KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN UNTUK PENGGALIAN POTENSI PERPAJAKAN NOMOR : KEP - 302 / PJ / 2013 NOMOR : 11 /05/2013 Pada hari tni Selasa tanggal Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Tiga Belas, (07-05-2013) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
A. FUAD RAHMANY
2.
BAMBANG S. TEJASUKMANA
: selaku Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu. : selaku Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang beralamat di Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Kesatu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku; 2. Bahwa Pihak Kedua melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku; dan 3. Bahwa data citra satelit penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk penggalian potensi perpajakan. 1/5
Berdasarkan hal tersebut Para Pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa .kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62); - . ^ 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 4. instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi; ^ 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan 6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam rangka menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Kesepakatan Bersama ini Teknologi Kedirgantaraan meliputi penginderaan jauh, sains, dan dirgantara; (2) Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan Data Citra Satetit Penginderaan Jauh adalah citra yang dihasilkan dari perekaman menggunakan wahana satelit. BAB li MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah: a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kedirgantaraan dalam rangka penggalian potensi perpajakan; b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis Para Pihak. Pasal 3 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. Tercapainya pemanfaatan teknologi kedirgantaraan dalam rangka penggalian potensi perpajakan secara optimal; b. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis Para Pihak.
2/5
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh untuk keperluan perpajakan; b. bimbingan teknis pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh untuk perpajakan; c. dukungan pelaksanaan litbang kedirgantaraan di bidang perpajakan; d. dukungan kegiatan diseminasi pemanfaatan data kedirgantaraan di bidang perpajakan; e. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak; f. pembentukan Forum Koordinasi. Pasal 5 (1) Pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh yang dimiliki oleh Pihak Kedua dalam rangka penggalian potensi perpajakan, dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Untuk kepentingan pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentukTim Pelaksana Kerjasama; (3) Pihak Kesatu menetapkan Tim Pelaksana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beranggotakan pegawai Pihak Kesatu; (4) Pihak Kedua menetapkan Tim Pelaksana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beranggotakan pegawai Pihak Kedua; (5) Tim Pelaksana Kerjasama dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bekerjasama dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh. Pasal 6 (1) Pihak Kesatu dapat meminta bantuan bimbingan teknis pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh kepada Pihak Kedua; (2) Berdasarkan permintaan Pihak Kesatu, Pihak Kedua menunjuk narasumber kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh. Pasal7 (1) Pihak Kedua dapat meminta dukungan pelaksanaan kegiatan litbang kedirgantaraan di bidang perpajakan kepada Pihak Kesatu; (2) Pihak Kedua dapat meminta dukungan kegiatan diseminasi pemanfaatan data kedirgantaraan di bidang perpajakan kepada Pihak Kesatu. Pasal 8 Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua dapat berinisiatif untuk memberikan bimbingan teknis atau sosialisasi dan penyuluhan yang diperiukan.
3/5
Pasal 9 (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk Forum Koordinasi; (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menyetesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Pasal 10 (1) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beranggotakan pejabat penghubung dari Para Pihak; (2) Dalam hal diperiukan, anggota Forum Koordinasi dapat ditambah atas persetujuan Para Pihak. Pasal 11 (1) Para Pihak masing-masing menunjuk 3 (tiga) orang pegawai yang bertugas sebagai pejabat penghubung; (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan Para Pihak; (3) Penetapan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Para Pihak. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 12 Segala biaya yang diperiukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai ketentuan yang beriaku atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan. BABV MASA BERLAKU Pasal 13 (1) Kesepakatan Bersama ini beriaku dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak; (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepakatan bersama ini, maka pihak tersebut wajib untuk memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. BAB VI KERAHASIAAN Pasal 14 (1) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima; (2) Para Pihak hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan yang / ] ditetapkan.
BAB vn KORESPONDENSI Pasal 15 PIHAK KESATU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5250208, 5251509 Faksimili : (021) 584792
PIHAK KEDUA Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Jl. Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta 13220 Telepon : (021) 4892802 Faksimili : (021) 47882726
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 (1) Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi Kesepakatan Bersama; _ (2) Ketentuan yang diperiukan dalam rangka penyempurhaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut sebagai addendum yang disepakati Para Pihak; , (3) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan daiam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak beriaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap beriaku sert:a mengikat Para Pihak; (4) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama Para Pihak melalui musyawarah berdasarkan peraturan perundangundangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak; (2) Kesepakatan Bersama ini mulai beriaku pada tanggal ditandatangani Para Pihak.
Jakarta, 7 Mei 2013
