SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA No : 13/A-SK/DPM.REMA.UPI/IX/2013 TENTANG UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN DANA IURAN KEMAHASISWAAN REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, setelah: Menimbang : 1 Bahwa pentingnya iuran kemahasiswaan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. : 2 Bahwa diperlukannya undang-undang yang mengatur pengelolaan dana iuran kemahasiswaan REMA UPI 2013. Mengingat : 1 Ketetapan Sidang Umum MPM REMA UPI 2013 Memperhatikan : 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REMA UPI 2013 2 Mekanisme Kerja Organisasi REMA UPI 2013 3 Garis-Garis Besar Program Kerja REMA UPI 2013 Memutuskan Menetapkan : 1. Undang-undang pengelolaan dana iuran kemahasiswaan dalam lampiran ini sebagai undangundang pengelolaan dana iuran kemahasiswaan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya dengan mengeluarkan surat keputusan yang baru.
Ditetapkan di Bandung Tanggal 17 September 2013 Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2013
Alfian Rizanurrasa Asikin NIM.0906930 Tembusan: 1. MPM REMA UPI 2. BEM REMA UPI 3. Arsip
Lampiran SK No : 13/A-SK/DPM.REMA.UPI/IX/2013
UNDANG-UNDANG REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA IURAN KEMAHASISWAAN REPUBLIK MAHASISWA UPI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BEM REMA UPI Menimbang: 1. Bahwa REMA UPI merupakan organisasi intra universiter yang sumber pendanaan organisasinya berasal dari iuran wajib anggotanya (Iuran Kemahasiswaan). 2. Bahwa peraturan pengelolaan dan mekanisme penggunaan keuangan perlu diketahui dan dipahami bersama melalui suatu aturan yang tertulis sehingga dalam penggunaannya berjalan dengan lancar dan tertib. 3. Bahwa sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan ormawa dari Keluarga Mahasiswa menjadi Republik Mahasiswa perlu ditetapkan suatu aturan tersendiri tentang pengelolaan Iuran Kemahasiswaan. 4. Bahwa berdasarkan amanat AD/ART Republik Mahasiswa UPI diperlukan peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur pengelolaan Iuran Kemahasiswaan. 5. Bahwa ketentuan atau peraturan mengenai pengelolaan Iuran Kemahasiswaan yang telah berlaku sebelumnya perlu diamandemen sesuai dengan kondisi yang ada. 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundangundangan untuk mewujudkan keseimbangan dan ketertiban yang mengatur segala sesuatu tentang Iuran Kemahasiswaan yang berasal dari mahasiswa dan menjadi hak mahasiswa sepenuhnya sehingga tercipta pengelolaan keuangan mahasiswa yang jelas. 7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang pengelolaan Iuran Kemahasiswaan. Memperhatikan: 1. Hasil Kajian Badan Legislasi dan Komisi 1 (Komisi Keuangan dan Sekretaris Kabinet) tentang Undang-undang Pengelolaan Dana Iuran Kemahasiswaan 12 September 2013. 2. Hasil Rapat Pleno DPM REMA UPI tentang pembahasan dan penetapan Revisi UndangUndang Pengelolaan Dana Iuran Kemahasiswaan tanggal 13, 16, 17 September 2013.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Memutuskan: Menetapkan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA IURAN KEMAHASISWAAN REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. REMA UPI adalah Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. 2. MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 3. DPM REMA UPI adalah lembaga legislatif mahasiswa tingkat universitas. 4. BEM REMA UPI adalah lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas. 5. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas. 6. Organisasi Kemahasiswaan tingkat daerah adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Kampus Daerah. 7. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan jurusan. 8. Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan program studi. 9. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang diterima pada awal tahun ajaran baru dan melakukan registrasi. 10. Mahasiswa Lama adalah mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan lebih dari satu tahun. 11. Dana Iuran Kemahasiswaan adalah dana yang didapatkan dari mahasiswa baru dan mahasiswa lama setiap tahunnya. 12. Registrasi adalah proses pendaftaran mahasiswa yang dilakukan setiap semesternya untuk mengikuti perkuliahan. 13. Dana Pembinaan adalah alokasi dana Iuran Kemahasiswaan yang diberikan kepada setiap UKM yang telah terdaftar dengan jumlah yang sama. 14. Dana Kompetitif adalah alokasi dana Iuran Kemahasiswaan yang diberikan kepada setiap UKM setelah mendapatkan disposisi dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan dengan jumlah yang ditentukan oleh BEM REMA UPI berdasarkan jenis, kapasitas, dan frekuensi kegiatan yang dilakukan.
15. Dana Peduli Pendidikan adalah dana yang dialokasikan untuk anggota REMA UPI yang kurang mampu untuk melakukan registrasi. 16. Disposisi adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh BEM REMA UPI. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan keuangan Iuran Kemahasiswaan berazaskan akuntabilitas dan transparansi. Pasal 3 Pengelolaan keuangan Iuran Kemahasiswaan, bertujuan: 1. Menjalankan amanat AD/ ART REMA UPI mengenai perlu adanya peraturan perundangundangan khusus mengenai pengelolaan dana Iuran Kemahasiswaan. 2. Mengatur pengelolaan keuangan kemahasiswaan guna terciptanya ketertiban pendistribusian dana kepada kelengkapan organisasi yang ada di dalam REMA UPI. 3. Menciptakan sistem keuangan yang mudah digunakan oleh ormawa di lingkungan REMA UPI. 4. Memperjelas peraturan mengenai pengelolaan Dana Iuran Kemahasiswaan yang bersumber dari mahasiswa agar memiliki kekuatan hukum. 5. Meningkatkan kesadaran mahasiswa UPI untuk mendapatkan haknya setelah mereka menunaikan kewajiban membayar Iuran Kemahasiswaan dengan turut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ormawa UPI. BAB III PENGELOLAAN DAN BESARAN IURAN KEMAHASISWAAN Pasal 4 Dana Iuran Kemahasiswaan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa yang dikelola oleh BEM REMA UPI untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Republik Mahasiswa UPI. Pasal 5 Besarnya Dana Iuran Kemahasiswaan terdiri dari: 1. Mahasiswa Baru sebesar Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan saat registrasi awal semester pertama 2. Mahasiswa Lama sebesar Rp 17.000,00 (Tujuh belas ribu rupiah) yang dibayarkan saat registrasi ulang setiap tahunnya (registrasi semester ganjil) BAB IV DISTRIBUSI DAN ALOKASI DANA IURAN KEMAHASISWAAN Pasal 6 Distribusi Dana Iuran Kemahasiswaan ialah penyaluran dana Iuran Kemahasiswan kepada: 1. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas a. Dana MPM REMA UPI Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan MPM REMA UPI.
b. Dana Alokasi Bersama Dana yang digunakan untuk kegiatan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. c. Dana DPM REMA UPI Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan DPM REMA UPI. d. Dana BEM REMA UPI Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan BEM REMA UPI. e. Dana UKM Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan UKM tingkat universitas. 2. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Kampus Daerah Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat Kampus Daerah. 3. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Jurusan Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ormawa tingkat jurusan. 4. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Prodi Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ormawa tingkat prodi. Pasal 7 Besaran alokasi dana Iuran Kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Dana yang diterima adalah Rp 38.000,00 per mahasiswa baru dan Rp 7.000,00 per mahasiswa lama kampus Bumi Siliwangi, serta Rp 22.800,00 per mahasiswa baru dan Rp 4.500,00 per mahasiswa lama Kampus Daerah. Adapun rincian pengalokasian dana Iuran Kemahasiswaan tingkat universitas adalah sebagai berikut: a. Alokasi MPM Dana yang diterima adalah 10% dari total alokasi tingkat universitas. b. Alokasi Bersama Dana yang diterima adalah 7,5% dari total alokasi tingkat universitas setelah dikurangi dengan alokasi dana MPM. c. Alokasi DPM Dana yang diterima adalah 5% dari total alokasi tingkat universitas setelah dikurangi dengan alokasi dana MPM dan dana Alokasi Bersama. d. Alokasi BEM Dana yang diterima adalah 45% dari total alokasi tingkat universitas setelah dikurangi dengan alokasi dana MPM, Dana Alokasi Bersama, dan Dana alokasi DPM. e. Alokasi UKM Dana yang diterima adalah 55% dari total alokasi tingkat universitas setelah dikurangi dengan alokasi dana MPM, Dana Alokasi Bersama, serta alokasi dana DPM . Dari total dana yang diterima ini dibagi menjadi 65% sebagai Dana Pembinaan, dan 35% sebagai Dana Kompetitif. 2. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Kampus Daerah Dana yang diterima adalah Rp 167.200,00 per mahasiswa baru dan Rp 12.500,00 per mahasiswa lama dari jumlah seluruh mahasiswa Kampus Daerah (mahasiswa dengan jalur masuk regular, lanjutan, dual mode). 3. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Jurusan Dana yang diterima adalah Rp 152.000,00 per mahasiswa baru dan Rp 10.000,00 per mahasiswa lama dari jumlah seluruh mahasiswa di jurusan masing-masing.
4. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Prodi Dana yang diterima adalah Rp 152.000,00 per mahasiswa baru dan Rp 10.000,00 per mahasiswa lama dari jumlah seluruh mahasiswa prodi masing-masing, dengan catatan bahwa himpunan mahasiswa tingkat prodi tersebut tidak berada di bawah himpunan mahasiswa tingkat jurusan. Bagi mahasiswa prodi yang berada dibawah himpunan mahasiswa tingkat jurusan maka besaran alokasi Dana Iuran Kemahasiswaan diatur di masing-masing lingkungan. BAB V MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Pasal 8 Mekanisme pengajuan pencairan Dana untuk setiap ormawa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut: 1. MPM REMA UPI a. Pengajuan pencairan dana kepada Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan dilakukan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), fotokopi KTM pimpinan, dan SK Kepengurusan Terbaru. b. Pencairan dana hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada pimpinan MPM melalui transfer antar rekening bank atau tunai dengan tanda bukti. 2. Dana Alokasi Bersama a. Pengajuan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan BEM REMA UPI dilakukan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh DPM REMA UPI dengan melampirkan fotokopi KTM pimpinan masing-masing perangkat pemilu. b. Pencairan dana hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada Ketua KPU dan pimpinan masing-masing perangkat pemilu melalui transfer antar rekening bank atau tunai dengan tanda bukti. 3. DPM REMA UPI a. Pengajuan pencairan dana kepada Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan dilakukan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), fotokopi KTM ketua, dan SK Kepengurusan Terbaru. b. Pencairan dana hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada pimpinan DPM melalui transfer antar rekening bank atau tunai dengan tanda bukti. 4. BEM REMA UPI a. Pengajuan pencairan dana BEM REMA UPI kepada Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan dilakukan dengan melampirkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) program kerja selama satu tahun kepengurusan yang disetujui oleh DPM REMA UPI serta SK Kepengurusan Terbaru. b. Pengajuan pencairan Dana Alokasi Bersama dan UKM melalui BEM REMA UPI kepada Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan dilakukan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan. c. Pencairan dana hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan atau bendahara melalui transfer antar rekening bank atau tunai dengan tanda bukti. 5. UKM Tingkat Universitas
a. Pengajuan pencairan dana pembinaan kepada Kementrian Keuangan BEM REMA UPI dilakukan apabila anggaran sebelumnya telah dipertanggungjawabkan secara tertulis, dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama satu tahun kepengurusan, SK Kepengurusan Terbaru, serta fotokopi KTM ketua dan bendahara. b. Pengajuan pencairan Dana Kompetitif kepada Kementerian Keuangan BEM REMA UPI dilakukan dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan, surat permohonan dana, dan proposal kegiatan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan. c. Pencairan dana hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada Ketua UKM dan atau Bendahara melalui transfer antar rekening bank atau tunai dengan tanda bukti. 6. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Kampus Daerah a. Pengajuan pencairan dana kepada Direktur Lembaga di Kampus Daerah masing-masing dilakukan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk satu periode kepengurusan, SK Kepengurusan dari Ketua Lembaga Eksekutif Kampus Daerah, SK Pengangkatan Kepengurusan Baru dari Direktur Lembaga Kampus Daerah, serta fotokopi KTM ketua. b. Pencairan dana hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada Ketua dan atau Bendahara Lembaga Eksekutif Kampus Daerah melalui transfer antar rekening bank atau tunai dengan tanda bukti. 7. Organisasi Mahasiswa Tingkat Jurusan dan Prodi a. Pengajuan pencairan dana kepada Pembantu Dekan II Fakultas masing-masing dilakukan dengan melampirkan Rancangan Anggaran Pembiayaan (RAP) untuk satu periode kepengurusan, SK Kepengurusan dari Ketua Lembaga Eksekutif Himpunan Mahasiswa Jurusan dan atau Prodi, SK Pengangkatan Kepengurusan Baru dari Ketua Jurusan, serta melampirkan fotokopi KTM ketua. b. Pencairan dana hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada Ketua dan atau Bendahara Lembaga Eksekutif dan atau Prodi Jurusan melalui transfer antar rekening bank atau tunai dengan tanda bukti. Pasal 9 Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana untuk setiap tingkat dan kegiatannya adalah sebagai berikut: 1. MPM REMA UPI a. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) kepada Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan 14 hari setelah Sidang Umum MPM REMA UPI dilaksanakan. b. Memberikan tembusan laporan penggunaan dana kepada anggota MPM. 2. Dana Alokasi Bersama a. Pertanggungjawaban dilakukan dalam sidang umum oleh kepanitiaan khusus. b. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) kepada BEM REMA UPI 14 hari setelah aktivitas tersebut dilaksanakan. 3. DPM REMA UPI a. Pertanggungjawaban dilakukan dalam sidang umum oleh pimpinan DPM.
4.
5.
6.
7.
b. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) kepada Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan 14 hari setelah Sidang Umum MPM REMA UPI tersebut dilaksanakan. BEM REMA UPI a. Pertanggungjawaban dilakukan dalam Sidang Umum atau Musyawarah Mahasiswa oleh pimpinan BEM. b. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) BEM REMA UPI kepada Direktorat Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UPI, 14 hari setelah Sidang Umum MPM REMA UPI dilaksanakan. UKM Tingkat Universitas a. Pertanggungjawaban dilakukan dalam Sidang Umum atau Musyawarah Mahasiswa UKM masing-masing dengan tembusan kepada BEM REMA UPI. b. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Dana Pembinaan kepada BEM REMA UPI 14 hari setelah dana dicairkan. c. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Dana Kompetitif kepada BEM REMA UPI 14 hari setelah aktivitas tersebut dilaksanakan. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Kampus Daerah a. Pertanggungjawaban dilakukan dalam Sidang Umum atau Musyawarah Mahasiswa masing-masing lembaga dengan tembusan kepada BEM REMA UPI serta menyerahkan Laporan Keuangan tertulis kepada BEM REMA UPI. b. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) kepada Direktur Kampus Daerah masing-masing, serta tembusan untuk BEM REMA UPI 14 hari setelah Sidang Umum atau Musyawarah Mahasiswa tersebut dilaksanakan. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Jurusan dan Prodi a. Pertanggungjawaban dilakukan dalam Sidang Umum atau Musyawarah Mahasiswa masing-masing lembaga dengan tembusan kepada BEM REMA UPI serta menyerahkan Laporan Keuangan tertulis kepada BEM REMA UPI. b. Melaporkan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) kepada Pembantu Dekan II Fakultas masing-masing, serta tembusan untuk BEM REMA UPI 14 hari setelah Sidang Umum atau Musyawarah Mahasiswa tersebut dilaksanakan.
BAB VI PENGHARGAAN Pasal 10 Penghargaan diberikan kepada ormawa UPI yang melaksanakan operasional keuangan organisasinya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam undangundang ini. Pasal 11 Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat atau piagam penghargaan oleh BEM REMA UPI.
BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 12 Pelanggaran adalah perbuatan ketidakpatuhan pengguna dana terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sebagai berikut: a) Pemalsuan otoritas pengguna dan pengelola Iuran Kemahasiswaan di ormawa UPI yang bersangkutan. b) Pemalsuan arsip dan dokumen dalam upaya mempermudah pencairan Iuran Kemahasiswaan. c) Keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan selama 30 hari untuk Laporan Pertanggungjawaban akhir kepengurusan masing-masing lembaga. d) Tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana telah disebutkan dalam huruf (c) pasal ini. e) Keterlambatan menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan. f) Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana telah disebutkan dalam huruf (e) pasal ini. Pasal 13 Sanksi adalah konsekuensi/ hukuman yang diberikan atas pelanggaran oleh ormawa UPI atas pengguna Iuran Kemahasiswaan dalam bentuk: a) Pemalsuan otoritas pengguna dan pengelola Iuran Kemahasiswaan dikenai sanksi berupa denda sebesar 100% dari sisa dana IUK yang belum dicairkan bagi ormawa tingkat Kampus Daerah, tingkat jurusan dan program studi serta jumlah alokasi Dana Pembinaan bagi UKM yang mengajukan kepada BEM REMA UPI. b) Pemalsuan arsip dan dokumen dalam upaya mempermudah pencairan Iuran Kemahasiswaan dikenakan denda sebesar 50% dari sisa dana IUK yang belum dicairkan bagi tingkat Kampus Daerah, ormawa tingkat jurusan atau program studi serta 50% dari jumlah alokasi Dana Pembinaan bagi UKM yang mengajukan kepada BEM REMA UPI. c) Keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi berupa teguran melalui Surat Peringatan. d) Tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi pemotongan dana Iuran Kemahasiswaan sebesar 2,5% dari Iuran Kemahasiswaan tingkat jurusan dan atau program studi serta 2,5% dari Dana Pembinaan UKM untuk kepengurusan selanjutnya. e) Keterlambatan menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa teguran. f) Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan SPTB kepada BEM REMA UPI dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi sebesar 5% dari total IUK ormawa tingkat Kampus Daerah, tingkat jurusan dan atau program studi serta 5% dari Dana Pembinaan UKM untuk kepengurusan selanjutnya. Pasal 14 Alokasi dana sanksi berupa pemotongan dana Iuran Kemahasiswaan digunakan untuk: 1. Dana Peduli Pendidikan bagi dana sanksi yang bersumber dari ormawa jurusan atau program studi di Kampus Bumi Siliwangi dan Kampus Daerah.
2.
Dana Kompetitif bagi dana sanksi yang bersumber dari UKM.
BAB VIII PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur kemudian. Pasal 16 Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang tidak ditetapkan atau sampai ketetapan baru dibuat.
LEMBAR PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN DANA IURAN KEMAHASISWAAN REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013
Ditetapkan
: Bumi Siliwangi
Hari
: Selasa
Tanggal
: 17 September 2013
Menyetujui, KETUA DPM REMA UPI 2013
PRESIDEN BEM REMA UPI 2013
NIM. 0906930
DUDI SEPTIADI NIM.0901474
