MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 16/PUU-XI/2013
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, SAKSI/AHLI DARI PEMOHON, SERTA PEMERINTAH (III)
JAKARTA RABU, 27 MARET 2013
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 16/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara [Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (4), serta Pasal 20] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMOHON 1. Syarief Almahdali 2. Zulkifli Alkaf 3. Tamrin, dkk.
ACARA Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon, serta Pemerintah (III) Rabu, 27 Maret 2013, Pukul 11.41 – 13.06 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Muhammad Alim Anwar Usman
Ida Ria Tambunan
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.
Robikin Emhas Arif Effendi Samsul Huda Yudha Syarif Hidayatullah
B. Ahli Pemohon: 1. HM. Laica Marzuki C. Saksi Pemohon: 1. Andi Sunandar 2. Yacob Melay 3. Karel D. Pemerintah: 1. Agus Hariadi 2. Reydonnyzar Moenek
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.41 WIB
1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Mendengar Keterangan Pemerintah, serta Saksi, dan Ahli dalam Perkara Pengujian UndangUndang teregistrasi dalam Nomor 16/PUU-XI/2013, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon perkenalkan diri dulu?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS Assalamualaikum wr. wb. Majelis Pleno, dan persidangan yang mulia, serta Termohon, perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Para Pemohon, saya sendiri Robikin Emhas, sebelah kanan saya adalah rekan Arif Effendi, sebelah kiri saya rekan Syarif Hidayatullah, dan selanjutnya rekan Samsul Huda Yudha. Terima kasih.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pemerintah?
4.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah, Yang Mulia, saya sendiri Agus Hariadi dari Kementerian Hukum dan HAM, di sebelah kiri saya Bapak Reydonnyzar Moenek, Beliau Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Beliau juga merangkap sebagai juru bicara dan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Beliau nanti sekaligus akan membacakan opening statement Pemerintah. Di belakang juga hadir teman-teman staf dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.
5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Terima kasih. Jadi, ini agak tertunda sidang ini lebih dari 30 menit bukan karena molor, tapi seperti Saudara tahu ruangan ini baru dipakai sidang lain dan Hakimnya juga baru dipakai oleh keperluan sidang yang lain. Bukan karena pengunduran jadwal yang tidak menentu. 1
Baik, hari ini selain Pemerintah, sudah hadir seorang Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Prof. Dr. HM. Laica Marzuki dan 3 ahli … 3 Saksi yaitu Saudara Andi Sunandar, kemudian Yacob Melay, dan Karel … Saudara Karel. Nah, untuk itu dimohon untuk mengambil sumpah dulu, maju ke depan Para Saksi, Andi Sunandar, Yacob Melay, Karel. Baik, dimulai dari Kristen Katolik jadi satu. Ibu, ya? Baik yang Kristen Katolik jadi satu untuk diambil sumpah dulu oleh Ibu Maria. Protestan satu, Katolik satu, bersama-sama sumpahnya karena kalimatnya sama. 6.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”
7.
SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
8.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.
9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Yang Islam, Pak Fadlil.
10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Untuk yang beragama Islam silakan menirukan. Dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.” 11. SAKSI DARI PEMOHON: ANDI SUNANDAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. 2
12. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, silakan duduk. Prof. Laica dimohon maju untuk mengambil sumpah. Pak Anwar Usman akan mengambil sumpah Bapak dalam Agama Islam. 13. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” 14. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. 15. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih. 16. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik. Ada pertimbangan teknis biasanya Saksi itu didahulukan dari Ahli karena biasanya Ahli akan menerangkan sekaligus apa yang dikemukakan oleh Para Saksi, tetapi kali ini karena Ahli ada keperluan yang harus dijalankan sesudah sidang ini, maka nanti Ahli akan diberi kesempatan lebih dulu, tetapi tentu Ahli baru bisa memberi keterangan kalau Pemerintah sudah memberi tanggapan. Untuk itu saya persilakan Pemerintah. 17. PEMERINTAH: REYDONNYZAR MOENEK Bismillahirrahmaaniraahiim. Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, kami Reydonnyzar Moenek, panggilan akrab Donny Moenek, selaku Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga sekaligus merangkap juru bicara dan Kapuspen Kementerian Dalam Negeri. Izinkan kami menyampaikan opening statement Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan dan kami banggakan, sehubungan permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Syarief Almahdali, S.E., dan kawan-kawan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saudara Robikin Emhas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Advokat Art Partner Law Office, beralamat di Menara Kuningan, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kavling 5, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Nomor 16/PUU-XI/2013, tanggal 29 Januari 2013. Selanjutnya, izinkanlah kami, Pemerintah, untuk menyampaikan penjelasan singkat atau opening statement atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut. Satu. Pokok Permohonan Pemohon. Angka 1. Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat Kalimantan Utara yang menganggap bahwa meskipun dalam konsiderans undang-undang a quo termaktub adanya keselarasan antara kondisi faktual spirit dengan Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang secara normatif ditujukan bagi perwujudan pelayanan publik di wilayah perbatasan, berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, pada kenyataannya, keselarasan tersebut tidak menyemangati objek permohonan a quo untuk mencapai kondisi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara. Angka 2. Menurut Pemohon bahwa frasa pada paling cepat dua tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), yang dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pelaksanaan pemilukada akan dilaksanakan setelah 17 Agustus 2015, dimana ini kami juga sudah pernah menstimulasikannya untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah yang tentu harus diawali dengan terbentuknya sebuah pemerintah daerah, dimana di sana harus diresmikan terlebih dahulu, dengan syarat-syarat kapan sebuah pemerintah daerah itu dapat terbentuk. Frasa dimaksud, menurut Pemohon, bersandar pada keberlakuan empiris yang amat bergantung pada proses administrasi publik. Sehingga hal ini berdampak, menurut Pemohon, pada ketidakjelasan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Utara dan status Para Pemohon. Angka 3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat aspek yang tidak lazim dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Utara, yaitu penjelasan yang menyatakan, “Penjabat Gubernur 4
Kalimantan Utara, diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur,” dimana menurut Pemohon, sesungguhnya kewenangan dalam mengusulkan penjabat gubernur adalah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Angka 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Utara, justru telah membuat penormaan tersendiri, dimana pengambilan sumpah, janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dilakukan 4 bulan setelah pengambilan sumpah janji DPRD Kalimantan Timur. Sekiranya nanti pileg dan pilpres dilaksanakan pada tanggal 9 April dan 9 Juli 2014, maka setidak-tidaknya pada Agustus 2014 sudah terbentuk DPRD Kalimantan Timur, yang nantinya akan di-split menjadi Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan … menurut Pemohon bahwa pengambilan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, hanya bisa dilaksanakan setelah pemilu 2014, sehingga norma hukum a quo, menurut Pemohon telah mengabaikan hakhak konstitusional Pemohon. Angka 5 bahwa pada intinya, Para Pemohon beranggapan bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. Tentang Kedudukan Hukum (legal standing ) Para Pemohon. Uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya, atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, atau setidak-tidaknya melalui Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah benar Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak? Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami banggakan. Angka III, penjelasan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Sebagaimana diketahui, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 204.534, 34 km² yang merupakan salah satu provinsi terbesar dan terluas di Indonesia, yang terdiri atas 10 kabupaten, dan 4 kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah lebih kurang 3.908.737 jiwa. Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Serawak atau Malaysia di sebelah utara. Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat Selat Makassar, dan Laut Sulawesi di 5
sebelah Timur. Dengan luas wilayah dan belum tersentuhnya pembangunan, terutama di wilayah utara di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya yang berbatasan dan di daerah pedalaman. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menata daerah yang merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali atau span of control, sehingga lebih efisien, lebih efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Utara pada khususnya, serta memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara lain atau tetangga. Secara geostartegis, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke Malaysia, yakni Sabah, Filipina Selatan, dan Brunei Darusaalam. Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis, sehingga dapat mengembangkan kekuataan nasional di dalam menghadapi dan mengatasai segala hambatan dan gangguan, baik yang berasal datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, keutuhan, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang tugas pokok pemerintahan daerah, yakni mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di perbatasan, maupun di pedalaman. Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di sebelah Utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah atau Malaysia, sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara, terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun, kenyataan empirik yang kita temukan dan kondisi obyektif yang terjadi pada saat ini, justru sebaliknya, dimana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana di daerah perbatasan 99% merupakan daerah pedalaman yang tertinggal karena keterbatasan infrastruktur, apakah jalan, listrik, dan seterusnya, dan tidak tersentuh atau kurang tersentuh pembangunan karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan provinsi di Samarinda atau Kalimantan Timur, sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga lebih baik. Pemerintah pernah mendatangi Pulau Sebatik ... maaf, Sebatik dan Kerayan, kami sempat hadir di Kerayan, kami sempat hadir di Sebatik. Kami berinteraksi, Pemerintah berinteraksi, masyarakat bertransaksi dengan mata uang ringgit dan orientasi kehidupan mereka sudah lebih condong, “ter-Malaysiakan”
6
Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemilihan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk percepatan pembanguan di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam di mana Provinsi Kalimantan Utara daerah provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang sangat memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap permohonan Para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Pemerintah proses penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maupun materi, jenis, hirarki, dan materi muatan, dan lembaga yang membentuknya telah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Angka 2, secara lebih khusus pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan pembentukan daerah provinsi, kota, dan kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga desain besar penataan daerah yang sekarang sedang digencarkan oleh Pemerintah terkait dengan penataan dan pendayagunaan pembentukan daerah otonom baru. Kemudian juga memperhatikan pertimbangan kemampuan ekonomi, kemampuan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang memungkinkan bagi tercapainya dan terselenggaranya otonomi daerah maupun percepatannya. Bahwa ... angka 3, Pemerintah tidak sependapat terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan, “Pemerintah pusat telah salah dalam memahami asas yang terkandung dalam Pasal 297 ayat (3) tentang Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal dengan MD3 terhadap pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.” Karena dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dimaksud, Pasal 297 ayat (3) berbunyi, “Pengisian anggota DRPD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah 12 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Sementara sampai saat ini bahwa peresmian (suara tidak terdengar jelas) Provinsi Kalimantan Utara belum
7
dapat dilaksanakan karena masih menunggu waktu yang tepat untuk penjadwalan peresmian Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pengisian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara harus dan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang MD3, barulah kemudian insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama meskipun 9 bulan setelah terbentuknya Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Utara dapat dibentuk Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, namun Pemerintah insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan meresmikannya dikisaran bulan April tidak sampai harus sampai menunggu 9 bulan sebagaimana diperintahkan pada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2012, yakni sesudah tanggal 17 Agustus dan seterusnya. Insya Allah bulan April sudah ada langkah-langkah persiapan untuk itu, lebih cepat dari 9 bulan yang dimintakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Yang Mulia yang kami hormati, yang kami banggakan. Angka 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Pasal 12 ayat (1) berbunyi, “Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara penjabat gubernur akan membentuk perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas-dinas daerah, atau biasa dikenal dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta unsur-unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dan ayat (2) berbunyi, “Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Utara paling lama 6 bulan sejak tanggal pelantikan.” Sekiranya dalam skenario dan simulasi yang kami kembangkan di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Pemerintah, katakanlah bulan April ini akan dilakukan secara serentak pada 12 daerah otonom baru, termasuk Provinsi Kalimantan Utara, maka tugas penjabat gubernur harus segera menyiapkan perangkat daerah, aset, personel, maupun anggaran pendapat belanja daerah dalam bentuk RAPBD. Perlu dipahami secara arif dan bijak bahwa jiwa yang termaksud dalam ketentuan tersebut adalah merupakan upaya dalam rangka memberikan kesempatan kepada Provinsi Kalimantan Utara dalam mempersiapkan. Jadi memang harus ada langkah-langkah persiapan, sehingga nanti tidak akan muncul persoalan-persoalan di kemudian hari. Yakni tentang terbentuknya perangkat daerah yang kompeten dalam menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi pemekaran. Angka 5. Bahwa pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara paling cepat dapat dilaksanakan, meskipun perintah undang-undang 9 bulan sesudah diundangkan, namun insya Allah, Pemerintah bertekad setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2013 ini. Dan salah satu tugas penjabat gubernur adalah memfasilitasi sekaligus 8
untuk mengisi keanggotaan DPRD dengan jangka waktu antara 6 sampai dengan 8 bulan. Waktu tersebut dapat digunakan oleh penjabat gubernur sebagai tahap pengisian secara administratif, belum lagi menyangkut pembuatan surat keputusan, peresmian DPRD, dan seterusnya, mengingat bahwa agenda pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Maka kita harus memberikan kesempatan kepada KPU untuk mempersiapkan tahapan-tahapan persiapan pemilu, termasuk didalamnya terkait penyusunan daftar pemilihan untuk masing-masing daerah pada Provinsi Kalimantan Utara. Angka 6. Bahwa terkait dengan penyusunan mekanisme tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan memakan waktu antara 4 sampai dengan 5 bulan. Di samping itu harus juga dipersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana kelengkapan DPRD. Oleh karena itu bahwa pengisian DPRD Provinsi Kalimantan Utara diatur di Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahun 2014.” Jadi, insya Allah, kalau kita simulasikan di bulan Agustus terbentuk 2014 adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagian dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur itulah yang nanti akan di split kepada Provinsi Kalimantan Utara, sehingga cukup waktu bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan segala sesuatunya yang diperkirakan dalam simulasi kami adalah bulan November 2014 terbentuklah DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Angka 7. Yang Mulia yang kami banggakan dan kami hormati, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Katara, yaitu penjelasan yang menyatakan, “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur.” Hal ini mengandung makna bahwa masing-masing lembaga negara harus melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bijaksana. Menteri Dalam Negeri melaksanakan tugas dan kewenangannya, yaitu mengusulkan Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, tentunya kepada Presiden Republik Indonesia, dengan pertimbangan Gubernur Kalimatan Timur. Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 111. Perlu dipahami lebih mendalam lagi bahwa frasa, “Dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur bukanlah suatu pencantuman klausul yang tanpa alasan mendasar.” Adapun alasan dicantumkannya frasa tersebut adalah merupakan cerminan bahwa Menteri Dalam Negeri dalam mengusulkan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara adalah tetap dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur selaku provinsi induk, sehingga tercipta harmonisasi, sinkronisasi, dan dinamisasi dalam efektifitas penyelenggaraan permintaan daerah nantinya. Karena tidak diterbantahkan secara riil, Gubernur Kalimantan Timur telah memahami struktur sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 9
terdapat pada Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, dapat dianalogikan bahwa Gubernur Kalimantan Timur lebih mengetahui kriteria seseorang yang layak diangkat sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Utara. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan kami banggakan. Bahwa … angka 8, dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan DPRD dan perangkat daerah yang efektif, yang efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan asset, dan dokumen. Sebagai ilustrasi, kami sudah merilis di berbagai media massa bahwa terbentuk atau terlantiknya penjabat gubernur akan berkorelasi secara signifikan seberapa efektifnya kah persiapan Pemerintah Provinsi Kaliamantan Timur dan Kalimantan Utara dalam menata aset, menata personel, terbentuknya RAPBD, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan itu, ataupun juga tapal batas, dan ataupun batas wilayah yang harus pasti, sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Dan kemudian di sana juga untuk meningkatkan pelayanan publik maupun percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Yang Mulia yang kami hormati dan kami banggakan. Bahwa untuk mempercepat dan memberikan arah, maupun kepastian hukum dalam mekanisme dan pentahapan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Nomor 188.2/1039/SJ, tanggal 22 Februari 2013, yang berbunyi di antaranya langkah-langkah persiapan, pentahapan, dan mekanisme terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam waktu dekat ini, yang pertama. 1. Peresmian pembentukan provinsi dan pelantikan pejabat gubernur. a. Peresmian pembentukan provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. b. Pelantikan penjabat gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. c. Peresmian provinsi pembentukan provinsi dapat dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pelantikan penjabat gubernur dengan urutan. 1. Terlebih dahulu dilaksanakan peresmian provinsi. Insya Allah dalam bulan April. 2. Setelah itu dilanjutkan pelaksanaan pelantikan pejabat gubernur. d. Tempat peresmian pembentukan provinsi dan pelantikan pejabat Gubernur Kalimantan Utara dapat dilaksanakan di ibukota negara atau di ibukota provinsi. 2. Pengangkatan dan tugas penjabat gubernur.
10
a. Pengangkatan dan tugas penjabat gubernur dilaksanakan, untuk memperjelas tadi dan mempertajam tadi, melalui usul Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan pertimbangan gubernur daerah induk kepada Presiden Republik Indonesia dari pegawai negeri sipil dengan persyaratan dan kriteria, dan ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP Nomor 6 Tahun 2005. 1. Mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan. 2. Menduduki jabatan struktural Eselon I dengan pangkat atau golongan ruang sekurang-kurangnya pembina utama muda atau IVC. Daftar pelaksanaan penilaian pekerjaan 3 tahun, sekurangkurangnya mempunyai nilai baik. Usia maksimum pada saat diusulkan 2 tahun sebelum memasuki usia pensiun. b. Paling lambat 9 bulan dalam pedoman, namun dengan itikad baik dan kemauan baik dari Pemerintah, Pemerintah mempercepat. Bahwa Menteri Dalam Negeri atas Presiden … atas nama Presiden melantik penjabat gubernur. Usul pengangkatan pejabat gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan gubernur daerah induk mengajukan 3 orang calon kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan satu orang di antaranya sebagai pejabat gubernur dengan keputusan Presiden. Sedangkan masa jabatan penjabat gubernur paling lambat satu tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya paling lama satu tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya penjabat gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Penjabat gubernur menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalu Menteri Dalam Negeri, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali sesuai ketentuan. Yang tidak kalah pentingnya, Yang Mulia. Izinkan kami bahwa nantinya pejabat gubernur mempunyai tugas pokok. 1. Tadi mempersiapkan struktur organisasi perangkat daerah, berserta tugas pokok dan fungsinya. 2. Menyelenggarakan pemerintahan daerah di provinsi yang baru dibentuk, sehingga dikatakan persiapan atau transisi sampai dapat terpilihnya kepala daerah nantinya pada pemilu definif yang kita perkirakan dikisaran bulan Agustus 2015. Fasilitasi pengisian keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum legislatif 2014 dan fasilitasi penyelanggaraan gubernur dan wakil gubernur. Tugas gubernur lainnya atau penjabat gubernur membentuk sekretariat komisi pemilihan umum provinsi. Belum terbentuk, harus kita bentuk. Mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang wilayah,
11
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah. Sedangkan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, keanggotaan DPRD provinsi, pengisian keanggotaan DPRD didasarkan pada hasil pemilu legislatif tahun 2014. Dua. Pengaturan jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara oleh KPU provinsi daerah induk, pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau tadi penjabat gubernur, maka pemilihan gubernur dan wakil gubernur … gubernur dan wakil gubernur dipilih secara demokratis, serta disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada tahun 2015 dan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk pertama kalinya dibebankan kepada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota. Yang dalam ketentuan itu sudah memberikan dan itu harus dikawal dalam bentuk pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan maupun kabupaten/kota dalam bentuk hibah pada provinsi yang bersangkutan, yang telah disepakati dan tertuang dalam keputusan DPRD provinsi kabupaten/kota dan keputusan gubernur, bupati, walikota bahwa sudah ada anggarannya. Yang Mulia yang kami hormati dan kami banggakan. Bahwa terkait dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang mesti dikerjakan dan disiapkan, pembentukan organisasi perangkat daerah oleh penjabat kepala daerah diusahakan bersifat ramping, disesuaikan dengan kemampuan keuangan, jumlah penduduk yang harus dilayani, dan luas wilayah. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan provinsi kewenangannya terbatas, hanya 24%, pada kabupaten/kota sebesar 76%. Jadi, nantinya organisasi perangkat daerah kita harapkan miskin struktur, kaya fungsi. Setelah terpilih kepala daerah definitif nantinya, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD, maupun Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Pengisian personel dan penataan kepegawaian. Bahwa salah satu tugas pokok penjabat gubernur dan … penjabat gubernur adalah merumuskan formasi pegawai. Apakah akan berasal dari provinsi induk Kalimantan Timur yang meliputi jumlah, komposit jumlah, komposisi, dan kualifikasi pegawai negeri sipil yang dibutuhkan? Termasuk juga pelaksanaan pemindahan dan pengalihan PNS yang dilakukan oleh pejabat pembina. 12
Dari sana … angka berikutnya, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah oleh penjabat gubernur sesuai ketentuan dalam hal belum terbentuk DPRD, katakanlah bulan April 2014, April ini diresmikan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan pelantikan pejabat gubernur, tugas pokok yang tidak kalah pentingnya dalam hal belum terbentuk DPRD beserta kelengkapannya, penjabat gubernur agar menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi baru. Dan tentunya harus memperoleh pengesahan sesuai ketentuan karena belum terbentuknya DPRD, maka masih dalam bentuk peraturan kepala daerah, belum merupakan peraturan daerah. Dalam hal ini, penjabat gubernur nantinya dapat melimpahkan sebagian kekuasaanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 6. Bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau dikenal dengan PKPKD, melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Melimpahkan kekuasaannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah maupun satuan-satuan kerja perangkat daerah yang biasa kita kenal sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Di sana Menteri Dalam Negeri juga mengatur tentang hibah dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Jadi, satu pendapatan yang hanya akan muncul pada RAPBD dalam bentuk peraturan kepala daerah hanya berupa hibah dari pemerintah provinsi induk dan kabupaten/kota yang berkenaan. Berikutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah memberikan arahan, penyerahan barang dan utang-piutang. Barang milik atau yang dikuasai berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan pemerintah daerah induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah otonom yang baru dibentuk harus diserahkan kepada daerah otonom baru selambat-lambatnya 3 tahun sejak pelantikan pejabat. Inilah yang sering kami temukan masih terjadi konflik dan sengketa di daerah akibat pembebasan aset, dan seterusnya. Termasuk juga penyerahan kekayaan daerah yang dipisahkan atau badan usaha milik daerah dengan berbagai kebijakannya. Yang Mulia yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa izinkan kami menyampaikan pokok pikiran akhir sebagai sebuah kesimpulan. IV. Memperhatikan hal-hal yang telah kami sampaikan mewakili Pemerintah, izinkan kami selaku Wakil Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Provinsi … Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.
13
1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan pernyataan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 4. Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akhirul kata atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami banggakan dan kami hormati, diucapkan terima kasih. Jakarta, Maret 2013. Hormat kami Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi. Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 18. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, terima kasih Bapak yang telah mewakili Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk itu dipersilakan berikutnya kepada Bapak Prof. Laica Marzuki. 19. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan desentralisasi sebagai bagian dari bentuk negara, desentralisasi selaku staatsvorm, desentralisasi selaku the form of the state. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, manakala kedua pasal konstitusi dimaksud dipertaut, manakala Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dipertaut dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dapat dirumuskan struktur tatanan negara berikut ini. 14
Negara Indonesia ialah negara kesatuan. Negara Indonesia ialah eenheidsstaat, unitary state berbentuk republik yang dibangun menurut tatanan desentralisasi. Bentuk negara (sttatsvorm, the form of the state) mendekati dan mengamati negara dari luar (outward looking). Mendekati negara menurut optik (outward looking), negara dilihat dalam wujud utuh dan bulat (der staats als ganzheit). Negara dilihat, didekati oleh bentuk negara itu dalam bentuk utuh (der staats als ganzheit). Bentuk negara dari suatu negara kesatuan yang dibangun menurut tatanan desentralisasi membentang diri secara horizontal terdiri dari dua belahan, belahan atas adalah pemerintah pusat, dan belahan bawah adalah pemerintahan daerah merupakan daerah otonom. Yang Mulia. Bentuk pemerintahan, adapun bentuk pemerintahan lain lagi, bentuk pemerintahan kata Jellinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, ada bentuk negara melihat negara dari luar dan ada bentuk pemerintahan (Regeeringsvorm, Regierungsvorm, the form of government) mengamati negara dari dalam. Menurut optik (inward looking), bentuk pemerintahan menyelidiki hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya dalam kaitan kelembagaan negara. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, bentuk pemerintahan negara kesatuan yang dibangun menurut desentralisasi disebut local government. Undang-Undang Dasar 1945 menamakan pemerintahan daerah diatur dalam Bab IV, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Yang Mulia, pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan Daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, kepala daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang Mulia, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan kepala daerah dan wakil dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Yang Mulia, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah, mewakili DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemiiihan umum, melalui general election. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 15
Yang Mulia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijabarkan, yang di-toegepast, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh melanggar asas kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Pasal konstitusi tersebut mensyaratkan konstitusionalisme. Rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan juga terikat dan tidak boleh melanggar konstitusi. Rakyat yang berdaulat menempati daerah-daerah otonom dalam lingkup NKRI, kepentingan rakyat adalah segala-galanya. Saya ingin mengulangi ungkapan ini kehadapan Mahkamah Yang Mulia yang saya banggakan, kepentingan rakyat adalah segala-galanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh melanggar UndangUndang Dasar 1945. Hak konstitusional dan kewenangan konstitusional rakyat tidak boleh dirugikan, mulai sejak dibentuknya provinsi, kabupaten, dan kota pemerintahan daerah, hingga pengisian jabatan kepala daerah dan anggota-anggota dewan perwakilan rakyat daerah selaku representasi kedaulatan rakyat di daerah-daerah otonom. Yang Mulia, hal kesamaan kedudukan rakyat banyak dalam hukum dan pemerintahan. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama yang dijamin konstitusi tidak boleh ditunda, tidak dikurangi, apalagi dihilangkan. Tidak boleh ditunda sesaatpun, juga atas dalil transisi, tidak boleh itu. Namun, Yang Mulia, namun saya di depan mimbar Yang Mulia ini harus mempernyatakan dan dengan sedih dan kecewa mempernyatakan di hadapan Mahkamah Yang Mulia, betapa beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Provinsi Kaltara) telah menyimpang, bahkan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal in litis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara telah ternyata merugikan hak konstitusional dan kewenangan konstitusional Para Pemohon, tentunya merugikan pula hak konstitusional dan kewenangan konstitusional para warga, para penduduk Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan clan Kabupaten Tana Tidung yang secara yuridis merupakan penduduk warga Provinsi Kaltara, berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2412 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, berbunyi, “Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dipilih dan disahkan gubernur dan/atau wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat dua tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara.” Yang Mulia, saya ingin memohonkan perhatian. Frasa yang dilaksanakan paling cepat dua tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara, memuat pasal transisi yang tidak diatur di dalam 16
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak boleh hal itu terjadi. Memuat pasal transisi selama kurun waktu paling cepat dua tahun yang pada nyatanya menunda jabatan kepala daerah secara demokratis. Penundaan pengisian jabatan kepala daerah dimaksud memberikan pembenaran, memberikan rechtsvaardiging bahwa … bahwasanya rakyat banyak pada suatu pemerintahan daerah pernah berada di bawah pemerintahan yang tidak dipilih. Pernah generasi akan datang sesudah kita akan selalu mengingat-ingat. Bahwa di republik yang tercinta ini pernah diperintah oleh suatu pemerintahan … pemerintahan daerah yang kepala daerahnya tidak dipilih. Walaupun hal itu melalui transisi yang tidak dibenarkan di dalam konstitusi. Yang Mulia, kata paling cepat dua tahun dapat mengakibatkan hal ketidakpastian hukum. Saya ingin menggarisbawahi buktinya tadi. Saya katakan, “Kata paling cepat dua tahun dapat mengakibatkan hal ketidakpastian hukum.” Ibarat karet, ibarat elastis, norma mengatakan demikian tetapi Wakil Pemerintah tadi, Ahli Pemerintah mengatakan, “Ya kami bisa mempercepatnya.” Itu enggak bisa dalam hukum, itu enggak bisa itu. Tidak boleh tergantung pada kebaikan karena ini masalah hukum karena negara kita adalah negara hukum. Dapat mengakibatkan hal ketidakpastian hukum. Bagai menunggu … bagai menunggu sang godot yang tak kunjung datang. Hal dimaksud melanggar Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang Mulia, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 berbunyi, “Sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama satu tahun.” Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 berbunyi, “Pejabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur.” Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 memuat pembenaran (regeeringsvorm) hal pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur atas dasar pengangkatan oleh presiden yang tidak dikenal di dalam konstitusi, yang direkrut dari pegawai negeri sipil berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan dikemukakan paling lama satu tahun dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan berikutnya paling lama satu tahun atau menggantinya dengan pejabat lain semacamnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Hal dimaksud merugikan in casu, hak konstitusional dan kewenangan konstitusional Para Pemohon yang kehilangan akan kesamaan kedudukannya selaku warga di dalam hukum dan pemerintahan, dalam suatu kurung waktu transisi yang cukup lama dan dilarang oleh konstitusi. Para Pemohon kehilangan hak 17
konstitusional dan kewenangan konstitusionalnya guna memilih kepala daerah pemerintahan di daerahnya, serta menunda hak mereka mengajukan diri guna dipilih selaku kepala daerah dalam suatu kurung waktu transisi yang cukup lama yang tidak dikenal dan melanggar Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Yang Mulia. Lagipula tidak jelas maksud penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang memberikan bevoegheden … yang memberikan bevoegheden kepada Gubernur Kalimantan Timur guna memberikan pertimbangan dalam proses pengangkatan Pejabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Presiden. Hal dimaksud … hal dimaksud tidak dimuat dalam pasal batang tubuh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain menegaskan bahwa rumusan penjelasan tidak boleh memperluas, tidak boleh mempersempit, atau menambah pengertian norma yang diatur dalam batang tubuh, penjelasan tidak boleh memuat rumusan pendelegasian. Menurut Irawan Soejito dalam bukunya, Tehnik Membuat UndangUndang, terbitan PT Pradnya Pramita, Jakarta 1988, halaman 130 mengatakan, “Apabila penjelasan bertentangan dengan batang tubuh undang-undang, maka pasal batang tubuh yang mengikat, sebab penduduk hanya terikat pada undang-undang. Selain itu penduduk tidak dapat diharapkan bahwa mereka harus mengetahui semua penjelasan dan semua pembicaraan tentang undang-undang itu.” Hal dimaksud juga tercantum dan sekarang menjadi buku rujukan di Negeri Belanda yaitu De Wet Memorie van Toelichting. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahun 2014.” Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 berbunyi, “Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan paling lambat empat bulan setelah pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.” Yang Mulia. Manakala DPRD Kaltara (Kalimantan Utara) baru dibentuk melalui hasil pemilihan umum tahun 2014, hal dimaksud membenarkan kenyataan, hal dimaksud membenarkan adanya kevakuman, adanya pemerintahan daerah yang mengalami kevakuman badan perwakilan rakyat daerah, adanya kevakuman rumah-rumah rakyat (waktu transisi) dari tanggal 17 November 2012 saat pengesahan pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 hingga saat pemilu 2014. Masya Allah, semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa pembentukan suatu pemerintahan daerah bersamaan dengan keberadaan DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kevakuman DPRD, rumah rakyat, tidak dibenarkan konstitusi. Pasal 29 … 297 ayat (3) sudah dikemukakan dalam risalah permohonan. 18
Yang Mulia. Tidak jelas, mengapa pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan paling lambat empat bulan sebelum pengambiian sumpah/janji dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur? Kewenangan perwakilan DPRD Kalimantan Timur terpisah belaka dengan kewenangan perwakilan DPRD Kaltara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 menegaskan bahwa cakupan terbentuknya Provinsi Kaltara, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, “Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dikurangi dengan wilayah Provinsi Kaltara.” Kedua keterwakilan rakyat daripadanya telah terpisah secara tegas. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 berbunyi, “Sebelum Gubernur Kalimantan Utara bersama DPRD Provinsi Kaltara menetapkan peraturan daerah, dan Gubernur Kalimantan Utara menetapkan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan undang-undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku di Provinsi Kaltara.” Ini yang membingungkan kita semua, frasa sebelum terbentuknya DPRD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UndangUndang Pemilihan Umum Tahun 2014, meluangkan kevakuman pemerintahan daerah yang demokratis tanpa dipilih disertai pemberian de bevoegheden bagi pejabat gubernur yang diangkat tanpa pemilihan, guna menyusul rancangan peraturan gubernur tentang APBD Provinsi Kaltara untuk tahun anggaran berikutnya, dalam kurung waktu transisi yang cukup lama dan melanggar konstitusi. Demikian pendapat kami. Atas perhatian Mahkamah dihaturkan berlimpah terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 20. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Terima kasih, Prof. Laica Marzuki yang telah menyampaikan pandangannya sebagai Ahli dalam perkara ini. Untuk berikutnya Saudara Andi Sunandar, maju. Kalau Prof. Laica ingin meninggalkan ruang sidang dipersilakan. Silakan. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan, Andi Sunandar. Maju saja maju, maju di situ. Saudara Andi dipersingkat saja, ya? Ini kita jam 13.00 ada sidang lain. Jadi disingkat-singkat saja pokoknya. Karena Anda ini kan Saksi. Saksi itu bicara fakta sajalah tidak usah mengajukan pendapat hanya boleh mengajukannya fakta yang saya lihat kaitannya dengan saya alami, saya lihat, dan saya dengar sendiri. Silakan. 21. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS Majelis, Yang Mulia. Barangkali Saksi berpendapat guidance atau mendapat pertanyaan dari kami terlebih dahulu tentang apa-apa yang 19
perlu dijawab. Maka perkenankan kami langsung mengajukan pertanyaan kepada ahli … pada Saksi. 22. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan. 23. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS Pada Saksi, Saksi sebelumnya sudah kami sampaikan … sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa ada 10 klien yang namanamanya sudah kami sampaikan per surat dan Saudara sudah baca. Apakah betul Saksi … maksud saya apakah betul 10 Para Pemohon ini merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 yang lalu? 24. SAKSI DARI PEMOHON: ANDI SUNANDAR Benar, ke-10 orang tersebut termasuk calon legislatif dari daerah pemilihan V pada pemilu legislatif tahun 2009. 25. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS Boleh Saudara Saksi jelaskan daerah pemilihan V itu meilputi kabupaten/kota mana saja? 26. SAKSI DARI PEMOHON: ANDI SUNANDAR Ada 5 kabupaten/kota. Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan. 27. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Atau di anu saja … dibaca saja kan pertanyaannya sudah ada di situ, sama persis dengan yang dibaca itu kan? Itu membaca itu bukan menjawab. 28. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS Baik. 29. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baca sajalah baca, baca. Apa yang Saudara suruh sampaikan?
20
30. SAKSI DARI PEMOHON: ANDI SUNANDAR Baik. 31. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Satu bahwa ada 10 saksi, sudah, ada 5 kabupaten, sudah. Apalagi? Dibaca saja. 32. SAKSI DARI PEMOHON: ANDI SUNANDAR Berapa perolehan suara masing-masing saksi dan dokumen sah yang tersedia. Perolehan suara Saudara Jahidin dari PKB Nomor Urut 1=1.816 peringkat suara sah Calon Nomor 1. Yang kedua, Zulkifli Alkaf dari PAN, Nomor Urut 1=2.098. Peringkat 3, Saudara Soni Setiawan dari Partai Damai Sejahtera, Nomor Urut 1 dengan suara 4.583. Peringkat 2, Saudara Tamrin dari Partai Hanura, Nomor Urut 1, suara sah=1.83. Saudara Asnawi Arbain dari Partai Amanat Nasional, Nomor Urut 4, suara sah=2.629. Saudara Samsul Tribuana dari Partai Demokrasi Kebangsaan, Nomor Urut 1, perolehan suara sah=1.886. Saudara Sutarno Wjaya, Partai Golongan Karya, Nomor Urut 5, suara sah=1.394. Saudara Syarif Almahdali dari Partai Bulan Bintang, Nomor Urut 1, suara sah=3.067. Terakhir, Saudara Aran Mascos Intjau dari PDI-P, Nomor Urut 2, suara sah=2.568. “Apakah perolehan suara sebagaimana yang Saksi terangkan, bila keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara diisi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009? Klien kami tadi akan mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.” Perlu saya jelaskan, dari 55 Anggota DPRD Provinsi Kaltim hasil pemilu 2009, terdapat 9 orang dari … atau berasal dari dapil V tadi. Bila keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara diisi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009, maka klien Saudara bisa mengisi atau menambah keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara secara otomatis dari 9 itu ditambah 26 orang calon legislatif baru suara terbanyak berikutnya hasil pemilu 2009. Pertanyaan selanjutnya, “Dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, apakah warga negara yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara dan memenuhi syarat hak pilih, juga terdaftar sebagai calon pemilih dalam Pemilukada Kaltim Tahun 2013 dimaksud?” Ya. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara dan mempunyai hak pilih, belum bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, sehingga diakomodir untuk Pilgub Kaltim 2013 ini. Terakhir, pertanyaan, “Berdasarkan pengalaman sebagai Komisioner KPU, berapa lama waktu yang diperlukan dalam 21
penyelenggaraan pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur?” Terhitung dari tahapan pertama dan terakhir selama 8 bulan. Terima kasih. 33. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk. Berikutnya, Saudara Yacob Melay. Di sebelah sana, Pak. Bisa. 34. SAKSI DARI PEMOHON: YACOB MELAY Terima kasih, Yang Mulia. Pembentukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak pasti akan mengakibatkan. Satu, tidak dapat segera teratasinya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah perbatasan yang selama ini di sebagian besar dipasok dari Malaysia. Yang kedua, status kewarganegaraan masyarakat adat atau Suku Dayak di daerah perbatasan tidak jelas. Bagi mereka yang bertahun-tahun hidup di Malaysia, tidak diketahui sebagai warga negara Malaysia. Sedangkan ketika mereka kembali ke Indonesia, juga tidak dipersoalkan karena tidak tercatat dalam buku kependudukan. Yang ketiga, alokasi dana untuk pembangunan daerah perbatasan, tidak segera dinikmati oleh masyarakat adat di daerah perbatasan. Yang berikutnya, masyarakat adat atau Suku Dayak yang berada di sepanjang wilayah perbatasan, selalu setia menjaga patok-patok perbatasan NKRI. Tetapi penjaga patok-patok perbatasan tersebut tidak mendapat perhatian dari Pemerintah. Berikutnya, masyarakat adat atau Suku Dayak tidak terpenuhi hak-haknya untuk menerima pelayanan publik dari pemerintah provinsi. Itu diakibatkan karena jarak tempuh yang cukup jauh. Terima kasih. 35. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Silakan duduk, Pak. Berikutnya, Saudara Karel. 36. SAKSI DARI PEMOHON: KAREL Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Karel, kebetulan berasal dari Kecamatan Lumbis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mendapat suatu pertimbangan dari Yang Mulia, untuk mempercepat daripada apa yang kami mohon melalui Pengacara kami. 22
Yang pertama, kebutuhan pokok dari masyarakat di perbatasan selalu berasal dari Malaysia. Harga mahal, sehingga hak-hak masyarakat tidak segera terpenuhi, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia. Perlu saya jelaskan poin pertama ini bahwa kami sebagai warga negara Indonesia, yang berada di beranda depan katanya Indonesia, di perbatasan tidak sesuai dengan bahasa seperti apa yang dikatakan seperti itu. Mengapa? Bahasa kami di sana adalah dada kami Garuda, tapi di perut kami Malaysia. Itulah bahasa kami di perbatasan, Yang Mulia. Maka pada hari yang berbahagia ini, kebetulan kita semua ada di sini Perwakilan Pemerintah. Kami tidak memprotes terlalu besar kepada Pemerintah, namun demikian perhatian untuk perbatasan itu mungkin kurang sekali. Maka pada saat ini kami membutuhkan, mempercepatkan, sesuai undangundang yang ada di negara kita. Ada kalanya, Malaysia memberikan kita keleluasaan, kita bisa beli gula 1 pak, tapi ada kalanya kita dikasih … apa namanya … disetop hanya dikasih 2 kg, 1 kg. Begitu juga minyak dan sebagainya. Inilah di sisi ekonomi. Dan juga kepada masalah pendidikan dan SDM, kami di daerah perbatasan Dayak di pedalaman, kalau diperlambat terus masalah Kartala ini, dengan pertimbangan estimasi waktu, estimasi dan sebagainya, pertimbangan, dan ini dan segalanya, tidak mengacu kepada undangundang, maka hak konstitusional kami mungkin terhambat beberapa periode atau beberapa tahun. Dan kesempatan kami untuk menikmati negara ini, menikmati kemakmuran kemerdekaan negara ini akan terlambat. Itu di sisi SDM. Mengapa demikian? Daerah kami kaya, tapi infrastruktur pendidikan itu semua ada kaitannya, sehingga terlambatlah permasalahan SDM di daerah pedalaman. Dan juga masalah keamanan, illegal logging, dan sebagainya. Kita bandingkan infrastruktur Malaysia di perbatasan, mereka buat otmik itu pesawat jet perang dia bisa turun di perbatasan. Sementara di perbatasan kita, hanya pakai ketiting dan long boat 15 pak. Itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi, fakta-fakta yang ada, yang kami sampaikan pada persidangan yang mulia ini. Belum lagi fasilitas-fasilitas kesehatan, kalau ada yang sakit kita selalu merujuk ke Malaysia, dengan bantuan keluarga, belum lagi masalah ke Negeri Jiran, orang Dayak kerja di sebelah dengan bantuan keluarga, apabila dia meninggal di sana, ya kayak apa ya, ayam meninggal gitu saja pulang hanya mayat tanpa ada perhatian daripada perusahaan yang ada di Malaysia. Belum lagi masalah TKI, yang ada di Malaysia melalui Sabah dan Serawak, ini belum tersentuh bagaimana keberadaan? Bagaimana nasib mereka di sana? Itulah mungkin harapan-harapan kami kepada Yang Mulia, agar kiranya dapat mempertimbangkan secara yuridis, apa yang kami 23
mohonkan. Mempercepatkan Kaltara ini pengisian PJ dan pengisian legislatifnya, sehingga ini bisa berjalan berdampingan, sehingga bisa memacu pembangunan secepatnya di daerah Kaltara. Kasian kami, Pak. Berpuluh tahun kami sudah menderita di daerah perbatasan. Saya sebagai Anggota Legislatif di Kabupaten Nunukan, Ketua Komisi I, dan saya sudah mengalami hambatan-hambatan karena Kalimantan Timur luas sekali, Pak Yang Mulia. Kalau dengan satu gubernur sampai di mana? Kalaulah secepat-cepatnya Kaltara ini diwujudkan, gubernur kami satu minggu bisa sampai ke perbatasan. Tapi, sampai pada saat ini dua bulan kemungkinan satu tahun belum tembus ke sana. Itulah hal-hal yang pernah kami rasakan, fakta. Kalaulah kiranya Yang Mulia memberikan waktu banyak kepada kami, kami akan bercerita serinci-rincinya, tapi namun demikian karena waktu terbatas, mohon pertimbangan dan bantuanya, sehingga tercepatnya terbentuk. Kalau PJ-nya masuk, DPRD-nya juga harus ada, Pak. Karena ini enggak bisa, bagaimana dia membahas dan mempertimbangkan semuanya kalau tidak ada salah satunya. Demikian, saya sampaikan, selamat siang, Yang Mulia. 37. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, sidang hari ini bisa segera ditutup. Kami menawarkan kepada Pemerintah, apakah mau memberikan tanggapan dengan saksisaksi lain dan ahli-ahli lain? 38. PEMERINTAH: AGUS HARIADI Cukup, Yang Mulia. Cukup. 39. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup? 40. PEMERINTAH: AGUS HARIADI Tidak mengajukan ahli atau saksi. 41. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pemohon, Anda sudah merasa cukup? 42. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS Kalau … mohon maaf, Majelis. Kalau Pemerintah mengajukan ahli ataupun saksi, kami juga mencukupkan diri.
tidak
24
43. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, kalau begitu hari Selasa, tanggal 9 April jam 20 … jam 11.00 WIB … 9 April 2013, jam 11.00 WIB, Saudara dari Pemohon maupun Pemerintah diminta untuk menyampaikan kesimpulan dan penegasan petitum, baru sesudah itu Majelis Hakim akan mempelajari semuanya untuk segera diputus. Secepat mungkin menurut kemungkinan yang tersedia. Dengan demikian sidang hari ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB Jakarta, 27 Maret 2013 Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d.
Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
25