PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2012/2013
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012
1
KATA PENGANTAR Atas nama Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kami sampaikan selamat datang kepada Mahasiswa Baru 2012 di kampus tercinta ini. Saudara merupakan putra-putri Indonesia pilihan, karena dengan persaingan yang ketat saudara telah menyisihkan ribuan calon untuk diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oleh karena itu pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan visi yang telah dicanangkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berkeinginan untuk menjadi Fakultas Hukum terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka diperlukan kerja keras seluruh civitas academika. Buku Pedoman Pendidikan ini diterbitkan untuk menjadi panduan bagi mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan Proses Belajar Mengajar. Maka dari itu, setiap mahasiswa diharapkan memahami dengan baik seluruh isi buku ini. Sekali lagi kepada seluruh mahasiswa baru kami sampaikan selamat belajar, dengan harapan setiap mahasiswa yang dihasilkan oleh kampus ini merupakan manusia-manusia terbaik, yang dapat mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.
Malang, Juli 2012 Dekan, ttd DR. SIHABUDIN, SH. MH. NIP. 19591216 198503 1 001
2
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR : /SK.FH/2012 Tentang PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2012/2013
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan adanya suatu pedoman sebagai aturan pelaksanaannya; b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu diterbitkan Pedoman Pendidikan yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013; Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 360/SK/2011 tentang Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012; 10. Peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
1. Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013. 2. Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan.
3
Ditetapkan di: Malang Pada tanggal : 20 Juli 2012 Dekan, ttd. DR. SIHABUDIN, S.H., M.H. NIP. 19591216 198503 1 001
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................3 SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIBRAW ..................................4 DAFTAR ISI ...........................................................................................................................6 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB V BAB VI
SEJARAH PERKEMBANGAN, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN .8 ORGANISASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN ........................................11 KURIKULUM .....................................................................................................17 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ...........................................................22 ADMINISTRASI PENDIDIKAN .......................................................................33 PENASIHAT AKADEMIK (PA) ........................................................................42 SANKSI AKADEMIK .........................................................................................44
LAMPIRAN: 1. PIMPINAN DAN STAF FAKULTAS HUKUM UNIBRAW 2. KALENDER AKADEMIK 3. BAGAN ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UNIBRAW 4. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ORANG TUA MAHASISWA (IOM) FAKULTAS HUKUM UNIBRAW. 5. DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT DAN JABATAN SERTA ALAMAT RUMAH STAF ADMINISTRASI FAKULTAS HUKUM UNIBRAW 6. TIM PENYEMPURNA BUKU PEDOMAN
5
BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
A.
Sejarah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula bernama Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) berdiri pada 1 Juli 1957 atas Prakarsa Yayasan Perguruan Tinggi Malang (YPTM). Dalam perkembangan selanjutnya, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang, PTHPM diakui sebagai milik Kotapraja Malang dan merupakan bagian dari Universitas Kotapraja Malang. Peresmian pengakuan dilakukan pada 1 Juli 1960 bertepatan dengan upacara peringatan Dies Natalis III PTHPM. Pada 1961, Universitas Kotapraja Malang yang pada waktu itu memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Administrasi Niaga (kemudian berubah menjadi FKK dan sekarang bernama Fakultas Ilmu Administrasi) dan Fakultas Pertanian, mengganti namanya menjadi Universitas Brawijaya, sekaligus menambah fakultas baru dengan adanya penggabungan Fakultas Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (YPTEM) pada 1957, akhirnya terjadi penggabungan antara YPTM dengan YPTEM menjadi Yayasan Universitas Brawijaya Malang. Universitas Brawijaya dinegerikan pada 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963. Sejak saat itu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) Universitas Brawijaya menjadi salah satu Fakultas Hukum Negeri di Jawa Timur. Sehubungan dengan adanya kebijakan penataan fakultas-fakultas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 berganti nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 1995 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya membuka program S.1 Ekstensi yang disahkan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 62/DIKTI/Kep/1999 tentang Pembukaan Program Ekstensi dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Program Ekstensi tersebut diintegrasikan dengan program reguler. Pada 1997 telah berdiri program studi Magister (S2) Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 72/DIKTI/Kep/1997 dan pada 2001/2002 telah berdiri Program Studi S3 (Program Doktor) Ilmu Hukum berdasarkan surat izin dari Dirjen Dikti Nomor 2365/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01107/AK/1.1/UBGIHK/VIII/1998 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan Kualifikasi A, dan berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor 06670/AkVIII-S1-027/UBGIHK/VII/2005 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan Kualifikasi A untuk kedua kalinya. Saat ini Fakultas Hukum mengelola tiga jenjang pendidikan, yaitu Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3). Jenjang Sarjana (S1) terdiri dari lima bagian dan delapan konsentrasi. Sedangkan jenjang Magister (S2) terdiri dari enam minat kekhususan. Pada 2008, Fakultas Hukum UB membuka Program Magister Kenotariatan (S2) berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 1614/D/T/2008. Pada tahun yang sama Fakultas Hukum UB juga membuka kelas berbahasa Inggris untuk program S1. Pada tahun 2010 Program studi S1 Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk ketiga kalinya berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 020 Tahun 2010. Demikian halnya dengan Program Magister Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 014 Tahun 2010. Sedangkan Program Doktor Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi B
6
berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 012 Tahun 2010. B.
Visi, Misi dan Tujuan Universitas Brawijaya Visi Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembagunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Misi a. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaban penciptaan alam oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. b. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional yang berkualitas serta berkepribadian. c. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Tujuan a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesi yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional; b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya; c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan dengan menggunakan metode ilmiah. d. Menjadi entrepreneurial university yang berdaya saing internasional.
C.
Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Visi Menjadi Fakultas Hukum unggul yang berstandar Internasional untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan kemampuan profesional di bidang hukum; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian perkembangan ilmu hukum; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian.
Tujuan Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan : 1. Memahami asas-asas hukum, dogmatik hukum dan memiliki ketrampilan dasar penelitian dogmatik hukum; 2. Menerapkan asas dan dogmatik hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara profesional; 3. Bersikap dan berperilaku humanis, etis dan religus.
7
BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
Organisasi penyelenggara pendidikan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Khusus untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Organisasi Penyelenggara Pendidikan tinggi di Fakultas Hukum diatur berdasarkan Keputusan Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 002/SK/Snt/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Secara struktural dan fungsional organisasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terdiri dari: a. Senat; b. Unsur Pimpinan: Dekan dan para Pembantu Dekan; c. Unsur Pelaksana Akademik: 1. Program Studi: a) Sarjana Ilmu Hukum b) Magister Ilmu Hukum c) Magister Kenotariatan d) Doktor Ilmu Hukum 2. Bagian: a) Hukum Perdata b) Hukum Pidana c) Hukum Tata Negara d) Hukum Administrasi Negara e) Hukum Internasional f) Hukum dan Kemasyarakatan d. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas: Gugus Jaminan Mutu (GJM) e. Unsur Pelaksana Administratif: Kepala Tata Usaha: a) Kasubag Pendidikan; b) Kasubag Umum dan Perlengkapan; c) Kasubag Keuangan dan Kepegawaian; d) Kasubag Kemahasiwaan dan Alumni; f. Unsur Penunjang: Laboratorium Hukum a) Laboratorium Pengkajian Hukum b) Laboratorium Praktik Hukum g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1. Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH); 2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH); 3. Badan Pengelolaan Penelitian dan Kerjasama (BPPK) 4. Unit Penerbitan Jurnal; 5. Laboratorium Komputer; 6. Laboratorium Bahasa. 7. Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK) Tugas, fungsi dan Wewenang serta keterkaitan fungsional dan struktural antara sub unsur yang satu dengan yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan digambarkan secara rinci sebagai berikut. A. Senat Fakultas Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang beranggotakan Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Bagian, dan sepuluh orang yang mewakili dosen ditiap-tiap bagian secara proporsional melalui proses pemilihan. Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat ) 8
tahun atas usul Dekan. Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan sebagai Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat. Senat Fakultas terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi. Keberadaan kedua bidang ini untuk memfokuskan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga normatif tertinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Senat Fakultas memiliki peran yang strategis. Peran ini dilakukan oleh Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi yang tugas pokoknya terdiri dari: (1) merumuskan baku mutu pendidikan, (2) merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika. B.
Unsur Pimpinan 1.
Dekan Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab utama Fakultas. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut turut. Dekan bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, mahasiswa serta tenaga administrasi.
2.
Pembantu Dekan Pembantu Dekan terdiri dari Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah dipilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Masa jabatan Pembantu Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. a. Pembantu Dekan Bidang Akademik Pembantu Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dan Fungsi Pembantu Dekan Bidang Akademik adalah mengkoordinasikan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas yang meliputi: (a) Perencanaan, pelaksanaan, mengevalusi dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (b) Pembinaan tenaga kependidikan yang dilakukan bersama Bagian, (c) Persiapan pembukaan program pendidikan yang dilakukan bersama Bagian, (d) Penciptaan iklim akademis yang kondusif di dalam kampus, (e) Pengelolaan data yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebutuhan dan pengadaan fasilitas perlengkapan guna keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas. c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan kemahasiswaan. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaa bertugas dan berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi: (a) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam bidang 9
penalaran dan minat, (b) Pelaksanaan kegiatan ilmiah mahasiswa melalui berbagai jenis lomba karya tulis ilmiah, baik pada tingkat fakultas, universitas, regional, nasional maupun internasional. C.
Unsur Pelaksana Akademik 1. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum KPS Sarjana Ilmu Hukum mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam pengelolaan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; b. menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; d. memberikan laporan secara periodik kepada Dekan. 2.Bagian Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang mengelola sumberdaya manusia dan pengembangan ilmu. Bagian terdiri atas: a. Ketua Bagian dan dapat dibantu seorang sekretaris, b. Kelompok pengajar, Ketua dan Sekretaris Bagian dipilih oleh dosen kelompok pengajar pada bagian masingmasing dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Bagian mempunyai tugas untuk : a. Melakukan penataan, monitoring dan evaluasi terhadap mata kuliah, dosen pengasuh mata kuliah, silabi, Satuan Acara Perkuliahan, buku ajar, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi hasil belajar mahasiswa, dosen pembimbing tugas akhir dan Kuliah Kerja Lapang (KKL). b. Melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh Dekan maupun Pembantu Dekan Bidang Akademik. c. Mengusulkan susunan majelis penguji ujian tugas akhir (skripsi) mahasiswa, dan d. Mengelola mata kuliah konsentrasi.
D.
Gugus Jaminan Mutu Gugus Jaminan Mutu bertugas menyusun (a) Kebijakan Akademik, (b) Standar Akademik, (c) Peraturan Akademik, (d) Manual Mutu Akademik dan (e) Manual Prosedur Tingkat Fakultas, selain itu bertugas menyusun Kompetensi Program Studi, Instruksi Kerja dan Spesifikasi Lulusan. GJM juga bertugas untuk membantu Dekan dalam membuat laporan keberhasilan, kegagalan dan analisisnya dalam bentuk Evaluasi Diri Kinerja Fakultas kepada Rektor.
E.
Unsur Penunjang Unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Fakultas dilaksanakan oleh Laboratorium Hukum dan Pusat-Pusat Pengembangan Hukum. 1. Laboratorium Hukum Laboratorium Hukum secara struktural berkedudukan di bawah Fakultas dan atau di bawah Bagian. Laboratorium Hukum berfungsi sebagai unsur penunjang pendidikan hukum yang melaksanakan pendidikan kemahiran dan keterampilan hukum serta pengembangan ilmu hukum. Laboratorium Hukum terdiri dari: a. Laboratorium Praktik Hukum b. Laboratorium Pengkajian Hukum Laboratorium Praktik Hukum dipimpin oleh seorang Ketua Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan dan bertanggungjawab kepada Dekan untuk masa jabatan 10
selama 4 (empat) tahun. Bila dipandang perlu dapat diangkat seorang sekretaris. Laboratorium Praktik hukum dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk : a. Menetapkan dan mengembangkan jenis mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum. b. Mengusulkan dosen pengajar mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum. c. Memfasilitasi kegiatan perkuliahan kemahiran dan keterampilan hukum yang bersifat ekstra kurikuler. d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahiran dan keterampilan hukum serta pelatihan hukum yang bersifat ekstra kurikuler. 2. Pusat Pengembangan Pengkajian Hukum dilaksanakan oleh Pusat-Pusat Pengembangan Hukum yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan. Pusat Pengembangan Hukum merupakan unsur penunjang pengembangan ilmu hukum di bidang masing-masing dan bersifat semi otonom yang pendirian dan pembubarannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan untuk masa jabatan tertentu. Pusat Pengembangan, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan pengkajian, pengembangan dan penerapan hukum yang bersifat interdisiplin yang berbasis pada ilmu hukum serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan konsultasi, pendampingan, pelatihan serta advokasi kebijakan dan hukum. Pusat-pusat Pengembangan yang ada saat ini adalah: 1. Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) 2. Pusat Pengembangan Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 3. Pusat Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (PP HaKI) 4. Pusat Pengembangan Hukum Agraria 5. Pusat Pengembangan Hukum Ekonomi dan Bisnis (PPHEB) 6. Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) 7. Pusat Pengembangan Hukum Kelautan 8. Pusat Pengembangan Hukum Pidana dan Kriminologi 9. Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi 11. Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam 12. Pusat Pengembangan Konstitusi 14. Pusat Pengembangan Perundang-undangan 15. Pusat Studi Sosio-Legal. F.
Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Fakultas terdiri dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Pengelola Penelitian dan Kerjasama, Unit Penerbitan Jurnal Arena Hukum, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Laboratorium Bahasa Inggris, dan Laboratorium Komputer. 1.
Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) BKBH berfungsi sebagai Pelayanan Hukum dalam bidang pendidikan masyarakat (community education) dan pelayanan masyarakat (community service) di bidang hukum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Organisasi ini terdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris dan apabila dipandang perlu dibantu oleh beberapa orang Ketua Divisi. Ketua, Sekretaris dan Ketua Divisi diangkat oleh Dekan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Dalam penyelenggaraan pendidikan BKBH bertugas untuk memberikan keterampilan profesional kepada mahasiswa beracara, baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) serta memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.
2.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum 11
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) berfungsi sebagai unsur pelaksana teknis dalam bidang publikasi, dokumentasi dan informasi hukum. PDIH dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. PDIH, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas membantu dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa memperoleh bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum serta informasi bahan-bahan hukum ketika melakukan kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah, baik berupa penulisan tugas akhir ataupun penulisan karya ilmiah bidang hukum.
G.
3.
Badan Pengelolaan, Penelitian dan Kerjasama Badan Pengelolaan, Penelitian dan Kerjasama (BPPK) merupakan pelaksana kegiatan penelitian dan kerjasama di Fakultas. BPPK bertugas mengembangkan penelitian hukum dan membina sumber daya manusia di bidang penelitian serta menjalin dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan institusi lain. BPPK dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas menjalin kerjasama di bidang penelitian dan mengkoordinasi serta mengevaluasi penelitian dalam hal informasi tawaran penelitian, proposal dan seminar penelitian. BPPK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
4.
Laboratorium Bahasa Inggris Unit ini bertujuan menunjang penguasaan Bahasa Inggris bagi mahasiswa, dosen dan karyawan. Laboratorium Bahasa Inggris dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
5.
Laboratorium Komputer Unit ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, dosen dan karyawan dalam penggunaan komputer. Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
6.
Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK) Unit ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi bagi mahasiswa, dosen dan karyawan di Fakultas, mulai dari tingkat perencanaan, pengelolaan sistem informasi, pemeliharaan terhadap infrastruktur teknologi informasi sampai dengan publikasi kegiatan fakultas. PSIK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
Unsur Pelaksana Administratif Bagian Tata Usaha Unsur pelaksana administratif dikoordinasikan oleh Kepala Tata Usaha yang bertugas mengelola urusan-urusan ketatausahaan yang meliputi urusan kependidikan dan pengajaran, kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Bagian Tata Usaha bertugas untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan yang dilaksanakan oleh subsub bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. 1.
Sub Bagian Pendidikan Sub Bagian Pendidikan adalah pengelola urusan-urusan administrasi pendidikan yang meliputi urusan-urusan pendidikan, pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Pendidikan bertugas :
12
a. Melakukan pengelolaan data di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Melakukan pendaftaran ulang mahasiswa, pengisisan Kartu Rencana Studi (KRS), pengisian Kartu Hasil Studi (KHS) serta penghitungan frekwensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. c. Menyusun jadwal kuliah dan jadwal ujian. d. Melakukan pengaturan ruang dan sarana perkuliahan. e. Mengatur pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tugas Akhir mahasiswa, Ujian Susulan, Ujian Khusus, serta pelaksanaan Semester Pendek. f. Menunjang kegiatan seminar, lokakarya, penataran dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. g. Melayani mahasiswa dalam pengurusan ijazah dan transkrip nilai mata kuliah. 2.
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah pengelola urusan-urusan administrasi umum dan perlengkapan untuk kebutuhan kerumahtanggaan Fakultas. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan barang perlengkapan guna menunjang penyelengaraan pendidikan.
3.
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah pengelola urusan-urusan keuangan dan kepegawaian fakultas untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas fakultas. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian bertugas untuk menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk penyusunan dan penggunaan anggaran, serta masalah kepegawaian.
4.
Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Sub Bagian Kemahsiswaan dan Alumni adalah sebagai pengelola urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni yang meliputi pengembangan penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) dan Alumni. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bertugas untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa kokurikuler di bidang penalaran. Seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas berada dalam koordinasi Sub Bagian Kemahsiswaan dan Alumni. Organisasi Kemahasiswaan Organisasi kemahasiswaan yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya meliputi: 1. Badan Pemerintahan Mahasiswa (BPM) 2. Dewan Senat Mahasiswa (DSM) 3. Lembaga Otonom (LO) a. Asean Law Student Asociation (ALSA) b. Lembaga Pers Mahasiswa Manifest (LPM Manifest) c. Law English Study Club (LESC) d. Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) e. Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (Forma PK) f. Teater Kertas g. Forum Studi Agama Islam (FORSA)
13
BAB III KURIKULUM
Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 menetapkan bahwa kurikulum perguruan tinggi terdiri dari Kurikulum Inti yang berlaku secara nasional dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 kurikulum pendidikan tinggi adalah kurikulum yang berbasiskan kompetensi (competence based curriculum). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menetapkan kompetensi lulusan, yaitu lulusan yang memiliki kemampuan: a. Memahami asas-asas hukum, norma hukum dan memiliki keterampilan dasar penelitian hukum. b. Menerapkan asas dan norma hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara profesional. c. Bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menetapkan beban program studi Sarjana Ilmu Hukum adalah 144-160 sks dengan lama studi 7-14 semester. Beban studi wajib minimal adalah 144 sks, sedangkan bagi mahasiswa yang ingin menempuh lebih dari itu disediakan mata kuliah yang bersifat fakultatif dengan jumlah maksimal sampai dengan 160 sks. Beban studi Sarjana Ilmu Hukum 144 sks tersebut di atas, terdiri dari mata kuliah wajib Program Studi sejumlah 128 sks yang meliputi mata kuliah wajib nasional (kurikulum inti), wajib universitas dan wajib lokal, serta mata kuliah wajib konsentrasi sejumlah 16 sks yang disusun dalam beberapa konsentrasi. Masing-masing konsentrasi merupakan suatu racikan mata kuliah yang mencerminkan arah minat khusus mahasiswa tetapi bukan merupakan spesialisasi. Mata kuliah wajib Program Studi dikelompokkan dalam lima kelompok mata kuliah sebagai berikut: a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 5 sks. b. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) 10 sks c. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) 12 sks d. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) 91 sks e. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) 10 sks
a. b.
Sedangkan mata kuliah wajib konsentrasi terdiri dari: Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MWK) 10 sks Skripsi 6 sks.
Selain Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Wajib Konsentrasi, mahasiswa dapat memrogramkan Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi dan Mata Kuliah lintas konsentrasi. Struktur mata kuliah dalam kurikulum adalah sebagai berikut: A. Muatan Kurikulum Wajib Program Studi: 128 sks A.1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
No. Nama Mata Kuliah 1. Pendidikan Agama Pendidikan Agama Islam
sks
Keterangan Wajib nasional
2 14
2.
Pendidikan Agama Katolik Pendidikan Agama Protestan Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jumlah
A.2. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) No Nama Mata Kuliah 1. Etika Profesi Hukum 2. Pengantar Filsafat Hukum 3. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 4. Kuliah Kerja Lapangan (KKL/KKN/PPM)
Jumlah
2 2 2 2 3 5
sks 2 2 4 2
Wajib nasional
Keterangan Wajib nasional Wajib nasional Wajib nasional Wajib lokal
10
A.3. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) No. Nama Mata Kuliah sks 1. Dasar-Dasar Kewirausahaan 2 2. Logika dan Penalaran Hukum 2 3. Bahasa Indonesia 2 4. Bahasa Inggris 2 5. Pengantar Antropologi Hukum 2 6. Pengantar Sosiologi Hukum 2 Jumlah 12
Keterangan Wajib Univ. Wajib lokal Wajib nasional Wajib nasional Wajib lokal Wajib lokal
A.4. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) No. Nama Mata Kuliah sks Keterangan 1. Ilmu Negara 2 Wajib nasional 2. Pengantar Ilmu Hukum 4 Wajib nasional 3. Pengantar Hukum Indonesia 4 Wajib nasional 4. Hukum Perdata 4 Wajib nasional 5. Hukum Pidana 4 Wajib nasional 6. Hukum Tata Negara 4 Wajib nasional 7. Hukum Administrasi Negara 4 Wajib nasional 8. Hukum Islam 2 Wajib nasional 9. Hukum Internasional 4 Wajib nasional 10. Hukum Adat 2 Wajib nasional 11. Hukum Dagang 4 Wajib nasional 12. Hukum Perburuhan 3 Wajib lokal 13. Hukum Agraria 3 Wajib nasional 14. Hukum Lingkungan 3 Wajib nasional 15. Hukum Acara Perdata 4 Wajib nasional 16. Hukum Perikatan 4 Wajib lokal 17. Hukum Perbankan 2 Wajib lokal 18. Hukum Pajak 2 Wajib lokal 19. Hukum Acara Pidana 4 Wajib nasional 20. Tindak Pidana Dalam KUHP 4 Wajib lokal 21. Hukum Pidana Khusus 2 Wajib lokal 22. Kriminologi 2 Wajib lokal 23. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 Wajib nasional 24. Hukum Pemerintahan Daerah 2 Wajib lokal 25. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2 Wajib lokal 26. Hukum Administrasi Daerah 2 Wajib lokal 15
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Perjanjian Internasional Hukum Laut Internasional Hukum Ekonomi Internasional Hukum Waris Islam Hukum Acara Peradilan Konstitusi Jumlah
2 2 2 2 2 2 91
Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal
A.5. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) No Nama Mata Kuliah sks Keterangan 1. Praktik Peradilan Perdata 2 Wajib nasional 2. Praktik Peradilan Pidana 2 Wajib nasional 3. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 2 Wajib nasional 4. Perancangan Kontrak 2 Wajib nasional 5. Perancangan Kontrak Internasional 2 Pilihan 6. Praktik Peradilan Konstitusi 2 Pilihan 7. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa 2 Pilihan Jumlah 14 Keterangan: Mahasiswa wajib mengambil minimal 10 sks yang terdiri dari 8 sks (4 mata kuliah) wajib nasional dan 2 sks dari mata kuliah pilihan yang disediakan. B.
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MKWK) 16 sks
B.1. Konsentrasi Hukum Keperdataan No Nama Mata Kuliah 1. Hukum Perkawinan dan Keluarga 2. Hukum Waris BW 3. Hukum Waris Adat 4. Perbandingan Hukum Perdata 5. Hukum Perdata Internasional 6. Skripsi
B.2. Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis No Nama Mata Kuliah 1. Hukum tentang Surat Berharga 2. Hukum Kepailitan 3. Hukum HAKI 4. Hukum Perusahaan 5. Hukum Jaminan 6. Skripsi
B.3. Konsentrasi Hukum Perburuhan No Nama Mata Kuliah 1. Perselisihan Hubungan Industrial 2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Perjanjian dalam Hubungan Industrial 4. Hukum Perlindungan Buruh Migran 5. Hukum Organisasi Buruh 6. Skripsi
B.4. Konsentrasi Hukum Agraria No Nama Mata Kuliah
sks 2 2 2 2 2 6 Jumlah 16
Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
sks 2 2 2 2 2 6 Jumlah 16
Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
sks 2 2 2 2 2 6 Jumlah 16
Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
sks
Keterangan 16
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Politik Agraria 2 Hukum Tata Ruang 2 Hukum Pengelolaan Pesisir dan Lautan 2 Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Hukum Pengelolaan Hutan dan Tambang 2 Skripsi 6 Jumlah 16 B.5. Konsentrasi Hukum Kepidanaan No Nama Mata Kuliah sks 1. Kapita Selekta Hukum Pidana 2 2. Kejahatan Korporasi 2 3. Hukum Pidana Pers 2 4. Kejahatan Lintas Negara 2 5. Sistem Peradilan Pidana 2 6. Skripsi 6 Jumlah 16
Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
B.6. Konsentrasi Hukum Administrasi Negara No Nama Mata Kuliah sks 1. Hukum Keuangan Negara 2 2. Hukum Kepegawaian 2 3. Hukum dan Kebijakan Publik 2 4. Hukum Perijinan 2 5. Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara 2 6. Skripsi 6 Jumlah 16
Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
B.7. Konsentrasi Hukum Tata Negara No Nama Mata Kuliah sks 1. Kapita Selekta Hukum Tata Negara 2 2. Perbandingan HTN 2 3. Hukum Pemilu 2 4. Hukum Pemerintahan Desa 2 5. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian 2 6. Skripsi 6 Jumlah 16
Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
B.8. Konsentrasi Hukum Internasional No Nama Mata Kuliah sks 1. Hukum Udara dan Ruang Angkasa 2 2. Hukum Diplomatik dan Konsuler 2 3. Hukum Humaniter Internasional 2 4. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 2 5. Kapita Selekta Hukum Internasional 2 6. Skripsi 6 Jumlah 16
Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional
C. No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mata Kuliah Pilihan (masing-masing 2 sks) Nama Mata Kuliah Hukum Tanah Adat Hukum Arbitrase Hukum Perbankan Islam Hukum Ekstradisi Ilmu Kedokteran Forensik Hukum Pidana Militer
17
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. D.
Psikiatri Kehakiman Hukum Pidana Anak Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Kesehatan Hukum Pidana Internasional Hukum Kerjasama Daerah Hukum Perdagangan Internasional Hukum Kewilayahan Kapita Selekta Hukum Perdata Hukum Pengangkutan Kriminalistik Hukum Penanaman Modal Perbandingan Hukum Pidana Hukum Pidana Islam Kapita Selekta Hukum Islam Hukum Pertahanan dan Keamanan Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Hukum Ekonomi Hukum Pasar Modal Hukum Persaingan Usaha Hukum Asuransi Viktimologi Penologi Hukum Lingkungan Internasional Hukum Organisasi Internasional Hukum Maritim Politik Hukum Perburuhan Hukum Perlindungan Buruh Perempuan dan Anak Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Hukum Rumah Susun Hukum Teknologi Informasi Legal Opinion dan Eksaminasi
Mata Kuliah Prasyarat a.
Beberapa mata kuliah merupakan mata kuliah prasyarat yang lebih dahulu harus diprogramkan dan dikreditkan dengan nilai minimal D sebelum memrogramkan mata kuliah lain. Mata kuliah prasyarat tersebut adalah: 1. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia prasyarat untuk semua Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH); 2. Ilmu Negara prasyarat untuk Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional; 3. Hukum Perdata prasyarat untuk Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perbankan, dan Hukum Perikatan; 4. Hukum Pidana prasyarat untuk Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Dalam KUHP, Hukum Pidana Khusus, dan Krimonologi; 5. Hukum Administrasi Negara prasyarat untuk Hukum Adminstrasi Daerah, Hukum Agraria, dan Hukum Acara PTUN; 6. Hukum Tata Negara prasyarat untuk mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi; 7. Hukum Islam prasyarat untuk Hukum Waris Islam 8. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan prasyarat untuk Perancangan Perundang-Undangan; 9. Hukum Internasional prasyarat untuk Hukum Laut Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Ekonomi Internasional.
18
b.
c.
d.
f. g.
h.
i. E.
Hukum Lingkungan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Pengantar Antropologi Hukum serta Hukum Perburuhan baru dapat diprogramkan setelah lulus mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), Mata Kuliah Pengantar Filsafat Hukum, Mata Kuliah Logika dan Penalaran Hukum, Mata Kuliah Etika Profesi, dan Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum hanya dapat diprogramkan setelah mahasiswa menempuh seluruh MKKKH. Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan minimal 96 sks dan untuk KKL harus telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Penulisan Skripsi dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan minimal 120 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua) dan tanpa nilai E. Mahasiswa dapat memilih kelompok Mata Kuliah Konsentrasi yang ditawarkan Fakultas sesuai dengan konsentrasi yang dipilih, setelah menempuh seluruh MKKKH. Mahasiswa yang telah memilih konsentrasi tertentu dan telah mencapai 144 sks dapat menambah mata kuliah lain sampai dengan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, yaitu yang terdapat pada: 1) Mata kuliah pilihan; 2) Mata kuliah pada konsentrasi lain; 3) Mata kuliah lintas Fakultas/Universitas yang diakui Fakultas; 4) Pendidikan dan keterampilan dari institusi lain; 5) Mata kuliah keterampilan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas; Mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah yang telah ditempuh.
Ketentuan Peralihan 1. Perubahan kurikulum Tahun 2012 berlaku secara keseluruhan mulai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012/2013. 2. Bagi mahasiswa sebelum angkatan 2012/2013, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Apabila mata kuliah yang sudah diambil mengalami perubahan nama atau bobot sks, maka yang bersangkutan tidak perlu mengambil mata kuliah pengganti. Namun apabila mahasiswa yang bersangkutan mengulang maka mata kuliah yang harus diambil adalah mata kuliah yang baru. b. Apabila mata kuliah yang sudah diambil dihapuskan atau diubah statusnya, mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan dengan status sebagaimana sebelum perubahan, kecuali apabila mahasiswa tersebut akan mengulang berlaku ketentuan pada huruf a. c. Bobot keseluruhan sks yang harus ditempuh tetap minimal 144 sks dan maksimal 160 sks. d. Bagi Mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah konsentrasi, diterapkan kurikulum perubahan sehingga hanya diharuskan lulus 5 mata kuliah wajib konsentrasi ditambah dengan mata kuliah wajib prodi baru yang belum ditempuh. e. Bagi Mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi tetapi belum mengambil keseluruhan mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama (7 mata kuliah) berlaku ketentuan sebagai berikut. 1) Mahasiswa yang bersangkutan tetap harus memenuhi 7 mata kuliah wajib konsentrasi. 2) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi telah berubah statusnya menjadi mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah pilihan, bagi mahasiswa tersebut tetap diperhitungkan sebagai mata kuliah wajib konsentrasi. 3) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama dihilangkan, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah pilihan atau lintas konsentrasi.
19
3.
Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan kemudian oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
20
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
A.
Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS) Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester. Penerapan Sistem Kredit Semester di lingkungan Universitas Brawijaya telah dilakukan sejak tahun 1976 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 22/SK/1976 dan Keputusan Rektor Nomor 111/SK/1996 tentang Kurikulum di Lingkungan Universitas Brawijaya. 1.
Sistem Kredit a. Sistem kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu matakuliah secara kuantitatif. c. Ciri-ciri sistem kredit ialah: 1. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. 2. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak selalu sama. 3. Banyaknya nilai kredit untuk tiap mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.
2.
Sistem Semester a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 sampai dengan 19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sejumlah-banyaknya 22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang. c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatankegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3.
Sistem Kredit Semester (SKS) a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester. b. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan keberhasilan usaha mahasiswa serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen. c. Setiap matakuliah atau kegiatan akademik lainnya disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam matakuliah tersebut.
21
B.
C.
Tujuan Sistem Kredit Semester 1.
Tujuan Umum Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur kurikulum dan strategi proses belajar mengajarnya agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masingmasing peserta didik.
2.
Tujuan Khusus a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu singkat. b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan outputnya yang majemuk dapat dilaksanakan. d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi. g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
Nilai Kredit Dan Beban Studi 1.
Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan Untuk Perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu, sebagai berikut : a. Untuk mahasiswa 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya. 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal. 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi. b. Untuk Dosen 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa. 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur. 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.
2.
Nilai Kredit Semester Untuk Seminar Untuk penyelenggaraan seminar, di mana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada suatu forum, nilai 1 (satu) satuan kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu berupa acara 50 (lima puluh) menit tatap muka per minggu. 22
3.
Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Penelitian dan Kerja Lapangan Nilai satu satuan kredit semester sama dengan penyelesaian kegiatan selama dua sampai lima jam per minggu selama satu semester atau keseluruhannya 32 (tiga puluh dua) sampai 80 (delapan puluh) jam per semester. a. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum di Laboratorium Hukum Nilai satu sks untuk praktikum di laboratorium hukum adalah beban tugas di laboratorium sejumlah dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester. b. Nilai Kredit Semester Untuk Penelitian dan Penyusunan Skripsi Nilai satu sks untuk nilai kredit semester untuk penelitian dan penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sejumlah tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja. c. Nilai Kredit Semester untuk Kerja Lapangan dan yang sejenisnya Nilai satu sks untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya adalah beban tugas di lapangan sejumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) jam per minggu selama satu semester.
4.
Beban Studi Dalam Semester Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam selama 6 (enam) hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata siang hari 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam dan malam hari 2 (dua) jam selama 6 (enam) hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sejumlah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) jam sehari atau 48 (empat puluh delapan) sampai 60 (enam puluh) jam seminggu. Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut : Σ K (NA) IP = ––––––––––––––– ΣK Keterangan: IP adalah indeks prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif. K adalah jumlah sks setiap mata kuliah. NA adalah nilai akhir setiap mata kuliah. Σ adalah jumlah. Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan berdasarkan paket, yaitu sebesar 19 (sembilan belas) sks untuk setiap mahasiswa, yaitu terdiri dari: 1. Pendidikan Agama (MKPK) atau Dasar-Dasar Kewirausahaan (MKBB), masing-masing 2 sks; 2. Bahasa Inggris (MKBB) 2 sks; 3. Pengantar Ilmu Hukum (MKKKH) 4 sks; 4. Pengantar Hukum Indonesia (MKKKH) 4 sks; 5. Ilmu Negara (MKKKH) 2 sks; 6. Bahasa Indonesia (MKBB) 2 sks; 7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPK) 3 sks. 23
Mahasiswa semester pertama dibagi menjadi dua kelompok yaitu mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Agama dan mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Agama pada semester pertama, pada semester kedua harus memrogramkan Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan pada semester pertama, harus memrogramkan Mata Kuliah Pendidikan Agama pada semester kedua. Dalam rencana studi pada setiap semester berikutnya, jumlah maksimal kredit mata kuliah yang dapat diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) ditentukan berdasarkan prestasi akademik mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) sesuai tabel sebagai berikut ini: Indeks Prestasi (IP) ≥ 3,00 2,50 - 2,99 2,00 - 2,49 1,50 - 1,99 < 1,50
D.
Beban Studi (sks) 22 – 24 19 -21 16 -18 12 - 15 < 12
Penilaian Kemampuan Akademik 1.
Ketentuan Penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah a. Penilaian matakuliah ditentukan melalui komponen tugas terstruktur 1 (T1) dan terstruktur 2 (T2), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu terstruktur 1 (T1) sebelum ujian tengah semester dan terstruktur 2 (T2) sebelum ujian akhir semester, yang masing-masing mempunyai bobot penilaian (Bt) 1 (satu). c. Ujian tengah semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada tengah semester dengan prosentase 50% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai bobot penilaian (Bm) 2 (dua). d. Ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada akhir semester dengan prosentase 100% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai bobot penilaian (Bf) 4 (empat). e. Penghitungan nilai tugas terstruktur 1 dan 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester menentukan nilai akhir (NA) dengan rumus sebagai berikut: (Nt1+Nt2) . Bt + Nm.Bm + Nf.Bf NA = –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2 Bt + Bm + Bf Keterangan: NA = Nilai Akhir Nt1 = Nilai T1 Nt2 = Nilai T2 Nm = Nilai UTS
Nf Bt Bm Bf
= = = =
Nilai UAS Bobot T1 & T2 Bobot UTS Bobot UAS
Apabila dipandang perlu dosen dapat mengubah prosentasi nilai T1, T2, UTS dan UAS sesuai dengan kebutuhan dan karakter mata kuliah.
24
f.
Nilai Akhir (NA) dinyatakan dengan huruf sebagai hasil konversi nilai angka. Konversi yang dimaksud sebagaimana tabel berikut ini Nilai Angka > 80-100 > 75-80 > 69-75 > 60-69 > 55-60 > 50-55 > 44-50 0-44
Nilai Huruf A B+ B C+ C D+ D E
Bobot 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0
g. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut tidak mengikuti proses perkuliahan atau tidak memenuhi batas minimal kehadiran perkuliahan, tidak dapat menempuh Ujian Akhir Semester (UAS). Sehubungan dengan itu, maka nilai tugas terstruktur dan Ujian Tengah Semester yang telah diperoleh dinyatakan gugur sehingga yang bersangkutan mendapatkan kualifikasi E. Untuk itu sks mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan sebagai pembagi dalam penghitungan IP. h. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut belum menyerahkan tugas terstruktur dan atau belum mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan atau Ujian Akhir Semester (UAS) karena alasan yang dapat dibenarkan oleh Fakultas, maka mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan kualifikasi T (Tertunda). Dalam penghitungan IP, beban sks mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan sampai dengan terselenggaranya Ujian Susulan dan atau penyerahan tugas terstruktur. 2.
Ketentuan Penilaian Praktikum (Matakuliah Kemahiran Hukum) ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir.
3.
Ketentuan Penilaian PPM/KKN ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: a. Keikutsertaan dalam pembekalan (15 %) b. Usulan program kegiatan PPM (10 %) c. Realisasi program kegiatan PPM di lapang sesuai dengan usulan kegiatan PPM (20%) d. Intensitas kehadiran mahasiswa di lokasi (25%) e. Laporan hasil kegiatan PPM (20%) f. Presentasi laporan hasil kegiatan PPM (10%)
4.
Ketentuan Penilaian KKL ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL oleh lembaga tempat KKL (bobot nilai 50%) b. Unsur-unsur yang termuat dalam laporan KKL yang dinilai oleh dosen pembimbing (bobot nilai 50%)
5.
Ketentuan Penilaian Penulisan Skripsi: a. Komponen yang dinilai: 1. Kualitas penulisan Skripsi yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan. 2. Penampilan selama ujian.
25
3. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaanpertanyaan dari majelis penguji. b. Penentuan nilai ujian skripsi dilakukan secara musyawarah oleh majelis penguji yang hasilnya dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. c. Mahasiswa yang memperoleh nilai ujian skripsi D+, D atau E dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang ujian. d. Mahasiswa yang menempuh ujian skripsi harus melaksanakan segala perbaikan tugas akhir yang diputuskan oleh majelis penguji selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan ujian tugas akhir. E.
Evaluasi Keberhasilan Studi Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, sampai pada batas waktu program studi berakhir. 1.
Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester Evaluasi keberhasilan studi pada setiap semester dilakukan pada akhir semester, meliputi matakuliah yang diprogramkan mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut: IP semester yang bersangkutan > 3,00 2,50-2,99 2,00-2,49 1,50-1,99 < 1,50
Beban kredit yang dapat diambil 22-24 sks 19-21 sks 16-18 sks 12-15 sks < 12 sks
2.
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama Pada Akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.
3.
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua Pada akhir studi tahun kedua terhitung mulai mahasiswa terdaftar, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks. b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks matakuliah yang terbaik nilainya.
4.
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks matakuliah yang terbaik nilainya.
5.
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat
26
Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks matakuliah yang terbaik nilainya. 6.
Evaluasi Akhir Studi Evaluasi akhir studi seorang mahasiswa dapat dilakukan apabila memenuhi syarat: a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan. b. Telah mengumpulkan sks sekurang-kurangnya 144 sks c. Masa Studi tidak lebih dari 7 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi. Masa studi 7 tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seijin Rektor diperhitungkan sebagai masa studinya. d. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 2,0 tanpa nilai E, dan nilai D paling banyak 10% dari beban kredit total. e. Lulus ujian tugas akhir. Fakultas wajib memberi peringatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester ganjil berdasarkan hasil studi mahasiswa dan kemampuannya dalam memenuhi jumlah sks dan IPK pada semester genap berikutnya.
F.
Semester Pendek 1. Semester pendek adalah program perkuliahan yang bersifat remedial yang dapat dilaksanakan pada saat liburan semester genap berdasarkan Keputusan Dekan. 2. Semester pendek diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki Indeks Prestasi. 3. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester pendek adalah matakuliah-matakuliah yang berdasarkan pertimbangan tertentu ditetapkan oleh Dekan. 4. Jumlah sks yang dapat diprogramkan maksimal 8 sks. 5. Jumlah Peserta a. Semester pendek baru diselenggarakan apabila jumlah peserta setiap kelas sekurang-kurangnya 10 orang. b. Jumlah peserta yang kurang dari 10 orang dapat diselenggarakan apabila ada alasan mendesak dengan berdasar pada kebijakan Dekan. 6. Syarat Pendaftaran a. Semester pendek hanya boleh diikuti mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah (remedial) dengan nilai serendah-rendahnya D dengan menunjukkan bukti Kartu Hasil Studi (KHS). b. Menyerahkan copy bukti pembayaran semester pendek. c. Menyerahkan copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 7. Tempat Pendaftaran di Bagian Akademik dan jadwal kuliah akan diumumkan menjelang pelaksanaan perkuliahan. 8. Penyelenggaraan Perkuliahan a. Perkuliahan diselenggarakan minimal 6 kali dan maksimal 8 kali tatap muka untuk mata kuliah yang bobotnya 2 sks, serta minimal 12 kali dan maksimal 16 kali tatap muka untuk mata kuliah yang bobotnya 4 sks, termasuk Ujian Tengah Semester Pendek (UTSP) dan Ujian Akhir Semester Pendek (UASP). b. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester Pendek (UASP), sekurangkurangnya kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebesar 80% dari total penyelenggaraan kuliah. 9. Biaya perkuliahan termasuk biaya ujian, ditetapkan berdasarkan Peraturan Dekan. 10. Pembatalan Mata Kuliah a. Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. 27
11. 12. 13. 14.
b. Mata kuliah yang dibatalkan karena pesertanya kurang dari ketentuan No. 5 (a), maka mahasiswa yang terkena pembatalan dapat memilih mata kuliah lain yang ditawarkan. c. Mahasiswa yang mata kuliahnya terkena pembatalan dan tidak mengalihkan pada mata kuliah lain yang ditawarkan, biaya pendaftarannya dikembalikan. Komponen yang dinilai hanya meliputi Ujian Tengah Semester Pendek (UTSP) dan Ujian Akhir Semester Pendek (UASP). Pada Semester Pendek tidak diselenggarakan ujian susulan. Nilai mata kuliah yang ditempuh melalui semester pendek setinggi-tingginya B. Hasil semester pendek tidak mempengaruhi pengambilan sks pada semester berikutnya.
G.
Syarat-syarat Pengajuan Skripsi Seorang mahasiswa diperkenankan mengajukan Skripsi bilamana memenuhi syaratsyarat kumulatif sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademis yang bersangkutan; b. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 SKS, tanpa nilai E; c. Lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum; d. Telah menyusun Proposal Tugas Akhir. e. Melampirkan Sertifikat TOEIC (Minimal 450). f. Melampirkan Sertifikat Komputer IC3. g. Melampirkan bukti telah mengikuti kegiatan seminar proposal sebagai 1) Moderator sebanyak 2 (dua) kali. 2) Pembahas sebanyak 2 (dua) kali. 3) Peserta sebanyak 4 (empat) kali.
H.
Syarat-Syarat Menempuh Ujian Skripsi Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Skripsi program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. b. Tidak sedang memrogramkan mata kuliah dalam KRS di semester yang bersangkutan. c. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 138 sks. d. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00. e. Tidak ada nilai akhir E. f. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total. g. Menyelesaikan skripsi dengan bukti lembar persetujuan dari dosen pembimbing. h. Menyerahkan artikel ilmiah yang dibuat dari skripsi yang disusun. Artikel disusun sesuai dengan pedoman penulisan dan disetujui dosen pembimbing bersamaan dengan persetujuan ujian skripsi. Artikel ilmiah dilampirkan dalam naskah skripsi yang akan diujikan. i. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.
I.
Ujian Susulan Ujian susulan adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS) yang bersifat susulan dan hanya diselenggarakan berdasarkan pertimbanganpertimbangan khusus oleh Dekan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Sakit yang memerlukan rawat inap (dengan bukti surat dari Rumah Sakit) b. Orang tua atau saudara kandung meninggal dunia (dengan bukti surat kematian) c. Menjalankan ibadah keagamaan tertentu, misalnya ibadah Haji (dengan bukti passport) d. Menjalankan tugas negara (dengan bukti surat resmi dari instansi pemerintah) e. Menjalankan tugas Fakultas/Universitas (dengan bukti surat resmi dari pimpinan Fakultas/Universitas)
28
J.
Bagan Alur Penyusunan Rencana Studi
ALUR PENYUSUNAN RENCANA STUDI Semt III, IV & V
SemtVI
Semt VII
Konsentrasi Hukum Keperdataan/ Agraria/ Perburuhan
Konsentrasi Hukum kepidanaan
Konsentrasi Hukum Ekonomi
MKPK MKBB
MKKKH MKBB
Konsentrasi HTN
Semt VII
Semt VIII
Mata Kuliah Pilihan
MKPB MKKB
Skripsi/ LM
Konsentrasi HAN
Konsentrasi Hukum Internasional
29
BAB VI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Untuk melaksanakan administrasi pendidikan berdasarkan sistem kredit semester, diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A.
Penerimaan Mahasiswa Baru Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan secara terpadu di lingkungan Universitas Brawijaya.
B.
Pemberian Buku Pedoman Pendidikan Buku Pedoman Pendidikan ini diberikan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai, dan berisi antara lain : a. Kalender Akademik, yang mengatur: 1. Waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap. 2. Kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain. 3. Kegiatan Kemahasiswaan. b. Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester. c. Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan. d. Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa, dan lain-lain. e. Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan. f. Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasihat akademik. g. Penjelasan tentang tatakrama kehidupan di kampus.
C.
Penasihat Akademik (PA) Penjelasan tentang Penasihat Akademik tertera pada Bab VI.
D.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Nomor Induk Mahasiswa ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.
E.
Pendaftaran a.
Persiapan Pendaftaran Akademik Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain: 1. Daftar nama Penasihat Akadernik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya. 2. Kartu-kartu yang harus diisi oleh mahasiswa dan ditandatangani oleh Penasihat Akademik, yaitu: a. Kartu Rencana Studi (KRS) b. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) c. Kartu Pembatalan Matakuliah (KPM) d. Kartu Hasil Studi (KHS) (telah diisi oleh Bagian Akademik)
b.
Pelaksanaan Pendaftaran Akademik 1. Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa datang ke Sub Bagian Akademik untuk mengambil blanko KRS dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku untuk semester tersebut dan persyaratan lain yang ditentukan Fakultas. 2. Penentuan Rencana Studi Semester a. Penentuan rencana studi dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik. b. Untuk mahasiswa baru, rencana studi pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. 30
c. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. d. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai. e. Rencana studi semester yang telah disetujui dosen Penasihat Akademik, diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas untuk dilaporkan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas. 3. Perubahan Rencana Studi a. Perubahan rencana studi adalah mengganti suatu matakuliah dengan matakuliah lain pada semester yang sama. b. Perubahan rencana studi hanya dapat dilakukan apabila: 1. Perubahan jadwal yang menyebabkan benturan mata kuliah. 2. Mata kuliah yang diprogramkan ditolak karena belum memenuhi prasyarat yang ditentukan. 3. Mata kuliah yang diprogramkan dibatalkan oleh Fakultas. c. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik, serta segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas. 4. Pembatalan Mata Kuliah a. Pembatalan matakuliah adalah pembatalan rencana pengambilan matakuliah yang telah diprogramkan pada semester tersebut. b. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu matakuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. c. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen Penasihat Akademik, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas. 5. Hasil Studi Hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa untuk semua matakuliah yang diprogram dalam kartu rencana studi (KRS) dan dicantumkan dalam kartu hasil studi (KHS). c.
Kuliah, Seminar dan Praktikum Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar proposal, praktikum (peradilan semu, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer). Jadual jam kuliah, seminar dan praktikum ditetapkan oleh Fakultas.
d.
Penyelenggaraan Ujian Matakuliah Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan Jadual Ujian a. Sesuai dengan kalender akademik, jadual ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa serta dosen. b. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan. 2. Pelaksanaan Ujian a. Pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Dekan. b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan berpedoman pada kalender akademik yang ditetapkan Universitas c. Panitia ujian, dosen penguji, dan mahasiswa peserta ujian wajib mentaati tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Fakultas.
31
d. Lembar jawaban ujian diserahkan oleh panitia ujian kepada dosen penguji pada hari pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan. e. Nilai hasil ujian diserahkan kepada bagian akademik paling lambat tujuh hari setelah lembar jawaban diterima oleh dosen penguji. Apabila waktu tersebut terlampaui akan diberikan peringatan, dan apabila setelah peringatan tersebut dosen penguji yang bersangkutan belum juga menyerahkan nilai hasil ujian, maka Fakultas akan mengambil berkas lembar jawaban ujian dan selanjutnya memerintahkan kepada rumpun pengajar mata kuliah yang bersangkutan untuk dilakukan koreksi. f. Nilai hasil ujian yang meliputi nilai tugas terstruktur I dan II, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester diserahkan kepada bagian Akademik berupa nilai angka dan nilai akhir berupa nilai huruf paling lambat pada batas waktu yang ditentukan setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester. Apabila sampai batas waktu dimaksud dosen pengampu mata kuliah belum menyerahkan nilai, secara otomatis Sistem Informasi Akademik akan memberikan nilai B. g. Nilai hasil ujian tersebut selanjutnya diproses di Bagian Akademik dan diumumkan kepada mahasiswa. e.
Pengadministrasian Nilai 1. Kartu Hasil Studi (KHS) Nilai hasil ujian selanjutnya diisikan ke dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan dijadikan dasar untuk pengisian KRS pada semester berikutnya. KHS semester dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing untuk dosen Penasihat Akademik, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa dan Sub Bagian Akademik Fakultas. 2. Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Bagian Akademik Fakultas. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan ialah : 1. Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah. 2. KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan indek prestasinya. 3. Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan semester yang bersangkutan.
F.
Registrasi Mahasiswa 1. Tujuan a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester. b. Untuk mengetahui jumlah keseluruhan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester, c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas dan keadaan mahasiswa. 2.
Macam Registrasi Mahasiswa a. Registrasi Administrasi Registrasi administrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik. 1. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru. a. Syarat-syarat 1. Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi administrasi. 2. Menyerahkan kartu tanda peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru. 3. Membawa Ijazah/STTB asli dan menyerahkan salinan/ fotokopinya. 32
4. Membawa Rapor asli dan menyerahkan salinan/fotokopinya. 5. Membawa Nilai Ebtanas Murni (NEM)/Nilai Ujian Nasional dan menyerahkan salinan / fotokopinya, 6. Membawa akte kelahiran/akte kenal lahir dan menyerahkan salinan/ fotokopinya. 7. Menyerahkan masing-masing 6 (enam) lembar pasfoto ukuran 3x3 cm dan 4x6 cm. 8. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh yang berwenang. 9. Membawa Surat Keterangan kewarganegaraan bagi warga keturunan asing dan menyerahkan salinan/fotokopinya. 10. Menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Brawijaya. 11. Mengisi formulir registrasi administrasi calon mahasiswa baru serta menandatangani Surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Universitas Brawijaya di atas meterai. 12. Menyerahkan bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pembayaran lain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. b. Sanksi 1. Setiap calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak dapat diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2. Setiap calon mahasiswa yang terlambat registrasi administrasi, dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. 3. Setiap calon mahasiswa yang memberikan keterangan tidak benar dapat dibatalkan registrasi administrasinya atau dikeluarkan dari Universitas Brawijaya. 4. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.
2. Registrasi administrasi mahasiswa lama. a. Syarat-syarat Setiap mahasiswa lama diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi administrasi dengan menyerahkan: 1. Formulir registrasi administrasi yang telah diisi. 2. Kartu Tanda Mahasiswa semester sebelumnya. 3. Tanda bukti pelunasan SPP tahun akademik sebelumnya. 4. Tanda bukti pelunasan SPP semester/tahun akademik yang bersangkutan. 5. Melakukan hot stamp. 6. Bagi mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa atau cuti akademik pada semester sebelumnya harus mendapat ijin untuk registrasi administrasi kernbali dari Rektor. b. Sanksi 1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, maka mahasiswa tersebut dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya. 2. Mahasiswa lama yang terlambat herregistrasi administrasi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
33
3. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada angka 2 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi administrasi. 4. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 5. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi. b. Registrasi akademik Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu, yang meliputi: 1. Kegiatan registrasi akademik: a. Pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) b. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi. c. Pembatalan matakuliah 2. Konsultasi rencana studi merupakan kegiatan yang harus dilakukan antara mahasiswa dengan dosen Penasihat Akademik sesuai dengan kalender akademik. 3. Seorang mahasiswa dapat menjadi peserta suatu matakuliah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan disetujui dosen Penasihat Akademiknya. 4. KRS yang sudah disetujui dosen Penasihat Akademik harus segera diserahkan ke Bagian Akademik Fakultas.
G.
Ketentuan Pembayaran Biaya Studi Mahasiswa Baru 1. Setiap mahasiswa baru yang diterima di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya wajib membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan dan Fasilitas Pendidikan (SPFP) dan lain-lain yang besarnya, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang dibayar pada saat registrasi administrasi. SPP dapat dibayarkan sekaligus dalam satu tahun atau dua tahap pada setiap awal semester ganjil dan genap. Sedangkan biaya SPFP dan lain-lain dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa dan dibayar seluruhnya pada saat kegiatan registrasi administrasi mahasiswa baru. 2. Biaya studi yang telah dibayarkan dengan alasan apapun tidak bisa diminta kembali, kecuali hanya SPP dan SPFP dengan dikurangi biaya administrasi sebesar 10 %. Ketentuan ini tidak berlaku apabila perkuliahan telah dimulai.
Dibuat ketentuan merujuk pada ketentuan Universitas.
Mahasiswa Lama 1. Setiap mahasiswa yang melakukan herregistrasi administrasi diwajibkan membayar SPP yang dapat dibayar sekaligus dalam satu tahun atau dua tahap pada setiap awal semester ganjil dan genap. 2. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan untuk membayar SPP dan pembayaran dilakukan pada saat herregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali. 3. Apabila mahasiswa memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik, maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar SPP selama menjalani cuti akademik tersebut. 4. Besarnya SPP ditentukan dengan Keputusan Rektor. H.
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 34
1. 2.
3.
I.
KTM diterimakan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi secara lengkap. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian KTM, mahasiswa harus melaporkan kepada Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan (BAAK) untuk diganti dengan KTM yang baru. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya pada semester yang bersangkutan.
Mutasi Mahasiswa Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan administrasi. Mutasi mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.
Cuti Akademik Cuti akadernik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan ijin Rektor. Ketentuan cuti akademik: a. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi akademik. b. Cuti akademik diajukan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun kumulatif. c. Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi kecuali bagi mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
2.
Mahasiswa Tugas Belajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi Pemerintah/Swasta dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Berijazah Sarjana Muda Hukum Negeri b. Dikirim oleh instansi yang bersangkutan sebagai mahasiswa tugas belajar c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sejak lulus d. Memenuhi syarat-syarat akademik dan administratif yang ditentukan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. e. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Hukum paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun akademik baru dimulai. f. Penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan.
3.
Pindah ke Perguruan Tinggi Lain a. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya. b. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.
4.
Putus Kuliah Mahasiswa putus kuliah ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir program studi sarjana atau mahasiswa yang tidak mendaftar ulang lebih dari 2 (dua) semester kumulatif, baik secara berturut-turut maupun tidak. Jika terdapat mahasiswa yang putus kuliah, maka: a. Dekan melaporkan kepada Rektor. b. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan.
5.
Meninggal Dunia 35
Apabila ada mahasiswa Fakultas Hukum meninggal dunia, Dekan Fakultas Hukum melaporkan kepada Rektor. 6.
Pemberhentian sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Mahasiswa dapat diberhentikan sementara atau selamanya apabila melanggar Keputusan Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya.
J.
Perpindahan Mahasiswa ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Syarat-syarat: 1. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi lain yang telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 4 semester dan setinggi-tingginya 8 semester serta telah mengumpulkan: a. untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 b. untuk 6 semester, 72 sks dengan lPK sekurang-kurangnya 2,75 c. untuk 8 semester, 96 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 2. Berasal dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi setara dengan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 3. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik 4. Tidak pernah melanggar peraturan perguruan tinggi asal. 5. Persetujuan pindah dari fakultas hukum asal. 6. Pernyataan kesediaan menerima secara tertulis dari Dekan Fakultas Hukum dan diajukan kepada Rektor.
K.
Pindah ke Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lain Tata cara mengajukan permohonan pindah adalah sebagai berikut: 1. Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Rektor Universitas Brawijaya dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Hukum. 2. Permohonan tersebut harus dilampiri: a. Daftar nilai asli dengan IPK nya. b. Persetujuan orang tua/wali/instansi. c. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Keputusan Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya dari Dekan Fakultas Hukum d. Pernyataan kesediaan menerima secara tertulis dari Dekan Fakultas yang dituju. 3. Waktu Pengajuan Permohonan Pindah a. Permohonan pindah harus diterima Rektor Universitas Brawijaya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. b. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut pada butir (1) dilampaui.
L.
Yudisium dan Kelulusan Sarjana Mahasiswa yang lulus ujian Sarjana wajib mengikuti wisuda dan berhak memperoleh ijazah yang diserahkan pada saat wisuda.
36
PERSYARATAN AKADEMIS DAN ADMINISTRASI A. Syarat-syarat Pengajuan Tugas Akhir (Skripsi dan Legal Memorandum) Seorang mahasiswa diperkenankan mengajukan Tugas Akhir bilamana memenuhi syaratsyarat kumulatif sebagai berikut: 1. Syarat Akademis : a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademis yang bersangkutan b. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 124 SKS c. Telah lulus mata kuliah Metode Penulisan Karya Ilmiah Hukum (MPKIH) 2. Syarat Administrasi : h. Foto Copy Kartu Mahasiswa i. Foto Copy Transkip Nilai Mata Kuliah yang telah ditempuh j. Foto Copy Kartu Rencana Studi (KRS) k. Proposal Tugas Akhir l. Melampirkan Sertifikat TOEIC (Minimal 500) berlaku mulai angkatan tahun 2010. m. Melampirkan Sertifikat Komputer, (minimal 2 (dua) program) yang dikeluarkan Laboratorium Komputer Fakultas Hukum Universitas Brawijaya n. Melampirkan bukti telah mengikuti kegiatan forum diskusi proposal (minimal mengikuti 3 (tiga) kali diskusi) o. Mengisi formulir pengajuan proposal tugas akhir. B. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir (Skripsi dan Legal Memorandum) Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.
Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 138 sks. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00. Tidak ada nilai akhir E. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total. Menyelesaikan Tugas Akhir, dengan bukti lembar persetujuan dari dosen pembimbing. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.
37
BAB VII PROSEDUR PENGAJUAN PENULISAN DAN UJIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI ATAU LEGAL MEMORANDUM)
KETUA BAGIAN Staf Administrsi
8
PD I
Kabag menetapkan pembimbing tugas akhir
Bagian Akademik
1
Mahasiswa mengambil dan mengisi Blangko Pengajuan Judul TA di loket Bagian Akademik dan meminta pengesahan dari petugas dan Pembantu Dekan I
MAHASISWA 7
Mahasiswa memperbaiki usulan tugas akhir dan diberikan kepada Ketua Bagian
2
Forum Diskusi menghasilkan usulan perbaikan tugas akhir dan calon pembimbing
FORUM DISKUSI
Mahasiswa menerima Blangko Pengajuan Judul TA yang telah disahkan
MAHASISWA
6
5
3
Mahasiswa membawa rekomendasi dari Pembantu Dekan I kepada Ketua Bagian (Kabag)
4
KETUA BAGIAN
Staf Administrsi
Kabag memberikan berkas pengajuan kepada Koordinator Konsentrasi
Koordinator Konsentrasi atau Kabag menentukan jadwal Seminar Proposal
KOORDINATOR KONSENTRASI 38
Penjelasan prosedur pengajuan proposal tugas akhir: a. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan judul di Sub Bagian Akademik disertai syaratsyarat administrasi b. Mengisi formulir dan menyerahkan kepada Sub Bagian Akademik dengan dilampiri proposal tugas akhir, transkrip nilai dan syarat-syarat sebagaimana di atas untuk mendapatkan persetujuan persyaratan administrasi akademik. c. Menyerahkan berkas-berkas yang sudah disetujui oleh Sub Bagian Akademik kepada Pembantu Dekan I untuk memperoleh persetujuan. d. Menyerahkan berkas-berkas yang telah disetujui Pembantu Dekan I kepada Ketua Bagian untuk mengkoordinasikan proposal tugas akhir dengan ketua konsentrasi terkait dengan substansi draft proposal tugas akhir. Apabila di dalam bagian tersebut hanya ada satu konsentrasi maka ketua bagian berwenang untuk menyelenggarakan forum diskusi. e. Koordinator konsentrasi atau Ketua Bagian menentukan jadwal dan peserta forum diskusi. f. Rekomendasi hasil pembahasan proposal dalam forum diskusi dipakai oleh mahasiswa sebagai masukan untuk memperbaiki proposal. Proposal yang telah diperbaiki diserahkan kembali kepada Ketua Bagian. g. Ketua Bagian menentapkan dosen pembimbing tugas akhir untuk mendapatkan penetapan dari Dekan. h. Mahasiswa menyerahkan berkas tugas akhir kepada Bagian Administrasi Akademik untuk memperoleh Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir. i. Bagian akademik memproses Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir untuk dimintakan penetapan kepada Dekan.
39
BAB VIII PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI ATAU LEGAL MEMORANDUM)
A. Pembimbing 1. Pembimbing adalah dosen yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan mendapat tugas dari Dekan untuk melakukan pembimbingan. 2. Pembimbing tugas akhir terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang Pembimbing Pendamping. B. Syarat-Syarat Pembimbing Syarat seorang dapat ditetapkan sebagai pembimbing utama apabila menduduki jabatan Asisten bergelar Doktor atau menduduki jabatan serendah-rendahnya Lektor dan bergelar Master atau menduduki jabatan Lektor Kepala. Syarat seorang dapat ditetapkan sebagai pembimbing pendamping apabila menduduki jabatan Asisten bergelar Master atau menduduki jabatan serendah-rendahnya Lektor. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Bagian. C. Tugas Pembimbing Tugas Pembimbing Utama meliputi: a. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam penulisan tugas akhir yang meliputi kegiatan mencari bahan pustaka, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data lapang atau bahan hukum, mengorganisir dan menganalisis data atau bahan hukum, serta menarik kesimpulan. b. Apabila dipandang perlu pembimbing utama dapat merekomendasikan dan meminta bantuan ahli lain sebagai nara sumber. c. Pembimbing utama harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Tugas Pembimbing Pendamping adalah membantu pelaksanaan pembimbingan yang diserahkan Pembimbing Utama kepada Pembimbing Pendamping. D. Prosedur Penetapan Pembimbing 1. Ketua Bagian, setelah menerima usulan nama dosen pembimbing dari Koordinator pelaksana forum diskusi dan proposal yang telah direvisi oleh mahasiswa kemudian mengusulkan penetapan dosen pembimbing utama dan pendamping kepada Dekan. 2. Dekan menetapkan pembimbing utama dan pendamping dengan mengeluarkan surat penetapan kepada pembimbing yang bersangkutan. 3. Surat penetapan pembimbingan penulisan tugas akhir berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali atas usul mahasiswa yang disetujui oleh pembimbing dan diketahui ketua bagian apabila dalam masa pembimbingan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.
40
41
BAB IX FORUM DISKUSI PENULISAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI ATAU LEGAL MEMORANDUM) Seminar Proposal Penelitian
A. Pengertian Forum Diskusi adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai sarana tukar pikiran, dialog dan konsultasi antara mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir dengan para dosen yang bidang keilmuannya terkait dengan topik atau materi tugas akhir yang akan disusun disajikan dalam bentuk proposal penelitian dan diikuti pula oleh para mahasiswa yang memenuhi syarat. B. Tujuan Forum Diskusi bertujuan untuk membantu mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir menentukan dan merumuskan topik dan judul tugas akhir yang aktual; merumuskan masalah yang tepat; dan menentukan penggunaan metode penelitian yang sesuai, sehingga mempermudah mahasiswa yang bersangkutan mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah keilmuan yang berlaku. Mahasiswa yang bersangkutan harus membuat proposal penelitian sebagai bahan diskusi.
C. Peserta Forum Diskusi a. b. c. d. e. f. g.
Koordinator Pelaksana Forum Diskusi Beberapa dosen terkait dengan substansi draft proposal Mahasiswa pengusul draft proposal Mahasiswa sebagai pembahas (2 pembahas utama untuk setiap 1 proposal) Mahasiswa sebagai moderator Mahasiswa peserta wajib yaitu mahasiswa yang telah memprogramkan konsentrasi. Mahasiswa lain yang berminat mengikuti diskusi.
D. Bentuk Kegiatan Kegiatan Forum Diskusi dapat dilakukan dalam bentuk (sebanyak-banyaknya 2 (dua) pengusul).
individu atau panel diskusi
E. Tata Cara Seminar Proposal a. Dibina oleh 2 (dua) dosen b. Dihadiri oleh minimal 10 (sepuluh) mahasiswa c. Dibahas oleh 2 (dua) orang pembahas utama dari mahasiswa d. Dapat dilakukan secara panel, maksimal 2 (dua) proposal dengan konsentrasi yang sama e. Pengajuan penetapan dosen pembimbing tugas akhir dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah seminar, jika melampaui batas waktu maka mahasiswa wajib melakukan seminar ulang
42
F. Sifat Kegiatan Kegiatan Seminar Proposal wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. A. Kewenangan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Seminar Proposal merupakan kewenangan Ketua Bagian atau ketua konsentrasi yang terkait dengan topik atau materi yang tertulis dalam proposal penelitian. B. Tata Cara Seminar Proposal Panel diskusi secara keseluruhan, mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaannya, dilakukan sebagai berikut: 1. Ketua Bagian atau koordinator konsentrasi menetapkan dua orang dosen mata kuliah terkait dengan topik atau materi yang akan dijadikan tugas akhir. 2. Dosen pembahas dan sub bagian pendidikan mengatur dan menentukan waktu pelaksanaan Seminar Proposal. 3. Koordinator pelaksana Seminar Proposal berwenang menentukan mahasiswa dan dosen sebagai peserta Seminar Proposal sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 4. Acara Seminar Proposal dilakukan sebagai berikut: a). Pembukaan oleh Koordinator pelaksana Seminar Proposal dan sekaligus mempersilahkan mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam draft proposal. b). Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tersaji dalam proposal penelitian. c). Pembahas utama d). Peserta diskusi memberikan masukan, baik mencakup format penulisan, isi maupun metode penelitiannya. e). Mahasiswa pengusul berhak menanggapi masukan-masukan yang diberikan oleh peserta. f). Hasil diskusi yang telah disepakati forum digunakan oleh mahasiswa pengusul sebagai bahan perbaikan draft proposal. g). Koordinator pelaksana Seminar Proposal berkewajiban membuat berita acara hasil Seminar Proposal yang berisi rekomendasi perbaikan atau penolakan. h). Penutupan acara Seminar Proposal dilaksanakan oleh Koordinator pelaksana Seminar Proposal, dengan membacakan hasil pembahasan yang berupa kesimpulan dan rekomendasi. i). Berita Acara hasil Seminar Proposal diserahkan kepada Ketua Bagian. 5. Koordinator pelaksana Seminar Proposal menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi Seminar Proposal kepada Ketua Bagian untuk dijadikan sebagai pertimbangan penetapan proposal penelitian beserta dosen pembimbingnya.
C. Waktu Dan Tempat 1. Waktu penyelenggaraan sesuai dengan jam kerja Fakultas Hukum UB. 2. Tempat penyelenggaraan Seminar Proposal di Kantor dan atau Kampus Fakultas Hukum Unibraw D. Pakaian Mahasiswa Pengusul 43
Setiap mahasiswa pengusul proposal tugas akhir wajib menggunakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas almamater. E. Pengesahan Proposal Pengesahan proposal ditetapkan oleh Ketua Bagian setelah proposal tersebut direvisi dan mendapat persetujuan dari dosen pembahas seminar proposal. Waktu yang diberikan bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan revisi terhadap proposal tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan Seminar Proposal. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi maka harus mengajukan seminar proposal ulang. L. Proses dan Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir a. Proses penulisan tugas akhir dilakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing yang dibuktikan dengan kartu kendali pembimbingan. b. Penulisan tugas akhir harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat penetapan pembimbing tugas akhir. c. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan. d. Perpanjangan surat penetapan pembimbing tugas akhir berlaku 3 (tiga) bulan dan dapat diajukan maksimal 2 (dua) kali. e. Apabila setelah dilakukan perpanjangan 2 (dua) kali mahasiswa tetap tidak dapat menyelesaikan tugas akhirnya, maka surat penetapan pembimbing tugas akhir gugur dan mahasiswa harus mengajukan judul baru.
44
BAB X PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR
A. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir a. b. c.
Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Ujian tugas akhir bersifat komprehensif. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, mengevaluasi substansi, metode dan redaksional yang salah atau kurang tepat dalam penulisan.
B. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir a. b. c. d. e.
f. g. h.
Majelis Penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Bagian. Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 1-3 orang anggota. Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji. Ketua dan sekretaris majelis penguji adalah Ketua dan Sekretaris Bagian atau dosen lain yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Bagian. Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendahrendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, atau Lektor dengan tambahan gelar Magister/sederajat, atau Asisten dengan tambahan gelar Doktor/sederajat. Penetuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua Bagian. Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen bagian/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa. Tugas Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir: - Ketua bersama sekretaris majelis penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian. - Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
C. Waktu Ujian Tugas Akhir Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir selama 1 (satu) jam/mahasiswa. D. Pakaian Peserta Ujian Tugas Akhir Setiap mahasiswa peserta ujian tugas akhir wajib menggunakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas almamater. E. Penilaian a.
Yang dinilai dalam ujian tugas akhir meliputi: 1. Kualitas penulisan tugas akhir yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan. 2. Penampilan selama ujian. 45
3. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari majelis penguji. b. Penentuan Nilai Akhir Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh fakultas. c. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir, seorang mahasiswa sekurangkurangnya harus mencapai nilai C. d. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan majelis penguji. E. Yudisium a. b. c. d. e. f.
g.
h.
Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun. Pengumuman kelulusan tugas akhir dilakukan dalam suatu yudisium yang dipimpin oleh Dekan atau yang mewakili. Yudisium wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa peserta ujian tugas akhir pada bulan yang bersangkutan, dengan mengenakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas alamamter. Mahasiswa peserta ujian tugas akhir yang dinyatakan lulus pada saat yudisium, berhak mendapatkan Surat Tanda Lulus Sementara. Mahasiswa peserta ujian tugas akhir yang tidak hadir dalam yudisium, maka yudisium mahasiswa yang bersangkutan ditunda. Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinayatakan pada transkrip akademik. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah: 1. IPK 2,00 - 2,75: Memuaskan 2. IPK 2,76 - 3,50: Sangat Memuaskan 3. IPK 3,51 - 4,00: Cumlaude (Dengan Pujian) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana 5 tahun sedangkan untuk alih program (n+0,25) tahun. Revisi Skripsi atau Legal Memorandum Revisi terhadap Skripsi atau Legal Memorandum yang disyaratkan oleh majelis Penguji harus diselesaikan selambat-lambatnya empat minggu setelah ujian dengan dibuktikan oleh lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Penguji dan seluruh anggota Majelis Penguji. Jika revisi sebagai mana disebutkan diatas telah melebihi waktu empat belas hari, maka yudisium mahasiswa yang bersangkutan ditangguhkan sampai dengan yudisium periode berikutnya. Gelar Kesarjanaan Gelar sarjana untuk Fakultas Hukum adalah Sarjana Hukum yang disingkat S.H.
46
BAB XI PEDOMAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
A. PENDAHULUAN Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara individual yang bersifat intra kurikuler, berorientasi pada program akademik dengan bobot 3 sks dibawah bimbingan dosen. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan hukum yang diperoleh melalui keterlibatan
mahasiswa terhadap bekerjanya suatu lembaga hukum dan atau
lembaga lain yang mekanisme kerjanya berimplikasi pada masalah hukum. B. PERSYARATAN 1. Persyaratan Akademik Mahasiswa yang menempuh Program KKL, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Telah menempuh sekurang-kurangnya 96 sks b. Telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum c. Materi KKL harus sesuai dengan konsentrasi yang telah dipilih. d. Diprogramkan dalam KRS dalam semester yang bersangkutan. 2. Persyaratan Administrasi Mahasiswa yang menempuh program KKL, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut: a. Membayar biaya KKL di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; b. Mengisi formulir yang telah disediakan di Bagian Akademik dengan dilampiri: 1) Transkrip nilai; 2) Foto Copy KRS; 3) Kwitansi pembayaran KKL. c. Mengajukan proposal KKL kepada Ketua Bagian sesuai dengan konsentrasi; d. Ketua Bagian selanjutnya mengusulkan Pembimbing kepada Dekan. 47
e. Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Bagian, menetapkan Pembimbing KKL bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Dekan. C. PROSEDUR PELAKSANAAN KKL Prosedur pelaksanaan KKL yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Fakultas. 1. Persiapan Setelah mendapatkan Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Pembimbing, mahasiswa harus melakukan persiapan sebagai berikut: a. Melakukan konsultasi dengan Pembimbing untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan proposal. b. mengurus Surat Permohonan ijin KKL dari Dekan di Bagian Pendidikan yang ditujukan kepada lembaga tempat KKL. 2. Pelaksanaan Dalam melaksanakan KKL, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: a. Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan Surat ijin KKL dari Dekan dan proposal KKL yang telah disetujui oleh Pembimbing ke lembaga tempat KKL. b. Mahasiswa yang melakukan KKL di lembaga yang sudah ditetapkan harus menggunakan metode partisipatif, wawancara, studi dokumentasi dan apabila perlu melakukan observasi. c. Pada saat melaksanakan KKL mahasiswa yang bersangkutan mencatat berbagai informasi yang menyangkut hal-hal sebagai berikut : 1) Nama lembaga tempat KKL. 2) Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL. 3) Mekanisme bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini. 4) Kendala dan atau problematik yang dihadapi lembaga tempat KKL. 5) Upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL. 6) Rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk perbaikan dan atau alternatif pemecahan problematik yang dihadapi lembaga tempat KKL. d. Mahasiswa peserta KKL melakukan konsultasi dengan Pembimbing untuk pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan.
3. Evaluasi 48
Evaluasi terhadap kegiatan KKL dilakukan oleh Lembaga tempat KKL dan Dosen Pembimbing selama proses pelaksanaan kegiatan KKL dan pembuatan laporan dengan berpedoman kepada sistem evaluasi program KKL yang meliputi: a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL oleh lembaga tempat KKL (bobot nilai 50%): 1) Tingkat kehadiran mahasiswa. 2) Keaktifan mahasiswa di lembaga tempat KKL. 3) Keikutsertaan dalam kegiatan di lembaga tempat KKL. 4) Pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa terkait kegiatan di lembaga KKL. b. Unsur-unsur yang termuat dalam laporan KKL dengan menggunakan kriteria pembobotan penilaian maksimal pada masing-masing unsur (bobot nilai 50%): 1) Nama kantor lembaga tempat KKL 2) Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL 3) Bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini 4) Kendala yang dihadapi dalam bekerjanya lembaga tempat KKL 5) Upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL 6) Analisis dan rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk perbaikan terhadap bekerjanya lembaga tempat KKL
Setelah dilakukan penilaian terhadap kegiatan KKL: 1. Bagi Dosen Pembimbing selambat-lambatnya tiga (3) hari dari saat penilaian dilakukan, menyerahkan nilai KKL tersebut ke Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2. Mahasiswa peserta KKL membuat laporan rangkap 3 (tiga) yang disetujui oleh: 1) Pembimbing. 2) Lembaga tempat KKL 3) Ketua Bagian 3. Mahasiswa peserta KKL harus menyerahkan laporan KKL yang sudah disetujui sebagaimana butir 2 di atas kepada: 1) Pimpinan lembaga tempat KKL 2) Ketua Bagian 3) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 49
BAB XII PEDOMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) A. PENDAHULUAN
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara kelompok yang bersifat kurikuler dengan bobot 2 sks yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah: (a) memberikan pemahaman dan melatih kepekaan terhadap permasalahan hukum di masyarakat, (b) bersama masyarakat secara partisipatif mencari pemecahan terhadap permasalahan hukum yang ditemukan dalam masyarakat, serta (c) kegiatan lain yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat. D. PERSYARATAN 1. Persyaratan Akademik Mahasiswa yang menempuh Program PPM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Sudah menempuh sekurang-kurangnya 96 sks . b. Diprogramkan dalam KRS pada semester yang berjalan. 2. Persyaratan Administrasi Mahasiswa yang menempuh program PPM, harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut: a. Membayar biaya PPM di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya b. Mengisi formulir pendaftaran PPM yang dilampiri:
E.
-
Transkrip nilai yang disahkan oleh Bagian Akademik
-
Foto copy KRS
-
Kwitansi pembayaran PPM
-
Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
JADWAL PENYELENGGARAAN PPM
1.
PPM diselenggarakan satu kali dalam satu tahun pada pergantian antara semester ganjil ke genap 50
2.
Lama kegiatan PPM 5 (lima) minggu meliputi: a. Persiapan dan Pembekalan
: minggu ke I
b. Kegiatan lapang
: minggu ke II s/d IV
c. Laporan dan evaluasi
: minggu ke V
D. PELAKSANA PPM a. PPM diselenggarakan Fakultas yang dilaksanakan oleh tim pelaksana terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Dekan. b.
Struktur Organisasi Pelaksana PPM terdiri dari: 1. Penanggung Jawab 2. Tim Pengarah 3. Tim Pelaksana meliputi: a).
Koordinator Pelaksana
b).
Tim Pembekalan
c).
Dosen Pembimbing Lapangan
d).
Tim Lapangan (unsur mahasiswa)
E. PEMBIAYAAN 1. Biaya pelaksanaan PPM Fakultas Hukum dibebankan kepada mahasiswa. Dana tersebut
sebagian diserahkan kembali kepada peserta untuk kelancaran tugas-tugas di lapang, antara lain untuk dokumentasi, transportasi, konsumsi, akomodasi dan penyuluhan.
2. Dimungkinkan adanya sumber dana dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat. F. PROSEDUR PELAKSANAAN PPM
1. Persiapan
a. Mahasiswa peserta PPM dibagi secara berkelompok. b. Mahasiswa peserta PPM wajib mengikuti pembekalan secara berkelompok yang diselenggarakan oleh pelaksana PPM. c. Masing-masing kelompok wajib melaksanakan orientasi lapang. d. Masing-masing kelompok wajib membuat usulan program kegiatan PPM berdasarkan orientasi lapang sesuai format yang telah ditentukan dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapang. 2. Pelaksanaan PPM
51
a. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan yang diprogramkan selama kegiatan lapang berlangsung. b. Mahasiswa harus merealisasikan seluruh rencana program yang telah disusun. c. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan PPM. d. Mahasiswa wajib membuat laporan secara berkelompok tentang pelaksanaan PPM sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapang. e. Menggandakan laporan hasil kegiatan PPM rangkap 4 (empat), yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Ketua Pelaksana dan Kepala Desa dan diserahkan kepada: a).
Dosen Pembimbing
b).
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
c).
Kepala Desa lokasi kegiatan PPM
G. EVALUASI Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: a.
Keikutsertaan dalam pembekalan (15%)
b.
Usulan program kegiatan PPM (10%)
c.
Realisasi program kegiatan PPM di lapang sesuai dengan usulan kegiatan PPM (20%)
d.
Intensitas kehadiran mahasiswa di lokasi (25%)
e.
Laporan hasil kegiatan PPM (20%)
f.
Presentasi laporan hasil kegiatan PPM (10%)
H. SANKSI
1.
Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan secara penuh tidak diikutsertakan ke lapang.
2.
Mahasiswa yang meninggalkan lokasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada koordinator desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Dosen Pembimbing.
3.
Mahasiswa yang meninggalkan lokasi lebih dari 5 hari dinyatakan gugur.
4.
Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan tersendiri dalam buku pedoman PPM
52
BAB XIII PENASIHAT AKADEMIK (PA)
Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa, dengan tujuan agar studinya selesai dengan baik. 1. Tugas Penasihat Akademik bertugas: a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik. b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik. c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar sebagai seorang ahli. d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu. e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri. g. Memberi peringatan terhadap mahasiswa yang IP-nya kurang dari 2,00 dan sks yang dicapai kurang dari ketentuan. 2. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, Penasihat Akademik berkewajiban melaksanakan tugas kepenasihatannya melalui kegiatan antara lain: a. Memproses pengisian KRS dan tanggung jawab atas kebenaran isinya. b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap studi semester yang disusun oleh mahasiswa dalam KRS. d. Pada saat memutuskan jumlah beban studi Penasihat Akademik wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan tersebut agar mahasiswa dapat mengambil keputusan secara tepat. e. Pelaksanaan pengisian KRS dengan sistem terpadu melalui Sistem Administrasi Akademik (SIAKAD) 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penasihat Akademik harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok. 4. Penasihat Akademik dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya untuk kepentingan mahasiswa yang berada pada bimbingannya. 53
5. 6. 7.
8.
Kegiatan kepenasihatan dalam bidang akademik dikoordinir oleh Pembantu Dekan bidang Akademik. Setiap Penasihat Akademik harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus. Administrasi kepenasihatan dikembangkan melalui berbagai daftar dan kartu. Jenis dan kegunaan daftar dan kartu tersebut harus dipahami oleh Penasihat Akademik. a. Daftar yang dimaksud dalam administrasi kepenasihatan adalah: 1. Daftar nama mahasiswa. 2. Daftar hadir bimbingan KRS 3. Daftar nilai ujian b. Kartu yang dimaksud dalam administrasi kepenasihatan adalah: 1. Kartu Rencana Studi (KRS) yang mencatat semua mata kuliah yang diprogramkan (diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan) pada masing-maing semester. 2. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) yang mencatat sernua perubahan pengambilan beban studi setelah diadakan konsultasi. 3. Kartu Hasil Studi (KHS) yang memuat nilai yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah-mata kuliah yang diprogram dalam KRS. Hak dan Kewajiban Dosen Penasihat Akademik a. Dosen Penasihat Akademik wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik. b. Pimpinan Fakultas harus memperhatikan hak-hak dosen Penasihat Akademik.
54
BAB XIV SANKSI AKADEMIK
1.
Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari batas minimal perkuliahan (80%) tidak diperbolehkan menempuh Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah bersangkutan dan nilai tugas Terstruktur dan atau Ujian Tengah Semester (UTS) yang telah diperoleh dinyatakan gugur.
2.
Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah dalam KRS di luar waktu yang ditentukan, maka mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan dalam IP.
3.
Mahasiswa yang curang dalam ujian, mata kuliah yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
4.
Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenakan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.
5.
Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.
6.
Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
7.
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan/ memberikan sesuatu/ janji/ tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas.
8.
Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka skripsi tersebut dan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dibatalkan.
9.
Hal-hal yang belum termasuk dalam bagian ini diatur selanjutnya pada Bab V tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Brawijaya.
55
PIMPINAN DAN STAF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
A.
PIMPINAN FAKULTAS : Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III
B.
: : : :
Dr. Sihabudin, S.H., M.H. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. Arif Zainudin, S.H., M.Hum.
STAF Ketua Bagian Hukum Perdata : Sekretaris Bagian Hukum Perdata : Ketua Bagian Hukum Pidana : Sekretaris Bagian Hukum Pidana : Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Ketua Bagian H. Administrasi Negara : Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara : Ketua Bagian Hukum Internasional : Sekretaris Bagian Hukum Internasional : Kepala Laboratorium Hukum : Ketua Lab. Komputer dan PSIK : Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPM) : Ketua Badan Penelitian,Pengabdian Masyarakat & Kerjasama (BPPMK) : Ketua Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmu Hukum (PDIH) : Ketua Pengelola Laboratorium Bahasa Inggris : Kepala Bagian Tata Usaha : Kepala Sub. Bagian Pendidikan : Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian : Kepala Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan : Kepala Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni :
Siti Hamidah, S.H., M.M. Djumikasih, S.H., M.H. Eny Harjati, S.H., M.Hum Faizin Sulistio, S.H., LLM. Herlin Wijayati, S.H., M.H. Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Agus Yulianto, S.H., M.H. Nurdin, S.H., M.H. Ikaningtyas, S.H., LLM. Dr. Iwan Permadi,SE,SH, MH. Alfon Zakaria,S.H.,LLM Imam Ismanu, SH., MS. Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. Dra. Ismarita Ida R, M.Pd. Ir. Suhardiyono Endang Susiloningsih, S.Sos., MAB. Drs. Ferry Subagio Sujono, SH. Edy Roesanto, SH. MH.
56
C.
SENAT FAKULTAS Ketua Sekretaris Komisi Pengembangan Ketua Sekretaris Anggota
Komisi Evaluasi Ketua Sekretaris Anggota
: Dr. Sihabudin, S.H., M.H. : Aan Eko Widiarto, S.H., M.H.
: Prof. Dr. M. Bakrie, SH. MS. : Siti Hamidah, S.H., M.M. : Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S. Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS. Dr. Sihabudin,S.H.,M.H. Dr. Muchamad Ali Safa’at,S.H.,M.H. Herlin Wijayati, S.H., M.H. Dr. Rachmat Syafa’at, SH. MSi. Dr. Prija Djatmika, SH. MS. Drs. M. Hafid Hamid, M.Ag. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum.. Dr. M. Ridwan, SH. MS.
: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS. : Dr. Nurini Aprilianda,S.H.,M.H. : Eny Harjati, S.H., M.H. Prof. Dr. Thohir Luth, MA. Arif Zainudin, S.H., M.Hum. Rachmi Sulistyarini, SH., MH Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Nurdin,S.H.,M.Hum. Sentot Prihandayani Sigito, SH. MH. Budi Santoso, S.H., LLM. Dr. Iwan Permadi,SH.,M. Hum. Aan Eko Widiarto., SH. MHum.
57
KALENDER AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2012- 2013 SEMESTER GANJIL Tanggal 12-13 Juni 2012 (Undangan) 16-20 Juli 2012 (SNMPTN) 23 – 26 Juli 2012 (SPKD, SPKIns) 6 – 9 Agustus 2012 (SPMK, SAP) 6 – 16 Agustus 2012 6 – 16 Agustus 2012 29 Agustus 2012 29 Agustus – 1 September 2012 3 September – 21 Desember 2012 3 s/d 7 September 2012 10 s/d 14 September 2012 22 Oktober s/d 2 Nopember 2012 10 – 21 Desember 2012 24 s/d 28 Desember 2012 31 Desember 2012 s/d 11 Januari 2013 13 s/d 18 Januari 2013 27 /sd 9 Februari 2013
Kegiatan
Daftar Ulang Mahasiswa Baru
Daftar Ulang Administrasi (Mahasiswa Lama) Daftar Ulang Akademik Upacara Penerimaan MABA 2012 PKK- MABA KULIAH SEMESTER GANJIL Batas Akhir Batal Tambah Mata Kuliah Batas Akhir Pembatalan Mata Kuliah UTS Semester Ganjil Persiapan UAS Pekan Sunyi UAS Semester Ganjil Batas Akhir Penyerahan Nilai Pengisian dan Pengiriman KHS ke Orang Tua Mahasiswa
SEMESTER GENAP Tanggal 21 Januari s/d 1 Februari 2013 11 Februari s/d 31 Mei 2013 11 s/d 16 Februari 2013 19 s/d 23 Februari 2013 1 s/d 12 April 2013 25 Mei – 5 Juni 2012 3 s/d 7 Juni 2013 10 s/d 21 Juni 2013 24 Juni – 25 Juli 2013 24 s/d 30 Juli 2013 3 s/d 10 Agustus 2013
Akademik
Kegiatan
Akademik
Daftar Ulang Akademik KULIAH SEMESTER GENAP Batas Akhir Batal Tambah Mata Kuliah Batas Akhir Pembatalan Mata Kuliah UTS Semester Genap Persiapan UAS Pekan Sunyi UAS Semester Genap Pelaksanaan Semester Pendek Batas Akhir Penyerahan Nilai Pengisian dan Pengiriman KHS ke Orang Tua Mahasiswa
58
BAGAN ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNSUR PIMPINAN DEKAN
GUGUS JAMINAN MUTU
UNSUR PELAKSANA AKADEMIK
BAGIAN PDT PDN HTN HAN
PRODI HI
PD I
S3
PD II
PD III
UNSUR PELAKSANA ADMINISTRATIF
UNSUR PENUNJANG
BAGIAN TATA USAHA
LABORATORIUM ILMU HUKUM
Sub Bag. Pendidikan
S2
SENAT FH UB
MKn
Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Sub Bag. Keuangan dan Kebagawaian
LAB Pengkajian Hukum
LAB Praktek Hukum Praktik Peradilan
Pusat-Pusat Pengemban gan
Legislatif Drafting
UNSUR PELAKSANA TEKNIS
BKBH
PDIH
JURNAL
BPPK
Contrak Drafting LAP KOMPUTER
Lab Bahasa
Sub Bag. Mahasiswaan
Praktek Non Legislasi
59
LAB BAHASA
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ORANG TUA MAHASISWA (IOM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA PEMBUKAAN Bahwa pendidikan bagi suatu bangsa mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dalam rangka meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat, terutama dalam usaha menciptakan suasana yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional tersebut, maka kami orang tua/ wali mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan niat ikhlas dan penuh semangat gotong royong bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi Orang Tua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan susunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut: ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1 Organisasi/Ikatan ini bernama IKATAN ORANG TUA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UN[VERSITAS BRAWIJAYA MALANG, yang kemudian disingkat dengan IOM FH UNIBRAW. PASAL 2 IOM FH UNIBRAW didirikan pada tanggal 15 Juni 1993 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. PASAL 3 IOM FH UNIBRAW berkedudukan dan berkantor di Kampus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.Mayjen Haryono No. 169 Malang. BAB II AZAS DAN TUJUAN PASAL 4 IOM FH UNIBRAW berazaskan Kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
60
PASAL 5 IOM FH UNIBRAW bertujuan : 1. Membantu dan membina kerjasama yang baik antar orang tua mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2. Membantu dan membina kelangsungan dan kelancaran jalannya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 3. Berperan serta dalam upaya peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 4. Membantu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan atau dana yang diperlukan dan yang belum/ tidak dicukupi oleh pemerintah, guna menunjang kelancaran dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. BAB III KEANGGOTAAN PASAL 6 Anggota IOM FH UNIBRAW adalah semua orang tua atau wali mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. BAB IV PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASIHAT PASAL 7 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, yang sehabis masa jabatannya dapat dipilih kembali, maksimal dua kali masa jabatan 2. Pengurus memimpin organisasi baik kedalam maupun keluar 3. Pengurus sedikit-dikitnya terdiri dari 6 (enam) orang dan dapat ditambah menurut kebutuhan apabila diperlukan PASAL 8 Rektor Universitas Brawijaya karena jabatannya adalah Pelindung, dan Dekan Fakuttas Hukum Universitas Brawijaya karena jabatannya adalah Penasihat IOM FH UNIBRAW. BAB V RAPAT-RAPAT PASAL 9 Rapat-rapat IOM FH Universitas Brawijaya terdiri dari Rapat Pengurus dan Rapat Anggota.
61
PASAL 10 Rapat Pengurus : 1. Rapat Pengurus diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan 2. Rapat Pengurus dapat dimulai apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota pengurus 3. Jika jumlah yang menghadiri suatu Rapat Pengurus tidak memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana diatur dalam ayat (2) tersebut, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama diselenggarakan Rapat Pengurus yang kedua. Rapat Pengurus yang kedua ini sah walaupun tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (2). 1. 2. 3. 4.
PASAL 11 Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi Rapat Anggota terdiri atas rapat anggota biasa dan rapat anggota istimewa. Rapat Anggota biasa diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali Rapat Anggota istimewa adalah rapat anggota yang diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya sepersepuluh jumlah anggota untuk keperluan yang sangat mendesak
PASAL 12 1. Keputusan rapat-rapat IOM FH Universitas Brawijaya diusahakan melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat 2. Apabila pengambilan keputusan menurut ketentuan ayat (1) tersebut tidak berhasil, maka ditempuh dengan cara pemungutan suara. 3. Keputusan rapat sah, apabila disetujui lebih dari separuh yang hadir. BAB VI KEUANGAN PASAL 13 Keuangan IOM FH Universitas Brawijaya diperoleh dari : 1. Iuran Anggota 2. Sumbangan yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 14 1. Semua keuangan milik IOM FH Universitas Brawijaya disimpan di Rekening Rektor Universitas Brawijaya . 2. Selambat-lambatnya pada akhir setiap semester genap, pengurus membuat laporan tahunan keuangan untuk disampaikan kepada para anggota, pelindung dan Penasihat.
62
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 15 Perubahan Anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota sesuai ketentuan pasal 11 dan 12. BAB VIII PEMBUBARAN IOM FH UNIBRAW PASAL 16 1. Pembubaran IOM FH Universitas Brawijaya hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut . 2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut harus dihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari seluruh anggota IOM FH dan keputusan pembubaran baru dapat dinyatakan sah apabila dua pertiga dari anggota yang hadir menyatakan setuju. 3. Pembubaran IOM FH Universitas Brawijaya dilaksanakan oleh pengurus dan seluruh harta kekayaan IOM FH dihibahkan kepada FH Universitas Brawijaya. BAB IX PENUTUP PASAL 17 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak berdirinya IOM FH Universitas Brawijaya.
63
ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL I KEANGGOTAAN Anggota IOM ialah semua orang tua atau wali mahasiswa FH Universitas Brawijaya yang keanggotaannya secara otomatis. PASAL 2 HAK ANGGOTA 1. Tiap anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih sebagai pengurus. 2. Dalam rapat anggota, tiap anggota mempunyai satu hak suara. 3. Hak suara anggota, karena sesuatu hal dengan surat kuasa dapat diwakilkan kepada anggota keluarganya yang telah dewasa.
1. 2. 3.
1. 2.
PASAL 3 KEWAJIBAN ANGGOTA Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota maupun referendum serta keputusan-keputusan rapat pengurus. Membayar uang iuran yang besarnya ditetapkan pengurus berdasarkan Rapat Anggota, yang dibayarkan setiap semester. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan martabat IOM FH Universitas Brawijaya PASAL 4 HILANGNYA KEANGGOTAAN Anggota IOM kehilangan keanggotaannya apabila putra/putrinya telah lulus atau keluar dari FH Universitas Brawijaya. Anggota yang menjadi pengurus IOM apabila putra/putrinya telah lulus dari FH Universitas Brawijaya dapat melanjutkan sampai dengan berakhir masa kepengurusannya.
PASAL 5 PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASIHAT 1. Susunan Pengurus Harian terdiri : a. Ketua Wakil Ketua b. Sekretaris Wakil Sekretaris c. Bendahara Wakil Bendahara 2. Apabila diperlukan jumlah pengurus tersebut dapat ditambah menurut kebutuhan, 3. Untuk lancarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pengurus, maka ditunjuk pelaksana harian yaitu Kasubag Kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus IOM FH Universitas Brawijaya. 4. Pelindung dan Penasihat apabila dipandang perlu, dengan persetujuan Rektor Universitas Brawijaya dapat ditambah menurut kebutuhan. 64
PASAL 6 KEUANGAN 1. 2. 3. 4.
Seluruh pemasukan uang IOM melalui rekening Rektor Universitas Brawijaya. Seluruh Pengeluaran uang IOM melalui Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Fakultas bersama Pengurus IOM pada setiap Tahun Ajaran baru. Untuk kelancaran program dan laporan tahunan, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim Verifikasi sebanyak 3 (tiga) orang yang anggota-anggotanya terdiri dari bukan anggota pengurus. PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Anggaran Rumah Tangga IOM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini disetujui pada Rapat Anggota dan berlaku sejak ditetapkan. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan IOM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang disetujui oleh Rapat Pengurus. Ditetapkan di Malang Pada tanggal: 7 April 2008 Ketua
Sekretaris
Ttd
Ttd
Dr. Ibnu Mas’ud, MS
Drs. Rochim Subahagia.
Mengetahui : Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS BRAWIJAYA Ttd HERMAN SURYOKUMORO,SH.MS NIP. 131 472 741
65
DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT DAN JABATAN SERTA ALAMAT RUMAH STAF AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA PANGKAT & ALAMAT NAMA NO. TLP JABATAN RUMAH A. DIMYATI, S.H. Pembina / IV.A / JI. Brig. Jend. (0341) 322803 M.Hum. Lektor Kepala Katamso VII / (NIP. 19461214 197603 1 5121 Malang 003)
A. RACHMAD BUDIONO, Dr. S.H. M.H. (NIP. 19591118 198601 1 002) AAN EKO WIDIARTO, SH. MHum. (NIP. 19760417 200501 1 001) ABDUL HALIM, Drs. M.Ag. (NIP. 19590206 198903 1 001) ABDUL MADJID, S.H. M.Hum. (NIP. 19590126 198701 1 001) ADI KUSUMANINGRUM, SH., M.Hum. (NIP. 19790913 200501 2 001) ADUM DASUKI, S.H. M.S. (NIP. 19480522 197803 1 002) AFIFAH KUSUMADARA, SH. LLM. SJD (NIP. 19661112 198903 2 001) AGUS YULIANTO, S.H. M.H. (NIP. 19590717 198601 1 001) ALFONS ZAKARIA, SH. (NIP. 19800629 200501 1 002)
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
Jl. Danau Rawa Pening H6-B21 Malang Penata Muda Tk. I Villa / III.C/Lektor Sengkaling RE-24 Malang
(0341) 714202
(0341) 7749775
Penata / III. C / Lektor
JI. Mertojoyo Selatan B 10 Malang
(0341) 572212
Pembina / IV.A/ Lektor Kepala
Perum Griya Shanta A/19 Malang
(0341) 474484
Penata Muda/IIIA/ Perumahan 085235006550 Asisten Ahli Muara Sarana Indah Blok S No. 23 Malang Pembina Tk.I/ IV.B/ Lektor Kepala
JI. Asteroid No. 16 Malang
(0341) 551695
Pembina / IV.A/ Lektor Kepala
Jl. Semarang No. 8 Malang
(0341) 551166 (0341) 414663
Penata Tk. I/ III.D Perum Asabri / Lektor Bumi Ayu Indah Blok G8a Malang Penata Muda/ III.B Jl. L. A. / Asisten Ahli Sucipto Gg. Pesantren No. 66
(081334722894)
(0341) 7758500
52 Malang AMELIA Penata Muda Tk I/ Jl. Anggrek SRIKUSUMADEWI, SH. III.B/Asisten Ahli Garuda !A MKn. Malang (NIP. 19811214 200801 2 010) ARIF ZAINUDIN, SH. Penata Muda Tk I/ Jl. Diponegoro M.Hum. III.B/Lektor 82 Batu (NIP. 19720123 200312 1 Malang 001) BAMBANG SUDJITO, Pembina / IV.A / JI. Terusan S.H. Mhum. Lektor Kepala Sigura-gura (NIP. 19520605 198003 1 Blok D-155 006) Malang BAMBANG SUGIRI, Pembina / IV.A / JI. Lokon No. S.H. M.S. Lektor Kepala 8 Malang (NIP. 19570717 198403 1 002) BAMBANG WINARNO, Penata Tk. I/ III.D JI. Simpang Dr. S.H. M.S. / Lektor Bogor No. 6 (NIP. 19530121 197903 1 Malang 002) BUDI SANTOSO, Penata Muda Tk Jl. Danau SH.,LLM I/IIIB/ Lektor Limboto (NIP. 19720622 200501 1 Timur A5M 002) 14 Malang DJUMIKASIH, S.H. M.H. Penata Muda Tk I Jl. Vinolia (NIP. 19721130 199802 2 /III.B/ Assisten V/20 Malang 001) Ahli ENY HARJATI, S.H. Penata Tk. I / III.D Perumahan M.Hum. / Lektor Giripalma IV (NIP. 19590406 198601 2 Kav. 54 001) Karangwidoro FAIZIN SULISTIO, Penata Muda/ III A Graha SH.LLM / Asisten Ahli Sengkaling No (NIP. 19780914 200501 1 20 003) Mulyoagung Dau Malang HANIF NUR Penata / IIIC Puncak Dieng WIDHIYANTI, SH. /Lektor JJ 3 No. 11 M.Hum. Malang (NIP. 19780811 200212 2 001) HARDOWIYONO, Drs. Pembina / IV.A / Jl. Dermo 67
085234002402
(0341) 592363
(0341) 568648
(0341) 560575
(0341) 570862
(0341) 726409
(0341) 477313 081555642041
08123361813
(0341) 556236
(0341) 460525
M.Si. (NIP. 19480201 197603 1 001) HERLIN WIJAYATI, S.H. M.H. (NIP. 19601020 198601 2 001) HERLINDAH, SH. MKn. (NIP. 19791207 200801 2 010) HERMAN SURYOKUMORO, S.H. M.S. (NIP. 19560528 198503 1 002) HERU PRIJANTO, S.H. MH (NIP. 19560202 198503 1 003) I N D R A T I, S.H. M.S. (NIP. 19480222 198003 2 001) I NYOMAN NURJAYA, Prof. Dr. S.H. M.S. (NIP. 19540925 198003 1 002) IKANINGTYAS, SH.LLM (NIP. 19810531 200501 2 002) I S R 0 K, Prof.Dr. S.H. M.S. (NIP. 19461018 197603 1 001) I S T I S L A M, S.H. M.Hum.Dr. (NIP. 19620823 198601 1 002) IBNU TRICAHYO, Dr. S.H. M.H. (NIP. 19580809 198503 1 002) IMAM ISMANU, S.H. M.S. (NIP. 19510727 198002 1 001)
Lektor Kepala
Kav. 47 Mulyo AgungDau Malang Perum Griya Shanta A 115 Malang
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
(0341) 496353
Penata Muda Tk I/ Jl Gresik No. 6 III.B Malang
081328608151
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
Perum Griya Shanta A 117 Malang
(0341) 495261
Penata / IIIC /Lektor
JI. Danau Bratan Timur A -12 Malang
(0341) 714382
Pembina Tk.I/IV.B Jl. Waikambas / Lektor Kepala No. 12 Malang
(0341) 494754
Pembina TK.I / IV.B / Lektor Kepala Penata Muda/III.A/Asisten Ahli
Jl. Comal VI / 8 Malang
(0341) 494325
Jl. Phospat 15 B Malang
(0341) 485584
Pembina Utama Muda/ IV.C / Lektor Kepala
Jl. Kendalsari 43 Malang
(0341) 400502
Pembina / IVA/ Lektor Kepala
Jl. Bunga Kopi 6 Malang
(0341) 7779387
Penata Tk. I /III.D JI. Gamalama / Lektor 11/18 Malang
(0341) 566273
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
(0341) 560715
Jl. Ursa Mayor No. 9 Malang
68
IMAM KUSWAHYONO, S.H. M.Hum. (NIP. 19571021 198601 1 002) ISMAIL NAVIANTO, S.H. M.H. (NIP. 19550212 198503 1 003) ISMARITA IDA R., Dra. M.Pd. (NIP. 19560426 198203 2 001) IWAN PERMADI, SE, SH. MHum. Dr. (NIP. 19720117 200212 1 002) JAZIM HAMIDI, Dr. SH. MH. (NIP. 19661116 199702 1 001) LUCKY ENDRAWATI, S.H. M. Hum.Dr. (NIP. 19750316 199802 2 001) LUTFI EFFENDI, S.H. M.Hum. (NIP. 19600810 198601 1 002) M. HAFID HAMID, Drs. MA. (NIP. 19491102 198503 1 001) M. HISYAM SYAFIOEDIN, S.H. (NIP. 19500422 197903 1 002) MADE SADHI ASTUTI, Prof. Dr. SH. (NIP. 19411222 197302 2 001) MASRUCHIN RUBA'I, Prof. S.H. M.S. (NIP. 19481230 197312 1 001) MILDA ISTIQOMAH, SH.MTCP (NIP. 19840118 200604 2
Pembina Tk. I/ IV.B / Lektor Kepala Pembina / IV.A / Lektor Kepala
Villa Sengkaling N78 Malang Perum Griya Shanta A-107 Malang
(0341) 460336
Komplek Dinoyo Permai No. 31 Malang Penata / IIIC Jl. MT. /Lektor Haryono X/1101 A Malang Penata TK.I / III.D Jl. Kembang / Lektor Kertas Kav. 26B Malang
(0341) 552623
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
Penata Muda Tk. I Perum IKIP / III.B / Assisten 2H. No. 4 Ahli Tegalgondo Malang Pembina /IV.A / Jl. S. Lektor Kepala Supriyadi IX / 42 B Malang
(0341) 496503
081334716328
08123304428
08123543147
(0341) 333391
Pembina /IV.A / Lektor Kepala
JI. Joyosuko No. 61 Malang
(0341) 571088
Pembina Tk.I/IV.B/ Lektor Kepala
Jl. Ursa Minor No. 8 Malang
(0341) 552968
Pembina Utama / Jl. Bogor No. IV.E / Guru Besar 42 Malang
(0341) 551350
Pembina Utama / Jl. Kamelia IV.E / Guru Besar No. 5 Malang
(0341) 492885
Penata Muda/ III A Jl. Andromeda / Asisten Ahli No. 16 Malang
(0341) 588875
69
001)
MOCH. BAKRI, Prof. Pembina Utama Dr., S.H. M.S. Madya / IV.D / (NIP. 19500815 197903 1 Guru Besar
JI. Venus 19 Malang
(0341) 552899
002)
M. MUNIR, Prof. Dr. S.H. (NIP. 19440117 197106 1 001) M. ZAIRUL ALAM, SH.MH
Pembina Utama / Jl. Cipayung IV.E / Guru Besar No. 2 Malang
(0341) 551049
Penata Muda/ III A/Asisten Ahli
JI. Cibogo No. 3 Malang
(0341) 551685
Pembina Tk I / IV.B/ Lektor Kepala
Perum Pondok Bestari Indah E-196 Malang
(0341) 464579
Pembina Tk I / IV.B / Lektor Kepala
Jl. Phospat Simpang No. 2 Malang
(0341) 410918
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
JI. Mars No. 4 Malang
(0341) 582021
Penata Muda Tk I/ Graha Swarna III.B/Lektor C – 29
081317998948
Penata Jl. Teluk Etna Muda/IIIA/Asisten IX No. 12 Ahli Kav. 158 Malang Pembina / IV.A / JI. Jupiter 15 Lektor Kepala Malang
(0341) 4345619
Penata Muda Tk. I Jl. Joyo Sari /IIIB/Asisten Ahli 566A Malang
(0341) 7011377
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
(0341) 464221
(NIP. 19740909 200601 1 002)
MOH. FADLI, S.H. MHum. (NIP. 19650401 199002 1 001) MOH. RIDWAN, Dr., S.H. M.H. (NIP. 19530529 198403 1 001) MUDAYATI P. SUMARMAN, S.H. CN. (NIP. 19481123 198003 2 001) MUCHAMAD ALI SAFA' AT, Dr. SH. MH. (NIP. 19760815 199903 1 003) MUKTIONO, SH. MPhil (NIP. 19761108 200501 1 001) MUSLICH SUBANDI, S.H. (NIP. 19490518 197802 1 001) NGESTI DWI PRASETYO, SH. MHum. (NIP. 19781215 200501 1 001) N U R D I N, S.H. M.Hum. (NIP. 19561207 198601 1 001)
Villa Sengkaling Blok O No. 43 Malang 70
(0341) 552630
NURINI APRILIANDA,Dr. SH. MHum. (NIP. 19760429 200212 2 001) PAHAM TRIYOSO, S.H. M. Hum. (NIP. 19540517 198203 1 003) PRIJA DJATMIKA, Dr. S.H. M.S. (NIP. 19611116 198601 1 001) RACHMAD SAFA' AT, Dr. S.H. M.Si. (NIP. 19620805 198802 1 001) RACHMI SULISTYARINI, S.H. M.H. (NIP. 19611112 198601 2 001) RATIH DHEVIANA PURU H. T., SH. LLM (NIP. 19790728 200502 2 001) RIANA SUSMAYANTI, SH. MHum. (NIP. 19790117 200801 2 013) RIKA KURNIATY, SH. MA. (NIP. 19830101 200604 2 002) SIHABUDIN, Dr. S.H. M.H. (NIP. 19591216 198503 1 001) SUCIPTO, S.H. M.H. (NIP. 19501211 198010 1 001) SUDARSONO, Prof. Dr., S.H. M.S. (NIP. 19510825 197903 1
Penata / IIIC /Lektor
Jl. Griya Santha Blok P 345 Malang
(0341) 470903
Penata Tk. I/ III.D JI. I.R. Rais / Lektor IX/470 Malang
(0341) 329882
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
Jl. Papa Kuning II No. 19 Malang
(0341) 482457
Pembina Tk I / IV.B/ Lektor Kepala
Jl. Telaga Warna Blok C No. 11 Malang
(0341) 569966
Penata Tk. I/ III.D JI. Mertojoyo / Lektor Barat No. 39 Malang
(0341) 582742
Penata Muda/IIIA / Jl. Semanggi Asisten Ahli Barat 3C Malang
08123056895
Penata Muda Tk I/ Jl. Anggrek III.B/Asisten Ahli Garuda No. 51 Malang
(0341) 494207
Penata Muda/IIIA / Jl. Vinolia Asisten Ahli V/20 Malang
081334040004
Penata Tk. I/ IV.A Jl. Tlogo / Lektor Kepala Suryo III/11 Malang
(0341) 566732
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
(0341) 470329
Pembina Utama Muda / IV.D / Guru Besar
Jl. Bantaran Indah A-8 Malang Jl. Asteroid 11 Malang
71
(0341) 553032
004)
SUKARMI, Dr. S.H.,M.H. (NIP. 19670503 199103 2 002) SENTOT PRIHANDAJANI SIGITO, S.H. M.Hum. (NIP. 19600423 198601 1 002) SETIAWAN NURDAYASAKTI, S.H. MH. (NIP. 19640620 198903 1 002) SETYO WIDAGDO, S.H. M.Hum. (NIP. 19590320 198601 1 003)
Penata Tk. I/ III.D Perum Sukun / Lektor Pondok Indah
081562110341
Penata / III.C / Lektor
Perum Cakalang Asri A-6 Malang
(0341) 487458
Jl. Danau Sentani Raya C 7 H No. 27 Malang Pembina Tk. I / JI. S. IV.B / Lektor Supriyadi 183 Kepala Kepuh Klayatan Malang SITI HAMIDAH, S.H. Penata Tk I/ III.D / Perum Griya M.M. Lektor Shanta Blok (NIP. 19660622 199002 2 B51 Malang 001) SRI KUSTINA, S.H. CN Pembina Tk. I / Jl. Venus 40 (NIP. 19480729 198002 2 IV.B / Lektor Malang 001) Kepala SRI LESTARININGSIH, Penata Tk I/ III.D / Perum Sukun S.H. M.Hum. (NIP. Lektor Pondok Indah 19681102 199003 2 001) V-29 Malang SUHARININGSIH, Pembina Tk. I / Jl. Asteroid Prof.Dr., S.H. SU. IV.B / Guru Besar No. 2 Malang (NIP. 19500526 198002 2 001) SYAMSUL MAARIF, Penata / III.C / Perum S.H. LL.M. DCL. (NIP. Lektor Tanjung Mas 19570926 198403 1 001) Raya Estate Blok D2/15 Tanjung Barat RT 02/01 Jagakarsa Jakarta Selatan THOHIR LUTH, Prof. Dr. Pembina Tk I/ Jl. Candi M.A. IV.B / Guru Besar Mendut VII (NIP. 19540807 198601 1 No. 19 Malang 001)
(0341) 721063
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
72
(0341) 802200
(0341) 490883
(0341) 552905 (0341) 802721 (0341) 551600
(021) 78841855
(0341) 497671
TUNGGUL ANSHARI SN, S.H. M.H. (NIP.
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
ULFA AZIZAH, S.H. MKn (NIP. 19490623 198003 2 001) UMU HILMY, S.H. M.S. (NIP. 19490712 198403 2 001) WARKUM SUMITRO, S.H. M.H. (NIP. 19560222 198403 1 002) Y U L I A T I, S.H. LL.M. (NIP. 19660710 199203 2 003) ZUSIHADI, Drs. (NIP. 19470301 197007 1 001)
19590524 198601 1 001)
FACHRIZAL AFANDI, S.Psi. SH. MH. (NIP. 19810409 200812 1 001) M. DAHLAN, SH. MH. (NIP. 19800906 200812 1 002) M. HAMIDI MASYKUR, SH. MKn (NIP. 19800419 200812 1 002) YENNI ETA WIDYANTI, SH. MH. (NIP. 19790603 200812 2 002) DIAH AL-UYUN, SH. MH. (NIP. 19841118 200812 2 005)
REKA DEWANTARA, SH. MH. (NIP. 19830502 200812 1 003) SHINTA HADIYANTINA, Dr. SH.MH (NIP. 19770305 200912 2 001)
(0341) 473104
Pembina Tk.I / IV.B / Lektor Kepala
Perum Griya Shanta B112 Malang Jl. Ade Irma Suryani III/15 Malang
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
Jl. Ikan Sepat 12 Malang
(0341) 498038
Pembina Utama Muda/ IV.C / Lektor Kepala
Villa Sengkaling X/ J 34 Malang
(0341) 460661
Pembina / IV.A / Lektor Kepala
Jl. Sanan III / 183 Malang
(0341) 484501
Pembina Utama Muda / IV.C / Lektor Kepala
(0341) 368292
Perum (0341) 580877 Unibraw. Karangwidoro Kav. 3 Malang Penata Muda Tk I/ Bendungan 085855345858 III.B/Tenaga Darma No 3 Pengajar Malang Penata Muda Tk I/ 081334205728 III.B/Tenaga Pengajar Penata Muda Tk I/ 081615611199 III.B/Tenaga Pengajar Penata Muda Tk I/ 081334437952 III.B/Tenaga Pengajar Penata Muda Tk I/ Perum 08563550976 III.B/Tenaga Tunggul Asri Pengajar Gg 2 No 9 malang Penata Muda Tk I/ Jl. Merah 081334387078/08563533144 III.B/Tenaga Delima No. 3 Pengajar Malang Penata Muda Tk I/ Jl. Bendungan 557444 / 081334790999 III.B/Tenaga Sengguruh Pengajar 14A Malang 73
PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO, SH.MKn (NIP. 19850101 200912 2 005
Penata Muda Tk I/ Jl. Langsep III.B/Tenaga Barat Kav. 16 Pengajar Malang
Penata Muda Tk I/ Joyo Raharjo III.B/Tenaga No 120 RT 01 Pengajar RW 02 Malang AGIS ARDHIANSYAH, T Penata Muda Tk Jl. Bimasakti SH.LLM (NIP. 19840313 I/ 12 Malang 200912 2 001) III.B/Tenaga Pengajar ARDI FERDIAN, SH.MKn Penata Muda Tk I/ Jl. Terusan (NIP. 19830930 200912 1 III.B/Tenaga Raya Dieng 003) Pengajar 59B Malang DHIANA Penata / Simpang PUSPITAWATI,SH,LLM,P.hd III.C/Tenaga Natrium No 10 NIP. 19740603 2010 12 Pengajar Malang 2001 NUR CHANIFAH. M.Pd.I (NIP. 19831118 200912 2 006)
HIKMATUL ULA,SH,MKn
Tenaga Pengajar
SETIAWAN WICAKSONO,SH,MH
Tenaga Pengajar
YASNIAR RAHMAWATI,SH,MH
Tenaga Pengajar
IBNU SAM WIDODO,SH,mh
Tenaga Pengajar
HARU PERMADI,SH
Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar
INDAH DWI QURBANI,SH,MH
Istana Gajayana D 27 Malang Jl. Pluto No 17 Malang Perum Griya Shanta A/19 Malang Raya Candi 6 Sigura Hill E 13 Malang
563098 / 08123384067
085648098522
081335748264
085649695886 081331169081
081334729119 085331074100 081333775333 081233222404 085648790411 081334750377/081938883882
Tenaga Pengajar Tambah yang baru masuk (dosen kontrak). SANTI RISKAWATI,SH,M.Kn
74
(0341) 802218/08123303184
DAFTAR NAMA-NAMA, NIP, PANGKAT DAN JABATAN SERTA ALAMAT RUMAH
STAF ADMINISTRASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NO NAMA PANGKAT & JABATAN ALAMAT RUMAH TELEPON 1. AMIN MUCHSININ, Pengatur / II.C / Staf Sub JI. Candi III/E-300 (0341) 556274 SAP Bag. Keuangan dan Karang Besuki Malang NIP. 19700419 200112 Kepegawaian 1 001
2. 3.
ARIFIEN NIP. 131272550 BAGONG PARMAN NIP. 19641102 200701 1 001
4.
DENY AGUSTININGSIH, S.H. NIP. 19600818 198103
Pengatur Muda / II.A / Staf Sub Bag. Pendidikan Juru Muda/ IA/ Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Penata Tk I/ III.D / Staf Sub. Bag. Keuangan dan Kepegawaian
Jl. Batujajar IV / 27 Malang Jl. Karang Besuki No. 223 Malang
(0341) 569397
Jl. Danau Tondano V – F5/H2 Malang
(0341) 713731
2 002
5. 6.
7.
DIANITA NOER Pengatur Muda / II.A / Staf NIP. 19690611 200701 Sub Bag. Akademik
Perum IKIP Tegalgondo (0341) Blok 1 H – 12 Malang 466267
2 002 DIDIT SUHENDRO (NIP. 19800726 200810 1 002)
Ds. Karangsono IV/32 Pakisasji-Malang
(0341) 7740343
Jl. May. Jen. Panjaitan XVll C / 16 Malang
(0341) 570163
EDY ROESANTO, S.H.M.H NIP. 19640103 198703
Pengatur Muda / II.B Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Penata / III.C / Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni
1 002
8.
ENDAH Penata Muda / III.A / Staf Jl. S. Supriadi I A /32 SETYOWATI Sub Bag. Kemahasiswaan & Malang NIP. 19650522 199403 Alumni
(0341) 836551
2 001
9.
ENDANG Penata Tingkat I / III.D / SUSILONINGSIH, Kasubag. Akademik S.Sos. NIP. 19630821 198608
Jl. Dewandaru Dalam 32 (0341) Malang 477671
2 001
10. FERRY SUBAGIO, Penata / III.C / Kasubag. Jl. Simpang Dirgantara Drs. Keuangan dan Kepegawaian VII B 8 No. 12 Malang NIP. 19660205 198603
(0341) 716713
1 002
11. FITRI W. Penata Muda Tk I/IIIB/ Staf Jl. I. R. Rais XIV No. 6 SABMAWARDINA, Sub Bag. Akademik Malang SE. NIP. 19750607 200502
(0341) 367567
2 001
12. HARIADI Penata Muda / III.A / Staf NIP. 19620315 198202 Sub Bag. Akademik 1 001
75
Jl. Danau Paniai Ters. VII/H7 G7 Malang
(0341) 721296
13. IMAM HIDAYAT, Penata Muda / III.A / Staf SH. Sub Bag. Akademik NIP. 19680713 200003
Jl. Cipayung 2 Malang
(0341) 551049
1 002
14. KINTOKO Penata Muda /IIIA/ PAMULARSIH, SP Staf Sub Bag. Akademik NIP. 19740920 200701
Perum Cndirenggo Asri 08123314238 Blok K-5 Siongosari
2 001
15.
LULUK FARIDA, Pengatur / II.C / Staf Sub SH Bag. Akademik NIP. 19640207 200112
Jl. Kendalsari Barat I B (0341) / 4 Malang 415152
2 001
16. M.R.F ASTUTI Penata Muda Tk. L / III.B / NIP. 19590210 198103 Staf Sub Bag. Keuangan dan 2 005 Kepegawaian 17. MARDIANTO Juru muda / I D Staf Sub NIP. 19711020 200701 Bag. Kemahasiswaan & 1 002 Alumni 18. MOHAMAD YUSUF Pengatur / II.C / Staf Sub ALFAN SOBIRIN Bag. Akademik NIP. 19691027 200112
JI. Danau Sentani H 1/D-35 Sawojajar
(0341) 711066
Jl. Polowijen 11/436 B Malang Jl. Klayatan I / 26 Malang
(0341) 322495
1 001
19. MUGIYONO Penata Muda Tk.I / III.B / NIP. 19620926 198403 Staf Sub Bag. Akademik
JI. Bunga Desember RT. 02 RW. 06 Malang
1 001
20. MUNIF Pengatur / II.A / Staf Sub NIP. 19581231 198311 Bag. Akademik
Jl Putrayuda
1 001
21.
SAIFUL AZAN Pengatur Muda / II.B Staf NIP. 19651115 200701 Sub Bag. Umum dan 1 001 Perlengkapan 22. SUHARDI Pengatur Muda / II.A / Staf NIP. 19650331 1987 Sub Bag. Akademik 031001 23. SUHARDIYONO, Ir Pembina Tk. I / IV.B NIP. 19590520 198601 Kepala Bagian Tata Usaha
Jl. Gotong Royong 21 Malang
(0341) 464231
JI. Bandulan Permai IV/No. 4-K6 Malang
(0341) 580255
Jl. Danau Ranau Raya No. 37 Malang
(0341) 712773
1 001
24.
SUCIPT0 Pengatur Muda Tk I/ II.B / NIP. 19710512 200710 Staf Sub Bag. Keuangan 1 001 dan Kepegawaian 25. S U J O N O, S.H Penata MudaTk I / III.B / NIP. 19591009 198703 Kasub Bag. Umum dan 1 002 Perlengkapan 26. S U K A M D I, S.H. Penata Muda Tk I/ III.B / NIP. 19650815 198601 Staf Sub Bag. 1 001 Kemahasiswaan & Alumni 27. SUDI Pengatur / II.C / Staf Sub PRISTIWANTO Bag. Umum dan 76
Jl. Teuku Umar RT. 01 553898 RW. 01 Sukuharjo Kepanjen JI. Joyosari 568 Malang (0341) 564758 Jl. Bareng Taman Bunga (0341) No. I Malan 340226 Ds. Gulungan RT. 02 RW. 02 Jimbe
(0342) 815226
NIP. 19660907 198703 Perlengkapan
Kademangan – Blitar
1 001
28. SUPARDI NIP. 19701128
Pengatur / II.C / Staf Sub Bag. Akademik
Jl. Kalpataru V-E/9-A Malang
(0341) 418520
Penata / III.C / Staf Sub Bag. Akademik
Jl. Watu Gilang 12D Malang
(0341) 560259
Pengatur Muda / II.A Staf Subbag. Umum dan Pedengkapan
Jl. Raya Kepuh X/10 Malang
(0341)54118 24
Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian
Jl. Klayatan Gg. II Malang
(0341) 805008
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Kepuh Gang Panjura (0341) Blok D-14 Malang 836432
Pengatur / II.C Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Simpang Candi Panggung No. 96 Malang
(0341) 8100989
Juru / I.C Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Pengatur Muda / II.A Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Juru / I.C Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Kemahasiswaan & Alumni
Jl. Terusan Kenikir No. 10 Malang
(0341) 44499000
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
200112 1 001
29. TABRANI, S. Ag. NIP. 19560927 198303 1 004 30. AHMAD YULIANTO ( NIP. 19720705 200801 1 001) 31. ANDRI CAHYONO (NIP. 19790408 2009 10 1001) 32. BAMBANG SUHERMANTO NIK.570326 01 21 0011 33. CHILDA MAULINA, SAB ( NIP. 19830430 200910 2 001) 34. DJUMIN (NIP. 19800809 200810 1 002) 35. DIDIT SUHENDRO (NIP. 19800726 200810 1 002) 36. EKO SLAMET (NIP. 19811206 200910 1 003) 37. SIGIT HADI WIJAYA NIK. 821008 01 21 0041 38. WIYONO NIK.580512 01 21 0005 39. DITO PRASETYO NIK. 791113 01 21 0324 40. DANANG BIANTORO NIK. 820331 01 21 0323 41. GUNTUR ROY
Dsn Karangsono Gg. IV (0341) No. 32 Pakisaji Malang 7740343 Jl. Klampok Kasri 2c/356 Malang
(0341) 586392
Jl. Puntadewa IV/33 Polehan Malang
08133439764 4
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Karang Besuki No. 209 RT. 04 RW. 02 Malang Jl. Beringin 32 RT 06 RW 9 Malang
(0341) 8142594
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Permadi RT 1 RW 4 Polehan Malang
0812338899 27
Staf Sub Bag. Umum dan
Jl. Kauman III No. 244
0857555825
77
42.
43.
44.
45.
46.
47. 48. 49.
50. 51.
52.
HERMINTO NIK. 851101 01 21 0325 M. CHOIRUL NIK.730417 01 21 0326 SRI AGUS CAHYONO NIK. 830819 01 21 0186 IVAN SYAHRUDIN BAHTIAR NIK. 810824 01 21 0185 FIRMAN HADI NIK. 840524 01 21 0444 SUNARYO S
Perlengkapan
Malang
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Candi IIIA No. 38 RT 01 RW 03 Malang
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl.Kauman III No. 225 Kebon Agung Malang
0816157878 88
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Vinolia Gg.1 No.2 Malang
(0341) 5448788
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Raya Jimbi RT 2 RW (0341) 2 Blitar 815226
Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Jl. Abdul Qodir Jaelani RT.03 RW 07 N0 9 Malang Kaliasri RT 09 RW 10 Kalipare Malang Jl. Danau Ranau II G2C 28 Sawojajar Jl. Janti Selatan Gg 8 No 56 RT 4 RW 6 Malang Jl. Raya Sengkaling 180 Malang Perum Malang Anggun Sejahtera Blok E4 No 21 Lawang
MAR’ATUN M PDIH SHOLIKHAH, A.Md. ANGELA ADE PSIK SAPTARI,S.Kom. RATNA SRI PSIK HARTATIK,SPd. FATMAMIA PUTRI MEGAWATI,SE DIDIK D WIYONO, SAP I D I K DEVI CHOSTANTI, SAB
Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan
Staf Sub Bag. Akademik
78
58
(0341) 7292177/082 131469101 0341 6386303 712075/0816 15662952 0856555765 73 0857557553 34 0856361940 7
Jl. Bandulan 8B No 428 567389/0856 Malang 49606366
TIM PENYEMPURNA BUKU PEDOMAN
Penanggung Jawab : Dr. Sihabudin, S.H., M.H. Ketua
: Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH.,MH
Anggota
: Siti Hamidah, S.H., MM. Eny Harjati, SH. MH. Herlin Wijayati, SH. MH. Lutfi Efendi, SH. MH. Endang Susiloningsih, S.Sos. MAB. Supardi
79