MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-XI/2013
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (V)
JAKARTA SELASA, 11 JUNI 2013
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Rangga Lukita Desnata 2. Oktavianus Sihombing 3. Dimas Arya Perdana ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli /Saksi dari Pemohon dan Pemerintah (V) Selasa, 11 Juni 2013, Pukul 10.45 – 11.33 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
M. Akil Mochtar Achmad Sodiki Harjono Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva Arief Hidayat
Rizki Amalia
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Rangga Lukita Desnata 2. Oktavianus Sihombing 3. Dimas Arya Perdana B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.
Rendi Anggara Putra Nasib Maringan Silaban Juanda Eltari Parta Hitaru Sigabutar
5. Pittor Parlindungan Hasibuan 6. Razi Mahfezi 7. Rizki Askamartedi
C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.
Mualimin Abdi Diyah Ningsih Humena Arfiani Amir Nur Elina Sari
D. Pihak Terkait: 1. Zakirudin Chaniago (KAI) E. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sutrisno Victor Nadapdap V. Harlen Sinaga Timbang Pangaribuan Faizal Hafid Khairil Polowan Zularmain Azis Yana Wangsa Niksan Sipahutar Jasin Dawanik Srimiguna
(PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI) (PERADI)
F. Saksi dari Pihak Terkait: 1. Petrus Bala Pattyona (KAI)
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB 1.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X
Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir hari ini? 2.
KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA Yang hadir Para Pemohon, Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, berikutnya Dimas Arya Perdana, dan kemudian Kuasa Hukumnya saya Rendy Anggara Putra, di sebelah saya Nasib Maringan Silaban, kemudian Juanda Eltari, Parta Hitaru Sigabutar, dan di belakang Pittor Parlindungan Hasibuan, berikutnya Razi Mahfezi dan Rizki Askamartedi, Yang Mulia.
3.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sudah? Baik, Pemerintah?
4.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia akan saya sebutkan dari yang paling ujung ada Ibu Humena, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian ada Ibu Dian Arfiani Amir juga sama Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung, kemudian ada Ibu Nur Elina Sari dari Kejaksaan Agung dan selaku Jaksa Pengacara Negara, kemudian di sebelah kanannya ada Ibu Diyah Ningsih sama dari Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara, dan saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di belakang ada rekan-rekan dari Kejaksaan Agung dan rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih Yang Mulia.
5.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR DPR? DPR tidak hadir, ya. Walaupun berjanji tetap akan hadir, yang pasti itu tetap tidak hadir, ya. Baik, Pihak Terkait PERADI? 1
6.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SUTRISNO Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sutrisno selaku Ketua Tim dari Pihak Terkait PERADI di dalam perkara ini. Kami ada 10 orang daripada Tim Pihak Terkait, mungkin bisa diperkenalkan diri masing-masing.
7.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VICTOR NADAPDAP Saya Victor Nadapdap. Terima kasih.
8.
KUASA HUKUM PANGARIBUAN
PIHAK
TERKAIT
PERADI:
TIMBANG
Saya Timbang Pangaribuan. 9.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SRIMIGUNA Saya Srimiguna. Terima kasih.
10.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: FAIZAL HAFID Faizal Hafid. Terima kasih.
11.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: HARLEN SINAGA Saya Harlen Sinaga. Terima kasih.
12.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: KHAIRIL POLOWAN Saya Khairil Polowan.
13.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: ZULARMAIN AZIS Saya Zularmain Azis. Terima kasih.
14.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dari (…)
15.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: YANA WANGSA Saya Yana Wangsa. Terima kasih.
2
16.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: NIKSAN SIPAHUTAR Saya Niksan Sipahutar. Terima kasih.
17.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: JASIN DAWANIK Saya Jasin Dawanik. Terima kasih.
18.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dari KAI tidak hadir? Ada?
19.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Terima kasih, Yang Mulia. Dari KAI sebetulnya ada Eggi Sudjana dan saya sendiri Zakirudin karena satu dan lain hal, beliau berhalangan.
20.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, tapi hadir ya, KAI?
21.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Ya, baik.
22.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dalam persidangan ini Pihak Terkait mengajukan … Pihak Terkait dari PERADI ya mengajukan satu Ahli apa Saksi ini? Jadi, Ahli ya dari Pihak Terkait, Saksi atau Ahli?
23.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SUTRISNO Yang Mulia, sesuai dengan undangan yang kami terima untuk hari ini dari Pihak Terkait PERADI itu jadwalnya menyampaikan keterangan.
24.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, tapi kan mengajukan Saksi enggak?
25.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SUTRISNO Oh, ya mengajukan tapi hari ini belum siap Saksinya.
3
26.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Petrus Bala Pattyona?
27.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Saya dari Pihak Terkait KAI.
28.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR KAI. Oh, Pihak Terkait KAI.
29.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Ya, Pak.
30.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, betul dari KAI mengajukan Saksi atau Ahli?
31.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Siap Ketua, di samping kami Pihak Terkait juga mengajukan satu orang Saksi.
32.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saksi ya, oke.
33.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Saudara Petrus Bala Pattyona. Demikian.
34.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, Saksi karena harus saya tegaskan Saksi apa Ahli karena sumpahnya berbeda nanti, kan, gitu atau janjinya. Baik, hari ini sebelum mendengar keterangan Saksi, kita akan mendengarkan dahulu keterangan Pihak Terkait. Saya persilakan dari PERADI. Yang tertulis sudah ada? Ya, tolong Petugas diambil! Silakan Saudara di mimbar.
35.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SUTRISNO Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota, Para Pihak Pemerintah dan juga Pemohon dan Pihak Terkait yang lain. Izinkan saya selaku Ketua 4
Tim Pihak Terkait dari PERADI menyampaikan keterangan secara singkat. Yang pertama bahwa PERADI mempunyai kepentingan di dalam pengujian terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini karena PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat yang juga menjalankan fungsi negara. Hal ini terkait dengan isi daripada pasal ... maaf, sesuai dengan putusan daripada Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2006. Di samping itu, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 Tahun 2010, di sana disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya bahwa PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat yang juga merupakan organ negara dalam arti yang luas atau disebut dengan independent state organ, yang juga menjalankan misi negara. Ini mempunyai delapan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kedelapan kewenangan itu, yang pertama adalah PERADI diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian yang kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan ujian profesi advokat. Dan yang ketiga, PERADI diberi kewenangan untuk mengangkat advokat. Dan yang keempat, PERADI diberi kewenangan untuk membuat kode etik profesi advokat. Dan yang kelima, PERADI diberi kewenangan untuk membentuk dewan kehormatan. Sedangkan yang keenam, PERADI juga diberi kewenangan untuk membentuk komisi pengawas advokat. Dan yang ketujuh, PERADI diberi kewenangan untuk melakukan penindakan dan juga mengawasi advokat. Nah, terkait dengan adanya permohonan disampaikan oleh rekanrekan terhadap isi daripada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebenarnya kalau melihat tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, di mana advokat itu berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Nah, memang selama ini yang dirasakan oleh kawan-kawan advokat di seluruh Indonesia, perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwa anggota PERADI sampai saat ini adalah sebesar 25.000 advokat di seluruh Indonesia. Memang banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PERADI, khususnya oleh rekan-rekan advokat di seluruh Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Salah satu hal yang sangat dirasakan adalah banyaknya terjadi kriminalisasi terhadap advokat ketika dia menjalankan profesinya di luar persidangan. Dalam kedudukan advokat sebagai penegak hukum, memang advokat itu tidak hanya dia melakukan pembelaan litigasi di dalam persidangan, tetapi juga dia bertugas untuk membela kliennya itu di luar persidangan. Nah, ada banyak yang banyak dirasakan oleh kawan-kawan di daerah adalah ketika dia memberikan satu surat peringatan atau 5
somasi kepada lawan berperkaranya. Kadang-kadang bisa dituntut secara pidana dan dilaporkan kepada kepolisian, padahal sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan semacam itu belum tentu itu adalah merupakan tindak pidana, tapi bisa juga itu merupakan suatu pelanggaran kode etik. Memang melihat kejadian-kejadian semacam ini, akhirnya Dewan Pimpinan Nasional PERADI kemudian berupaya untuk melakukan semacam pendekatan dengan Mabes Polri, di dalam rangka bagaimana mensiasati terhadap adanya konflik yang terjadi di lapangan. Artinya ketika penyidik itu memanggil seorang advokat, baik itu sebagai tersangka maupun sebagai saksi, kadang-kadang pihak penyidik ini dengan arogannya dia mengatakan, “Saya sebagai penyidik itu mempunyai hak karena dilindungi oleh KUHAP.” “Saya mempunyai hak untuk menangkap seorang advokat karena saya mempunyai UndangUndang tentang Kepolisian.” Akhirnya pada tahun 2012 kemarin, antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI dan Kapolri membuat MoU nota kesepahaman, nota kesepakatan antara Mabes Polri dengan DPN PERADI. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam persidangan yang terhormat. Bahwa di dalam MoU ini sebenarnya yang disepakati adalah terkait dengan ketika seorang advokat itu menjalankan profesinya kemudian dipanggil, baik dia sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik. Sebelum adanya MoU ini, advokat yang ketika menjalankan profesinya kemudian dipanggil oleh penyidik sebagai saksi maupun tersangka, itu biasanya dia langsung dipanggil oleh penyidik, tapi dengan adanya MoU ini, maka bagi seorang advokat yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka, maka pemanggilannya itu harus dilakukan melalui PERADI. Baik PERADI tingkat pusat maupun PERADI di tingkat cabang, atau PERADI terdekat. Nah, sementara ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun, cukup efektif MoU ini. Artinya penyidik pun tidak bisa sewenang-wenang ketika dia memanggil seorang advokat, baik dia sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Di sini peran daripada PERADI untuk memberikan penjelasan kepada penyidik cukup efektif karena apa? Karena ketika ada panggilan daripada penyidik kepada PERADI, maka kewajiban daripada PERADI untuk memanggil kepada si advokat itu untuk memberikan klarifikasi tentang kebenaran apa daripada panggilan itu. Nah, inilah memang ada sisi perlindungan tapi yang tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang, tapi hanya sebatas nota kesepahaman antara DPN Peradi dengan Mabes Polri. Kemudian terkait dengan, dengan permohonan daripada rekan-rekan pemohon, memang kalau melihat kejadian-kejadian yang, yang sementara ini terjadi. Dan kalau saya membaca juga adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Di sana disebutkan, pemberi bantuan
6
hukum itu mempunyai hak imunitas, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Nah, kalau dikaitkan dengan kedudukan pera … eh, kedudukan advokat sebagai penegak hukum sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Memang seharusnya advokat ini pun juga punya hak imunitas, tidak hanya ketika melakukan litigasi, tetapi pada saat dia melakukan pembelaan di luar persidangan. Dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh advokat ini jelas tidak boleh melanggar kode etik profesi advokat dan juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian karena advokat ini adalah profesi yang terhormat atau disebut dengan officium nobile, tentunya setiap advokat ketika menjalankan profesinya baik itu di luar persidangan maupun di dalam persidangan, dia harus tunduk 100% dengan berlakunya kode etik profesi advokat. Nah, tentunya terkait dengan permohonan ini kami serahkan seratus … eh, seluruh … eh, sepenuhnya kepada Majelis untuk, untuk mempertimbangkan apakah tentang Pasal 16 ini harus di apa namanya … harus ditambah dengan, dengan poin tentang adanya hak imunitas terkait dengan apa namanya … kedudukan diadvokat ketika dia menjalankan profesinya di luar persidangan, ini kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Tapi, tentunya kami merasakan sementara ini bahwa memang masih ada sikap diskriminatif dan juga sikap kriminalisasi terhadap advokat ketika menjalankan profesinya. Kami mewakili daripada seluruh advokat Indonesia, memang masih banyak merasakan itu. Nah, tentunya kalaupun Majelis yang terhormat bisa melakukan aspirasi kepentingan advokat Indonesia, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memutuskan itu dengan catatan memang tidak, tidak apa namanya … melanggar terhadap norma-norma yang memang itu menjadi kewenangan daripada Majelis Mahkamah Konstitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan selamat pagi. 36.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Berikutnya dari KAI menyampaikan pokok-pokok pikirannya, yang tertulis juga sudah diterima.
37.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Tes. Assalamualaikum wr. wb.
38.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Waalaikumsalam. 7
39.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Salam sejahtera buat kita semua. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Saudara-Saudara dari Pemohon, Saudara-Saudara dari Pemerintah, Pihak Terkait (PERADI), pengunjung sidang yang kami hormati, juga khususnya buat saksi yang kami ajukan kepersidangan ini Saudara Petrus Balapationa yang kami cintai. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok pikiran, izinkan kami menyampaikan unek-unek terlebih dahulu. Dipersilakan, Pak Ketua (…)
40.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Langsung saja ke persoalannya, karena ini pengujian norma sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, silakan apakah norma Pasal 16 itu bertentangan dengan konstitusi, itu yang konsennya.
41.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Ketua.
42.
Baik. Ini masalah posisi duduk saja sudah jadi masalah ini, Pak
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Maksudnya?
43.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Kami merasa tempat di posisi Terkait ini sudah diborong semua secara sistematis, kami merasa dikebelakangkan. Ini berkaitan juga dengan isi pokok pikiran kami nanti di dalam laporan tertulis kami.
44.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nah, itu soal Saudara posisi sebagai Pihak Terkait kan sama. Saudara diberikan hak yang sama dan duduk dalam ruang sidang yang sama.
45.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Baik, kalau (…)
8
46.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, ndak usah di, dikembang-kembangkan lah soal itu tidak usah dipersoalkan.
47.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Baik, baik. Kalau pemikirannya (…)
48.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kami sudah … tunggu dulu, Saudara harus ikut dengan tata tertib persidangan di sini. Saya memberi waktu kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, walaupun secara tertulis sudah disampaikan di dalam persidangan ini, tapi dalam rangka pemberian hak yang sama kita mendengar apa yang menjadi argumentasi? Kan … kalau, saya lihat secara keseluruhan, walapun saya membaca. Itu dua-duanya kan mendukung permohonan Pemohon kan, intinya kan itu. Ha, kalau soal perseteruan KAI dan Peradi jangan dibawa di Mahkamah lah, ya. Duduk sama di situ, walaupun mungkin … nanti diatur lah, bisa juga pindah di depan ya salah satu dari Pihak Terkait ini yang banyak pindah ke belakang, kan kasih kesempatan lah ya. Silakan, Pak.
49.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Baik, terima kasih. Kami hanya menyikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Pihak Terkait tadi berkaitan dengan fungsi dan peran daripada advokat, itu rujukan kami hanya kepada Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 101 Tahun 2009 tanpa komentar. Selanjutnya, kami akan menyampaikan keterangan tertulis kami. Assalammualaikum wr.wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan hormat perkenankan dengan ini kami Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.H., M.Si., dan Zakirudin Chaniago, S.H., M.H. Masing-masing adalah Vice President Kongres Advokat Indonesia dan Advokat … dalam kapasitas selaku kuasa hukum dari organisasi Kongres Advokat Indonesia yang dalam perkara a quo berkedudukan selaku Pihak Terkait berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Mei 2013 yang aslinya telah diperlihatkan kepada pihak Kepaniteraan perkara pada sidang yang lalu, hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana diketahui pada pokoknya permohonan Pemohon dalam gugatan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai advokat merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terhadap frasa sidang pengadilan karena dengan demikian jaminan perlindungan dan kepastian 9
hukum kepada Pemohon untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya sebagai advokat hanya diberikan dalam sidang pengadilan. Sebaliknya tidak demikian halnya saat Pemohon melaksanakan tugas profesinya di luar sidang pengadilan. 2. Bahwa menurut hemat kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia, meskipun terhadap pasalpasal undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini sudah sering diajukan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, namun khusus untuk pengujian Pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini, menurut hemat kami belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga kami menilai permohonan gugatan yang diajukan Pemohon adalah sangat relevan dengan dasar dan alasan yuridis sebagai berikut: a. Bahwa dalam frasa sidang pengadilan dalam ketentual Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini jelas mengandung arti bahwa jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap advokat untuk tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana hanya dalam sidang pengadilan, tidak demikian halnya di luar sidang pengadilan. b. Bahwa dengan demikian, advokat yang menjalankan profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan akan rentan untuk tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sehingga adalah wajar apabila Pemohon merasakan bahwa ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UndangUndang Dasar Tahun 1945. c. Bahwa kami katakan wajar apabila Pemohon merasakan bahwa ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena advokat yang menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien tidak bisa dipersamakan dengan kliennya, dan lagi tugas profesi advokat sejatinya lebih banyak dilakukan di luar sidang pengadilan daripada di dalam sidang pengadilan. d. Bahwa (suara tidak terdengar jelas) daripada permohonan penggugat dalam perkara a qou semakin nyata lagi apabila hal ini dikaitkan dengan frasa di dalam maupun di luar sidang pengadilan tersebut dalam ketentuan Pasal 11 Undang10
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang selengkapnya dikutip berbunyi sebagai berikut, “Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberi bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik advokat. e. Bahwa sudah jelas tugas pokok dan fungsi atau tupoksi advokat dan pemberi bantuan hukum itu setali tiga uang, artinya sama saja satu yang lainnya. Dan oleh karena sepengetahuan kami pun baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang lahir lebih dahulu dibandingkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantun Hukum, keduanya berasal dari inisiatif Pemerintah c.q. Depkumham, maka cukup dasar dan alasan hukum apabila permohonan penggugat dalam perkara a quo untuk menuntut agar jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil diberikan pada advokat tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang pengadilan. f. Bahwa bukankah akan sangat tidak adil apabila terhadap advokat berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya diberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, sebaliknya bagi pemberi bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ternyata jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. g. Bahwa sikap pemerintah yang tidak konsisten dan terkesan dilakukan secara sangat tidak profesional inilah yang menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Disadari atau tidak dengan adanya perbedaan frasa sidang pengadilan, dimana kepada advokat berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya diberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien hanya diberikan dalam sidang pengadilan. Sebaliknya bagi pemberi bantuan hukum 11
berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ternyata jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik dimaksud, diberikan padanya di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Sehingga timbul kesan seolah tugas profesi advokat berada di bawah pemberi bantuan hukum. Padahal sebagaimana telah kami kemukakan di atas, sejatinya antara kedua profesi ini ibarat dua sisi mata uang atau setali tiga uang antara satu sama lainnya. Meskipun pada dasarnya banyak kalangan yang mengatakan bahwa justru kedudukan advokat yang diperoleh dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada adalah lebih tinggi daripada pemberi bantuan hukum dimaksud. 3. Bahwa sebagai ad informandum perlu Majelis Konstitusi ketahui bahwa kami sebagai pihak pelaku sekaligus saksi fakta dalam perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut di atas, sesungguhnya punya kesan bahwa proses pembuatan undang-undang ini sangat terburu-buru karena semata dilandasi dengan semangat bahwa profesi advokat selaku salah satu pilar penegak hukum memerlukan adanya payung hukum. Sehingga selama proses pembuatan hingga terbitnya UndangUndang Advokat ini telah terjadi tarik-menarik kepentingan dari Pihak Terkait yang berakhir pada kesepakatan-kesepakatan. 4. Bahwa tarik-menarik kepentingan dari Pihak Terkait yang berakhir pada kesepakatan-kesepakatan inilah menurut hemat kami menjadi titik lemah dalam perumusan isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada gilirannya justru menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari. Terbukti dengan begitu banyaknya diajukan uji materiil terhadap undang-undang a quo. Satu dan lain menurut hemat kami dikarenakan undang-undang a quo banyak mengandung kelemahan dan tidak secara komprehensif mengadopsi kepentingan profesi advokat itu sendiri. Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas, dengan ini perkenankan kami selaku Pihak Terkait dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kami sangat mendukung permohonan Pemohon dalam gugatan a quo karena gugatan yang diajukan adalah relevan dan wajar. Sehingga sudah sepatutnya permohonan dan gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya. 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun secara pidana dalam 12
menjalankan tugas profesinya dan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. 3. Menyatakan Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien hanya di dalam sidang pengadilan. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa selengkapnya bunyi Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan. Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadiladilnya. Teriring ucapan terima kasih atas segenap perhatian, kearifan, dan kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Wabilahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Organisasi Kongres Advokat Indonesia, Eggi Sudjana dan Zakirudin Chaniago. Terima kasih. 50.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Saya mengingatkan para pihak yang merasa dirinya advokat, kalau beracara di Mahkamah Konstitusi itu harus menggunakan toga. Yang advokat harus menggunakan toga. Jadi, sekali lagi peraturan yang kita buat itu untuk kita taati bersama. Saya ingatkan itu. Kalau pada persidangan berikutnya nanti tidak menggunakan pakaian toga sebagaimana ketentuan, tentu kita tidak bisa menerima Saudara-Saudara di persidangan. Berikutnya kita akan mendengar Saksi, Saudara Petrus Bala Pattyona. Silakan di depan untuk mengambil sumpah atau janji. Kalau jadi saksi tentu tidak harus pakai toga. Saudara berjanji … beragama Katolik, ya? Baik, silakan. Sialakan Ibu Maria akan menuntun janji yang Saudara ucapakan.
51.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”
13
52.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
53.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.
54.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan! Silakan menggunakan mimbar untuk menyampaikan kesaksian Saudara! Saudara Pemohon, apa Saksi ini akan dipandu dengan pertanyaan atau langsung menyampaikan? Eh, Terkait, sori, maaf, bukan Saudara. Terkait KAI, apa dipandu dengan pertanyaan atau langsung menyampaikan kesaksiannya?
55.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Terima kasih, Ketua. Yang bersangkutan ini adalah Saksi Fakta langsung dalam persoalan ini, mungkin akan lebih … lebih baik kita mendengar langsung dari Beliau.
56.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik.
57.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Mohon izin, Ketua. Kami akan menyampaikan keterangan tertulis kami terlebih dahulu.
58.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, nanti diambil oleh Petugas. Silakan!
59.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Oke, terima kasih.
60.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Petugas nanti akan mengambil itu. Dan silakan Saudara menyampaikan kesaksiannya! 14
61.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Pihak Terkait, dan para hadirin. Izinkan saya menyampaikan pendapat dan kesaksian. Tapi sebelum menyampaikan kesaksian, saya ingin memberikan pendapat terkait dengan Undang-Undang Advokat. Yang pertama (…)
62.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi begini Pak, kalalu Saksi Fakta itu Saudara tidak berpendapat!
63.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Baik, Pak.
64.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kecuali Ahli, ya. Jadi kalau Ahli berbeda lagi, tapi karena ini Saudara dihadirkan sebagai Saksi Fakta, jadi Saudara ya pasti tahulah Saksi itu menerangkan apa, ya.
65.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Baik, Pak Hakim.
66.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
67.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Saksi Fakta yang saya ingin sampaikan adalah pengalamanpengalaman perlakuan aparat penegak hukum di luar persidangan. Yang pertama, ketika saya membela seorang pelaku kasus pemerkosaan di Bekasi tahun 2000 … tahun 1998. Mendapat perlakuan yang tidak adil dari para penyidik dimana karena saya mengajukan gugatan praperadilan kepada penyidik dan menurut penilaian saya, penyidik melakukan kekerasan kepada tersangka, sehingga saya diperlakukan sewenang-wenang, dikejar-kejar selama proses peradilan. Sehingga dalam pengalaman saya beracara, sayalah yang meminta waktu itu ketua … Menteri Kehakiman Bapak Ismail Saleh untuk memindahkan tempat persidangan dari Pengadilan Negeri Bekasi ke GOR yang pengawalannya bukan dilakukan oleh polisi, tetapi oleh tentara. Itu pengalaman dikejar-kejar pada tahun 1998. 15
Pengalaman kedua, ketika saya membela seorang tersangka narkoba Zarimah Mirafsur, mengajukan praperadilan di Polres Jakarta … di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehabis sidang saya ditangkap dan diperiksa ditetapkan sebagai tersangka, tapi dalam proses setelah 24 jam dibebaskan. Dan karena surat penahanan sudah dikeluarkan, maka keesokan harinya saya mengajukan praperadilan, dan praperadilan dikatakan dapat diterima dimana pihak penyidik berlaku sewenangwenang. Kasus ketiga yang saya alami ketika mendampingi satpam Tommy Soeharto. Diperlakukan sewenang-wenang di Polda Metro Jaya. Pada waktu itu ada seorang pengcara muda yang baru muncul, namanya Farhat Abbas, dimana dia ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya waktu itu Bapak Makbul Padmanegara untuk mendampingi satpam Tommy Soeharto, padahal sebelumnya saya bersama rekan saya Nudirman Munir mendampingi satpam Tommy Soeharto, tetapi dalam proses pemeriksaan polisi menunjuk Saudara Farhat Abbas, maka terjadi keributan di ruang pemeriksaan, dan saya digotong untuk keluar dari Polda Metro Jaya, dan terjadi keributan besar. Tiga pengalaman kasus ini yang membuat saya menjadi narasumber ketika pembahasan Undang-Undang Advokat di Komisi III. Saya ingat persis dalam rancangan waktu itu yang dibuat, dalam dengar pendapat yang dipimpin oleh Bapak Teras Narang pada waktu itu, ada frasa mengenai Pasal 16 ini termasuk di luar pengadilan. Tetapi ada keberatan-keberatan waktu itu dari pihak penyidik dan kalau tidak salah dari kejaksaan. Sehingga frasa di dalam dan di luar pengadilan di … di … hanya diakomodir yang di dalam sidang pengadilan. Pada waktu itu argumentasinya bahwa mimbar pengadilan dapat dipergunakan sebagai forum pembelaan dengan mencontoh waktu itu kasus misteri dalam kasus bel air atau pelapornya kalau tidak salah B.R.M Simanjuntak waktu itu. Sehingga pada waktu itu pihak kejaksaan dan kepolisian hanya menekankan kekebalan itu hanya pada tingkat persidangan. Pada waktu itu kita juga menyampaikan keberatan karena dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Adovokat. Advokat adalah penegak hukum, maka kekebalan itu juga melekat di dalam dan di luar pengadilan. Pada waktu itu saya sampaikan bila dikaitkan dengan Pasal 50 KUHP tidak seorang jua pun dapat dituntut apabila menjalankan Undang-undang, tetapi tidak dicatat. Jadi dengan demikian waktu itu saya menyampaikan di Komisi III, apabila advokat dinyatakan disamakan sebagai penegak hukum maka status penegak hukum juga berlaku dalam perundang-undangan lainnya, dan bila dikaitkan dengan Pasal 50 KUHP advokat adalah penegak hukum maka tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada waktu itu kita berdebat menyampaikan contoh, apabila ada suatu eksekusi yang dilakukan oleh polisi karena menjalankan perintah undang-undang memang tidak dituntut, lalu apa bedanya 16
advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan kuasa, menjalan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai contoh ini memang itu tidak diakomodir. Dengan adanya permohonan ini berdasarkan pengalaman saya, saya menyambut dan mendukung frasa Pasal 16 harus dimasukkan suatu klausul bahwa advokat tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar pengadilan sepanjang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Inilah pengalaman-pengalaman saya yang mungkin menjadi bahan pertimbangan Bapak-Ibu Majelis Hakim Konstitusi untuk bisa merubah frasa ini. Karena dari pengalaman yang saya alami sangat trauma dimana dikejar-kejar oleh pihak polisi di Polres Bekasi dan demo di dalam ruang sidang pengadilan, ditangkap oleh polisi di Jakarta Selatan, dan dikeluarkan dari Polda Metro Jaya yang menjadi beritaberita pada waktu itu cukup besar. Bila pendapat saya yang secara prinsip saya mendukung permohonan Pemohon dan mengakomodir atau menerima masukkanmasukkan dari Pihak Terkait, dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia dan KAI dengan dasar bahwa apabila kita sepakat advokat adalah penegak hukum maka berlaku pula Pasal 50 KHUP. Inilah kesaksian saya, Sekian Pak. 68.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan duduk dulu, Pak. Satu yang saya koreksi dari keterangan Saksi ini. Saya kira bukan di Komisi III, tapi di Komisi II itu, ya. Betul, ya? Ya, artinya komisinya.
69.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Ya, betul, Pak.
70.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Beda, kalau komisi itu selalu ingat, biasa komisi 10%, gitu, ingat terus itu. Jadi, baiklah itu tadi keterangan Saksi dan keterangan dari Terkait sudah didengarkan. Terhadap keterangan Saksi ini ada yang akan ditanyakan oleh Terkait, KAI? Cukup, ya? Karena memang faktanya seperti itu.
71.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ZAKIRUDIN CHANIAGO Cukup, Ketua.
17
72.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Pemohon?
73.
PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA Ada, Yang Mulia. Satu, Yang Mulia.
74.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Pemohon, kan? Prinsipal ada Kuasanya, tapi tetap boleh lah tanya, silakan.
75.
PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA Oke, terima kasih.
76.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Satu, ya.
77.
PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA Oke. Terkait, yang Saudara pernah ditangkap oleh kepolisian. Dampaknya terhadap klien Anda apa? Berdampak dengan apa ... berkurangnya service Anda kepada klien Anda? Terima kasih.
78.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Baik. Dampak dari suatu proses penangkapan terhadap diri saya, baik di Polres Bekasi di mana saya membela tersangka Acan waktu itu dalam kasus pemerkosaan, maupun Zarima Mirafsur, maupun Satpam Tommy Soeharto. Memang ini tergantung dari klien masing-masing, waktu itu ada klien menyatakan meminta saya mengundurkan diri, tetapi ada seperti di Zarima Mirafsur malah meminta supaya sebagai pengacara harus tetap berjuang. Jadi terpulang kepada kesiapan dari klien masing-masing, ini kenyataan di lapangan. Jadi ketika di Bekasi, waktu sidang dipindahkan dan karena tersangka dalam acaman, dalam proses peradilan dia meminta kalau bisa pak pengacara mundur. Tapi waktu itu saya menyatakan berdasarkan kode etik advokat seorang pengacara tidak bisa mengundurkan diri di tengah jalan dan itu klien bisa menerima. Memang dampaknya itu tergantung dari keadaan dari pengalaman orang yang kita bela, ada yang mendukung, ada yang meminta supaya kalau bisa kita mengundurkan diri supaya dia tidak susah, ada, tapi ada 18
juga yang memang menyatakan mau berperang meminta supaya pengacara silakan jalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini bukan soal rejeki, ini pengalaman tergantung dari pada kasus yang kita tangani, dan masing-masing klien. Jadi, kalau di Bekasi klien saya meminta saya mundur, kalau di Jakarta Selatan, maupun Satpam Tommy Soeharto baik keluarga dari Pak Harto meminta supaya saya tetap jalan, ini memang berbeda. 79.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, tapi bukan karena Zarima yang meminta sehingga tidak mundur kan? Waktu itu kan Zarima sangat terkenal sekali. Pemerintah ada pertanyaan?
80.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ya, sedikit ke Pak Petrus Bala Pattyona. Ya, yang Pemerintah belum apa ... belum clear. Itu tahun berapa saja Pak Petrus yang tiga kali Pak Petrus di guyo-guyo? Katanya.
81.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Yang pertama pada Tahun 1998 ketika saya membela ada seorang (…)
82.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, anunya Pak, tahunnya saja tadi.
83.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Tahun 1998 itu di Bekasi, Pak.
84.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
85.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Saya melawan Polres Bekasi, Kasat Resersenya Edward Sapernong. Yang kedua, di polres ... eh, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Kasus Zarima Mirafsur Tahun 2001, dan Tahun 2000 Kasus Satpam Tommy Soeharto waktu itu Mas Tommy lagi buron dan semua satpam diperiksa, saya kebagian dua satpam bersama rekan Nudirman. Sementara rekan Elsa dan lain-lain mengurus yang lain. 19
86.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Bisa saya teruskan, Yang Mulia.
87.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
88.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Artinya setelah Undang-Undang Advokat, Pak Petrus aman-aman saja ya sampai hari ini?
89.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT KAI: PETRUS BALA PATTYONA Setelah berlakunya Undang-Undang Advokat, amannya ini ada dua hal. Pertama, bagi saya pribadi tidak mengalami, artinya mungkin saya sudah dikenal oleh polisi, jaksa, dan hakim. Tapi bagi yang juniorjunior selalu mengadu kepada saya, kami mendapat perlakuan seperti pengalaman Petrus yang dahulu. Memang berbeda, artinya tergantung kepada person-nya. Tetapi kalau perlakuan kepada yang menjalankan profesi hukum, kepada saya pribadi setelah berlakunya undang-undang, tidak ada. Tapi kepada yang lain-lain saya mendengar dan mereka menginformasikan kepada saya.
90.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup ya?
91.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia.
92.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, Saudara Pemohon. Saudara mengajukan saksi atau ahli enggak dalam perkara ini? Atau sudah dianggap cukup?
93.
KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA Yang Mulia, kami sudah mengajukan permohonan ahli ke beberapa ahlinya, Yang Mulia. Akan tetapi ahli yang akan kami ajukan ini terkait dengan profesinya sebagai advokat. Jadi sangat subjektif sekali, Yang Mulia. Jadi sehingga kami memutuskan untuk tidak menghadirkan ahli tersebut, Yang Mulia. Terima kasih. 20
94.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, jadi dalam perkara ini Saudara sudah tidak mengajukan ahli atau saksi, kan begitu ya. Baiklah, Pemerintah?
95.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Cukup, Yang Mulia.
96.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup, Pihak Terkait? Cukup. Kan Pihak Terkait ya.
97.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: SUTRISNO Yang Mulia, dari Pihak Terkait Peradi, kami akan menyampaikan satu ahli dan satu saksi untuk sidang berikutnya.
98.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi itu kepada Terkait Peradi ya. Agar saksi dan ahli, kalau ahli CV-nya masuk terlebih dahulu siapa namanya, kemudian demikian juga saksi ya. Dimasukkan ke persidangan terlebih nanti selesai ini. Untuk itu dan pada sidang yang akan datang itu setelah kita mendengar ahli dan saksi dari Pihak Terkait Peradi, itu sidang yang terakhir ya. Setelah itu tidak ada persidangan lagi, kecuali kepada para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing. Nah, untuk kepentingan pemeriksaan saksi dari Terkait Peradi. Sidang ini ditunda cukup lama karena ini jadwalnya agak padat. Hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, jam 10.30 WIB ya. Mendengar keterangan saksi dari Pemohon … eh, dari Terkait Peradi. Sekali lagi sidang ditunda Selasa 25 Juni 2013 jam 10.30 WIB.
21
Baik, dengan demikian sidang dalam Perkara Nomor 26/PUUXI/2013, saya nyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB Jakarta, 11 Juni 2013 Kepala Sub Bagian Risalah t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
22