2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 38/PUU-XI/2013

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV)

JAKARTA KAMIS, 27 JUNI 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 38/PUU-XI/2013 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Pasal 7 ayat (4), Pasal 17 ayat, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), serta Pasal 64 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) Rabu, 27 Juni 2013, Pukul 10.58 – 11.41 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

M. Akil Mochtar Achmad Sodiki Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva Muhammad Alim Arief Hidayat Harjono Anwar Usman

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Syafiq A. Mughni 2. Nurjanah B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Syaiful Bahri 2. Ibnu Sina C. 3. Nur Ansari C. Ahli dari Pemohon: 1. Slamet Budiharto D. Saksi dari Pemohon: 1. Edi Sumarwanto 2. LUkman Ali Husin 3. Ma’mun E. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Radita Aji Rulita Riana Sari Tri Rahmanto Ahmad Agus Fauriza

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.58 WIB 1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 38/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan perkenalkan diri siapa yang hadir pada hari ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAHRI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Hukum yang hadir Syaiful Bahri, Ibnu Sina Candra Negara, Nur Ansari. Kemudian Pemohon Prinsipal Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Syafiq A. Mughni dan Ketua Umum PP Aisyiah dr. Nurjanah, S.pd., dan yang hadir satu Ahli Selamat Budiarto, dan tiga Saksi fakta. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: RADITA AJI Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, Nama saya Radita Aji, sebelah kiri saya Ibu Rulita, sebelah kirinya lagi Ibu Riana Sari, di belakang ada Tri Rahmanto dari Kementerian Hukum dan Ham, dan di belakang ada Bapak dr. Ahmad Agus Fauriza dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR DPR tidak hadir, ya. Baik, hari ini kita akan mendengar satu Ahli dan tiga Saksi fakta. Untuk itu Saudara Ahli dr. Selamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., saya persilakan maju di depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Agama Islam, ya? Silakan Pak Fadlil disumpah terlebih dahulu.

6.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI dimulai.

Silakan mengikuti kata sumpahnya menurut Agama Islam,

1

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” 7.

AHLI DARI PIHAK PEMOHON: SLAMET BUDIARTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, terima kasih.

9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan duduk ke tempat duduk kembali. Kemudian Saksi dr. Ma’mun. S., drg. Edi Sumarwanto, maju ke depan. Lalu dr. Lukman Ali Husin, S.p.d., ya, silakan ke depan, tiga-tiganya beragama Islam, ya. Silakan Pak Fadlil disumpah sebagai Saksi.

10.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan mengikuti kata sumpahnya sebagai Saksi menurut Agama Islam. “Bismillahirrahmannirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.” Terima kasih.

11.

SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmannirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

12.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, terima kasih.

13.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk pertama kita akan mendengar keterangan Saksi terlebih dahulu Saksi fakta dimulai dari dr. Ma’mun, saya persilakan menggunakan mimbar. Ya, boleh kanan, boleh kiri, silakan. Dalam waktu antara 5 sampai 10 menit maksimum, ya, karena ini Saksi fakta.

2

14.

SAKSI DARI PEMOHON: MA’MUN Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, yang saya hormati. Perkenalkan saya dr. Muhammad Ma’mun Sugri, Direktur dari RSUPKO Muhammadiyah Telanggung, Klaten. Dalam hal ini saya menjadi Saksi atas kasus ini. RSUPKO Muhammadiyah Telanggung, Klaten adalah rumah sakit umum milih Muhammadiyah. Izin dari RSUPKO Muhammadiyah Telanggung izin tetap berakhir waktu itu pada Bulan Oktober 2009, namun saya sebagai direktur 4 bulan sebelum itu sudah mengajukan perpanjangan izin kepada Dinas Kesahatan Klaten dan KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) Kabupaten Klaten. Pada masa saat itu, pertama kalinya dinas memberikan izin untuk rumah sakit, kalau sebelumnya oleh Departemen Kesehatan Pusat, selama dari Oktober 2009 sampai Agustus 2010 izin tidak dikeluarkan, Yang Mulia. Setelah kami desak, pertama dijawab bahwa kami pertama kali ini melayani perpanjangan izin, yang kedua, ada undang-undang baru. Jadi rumah sakit yang saya pimpin selama sembilan bulan tidak ada izinnya. Kemudian setelah kami mendesak terus, akhirnya pada Agustus 2010 diterbitkan izin sementara selama satu tahun, sambil dibilangi bahwa izin sementara ini hanya untuk satu tahun saja. Setelah itu harus ada izin tetap, kalau izin tetap nanti harus sesuai syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian izin sementara tersebut berakhir pada bulan Agustus 2011. Selama diberi waktu satu tahun ini kami menjalin komunikasi yang intensif kepada pemerintah dan KPT. Sampai berakhir … izin sementara berakhir, kami tetap tidak mendapatkan izin tetap. Jadi terjadi kevakuman izin dari rumah sakit ini selama dua bulan. Jadi total yang awal sembilan, yang terakhir dua bulan. Kemudian setelah dua bulan, kami mendesak terus. Bahkan saya utusan pegawai yang di bawah saya waktu itu sampai ke Kementerian Kesehatan. Waktu itu dijawab, saya tidak tahu siapa yang ditemui oleh itu. Dijawab, nanti akan ada Permenkes yang akan mengatur perizinan tersebut. Kemudian setelah dua bulan vakum, terbitlah izin tetap. Izin tetap tersebut dengan catatan, selama satu tahun ini … kalau … selama satu tahun ini harus dilengkapi perizinan tersebut. Kemudian izin diserahkan kepada rumah sakit, sambil dibilangi kalau tidak ada yang menanyakan nanti enggak usah anu saja, gitu. Kemudian setelah itu terbitlah Permenkes dan kita tunjukkan, ya sudah dijawab begitu. Nah, selama masa kevakuman tidak ada izin dari rumah sakit tersebut. Saya selaku direktur betul-betul hati-hati sekali dan sangat risau, kondisi manajemen rumah sakit juga tidak kondusif karena risikonya sangat besar memanajemen rumah sakit tanpa izin. Kasuskasus sulit kami rujuk karena risikonya juga akan sangat besar membuat saya dan sempat setengah tahun tidak ada izin yang pertama, saya sempat ingin mengundurkan diri karena tidak ada izin rumah sakit tersebut. Tapi masalahnya rumah sakit yang saya pimpin ini pasiennya lumayan banyak, tapi dengan kasus ini turun drastis. Angka rujukkan 3

rata-rata satu bulan sampai 30-40 yang kita rujuk karena tidak adanya izin tersebut. Jadi seperti itu karena sangat berisiko Bapak, memimpin rumah sakit yang sekarang itu tidak ada izinnya itu. jadi itu yang saya sampaikan, Yang Mulia, tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi dan selama tidak ada izin, Yang Mulia. Kita kerja sama dengan pihak ketiga, Askes juga tidak mau … sudah mau tanda tangan, setelah diperiksa tidak ada izinnya juga tidak mau bekerjasama dengan rumah sakit kita dan juga asuransi-asuransi yang lain. Itu, Yang Mulia. 15.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, silakan duduk dahulu. Berikutnya drg. Edi Sumawarto, sama juga waktunya.

16.

SAKSI DARI PEMOHON: EDI SUMARWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Waalaikumsalam.

18.

SAKSI DARI PEMOHON: EDI SUMARWANTO Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya seorang tenaga medis, tetapi saya juga diamanati sebagai direktur rumah sakit Muhammadiyah dan juga menjadi pengurus Majelis Kesehatan MPKU Muhammadiyah. Saya juga saksi atas lahirnya Undang-Undang Rumah Sakit yang membuat posisi majelis kesehatan mengalami kesulitan. Ini ada foto kopi, Yang Mulia, surat izin penyelenggaraan sebuah Rumah Sakit Muhammadiyah. Yaitu berupa rumah sakit ibu dan anak dan rumah sakit ibu dan anak ini sudah berizin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan. Tetapi izin ini berakhir pada 2010. Izin rumah sakit ini karena habis, sedangkan Rumah Sakit Ibu dan Anak ini maju, maka ingin naik kelas menjadi Rumah Sakit Umum. Dan sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit, Dinas Kesehatan meminta harus ada badan hukum khusus yang hanya membawahi rumah sakit. Akhirnya, Yang Mulia, Perserikatan Muhammadiyah Cabang yang memiliki Rumah Sakit Ibu dan Anak tersebut, kemudian mendirikan sebuah yayasan atau badan hukum tersendiri untuk bisa mendapatkan izin rumah sakit tersebut. Yang Mulia, apa yang kemudian terjadi? Satu adalah status dokter dan karyawan, di mana adalah Pegawai Muhammadiyah harus berubah status menjadi pegawai yayasan yang baru, tentu dengan kebijakan yang baru, dan lebih selektif dalam merekrut SDM. 4

Kemudian, yayasan yang baru merasa lebih mandiri dan juga tentu pengin exist, sehingga kebijakan dan programnya kadang tidak segaris dengan kebijakan-kebijakan Muhammadiyah. Yang ketiga, Yang Mulia. Rumah sakit menjadi sulit diajak untuk bermusyawarah, pertemuan. Karena merasa punya yayasan yang mandiri, kebijakan yang dilakukan secara sendiri, sehingga kami sebagai pengurus Majelis Kesehatan merasa bahwa rumah sakit ini seperti hilang dari kepemilikan Muhammadiyah. Yang berikutnya, kekacauan, kesalahpahaman sering muncul, bahkan menimbulkan kerugian, baik materi maupun nonmateri bagi Muhammadiyah, khususnya majelis karena tidak dimungkinkan mengadakan koordinasi secara mudah sebagaimana sebelumnya. Sehingga, pengendalian dan juga aset-aset yang ada seperti sudah bukan milik Muhammadiyah lagi. Yang Mulia, ini baru satu contoh rumah sakit, sedangkan Rumah Sakit Muhammadiyah sangat banyak. Oleh karena itu, kami sebagai saksi, sebagai warga negara memohon agar Pasal 7 khususnya ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit dapat ditinjau ulang dengan dibatalkan. Demikian, Yang Mulia, keterangan kami. Terima kasih. 19.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, silakan duduk. Berikutnya, dr. Lukman Ali Husin, Sp.Pd.

20.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya dr. Lukman Ali Husin, S.PPd. Jabatan sebagai Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang dirahmati Allah SWT. Perserikatan Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada tanggal dan tahun 8 Zulhijah 1330 Hijriah, 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan nama K.H. Ahmad Dahlan. Telah merintis pendirian amal usaha rumah sakit dengan nama Penolong Kesengsaraan Umum. Dalam kondisi bangsa yang masih terjajah dengan segala kesulitan dan keterbatasannya, Muhammadiyah menolong kesengsaraan umum sambil mengembangkan amal usaha tersebut sepanjang era penjajahan Belanda, kedudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan, dan sekarang berhasil membangun, dan mengelola amal usaha kesehatan, rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, balai pengobatan, klinik sebanyak 457 dengan swadaya para warga dan simpatisannya. Dan juga kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti promotif, preventif dalam rangka membantu program-program pemerintah, di mana anggaran pemerintah yang masih terbatas. Berdasarkan Teologi Al Ma’un yang menginspirasi pendiri Muhammadiyah, di mana amal usaha Rumah Sakit Muhammadiyah memprioritaskan pelayanan untuk pasien duafa yang lebih besar 5

daripada persentase yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan, di mana jumlah tempat tidur untuk kaum duafa rata-rata 30% dari total tempat tidur. Karenanya, dengan pemberlakuan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 khususnya pada ayat (7) terdapat potensi kerugian sosial, bukan hanya bagi Muhammadiyah, tapi juga bagi masyarakat. Pasien yang kehilangan pelayanan kesehatan, selain itu akan terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan rumah sakit, dokter, bidan, perawat, sehingga mereka akan kehilangan tempat kerja. Sejak berdirinya tahun 1912, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sampai saat ini, Muhammadiyah memiliki amal usaha di bidang terkait dengan … saling terkait untuk menyejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu amal usaha pendidikan, perguruan tinggi, sekolah tinggi atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, TK, pondok-pondok pesantren, dan sekolah luar biasa. Kemudian, amal usaha bidang sosial, panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi cacat, kemudian seperti tadi amal usaha di bidang kesehatan, rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, balai pengobatan, dan klinik. Khusus di bidang kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, berdasarkan standar WHO, tempat tidur yang harus disediakan adalah satu tempat tidur untuk 1.000 jiwa, sehingga jumlah penduduk Indonesia di tahun 2012, 237.641.326 jiwa, kebutuhan tempat tidur sebanyak 237.641. Tempat tidur yang tersedia pada tahun 2012 ini 168.656 tempat tidur, sehingga kekurangan tempat tidur masih berjumlah 68.985 tempat tidur. Adapun kebutuhan tempat tidur Kelas III hanya tersedia 45.861, sedangkan penduduk miskin berjumlah 170.000.000. Dengan asumsi tempat tidur versi WHO tadi, maka dibutuhkan 110.000 tempat tidur. Maka kekurangan tempat tidur di Indonesia berjumlah 64.134 tempat tidur. Nah oleh karena itu, dari organisasi … bidang kesehatan Muhammadiyah mengasumsikan kebutuhan tempat tidur di Indonesia ini luas 100.000 tempat tidur. Oleh karena itu, kami dari Majelis MPKU memprogramkan gerakan 1000 tempat tidur yang dipersiapkan pada waktu tanwir muhammadiyah 2012 di Bandung untuk membantu kekurangan tempat tidur di seluruh Indonesia tersebut. Terutama di provinsi-provinsi yang belum ada Rumah Sakit Muhammadiyah-nya dan di daerah yang tertinggal yaitu di Provinsi Nangroe Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Banten, Kalimantan Barat, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, dan Papua. Nah, gerakan 1000 tempat tidur ini akan terhambat dengan adanya Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Di dalam Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit karena Muhammadiyah tidak hanya bergerak di satu bidang kesehatan 6

saja, di mana kita bergerak di bidang-bidang sosial dan bidang pendidikan. Yang Mulia Majelis Hakim, penolakan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 tadi, kemampuan Rumah Sakit Muhammadiyah untuk membantu pemerintah dalam melasanakan Undang-Undang 45 menjadi terhambat, apalagi beberapa waktu akan datang pada awal 2014 ini akan dilaksanakan sistem jaminan sosial nasional yang memerlukan banyak sekali tempat tidur. Selama ini fakta di lapangan, Pemohon menemui hambatan khusus mengenai perizinan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu, yaitu untuk perpanjangan operasional itu diperlukan izin, izin Radiologi, Badan Tenaga Nuklir, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengendalian Hukum (Bapedal), Lembaga Metrologi Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Balai Pengobatan Fasilitas Kesehatan, dan Dinas Kebakaran. Jadi banyak sekali izin-izin yang dibutuhkan untuk operasional dari rumah sakit. Kendala yang akan kami hadapi dalam pengembangan klinik pertama … pratama, terutama di daerah-daerah, yaitu pembangunan klinik pratama baru, perpanjangan izin operasional karena adanya kesulitan dari hal itu akan terjadi juga kesulitan untuk organisa … untuk koordinasi dengan pihak lain. Dan izin operasional tidak berjalan, maka terjadi kerugian berbagai pihak. Dengan terhambatnya perizinan, akan mengalami kerugian bukan hanya (suara tidak terdengar jelas) negara karena Muhammadiyah akan berusaha untuk membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Muhammadiyah yang seharusnya berjalan, jika ditutup akan menimbulkan kerugian masyarakat. Diasumsikan amal usaha kesehatan muhammadiyah dari 457 buah itu akan kehilangan tempat tidur sebanyak 16.940, kehilangan pasien rawat jalan 39.340 per hari, kehilangan pasien rawat inap sebanyak 12.350 per hari, pemutusan hubungan kerja sebanyak 56.900 berupa dari dokter sebanyak 8.120, perawat sebanyak 20.400, bidan 1.100, penunjang medis 60.800. Demikianlah Yang Mulia Majelis Hakim, fakta-fakta yang dapat kami sampaikan. Semoga ini mendapat pertimbangan dalam memutuskan masalah undang-undang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 21.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan duduk. Berikutnya Saudara Ahli, Dr. Slamet Budiarto. Silakan menggunakan mimbar, paling lama 10 menit, ya. Silakan.

22.

AHLI DARI PEMOHON: SLAMET BUDIARTO Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan ini saya akan membacakan pendapat saya 7

sebagai ahli yang ditunjuk oleh Pemohon pada sidang permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam perkara Nomor 38/PUU-XI/2013. Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pendapat saya … saya kemukakan di sini untuk adalah sesuai keahlian saya sebagai ahli hukum kesehatan dan dari sudut pengalaman saya sebagai sekjen di organsasi kedokteran yaitu Ikatan Dokter Indonesia periode 2009-2012. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayaan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika, profesionalisme, manfaat, keadilan kesamaan hak, dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila. Bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien masyarakat lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, memberikan kepastian hukum kepada pasien masyarakat sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit. Bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Bahwa dapat disumpulkan bahwa rumah sakit tidak hanya bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tetapi ada pemeliharaan peningkatan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggarakan penelitian dan pengembangan, serta penapisan teknologi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Yang Muia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut kami bahwa untuk mencapai semua ketentuan di atas tidak berkaitan dengan bentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan, “Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.” Pada penjelasan Pasal 7 ayat (4), “Kegiatan usaha hanya bergerak di perumahsakitan dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit.” Ketentuan ini merupakan bentuk kekhawatiran yang berlebihan yang tidak berdasarkan alasan yang kuat bahwa ketentuan ini justru mengancam 8

rumah sakit yang selama ini sudah menjalankan fungsi dengan baik akan terganggu dalam menjalankan tugasnya. Menurut pengamatan kami bahwa selama ini belum ada rumah sakit yang bangkrut atau tidak mempunyai tata kelola yang baik dikarenakan badan hukumnya tidak hanya mengelola rumah sakit sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4), khususnya pada rumah sakit nirlaba. Bahkan rumah sakit-rumah sakit tersebut kinerjanya profesional dan mempunyai sosial yang tinggi dalam melayani masyarakat hal ini dibuktikan telah terakreditasi … telah terakreditasinya rumah sakit tersebut. Di sisi lain ada beberapa rumah sakit yang badan hukumnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) justru mempunyai tata kelola yang kurang baik yaitu tidak dapat membayar tenaga kesehatan, pegawai lainnya dikarenakan badan hukum tersebut menggunakan keuntungan dan sakit untuk melebarkan ekspansinya dengan mendirikan beberapa rumah sakit lagi. Bahkan akhir-akhir ini kita sering mendengar pelayanan rumah sakit swasta yang tidak baik banyak tuntutan masyarakat terhadap buruknya pelayanan rumah sakit yang dimiliki oleh badan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2). Yang terakhir adalah terkait dengan Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan seorang pasien terhadap rumah sakit terkenal mewajibkan rumah sakit membayar ganti rugi sebesar Rp2 miliar padahal rumah sakit ini badan hukumnya juga sesuai … sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4). Dari beberapa peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola rumah sakit yang baik tidak ditentukan oleh badan hukumnya, tetapi tergantung banyak faktor, antara lain adalah sumber daya manusianya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apabila ketentuan Pasal 7 ayat (4) tetap diberlakukan, maka diperkirakan akan berdampak sistemik pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian yang dilakukan oleh rumah sakit pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, pemerintah, maupun rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit yang tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4) ada 2 pilihan yaitu menutup kegiatan rumah sakitnya atau melakukan kegiatan tanpa izin. Apabila rumah sakit tersebut tutup, maka masyarakat akan terkena dampaknya langsung yaitu tidak akan mendapat pelayanan kesehatan yang memadai terjadi PHK besar-besaran terhadap karyawan tersebut. Di sisi lain pemerintah juga rugi karena pada saat ini kebutuhan tempat tidur sangatlah kurang dibanding kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya derajat kesehatan masyarkat akan terganggu. Apabila rumah sakit tersebut tetap menjalankan kegiatannya tanpa izin, maka akan berakibat rumah sakit akan terancam ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 62 dan 63 Undang-Undang Rumah Sakit. Dengan tidak adanya izin rumah sakit, otomatis izin tenaga kesehatan khususnya dokter, juga terkendala dan tidak dapat mengurus 9

izin praktiknya, karena rumah sakit tidak berizin. Dan pada akhirnya, dokter-dokter akan berpraktik tanpa surat izin praktik. Izin alat kesehatan lain, seperti radiologi, izin amdal dan lainlain, juga memerlukan persyaratan khusus. Rumah sakit juga akan terancam sanksi pidana akibat mempekerjakan dokter tanpa surat izin praktik. Hal ini tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 42 dan Pasal 80 yang berbunyi, “Pimpinan sarana pelayanan kesehatan, dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.” Pasal 80, “Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud Pasal 42, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuh adalah pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1), ditambah sepertiga, atau dijatuhi hukuman tambahan pencabutan izin.” “Apabila rumah sakit juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan yaitu untuk pendidikan dokter, pendidikan perawat, pendidikan bidan, bahkan pendidikan spesialis, maka proses belajarmengajar yang dilakukan para peserta didik akan terganggu. Bahkan rumah sakit tersebut akan dihentikan kegiatannya sebagai rumah sakit pendidikan.” Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk menghindari dampak negatif dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), sudah sepantasnya pasal tersebut dilakukan review dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan rumah sakit. Demikian pendapat kami kemukakan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 23.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan duduk. Saudara Pemohon, ada hal yang mau diperdalam terhadap saksi maupun ahli? Atau cukup?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAHRI Cukup, Ketua.

25.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Cukup. Pemerintah? Cukup. Dari Majelis Hakim? Ada satu, Pak Hamdan, Pak Arief. Silakan!

26.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Pak Saksi, ya. Dokter Lukman Ali Husin dari PP Muhammadiyah. Sampai sekarang ini, dari sejumlah Rumah Sakit Muhammadiyah yang 10

ada, termasuk klinik, berapa banyak yang tidak melayani karena perpanjangan izinnya tidak diberikan? Izin operasional. 27.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Sampai saat ini, tetap bisa melayani ya, tapi karena … tetap melayani, tapi seperti tadi disampaikan, seperti rumah sakit karena kita melaksanakan … tetap membuka rumah sakit itu, walaupun tanpa izin.

28.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, tanpa izin. Yang saya tanya, berapa banyak yang tanpa izin tadi? Tetap jalan, tetap terlayani, tapi … jalan tapi tanpa izin? Berapa banyak? Ya, izin sudah habis. Tidak bisa … tidak terlayani, tidak diperpanjang. Belum ada izin operasional yang diperpanjang? Ada?

29.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Kalau tidak diperpanjang, tidak ada.

30.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada?

31.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN izin.

32.

Ya. Tapi kita tetap melaksanakan pelayanan walaupun tidak ada

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oh, jadi hampir semuanya ini tidak diperpanjang?

33.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Tidak. Yang sudah habis masa berlakunya.

34.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, sudah habis masa berlakunya. Jadi, sudah habis masa berlakunya, berapa banyak sekarang ini? Tapi tidak ada izin yang baru?

35.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Sepuluh.

11

36.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ada 10 rumah sakit? Baik, terima kasih.

37.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi … saya sambung dulu sebentar … yang akan jatuh tempo, banyak enggak, izinnya?

38.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Sudah hampir semua.

39.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hampir semua?

40.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Ya.

41.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, bakalan tidak diperpanjang kalau tidak turut undangundang ini, kan?

42.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Ya.

43.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Silakan, Pak Arief!

44.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kepada Ahli, Bapak dokter Slamet Budiarto, S.H., M.Kes. Kenapa saya mencoba untuk memperdalam dari Ahli itu karena latar belakang dari Ahli yang dokter sekaligus ahli hukum. Begini, ada kaitan antara pengelolaan rumah sakit dengan hukum bisnis, sehingga pasal yang diujikan ini kan, berkait bahwa pengelolaan rumah sakit harus berdasar hukum bisnis, dilakukan melalui bentuk badan hukum, yaitu badan hukum tertentu tadi, kan begitu? Apakah bisa diperdalam penjelasan dari Ahli? Ini sebetulnya ada upaya-upaya kalau rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah, lebih ditekankan pada badan hukum yang bersifat nirlaba. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh rumah sakit yang dikelola oleh 12

Perhimpunan Muhammadiyah dikembalikan lagi kepada umat untuk memberikan pelayanan lebih. Nah, kemudian sejak Indonesia masuk dalam kancah penanaman modal investasi, badan usaha rumah sakit adalah salah satu bidang menggiurkan akan mendatangkan keuntungan bagi investasi. Karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak adalah pasar untuk memperluas usaha investasi di bidang kesehatan. Sehingga kalau nanti badan hukumnya dijadikan satu, yang diinginkan oleh pasal yang diujikan itu berakibat apa yang dilakukan oleh rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah akan juga berubah, tidak bisa sebagaimana tujuan seperti yang sekarang ini dilakukan. Ini adalah apa yang kaitkan antara pengelolaan rumah sakit, kemudian dengan berubahnya hukum bisnis yang mengarah kepada liberalisasi dan individualisasi. Sehingga keberadaan rumah sakit yang dikelola oleh badan-badan yayasan yang nirlaba ini mengganggu proses investasi yang dilakukan melalui penyeragaman ini. Saya minta komentar dari Ahli, terima kasih. 45.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Masih, ya? Dipersingkat, Pak.

46.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini pertanyaan saya ajukan kepada Dr. Lukman Ali Husin dari PP Muhammadiyah. Saya tadi mendengar dari Drg. Edi Sumarwanto yang oleh karena adanya undang-undang ini lalu membentuk badan hukum yang menaungi rumah sakit itu, padahal rumah sakit itu punya Muhammadiyah, gitu kan. Karena adanya badan hukum itu, ada implikasi-implikasi yang paling dirasakan itu terjadinya kehilangan dalam tanda kutip Muhammadiyah terhadap rumah sakitnya. Terutama terkait dengan apa ... pola pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit itu, yang sejak semula didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu untuk memberikan pelayanan kepada duafa kemudian menjadi terganggu, yang dalam bahasa Pak Sumarwanto adalah kadang-kadang apa ... badan hukum dengan Muhammadiyahnya itu berbeda, berbeda orientasi. Saya ingin memperoleh ... ini kan kasus. Ingin memperoleh respons dari ... apakah PP Muhammadiyah sudah punya garis terhadap apa namanya ... keharusan berbentuk badan hukum terhadap rumah sakit ini, dengan hadirnya undang-undang yang mengharuskan adanya badan hukum khusus ini. Menghadapi keadaan semacam itu, garis Muhammadiyah, garis kebijakan Muhammadiyah terhadap rumah sakit seperti apa, supaya tidak terjadi lagi apa yang dialami oleh Rumah Sakit Muhammadiyah di Kendal itu. Ya, barang kali ini informasi saja, yang akan mempertajam analisis Hakim nanti terkait dengan apakah memang ada soal-soal konstitusional terkait dengan pasal yang diuji oleh Pemohon ini. Terima kasih. 13

47.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Silakan dijawab, Saksi dulu, ya. Saksi, kalau ada pertanyaan untuk Saksi tadi. Silakan dijawab, singkat, jelas. Saksi, nanti baru Ahli. Silakan.

48.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Terima kasih. Jadi dari Perserikat Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa seperti kita ketahui Muhammadiyah adalah suatu badan hukum. Jadi hanya satu badan hukum. Jadi semua rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan amal-amal sosial itu adalah di bawah satu badan hukum. Itu yang ditetapkan oleh Perserikatan Muhammadiyah.

49.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Maaf, apa yang terjadi di Kendal menjadi tidak pas kalau begitu itu, menurut kebijakan Muhammadiyah?

50.

SAKSI DARI PEMOHON: LUKMAN ALI HUSIN Ya, tidak pas.

51.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, terima kasih.

52.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Ahli, silakan dijawab.

53.

AHLI DARI PEMOHON: SLAMET BUDIARTO Terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) adalah merupakan bentuk kekhawatiran terhadap tata kelola rumah sakit yang menjadi tidak baik, investasi yang kurang baik, pelayanan terhadap masyarakat yang kurang baik. Tetapi hasil pengamatan saya selama ini bahwa tidak ada satu rumah sakit pun yang ditentukan oleh badan hukum tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Yang seperti saya tadi beri contoh, ada suatu rumah sakit yang sangat besar dengan semua peralatan, dengan corporate yang sangat bagus. Itu pun banyak tuntutan pada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Sehingga, bahwa ketentuan untuk menjadikan suatu badan hukum tersendiri yang mengelola rumah sakit tidak menjamin bahwa rumah sakit akan menjadi rumah sakit yang baik dan tata kelola yang baik. 14

Mungkin di rumah … tidak hanya di Rumah Sakit Muhammdiyah, rumah sakit yayasan-yayasan lain mungkin akan seperti itu. Saya mengambil contoh, ada sebuah rumah sakit milikkan yayasan agama tertentu yang sangat hebat dan menjadi andalan terapi ginjal, transplantasi ginjal di situ. Padahal di situ juga sama seperti Muhammadiyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mewajibkan badan hukum rumah sakit adalah khusus untuk mengelola rumah sakit, saya kira kurang cocok untuk, untuk badan hukum yang bersifat nirlaba. Jadi karena selama ini yang seperti disampaikan oleh Majelis Hakin bahwa nirlaba itu tidak diambil keuntungannya, keuntungannya dikembalikan. Dan itu sudah dibuktikan banyak rumah sakit yang badan hukumnya tidak hanya rumah sakit terakreditasi, artinya sudah sesuai dengan standar-standar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 54.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, Pemohon apakah masih akan mengajukan saksi atau ahli, atau sudah cukup dalam persidangan ini?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAHRI Majelis.

56.

Satu ahli hukum tata negara yang akan kami ajukan berikutnya,

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Satu saksi lagi ya. Eh, satu ahli lagi ya. Baik, kalau demikian … pemerintah juga kalau ingin mengajukan ahli, sidang ini ditunda hari senin tanggal 15 Juli, jam 14.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan/ atau pemerintah jika ingin mengajukan ahli atau saksi.

15

Dengan demikian, sidang dalam Perkara Nomor 38/PUU-XI/2013 saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.41 WIB

Jakarta, 27 Juni 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16