakan kepada Ahli, kebetulan tadi yang pertama, kepada Ahli yang pertama, tadi ada pernyataan bahwa ke depan ada kecenderungan sektor riil bisa dicampur dengan sektor keuangan, tadi pernyataannya seperti itu, itu ke depan. Nah, yang saya ingin memperoleh informasi, di negara mana atau di badan usaha mana, yang itu melaksanakan mencampurkan antara sektor riil dan sektor keuangan? Itu pertanyaan pertama untuk Ahli yang pertama. Kemudian untuk Ahli yang kedua, kami menanyakan, apakah Ahli memahami asas lex specialis dalam penyusunan suatu perundangundangan? Karena kalau dikaitkan antara 87 dan 93, itu 93 itulah lex specialis untuk sektor keuangan yang dalam hal ini adalah simpanpinjam. Kami kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

16.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan di jawab dulu Ahli yang pertama, pertanyaannya pertama. Ahli kedua, pertanyaan yang kedua. Silakan.

17.

AHLI DARI PEMOHOHON: TATANG ASTARUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Kecenderungan itu memang ahli belum mendapatkan pengalaman empirik, tapi dari prinsip-prinsip terkait dengan pengembangan ekonomi, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan keterpaduan antara sektor riil dengan sektor finansial keuangan, ada kecenderungan untuk bersinergis antara keduanya, dengan catatan memang keduanya memiliki tata kelola dan sistem pengaturan yang spesifik. Bukan hal yang haram dalam kemungkinan pengembangan ekonomi ke depan, itu pandangan kami. Spiritnya adalah bahwa apalagi secara (suara tidak terdengar jelas) dalam kaitan ekonomi KSP Simpan Pinjam itu adalah mereka berkaitan dengan persoalan-persoalan sektor riil. Jadi, kalau Koperasi KSP Simpan Pinjam ini tidak diberi kesempatan untuk berkiprah dan kegiatan usaha sektor rill, fakta menunjukkan bahwa kehidupan sektor rill Indonesia misalnya, jadi masyarakat semakin terpuruk. Dan menurut Ahli adalah itu salah satu penyebabnya adalah tadi, tidak diberikan kebebasan dan kemungkinan berkembangnya koperasi dibatasi kegiatan koperasi, sehingga itu menjadi salah satu penyebab koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal. Memang ada kekhawatiran bahwa kemudian jika ini diberikan kemungkinan ada kekhawatiran untuk kegiatan itu tidak tidak berjalan. Namun, justru kekhawatiran itu adalah bagian dari … sebut saja 9

kesalahan berpikir kita soal … soal kesalahan masa lalu dan ketidakpercayaan pada koperasi dan itu sudah saatnya diakhiri ketidakpercayaan itu. Karena secara de facto memang masalah sektor riil ini menjadi bagian dari aktivitas dan jejaring kerja mereka di masyarakat. Demikian. Terima kasih. 18.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ahli yang kedua, silakan dijawab.

19.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Terkait dengan lex specialis lex generalis, sebetulnya harus dipahaminya begini bahwa lex specialis itu harus lebih rinci ketimbang lex generalis. Sementara apabila dilihat dari sisi kerincian, justru Pasal 93 yang dikatakan sebagai lex specialis tadi, itu tidak lebih rinci ketimbang lex generalis-nya. Coba dilihat kalau di Pasal 87 itu dikatakan bahwa koperasi, itu semua koperasi bahkan dikatakan, boleh melakukan usaha dengan dasar atau asas ekonomi syariah. Sementara, di bawah itu ada dikatakan, kalau itu dikatakan sebagai lex specialis, justru penjelasannya semakin tidak jelas. Lex specialis itu harus lebih jelas ketimbang lex generalis-nya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa Pasal 87 itu sebagai lex generalis … eh … ya, lex generalis-nya, kemudian Pasal 93 dikatakan lex specialis, justru lex specialis-nya tidak jelas. Maka yang dilarangnya itu adalah sektor nonriil atau sektor riil? Apakah hanya satu sektor riil saja atau sektor nonriil tidak dilarang? Itu semakin tidak jelas. Padahal karakter lex specialis itu harus lebih jelas, lebih rinci, ketimbang lex specialis. Dalam teori hukum Islam, Pak, sebetulnya ada ungkapan bahwa hukum yang bersifat umum ketika akan dijelaskan dengan pengertian yang lebih rinci, maka penjelasan lebih rinci itu tidak boleh justru melebar kembali. Dalam teori hukum kita pun juga sama bahwa lex specialis itu harus lebih jelas, lebih rinci, ketimbang lex generalis-nya. Terima kasih, Yang Mulia.

20.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Dari meja Hakim, Pak Harjono, kemudian nanti dilanjutkan yang lain. Silakan.

10

21.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih. Saya bertanya kepada dua Ahli ini, ya. Kalau kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Koperasi itu memang pertama adalah Pasal 87 itu membuka kemungkinan koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Itu misalnya. Persoalannya, di pihak lain diatur tentang simpan-pinjam. Saya bertanya, apakah di dalam prinsip ekonomi syariah itu ada tempat untuk apa yang disebut sebagai simpan-pinjam sebagaimana yang dilakukan secara umum. Kalau simpan-pinjam secara umum itu sebetulnya agaknya mirip dengan perbankanlah. Yang disimpan uang, yang dipinjam uang, lalu mendapatkan keuntungan dari spare antara bunga yang dipinjamkan, bunga orang pinjam, dan kemudian bunga pada saat ada orang menyimpan. Itu umum seperti itu, simpan-pinjam. Kalau kemudian itu dasarnya ekonomi syariah, maka konsep itu tidak ada. Pasti dengan akad yang lain. Pasti dengan akad yang lain. Apakah dengan ketentuan Pasal 87 itu sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa ekonomi … koperasi syariah itu kemudian tetap melaksanakan yang seolah-olah disimpan-pinjam. Saya katakan seolaholah simpan-pinjam karena mekanismenya adalah kalau ada orang mau pinjam duit, “Kamu, duit itu untuk apa?” “Untuk beli motor.” “Kalau gitu, koperasinya saja yang beli motor.” Tapi koperasi beli motor Rp1.000.000,00, dijual kepada anggotanya Rp1.500.000,00. Rp1.500.000,00 langsung yang dibagi, lalu sebagai angsuran. Jadi, di situ tidak ada riba. Sedangkan simpan-pinjam, tutup mata, kamu pinjam duit, bunganya sekian, spare-nya itu menjadi keuntungan. Dan itu yang bisa terjadi. Oleh karena itu, sebetulnya konsep ini beda. Dengan dikatakannya bahwa akan ada boleh koperasi itu berdasarkan ekonomi syariah, maka mekanisme akad yang sudah ada yang seolah-olah disimpan-pinjam, enggak hilang. Enggak hilang. Nah, simpan-pinjam yang ada di koperasi yang diatur itu, itu saya tanya sekarang kepada Pemerintah. Itu apa bedanya dengan Bank Perkreditan Rakyat? Apakah bedanya hanya kemudian sharing-nya itu dimiliki oleh anggota yang banyak, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat itu boleh saja hanya oleh pemegang saham yang sangat sedikit itu. Tidak usah seperti itu. Lalu juga ada pembagian dividen, juga ada rapat anggota. Tapi mekanisme berjalannya kan tidak hanya anggota yang bisa simpan, yang bisa pinjam. Bahkan bukan anggota pun juga bisa pinjam. Atau disyaratkan bahwa kalau belum jadi anggota, kalau mau pinjam, jadilah anggota dulu. Lalu dia termasuk anggota yang belum bisa mendapatkan 11

dividen, tapi setelah sekian tahun, dia baru bisa mendapatkan dividen. Apakah itu yang kemudian harus kita cermati bagaimana mengenai dua hal ini. Yang pertanyaan tadi pertama untuk Ahli, yang kedua adalah untuk Pemerintah. Terima kasih. 22.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pak Arief, saya persilakan.

23.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Ahli, Dr. H. Tatang. Dan juga mungkin nanti bisa berguna pada Pemohon pada kesimpulan akhir. Membaca dengan cermat Undang-Undang Koperasi, di dalam Pasal 83 itu disebutkan jenis koperasi, jadi tadi statement dari Ahli bahwa undang-undang ini menjauhkan koperasi dari usaha di sektor riil. Ternyata kalau kita baca lebih cermat, yang dijauhkan dari sektor riil itu hanya Koperasi Simpan Pinjam karena Pasal 83, koperasi itu jenisnya ada Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. Jadi, apakah kita kemudian bisa menangkap Koperasi Simpan Pinjam itu kok tidak boleh bergerak di sektor riil? Apakah karena dilatarbelakangi oleh pembentuk undang-undang karena simpan-pinjam berarti sebetulnya dana yang disiapkan di situ, yang dihimpun di situ adalah digunakan sebesar-besarnya untuk anggota apabila membutuhkan mau pinjam. Kalau kemudian dana yang ada di situ sudah dialokasikan dan sudah digunakan untuk investasi di sektor riil, nanti ada anggota yang memerlukan dana mau dipinjam, itu sudah enggak ada, itu politik hukumnya apa itu? Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, juga berkait dengan Pemohon. Sebetulnya mulainya tidak hanya di situ di Pasal 93 yang diujikan ayat (5), tapi sudah dimulai di sini. Kalau mau diuji, sebetulnya tadi saya diskusi dengan Yang Mulia Pak Fadlil, itu sebetulnya turunan dari penjelasan Pasal 1 ke bawah, itu harus dicari. Saya melihat Pasal 84 ayat (4), itu sudah mengatakan, “Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan-pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.” Jadi sebetulnya Pasal 93 tadi sudah dimulai di sini. Nah, itu berkaitan, apakah tadi yang saya sebutkan politik hukumnya itu memang ya karena memang ini simpan-pinjam. Sehingga kalau mau bergerak investasi di sektor riil, jangan memilih membentuk Koperasi Simpan Pinjam, membentuk koperasi jenis yang lain, gitu. Jadi tidak seluruhnya (suara tidak terdengar jelas) supaya koperasi lepas dari sektor riil, investasi sektor riil. Nah, itu yang pertama.

12

Tapi … oh, ya yang berikutnya, ini malah berkaitan dengan … apa namanya … simpan-pinjam atau ekonomi atau koperasi syariah yang bernapaskan syariah Islam. Memang itu kalau kita mendirikan Koperasi Simpan Pinjam di sektor atau bukan di sektor, tetapi Koperasi Simpan Pinjam yang bernapaskan syariah karena ada batasan-batasan syariah Islam. Kalau meminjamkan uang kemudian hasilnya juga bunga dari … uang itu kan riba, enggak boleh syariah. Sehingga dalam rangka meminjamkan itu tidak berupa uang, tapi berupa modal usaha, kan begitu. Lah modal usaha ini kemudian menyangkut sektor riil kan sudah begitu. Nah, ini yang kemudian kita tidak melihat malah di dalam undang-undang itu tidak meneruskan lebih lanjut definisi yang sudah ada di Pasal 1, kemudian tadi sudah disampaikan yang berikutnya, yang menyangkut Pasal 87 ayat (3), itu tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan. Tapi sebetulnya kalau kita secara lebih teliti membaca itu, memilah-milah itu, kita juga akhirnya kita ketahui bersama bahwa sebetulnya ada pilihan-pilihan politik yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang supaya kalau mau bergerak di sektor koperasi, bidang ini begini, begini, begini, begitu. Nah, ini saya mohon tanggapannya, supaya bisa memperjelas ya, meyakinkan kepada kita semua, dan juga sambil, ini saya melihat bahwa Pemohon adalah para generasi muda Indonesia, supaya bisa lebih cermat tadi. Jadi tidak semata-mata di dalam Pasal 33 ayat (5) saja, tapi ternyata kalau kita telusuri itu ada benang merahnya itu. Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih. 24.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Berikutnya Pak Fadlil, saya persilakan.

25.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini saya tujukan kepada Pemerintah sebenarnya, meskipun tidak … tidak harus dijawab sekarang. Atau kalau Ahli punya pandanganpandangan tertentu terkait dengan ini, terutama yang terakhir tadi dari Pak siapa … Ahli yang kedua, Pak Ije (...)

26.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Ija, Ija Suntana, Pak.

27.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ija Suntana, sudah dua kali ketemu di sini. Saya ingin memulai dari ... begini, memang ada kemiripan antara yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Harjono, kemudian Yang Mulia Hakim Arief Hidayat. 13

Saya ingin agak konkret, itu Pasal 1 angka 16, itu bunyinya kan begini, yang Ahli kedua kutip itu, bunyinya begini, “Unit simpan-pinjam adalah salah satu unit usaha koperasi-nonkoperasi simpan-pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau secara ... atau syariah.” Ini berarti Undang-Undang Koperasi ini mengenal dua jenis koperasi. Koperasi konvensional dan koperasi syariah. Kalau ini genus begitu, tapi kalau spesies-nya dalam soal usahanya, spesifik pada soal usahanya ada usaha konvensional dan ada usaha syariah. Menarik memang ketika kita lalu masuk ke dalam elaborasi dari definisi yang telah diletakkan pada Pasal 1, terutama angka 16 tadi. Yang menarik bagi saya justru 87-nya itu, itu pada ayat (4)-nya ada perintah undang-undang ini kepada pemerintah. Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, soal inilah yang di dalam diskusi ini dan di dalam permohonan ini tidak berkembang. Apakah koperasi konvensional juga tidak diatur dengan peraturan pemerintah atau karena koperasi konvensional itu sudah dipahami selama ini berjalan dan dimengerti oleh banyak orang, baik dalam teori maupun praktiknya, tidak perlu. Tapi soal ekonomi syariah Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan ekonomi syariah kan perlu diatur. Nah, ini sejauh apa pengaturan mengenai itu, kalau tahu-tahu di Pasal 93-nya itu ada larangan pada ayat (5)-nya, “Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.” Sementara pengertian sektor riil itu berimpitan dengan pengertian simpan-pinjam dalam pengertian syariah, itu pembedaannya secara distinct di mana? Sehingga ketika nanti akan menjatuhkan hukuman pada Pasal 120 ayat (1) huruf j Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (5) itu, apakah ini tidak di-exclude yang syariah, yang dalam kacamata konvensional itu termasuk simpan-pinjam? Yang meskipun dalam kacamata syariah itu simpan-pinjam, tapi dalam kacamata … apa ... konvensional masuk dalam kategori simpan-pinjam. Itulah saya kira perlu dielaborasi tadi yang dikatakan oleh Ahli tadi bahwa ini minim elaborasi dan kalau sudah ada elaborasi di dalam peraturan pemerintah, seperti apa simpan-pinjam syariah yang dimaksud itu? Karena di dalam Pasal 1-nya itu memperkenalkan tentang usaha syariah. Oleh karena itu, silakanlah pemerintah bagaimana keterangannya nanti, kalau ingin lebih cermat, ya di … apa ... ditulis. Kalau Ahli ingin lebih cermat lagi, ya ditambahkan. Jadi ada perbedaan yang distinct begitu. Sehingga kalau melihat apa yang dilakukan oleh rekan-rekan generasi muda ini, ini tidak bisa dikategorisasi sebagai pelanggaran terhadap Pasal 90 berapa tadi?

14

28.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA 93.

29.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI 93 yang kemudian dia dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana Pasal 120. Karena pengaturannya berbeda, begitu. Karena ini nanti kalau selalu berkembang tanpa ada … apa ... perbedaan yang distinct akan menyebabkan terjadinya … apa namanya … kekacauan di dalam implementasi peraturan perundang-undangan di bidang koperasi, termasuk PP-nya kalau sudah ada. Terima kasih.

30.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan dua Ahli untuk menjawab beberapa pertanyaan dan merespons dan juga nanti Pemerintah. Silakan.

31.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Terima kasih, Pak. Saya menjawab yang dari Yang Mulia Bapak Harjono. Terkait dengan koperasi syariah atau simpan-pinjam itu, dalam istilah ekonomi syariah namanya Akad Qardh. Akad Qardh itu pada aslinya sebetulnya adalah memberikan pinjaman secara sukalera tanpa embel-embel apa pun, baik jasa … tambahan … maaf, tanpa embelembel bunga. Sementara apabila kita lihat undang-undang ini di bagian penjelasan istilah umumnya bahwa yang disebut dengan pinjaman, itu harus ada pengembalian dalam bentuk jasa, dan itu bertentangan sekali dengan prinsip ekonomi syariah. Kita bisa melihat di bagian penjelasan umumnya begitu bahwa yang disebut dengan pinjaman itu adalah harus kembali dan memiliki nilai, artinya ada jasa atau ada imbalan, dan itu bertentangan sekali dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh sebab itu, ekonomi syariah di satu sisi memiliki prinsip ta'awun sebetulnya, kerja sama, tapi di sisi lain memiliki konsep (suara tidak terdengar jelas) itu artinya bahwa ekonomi yang dilakukan … atau kegiatan ekonomi harus memiliki nilai tambah dan tidak boleh stagnan, sehingga modal atau milik seseorang itu diam. Nah, nilai tambah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan, artinya riba salah satunya adalah penambahan jasa itu dilarang. Oleh sebab itu, ekonomi syariah sangat tidak menghendaki ada kegiatan simpan-pinjam yang ada imbal jasanya, sementara kegiatan ekonominya tidak berkembang. Oleh sebab itu … apa … jalur atau core-nya pada sektor riil itu sebetulnya. Makanya Akad mudharabah, Musyarakah salah satu skim yang ada dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah itu adalah

15

mengembangkan agar ekonomi itu dikembangkan dari prinsip-prinsip sektor riil itu (…) 32.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, kalau itu saya tahu, mohon maaf ya. Apakah konsep-konsep Islam itu yang kemudian tadi tidak mengenal pengembalian pinjaman itu menjadi tidak ada seluruhnya, tidak berlaku begitu ada Pasal 87 itu, yang menunjuk itu boleh dengan ekonomi syariah?

33.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Yang 87 itu justru menghendaki bahwa produk-produk yang tadi atau kegiatan-kegiatan (suara tidak terdengar jelas) itu adalah didukung sekali kalau dilihat dari Pasal 87.

34.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya makanya, begitu ada Pasal 87, maka konsep-konsep yang Anda katakan tadi itu otomatis tidak ada untuk koperasi itu, syariah. Jadi meskipun itu tempatnya ada ketentuan-ketentuan mengenai pengertian umum, begitu kemudian dia memilih Pasal 87 karena ekonomi syariah, maka itu sudah tidak berlaku lagi bunga, pinjaman pengembalian itu tidak berlaku lagi, prinsip syariahlah yang kemudian yang berlaku.

35.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Oh, betul kalau begitu.

36.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kalau itu, kan enggak ada masalah.

37.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Justru masalahnya (…)

38.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Betul, enggak ada masalah kalau begitu.

39.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Menurut saya, Yang Mulia. Masalahnya sebetulnya paradoks juga itu antara 87 dengan (…) 16

40.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Enggak. Karena yang satu memang tidak … tidak mengatur yang 87, yang satu digunakan untuk yang syariah. Kan pengertiannya koperasi itu tidak ada yang … tidak hanya yang berekonomi berdasarkan ekonomi syariah itu saja, ada yang tidak. Yang tidak itu kemudian diperlakukan di luar Pasal 87.

41.

AHLI DARI PEMOHOHON: IJA SUNTANA Betul. Tapi kalau dilihat dari kata-kata koperasinya itu tidak dibatasi itu, itu kan umum dikatakannya, Yang Mulia. Dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah, itu kan seluruh jenis koperasi. Karena umum dikatakannya, tidak dikatakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah, gitu. Di sana termasuk koperasi yang konvensional pun kalau dilihat. Karena itu dikatakan koperasi dan itu tanpa ada embelembel lanjutan, itu lex … general justru di sana. Kan begitu, Pak.

42.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke, (suara tidak terdengar jelas).

43.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Masih ada tambah ahli yang berikutnya? Silakan.

44.

AHLI DARI PEMOHOHON: TATANG ASTARUDIN Terima kasih, Yang Mulia.

45.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tolong dimatikan mik yang satunya!

46.

AHLI DARI PEMOHOHON: TATANG ASTARUDIN Pembagian jenis dan koperasi itu dalam satu perspektif bisa dianggap menghambat improving bisnis koperasi. Adanya KSP yang gulung tikar dalam pandangan kami itu adalah akibat dari pengaturan yang begitu kaku terhadap koperasi. Oleh karena itu, apalagi jika dikaitkan dengan koperasi syariah yang mudarabahnya itu dalam sejarahnya selalu terkait dan berkaitan dengan sektor-sektor riil saja. Oleh karena itu, belum lagi ada pada persoalan tadi, satu sisi perbedaan … persoalannya pada satu sisi ada koperasi syariah yang 17

Pasal 87 ini koperasi secara umum, itu bisa dipahami nanti menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan aktivitas mudarabah yang dikembangkan oleh koperasi syariah. Ini yang bisa menjadi persoalan dalam kaitan dengan ketentuan sanksi di kemudian hari. Ketika ada koperasi syariah yang … ada koperasi syariah yang melakukan mudarabah yang pada sejatinya pada bergerak pada sektor riil. Memang setuju, Yang Mulia. Bahwa undang-undang ini (suara tidak terdengar jelas) memberi tugas kepada pemerintah untuk segera membuat peraturan teknis yang bisa menjawab berbagai macam ambiguitas itu, sehingga kepastian hukum dan ketegasan yang terkait dengan pengaturan koperasi syariah ini bisa segera terjawab. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. 47.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemerintah mau menanggapi?

48.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama kami ingin menyampaikan penjelasan tentang apakah Koperasi Simpan Pinjam seperti BPR-BPR itu? Jadi, jawabannya adalah begini. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) itu adalah lembaga keuangan yang melaksanakan sistem intermediasi terbuka. Jadi, dia boleh menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada nonpemilik, masyarakat luas. Itu khasnya perbankan seperti itu. Sedangkan simpan-pinjam hanya untuk dan dari anggota. Jadi, perbedaannya adalah karena hanya untuk anggota. Kalau BPR, itu untuk masyarakat luas. Kemudian yang ingin kami tambahkan adalah, Yang Mulia, bahwa penjenisan koperasi itu berdasarkan karakter usaha. Makanya ada konsumen, produsen, jasa, dan simpan-pinjam. Kalau syariah dan konvensional itu pola pelayanan. Kami juga sudah sekarang mempersiapkan peraturan-peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang ini, seperti di Pasal 87 ayat (4) ada PP Syariah, nanti ada PP-nya. Kemudian di Pasal 95 juga ada PP untuk Koperasi Simpan Pinjam. Nanti akan segera kita susun dan ini dalam proses. Di antaranya adalah kalau di PP Syariah itu, syariah itu juga bisa sektor riil dan syariah itu juga bisa sektor keuangan. Nanti ada di sana semuanya. Misalnya nanti, waralaba syariah itu bagaimana, terus franchise syariah, kemudian perdagangan syariah bagaimana, restoran syariah bagaimana, itu nanti ada diatur di dalam PP-PP-nya itu. Untuk yang lebih lengkap, nanti akan kami sampaikan dalam keterangan pemerintah tertulis. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 18

49.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baiklah. Saudara Pemohon, apakah mengajukan ahli atau saksi dalam perkara ini?

50.

Saudara

masih

akan

PEMOHON: YUDHA INDRA PRADJA Sudah cukup dua, Yang Mulia.

51.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup, ya. Pemerintah?

52.

PEMERINTAH: SETYO HERIYANTO Pemerintah akan mengajukan ahli.

53.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Mengajukan ahli, ya. Untuk mendengar keterangan ahli Pemerintah, maka sidang ini ditunda tanggal 17 September 2013. Saya ulangi, untuk mendengar keterangan ahli dari Pemerintah, sidang ini ditunda, Selasa, tanggal 17 September 2013, jam 10.30 WIB. Jadi, nanti pada sidang berikutnya hanya mendengar keterangan ahli dari Pemerintah. Dan sesudah itu mungkin sidangnya bisa selesai. Baik, dengan demikian sidang dalam Perkara Nomor 65/PUUXI/2013, saya nyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB Jakarta, 5 September 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19