BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 80 /KUM/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS-MDG’S) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013-2015 BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Kabupaten Barito Kuala;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 694);
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 8); MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2015 dibagi atas 2 Tim, yaitu : 1. Tim Pokja. 2. Tim Sekretariat.
KETIGA
:
Tugas dan tanggung jawab Tim Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) Kabupaten Barito Kuala adalah : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang berkaitan dengan penyusunan RAD MDGs. b. Menginventarisasi serta menganalisis data-data sebagai materi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2015; c. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Barito Kuala melalui Kepala Bapeda Kabupaten Barito Kuala.
KEEMPAT
:
Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) Kabupaten Barito Kuala adalah : a. Membantu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pokja Kabupaten Barito Kuala; b. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) Kabupaten Barito Kuala c. Membuat laporan dan menyusun dokumen akhir Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development GoalsMDGs) Kabupaten Barito Kuala
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, Cq.DPA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada Pos Belanja Langsung.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Marabahan, Pada tanggal 27 Pebruari 2013 BUPATI BARITO KUALA,
TTD H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 80 /KUM/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS-MDG’S) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013-2015
NO
NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI
1
Kepala BPMPD Kab. Barito Kuala
2
Kasubbid Masyarakat
3.
Kasubbid Masyarakat
4.
Sosial
Budaya
Kelembagaan
Syafwani, ST
1
Kepala Dinas Pendidikan
2.
Kabid Pemberdayaan Perempuan
3.
Kabid Pendidikan Dasar
4.
1 2. 3. 4.
Murniati, S.Pd
JABATAN DALAM TIM
INSTANSI
Ketua Pokja I (Pokja Kemiskinan)
BPMPD
Sekretaris Pokja I
Bappeda
Anggota Pokja I
BPMPD
Anggota Pokja I
LSM Jari Batola
Ketua Pokja II (Pokja Pendidikan dan Gender) Sekretaris Pokja II
Kab.
Dinas Pendidikan
BKBPPA
Anggota Pokja II
Dinas Pendidikan
Anggota Pokja I
Bappeda
Kepala Dinas Kesehatan
Ketua Pokja III (Pokja Kesehatan )
Dinas Kesehatan
Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris Pokja III
Dinas Kesehatan
Kasubbid Sistem Informasi
Anggota Pokja III
Bappeda
Khairil Anwar
Anggota Pokja III
Bappeda
1 2. 3. 4.
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Ketua Pokja IV (Pokja Lingkungan )
BLH
Kepala Dinas Hutbun
Sekretaris Pokja IV
Dishutbun
Fajar Misbah, MT
Anggota Pokja IV
Bappeda
Aida, ST
Anggota Pokja IV
Konsultan PAMSIMAS
BUPATI BARITO KUALA, TTD H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 80 /KUM/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS-MDG’S) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013-2015
NO
NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
1
Kepala Bappeda
2
Sekretaris Bappeda
3.
Kabid Kemasyarakatan
4.
Kasubbid Sumber Daya Manusia
JABATAN DALAM TIM Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris
BUPATI BARITO KUALA,
TTD H. HASANUDDIN MURAD