WALIKOTA DENPASAR KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 188.45/645/HK/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR WALIKOTA DENPASAR, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut Kabupaten/Kota;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Koordinasi Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Denpasar;
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. memberikan masukan terhadap kegiatan fasilitasi percepatan penerapan SPM kepada SKPD Pemangku SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; b. mengkoordinasikan pelaksanaan Penyusunan Laporan Target Pencapaian SPM kewenangan SKPD Pemangku SPM; c. mengadakan pertemuan-pertemuan terkait fasilitasi percepatan penerapan SPM; d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota selaku Pembina penerapan SPM; dan e. menyampaikan laporan target pencapaian SPM untuk Kota Denpasar kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
KETIGA
: Tim Teknis sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab:
dalam
Diktum
kesatu
a. menyusun laporan target pencapaian SPM sesuai dengan kebijakan yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen terkait SPM; b. menyusun penganggaran dan pembiayaan SPM; c. menyusun rencana aksi daerah (RAD) Percepatan Penerapan SPM; dan d. melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar. KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.
Ditetapkan di Denpasar pada 12 Agustus 2013 WAKIL WALIKOTA DENPASAR,
JAYA NEGARA
Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Negara PAN & RB 3. Gubernur Bali 4. Walikota Denpasar 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar 6. Arsip
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL NOMOR TENTANG
: : :
12 Agustus 2013 188.45/645/HK/2013 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH KOTA DENPASAR Penasehat
: 1. Walikota Denpasar 2. Wakil Walikota Denpasar
Ketua
: Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Wakil Ketua
: Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Sekretaris
: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
Anggota
: 1. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar. 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar. 3. Inspektur Kota Denpasar. 4. Direktur Rumah Sakit Umum Wangaya. 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 7. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 8. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 9. Kepala Sub Bagian Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
Staf Administrasi
: Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) orang.
WAKIL WALIKOTA DENPASAR,
JAYA NEGARA
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL NOMOR TENTANG
: : :
12 Agustus 2013 188.45/645/HK/2013 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH KOTA DENPASAR Penasehat
: 1. Walikota Denpasar 2. Wakil Walikota Denpasar
Pembina
: 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar 2. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Ketua
: Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Organisasi Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Anggota
: 1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Denpasar. 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar. 3. Kepala Seksi Survey dan Penelitian Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar. 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar. 6. Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada BPM dan Pemdes Kota Denpasar. 7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar. 8. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar. 9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Uji pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar. 10. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan pada Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Badan Pelayanan Perijinan
Bagian
11. 12. 13. 14.
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP&PM) Kota Denpasar. Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Kominfo Kota Denpasar. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Staf pada Bagian Organisasi.
WAKIL WALIKOTA DENPASAR,
JAYA NEGARA